Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 399

Festival Pesona Bau Nyale 2025, Seribu Putri Mandalika Parade di Kuta Mandalika

0
Parade seribu Putri Mandalika digelar di Kuta Beach Park (KBP) kawasan The Mandalika, Senin 17 Februari 2025. event tersebut merupakan salah satu event pendukung Festival Pesona Bau Nyale 2025(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Tidak kurang dari seribu Putri Mandalika utusan dari 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berparade dalam ajang Karnaval Siu (Seribu) Putri Mandalika yang berlangsung di Kuta Beach Park (KPB) kawasan The Mandalika, Senin 17 Februari 2025 sore. Parade Putri Mandalika menjadi atraksi utama dari rangkaian gelaran Festival Pesona Bau Nyale 2025 yang puncak acaranya bakal berlangsung pada 18-19 Februari 2025, di Pantai Seger Kuta.

Ke depan parade Putri Mandalika tersebut tidak hanya menjadi rangkaian gelaran event Bau Nyale saja. Tetapi juga menjadi salah satu atraksi utama di kawasan The Mandalika, karena atraksi menjadi salah satu pra syarat keberadaan sebuah destinasi pariwisata.

“Syarat dari sebuah destinasi pariwisata itu adalah atraksi. Dan, kehadiran parade Putri Mandalika di kawasan The Mandalika bisa menjawab hal itu,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., kepada wartawan di Kuta, Senin sore.

Event parade seribu Putri Mandalika itu sendiri mendapat atensi luas. Terbukti dengan hadirnya ribuan penonton yang memadati kawasan KBP. Tidak hanya dari Loteng saja, banyak juga penonton dari luar Loteng yang hadir. Hingga wisatawan mancanegara juga tidak mau melewatkan momen tersebut. Bahkan, beberapa peserta parade perwakilan dari sejumlah kecamatan ada yang dari mancanegara.

Parade dimulai dari pintu masuk barat kawasan KBP sekitar pukul 15.00 Wita. Melewati jalur KBP hingga finish di area Bazar Mandalika. Di sepanjang jalur parade masyarakat tidak kunjung surut hingga acara berakhir sekitar pukul 17.00 Wita.

Tidak hanya mengirim para Putri Mandalika, perwakilan kecamatan juga mengikutsertakan berbagai kesenian lokal yang ada sebagai pendampingan. “Secara umum acara bisa berjalan lancar dan sukses,” terang Firman.

Pun demikian pihaknya mengaku masih banyak hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Harapannya, pada gelaran berikutnya parade Putri Mandalika bisa semakin semarak dan meriah. Bahkan Pemkab Loteng punya mimpi kemeriahan parade Putri Mandalika bisa selevel dengan Jember Festival.

“Setelah ini nanti kita akan coba evaluasi dan kurasi kembali parade Putri Mandalika ini. Apa yang kurang dan perlu dibenahil. Dengan mengundang para pakar di bidangnya. Sehingga ke depan parade Putri Mandalika ini bisa menjadi event yang meriah,” tegasnya.

Dikatakannya, Loteng punya pakar event yang tentunya bisa memberikan masukan, ide maupun gagasan untuk perbaikan ke depan, agar bagaimana kemudian parade Putri Mandalika bisa menjadi event besar dan utama di kawasan The Mandalika. (kir)

BI: Utang Luar Negeri Indonesia pada Triwulan IV 2024 Menurun

0
Aktifitas pengambilan uang di bank (ekbisntb.com/suara.com)

Jakarta (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) pada triwulan IV 2024 menurun menjadi sebesar 424,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan dengan posisi pada triwulan III 2024 yang sebesar 428,1 miliar dolar AS.

Adapun secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,0 persen year on year (yoy) atau melambat dibandingkan 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

“Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin.

Ramdan merinci bahwa ULN pemerintah menurun menjadi sebesar 203,1 miliar dolar AS pada triwulan IV 2024, turun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 204,1 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3 persen (yoy) dari 8,4 persen (yoy) pada triwulan III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, BI mencatat bahwa ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,8 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen); jasa pendidikan (16,7 persen); konstruksi (13,4 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

Di sisi lain, ULN swasta juga menurun. Pada triwulan IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 196,3 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

BI menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4 persen pada triwulan IV 2024, dari 31,1 persen pada triwulan III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8 persen dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Ramdan.

Ia menambahkan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (ant)

Lotim Potensi dapat PAD Ratusan Miliar dari PKB dan BBNKB

0
Kepala Bapenda Lotim Muksin (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Terhitung sejak tahun 2025 ini, porsi pembagian patas hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) lebih besar. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kendaraan bermotor ini Lotim bisa mendapat ratusan miliar.

Diketahui untuk Kabupaten/kota akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) 66 persen. 34 persennya untuk Pemerintah Provinsi NTB. Ketentuan tersebut telah disepakati mulai praktis berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Muksin, Senin, 17 Februari 2025 mengatakan, setiap pembayaran PKB dan BBNKB ini langsung menjadi PAD dengan mekanisme pembagian yang telah disepakati tersebut. “Setiap hari bayar pajak langsung masuk ke kas daerah,” ucapnya.

Dikatakan, potensi PAD dari kendaraan bermotor ini sangat besar. Kondisi yang riil saat ini Rp 77 miliar yang bisa masuk. Angka itu tak sampai 40 pesen dari wajib pajak kendaraan bermotor yang aktif.

Jumlah wajib PKB yang tidak aktif bayar pajak masih ada 60 persen. Warga yang tidak aktif ini akan terus diminta akan melaksanakan kewajiban bayar pajak setiap tahunnya. “Jadi masih ada potensi ratusan miliar yang kita akan kejar,” ucap Muksin.

Mekanisme pembagian hasil pajak ini sebelumnya dalam bentuk DBH. Di mana, prosesnya masuk dulu ke kas daerah di provinsi baru kemudian dibagi ke Kabupaten/Kota.

Ketentuan terbaru tersebut dimaksudkan pemerintah pusat agar uang pajak bisa langsung digunakan. PKB dan BNKB ketika sudah masuk menjadi bagian dari PAD, maka langsung dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. “Dulu DBH sekali tiga bulan kita diberikan,” sebut Muksin.

Menurutnya, dengan metode sekarang setiap hari masuk, maka akan sangat bagus untuk pembangunan.

Selanjutnya, guna mengincar para wajib pajak yang menunggak tersebut akan digandeng desa untuk melakukan penagihan. “Desa harus mau kita ajak untuk cari uang,” paparnya.

Pihaknya mendorong pembayaran PKB dan BBNKB lewat desa. Dalam hal ini nanti ada model kolaborasi dengan desa yang akan dibangun. Nantinya, akan ada juru pungut PAD yang akan ditempatkan di desa. Pastinya, hal ini akan menambah semangat bagi desa karena ada insentif yang akan didapat desa sebesar 20 persen dari akumulasi pencapaian target PAD. (rus)

AirNav Indonesia Buka Program Relawan Bakti BUMN Batch VII di Bayan

0
Relawan Bakti BUMN Batch VII di Bayan, saat berbagi ilmu di SDN 1 Bayan, Senin, 17 Februari 2025. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki berbagai macam tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Meski statusnya sebagai desa wisata, keberadaan desa ini membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya, dari Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang navigasi penerbangan.

Salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan AirNav Indonesia adalah membuka Program Relawan Bakti BUMN Batch VII di Desa Bayan, Senin 17 Februari 2025. Hadir juga Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial Kementerian BUMN yang diwakili oleh Penata Kelola Perusahaan Negara Muda (Subkoordinator) TJSL Kementerian BUMN, Ibu Rugun Hutapea, Direksi AirNav Indonesia, General Manager Angkasa Pura Indonesia Cabang Lombok, General Manager AirNav cabang Lombok, Kepala Desa Bayan Satriadi, S.P.

Program ini merupakan bagian dari komitmen AirNav Indonesia untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dan inisiatif Kementerian BUMN dalam menciptakan ekonomi kerakyatan, pembangunan berkelanjutan, dan kontribusi nyata terhadap negara.

Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

“Melalui Program Relawan Bakti BUMN ini, kami tidak hanya ingin memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat Desa Bayan agar dapat berdiri di atas kaki sendiri. Ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang mengutamakan ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa. Kami percaya bahwa dengan membangun potensi lokal, kita dapat menciptakan perubahan besar yang berkelanjutan.” ungkap Avirianto.

Menurutnya, para relawan adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan harapan baru, pengetahuan baru, dan peluang baru. Mereka tidak hanya hadir untuk memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai gotong royong yang akan terus hidup bahkan setelah program ini berakhir.

Selain itu, melalui Program Relawan Bakti BUMN Batch VII, AirNav Indonesia tidak hanya menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai BUMN, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud implementasi core value akhlak BUMN dalam setiap langkah operasional perusahaan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya wilayah 3T, untuk terus bangkit dan maju. Semoga apa yang kami lakukan di Desa Bayan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjadi contoh bagi pelaksanaan program serupa di masa depan,” ujarnya.

Begitu juga dengan Penata Kelola Perusahaan Negara Muda (Subkoordinator) TJSL Kementerian BUMN, Rugun Hutapea memberikan semangat dan apresiasi pada 15 relawan terpilih dari berbagai perusahaan BUMN. Mereka harus bangga, karena telah terpilih melalui proses seleksi ketat untuk memastikan kompetensi, dedikasi, dan semangat tinggi dalam menjalankan tugas.

Relawan yang bertugas ini, ujarnya, adalah duta nilai-nilai AKHLAK BUMN—Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan mengabdi dari 17 hingga 19 Februari 2025 akan tinggal dan bekerja bersama masyarakat Desa Bayan, menjalankan peran sebagai agen perubahan yang membawa semangat kebaikan, inovasi, dan kepedulian sosial.

Sementara Kepala Desa Bayan, Satriadi memberikan apresiasi atas kepedulian dan kontribusi AirNav Indonesia yang ikut langsung memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pihaknya bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran relawan dari AirNav Indonesia dan perusahaan BUMN lainnya di Desa Bayan.

‘’Program ini tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga membangun semangat kebersamaan dan harapan baru bagi masyarakat kami. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa perubahan positif yang berkelanjutan,” ujarnya.

Usai pembukaan, relawan langsung melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu lokasi yang dituju adalah SDN 1 Bayan. Di sekolah ini, mereka mengajar tentang berbagai macam pengetahuan, mulai dari pentingnya menggosok gigi, membaca buku dan belajar berbagai macam ilmu lainnya. (ham)

Rupiah Menguat Seiring Data Neraca Perdagangan Indonesia Surplus

0
Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan bahwa penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi data neraca perdagangan Indonesia yang surplus 3,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

“Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sepanjang Januari 2025, neraca perdagangan Indonesia surplus 3,45 miliar (dolar AS), lebih tinggi 1,21 miliar (dolar AS) dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih tinggi 1,45 miliar (dolar AS) dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Indonesia sudah mengalami surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut sejak Desember 2020,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Tercatat, nilai ekspor Indonesia pada periode Januari 2025 senilai 21,45 miliar dolar AS atau turun 8,56 persen dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 23,46 miliar dolar AS. Adapun secara year on year (yoy), ekspor Indonesia naik 4,68 persen dibanding bulan Januari 2024 sebesar 20,49 miliar dolar AS.

Jika dilihat secara tahunan, ekspor migas menurun dari 1,06 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi 1,4 miliar pada Januari 2025. Kemudian, nilai ekspor non migas secara tahunan tercatat naik dari 20,40 miliar dolar AS di Januari 2024 menjadi 19,10 miliar dolar AS di Januari 2025.

Untuk nilai impor Indonesia pada Januari 2025, tercatat mencapai 18 miliar dolar AS atau turun 15,18 persen dibanding Desember 2024 yang sebesar 21,22 miliar dolar AS. Apabila dibandingkan Januari 2024, kinerja impor bulan ini tercatat turun sebesar 2,67 persen.

Secara yoy, impor migas menurun dari 2,70 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi dolar AS 2,48 miliar pada Januari 2025. Sementara, impor non migas secara yoy turun dari 15,80 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi 15,52 miliar dolar AS pada Januari 2025.

Di samping itu, Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong melihat, penguatan rupiah turut dipengaruhi data penjualan ritel Amerika Serikat (AS) yang terkontraksi 0,5 persen dari dugaan minus 0,1 persen.

Akibat rilis data tersebut, imbal hasil obligasi AS mengalami penurunan dan meningkatkan prospek pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

Lukman menilai ada potensi 50 persen untuk pemangkasan 50 basis points (bps) hingga akhir tahun. “Sebelumnya, hanya diperkirakan paling besar 35 bps,” kata dia.

Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta menguat hingga 24 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.228 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.252 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut menguat ke level Rp16.208 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.285 per dolar AS. (ant)

Emas Antam 17 Februari Turun ke Angka Rp1,671 Juta

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, turun sebesar Rp7.000 dari sebelumnya di angka Rp1.678.000 per gram. Sehingga harga logam mulia tersebut kini menjadi Rp1.671.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun, yakni Rp1.521.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp885.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.671.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.282.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.898.000.
– Harga emas 5 gram: Rp8.130.000.
– Harga emas 10 gram: Rp16.205.000.
– Harga emas 25 gram: Rp40.387.000.
– Harga emas 50 gram: Rp80.695.000.
– Harga emas 100 gram: Rp161.312.000.
– Harga emas 250 gram: Rp403.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp805.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.611.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Mentan: Presiden Ingin Harga Sembilan Bahan Pokok Stabil

0
Penjual daging di Pasar Pade Angen, Kelurahan Mandalika menunggu pembeli belum lama ini. Presiden ingin harga sembilan bahan pokok stabil. (ekbisntb.com/cem)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin harga sembilan bahan pokok stabil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan rakyat.

Mentan mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar semua harga pangan terutama sembilan bahan pokok harus dalam keadaan stabil terutama menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

“Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau menginginkan sembilan bahan pokok kita stabilkan,” kata Mentan saat membuka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di Jakarta, Senin.

Diketahui, rapat yang dilaksanakan secara terbatas itu juga diikuti oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, jajaran Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID FOOD, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

Mentan mengaku bahwa Rakortas tersebut merupakan arahan dari Presiden agar masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau dalam memenuhi kebutuhan di bulan Ramadhan hingga Lebaran. Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan sembilan bahan pokok tersebut.

“Sembilan bahan pokok harus turun harganya. Itu arahan beliau (Presiden),” tegas Mentan.

Menurut Mentan, menjaga stabilitas harga pangan penting dilakukan oleh semua pihak, terutama komoditas beras yang saat ini dinilai mengalami peningkatan produksi.

“Kita melihat produksi kita yang biasanya bergejolak adalah beras. Ini kita perhatikan, beras adalah tanggung jawab penuh. Kita serahkan Bulog sampai kita kolaborasi. Beras ini stoknya 2 juta ton. Jadi, tidak ada alasan harga beras naik,” ucap Mentan.

Diketahui, pemerintah telah menetapkan sembilan bahan pokok di antaranya beras, jagung, gula konsumsi, telur ayam, daging/kerbau, minyak goreng, cabai rawit merah dan lainnya.

Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi yang aman menjelang Ramadhan 2025.

“Menjelang bulan suci Ramadhan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

“Berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari dan Desember 2025, update 21 Januari 2025, secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup,”ujar Arief.

Khusus untuk beras, lanjut Arief, dengan adanya carry over stok di awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton, bisa dipastikan kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak akan mengalami kekurangan.

Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,9 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di berbagai daerah. (ant)

IGHMA di NTB Was-was Dampak Pembatasan MICE di Hotel

0
Muharom (kiri) dan Lalu Kusnawan, saat berdiskusi dampak kebijakan pembatasan MICE di hotel(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemangkasan anggaran Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di hotel oleh pemerintah dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Indonesia General Manager Hotel Association (IGHMA) NTB, Lalu Kusnawan, bersama pengurus IGHMA Kota Mataram, Muharom mengungkapkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan terhadap industri perhotelan dan sektor pendukungnya.

Menurut Kusnawan, kebijakan ini akan menyebabkan penurunan okupansi hotel secara drastis, yang berimbas pada berkurangnya pendapatan. Hal ini tidak hanya merugikan pihak hotel, tetapi juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun. Selain itu, hotel terpaksa melakukan efisiensi dengan pengurangan tenaga kerja.

“Jika MICE di hotel terus dibatasi, dampaknya bukan hanya sepinya hotel, tetapi juga berkurangnya pemasukan bagi daerah dan ekonomi sektor pariwisata secara keseluruhan. Bahkan, akan ada utang yang tidak terbayar dari periode sebelumnya,” ungkapnya.

Selain dampak langsung, pemangkasan anggaran MICE juga berdampak luas bagi pihak ketiga, seperti vendor penyedia jasa dan produk pendukung acara di hotel. Minimnya pemasukan bagi mereka bisa berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Tak hanya itu, industri pariwisata lainnya, seperti agen perjalanan dan operator wisata, juga akan mengalami kelesuan. Aktivitas tur, termasuk snorkeling dan paket wisata lainnya, berpotensi terhenti karena kurangnya wisatawan yang datang melalui kegiatan MICE.

“Jika ini terus berlangsung, utang sektor perhotelan dan industri pendukungnya ke bank bisa macet. Ini akan menimbulkan lebih banyak masalah ekonomi dan sosial, termasuk peningkatan angka kriminal akibat masyarakat kehilangan sumber penghasilan,” lanjut Kusnawan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu mencari solusi dengan mendorong sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tetap menggelar MICE di hotel sebagai upaya menstabilkan perekonomian daerah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan memberikan keringanan kredit bagi sektor pariwisata agar bisnis bisa bertahan.

“Kebijakan ini perlu ditinjau kembali. Jika pemerintah bisa menggerakkan sektor swasta dan BUMN untuk tetap memanfaatkan hotel dalam kegiatan MICE, perekonomian NTB bisa lebih terjaga. Selain itu, petani dan supplier yang selama ini bergantung pada sektor ini juga perlu mendapatkan perhatian dengan menciptakan peluang kerja baru yang sesuai dengan supply and demand,” tutupnya.

Kebijakan pemangkasan anggaran MICE dinilai bukan sekadar persoalan hotel, tetapi juga menyangkut keberlangsungan banyak sektor di NTB. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, Muharom menyampaikan, sebagian besar manajemen hotel di Lombok telah menyusun perencanaan anggaran untuk tahun 2025 dengan asumsi adanya kegiatan pemerintah yang signifikan.

Selain dikenal sebagai destinasi wisata pantai, Lombok juga terkenal dengan pegunungan, sport tourism, dan MICE. Fasilitas meeting room menjadi salah satu daya tarik utama. Hampir semua hotel besar di Lombok menyediakan fasilitas Convention dan Meeting room, dengan target pasar utama adalah pemerintah.

“Porsi MICE 35 sampai 45an persen terhadap industri hotel di Mataram. Kalau ini dihapus, dampaknya cukup besar terhadap rantai ekonomi perhotelan,” kata GM Prime Park Hotel ini.

Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, hotel-hotel di Lombok akan menghadapi kesulitan dalam mencapai target pasar yang telah direncanakan. Hal ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan sektor pariwisata yang seharusnya menjadi salah satu andalan perekonomian daerah.

Pelaku industri perhotelan berharap agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang demi keberlangsungan ekonomi di berbagai sektor terkait. Mereka menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya di daerah-daerah yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan pemerintah.(bul)

PHRI NTB: Pembatasan MICE Mengancam Industri Perhotelan

0
Ketut Wolini(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ni Ketut Wolini, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan pembatasan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di hotel. Menurutnya, kebijakan ini dapat semakin memperburuk kondisi sektor perhotelan yang baru saja mulai pulih setelah pandemi COVID-19.

“Kondisi ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Baru saja sektor pariwisata mulai bangkit setelah COVID-19, sekarang muncul kebijakan baru mengenai efisiensi anggaran dan pembatasan MICE di hotel. Ini bisa semakin membuat sektor ini terpuruk,” ujar Ni Ketut Wolini di rumahnya di Mataram, Senin, 17 Februari 2025.

Ia mengkhawatirkan bahwa dampak dari kebijakan ini bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan hotel dan restoran.

“Kami khawatir nanti ada karyawan yang dirumahkan. Kasihan mereka, yang menjadi korban bukan hanya pengusaha, tetapi juga para pekerja. Jika MICE dihapus, hotel akan sepi. Padahal, kunjungan wisatawan di NTB masih belum begitu tinggi untuk mengandalkan sektor pariwisata semata,” tambahnya.

Ni Ketut Wolini juga menyoroti perbedaan kebijakan pajak antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, yang menurutnya lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini membuat wisatawan maupun pengusaha berpikir ulang sebelum berwisata atau berinvestasi di Indonesia.

“Pajak di Indonesia terlalu tinggi dibandingkan negara tetangga. Ini membuat orang berpikir dua kali untuk berusaha atau berwisata ke sini. Kami berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak ini,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap okupansi hotel yang masih belum sepenuhnya pulih pasca-COVID-19. Menurutnya, baru – baru kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, sudah ada hotel di Mataram yang melakukan PHK terhadap karyawannya.

“Ini baru dua bulan saja, kondisi hotel sudah seperti ini. Bahkan, sudah ada yang melakukan PHK. Kami tidak tahu ke depan seperti apa dampaknya, tetapi yang jelas ini bisa menjadi ancaman besar bagi hotel dan restoran,” katanya.

Menurut data PHRI, jumlah kamar hotel di NTB mencapai sekitar 20 ribu, termasuk hotel non-bintang. Setelah pandemi, tingkat okupansi hotel baru mencapai setengah dari kondisi normal. Namun, ketika sektor ini mulai kembali bangkit, kebijakan efisiensi anggaran dan pembatasan MICE kembali menjadi pukulan bagi industri perhotelan.

“Kita prihatin dengan kebijakan ini. Biasanya, sejak Maret anggaran sudah mulai turun dan situasi mulai ramai. Tapi, bagaimana jika kondisinya begini terus?. Kita berharap pemerintah mengembalikan lagi kebijakan sebelumnya,” pungkasnya.(bul)

Launching El Paradise Tawarkan Layanan dan Harga Spesial Umrah

0
Launching El Paradise Tawarkan Layanan dan Harga Spesial Umrah(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – El Paradise, sebuah biro perjalanan umrah dan haji, yang secara resmi meluncurkan layanannya di Mataram Nusa Tenggara Barat, Minggu, 16 Februari 2025.

Peresmian dilakukan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama NTB, Lalu M Amin, yang turut memberikan penghargaan dan ucapan selamat kepada El Paradise.

Direktur Utama El Paradise, H. Nunung Hery NurCahyo, menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas peluncuran produk umrah mereka.

“Alhamdulillah, pada hari ini El Paradise resmi meluncurkan produk umrah. Insya Allah, kami akan menemani dan menjaga jamaah-jamaah dari NTB untuk berumrah dengan El Paradise dengan ibadah yang nyaman dan hati tenang,” ujarnya.

Nunung juga menekankan bahwa El Paradise menawarkan layanan dan harga yang berbeda dengan perhatian yang lebih kepada seluruh jamaah.

“Kami selalu memahami bagaimana meng-handle tamu-tamu Allah SWT. Kami adalah pelayan-pelayan Allah SWT yang membawa jamaah-Nya untuk datang ke Baitullah, bersujud di Ka’bah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW,” tambahnya.

El Paradise berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas yang nyaman dan harga yang bersaing.

“Saat ini, kami akan ada keberangkatan lagi untuk bulan Maret, insya Allah spesial harga bulan Ramadhan hanya 35 juta menggunakan pesawat Saudi Arabia, dan insya Allah pada tanggal 2 April dengan harga 32,5 juta rupiah menggunakan pesawat Saudi Arabia juga,” jelas Nunung.

Menurut Nunung, setiap keberangkatan El Paradise diikuti oleh 42 hingga 46 jamaah, yang tidak hanya berasal dari NTB tetapi juga dari Jakarta, Samarinda, Lombok, dan Kalimantan.

“Insya Allah, kami akan membangun cabang-cabang dengan rekan-rekan di daerah dan kota-kota lain di Indonesia,” ungkapnya.

El Paradise juga menjalin kerjasama dengan beberapa hotel dari bintang tiga hingga bintang lima di Saudi Arabia serta beberapa muasasah yang selalu membantu perjalanan El Paradise. Saat ini, El Paradise melayani umrah dan ziarah ke Turki dan Dubai.

Dalam kesempatan yang sama, Lalu M Amin, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag NTB, menyatakan kebanggaannya atas hadirnya El Paradise sebagai salah satu penyelenggara umrah yang mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan ibadah umrah.

“Perusahaan ini telah menjalankan beberapa proses dan hasil verifikasi kami, bahwa PT Paradise memenuhi syarat untuk menjalankan pelayanan kepada jamaah kita untuk ibadah umrah, walaupun baru grade B dan dalam perjalanan akan meningkat ke grade A,” tuturnya.

Lalu M Amin juga menambahkan bahwa di NTB sudah ada 27 biro perusahaan yang mendapatkan grade atau sertifikat, salah satunya adalah El Paradise. “Berdasarkan informasi dari direktur, ternyata perusahaan ini telah menjalankan biro perjalanan wisata ini sudah sejak lama. Artinya beliau sudah memiliki pengalaman, pemahaman dan pengetahuan memberikan perjalanan yang aman dan nyaman, terutama pada ibadah umrah,” tambahnya.

Lalu M Amin berharap El Paradise bisa terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.

“Setelah perusahaan ini mendapatkan izin, sehingga kedepannya bisa memberikan layanan haji khusus. Salah satu syarat untuk mendapatkan itu minimal telah memberangkatkan jamaah 1000 orang, kedepannya El Paradise bisa mendapatkan PIHK-nya,” jelasnya.

Dengan adanya perusahaan seperti El Paradise, masyarakat NTB diharapkan bisa melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan nyaman.

“Ada satu hal yang menjadi harapan Kemenag, dalam koordinasi kita ini bisa bersinergi dengan baik terutama laporan-laporan terkait dengan perjalanan yang telah dilakukan. Karena semua yang memberikan terkait kebijakan, kami di Kemenag berusaha memberikan pembinaan, perlindungan,” tutupnya.

El Paradise, dengan pengalaman dan komitmennya, siap menjadi mitra yang terpercaya dalam melaksanakan ibadah umrah dan haji, memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang kompetitif, serta fasilitas yang nyaman. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi El Paradise dan masyarakat NTB dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.(*)