Home Blog Page 3

Kisah Para Petani di Banyu Urip, Hasil Panen dan Penghasilan Meningkat Berkat Irpom

By
ekbisntb.com
-
0
Kisah Para Petani di Banyu Urip, Hasil Panen dan Penghasilan Meningkat Berkat Irpom
Petani di Desa Banyu Urip, Lobar yang rata-rata miskin ekstrem, saat ini bisa tersenyum karena hasil panen dan penghasilan meningkat dari pogram Irpom tahun lalu. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Para petani di Dusun Sambi Ratik, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) rata-rata hidup dalam kondisi miskin ektrem. Kondisi ini dipicu, lahan pertanian mereka tergolong tadah hujan, sehingga sering kali gagal panen akibat tidak ada air irigasi.

Hampir 50 tahun lamanya para petani bergantung dari air hujan untuk mengairi sawahnya. Tak terhitung berapa kerugian yang mereka alami. Namun, itu cerita dulu. Sekarang, mereka tidak lagi mengalami krisis air irigasi, setelah bantuan program Irigasi Perpompaan atau Optimasi Lahan (Oplah) dari Kementerian Pertanian.

Irpom ini sudah bisa dirasakan dampaknya oleh para petani di wilayah itu. Para petani di daerah itu mengaku tidak lagi kesulitan air untuk irigasi ketika membutuhkan air untuk tanaman padi. Air tampungan di embung yang disedot dari sungai sekitar tersedia berlimpah.

Dibanding sebelum ada bantuan ini, petani di wilayah itu selalu mengalami dua masalah. Masalahnya adalah gagal panen dan gagal tanam karena kekurangan air. “Alhamdulillah dengan adanya program Oplah ini, masyarakat petani kami bisa menanam dua bahkan sampai tiga kali. Ini merupakan satu anugerah bagi kami masyarakat Dusun Sambik Ratik khususnya dan desa Banyu Urip umumnya,” kata Ketua Gapoktan Berkah Subur Dusun Sambi Ratik, H. Zulhakim.

Luas lahan yang diairi dari Oplah di daerah tersebut seluas 130 hektare dari total keseluruhan areal pertanian di dusun tersebut mencapai 252 hektare. Secara bertahap, lahan ini ditangani melalui program ini. Jumlah Poktan yang disasar mencapai 11 kelompok. Total Petani mencapai 800 orang.

Dengan ketersediaan air ini, bisa meningkatkan hasil produksi padi petani setempat hingga 5-6,5 ton per hektare, dari sebelumnya 3-3,5 ton per hektare. Jika dihitung harga gabah satu kwintal Rp650-700 rbu, maka petani bisa memperoleh hasil jual puluhan juta rupiah per hektar.

Kepala Desa Banyu Urip, H. Slamet Riyadi menyampaikan bahwa dulu kondisi petani di Dusun Sambi Ratik kesulitan menanam padi, bahkan mereka hanya bisa bercocok setahun sekali akibat tidak ada air irigasi. “Bahkan mereka sering gagal panen, tapi alhamdulillah sudah dua kali (tanam),” sebut Slamet.
Semenjak bantuan program Irpom dari Kementan tahun lalu, petani tidak lagi kesusahan air irigasi. Justru mereka sekarang bisa menanam dua kali, seperti petani pada umumnya di daerah itu.

Saat ini pun petani di wilayah itu sudah masuk dua kali tanam. Hasil panennya pun bagus. Rata-rata per hektare, hasil panennya bisa mencapai 5-6 ton. Dibanding sebelum bantuan itu, petani di daerah itu hanya bisa memperoleh hasil panen 1-3 ton per hektare. “Kadang gagal panen, kalau sekarang meningkat drastis,” imbuhnya.

Ia memperkirakan peningkatan penghasilan mereka hingga 75 persen dibanding sebelumnya. Pihaknya berharap dengan peningkatan hasil panen dan penghasilan ini mereka bisa keluar dari miskin ekstrem. Artinya taraf ekonomi mereka bisa terangkat.

Para petani sangat bersyukur dengan bantuan program Irpom ini, karena bisa meningkatkan hasil panen dan penghasilan mereka. Ia berharap program irpom ini diperluas, karena saat ini yang disasar 150 hektare, masih ada areal yang belum dijangkau karena dataran cukup tinggi.

“Mudahan Irpom ini dilanjutkan lagi untuk menyentuh areal yang belum digarap,” harapnya.

Sebab diakuinya, kondisi petani di daerah itu rata-rata miskin ekstrem dengan penghasilan tak seberapa. (her)

Populasi Sapi 68 Ribu Ekor, DKPPP KLU Optimis Hewan Kurban Dipasok Peternak Lokal

By
ekbisntb.com
-
0
Tresnahadi (Suara NTB/ari)

Tanjung (ekbisntb.com) – Angka populasi ternak khususnya sapi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup besar, mencapai 68.500 ekor. Jumlah ini disikapi optimis dapat memenuhi kebutuhan hewan kurban pada perayaan Iduladha tahun ini.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi, S.Pt., Jumat (22/5/2026) mengungkapkan, ketersediaan ternak untuk kebutuhan hari raya kurban dapat dipasok secara mandiri oleh peternak di Kabupaten Lombok Utara. Pasalnya, populasi ternak tergolong cukup besar.

“Populasi sapi di Lombok Utara sekitar 68.500 ekor, kambing sekitar 35.600 ekor. Dengan jumlah ini, kebutuhan hewan kurban dapat dipenuhi oleh peternak kita di daerah,” ungkap Tresnahadi.

Dikatakannya, populasi ternak khususnya sapi dan kambing relatif stabil setiap tahunnya meskipun terdapat banyak pemotongan pada acara-acara keagamaan. Konsistensi pasokan ternak ini tidak lepas dari kemandirian peternak untuk membeli kembali ternak sapi peliharaan setelah melakukan penjualan.

“Stok kita sangat melimpah. Jadi tidak ada kekhawatiran kekurangan hewan kurban di Lombok Utara,” imbuhnya.

Tresnahadi melanjutkan, jumlah ternak yang dipotong baik di RPH, Tempat Pemotongan Hewan (TPH) mandiri, maupun pemotongan di masjid-masjid saat hari raya kurban tergolong masih sedikit. Sebagai gambaran, angka ternak sapi yang dipotong pada tahun 2025 lalu mencapai 730 ekor atau setara 1,06 persen. Sedangkan untuk ternak kambing, jumlah yang dipotong untuk kurban mencapai 600 ekor atau setara 1,6 persen.

“Dibandingkan dengan populasi ternak yang ada, kebutuhan hewan kurban sebenarnya masih sedikit di angka sekitar 1 persen,” ujarnya.

Momentum hari raya kurban, sambung dia, menjadi peluang bagi peternak untuk memperoleh harga ternak yang lebih baik. Tidak jarang, petani mempersiapkan penggemukan untuk selanjutnya dijual guna memenuhi kebutuhan permintaan ternak kurban.

Ia menilai, transaksi jual beli melibatkan peternak mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Dari hasil penjualan, peternak dapat membeli kembali sapi bakalan untuk selanjutnya dipelihara sebagai tabungan maupun investasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Tak hanya memastikan stok aman, Dinas Pertanian juga mulai memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di lapangan. Setiap tahun, tim medis dan paramedis veteriner diterjunkan ke sejumlah titik penjualan ternak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Pemeriksaan dilakukan bertahap. Sebelum disembelih diperiksa, setelah dipotong juga dicek lagi kondisi dagingnya,” demikian Tresnahadi. (ari)

Tingkatkan Proyeksi PAD, DPRD NTB Setujui Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Sambirang Ahmadi(ekbis NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Provinsi NTB resmi menyetujui Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi dalam laporan resmi pembahasan rancangan perda pada rapat paripurna DPRD NTB.

Dikatakan Sambirang bahwa Perubahan Perda tersebut bukan sekedar menaikkan tarif pajak dan retribusi, melainkan bagian dari reformasi fiskal daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di NTB.

“Perubahan perda ini menjadi sangat relevan dan strategis sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan menangkap momentum pertumbuhan ekonomi menjadi kapasitas pembangunan yang nyata,” ujar Sambirang.

Beberapa aspek potensi PAD yang diatur dalam Perda tersebut yakni penataan kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB lebih dari tiga bulan. Melalui penambahan Pasal 4A, kendaraan luar daerah diwajibkan melapor dan melakukan proses balik nama ke NTB.

Komisi III DPRD NTB juga memberi perhatian khusus terhadap kendaraan listrik berbasis baterai yang dikenakan tarif PKB 1,075 persen dan tarif BBNKB sebesar 11 persen.

Selain itu, ungkap Sambirang perda ini mulai mengatur kendaraan di atas air sebagai objek pajak daerah tertentu, kecuali kendaraan dengan volume di bawah 10 gross tonase. Dari simulasi Bapenda NTB, peningkatan PKB diperkirakan mencapai Rp8,99 miliar, sedangkan peningkatan BBNKB diproyeksi mencapai Rp50,47 miliar per tahun.

Lebih lanjut disampaikan politisi PKS itu, bahwa perubahan perda juga menaikkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk BBM nonsubsidi menjadi 7,5 persen, sementara BBM subsidi tetap 5 persen. Potensi tambahan penerimaan dari kebijakan tersebut diperkirakan mencapai Rp84,5 miliar.

Namun demikian, Komisi III DPRD NTB meminta implementasi dilakukan hati-hati agar tidak memicu inflasi daerah, kenaikan biaya logistik, maupun penurunan daya saing investasi.

Di sektor Pajak Air Permukaan (PAP), perda mewajibkan penggunaan water meter berstandar SNI dan menetapkan sanksi administrasi sebesar 35 persen bagi wajib pajak yang tidak memasang alat ukur tersebut. Potensi tambahan penerimaan dari sektor PAP diperkirakan mencapai Rp456,9 juta melalui optimalisasi kepatuhan dan pengawasan.

Terakhir tata kelola pertambangan rakyat melalui pengaturan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dalam perda ini diatur luas maksimal IPR perseorangan sebesar 5 hektare dan koperasi maksimal 10 hektare.

Masa berlaku IPR ditetapkan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing lima tahun. Selain itu, mulai diatur formula biaya pengelolaan wilayah, biaya pengusahaan, dan biaya pengelolaan lingkungan dalam struktur pelayanan IPR.

“Retribusi dari sektor pertambangan rakyat diperkirakan mencapai Rp28 miliar. Komisi III DPRD NTB menilai langkah tersebut penting agar daerah tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelasnya. (ndi)

Puluhan Gerai Alfamart dan Indomaret Ditutup di Loteng, Pemprov NTB Minta Jangan Ada PHK

By
ekbisntb.com
-
0
Aidy Furqan (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB meminta agar penutupan sementara puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Disnakertrans NTB mendorong adanya solusi terbaik antara pemerintah daerah dan perusahaan demi melindungi ratusan pekerja yang terdampak.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. H. Aidy Furqan mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan penanganan persoalan tersebut, khususnya terkait perlindungan tenaga kerja.

“Secara khusus saya ikuti dan pantau itu. Tentu kami dari Pemerintah Nusa Tenggara Barat, khususnya Disnakertrans, mengharapkan ada win-win solution supaya ratusan pekerja dari sekitar 20-an gerai Alfamart dan Indomaret yang sementara tidak diizinkan beroperasi tetap bisa bekerja,” ujarnya.

Menurut Aidy, langkah penertiban yang dilakukan Pemkab Lombok Tengah merupakan bagian dari penyesuaian terhadap aturan daerah yang berlaku. Namun demikian, kepentingan pekerja juga harus menjadi perhatian bersama.
Ia menyebutkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tengah memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pekerja agar operasional usaha tetap dapat berjalan tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

“Mungkin bisa tetap beroperasi dengan nama berbeda atau usaha berbeda, yang penting tidak memutus hubungan dengan para karyawan yang selama ini bekerja di Alfamart maupun Indomaret,” kata Mantan Kepala Dinas Dikbud NTB ini, Jumat, 22 Mei 2026.

Aidy Furqan menegaskan, Disnakertrans NTB saat ini masih menyerahkan penanganan utama kepada pemerintah daerah setempat, namun pihak provinsi tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi.

“Kita pantau. Tapi saat ini masih di-handle langsung oleh teman-teman di Lombok Tengah,” ucapnya.

Terkait kemungkinan terburuk apabila terjadi PHK, Aidy memastikan pemerintah akan memberikan fasilitasi apabila terdapat laporan atau pengaduan dari pekerja.

“Kalau ada pengaduan tentu akan kita fasilitasi. Selama masih bisa diselesaikan di sana, biar diselesaikan di sana,” tegasnya.

Diketahui, Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan sementara operasional 18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomaret karena belum melengkapi perizinan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Retail Modern.

Penertiban retail modern di Lombok Tengah sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata keberadaan toko modern agar sesuai regulasi, sekaligus menjaga keseimbangan dengan keberlangsungan pasar rakyat dan pelaku usaha lokal. (bul)

Perubahan Status Lahan Gili Tramena, Diharapkan Mampu Gaet Lebih Banyak Investor

By
ekbisntb.com
-
0
Kondisi objek wisata di Gili Trawangan. Diharapkan adanya perubahan status kawasan bisa mendorong investor lebih banyak berinvestasi. (Suara NTB/ari)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini kian fokus dalam mendorong perubahan status kawasan tiga gili yang ada di Kabupaten Lombok Utara, yaitu Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena). Perubahan status kawasan lahan dari kawasan konservasi ke Areal Pemanfaatan Lain (APL) dinilai mampu menggaet investor untuk berinvestasi hingga meningkatkan perputaran ekonomi.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Dadang Fajar, menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan penyusunan tata kelola tersebut. Pihaknya mengaku siap mendukung dari sisi perizinan guna menciptakan kepastian administrasi dan iklim investasi yang sehat di kawasan strategis pariwisata NTB.

Saat ini, Pemprov NTB mulai membahas soal legalitas lahan, kerja sama pemanfaatan kawasan, konflik sosial, hingga optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan investasi.

Perubahan status kawasan lahan, katanya menjadikan tata kelola kawasan yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum, serta mendukung keberlangsungan investasi dan pengelolaan aset daerah di kawasan Gili Tramena.

Di lain sisi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi kawasan pariwisata prioritas Gili Tramena dengan total luas lahan mencapai 2,9 ribu hektare yang sebelumnya berstatus konservasi akan berubah menjadi APL. Dengan perubahan status itu, tiga kawasan ini bisa mengundang investor lebih banyak berinvestasi di KLU.

Luasan perubahan lahan di Gili Tramena dibandingkan kawasan lainnya menyebabkan Pemkab Lombok Utara membayar urunan tertinggi dibanding daerah lain. Total pembiayaan perubahan status kawasan lahan ini sekitar Rp7,8 miliar. Jumlah ini dibagi dengan beberapa daerah dengan rincian KLU diperkirakan menanggung sekitar Rp3 miliar, Pemprov NTB sekitar Rp1,5 miliar, Lombok Tengah Rp500 juta, Lombok Barat Rp300 juta, dan Bima sekitar Rp250 juta. “Ada pembagian yang kita sepakati untuk empat kabupaten,” katanya.

Selain KLU, beberapa titik kawasan konservasi lain juga berubah menjadi APL. Seperti pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Marejabonga dan Gunung Pepe seluas 38 hektare di Lombok Tengah. Selain itu, terdapat pelepasan kawasan hutan lindung pada kelompok hutan yang sama seluas 118 hektare serta pelepasan sebagian kawasan hutan lindung seluas 51,15 hektare.

Di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, pemerintah juga mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Nuraksa pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani seluas 26 ribu hektare. Tidak hanya itu, perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan konservasi atau Taman Wisata Alam Bangko-Bangko di Lombok Barat seluas 9 hektare juga masuk dalam pembahasan.

“Iya biar berkeadilan pembagiannya. Itu akan diubah menjadi pemukiman karena awalnya itu wilayah konservasi,” terangnya.

Sementara untuk wilayah Bima dan Dompu, perubahan kawasan diarahkan pada peningkatan pengelolaan kawasan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.Perubahan yang diusulkan antara lain perubahan fungsi kawasan konservasi dari Cagar Alam Toffo Kota Lambu menjadi Taman Wisata Alam Toffo Kota Lambu di Kelompok Hutan Kota Donggo Mada seluas 3,3 ribu hektare.

Selain itu, terdapat pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Toffo Rompu di Dompu seluas 525,92 hektare serta pelepasan seluruh Kawasan Hutan Konservasi Kelompok Hutan dan Kawasan Suaka Alam Danuera di Bima seluas 1,7 ribu hektare.

“Kalau yang di Bima ini lebih kepada untuk peningkatan pengelolaan supaya bisa menjadikan nilai tambah untuk mendukung NTB makmur mendunia. Kuncinya kita mau menyelesaikan masalah dan mau meningkatkan pengelolaan,” jelasnya. (era)

Sari Yuliati Dinilai Jadi Inspirasi Perjuangan Pendidikan Anak

By
ekbisntb.com
-
0
Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., Wakil Ketua DPR RI

Mataram (Ekbis NTB) — Sosok Sari Yuliati dinilai menjadi inspirasi dalam perjuangan pendidikan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak dan pelajar di daerah, mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai kalangan.

Perhatian terhadap isu pendidikan itu juga mendapat apresiasi dari Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PW IPPNU) NTB. Organisasi pelajar putri tersebut menilai bahwa kepedulian terhadap pendidikan anak merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan masa depan daerah yang lebih baik.

Ketua PW IPPNU NTB, Saadatin, mengatakan sosok seperti Sari Yuliati memberikan contoh nyata tentang pentingnya kepedulian terhadap pendidikan generasi muda, terutama bagi anak-anak di NTB yang masih membutuhkan perhatian bersama.

“Ibu Sari merupakan tokoh perempuan inspiratif bagi kami, para perempuan di NTB. Semangat dan kepeduliannya terhadap pendidikan anak menjadi motivasi bagi generasi muda perempuan untuk terus bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan dalam bidang pendidikan anak harus menjadi gerakan bersama.

“Sosok seperti Ibu Sari Yuliati menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. IPPNU hadir untuk ikut mengawal pendidikan pelajar putri agar mereka memiliki ruang belajar yang aman, nyaman, dan mampu berkembang menjadi generasi yang cerdas serta berdaya saing,” tuturnya.

Menurut Saadatin, semangat perjuangan di bidang pendidikan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak agar anak-anak di NTB memperoleh akses pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

PW IPPNU NTB berharap kepedulian terhadap pendidikan anak dapat menjadi perhatian bersama demi menciptakan generasi NTB yang unggul, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (r/fan)

Pemprov NTB Lepas Puluhan Peserta Magang ke Jepang Bali Tosha Lombok Kochi

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Bali Tosha Lombok Kochi Group kembali memberangkatkan puluhan peserta program magang kerja ke Jepang sebagai bagian dari upaya membuka peluang kerja internasional bagi generasi muda NTB. Sebanyak 22 peserta dilepas secara resmi oleh Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, di Hotel Lombok Garden, Jumat (22/5/2026).
Direktur Bali Tosha Lombok Kochi Group menyampaikan, para peserta sebelumnya telah menjalani pelatihan intensif, terutama penguasaan bahasa Jepang dan pembekalan keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri di Jepang.
“Jepang meminta kemampuan bahasa minimal level empat. Mereka sudah menyelesaikan sekitar 50 bab pembelajaran, lalu menjalani pemantapan selama 2,5 bulan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses persiapan peserta hingga siap diberangkatkan rata-rata memerlukan waktu sekitar satu tahun. Pembiayaan keberangkatan pun beragam, mulai dari dukungan orang tua secara mandiri hingga pembiayaan melalui perbankan.
Menurutnya, biaya program magang ke Jepang berkisar Rp puluhan juta per peserta. Pemerintah sudah memiliki standar biaya yang harus disiapkan peserta.
“Untuk pemberangkatan dari kami, ada ongkos dan biaya mandiri, ada juga yang difasilitas pembiayaannya oleh Bank Amali, sebagai mitra kerjasama kami,” katanya.
Peserta magang nantinya ditempatkan di berbagai sektor pekerjaan, mulai dari konstruksi, scaffolding, pengawasan proyek, pengecatan, perawatan rumah, hingga pengolahan makanan di pabrik.
Untuk penghasilan, peserta disebut bisa menerima gaji belasan juta hingga dua puluhan juta per bulan, tergantung bidang pekerjaan dan perusahaan tempat bekerja.
“Yang paling tinggi di bidang konstruksi,” jelasnya.
Peserta umumnya mendapatkan kontrak kerja selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai penilaian perusahaan. Selama di Jepang, sebagian perusahaan juga menyediakan fasilitas tempat tinggal dan pelatihan lanjutan sebelum peserta mulai bekerja penuh.
Direktur Bali Tosha Lombok Kochi Group juga mengungkapkan pihaknya kini membuka akses pendidikan dan pelatihan yang lebih terjangkau melalui lembaga baru bernama Skybridge Nusantara International School. Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang ingin bekerja ke Jepang.
Melalui program daring tersebut, peserta cukup membayar Rp100 ribu untuk mengikuti pembelajaran berbasis zoom dengan beberapa sesi pelatihan setiap bulan.
“Ini solusi bagi anak-anak yang punya keinginan kuat ke Jepang tetapi terkendala biaya,” katanya.
Program ini akan mulai dijalankan pada tahun ajaran baru Juni–Juli 2026 ini, setelah dilakukan penandatanganan kerjasama dengan SMA 1 Negeri Gerung, Lombok Barat. Dan Pendaftarannya secara online melalui website resmi www.snischool.com.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, memberikan apresiasi terhadap konsistensi Bali Tosha Lombok Kochi dalam mengawal peserta sejak proses pelatihan hingga pemberangkatan.
Menurutnya, pola pendampingan ini penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada peserta magang serta mencegah munculnya persoalan ketenagakerjaan di luar negeri.
“Saya apresiasi kesungguhan mereka mengawal anak-anak ini sampai pelepasan resmi seperti sekarang. Ini bentuk tanggung jawab lembaga kepada alumninya, sehingga peserta merasa nyaman dan punya kepastian,” ujarnya.
Ia berharap program pemagangan ke Jepang terus menjadi salah satu solusi pengurangan pengangguran sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB.(bul)

Tips Rawat Motor Honda: Astra Motor NTB Beberkan Pentingnya Cek Aki Berkala

By
ekbisntb.com
-
0
Astra Motor NTB Ingatkan Pentingnya Cek Aki Motor Secara Rutin

Mataram (Ekbis NTB) – Astra Motor NTB mengingatkan para pengguna sepeda motor Honda di Nusa Tenggara Barat untuk tidak mengabaikan perawatan aki. Komponen kelistrikan ini memegang peran krusial dalam menjaga performa kendaraan tetap optimal, namun sering kali baru diperhatikan saat motor sudah mogok atau sulit dinyalakan.

Sparepart Manager Astra Motor NTB, Nyoman Purnama Jaya, mengungkapkan bahwa kesadaran pengendara terhadap kesehatan aki masih perlu ditingkatkan. Banyak pengguna yang hanya berfokus pada servis mesin atau ganti oli, padahal teknologi motor modern sangat bergantung pada kestabilan daya listrik.

“Jangan tunggu motor rewel dulu baru ingat aki. Aki yang sehat bukan cuma bikin motor nyala, tapi juga menjaga performa tetap maksimal di setiap perjalanan,” ujar Purnama di Mataram.

Menurut Purnama, fungsi aki pada sepeda motor modern jauh lebih kompleks. Selain mengaktifkan starter, aki menjadi jantung utama yang menyuplai daya untuk sistem injeksi, pencahayaan, hingga fitur canggih seperti Idling Stop System (ISS) pada motor Honda. Jika performa aki menurun, dampaknya akan merembet ke berbagai fitur elektronik lainnya.

“Kalau aki mulai melemah, biasanya pengendara tidak langsung sadar. Padahal dampaknya bisa ke banyak sistem pada motor, mulai dari starter yang berat, klakson melemah, hingga lampu redup,” tambahnya.

Purnama menjelaskan, melakukan pengecekan aki secara berkala merupakan langkah preventif yang jauh lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Pengendara bisa mendeteksi penurunan daya lebih awal sebelum aki benar-benar drop di tengah jalan yang dapat mengganggu aktivitas harian atau membahayakan keselamatan.

Untuk memastikan kualitas dan keamanan, Astra Motor NTB mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan maupun penggantian aki di bengkel resmi Honda atau AHASS.

“Pemeriksaan di AHASS memungkinkan teknisi melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi aki dan sistem kelistrikan menggunakan peralatan yang sesuai standar pabrikan,” tegas Purnama.

Melalui edukasi ini, Astra Motor NTB berharap para pengendara lebih proaktif merawat komponen kelistrikan kendaraan mereka, terutama sebelum melakukan perjalanan jauh atau aktivitas dengan mobilitas tinggi, demi kenyamanan dan keselamatan di jalan raya. (r/fan)

PLTMG Sumbawa 2 Mulai Beroperasi, PLN UIP Nusra Bidik Pertumbuhan UMKM hingga Industri di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0

Sumbawa (ekbisntb.com)-Beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 2 berkapasitas 30 Megawatt (MW) di Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa, khususnya pada sektor UMKM, pariwisata, perhotelan, hingga industri tambak udang.

Hal tersebut disampaikan Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 1, Yogi Yohannes Siburian, dalam acara syukuran penyelesaian proyek PLTMG Sumbawa 2, Rabu, 20 Mei 2026.

Yogi menjelaskan, tambahan pasokan listrik sebesar 30 MW dari PLTMG Sumbawa 2 akan memperkuat Sistem Tambora yang melayani Pulau Sumbawa, mulai dari Sumbawa Barat hingga Bima dan Dompu.

“Proyek ini tidak hanya berhasil secara teknis dan operasional, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa,” ujar Yogi.

Menurutnya, Pulau Sumbawa memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertambangan, tambak udang, pariwisata, perhotelan, hingga UMKM yang terus berkembang dan membutuhkan dukungan pasokan listrik yang andal.

“Tambahan daya dari PLTMG ini akan memenuhi kebutuhan pertumbuhan listrik dari berbagai sektor potensial tersebut, sekaligus mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

PLTMG Sumbawa 2 telah beroperasi penuh dengan tiga unit mesin dual fuel yang mampu menggunakan bahan bakar gas maupun minyak. Pembangkit ini juga berhasil diselesaikan tanpa kecelakaan kerja atau zero accident selama proses konstruksi.

Yogi menyebut keberhasilan penyelesaian proyek ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, mulai dari PLN Group, kontraktor, konsultan, pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar proyek.

“Keberhasilan besar tidak pernah lahir dari satu orang. Keberhasilan lahir dari kebersamaan, sinergi, kolaborasi, dan profesionalisme seluruh pihak yang bergerak dalam tujuan yang sama,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan keberadaan PLTMG Sumbawa 2 menjadi langkah penting PLN dalam menjawab kebutuhan listrik yang terus meningkat di Pulau Sumbawa.

“Sebelumnya, Sumbawa masih mengalami keterbatasan pasokan listrik sehingga beberapa kebutuhan pelanggan belum bisa terlayani secara optimal. Dengan beroperasinya PLTMG Sumbawa 2, kapasitas listrik di Sistem Tambora meningkat dari sekitar 160 MW menjadi 191 MW dan kini memiliki cadangan daya sekitar 20 persen,” jelas Rizki.

Menurut Rizki, tambahan pasokan listrik tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi NTB yang terus meningkat, termasuk mendukung kebutuhan listrik sektor industri yang berkembang di Pulau Sumbawa.

“Dengan sistem kelistrikan yang semakin andal, PLN berharap masyarakat dan pelaku usaha di Pulau Sumbawa tidak lagi ragu untuk mengembangkan usaha maupun meningkatkan kebutuhan listriknya. PLN juga berkomitmen terus menambah pasokan listrik di Sumbawa dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Rizki.(bul)

Rampungkan PLTMG Sumbawa 2, PLN UIP Nusra Berbagi Santunan untuk Yatim dan Duafa Sekitar Proyek

By
ekbisntb.com
-
0

Sumbawa (ekbisntb.com)- Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menyerahkan 50 paket santunan kepada anak yatim dan duafa di Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, 20 Mei 2026.

Penyerahan bantuan tersebut dirangkaikan dalam kegiatan syukuran penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 2 berkapasitas 30 Megawatt (MW) yang kini telah mulai menopang keandalan kelistrikan Sistem Tambora di Pulau Sumbawa.

Kepala Seksi Kantor Desa Labuhan Badas, Mardiati, mengapresiasi kepedulian PLN kepada masyarakat di sekitar proyek. Ia menyebut bantuan sosial bagi anak yatim dan duafa telah dilakukan secara berkelanjutan.

“Mereka sangat senang dan menerima dengan baik semua bantuan yang diberikan PLN. Bantuan yang diberikan juga memang menjadi kebutuhan mereka, seperti Al-Quran untuk mengaji, santunan pendidikan, hingga pakaian yang layak,” ujar Mardiati.

Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 1, Yogi Yohannes Siburian, menyampaikan bahwa PLTMG Sumbawa 2 telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pengujian dan saat ini telah beroperasi penuh dengan tiga unit mesin.

“Hari ini menjadi momentum penting yang menandai keberhasilan perjuangan panjang, kolaborasi besar, dan komitmen bersama dalam menghadirkan energi yang andal bagi Pulau Sumbawa dan Sistem Tambora,” kata Yogi.

Di samping memperkuat sistem kelistrikan, Yogi berharap penyelesaian proyek tersebut juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

General Manager PT Adhi Karya, Susetyo Rohadi, turut mengapresiasi keberhasilan penyelesaian proyek PLTMG Sumbawa 2 yang dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung kebutuhan energi di Pulau Sumbawa.

“Ini momentum yang tepat untuk membuktikan bahwa kita mampu dan andal dalam menyiapkan energi masa depan. Kami bersyukur proyek ini bisa segera selesai dan memberi manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan penyelesaian PLTMG Sumbawa 2 merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, sekaligus bentuk komitmen PLN untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan sosial seperti santunan ini, kami berharap keberadaan proyek kelistrikan juga dapat memberikan manfaat langsung dan membawa keberkahan bagi masyarakat,” ujar Rizki.

Ia menambahkan, PLN akan terus berupaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar serta mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan di wilayah kerja PT PLN (Persero) UIP Nusra.(bul)

1234...851Page 3 of 851