Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 40

Hadapi Ramadan dan Idulfitri 1447 H, TPID NTB Perkuat Sinergi Stabilisasi Harga Pangan

0

Lombok (Ekbis NTB)– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 H.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertajuk “Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri 1447 H” yang berlangsung di Kota Mataram, Rabu (11/2/2026). Acara ini dibuka secara daring oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Plh. Sekda NTB Lalu Faozal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas, serta Pimpinan Wilayah Bulog NTB Mara Kamin Siregar.

Kondisi Inflasi dan Tantangan ke Depan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi NTB pada Januari 2026 menyentuh angka 3,86% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3,55% (yoy). Secara spasial, inflasi tertinggi ditemukan di Kota Bima sebesar 4,82% (yoy), sementara Kota Mataram mencatatkan inflasi terendah di angka 3,69% (yoy) sekaligus mengalami deflasi bulanan -0,21% (mtm).

Tekanan inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga emas global serta faktor cuaca yang memengaruhi komoditas perikanan dan tomat. Menghadapi triwulan I 2026, rangkaian HBKN seperti Imlek, Nyepi, dan Ramadan diprediksi akan meningkatkan tekanan harga akibat lonjakan permintaan masyarakat. Meski demikian, inflasi tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran nasional $2,5\pm1\%$.

Arahan Strategis Gubernur NTB

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mengamankan pasokan dan memperlancar distribusi. Beliau memberikan beberapa arahan krusial:

  • Prioritas Lokal: Produsen dan distributor diimbau mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal sebelum menyuplai komoditas ke luar daerah.
  • Intervensi Pasar: Pemda diharapkan aktif melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan sidak pasar guna memastikan ketersediaan stok.
  • Imbauan Masyarakat: Warga diminta belanja secara bijak sesuai kebutuhan dan menghindari perilaku panic buying atau penimbunan.

Pemantauan Harga dan Langkah Antisipatif

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario Kartiko Pamungkas, mengungkapkan hasil survei PIHPS hingga minggu pertama Februari 2026:

  • Stabil/Menurun: Harga beras dan gula pasir relatif stabil, sementara bawang merah menurun karena masa panen di Kabupaten Bima.
  • Kenaikan: Harga cabai rawit, bawang putih, telur, dan daging sapi mulai merangkak naik menjelang Ramadan.

Untuk mengatasi hal ini, Plt. Sekda NTB Lalu Faozal menekankan pentingnya penguatan sentra produksi di Lombok dan Sumbawa serta antisipasi kendala logistik, seperti keterbatasan fasilitas cold storage, agar tidak terjadi penumpukan komoditas.

Peningkatan Kualitas Koordinasi

Selain koordinasi kebijakan, pertemuan ini dirangkaikan dengan capacity building pelaporan TPID se-Provinsi NTB. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kemenko Perekonomian, Kemendagri, serta ekonom nasional untuk meningkatkan efektivitas koordinasi pengendalian inflasi di daerah.

Melalui strategi jangka pendek ini, TPID NTB berharap inflasi selama periode HBKN dapat terjaga di bawah pola historisnya, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap kokoh. (r)

Antisipasi Lonjakan Harga, Pemprov NTB dan Pemkab Lotim Gelar Pasar Rakyat

0
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal dan Bupati Lotim, H. Haerul Warisin diserbu emak-emak dalam kegiatan pasar Rakyat di Pringgabaya, Rabu (11/2/2026). (suarantb.com/rus)

Selong (suarantb.com) – Menghadapi lonjakan permintaan dan ancaman kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan tahun 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mengambil serangkaian langkah intervensi. Upaya ini bertujuan menjamin stok, stabilisasi harga, dan melindungi daya beli masyarakat.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah Salah kegiatan pasar rakyat yang digelar di halaman Kantor Camat Pringgabaya, Rabu (11/2/2026) yang dihadiri langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Bupati Lotim H. Haerul Warisin.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa intervensi pemerintah melalui pasar murah menjadi pilihan utama dalam kondisi saat ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk NMC (Makmur Mendunia Center), yang berkolaborasi dalam program tersebut.

“Hadirnya pasar murah ini dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan. Ibu Rumah Tangga tidak perlu khawatir, semua kebutuhan pokok stoknya aman. Jangan melakukan panic buying, tidak usah panik. Stok bahan pokok di NTB terpenuhi dan tersedia. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membeli secara berlebihan, misalnya membeli minyak 100 kilogram sekaligus,” tegas Gubernur Iqbal, dalam kegiatan Pasar Rakyat di Pringgabaya, Lombok Timur, belum lama ini.

Selain pasar murah, Pemprov NTB juga mendistribusikan 300 paket bantuan untuk 300 desa di seluruh provinsi guna pengembangan ketahanan pangan, salah satunya di Kecamatan Pringgabaya, melalui program Desa Berdaya.

Di tingkat kabupaten, Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, mengungkapkan komitmennya mendukung upaya penekanan inflasi. Pemkab Lotim menggelar Pasar murah. Bentuk lainnya telah dilakukan Bupati adalah membantu modal usaha pelaku. Ribuan UMKM telah dibantu Pemkab Lotim dengan anggaran Rp20 miliar.

“Kami sampaikan, yang sudah masuk daftar tetap akan dapat bantuan. Pemkab juga melibatkan Tim Penggerak PKK dan mengadakan bazar rakyat untuk stabilisasi harga,” ujar Bupati Haerul.

Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Hadi Fathurrahman, menyebut kondisi saat ini harga pangan di Lotim terpantau normal. Semua aktivitas di pasar tradisional terus terpantau dan dipastikan harga masih sangat terjangkau di tengah masyarakat.

Dalam hal melakukan pengawasan, Hadi menyebutkan saat ini sudah ada Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pangan. Strukturnya telah dibentuk dan aktif beroperasi secara nasiona Satgas yang melibatkan unsur Polres, Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, Perindustrian, dan Perizinan ini akan bergerak dari tingkat nasional hingga daerah.

“Selama ini kita lebih banyak bersikap persuasif. Namun, ke depan, Saber Pangan akan melakukan penindakan terhadap pelaku yang menimbun dan menaikkan harga sembarang. Bagi yang menaikkan harga semena-mena, akan ditindak tegas,” jelas Hadi Fathurrahman.

Ia menambahkan, struktur Satgas sudah berjalan selama sebulan terakhir dan siap melakukan operasi pengawasan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga sembako bagi masyarakat Lotim, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. (rus)

Harga Cabai Makin “Pedas”, DPRD NTB Minta Pemprov Gercep Stabilkan Harga

0
Lalu Arif Rahman Hakim (Suara NTB/ndi)

Mataram (suarantb.com) – Kenaikan harga bahan pokok yang kerap terjadi menjelang bulan suci Ramadan kembali menjadi sorotan anggota wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB. Mereka meminta Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan gercep (gerak cepat) melakukan langkah antisipasi guna menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan di pasaran.

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari sejumlah pasar tradisional pada Rabu (11/2/2026) kemarin, terpantau harga cabai melonjak tajam. Dari sebelumnya sekitar Rp 30 ribu per kilogram, kini harga cabai rawit menembus Rp 100 ribu hingga Rp 110 ribu per kilogram.

Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi urusan perdagangan, Lalu Arif Rahman Hakim menilai kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini agar tidak semakin membebani masyarakat. Jika tidak dikhawatirkan berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Salah satu langkah yang sangat diperlukan adalah operasi pasar. Ini penting untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran,” tegasnya pada wartawan, Rabu, 11 Februari 2026.

Politisi Nasdem ini, mengatakan bahwa operasi pasar dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan gejolak harga. Selain itu, langkah tersebut juga dapat mencegah terjadinya kelangkaan bahan pangan menjelang Ramadan, saat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

“Dinas Pertanian NTB juga harus melakukan edukasi dengan mulai melakukan sosialiasasi ke petani agar mulai memperbanyak diversifikasi tanaman, sehingga kegiatan penanaman satu komoditas yang sama tidak terulang kembali,” kata Lalu Arif.

Menurutnya, keseimbangan antara produsen dan konsumen harus terus dijaga. Lalu Arif menyoroti tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir turut berdampak pada sektor pertanian, terutama pada penurunan produksi komoditas hortikultura seperti cabai.

“Curah hujan yang tinggi menyebabkan produksi petani menurun. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa memicu kelangkaan pasokan dan berujung pada lonjakan harga di pasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa, kenaikan harga bahan pokok memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat di Provinsi NTB. Pasalnya, kata Lalu Arif, sebagian besar pendapatan masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian.

“Kita tahu bersama, penghasilan masyarakat NTB, banyak bertumpu pada sektor pertanian. Kalau harga bahan pokok melonjak tajam, tentu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD Provinsi NTB mendorong Pemprov agar lebih aktif dan responsif melakukan operasi pasar, terutama menjelang Ramadan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kestabilan harga sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga yang berlebihan.

“Operasi pasar ini penting sebagai langkah pengendalian harga. Harapannya, Pemprov NTB bisa segera mengambil langkah konkret agar harga tetap stabil menjelang Ramadan,” ucap Lalu Arif.

Selain mendorong operasi pasar, Lalu Arif juga menegaskan DPRD NTB akan terus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki. Pihaknya lanjut dia, akan memantau perkembangan harga bahan pokok di lapangan. Serta, memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan efektif.

“Kalau stok dari petani lokal tercukupi dan distribusinya lancar, saya yakin harga bisa tetap stabil. Ini yang harus terus dikawal bersama. Juga para penimbun yang memainkan harga agar juga ditindak tegas,” pungkasnya. (ndi)

Harga Bapok Melonjak, Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah di Enam Titik

0
Masyarakat meramaikan operasi pasar murah yang digelar di halaman Kantor Lurah Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Rabu (11/2/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar murah di enam titik yang tersebar di enam kecamatan. Kegiatan ini merupakan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan harga bahan pokok (bapok) menjelang bulan suci Ramadan.

Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan adalah cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat, terutama saat sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

“Pasar rakyat ini kami gelar selama enam hari, yakni tiga hari sebelum Ramadan dan tiga hari setelah Ramadan,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, enam lokasi pasar rakyat tersebut meliputi:

11 Februari 2026 di halaman Kantor Lurah Pejeruk, Ampenan;
12 Februari 2026 di Jalan Candi Pawon, Getap Barat, Cakranegara Selatan;
13 Februari 2026 di Jalan Gotong Royong, Gang Permana, Lingkungan Tempit, Ampenan;
24 Februari 2026 di halaman Kantor Lurah Kekalik Jaya, Sekarbela;
25 Februari 2026 di Jalan Gegutu Timur, Rembiga, Selaparang; dan
26 Februari 2026 di halaman SDN 43 Ampenan, Jalan Geguntur Raya, Jempong Baru.

Adapun kebutuhan pokok yang dijual antara lain beras, telur ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, tomat, bawang merah, dan bawang putih.

Sebanyak 30–35 distributor terlibat dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Total peserta diperkirakan mencapai 40–45 pihak. Perum Bulog juga turut berpartisipasi dengan menyediakan MinyaKita, beras SPHP, dan beras premium.

“Nanti Bulog akan menyiapkan MinyaKita serta beras SPHP maupun beras premium di pasar rakyat,” terangnya.

Sri Wahyunida yang akrab disapa Nida merinci, harga cabai rawit dipastikan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar tradisional yang mencapai Rp95 ribu-Rp100 ribu per kilogram.

Kerena itu, Dinas Perdagangan telah berkoordinasi dengan mitra Bank Indonesia (BI) agar cabai rawit dapat dijual sekitar Rp80 ribu per kilogram, atau lebih murah Rp10 ribu hingga Rp15 ribu dibandingkan harga pasaran saat ini.

“Untuk cabai rawit, kami sudah bersurat kepada mitra Bank Indonesia. Cabainya diupayakan bisa dijual di harga sekitar Rp80 ribu per kilogram, lebih murah Rp10 ribu sampai Rp15 ribu dari harga saat ini,” sebutnya.

Selain itu, telur ayam ras ukuran besar di pasar rakyat dijual dengan harga Rp54 ribu per tray, lebih rendah dibandingkan harga di pasar tradisional yang mencapai sekitar Rp60 ribu per tray. (pan)

Jelang Ramadan, Gubernur Pastikan Pasokan Bahan Pokok Aman

0
Jelang Ramadan, Gubernur Pastikan Pasokan Bahan Pokok Aman
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Bupati Lotim H. Haerul Warisin meninjau pasar rakyat dan bazar UMKM di Kantor Camat Pringgabaya, Rabu (11/2/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (suarantb.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal membuka kegiatan Pasar Rakyat dan Bazar UMKM di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (11/2/2026). Hal ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa menjelang Ramadan permintaan bahan pokok cenderung meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi melalui pasar murah.

“Beberapa hari ini saya turun ke pasar-pasar, memang ada kecenderungan harga mengalami kenaikan. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pilihan bagi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, selain melakukan intervensi. Salah satunya melalui pasar murah seperti ini,” ujarnya.

Gubernur juga memastikan ketersediaan bahan pokok di NTB dalam kondisi aman dan meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Untuk ibu-ibu yang sudah siap belanja, tidak usah khawatir. Sudah kita cek, ketersediaan bahan pokok di NTB stoknya aman. Jadi tidak usah panik, tidak usah beli minyak sampai 100 kilo,” katanya.

Selain pengendalian harga, Pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan program penguatan ekonomi desa melalui ketahanan pangan dan Desa Berdaya. Pada tahun pertama, Pemprov NTB menargetkan hampir 300 desa menerima paket program tersebut.

“Dalam waktu sampai dengan 2029, 1.166 desa dan kelurahan semuanya sudah terjangkau program ketahanan pangan dan desa berdaya,” jelas Gubernur.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menyalurkan bantuan modal gratis kepada sekitar 23.000 UMKM dengan total anggaran sekitar Rp20 miliar.

Kegiatan Pasar Rakyat dan Bazar UMKM tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari ASDP Kayangan kepada Camat Pringgabaya, yang disaksikan langsung oleh Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur. (r)

Bangun Hilirisasi Ayam

0
NTB Kirim 30 Ribu Sapi ke Jabodetabek
Muhamad Riadi (Suara NTB/era)

PEMERINTAH pusat melalui Badan Pengelola Investasi, Danantara menganggarkan sekitar Rp1,7 triliun bangun hilirisasi ayam di NTB. Program ini dirancang dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit ayam atau day old chick (DOC), pakan ternak, hingga pengembangan industri olahan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riadi mengatakan, PT Berdikari yang merupakan salah satu BUMN menjadi perusahaan yang akan membangun hilirisasi ayam di NTB. PT tersebut kini tengah tahap Feasibility Study (FS) untuk membangun pabrik, menyiapkan stok, DOC, hingga industri olahan.

“Hilirisasi terintegrasi itu, jadi BUMN lewat PT Berdikari nanti mencari mitra untuk membangun pabrik pakan, membangun stok, yang di petani itu tetap peternak untuk PAM. Jadi dia nggak masuk ke PAM, dia hanya menyiapkan DOC pakan sama industri olahannya,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Rencananya, industri ayam dilakukan di kawasan Serading, Sumbawa. Lokasi tersebut telah melalui proses groundbreaking dan disiapkan di atas lahan Pemerintah Daerah (Pemda) seluas sekitar 10 hektare. Dari fasilitas ini nantinya akan dihasilkan DOC yang kemudian dipelihara oleh peternak lokal di NTB.

“Itu dipakai sekitar 10 hektare tempat pembangunan para stok. Nanti dari produk para stok ini kan menghasilkan DOC. DOC ini yang dipelihara sama peternak-peternak kita,” lanjutnya.

Sementara, pengembangan juga pembangunan pabrik pakan akan dilakukan di Dompu, dan industri olahan akan berlokasi di Lombok Tengah. Namun demikian, realisasi pembangunan industri tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan dan minat investor, mengingat skema yang digunakan merupakan investasi swasta murni.

“Pabrik pakannya kita usulkan di Dompu. Kemudian yang untuk industri olahraganya kita rencanakan di Lombok Tengah. Tapi itu kembali karena ini investasi swasta murni, tergantung FS-nya,” katanya.

Tim dari PT Berdikari juga telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan penilaian kelayakan proyek. “Kemarin juga sudah turun tim dari Berdikari untuk melakukan PS, menjaga survei-survei. Mudah-mudahan besok sudah layak semua untuk bisnisnya, sehingga investasi itu masuk,” tambahnya.

Mantan Kepala Biro Umum Setda NTB itu menegaskan, berdirinya industri ayam di NTB memberikan manfaat langsung bagi daerah. Di antaranya yaitu harga DOC yang lebih kompetitif dan pakan ternak yang lebih murah bagi peternak lokal karena diproduksi langsung di NTB. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dari sisi ketersediaan pangan, NTB dinilai tidak mengalami kekurangan, khususnya telur dan ayam. Bahkan, pada 2025 NTB diproyeksikan mengalami surplus produksi telur sebesar 10.198 ton, dengan populasi ayam mencapai lebih dari 3 juta ekor. Ia menekankan, masuknya investasi Rp1,7 triliun akan menjadi penggerak utama perekonomian NTB.

“Manfaatnya sangat-sangat besar. Begitu uang masuk Rp1,7 triliun di NTB, itulah engine untuk menggerakkan ekonomi NTB. Kan uang beredar makin banyak, pertumbuhan ekonomi pasti naik,” pungkasnya.

Di lain sisi, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa persoalan utama sektor peternakan di NTB bukan terletak pada kemampuan masyarakat, melainkan pada penguasaan sektor hulu dan hilir yang selama ini masih didominasi industri besar dari luar daerah.

“Beternak adalah budaya orang NTB. Yang belum kita kuasai selama ini adalah hulu dan hilir, terutama DOC dan pakan. Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi ini, kita ingin mengakhiri ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa program ini menjadi jawaban strategis atas meningkatnya kebutuhan pangan, seiring keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang telah melampaui target nasional dengan lebih dari 600 dapur MBG aktif.

“Demand sudah ada dan sangat besar. Sekarang tugas kita memastikan supply-nya cukup agar tidak terjadi inflasi. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi,” tegasnya.

Untuk mendukung percepatan program, Pemprov NTB telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 3 persen yang disubsidi, khususnya bagi sektor peternakan pendukung MBG.

Sebagai produsen jagung terbesar ketiga nasional, NTB memiliki keunggulan bahan baku pakan, di mana jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan unggas. Pemerintah daerah juga mendorong riset formulasi pakan berbasis sumber protein lokal seperti kelor dan maggot guna mengurangi ketergantungan impor bungkil kedelai.

“Kita ingin pakan 100 persen berbasis bahan baku NTB. Tidak ada lagi jagung kita kirim keluar, lalu kembali ke NTB dalam bentuk pakan dengan harga berlipat,” pungkasnya. (era)

NTB Mall Direstrukturisasi, Pemprov Siapkan Skema Pendukung UMKM

0
NTB Mall Direstrukturisasi, Pemprov Siapkan Skema Pendukung UMKM
Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal (tengah) sedang memberikan materi pada Sarasehan UMKM bersama Pelaku Usaha dan Pengrajin di UPTB Balai Kemasan Produk Daerah NTB, Selasa (11/2/2026). (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Sinta Agathia M. Iqbal menegaskan bahwa NTB Mall tidak berhenti beroperasi, melainkan sedang menjalani proses penataan dan perbaikan agar dapat kembali beroperasi dengan sistem yang lebih baik.

Penegasan tersebut disampaikannya saat Sarasehan UMKM bersama pelaku usaha dan pengrajin di UPTB Balai Kemasan Produk Daerah NTB, Selasa (11/2/2026), yang turut dihadiri Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Irnadi Kusuma.

“NTB Mall sedang berbenah. Kita akan mempelajari betul apa yang harus dilakukan untuk kebaikan teman-teman UMKM,” ujar Ketua Dekranasda NTB.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tengah mencari konsep terbaik agar NTB Mall ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM dan pengrajin, meski nantinya bisa hadir dengan bentuk dan tata kelola yang berbeda.

Plt. Kepala Dinas Perindag NTB Irnadi Kusuma menjelaskan penataan NTB Mall dilakukan seiring proses restrukturisasi kelembagaan dan penyesuaian regulasi, termasuk untuk memastikan kepastian hukum sebelum kembali beroperasi.

“Supaya ketika NTB Mall berjalan kembali, ada kepastian hukum sehingga semua yang terlibat bisa bekerja dengan nyaman karena dipayungi legalitas yang kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan regulasi juga melibatkan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah belum dapat memastikan jangka waktu penataan. Namun, sebagai langkah sementara, pemerintah akan mengupayakan penyelenggaraan bazar UMKM secara berkala.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan penutupan sementara NTB Mall merupakan bagian dari proses evaluasi untuk memperkuat struktur dan fleksibilitas pengelolaan ke depan.

“NTB Mall kita off-kan sementara untuk nanti tampil lebih baik lagi. Hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan agar strukturnya lebih kuat,” ujar mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini. (r/ham)

Jelang Ramadan, Pemkab KSB akan Gelar Pasar Murah

0
Bulog Butuh Mitra Serap Gabah Petani KSB
Nurul Syaspri Akhdiyanti

Taliwang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemkab KSB) melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) akan menggelar kegiatan pasar murah. Agenda itu sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi menjelang meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan suci Ramadan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan KSB, Nurul Syaspri Akhdiyanti mengatakan, kegiatan pasar murah akan dimulai pada 13 Februari mendatang. Pelaksana perdana di Kecamatan Taliwang dan selanjutnya akan dilaksanakan bertahap di seluruh kecamatan yang ada di KSB. “Kami pilih tanggal 13 mulainya mengikuti arahan resmi Bappenas, karena GPM (gerakan pangan murah) dilaksanakan serentak secara nasional,” terangnya, Selasa (10/2/2026).

Pada kegiatan pasar murah itu, sejumlah komoditas pangan telah disiapkan oleh DKP KSB bekerja sama dengan berbagai pihak. Kebutuhan pokok yang dijual seperti beras, gula, minyak goreng, telur hingga cabai.

“Kami juga mengajak pihak lain seperti BUMD dan BUMN untuk turut mengambil bagian dalam kegiatan pasar murah itu,” papar Nurul.

Nurul mengaku, meski cabai bukan termasuk bahan pokok masuk sebagai produk yang disediakan. Ia menyebut langkah itu diambil setelah melihat harga bahan bumbu paling populer itu dalam beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan yang cukup tinggi di pasaran. “Data kami per hari ini cabai (rawit) dijual Rp90 ribu/kg. Maka kami putuskan kita masukkan sebagai menu di pasar murah nanti,” sebutnya.

Selain menggelar pasar murah, Pemkab KSB akan terus melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasaran. Melalui Satgas Pangan, Nurul menyatakan, pemerintah akan memastikan harga setiap jenis bahan pokok terkontrol berdasarkan standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Info yang kami dapat beberapa jenis barang sudah dijual di atas HET. Makanya Satgas mulai besok (hari ini,red) akan turun melakukan pengecekan. Nanti yang ketahuan pasti kita tertibkan,” tegasnya.

Ia menambahkan meski saat ini kondisi cuaca sedang tidak kondusif, namun rantai distribusi pangan ke daerah tidak terganggu. Beberapa produk pangan yang didatangkan dari luar sementara tetap terdistribusi lancar. “Alhamdulillah kalau dari sisi distribusinya lancar,” klaim Nurul.

Mantan Camat Sekongkang ini, menerangkan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) dipastikan masih aman. (bug)

Lobar Tak Berlakukan Pemotongan Zakat dari Gaji PPPK Paruh Waktu

0
Lobar Tak Berlakukan Pemotongan Zakat dari Gaji PPPK Paruh Waktu
Baiq Yeni S Ekawati (suarantb.com/dok)

Giri Menang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) tidak melakukan pemotongan zakat dari gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Pemkab Lobar menilai gaji yang diterima PPPK Paruh Waktu masih kecil.

Selain itu, dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lobar, PPPK Paruh Waktu tidak masuk dalam daftar wajib dipotong gajinya untuk zakat. Perbup ini pun masih dalam proses revisi.

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Lobar, Baiq Yeni S Ekawati mengatakan, pihaknya tidak bisa memberlakukan kebijakan pemotongan gaji PPPK Paruh Waktu seperti di daerah lain berdasarkan informasi yang beredar. Alasannya, karena berbagai pertimbangan, salah satunya, gaji mereka yang sedikit.

Selain itu, mengacu Perbup bahwa yang dikenakan pemotongan gaji untuk zakat adalah mereka yang golongan IIIC ke atas. “Apa iya PPPK Paruh Waktu mau dikenakan seperti itu (pemotongan gaji untuk zakat)? karena gajinya kecil,” tegasnya, Selasa (10/2/2026).

Perbup tentang zakat bagi ASN maupun PPPK tengah dalam proses pembahasan revisi yang diusulkan oleh pihak Baznas. Revisi Perbup ini pun sudah didiskusikan dan disosialisasikan dengan pihak-pihak terkait, namun sampai sekarang belum ada lagi tindaklanjutnya.

Awalnya dalam formulasi zakat dari PPPK paruh waktu masuk sebagai bagian yang ditarik, tetapi melihat kondisi gaji, pihaknya kasihan jika gaji mereka dipotong. Sebaliknya menurutnya, justru PPPK paruh waktu ini yang masih dianggap layak disantuni atau diberikan zakat. “Ndak bisa sih mereka dikenakan 2,5 persen, kan kasihan. Berapa yang kembali (diterima)?” ujarnya.

Pihaknya masih menunggu revisi Perbup dari Baznas, apakah sudah menyesuaikan dari masukan-masukan pada saat sosialisasi, termasuk tidak menarik PPPK paruh waktu. “Kalau kami ingin supaya teman-teman yang PPPK Paruh Waktu sebagai penerima zakat,” harapnya.

Ia menyebut ASN dan PPPK yang dipotong gaji untuk zakat golongan IIII C ke atas, jumlahnya pun bervariasi tergantung golongan mereka. Disebutkan, total ASN dan PPPK yang dipotong untuk zakat mencapai 8 ribu orang lebih. Pemberlakuan pemotongan gaji untuk zakat ini diatur dalam Perbup yang saat ini masih direvisi. (her)

Jelang Ramadan, Sejumlah Bapok di Pasaran Alami Kenaikan Harga

0
Jelang Ramadan, Sejumlah Bapok di Pasaran Alami Kenaikan Harga
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat melakukan sidak harga bapok di Pasar Mandalika, Kota Mataram, Selasa (10/2/2026). (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) — Menjelang datangnya bulan Ramadan 1447 Hijriah sejumlah bahan pokok (bapok) di NTB mengalami lonjakan harga. Seperti, cabai rawit yang normalnya di harga Rp30 an ribu, kini melonjak hingga Rp95 ribu. Minyak goreng juga mengalami kenaikan, yang semula Rp20 an ribu per liter, naik menjadi Rp30 ribu.

Adanya kenaikan ini, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal memastikan harga cabai akan kembali normal. Pemprov NTB, katanya, akan melakukan sejumlah upaya, seperti melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), dan membuat surat keputusan berupa imbauan agar petani tidak mengeluarkan hasil panen cabai ke luar daerah.

“Lonjakan paling tinggi ada di cabai rawit, dan ini sangat memengaruhi indeks harga. Karena itu, kami tegaskan intervensi pasar akan dimulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” ujarnya saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Mandalika, Selasa, 10 Februari 2026.

Ia menjelaskan, kenaikan harga dipicu tiga faktor utama, yakni curah hujan yang menghambat panen petani, tingginya pasokan cabai yang dikirim ke Pulau Jawa, serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Meski demikian, Gubernur memastikan tidak ditemukan indikasi penimbunan.

“Cabai adalah komoditas yang cepat rusak, sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Ini murni mekanisme pasar. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah pengendalian jangka pendek, Pemprov NTB juga akan berkomunikasi langsung dengan para pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar memprioritaskan kebutuhan lokal sebelum pengiriman ke luar daerah.

“Kita di NTB tidak boleh kekurangan cabai. Saya minta para pengepul fokus memenuhi kebutuhan NTB terlebih dahulu supaya stok terjaga dan harga segera terkendali,” tambahnya.

Lonjakan harga ini turut dirasakan pelaku usaha kecil. Made Kuniarti, pedagang asal Gunung Sari, mengaku harus datang ke Pasar Mandalika untuk memperoleh harga yang relatif lebih rendah.

“Di tempat saya sudah Rp115.000 per kilo. Di sini masih Rp95.000. Saya butuh sekitar 1,5 kilo setiap hari untuk jualan. Kami berharap pemerintah segera menggelar pasar murah,” ujarnya.

Selain memantau harga pangan, Gubernur juga meninjau kondisi kebersihan pasar dan saluran drainase yang mengalami pendangkalan. Ia meminta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti agar aktivitas perdagangan tidak terganggu.

Gubernur menegaskan, intervensi pasar merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan terjangkau menjelang Ramadan.

“Negara harus hadir. Tugas kami memastikan warga bisa menjalani Ramadan dengan tenang, kebutuhan pokok tersedia, dan harga tetap terkendali,” tutupnya. (era)