Beranda blog Halaman 393

Bandara Siap Layani Rute Penerbangan Turki-Indonesia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
ruang tunggu penumpang Bandara Lombok

Lombok (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan dari sisi infrastruktur dan fasilitas, telah siap melayani rute penerbangan baru Indonesia-Turki dalam rangka meningkatkan konektivitas pariwisata.

Humas Bandara Lombok Angga Maruli Anugrah di Lombok Tengah, Kamis, mengatakan, termasuk menyambut baik terkait Pulau Lombok masuk daftar tujuan penerbangan baru rute Indonesia-Turki, karena hal tersebut dapat membawa dampak positif terhadap pengembangan pariwisata dan perekonomian di Provinsi NTB.

“Kami siap melayani rute baru baik itu domestik atau internasional,” katanya.

Ia mengatakan sisi Bandara Lombok pun telah siap dari infrastruktur maupun fasilitas pendukung sesuai standar operasional yang telah ditetapkan untuk menerima penerbangan baru baik rute domestik maupun rute internasional dengan menggunakan pesawat berbadan lebar.

“Seperti saat pergelaran MotoGP yang digelar di Sirkuit Mandalika. Kedatangan kru, pembalap dan logistik berjalan dengan baik sesuai rencana,” katanya.

Ia mengatakan setiap pengajuan rute baru, maskapai harus mengurus perizinan ke instansi terkait dan pihak masih belum bisa menyampaikan jadwal penerbangan rute baru internasional menuju Turki tersebut.

“Kami akan sampaikan kembali kalau sudah ada informasi terkait jadwal penerbangan rute baru Lombok-Turki tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia dan Turki sepakat memperluas kerja sama penerbangan sipil menambah rute, kapasitas sekaligus mendukung konektivitas, pariwisata, perdagangan dan peluang ekonomi yang lebih luas.

Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono mengatakan hal itu disepakati dalam konsultasi hubungan udara bilateral antara Indonesia dan Turki yang berlangsung pada 22–23 Oktober 2025 di Istanbul-Turki.

“Pertemuan ini menghasilkan penandatanganan dua dokumen penting, yaitu catatan pembahasan dan pengaturan pelaksanaan, yang menjadi dasar penguatan hubungan udara dan kerja sama penerbangan antara kedua negara,” kata Agustinus dalam keterangan di Jakarta, Minggu (26/10).

Melalui pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati perluasan jaringan penerbangan. Delapan destinasi baru di Indonesia yang mencakup Yogyakarta, Majalengka, Manado, Medan, Balikpapan, Sorong, Kediri dan Lombok yang ditambahkan dalam perjanjian, melengkapi dua destinasi sebelumnya, Jakarta dan Denpasar.

Sementara dari pihak Turki, dua kota baru yaitu Izmir dan Bodrum kini masuk dalam daftar titik layanan, selain Istanbul, Ankara dan Antalya.

Selain perluasan rute, kapasitas hak angkut penumpang (hak lalu lintas kebebasan ketiga dan keempat) juga meningkat signifikan dari 14 menjadi 32 kali penerbangan per Minggu.

Ia menuturkan kesepakatan itu merupakan hasil dari dialog konstruktif dan menunjukkan tingginya komitmen kedua negara untuk memperkuat konektivitas udara dan memperluas akses pasar penerbangan.

“Peningkatan kapasitas ini menjadi langkah strategis untuk membuka konektivitas yang lebih luas antara Indonesia dan Turki. Kesepakatan ini juga membuka peluang bagi maskapai untuk menjajaki rute-rute baru di luar Jakarta dan Denpasar,” katanya. (ant)

Mahasiswi Akuntansi Unram Peraih Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek

Penulis
Marham
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Mahasiswi semester I Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (FEBI) Universitas Mataram, Sri Annisa Septiani, menjadi sorotan dalam program SPADA (Suara Pemuda Berkarya), sebuah kolaborasi inspiratif antara RRI Pro 2 Mataram dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Annisa, yang akrab disapa Annisa, saat ini juga merupakan salah satu awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau sekarang Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi).

Dalam sesi berbagi di program SPADA, Annisa membagikan kisah inspiratifnya sebagai pemudi berprestasi yang berhasil menyeimbangkan dunia akademik, organisasi, dan kegiatan nonakademik.

Ia juga memberikan tips belajar efektif serta cara mengatur waktu agar tetap produktif dan berprestasi serangkaian memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 ini.

Menurut Annisa, momentum Sumpah Pemuda tahun ini menjadi momen penting bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa.

“Sumpah Pemuda bukan hanya tentang upacara atau membaca ikrar, tetapi tentang bagaimana kita, sebagai generasi muda, mampu membawa nilai-nilai kepemudaan dengan cara berprestasi, berpikir kritis, serta bersikap baik dan bersemangat tinggi,” ujarnya.

Ia menegaskan, peran pemuda sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. “Pemuda adalah pondasi dari kuatnya suatu elemen kemasyarakatan. Karena itu, kita harus berani mengambil peran dan bersuara. Pemuda melambangkan perubahan, kemajuan, dan ketangguhan,” tambahnya.

Annisa juga mengingatkan agar pemuda tidak bersikap pasif terhadap sistem yang tidak sesuai dengan harapan.

“Jangan menjadi pemuda yang pasif hanya karena malas melihat sistem yang tidak sesuai. Justru di situlah tugas kita — mengkritisi, memberi solusi, dan ikut serta dalam perubahan,” tegasnya.

Selama perjalanan pendidikannya, Annisa telah menorehkan berbagai prestasi, di antaranya Juara 1 Cerdas Cermat Rupiah Bank Indonesia KPw BI NTB 2024, Juara 1 Lomba Penanggulangan Risiko Bencana Provinsi NTB 2024, Medali Emas Olimpiade Ekonomi Puskanas 2023, serta terpilih sebagai awardee Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek.

Tak hanya berprestasi secara akademik, Annisa juga aktif di berbagai kegiatan nonakademik. Ia pernah menjuarai Lomba Debat Bahasa Indonesia yang digelar Kantor Bahasa Provinsi NTB, menjadi penulis terpilih cerpen dan puisi nasional oleh PT Lintas Media Pustaka, serta aktif sebagai anggota Dewan Anak Mataram dan Forum OSIS Nasional.

Selain itu, ia memiliki pengalaman sebagai penyiar di Radio Suara Kota 105 FM.Kini, Annisa juga menjadi staff intern di ECCO Foundation, salah satu LSM di NTB penyelenggara BASANTBWIKI, sekaligus fasilitator Dewan Anak Mataram, serta kembali terpilih sebagai awardee Beasiswa Unggulan 2025 Kemendikbudristek.

Menutup sesi, Annisa mengajak para pemuda NTB untuk terus bersemangat dan menjadi agen perubahan. “Sebagai generasi muda NTB, kita adalah aset daerah, pondasi, dan tonggak perubahan. Saatnya kita bergerak, berinisiatif, dan menginspirasi. Banggalah pada dirimu sendiri, karena kamu adalah pemuda kebanggaan bangsa,” pungkasnya. (ham)

RI Bidik Dapat Tarif 0 Persen Dari AS untuk Sawit Seperti Malaysia

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com) – Indonesia membidik hasil negosiasi dengan Amerika Serikat dapat mengurangi tarif terhadap minyak sawit hingga 0 persen, sebagaimana yang disepakati antara Amerika Serikat dengan Malaysia.

“Ini (negosiasi tarif sawit) masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi, paling tidak kita bisa sama dengan Malaysia,” ucap Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika ketika ditemui di sela pembukaan Pameran Industri Agro yang digelar di Kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut terkait dengan Malaysia yang berhasil memperjuangkan pengurangan tarif impor ke Amerika Serikat dari nilai sebelumnya 25 persen menjadi 19 persen sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan tarif resiprokal dengan AS yang baru ditandatangani.

Untuk produk-produk unggulan Malaysia seperti minyak sawit, produk karet, produk kayu, komponen penerbangan, dan produk farmasi, dibebaskan oleh AS dari tarif 19 persen tersebut, alias menjadi 0 persen atau bebas tarif.

Indonesia berharap mendapatkan hasil negosiasi yang serupa dari Amerika Serikat.

Dengan tarif 0 persen untuk produk sawit Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, Putu berharap Indonesia bisa menempati posisi persaingan yang setara dengan Malaysia di pasar Amerika Serikat.

“Kalau kita bisa sama dengan Malaysia (tarif 0 persen), kita akan di flying field yang sama untuk melakukan ekspor (ke AS),” ujar Putu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (30/9), menyebut Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi terkait keputusan final tarif impor Presiden AS Donald Trump.

Adapun dalam perundingan tersebut, Pemerintah Indonesia menargetkan agar sejumlah komoditas unggulan terbebas dari tarif impor 19 persen yang diberlakukan AS.

Airlangga menyebut sejumlah komoditas yang dimaksud, seperti kelapa sawit, karet dan kakao, menjadi prioritas utama dalam negosiasi.

Airlangga mengatakan akan segera berkomunikasi dengan pihak Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan negosiasi. (ant)

Pasar Modal RI Catatkan Nilai Transaksi Harian Rp16,46 triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) telah mencapai Rp16,46 triliun per 24 Oktober 2025, atau tumbuh 28 persen year to date (ytd) dibandingkan senilai Rp12,85 triliun per akhir Desember 2024.

Adapun, nilai kapitalisasi pasar (market cap) mencapai Rp15.234 triliun per 24 Oktober 2025, atau tumbuh 23 persen (ytd) dibandingkan sebesar Rp12.336 triliun per akhir Desember 2024.

“Sampai hari ini, year to date, RNTH kita sudah mencapai Rp16,46 triliun per hari. Dan market cap kita mencapai Rp15.230 triliun,” ujar Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam Konferensi Pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI Tahun 2025, di Jakarta, Rabu.

Kemudian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencapai rekor tertingginya atau All Time High (ATH) di level 8.274,37 pada perdagangan 23 Oktober 2025.

Namun demikian, IHSG terpantau melemah 6,05 poin atau 0,07 persen berada di level 8.086,57 pada penutupan perdagangan sesi I hari ini, Rabu (29/10).

Iman melanjutkan, aktivitas perdagangan produk nonsaham, yaitu right, warrant, structured warrant, Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan derivatif di BEI, mencatatkan total nilai transaksi sebesar Rp4,48 triliun per 24 Oktober 2025.

Kemudian, setelah SPPA Repo diluncurkan, rata-rata volume transaksi harian perdagangan surat utang melalui SPPA mencapai Rp6 triliun. Per 24 Oktober 2025. Sementara itu, untuk kelas aset terbaru, yaitu unit karbon, telah mencapai Rp27,9 miliar total transaksi per 24 Oktober 2025.

Sepanjang tahun 2025, Iman menjelaskan BEI secara konsisten telah memperdalam pasar melalui pengembangan berkelanjutan berbagai produk dan layanan di pasar modal Indonesia.

Melalui dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan stakeholders, BEI berhasil mengimplementasikan sejumlah pengembangan, di antaranya inaugurasi Perdagangan Karbon Internasional pada 20 Januari 2025 dan peluncuran Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA) pada 25 Februari 2025.

Lalu, BEI meluncurkan SPPA Repo dan Peluncuran Waran Terstruktur (WT) tipe Put pada 10 Maret 2025, serta telah melakukan penyesuaian mekanisme Auto Rejection Bawah (ARB) dan Trading Halt pada 8 April 2025.

Kemudian, BEI telah melakukan perluasan Underlying Saham Waran Terstruktur pada 2 Mei 2025, menyediakan infrastruktur untuk Liquidity Provider Saham pada 8 Mei 2025, menambah Underlying Single Stock Futures (SSF) pada 11 Juli 2025, serta menyempurnakan format distribusi data, termasuk diseminasi kode domisili investor pada 25 Agustus 2025.

Selain itu, BEI dan SGX Group (Singapore Exchange) meluncurkan Indonesia-Singapore Unsponsored Depository Receipts (Unsponsored DR) Linkage dengan Saham Blue-Chip sebagai Underlying pada 16 Oktober 2025.

Dalam RUPSLB kali ini, para pemegang saham BEI memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026, serta Perubahan Anggaran Dasar. (ant)

Emas Antam Terus Turun, Kini Rp15.000 ke Angka Rp2,267 juta/gram

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (29/10) kembali mengalami penurunan sejak 25 Oktober. Kali ini turun Rp15.000 menjadi Rp2.267.000 dari semula Rp2.282.000 per gram.

‎Untuk harga jual kembali (buyback) juga turun ke angka Rp2.132.000 dari awalnya Rp2.147.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.183.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.267.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.474.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp6.686.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp11.110.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp22.165.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp55.287.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp110.495.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp220.912.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp552.015.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.103.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.207.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Travel Umrah di NTB “Galau”, Setelah Pemerintah Bolehkan Umrah Mandiri

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi umrah

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Dalam beleid baru tersebut, pasal 86 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa ibadah umrah kini bisa dilakukan secara mandiri, tanpa harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Kebijakan baru ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha penyelenggara umrah di daerah, termasuk di NTB. Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Wilayah Bali Nusra, H. Zamroni, menyebut para pengusaha PPIU menanti kejelasan pelaksanaan aturan tersebut.
“Saya kemarin sempat WA ke Kanwil Kemenag NTB terkait itu. Saya tanya bagaimana prosesnya, apakah benar umrah boleh dilakukan secara mandiri? Dijawab bahwa umrah mandiri bisa dilakukan, tapi tetap harus melalui penyelenggara layanan atau kementerian. Nah, ini yang membuat kita bingung, apakah nanti Kementerian Haji yang akan mengurus langsung umrah?” ujar Zamroni.
Ia menegaskan, jika Kementerian Haji memang akan mengelola secara langsung, maka lembaga itu tidak lagi berfungsi sebagai regulator, melainkan operator. Hingga kini, kata Zamroni, Kanwil Kemenag NTB belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme umrah mandiri tersebut.
“Dari semua praktisi umrah, sebenarnya banyak yang sudah menjalankan umrah mandiri tanpa izin resmi, dan mereka justru sudah berkibar. Disisi lain, kebijakan baru ini jelas menjadi ancaman bagi kami pelaku usaha resmi. Tapi kami masih menunggu penjelasan dari Kementerian, karena informasi turunan peraturan teknisnya belum ada,” katanya.
Menurut Zamroni, praktik umrah mandiri menurut informasi yang didapat, masih tetap melibatkan layanan travel untuk pengurusan visa, hotel, dan akomodasi. Ia juga mengingatkan, pemerintah perlu berhati-hati karena umrah mandiri juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.
“Banyak yang umrah mandiri kemudian overstay dan mencari kerja di sana, karena tidak melalui travel resmi. Beda halnya kalau pemberangkatkan dari travel, kalau ada jemaah kami tidak kembali, travel bisa kena denda. Kami ini mitra Kementerian, jadi kami punya tanggung jawab. Kalau bebas seperti ini (umrah mandiri), ya kami juga akan bebas menjual paket umrah tanpa ketentuan yang mengikat,” ujarnya.
Zamroni menilai, kebijakan umrah mandiri ini kurang adil bagi pelaku usaha resmi yang telah berinvestasi besar untuk memenuhi syarat perizinan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memikirkan PPIU yang jumlahnya sekitar 3.000 di Indonesia.
“Kami sudah mengeluarkan biaya besar untuk izin resmi: mendirikan PT, menyediakan bank garansi Rp100 juta selama enam tahun, memiliki kantor, karyawan, dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat lewat penjualan koper serta perlengkapan umrah,” paparnya.
Dengan umrah mandiri, maka tidak ada lagi Jemaah yang membeli perlengkapan seperti pakaian seragam, koper, dan lainnya. Jemaah akan bebas saja menggunakan atribut apapun, tanpa harus menggunakan atribut yang selama ini menjadi ciri khas Jemaah umrah. Dan atribut-atribut itu diproduksi oleh UMKM.
Ia juga menyoroti inkonsistensi aturan yang tercantum dalam undang-undang sebelumnya. “Dalam UU sebelumnya disebutkan, siapa pun yang melakukan jual beli dan mengajak orang berumrah tanpa izin resmi akan didenda Rp6 miliar. Lalu, apa maksud dari kebijakan umrah mandiri ini?” tanyanya.
Zamroni menegaskan, kebijakan baru ini sangat mengkhawatirkan bagi pengusaha travel umrah resmi. Ia meminta pemerintah memberikan keadilan dan perlakuan setara.
“Kami hanya minta keadilan. Kalau pemerintah memperbolehkan umrah mandiri, maka kewajiban kami sebagai travel resmi juga sebaiknya dihapus. Kalau yang lain bebas, kami pun ingin bebas,” pungkasnya.(bul)

Apindo NTB Berharap Kenaikan UMP 2026 Harus Rasional dan Tidak Menambah Beban Dunia Usaha

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gusti Lanang Patra

Mataram (ekbisntb.com) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB menilai bahwa pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 perlu dilakukan secara rasional dan mengacu pada data objektif dari Badan Pusat Statistik (BPS). Wakil Ketua Apindo NTB, Gusti Lanang Putra, menegaskan bahwa rumus perhitungan upah sudah jelas dan tidak perlu lagi menjadi perdebatan.
“Semua sudah ada rumus dan datanya dari BPS. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Tinggal bagaimana hasil data tersebut dirumuskan bersama untuk menentukan besaran UMP 2026 yang layak,” ujarnya.
Pembahasan resmi terkait kenaikan UMP 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2025, setelah semua data ekonomi makro dan indeks harga konsumen (IHK) dikompilasi. Ia berharap, proses penetapan upah berjalan cepat dan tidak menimbulkan perdebatan panjang di dewan pengupahan.
Terkait besaran kenaikan upah, Gusti Lanang menyebutkan Apindo NTB berharap kenaikan dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang melambat.
“Kita semua ingin karyawan sejahtera, tapi dunia usaha juga harus tetap hidup. Saat ini banyak perusahaan sedang efisiensi karena kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih,” jelasnya.
Ia mengakui, banyak pelaku usaha di NTB masih berjuang menjaga likuiditas dan mempertahankan tenaga kerja di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan.
“Kalau beban terlalu berat, justru bisa berdampak pada PHK atau stagnasi ekonomi daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Apindo NTB juga menyambut positif kebijakan fiskal pemerintah pusat, khususnya langkah-langkah Kementerian Keuangan untuk menstimulus dunia usaha. Menurut Gusti Lanang, kebijakan pengurangan atau insentif pajak akan memberikan ruang napas bagi pelaku usaha untuk bertahan dan tumbuh.
“Kami sangat mendukung langkah pemerintah. Jika pajak bisa diturunkan, ekonomi akan lebih leluasa bergerak. Dunia usaha bisa bernapas, investasi meningkat, dan pada akhirnya kesejahteraan pekerja juga naik,” ujar Gusti Lanang optimistis.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan sektor riil akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pengusaha dalam menaikkan UMP. “Kalau ekonomi bergerak positif, tentu upah juga bisa meningkat secara alami tanpa memberatkan perusahaan,” tambahnya.

Melalui pembahasan yang konstruktif antara pemerintah, serikat pekerja, dan pelaku usaha, Apindo NTB berharap keputusan penetapan UMP 2026 dapat menjadi solusi yang adil — tidak hanya bagi pekerja, tapi juga menjamin keberlanjutan industri di NTB.(bul)

Penjualan Rumah Subsidi di NTTB Drop, Pembangunan Baru Terkendala RT/RW

Penulis
ekbisntb.com
-
0
salah satu kawasan perumahan di Kabupaten Lombok Barat yang sudah terjual

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Hery Athmaja mengemukakan rendahnya penjualan rumah subsidi. Bahkan untuk pembangunan-pembangunan kawasan perumahan baru, masih terbentur dengan aturan Lahan pertanian dan RT/RW
Program perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah program unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, meski pemerintah pusat terus mendorong pembangunan rumah subsidi, hingga kini NTB belum mendapatkan kejelasan arah dan tindak lanjut program 3 juta rumah ini di daerah.
Hery mengungkapkan, program perumahan MBR di NTB masih terkendala pada petunjuk teknis (juknis) dan kejelasan pelaksanaan. Wakil Menteri Perumahan dan Pemukiman (PKP), Fahri Hamzah, sebenarnya sudah mencanangkan pilot project perumahan di NTB, kerja sama antara pengembang dan pemerintah untuk membangun rumah susun bagi MBR. Namun hingga sekarang, belum ada juknisnya.
Selain itu, Hery menambahkan bahwa penjualan rumah subsidi di NTB juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Untuk program rumah subsidi biasa memang masih berjalan, tapi penjualannya sedang drop. Faktor utamanya karena ekonomi yang melambat, proses perizinan yang lama, dan banyak lahan pengembang yang terbentur aturan lahan sawah, sehingga tidak bisa dibangun,” katanya.
Menurut Hery, sebagian besar lahan yang dibeli oleh anggota REI NTB sebelumnya dinyatakan boleh dibangun perumahan. Namun, setelah dilakukan pembaruan kebijakan tata ruang, lahan tersebut kini dikategorikan sebagai lahan sawah yang dilindungi, sehingga tidak boleh didirikan perumahan.
“Ini dilema bagi pengembang. Teman-teman (pengembang) sudah beli lahan karena katanya boleh dibangun, tapi setelah dibeli malah dilarang. Sekarang kami hanya bisa menunggu RT/RW baru diterbitkan,” ujarnya.
Hery menjelaskan, di satu sisi Presiden Prabowo Subianto sangat mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat, namun di sisi lain juga mengedepankan program ketahanan pangan.
“Nah, ini yang perlu sinkronisasi di daerah. Kami memahami kebijakan pangan penting, tapi perlu juga ruang bagi pengembang agar pembangunan rumah subsidi di NTB tidak terhambat,” tambahnya.
Dari data REI NTB, hingga saat ini stok rumah subsidi di NTB yang belum terbangun mencapai sekitar 3.000 unit karena menunggu kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).
Hingga saat ini, sebanyak 2.000 unit rumah yang sudah terjual di Lombok Barat, disusul Lombok Timur 500 unit, dan Sumbawa Besar 300 unit.
Hery menyebutkan, penurunan paling signifikan terjadi di Kabupaten Lombok Barat, yang sebelumnya bisa menjual hingga 4.000 unit rumah subsidi per tahun, namun kini hanya sekitar setengahnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk pengembangan perumahan subsidi, karena lahan di sana relatif luas dan tidak banyak yang berstatus sawah.
“Di Sumbawa banyak area perbukitan dan lahan kering yang bisa dimanfaatkan. Jadi peluang penjualan rumah subsidi di sana masih besar,” jelas Hery.
Hery berharap pemerintah daerah segera mempercepat penyesuaian tata ruang dan perizinan perumahan di NTB, agar program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan optimal. REI NTB sangat mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Tapi dukungan itu perlu diikuti dengan regulasi yang jelas dan cepat.(bul)

NTB Akan Kembangkan Desa Ekspor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Hery Agustiadi.

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ekspor produk unggulan daerah melalui pengembangan desa ekspor. Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong ekspor komoditas non tambang, selain upaya ini sejalan dengan visi besar NTB Makmur dan Mendunia.
Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Hery Agustiadi, menjelaskan bahwa pada pemerintahan baru NTB, tahun 2026 mendatang akan diluncurkan program unggulan bernama Desa Berdaya, yang membawahi sekitar 18 item kegiatan, dan salah satunya adalah desa ekspor.
“Program desa ekspor ini menjadi salah satu fokus kami di Dinas Perdagangan. Melalui desa ekspor, kami ingin memperkuat kapasitas masyarakat dan SDMnya agar komoditas unggulan yang dimiliki desa bisa menembus pasar internasional,” ujarnya.
Menurut Hery, desa ekspor bukanlah hal baru bagi NTB. Sebelumnya, pemerintah telah memiliki rintisan dengan nama Desa Devisa, yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Kini, inisiatif tersebut akan diperkuat dan diperluas cakupannya dengan dukungan lintas sektor.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Bappeda untuk pemetaan wilayah. Fokusnya adalah menjadikan desa dengan potensi ekspor sekaligus menyasar desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak semua desa bisa dijadikan desa ekspor, karena pemilihannya harus berdasarkan potensi komoditas yang layak ekspor. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan bersama Bappeda melakukan pemetaan menyeluruh untuk menentukan desa mana yang berpotensi menjadi desa ekspor.
“Kita melihat dari sisi komoditas, potensi sumber daya alam, hingga kesiapan masyarakatnya. Dari hasil pemetaan itu nanti kita tentukan mana yang layak dikembangkan,” ujarnya.
Hery menambahkan, saat ini jumlah desa berdaya yang akan diintervensi oleh pemerintah mencapai sekitar 360 desa di seluruh NTB. Dari jumlah itu, sebagian akan difokuskan menjadi desa ekspor. Untuk memperkuat pelaksanaan program ini, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
“Kami sudah minta LPEI untuk membuat kajian teknis, termasuk pola sharing pembiayaan dan pendampingannya. Karena untuk membangun desa ekspor tidak cukup hanya mengandalkan APBD,” jelasnya.
Beberapa komoditas yang saat ini sudah berhasil menembus pasar ekspor dari NTB antara lain mente, kemiri, dan hasil bumi lainnya. Ke depan, desa ekspor diharapkan bisa memperluas cakupan produk ekspor dengan memastikan kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas produksi dari masyarakat desa.
“Teman-teman di lapangan sedang mengkaji agar setiap desa ekspor benar-benar siap dalam tiga aspek penting itu — kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas,” tambahnya.
Melalui pengembangan desa ekspor, Pemerintah Provinsi NTB berharap dapat memperkuat peran desa sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Selain mendukung peningkatan nilai ekspor non tambang, inisiatif ini juga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan membuka peluang kerja baru di tingkat desa.
“Inilah semangat NTB Makmur dan Mendunia, bahwa desa harus menjadi bagian dari rantai nilai global,” tandasnya.(bul)

BWI : Wakaf Bisa Jadi Tulang Punggung Ekonomi Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA, mengungkapkan potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pembangunan nasional. Sayangnya, dari potensi wakaf uang yang mencapai Rp181 triliun per tahun, baru sekitar tiga persen yang berhasil dihimpun secara nasional.
“Wakaf hari ini sangat berpotensi untuk mendukung proses dan perkembangan pembangunan nasional di Indonesia. Potensinya luar biasa besar,” ujar Kamaruddin di Mataram, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, angka Rp181 triliun hanya berasal dari potensi wakaf uang, belum termasuk wakaf aset berupa tanah yang jumlahnya tersebar di ribuan titik strategis di seluruh Indonesia.
“Wakaf aset tanah itu luar biasa banyaknya. Kalau diberdayakan secara produktif, ini akan menjadi modal sosial besar untuk mendukung pembangunan,” jelasnya.
Namun, Kamaruddin menyayangkan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf produktif dan wakaf uang. Hingga kini, pemahaman publik masih cenderung terbatas pada wakaf tanah untuk tempat ibadah atau makam.
“Banyak orang masih berpikir bahwa berwakaf harus kaya dulu, harus punya tanah. Padahal sekarang dengan wakaf uang, siapa pun bisa ikut berkontribusi, bahkan dengan nominal kecil mungkin seharga secangkir kopi,” katanya.
Ia menekankan, wakaf memiliki dua prinsip utama yang membuatnya sangat relevan dengan pembangunan berkelanjutan: manfaat inklusif dan keberlanjutan aset.
“Dalam prinsip wakaf, harta pokoknya tidak boleh berkurang. Tetapi manfaatnya bisa terus mengalir selama pengelola mampu mengelolanya secara produktif. Ini artinya, potensi kesejahteraan masyarakat dapat terus berkembang tanpa menggerus nilai pokoknya,” tegasnya.
Kamaruddin juga menjelaskan, hampir seluruh provinsi di Indonesia kini sudah memiliki perwakilan BWI daerah. Meski demikian, di tingkat kabupaten masih ada beberapa wilayah yang belum membentuk lembaga wakaf resmi.
“Ini jadi tantangan kami untuk memperluas jangkauan edukasi dan pembinaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perbankan syariah, dan lembaga zakat, agar potensi wakaf uang dapat dimaksimalkan.
“Kalau stakeholder di daerah, seperti di NTB ini, bisa memetakan potensi wakaf uang dengan baik, saya yakin hasilnya akan luar biasa. Wakaf bisa menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Selain berperan dalam pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit, pengelolaan wakaf produktif dinilai mampu membantu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Saya kira wakaf bisa menjadi salah satu sumber daya penting untuk memperkuat ekonomi nasional. Ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga tentang bagaimana kita membangun keadilan sosial melalui pengelolaan aset yang berkelanjutan,” demikian dikemukakannya.(bul)

1...392393394...1,088Halaman 393 dari 1,088