Beranda blog Halaman 398

Museum NTB Gelar Pameran Keliling “Wastra Kre Alang” di Istana Dalam Loka Sumbawa

Penulis
Marham
-
0

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) –

Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Museum Daerah Sumbawa dan Museum Bala Daturanga menyelenggarakan Pameran Keliling Wastra Kre Alang di Istana Dalam Loka, Kabupaten Sumbawa, pada Rabu (22/10/25).

Bertajuk “Jejak Tenun Identitas Sumbawa”, pameran ini menjadi wujud nyata kolaborasi antar museum di tingkat provinsi dan kabupaten dalam melestarikan serta memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas.

Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam menuturkan bahwa pameran keliling ini sejalan dengan program strategis “Kotaku Museumku, Kampungku Museumku” yang diinisiasi oleh Museum Negeri NTB, dengan tujuan menghadirkan museum sebagai ruang ekspresi budaya yang dekat dengan masyarakat.

“Kami hadir di tanah Samawa untuk menampilkan kekayaan budaya, khususnya wastra yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa,” tambahnya.

Dirinya mengatakan di Provinsi NTB saat ini terdapat lima museum aktif, dengan dua di antaranya berada di Kabupaten Sumbawa, dua di Kabupaten Bima, dan satu di Pulau Lombok.

“Ini menandakan bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki kepedulian besar terhadap pelestarian kekayaan budaya, dan hal itu dibuktikan dengan keberadaan dua museum di wilayah ini,” katanya.

Salah satu koleksi istimewa yang dipamerkan adalah “cipocila”, kain tradisional yang dahulu digunakan oleh putri-putri Sumbawa, serta “Kre Alang Maraja Sangaji, yang dibuat pada abad ke-18, saat pernikahan Putri Mahkota Raja Sumbawa dengan Putra Mahkota Kesultanan Bima.

Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya nyata menghidupkan kembali semangat pelestarian budaya daerah.

Menurutnya, koleksi-koleksi yang bernilai budaya dan sejarah ini harus betul-betul dilestarikan, tidak hanya melalui pameran saja tapi dengan bentuk program-program lainnya.

“Setelah kita saksikan koleksi dan karya-karya hasil peninggalan para raja, para nenek moyang kita ini bernilai luar biasa estetikanya sehingga hari ini kami juga sangat kagum. Dan inilah pemerintah daerah tentunya terus ingin melestarikan, dan harus kita jaga supaya tidak punah,” pungkasnya. (ham)

Bankir di NTB Dukung Terobosan Menkeu Purbaya Mendorong Penurunan Suku Bunga Bank

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mustaen(ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – banker merespon positif gebrakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong penurunan suku bunga bank. Kalangan bankir pun merespon sangat positif hal itu.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Bank Indonesia (BI) untuk segera menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level yang lebih rendah, yakni 3,5%, dari posisi saat ini 4,75%.

Langkah itu, menurutnya, akan menjadi kunci memperkuat daya saing ekonomi nasional dan menurunkan beban bunga pinjaman dunia usaha.

Bankir dari NTB, Direktur Utama Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri (Bank Dinar), Mustaen menilai kebijakan Menkeu Purbaya yang dimulai dengan menggelontorkan dana triliunan rupiah ke sistem ekonomi nasional merupakan langkah positif yang akan menumbuhkan optimisme pelaku usaha. Ia menilai kebijakan ini, bersama dengan dorongan turunnya suku bunga Bank Indonesia dan tingkat bunga LPS, menjadi kombinasi yang dapat memicu kebangkitan ekonomi nasional.

Menurut Mustaen, meskipun dana tersebut tidak langsung mengalir ke lembaga perbankan syariah seperti BPRS, dampaknya tetap signifikan terhadap iklim usaha dan daya beli masyarakat.

“Kami melihat ini langkah yang sangat bagus karena uang itu masuk ke sistem ekonomi. Walaupun tidak langsung ke kami, paling tidak ekonomi Indonesia bisa bangkit. Orang-orang bisa mengakses modal, dunia usaha akan lebih giat, dan rasa optimisme meningkat,” ujar Mustaen, di Mataram, Rabu 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, diikuti dengan penurunan bunga LPS dan masuknya dana pemerintah ke sistem ekonomi, merupakan sinyal kuat untuk mendorong pergerakan bisnis. Dengan meningkatnya semangat berusaha, daya serap tenaga kerja akan bertambah, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban keuangan juga meningkat.

“Ketika masyarakat punya optimisme dan mau berusaha, maka ekonomi akan bergerak. Pemerintah juga akan diuntungkan karena penerimaan meningkat. Tak heran kalau pasar saham merespons positif,” tambahnya.

Sebaliknya, Mustaen mengatakan, tidak khawatir dengan dana murah dari perbankan nasional, terutama bank pemerintah nantinya akan menggerus pasar lembaga keuangan mikro seperti BPRS.

Ia justru menilai hal itu tidak menjadi ancaman. Ia meyakini BPRS memiliki segmen pasar tersendiri yang tidak akan mudah terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

“Kami sangat yakin BPRS tetap punya pangsa pasar sendiri. Bahkan di lapangan, Bank Dinar sendiri jarang sekali bersinggungan dengan bank umum. Kami tidak bersaing langsung, karena layanan dan target pasar kami berbeda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mustaen menekankan bahwa kekuatan BPRS bukan hanya pada pembiayaan, tetapi juga pada pelayanan cepat dan kedekatan emosional dengan nasabah. Menurutnya, masyarakat kini tidak hanya mencari sumber dana, tetapi juga kualitas layanan yang tanggap dan personal.

“Kecepatan pelayanan dan kualitas servis itu juga penting. Bukan hanya masyarakat butuh dana, tapi mereka juga butuh dilayani dengan cepat dan nyaman,” demikian Mustaen. (bul)

Badan Mutu KKP Mataram Lepas Ekspor Produk Perikanan dan Gelar Bimtek Sertifikasi Mutu Produksi Primer

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)— Dalam rangka memperingati Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2025 sekaligus menyambut HUT ke-26 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Mutu KKP Mataram menggelar kegiatan Pelepasan Ekspor Produk Perikanan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Mutu Produksi Primer.

Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring ini dihadiri oleh Kepala Badan Mutu KKP, jajaran kepala UPT Badan Mutu KKP dari seluruh Indonesia, serta perwakilan instansi terkait dan pelaku usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pelepasan ekspor produk lobster beku dan ikan segar hasil produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) bersertifikat HACCP, dengan tujuan negara Taiwan dan Malaysia. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Badan Mutu KKP dalam menjaga standar mutu dan memperkuat posisi produk perikanan Indonesia di pasar global.

Selain itu, kegiatan bimbingan teknis sertifikasi mutu produksi primer menjadi bagian penting dari agenda ini. Melalui Bimtek tersebut, pelaku usaha mendapatkan pembekalan mengenai penerapan standar mutu, keamanan pangan, serta ketertelusuran produk dari tahapan budidaya hingga pascapanen.

Dengan sinergi antara kegiatan ekspor dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, Badan Mutu KKP Mataram terus berkomitmen mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, bermutu, dan berkelanjutan.

Memasuki usia ke-26 tahun, KKP terus berkomitmen untuk bergerak, berdampak, dan menjaga laut tetap lestari demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.(bul)

Pemerintah Turunkan Harga Pupuk

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Turunkan Harga Pupuk

Lombok (ekbisntb.com) – Bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung penuh keputusan Presiden menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Keputusan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan HET pupuk subsidi, yang semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah pada petani sekaligus komitmen pada terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Pupuk Indonesia mendukung penuh langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi sebagai keterangan resmi yang disampaikan Pupuk Indonesia kepada media ini.

Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengumumkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan HET Pupuk subsidi sebesar 20%. Menteri Pertanian menyampaikan HET ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk subsidi.

Berikut ini merupakan HET pupuk subsidi terbaru yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025:

  • Pupuk Urea : Rp 1.800/kg atau Rp 90.000 per sak kemasan 50 kg
  • Pupuk NPK : Rp 1.840/kg atau Rp 92.000 per sak kemasan 50 kg
  • Pupuk NPK untuk Kakao : Rp 2.640/kg atau Rp 132.000 per sak kemasan 50 kg
  • Pupuk ZA : Rp 1.360/kg atau Rp 68.000 per sak kemasan 50 kg
  • Pupuk Organik : Rp 640/kg atau Rp 25.600 per sak kemasan 40 kg

Untuk mendukung kelancaran implementasi HET terbaru, Pupuk Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan ini terlaksana sesuai aturan. Sosialisasi kepada seluruh rantai distribusi, utamanya Penerima Pada Titik Serah (PPTS) juga segera dilaksanakan secara menyeluruh agar implementasi di lapangan dapat berjalan dengan optimal.

Hingga 22 Oktober 2025, jumlah ketersediaan stok pupuk subsidi nasional mencapai 1.101.807 ton yang dapat memenuhi kebutuhan pupuk subsidi hingga akhir tahun.

Pupuk Indonesia menegaskan kesiapan untuk mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan memastikan seluruh proses distribusi pupuk berjalan lancar, tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara ketat melalui sistem digital i-Pubers dan Command Center, yang memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, hingga transaksi penebusan secara real-time di seluruh Indonesia.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengawal penyaluran pupuk berlangsung sesuai dengan ketentuan HET yang baru,” tegasnya.(bul)

Wabup Serahkan Bantuan Baznas untuk Korban Banjir Bandang dan TPQ di Mamben Lauk

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wakil Bupati Lotim. H. Moh Edwin Hadiwijaya menyerahkan bantuan dari Baznas Lotim secara simbolis kepada korban banjir di Mamben Lauq, Selasa kemarin. (ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai wujud kepedulian dan respons cepat terhadap musibah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan dana pembinaan untuk Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di Desa Mamben Lauk. Acara penyerahan berlangsung pada Selasa 21 Oktober 2025 di Kantor Desa setempat.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program responsif BAZNAS ini dihadiri dan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Kehadiran Wabup menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya penanggulangan dampak bencana yang menimpa warga beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyaluran bantuan sosial kemanusiaan oleh BAZNAS Lotim. Ia menjelaskan bahwa sumber dana bantuan ini murni berasal dari masyarakat yang membayar zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui lembaga resmi tersebut.

“Mohon dukungan Bapak dan Ibu untuk mendukung kita di BAZNAS, untuk menyuarakan dan menyiarkan agar membayar zakatnya melalui BAZNAS. Karena dana yang terkumpul nanti akan kembali ke desa untuk kesejahteraan masyarakat,” ajak Edwin Hadiwijaya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Lombok Timur, Muhammad Kamli, dalam laporannya menekankan bahwa penyaluran bantuan ini memiliki makna ganda. Selain sebagai bentuk syiar, kegiatan ini juga merupakan komitmen lembaganya untuk menyalurkan dana umat tepat sasaran, sesuai dengan delapan golongan penerima zakat (asnaf), serta wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Ini adalah bukti nyata bahwa dana ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat, disalurkan kembali untuk kemaslahatan umat, baik untuk penanganan darurat bencana maupun pembinaan generasi muda,” ujar Kamli.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari 40 paket sembako untuk warga terdampak banjir bandang. Tidak hanya itu, BAZNAS Lotim juga memberikan bantuan dana pembinaan untuk beberapa TPQ di wilayah sekitar, sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan agama bagi generasi muda.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III BAZNAS Lotim, beserta Kepala Desa (Kades) Mamben Lauk dan Kades Tembeng Putik, yang semakin menyemarakkan rangkaian kegiatan penyaluran bantuan ini. (rus)

Dompu Milik Bersama, Bupati Ajak Bahu-membahu Membangun Dompu dengan Aman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menandatangai komitmen bersama dengan dunia usaha di Kabupaten Dompu dalam pengembangan Masyarakat Dompu pada peluncuran inovasi Dompu Juang dan Kompak Dompu, Senin 20 Oktober 2025 lalu.(ekbis NTB/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE mengungkapkan banyak persoalan di daerah dan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi semua elemen, karena Dompu bukan hanya milik satu dua kelompok, tapi milik bersama.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu saat melaunching Inovasi Dompu Juang dan Kompak Dompu di aula Pendopo Bupati, Senin (20/10/2025) siang. Kegiatan ini dihadiri banyak tokoh lintas agama, Camat, dan Kepala Desa se Kabupaten Dompu.

“Persoalan demi persoalan yang begitu banyak kami (Pemda) hadapi, tolong ringankan. Jangan sampai ini bertumpu pada pundak kami. Kami tidak kuasa untuk menanggung ini semua. Mari kita semua. Saya mengajak kepada kita semua untuk saling berbagi tanggungjawab tugas ini, karena Dompu ini milik kita bersama, harus kita cintai bersama,” ajak Bupati.

Bupati yakin, para tokoh memiliki legitimasi dari masyarakat, sehingga setiap kalimat yang disampaikan memiliki makna dalam kehidupan untuk mewujudkan rasa aman dan kondusifitas daerah.

Saat ini, lanjut Bupati, Kabupaten Dompu menghadapi keterbatasan fiskal dan ini bisa memicu dinamika sosial. Sehingga akan menghambat ruang investasi di daerah. Sementara daerah ini tidak mungkin maju dan berkembang tampa adanya pelibatan investasi yang akan mengelola setiap potensi daerah.

“Kita punya banyak sumber daya alam yang terkandung dalam tanah dan tumbuh di atas tanah. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengelola itu. Kita sangat berharap pihak ketiga, dalam hal ini investor untuk datang dan hadir sama-sama mengelola untuk membangun Dompu ini,” harapnya.

Investor, kata Bambang, hanya membutuhkan rasa aman dan kepastian dalam berusaha. PT Sumbawa Timur Mining (STM) pengelola izin eksplorasi mineral di wilayah Hu’u sering didemo. Jika tidak banyak investasi yang dikeluarkan, sudah kabur dari dulu.

Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan terus. Keragaman etnis, budaya, dan agama yang dimiliki Dompu, harus menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu terjadi bila ada kearifan dan kebijaksanaan dalam menyatukan. Ketika mulai tersulut, harus cepat ambil bagian menyikapi tanpa menunggu perintah.

“Saya butuh dukungan, saya butuh digandeng, saya butuh dipayungi, saya butuh dinasehati, diarahkan,” kata Bambang.

Bambang mengaku, akibat tindakan anarkis terhadap STM pada Oktober 2024 lalu membuat pemilik Hotel Aston Mataram yang berencana membangun hotel berbintang di Lakey Hu’u mengurungkan niatnya. Padahal dirinya bersama Kajari sudah membujuknya berulang kali. “Ini berarti, kita tidak akan maju-maju selama ruang investasi kita tidak dikasih rasa nyaman dan lain-lain,” ingatnya.

Kondisi ini yang mendukung pelaksanaan Festival Lakey tahun 2025. Tujuannya, ingin menegaskan pada dunia luar bahwa Dompu aman dan kondusif. Kendati event itu melibatkan puluhan ribuan orang, tapi tidak ada insiden keamanan. “Ayo datang investasi di daerah kami. Daerah kami baik-baik saja, aman-aman saja. Itu satu pesan yang ingin kami sampaikan ke dunia luar,” katanya. (ula)

Sumbawa Masih Butuh 16.897 Metrik Ton Elpiji 3 Kilogram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Budi Prasetiyo(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih membutuhkan sebanyak 16.897 metrik ton (MT) gas elpiji 3 kilogram dari kuota yang diberikan saat ini sebesar 3.865.333 tabung. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan di masyarakat.

“Total kebutuhan berdasarkan data rumah tangga dan pelaku UMKM sebanyak 5.632.236 tabung, tetapi yang baru dipenuhi 3.865.333. Artinya kita masih kekurangan sebanyak 1.766.903 tabung,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Dr. H. Budi Prasetiyo, kepada wartawan, Selasa 21 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, selain tambahan kuota, realisasi atas kouta yang diberikan pemerintah juga belum sepenuhnya terealisasi. Bahkan berdasarkan data dari agen di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, yang sudah terealisasi dari kuota tersebut sebesar 59,68 persen atau sekitar 2.306.640 tabung.

“Total yang belum tersalurkan sesuai kuota yang diberikan sebanyak 1.558.693 tabung dari kuota yang diberikan. Kami berharap bisa terpenuhi hingga akhir tahun ke depan,” ucapnya.

Selain bersurat, pemerintah bersama dengan pimpinan daerah (Bupati) juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut atas surat yang dilayangkan sebelumnya. Hal tersebut dianggap penting dilakukan, karena kebutuhan akan gas elpiji 3 kilogram ini dianggap sangat mendesak bagi masyarakat.

“Bupati rencananya tidak hanya akan mengirimkan surat saja melainkan berkunjung langsung ke Dirjen Migas Kementerian ESDM dengan harapan apa yang menjadi hajat pemerintah bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

Pemerintah juga akan segera melakukan penertiban penyalahgunaan gas dan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal tersebut dilakukan karena diduga masih ada pengusaha yang menggunakan gas tersebut.

“Sudah ada satu agen yang kita tutup karena melanggar dan kami tidak akan memberikan toleransi atas penyalahgunaan tabung gas elpiji 3 kilogram ini,” imbuhnya.

Pemerintah juga sudah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan terhadap PNS, TNI/ Polri dan BUMN/ BUMD untuk tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Karena gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM.

“Kami sudah terbitkan surat edaran terkait peruntukan gas elpiji 3 kilogram ini dan kami berharap bisa dipatuhi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nanti,” tukasnya. (ils)

Alih Fungsi Lahan di Bendungan Beringin Sila Capai 50 Hektare

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kawasan hutan di areal Bendungan Beringin Sila yang mulai beralih fungsi untuk tanaman jagung. (ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Puncak Ngengas Brang Rea mencatat total luas lahan yang beralih fungsi untuk tanaman jagung di lokasi Bendungan Beringin Sila mencapai 50 hektare. Kondisi itu akan menjadi atensi pihak BKPH Puncak Ngengas Brang Rea.

“Kalau di Beringin Sila yang terbuka sekitar 50 hektare untuk tanaman jagung di sebelah kiri. Sisanya berada di luar kawasan hutan,” kata Kepala BKPH Puncak Ngengas Brang Rea, Sirajudin kepada Suara NTB, melalui sambungan telepon, Selasa 21 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, pemerintah pun saat ini sudah menyiapkan opsi untuk penanganan lebih lanjut terhadap areal kawasan hutan yang terbuka. Salah satunya dengan upaya penanaman kembali dengan pohon keras dengan harapan kerusakan hutan bisa ditekan.

“Yang terbuka itu dirambah oleh masyarakat untuk tanaman jagung. Kami juga akan melakukan upaya persuasif kepada masyarakat dan penanaman kembali,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik secara keseluruhan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan BKPH Puncak Ngengas Brang Rea masih dalam kategori hijau. Meskipun ada beberapa titik yang mulai kritis terutama kaitannya dengan alih fungsi lahan untuk tanaman jagung.

“Masih dalam kondisi amanlah untuk wilayah kawasan hutan kita dan masih banyak yang utuh untuk fungsi kawasan hutan nya. Kami juga akan tetap memberikan atensi khusus,” ungkapnya.

Ia pun turut mengapresiasi terbentuknya satgas pengamanan hutan yang dilakukan Pemkab Sumbawa. Satgas ini menjadikan pengamanan hutan tidak hanya dilakukan oleh BKPH melainkan bekerjasama dengan pemerintah dengan harapan pengamanan hutan bisa lebih maksimal.

“Alhamdulillah keberadaan satgas ini sangat membantu kami, karena kecamatan juga ikut bergerak untuk melakukan pengamanan sehingga lahan kritis bisa diselamatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada beberapa kawasan hutan yang dianggap sangat rawan terjadi perambahan terutama untuk tanaman jagung. Namun, dengan pola komunikasi yang baik dan upaya pembinaan hal yang tidak diinginkan bisa ditekan.

“Kawasan yang masih rawan tetep menjadi atensi kami supaya tidak terjadi perambahan. Patroli rutin juga terus kami lakukan di samping upaya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat,” tukasnya.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turut menyoroti kerusakan hutan yang terjadi di kawasan Bendungan Beringin Sila. Ia pun berharap agar masyarakat untuk tidak melakukan penamaan jagung di dekat kawasan Bendungan karena akan mengakibatkan sedimentasi.

“Kami berharap agar aset yang sudah dibangun ini bisa dijaga dan dirawat termasuk hutannya. Karena jika hutan rusak sedimentasi di Bendungan akan tinggi sehingga air yang tertampung tidak maksimal dan masyarakat yang paling dirugikan nantinya,” tukasnya. (ils)

Registrasi Tunggu APBD Perubahan 2025, DKP3 Optimis Status Lahan Tak Hambat Penjualan Koperasi BGL

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Koperasi porang Berkah Gumi Lombok (BGl) didampingi Pembina Porang, Suwardji, (kiri) usai penandatanganan MoU dengan Pabrik PT. SPR belum lama ini. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Registrasi lahan porang oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke Pemprov NTB masih menunggu kepastian alokasi anggaran perubahan 2025. DKP3 berharap, usulan dana Rp 100 juta untuk pendataan dan pendampingan Tim Provinsi, terealisasi sehingga syarat registrasi lahan tak menghambat proses jual beli porang milik petani kepada perusahaan.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas KP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., Selasa 21 Oktober 2025. Ia menjelaskan, pihaknya akan langsung memproses registrasi manakala anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD dalam hearing dengan Koperasi (Porang) BGL beberapa waktu lalu, tersedia pada APBD Perubahan.

“Kita sudah hasilkan kesepakatan atas dasar hearing koperasi porang dengan DPRD kemarin, registrasi lahan ini kita kawal bersama. Kita sudah usulkan Rp 100 juta, mudahan bisa dipenuhi oleh TAPD,” ujar Tresnahadi.

Dirinya optimis, status lahan yang nantinya diregistrasi tidak akan menghambat proses transaksi hasil produksi porang petani. Mengingat tidak hanya eksekutif, DPRD juga memberi dukungan kuat bagi keberlangsungan ekonomi dari budidaya porang yang sudah dikembangkan secara massif oleh petani.

“Registrasi lahan menjadi kewenangan provinsi. Tugas kabupaten adalah mendampingi Tim Provinsi saat  turun ke lapangan.  Insyaallah, registrasi ini tidak jadi hambatan. Kita optimis bisa cepat dilakukan di anggaran perubahan ini,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Koperasi Porang BGL, Putra Anom, menegaskan pihaknya sudah menjalin kesepakatan (MoU) jual beli porang tahun 2026 dengan PT. SPR, yang beroperasi di Lombok Timur. Kapasitas suplai bahan baku porang yang disepakati adalah sebanyak 2.000 ton atau 2.000.000 kilogram. Hanya saja kata dia, kerja sama BGL dengan PT. SPR masih harus diikuti oleh persyaratan yaitu rekomendasi pengajuan sertifikasi lahan petani.

“Kami di Koperasi BGL masih menunggu langkah Pemda melalui DKP3 untuk mendata dan memproses sertifikasi lahan ke Dinas Provinsi ,” ujarnya.

Anom menegaskan, persyaratan di perjanjian kerja sama masih bisa menyusul seperti sertifikasi lahan petani. Idealnya syarat ini sudah terselesaikan karena sejak 2018, persoalan ini sudah disuarakan oleh BGL. Terlebih lagi, Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan Himbauan dan aturan, dimana semua komoditas pertanian di Indonesia yang menjadi komoditas ekspor wajib disertai sertifikasi  lahan petani.  (ari)

Hotel Harus Berinovasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hj. Istiningsih(ekbis NTB/dok)

MARAKNYA penyelenggaraan berbagai event berskala lokal, nasional hingga internasional dalam beberapa bulan terakhir berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel di Kota Mataram. Sebagai ibu kota Provinsi NTB, Kota Mataram dinilai memiliki fasilitas akomodasi yang memadai, menjadikannya lokasi favorit bagi para tamu dan wisatawan untuk menginap.

“Kita lihat sendiri beberapa waktu terakhir, banyak sekali event yang skalanya besar. Mulai dari event kota, provinsi, hingga nasional seperti MotoGP, semuanya berdampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa 21 Oktober 2025

Ia menambahkan, letak geografis Mataram yang strategis sebagai pintu gerbang pariwisata NTB, menjadikan kota ini kerap menjadi pilihan utama tempat menginap. Apalagi, fasilitas hotel yang tersedia cukup beragam dan representatif untuk menunjang berbagai kebutuhan tamu dari luar daerah maupun luar negeri.

“Secara logika, saat banyak event berlangsung, tentu hunian hotel meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Ini menjadi momentum untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel,” ungkap Isti.

Pemerintah Kota Mataram sendiri menaruh harapan besar terhadap geliat sektor pariwisata dan event-event besar untuk mempercepat pencapaian target PAD. Saat gelaran MotoGP Mandalika misalnya, hampir seluruh hotel di Mataram dilaporkan mengalami full booking, menunjukkan tingginya daya tarik kota ini di mata wisatawan.

Selain sebagai tempat menginap, banyak wisatawan juga memanfaatkan momen tersebut untuk menjelajahi keindahan Pulau Lombok, yang dikenal dengan panorama alam yang memukau seperti pantai-pantai eksotis dan wisata budaya yang unik.

Namun demikian, orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku industri perhotelan dengan pihak lain seperti penyelenggara pariwisata dan agen perjalanan. Hal ini dinilai krusial untuk menciptakan paket-paket wisata yang menarik dan terintegrasi.

“Hotel-hotel di Mataram harus mulai berinovasi. Bisa lewat kerja sama dengan penyelenggara pariwisata atau travel agent. Apalagi asosiasi perhotelan dan penyelenggara wisata sudah ada, tinggal dimaksimalkan sinerginya,” jelasnya.

Travel agent, lanjut Isti, memiliki jaringan promosi yang tidak hanya terbatas di dalam negeri, melainkan juga ke luar negeri. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Kota Mataram.

“Banyak dari mereka sudah punya paket wisata lengkap: tiga hari dua malam, lengkap dengan akomodasi dan kunjungan destinasi. Kerja sama semacam ini bisa mendorong sektor pariwisata Mataram lebih maju,” katanya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, agen perjalanan, dan komunitas pariwisata lainnya, Mataram diyakini mampu mengoptimalkan potensi wisatanya. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, hal ini juga akan berdampak positif terhadap perekonomian lokal dan pencapaian target PAD dari sektor pariwisata. (fit)

1...397398399...1,088Halaman 398 dari 1,088