Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 397

Pemkot Mataram Siapkan Rp1 Miliar untuk Pelatihan Kerja 

0
H. Rudi Suryawan(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk berbagai pelatihan kerja sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di kota itu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, di Mataram, Selasa, mengatakan dengan anggaran itu telah disiapkan empat jenis pelatihan kerja yakni pelatihan tata boga, bengkel las, perbaikan mesin pendingin, dan tata rias.

“Kami targetkan pelatihan tersebut akan menyasar sebanyak 128 orang,” katanya.

Anggaran untuk pelaksanaan empat pelatihan sebesar Rp1 miliar tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.

Menurutnya, sebanyak 128 orang target sasaran itu terbagi masing-masing 32 orang untuk empat jenis pelatihan tersebut. Jumlah peserta pelatihan kerja tahun ini, diakuinya,  berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 160 orang atau 40 orang pada setiap jenis pelatihan.

Pengurangan itu terjadi, karena adanya penambahan waktu pelaksanaan yang biasanya 10 hari, mulai tahun ini dilaksanakan menjadi 20 hari dan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Dasan Cermen, Mataram.

“Tambahan waktu pelatihan diharapkan peserta memiliki keahlian yang mantap dan bisa langsung membuka usaha sendiri setelah selesai pelatihan,” katanya.

Apalagi setelah pelatihan, semua peserta akan mendapatkan berbagai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti. Peralatan itu sebagai modal dasar untuk membuka lapangan usaha secara mandiri.

Sementara untuk target sasaran pelatihan itu diprioritaskan bagi para pencari kerja, Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan warga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem.

Untuk pelaksanaan, katanya, empat pelatihan tersebut dijadwalkan mulai pada Juni 2025 secara bertahap dan saat ini dalam tahap persiapan administrasi dan dokumen lainnya, termasuk untuk tahap rekrutmen calon peserta yang akan dilakukan secara daring dan luring dari usulan 50 kelurahan se-Kota Mataram.

“Jika peminat di masing-masing pelatihan melampaui kuota, kami akan lakukan seleksi dengan skala prioritas sesuai kriteria yang ada,” katanya. (ant)

Disnaker Mataram Segera Mediasi Puluhan Pekerja Kena PHK

0
H. Rudi Suryawan(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, segera membatu memediasi puluhan pekerja Hotel Grand Legi Mataram yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan, di Mataram, Selasa, mengatakan mediasi tersebut untuk mencari benang merah dan kesepakatan terhadap masalah yang diadukan pekerja.

“Kami segera memfasilitasi untuk mediasi kedua belah pihak yakni pekerja dan manajemen Hotel Grand Legi Mataram,” katanya.

Hal tersebut disampaikan menyikapi adanya surat pengaduan dari sekitar 48 orang pekerja Hotel Grand Legi Mataram, dari informasi mereka terkena PHK.

Dalam surat tersebut, pekerja minta agar ha-hak mereka dibayarkan seperti pesangon, tunjangan masa kerja, hak-hak tertunda, BPJS tenaga kerja, dan klaim-klaim hak yang lain.

Untuk menindaklanjuti surat tersebut, katanya, Disnaker Kota Mataram perlu melakukan konfirmasi dengan pihak hotel sekaligus dijadwalkan untuk mediasi.

Tujuannya, agar pemerintah bisa mendengarkan secara utuh apa yang disampaikan kedua belah pihak (pekerja dan manajemen hotel), begitu juga kedua belah pihak bisa saling mendengarkan.

“Keduanya akan kami pertemukan untuk saling mendengarkan duduk persoalan. Harapannya, melalui mediasi ini bisa ada kesepakatan,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, proses mediasi tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang sekitar 30 hari kerja, sebab mediasi tidak bisa cukup sekali atau dua kali pertemuan.

“Untuk jadwal pertemuan, saat ini dalam proses persiapan,” katanya.

Menurutnya, apabila dalam proses mediasi tersebut tidak ditemukan kesepakatan atau titik temu, para pekerja bisa melanjutkan ke Peradilan Industrial atau Pengadilan Ekonomi.

“Kami selaku pemerintah dalam hal ini hanya memediasi untuk mencari jalan terbaik baik perusahaan dan pekerja,” katanya. (ant)

Habiskan Rp50 Miliar Per Tahun, Masyarakat Lotim Dikategorikan Boros Pangan

0
Achsan Nasirul Huda (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lombok Timur (Lotim), drh. Achsan Nasirul Huda, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya tingkat konsumsi pangan masyarakat Lotim yang dinilai terlalu boros.

Setiap tahunnya, masyarakat Lotim disebut menghabiskan dana hingga Rp 50 miliar untuk konsumsi pangan, angka yang jauh di atas rata-rata konsumsi pangan per kapita di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pangan Nasional, masyarakat Indonesia secara keseluruhan menghabiskan Rp 551 triliun untuk konsumsi pangan setiap tahunnya. Dari angka tersebut, Lotim menyumbang sekitar Rp 50 miliar, yang menunjukkan tingginya tingkat pemborosan pangan di daerah ini.

Achsan menyebut, konsumsi pangan per kapita di Lotim mencapai 131 kilogram per tahun, sementara di negara lain angka tersebut berada di bawah 100 kilogram per kapita per tahun.

“Lotim termasuk masyarakat yang boros dalam hal konsumsi pangan. Konsumsi yang tinggi, mencapai 131 kilogram per kapita per tahun, harus menjadi perhatian serius. Di negara lain, angka ini berada di bawah 100 kilogram,” ujar Achsan, Selasa 18 Februari 2025.

Achsan juga menekankan masalah pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, melainkan juga menjadi urusan semua pihak, termasuk TNI dan Polri. Ia mengingatkan bahwa pangan merupakan urusan wajib pemerintah sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.

Luas lahan di Lotim yang mencapai 2.600 kilometer persegi, dengan 160 ribu hektar di antaranya merupakan lahan sawah pertanian dan 39.398 hektar merupakan lahan yang dilindungi, semakin menyusut. Meskipun produksi pangan di Lotim cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 bulan, tingginya tingkat konsumsi dan pemborosan pangan menjadi masalah serius.

“Kita harus lebih hemat dalam mengonsumsi pangan. Target kami adalah menurunkan konsumsi pangan per kapita menjadi 80-90 kilogram per tahun. Dengan jumlah itu, kami yakin akan lebih hemat,” tambah Achsan.

Achsan menegaskan tanggung jawab untuk mengurangi pemborosan pangan adalah tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi pangan. “Makanlah secukupnya, makan saat lapar, dan berhenti sebelum kenyang,” pesannya.

Selain itu, ia juga mengimbau agar masyarakat tidak terlalu boros dalam menyelenggarakan acara-acara adat seperti sunatan atau acara lainnya.

Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya, sekitar 48 juta ton pangan terbuang sia-sia di Indonesia. Achsan berharap, dengan sosialisasi yang intensif, masyarakat Lotim dapat lebih sadar akan pentingnya menghemat pangan dan mengurangi pemborosan.

Menghadapi tantangan ini, DKP Lotim berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola pangan dengan bijak. Achsan juga mengajak semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan organisasi masyarakat, untuk bersama-sama mengatasi masalah pemborosan pangan ini.

“Kita harus bergerak bersama. Pangan adalah kebutuhan dasar, dan kita harus memastikan bahwa tidak ada yang terbuang sia-sia,” pungkasnya.

Dengan upaya bersama, diharapkan Lotim dapat menjadi contoh dalam mengelola konsumsi pangan secara lebih efisien dan mengurangi angka pemborosan pangan di masa mendatang.(rus)

Airlangga Sebut Bank Emas Dapat Jadi Opsi Bagi Nasabah

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bank emas atau bullion bank yang bakal diresmikan 26 Februari 2025 dapat berperan sebagai opsi bagi masyarakat atau calon nasabah di Indonesia.

Meski bank emas akan diresmikan, masyarakat tetap bisa menabung atau bertransaksi emas di bank yang menyediakan layanan serupa di luar negeri.

“Ini bullion bank sih bukan compulsory (wajib), (perannya) kayak perbankan juga,” kata Airlangga usai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menunjuk PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penyimpan dan penyedia layanan bank emas pertama.

Airlangga mendorong masyarakat untuk memilih bertransaksi di bank emas Indonesia.

Sebab, menurut dia, bank emas di dalam negeri bakal lebih menguntungkan karena beberapa fasilitas yang tidak didapatkan apabila bertransaksi di luar negeri.

Namun ia tidak menjelaskan lebih detail terkait fasilitas tersebut.

“Sekarang (kalau) luar negeri, hasil emas adanya diproduksi (di dalam negeri), ditaruh di luar negeri. Jadi masuk ke Indonesia cuma dapat tolling-nya saja,” ujarnya.

Adapun Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pembentukan bank khusus penyimpanan emas ini merupakan pertama kalinya di Indonesia.

“Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini. (ant)

Menteri Maman: Konsesi Tambang UU Minerba Tingkatkan Skala Bisnis UKM

0
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam Undang-Undang Minerba yang disetujui pengesahannya oleh DPR, akan secara langsung mempercepat pengusaha naik tingkat ke skala yang lebih besar.

“Jadi saya garis bawahi ini diperuntukkan secara undang-undang untuk usaha kecil dan menengah dalam rangka mereka untuk bisa melakukan akselerasi percepatan pertumbuhan masuk ke usaha besar,” ujar Maman ditemui usai pembukaan Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beleid tersebut merupakan terobosan yang strategis hasil kolaborasi lembaga legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu karena dalam aturan yang tertera, memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengelola pertambangan.

Lebih lanjut, Maman mengatakan dengan hadirnya UU Minerba juga menjadi bukti adanya prinsip berkeadilan dalam dunia usaha domestik.

“Kita ingin membuka narasi keadilan bahwa kesempatan untuk pengelolaan tambang tidak hanya pada usaha besar, tapi usaha menengah dan kecil juga mendapatkan ruang dan kesempatan,” kata dia pula.

Meski demikian, Maman mengungkapkan tidak semua UKM bisa mendapatkan konsesi tambang. Hanya pengusaha UKM yang memenuhi kompetensi dan kualitas yang bisa menerima izin pengelolaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemberian izin untuk mengelola lahan tambang kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah pertambangan, bukan UKM asal Jakarta.

“(Pelibatan) UKM ini kami akan desain untuk UKM daerah. Contoh, nikel yang ada di Maluku Utara, UKM yang dapat bukan UKM dari Jakarta, tapi UKM yang ada di Maluku Utara,” ucap Bahlil dalam konferensi pers setelah menghadiri Rapat Pleno Baleg DPR RI di Senayan Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

Bahlil menjelaskan bahwa pemberian izin untuk mengelola tambang kepada UKM di daerah pertambangan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Pasal 33 ayat (3).

Pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adapun syarat bagi UKM untuk mengelola lahan tambang adalah UKM yang modalnya Rp10 miliar. Dengan mengikuti berbagai proses untuk mengelola lahan tambang, lanjut dia, Bahlil berharap agar 1–2 tahun kemudian, perusahaan tersebut dapat naik kelas menjadi perusahaan besar.

“Memang itu yang UKM kehendaki, untuk kita melahirkan pengusaha-pengusaha besar dari daerah. Agar apa? Mengurangi rasio ketimpangan,” kata Bahlil. (ant)

Menteri PKP Minta BPK Audit Program dan Kebijakan Sektor Perumahan

0
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.

Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Permohonan audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara menyampaikan terima kasih kepada Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI dan jajaran, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai pembiayaan perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah susun, efisiensi anggaran dan sebagainya.

“Serta berkenan mengaudit kementerian kami, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara,” ujar Ara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara maka Kementerian PKP akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.(ant)

Harga Emas Antam Selasa Naik Rp8.000 Menjadi Rp1,679 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa 18 Februari 2025 naik sebesar Rp8.000, kini harga logam mulia tersebut menjadi Rp1.679.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.529.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

-Harga emas 0,5 gram: Rp889.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.679.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.298.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.922.000.
– Harga emas 5 gram: Rp8.170.000.
– Harga emas 10 gram: Rp16.285.000.
– Harga emas 25 gram: Rp40.587.000.
– Harga emas 50 gram: Rp81.095.000.
– Harga emas 100 gram: Rp162.112.000.
– Harga emas 250 gram: Rp405.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp809.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.619.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Disperin NTB Siapkan Balai Kemasan dan IKM Lokal Ambil Bagian Mensukseskan MBG

0
Kadisperin NTB, Hj. Nuryanti(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo menjadi harapan baru bagi upaya penanganan stunting sekaligus penggerak ekonomi desa. Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, ME., menyebut MBG sebagai langkah positif yang membutuhkan waktu dan proses, namun diyakini mampu membawa perubahan signifikan.

“Program baru seperti MBG ini memang butuh waktu agar terbiasa. Anak-anak kita akan perlahan terbiasa mengonsumsi makanan lokal yang sehat dan bergizi,” ujar Nuryanti, Selasa, 18 Februari 2025.

Ia menekankan bahwa permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga kurangnya keterampilan orang tua dalam menyajikan makanan bergizi bagi anak-anak. Nuryanti optimistis MBG akan memberikan dampak positif bagi UMKM/IKM lokal.

Program ini membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah di desa untuk menjadi penyuplai kebutuhan pangan bergizi.

“Dengan MBG, anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik, sementara UMKM kita menjadi pemasok bahan-bahan makanan. Ini jelas menghidupkan ekonomi desa,” tambahnya.

Bahan-bahan pangan seperti terasi, garam, minyak kelapa, dan berbagai bumbu dapur lainnya yang dibutuhkan dalam program MBG diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian dan industri kecil menengah (IKM) di NTB.

Nuryanti menegaskan bahwa Dinas Perindustrian NTB terus mendorong peningkatan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produk-produk IKM agar mampu memenuhi kebutuhan MBG.

“Balai Kemasan NTB juga sudah kami siapkan untuk mendukung IKM dalam menyediakan bumbu dapur sehat dengan kemasan yang baik dan menarik. Kita akan terus melakukan peningkatan agar produk IKM bisa masuk ke dalam ekosistem pasar MBG,” tambahnya.

Program MBG tidak hanya menyasar aspek pemenuhan gizi, tetapi juga menghidupkan sektor perekonomian lokal. Dengan melibatkan pelaku usaha di desa, program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa.

Meski diakui akan ada tantangan dalam pelaksanaan program ini, Nuryanti mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis dan mendukung penuh program MBG.

“Program baru pasti ada tantangannya, ada dramanya. Tapi mari kita berprasangka baik karena itu juga bagian dari doa,” demikian Nuryanti.

Program Makanan Bergizi Gratis di NTB menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari sisi ekonomi. Dengan sinergi antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, MBG diharapkan menjadi program berkelanjutan yang mampu menciptakan perubahan nyata di NTB.(bul)

Bank NTB Syariah-BNNP NTB Kampanyekan Anti Narkoba dan Ajakan Menabung

0
Sosialisasi dampak buruk narkoba ini dirangkaikan dengan kegiatan inklusi keuangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank NTB Syariah bersama Yayasan Generasi Metro Bersinar (Gema) serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sosialisasi dampak buruk penggunaan Narkoba di Ponpes Islahul Anam, Desa Aiq Darek, Kecmatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Senin, 17 Februari 2025.

Manager Bisnis Bank NTB Syariah Alvin Hidayat P. mengatakan, Bank NTB Syariah ikut berpartisipasi dalam agenda sosialisasi dampak buruk narkoba ini dirangkaikan dengan kegiatan inklusi keuangan.

“Masih minim literasi dan pengetahuan mengenai dampak buruk penggunaan narkoba, jadi ini sangat diperlukan peran aktif seluruh pihak,” ujarnya.

Disampaikan, kegiatan ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah tidak hanya ingin aktif dalam ranah bisnis semata namun juga berpartisipasi dalam membangun sosial.

“Salah satunya kami ingin ikut mencegah generasi muda untuk penyalahgunaan narkoba di usia muda,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengajak para audiens untuk terus menjaga diri dari bahaya laten narkoba dan judi online. Untuk itu pihaknya mengajak untuk memanfaatkan uang untuk ditabung.

“Kami punya layanan tabungan untuk milenial, dari pada digunakan untuk hal-hal tidak baik mending ditabung,” tandasnya.

Penyuluh BNNP Anggraini Ninik Murnihati, mengatakan kegiatan sosialisasi ini karena wilayah Loteng dinilai cukup rawan dari peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika.

“Dikalangan pelajar sudah sangat marak, karena itu kami melaksanakan sosialisasi ini untuk menjaga mereka yg belum terpapar narkotika,” katanya.

Pihaknya juga menghimbau untuk menjauhi barang haram tersebut, apabila sudah ada yang terpapar ia menghimbau untuk tidak perlu khawatir karena dapat direhabilitasi.

“Ini menjadikan mereka kedepan untuk berhenti menggunakan narkoba, kita antisipasi hal-hal ini supaya tidak lebih jauh,” katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Gema Eggi Rahmat Landa, mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak pondok pesantren yang telah memberikan ruang untuk menggelar sosialisasi kepada siswa di ponpes.

“Kami ucapkan terimakasih kepada pimpinan dan para santri,” katanya.

Yayasan Gema jadi salah satu lembaga yang memiliki legitimasi dan standar SNI untuk merehabilitasi para pengguna.

“Kami sudah memiliki legalitas, kami menyiapkan lokasi dan tempat yang representatif,” tandasnya.(bul)

Target Serapan Beras di NTB 180.600 Ton, Bulog Terjunkan Tim Jemput Bola dan TNI

0
Pimwil Bulog NTB, Sri Muniati (kiri) turun lapangan mengawal serapan gabah petani(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perum Bulog NTB mendapat penyesuaian target serapan beras pada tahun 2025. Dari sebelumnya 350.000 ton, turun menjadi 180.600 ton. Penurunan ini merupakan bagian dari penyesuaian target serapan nasional yang ditetapkan sebesar 3 juta ton setelah dibagi ke seluruh daerah di Indonesia.

Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog NTB, Sri Muniati, didampingi oleh Agung Sarianto, Manager Administrasi dan Keuangan Perum Bulog NTB, Selasa, 18 Februari 2025 menegaskan hal ini.

“Sampai hari ini, serapan beras di NTB telah mencapai 6.193 ton setara beras. Kami optimis target 180.600 ton dapat tercapai dengan strategi yang tepat,” ujarnya.

Dalam rangka mempercepat penyerapan, Bulog NTB juga menerapkan sistem jemput gabah langsung ke sawah. Program ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama TNI, khususnya Babinsa, untuk mengidentifikasi lokasi panen.

“Kami memiliki tim jemput gabah yang bertugas langsung ke petani. Ini dilakukan agar petani tidak kesulitan menjual hasil panennya. Selain itu, kami juga mengedukasi petani dan kelompok tani mengenai kemudahan bermitra dengan Bulog. Proses administrasi dibuat sederhana agar petani tidak merasa terbebani,” tambahnya.

Bulog NTB juga memastikan bahwa pembayaran kepada petani dilakukan dengan cepat. Begitu dokumen transaksi selesai, dana langsung ditransfer ke rekening petani, bahkan jika proses pengolahan gabah terjadi di malam hari.

Bulog membeli gabah dengan kadar air kadar air tidak ditentukan. Yang penting gabah petani tersebut bersih . Yaitu, tidak ada tidak ada jeraminya, tangkai padinya, atau kotoran-kotoran lain seperti sampah, tanah.

“Tidak ada minimal pembelian dari petani. Bahkan, jika petani hanya memiliki 10–20 kilogram gabah, tetap bisa kami serap. Namun, umumnya petani menjual dalam jumlah yang lebih besar, seperti sekarung atau dua karung berisi sekitar 70 kilogram,” pungkasnya.

Selain itu, Perum Bulog NTB menerapkan strategi percepatan distribusi atau revolving stok ke daerah-daerah lain. Hal ini dilakukan agar stok di gudang tetap memiliki kapasitas yang memadai untuk menyerap beras hasil panen petani.

“Untuk mempercepat target serapan, tidak menutup kemungkinan dilakukan pemindahan stok ke kantor wilayah lain yang membutuhkan, karena kapasitas gudang kami saat ini hanya 110.000 ton. Selain itu, stok yang tersedia tidak hanya beras, tetapi juga jagung,” jelasnya.

Bulog NTB juga tengah menjajaki opsi penyewaan gudang tambahan guna menampung hasil panen petani. Beberapa lokasi sedang dalam tahap evaluasi oleh tim operasional.

Seiring dengan upaya penyerapan, Perum Bulog NTB menerapkan harga pembelian sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru. Untuk gabah kering panen (GKP), harga yang ditetapkan adalah Rp6.500 per kilogram, sementara untuk beras yang masuk ke gudang Bulog, harga pembelian ditetapkan sebesar Rp12.000 per kilogram.

“Di tingkat petani, harga gabah kering panen wajib Rp6.500 per kilogram. Sementara untuk mitra Bulog di gudang, beras kami terima dengan harga Rp12.000 per kilogram,” terang Sri Muniati.

Dengan strategi yang telah diterapkan, Bulog NTB optimis dapat mencapai target serapan beras sebanyak 180.600 ton hingga pada panen raya tahun ini.(bul)