Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, memastikan penanganan terhadap tiga ruas jalan yang diusulkan Pemkab Sumbawa melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2025 ditangani pemerintah.

“Semua pembangunan jalan mendesak. Tapi karena anggaran terbatas sehingga kita hanya mampu mengakomodir tiga ruas jalan di tahap pertama,” kata Dody, kepada wartawan dalam kunjungan kerja di Sumbawa, Minggu 19 Oktober 2025.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan di Sumbawa bersifat mendesak, namun tetap harus melalui proses skala prioritas karena keterbatasan anggaran. Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Memang untuk kebutuhan infrastruktur jalan sifatnya mendesak, tadi juga sudah saya tanya bupati dan Gubernur menjadi yang menjadi prioritas untuk kita tangani di tahap awal,” ucapnya.

Dody melanjutkan, Pemkab Sumbawa sebelumnya mengusulkan lima ruas jalan ke dalam skema IJD. Namun, untuk tahap awal, hanya tiga ruas jalan yang masuk pelaksanaan dan dua ruas lainnya akan diupayakan masuk dalam tahap lanjutan di tahun 2026.

“Kita akan tambah lagi di 2026. Harapannya konektivitas antar-desa bisa tersambung seluruhnya, seperti yang diusulkan oleh Bupati Sumbawa,” ucapnya.

Dody mengaku sudah melakukan pemantauan udara terhadap wilayah-wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan jalan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi medan dan urgensinya sesuai dengan rencana teknis yang disusun kementerian.

“Sudah kita pantau melalui udara terhadap ruas jalan itu dan nanti akan kita rapatkan untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, memastikan bahwa IJD merupakan bagian dari kerja nyata pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Termasuk di Pulau Sumbawa yang selama ini membutuhkan intervensi infrastruktur strategis.

“Ini bukti komitmen bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di Lombok. Di Sumbawa, kita fokus pada dua hal, jalan dan irigasi. Karena keduanya sangat mendesak dan berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat,” ujar Iqbal.

Menurut Gubernur, kunjungan Menteri PUPR kali ini memberikan perspektif yang utuh terhadap kondisi di lapangan. Termasuk pentingnya pembangunan bendungan dan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa.

“Menteri PU ini ujung tombak dalam menjalankan Inpres Irigasi dan Jalan. Jadi beliau harus tahu langsung kondisi di lapangan, dan itu sudah dilakukan,” tambahnya.

Untuk diketahui, tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa yang diusulkan pembangunannya melalui IJD yakni Ruas Jalan Tepal-Batu Rotok yang menelan anggaran sekitar Rp205 miliar. Kemudian ruas jalan Batu Dulang-Tepal yang menelan anggaran sekitar Rp78 miliar. Terakhir, ruas jalan Lenangguar-Teladan yang menelan anggaran sekitar Rp29 miliar. (ils)

Sumbawa Besar (ekbsintb.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti banyaknya bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diduga dijual kembali pihak tertentu yang mengakibatkan keberadaan Alsintan ini sulit ditemukan di lokasi bantuan diturunkan pemerintah.

“Sebetulnya jumlah Alsintan yang sudah diturunkan oleh pemerintah, baik provinsi maupun pusat jumlahnya sudah sangat banyak sekali, tetapi selang beberapa lama barang itu hilang di masyarakat,” kata Gubernur Iqbal saat kunjungan Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin di Sumbawa, Sabtu 18 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, bantuan itu hilang disebabkan oleh beberapa faktor. Kalau tidak karena pemeliharaan yang buruk, bisa juga karena dijual kembali, sehingga tidak berada di lokasi di mana alsintan tersebut diturunkan oleh pemerintah.

“Sekarang kami strateginya mengubah dengan tidak lagi memberi alsintan itu langsung ke Gapoktan tetapi memberikan langsung ke para penyuluh dan mereka yang akan melakukan pemeliharaan,” ucapnya.

Alsintan ini lanjut Gubernur Iqbal bisa disewakan dan hasil dari penyewaan itu digunakan untuk melakukan pemeliharaan. Tentu dengan keberadaan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif) TP 835/Samota Yudha Bhakti (SYB) di Sumbawa, memberikan simpul bagi pemerintah untuk pendistribusian alsintan tersebut.

“Batalyon yang nantinya akan merawat bantuan tersebut dan menyewakan dengan murah kepada para petani. Dan biaya penyewaan itu digunakan untuk pemeliharaan,” ujarnya.

Selain persoalan tersebut, Gubernur Iqbal turut menyoroti masifnya alih fungsi lahan untuk tanaman jagung karena dampaknya sangat merusak. Untuk itu, pihaknya bersama dengan seluruh Bupati yang ada di kabupaten/kota akan segera menggelar rapat untuk membahas rencana reboisasi.

“Persoalan ini (kerusakan hutan) sudah sangat berat karena sekarang hampir semua infrastruktur kami terutama jalan rusak dan banjir akibat hutan yang mulai rusak,” ucapnya.

Bahkan salah satu faktor banjir yang terjadi saat ini karena banyaknya sedimentasi. Bahkan semua sungai sudah mengalami sedimentasi sehingga jalan yang rusak tidak hanya diakibatkan oleh hantaman air tetapi juga lumpur.

“Jadi kalau kita tidak selesaikan ini dampaknya akan semakin besar dan banyak uang yang dikeluarkan hanya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Sudah puluhan triliun yang kita habiskan setiap tahunnya untuk mengatasi banjr yang terjadi di muara sungai, terutama di Kota Bima dan Kabupaten Bima setiap tahun. Kami menyiapkan langkah untuk melakukan penghijauan kembali,” pungkas Gubernur. (ils)