Beranda blog Halaman 391

Layanan PJU, Najmul Akhyar Isyaratkan Skema KPBU

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perbaiki pelayanan PJU, Pemda KLU menempuh melalui KPBU.

Lombok (ekbisntb.com) –

Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mengisyaratkan untuk menempuh skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mengoptimalkan pelayanan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Skema ini dipilih dengan mengadopsi beberapa daerah yang sudah lebih dulu menempuh KPBU, seperti Pemda Madiun, serta pertimbangan efektif dan efisien bagi kepentingan pelayanan publik.

“Konsep yang kita terapkan pada PJU adalah pola KPBU. Pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran dari APBD karena kita bekerja sama dengan pihak ketiga,” ungkap Bupati Najmul Akhyar, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan, pelayanan PJU merupakan salah satu item pelayanan yang harus diperbaiki di Lombok Utara. Pasalnya, daerah ini merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara.

Pemda juga berkepentingan pelayanan PJU untuk menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Pemda Lombok Utara juga perlu memastikan agar fasilitas PJU tersedia dengan baik sebagai respons pengelolaan anggaran pajak listrik yang dibayarkan oleh masyarakat.

Najmul menekankan, PJU harus dikelola dengan skema KPBU untuk memastikan pelayanan berkelanjutan. Kerja sama ini dipilih sebagai solusi efektif untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana PJU sekaligus meringankan beban pada anggaran daerah.

Najmul menyambung, melalui skema KPBU akan memberi dampak positif bagi daerah. OPD teknis akan dipercaya untuk membahas skema yang sama-sama menguntungkan dengan pembayaran berbasis pada jumlah lampu yang menyala.

“Dengan KPBU, kalau yang menyala lima ratus, ya lima ratus itu yang kita bayar. Jadi lebih efektif dari sisi anggaran,” imbuhnya.

Skema KPBU ini tambahnya, diyakini mampu meningkatkan respons pelayanan. Misalnya, jika terdapat lampu yang rusak atau tidak menyala, maka penanganannya tidak harus menunggu anggaran daerah melainkan ditangani oleh pihak ketiga.

Bupati menyatakan, sudah menginstruksikan kepada OPD Dinas Perhubungan untuk melakukan proses administrasi yang dibutuhkan dalam KPBU. Tentunya, tahap awal yang harus dilalui adalah melakukan Studi Kelayakan secara objektif sesuai dengan kondisi riil di daerah. Sebab tidak hanya wilayah darat, Pemda Lombok Utara juga memiliki 3 kawasan objek wisata yang perlu mendapat perhatian serius.

“Proses awal sudah dimulai,  termasuk studi kelayakan untuk mengetahui berapa ribu titik lampu yang diperlukan. Mudah-mudahan tahun 2026 bisa diwujudkan,” tutup Bupati. (ari)

Larang ASN Gunakan Elpiji Bersubsidi, Pemprov NTB dan Pertamina Buka Layanan Penukaran

Penulis
Marham
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Nomor: 500/177/EKON-II/2025 yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Lalu Mohammad Faozal.

Dalam SE ini, seluruh ASN baik di lingkungan Pemprov NTB maupun ASN di kabupaten/kota agar tidak menggunakan elpiji bersubsidi.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin menegaskan, seluruh ASN di lingkungan Pemprov NTB maupun di 10 kabupaten/kota harus menggunakan gas elpiji 5,5 kg.

Hal ini penting dilakukan, karena ASN harus menjadi contoh pada masyarakat lainnya.Sebagai langkah awal, ujarnya, Pemprov NTB bersama Pertamina menyediakan program penukaran tabung gas di NTB Mall, Jumat, 31 Oktober 2025.‘

’Kegiatan ini kami mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan Biro Perekonomian,” ujarnya, saat dikonfirmasi di NTB Mall, Jumat, 31 Oktober 2025.

Menurutnya, gas elpiji 3 kilogram diperuntukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah 1 juta per bulan. ASN, sambungnya bukan golongan dari itu, sehingga, seluruh ASN dari semua golongan di NTB wajib menggunakan gas non subsidi.

Program ini, ujarnya, menjadi bagian dari upaya mendorong kesadaran ASN agar tidak menggunakan hak masyarakat kurang mampu.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pertamina menyiapkan 1.000 stok tabung Bright Gas di NTB Mall yang berfungsi sebagai stokis untuk mempermudah ASN menukar tabung mereka.

Selanjutnya, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengelola penjualan dan distribusi melalui koperasi internal. Harapannya, tiap OPD bisa mengelola sendiri melalui koperasi. “Jadi ASN membeli tabung atau isi ulang melalui koperasinya. Nantinya ada Sisa Hasil Usaha (SHU) yang bisa kembali ke anggota,” katanya.

Pada tahap awal ini, tersedia kuota 1.000 tabung bagi ASN Pemprov NTB. Adapun biaya penukaran tabung bersubsidi ke non-subsidi ditetapkan secara bertingkat. ASN yang menukar satu tabung melon ke tabung Bright Gas 5,5 kg cukup menambah Rp100 ribu, sedangkan yang menukar dua tabung cukup menambah Rp50 ribu. (ham)

Emas Antam Senin Ini Turun Lagi Rp12.000 Menjadi Rp2,278 Juta/Gram

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang diperiksa dari laman Logam Mulia, Senin (3/11) mengalami penurun sejak awal November, kini turun Rp12.000 menjadi Rp2.278.000 dari semula Rp2.290.000 per gram.

Untuk harga jual kembali (buyback) juga turun ke angka Rp2.143.000 dari awalnya Rp2.155.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No.34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali batang emasan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback . Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.189.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.278.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.496.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp6.719.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp11.165.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp22.275.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp55.562.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp111.045.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp222.012.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp554.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.109.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.218.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Harga BBM di Bulan November, Bensin Turun dan Solar Naik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi pengisian BBM(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, bp, dan Vivo terpantau mengalami perubahan ketika memasuki November 2025 dengan jenis bensin mengalami penurunan harga di sejumlah SPBU dan solar naik di seluruh SPBU.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamina Dex Series pada November 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Oktober 2025.

Seperti di Jabodetabek, harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp13.900 per liter dari Rp13.700 per liter.

Lalu, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp14.200 per liter, naik dari sebelumnya Rp14.000 per liter.

Sedangkan harga Pertamax Series tidak mengalami perubahan.

Berikut rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

Harga Pertalite Rp10.000 per liter; subsidi solar Rp6.800 per liter; Pertamax Rp12.200 per liter; Pertamax Turbo Rp13.100 per liter;
Pertamax Green Rp13.000 per liter; Dexlite Rp13.900 per liter; dan Pertamina Dex Rp14.200 per liter.

Lebih lanjut, di SPBU Shell, BBM jenis bensin seperti Shell Super turun menjadi Rp12.680 per liter dari Rp12.890 per liter pada Oktober.

Namun BBM jenis solar (Shell V-Power Diesel) mengalami peningkatan dari Rp14.270 per liter pada Oktober 2025, menjadi Rp14.410 per liter mulai 1 November 2025.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Harga Super Rp12.680 per liter; V-Power Rp13.260 per liter;
V-Power Diesel Rp14.410; serta
V-Power Nitro+ Rp13.480 per liter.

Selain itu, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal serupa dengan SPBU Shell, yakni penurunan harga BBM jenis bensin dan peningkatan harga BBM jenis solar.

Berikut ini rincian harga BBM di SPBU BP:

Harga BP Ultimate Rp13.260 per liter; BP 92 Rp12.680 per liter; dan
BP Ultimate Diesel Rp14.410 per liter.

Berbeda dengan SPBU lainnya, Vivo hanya memperbaharui harga BBM jenis solar.

Sejak 15 Oktober 2025, SPBU Vivo telah kehabisan stok BBM jenis bensin.

Berikut ini rincian harga BBM di SPBU Vivo yakni Diesel Primus Plus Rp14.410 per liter. (ant)

Menkeu Purbaya Siapkan Tarif Cukai Khusus untuk Rokok Ilegal Domestik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan tarif cukai khusus untuk rokok ilegal dalam negeri untuk mencegah masuknya rokok-rokok ilegal dari luar negeri ke Indonesia.

“Kita rapikan pasarnya, kita tutup pasar kita dari barang-barang ilegal, untuk produsen rokok dalam negeri yang masih ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau dengan tarif tertentu, sedang kita buat dan kita galakkan. Mungkin kapan jadinya? Harusnya Desember jalan,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan itu akan diterapkan dikarenakan peredaran rokok ilegal asing terbukti mematikan produksi rokok legal dalam negeri yang selama ini telah dikenakan tarif cukai tinggi.

“Mereka bilang, orang Indonesia harus berhenti merokok. Dibuatlah kebijakan menaikkan tarif (cukai) ke level yang tinggi sekali. Tapi pada kenyataannya masyarakat tetap merokok dan yang terjadi adalah barang-barang gelap (ilegal) masuk. Jadi saya bilang (rokok ilegal) dari China, dari Vietnam,” kata Purbaya.

Dengan demikian, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga karena tingginya peredaran rokok ilegal asing yang dikonsumsi masyarakat.

“Kalau begitu kebijakannya untuk apa? Kita mematikan industri rokok legal dalam negeri, tetapi menghidupkan rokok ilegal dari luar negeri. Kalau begitu saya rugi. Saya tidak mau rugi!” kata Purbaya.

Dia memastikan akan menindak keras bila masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal di Indonesia

“Kalau (kebijakan) itu sudah jalan, pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap kita sikat. Tidak ada lagi kompromi di situ,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan produsen dan peredaran rokok ilegal sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil agar beroperasi secara legal dan tidak merusak pasar, sehingga tercipta persaingan pasar rokok yang lebih adil.

“Upaya pemerintah bukan sekadar menindak, tetapi memberikan ruang bagi pelaku usaha yang selama ini bergerak di ‘area gelap’ atau ilegal untuk melakukan legalisasi,” ujarnya.

Jika mereka tidak punya permodalan, kata dia, pihaknya akan melihat sampai mana pemerintah bisa membantu, dengan harapan produsen-produsen rokok ilegal bisa masuk. Akan tetapi bila tetap beroperasi ilegal, nantinya Bea Cukai akan bertindak keras.

Purbaya menambahkan bahwa setelah diberi kesempatan berbenah, pengawasan, dan penindakan akan diperketat sehingga tercipta persaingan yang adil.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Direktorat Jenderal terkait juga sedang mempelajari mekanisme yang paling tepat agar perusahaan-perusahaan kecil bisa bertahan tanpa mengganggu pasar secara tidak adil.

Konsepnya, lanjut Purbaya, memfasilitasi agar pelaku usaha ilegal pindah ke ruang usaha yang legal seperti kawasan Lingkungan Industri Kecil Hasil Tembakau (LIK-IHT) di Kudus sehingga semua kegiatan menjadi terdaftar dan diawasi. (ant)

TNI Kawal Program KMP dan Program 3 Juta Rumah di Loteng

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sosialisasi percepatan program Koperasi Merah Putih dan program 3 juta rumah bersama Bupati Loteng di ballroom kantor Bupati Loteng, Senin (3/11/2025)

Lombok (ekbisntb.com) –

Personel TNI dipastikan bakal terlibat lebih intens dalam mengawal program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) serta program 3 juta rumah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Keterlibatan tentara tersebut diharapkan bisa membantu mempercepat realisasi capaian dua program unggulan Presiden Prabowo di Loteng.

Demikian disampaikan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., saat sosialisasi percepatan program KMP dan 3 juta rumah di ballroom kantor Bupati Loteng, Senin (3/11/2025).

Di hadapan para camat, kepala desa serta personil Babinsa Kodim Loteng, Pathul menegaskan keterlibatan personel TNI tersebut bukan untuk mengintervensi program. Tetapi lebih kepada membantu pangawasan dan pengawalan guna mempercepat capaian target dari kedua program tersebut.

“Sesuai instruksi pemerintah pusat, tentara diminta untuk lebih aktif dalam hal pengawasan serta pengawasan program KMP dan program 3 juta rumah. Tidak terkecuali di daerah ini,” sebutnya.

Khususnya program KMP, personel TNI terutama Babinsa saat ini ditugaskan untuk membantu melakukan pendataan sekaligus menginventaris aset-aset pemerintah daerah yang ada di wilayah tugasnya masing-masing. Baik itu aset berupa tanah atau bangunan yang bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai untuk KMP. Dengan ketentuan aset yang dilaporkan khususnya untuk tanah paling tidak memiliki luas 10 are.

Hasil pendataan dan investarisasi aset pemerintah daerah tersebut sudah harus dilaporkan paling lambat tanggal 15 November 2025 mendatang. Berkoordinasi dengan Kodim Loteng sebagai pihak yang tunjuk sebagai koordinator untuk pendataan aset daerah tersebut.

Nantinya lanjut Pathul di atas lahan tersebut pemerintah pusat akan membangunkan gerai bagi KMP yang ada di desa atau kelurahan setempat. Yang berfungsi sebagai tempat lokasi usaha dari KMP yang ada. Sekaligus bisa menjadi kantor bagi KMP tersebut.

Saat ini baru ada dua KMP di Loteng yang sudah mendapat program pembangunan gerai oleh pemerintah pusat. Yakni KMP Desa Rembitan Kecamatan Pujut serta KMP Desa Lekor Kecamatan Janapria. Dengan alokasi anggaran untuk masing-masing gerai sebesar Rp 1,1 miliar.

“Ke depan, KMP di desa-desa lainnya di Loteng diharapkan bisa segera menyusul untuk mendapat bantuan pembangunan gerai oleh pemerintah pusat. Maka pentingnya proses pendataan dan invetarisasi aset daerah tersebut,” jelasnya.

Terhadap aset daerah yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan gerai KMP, bisa dimanfaatnya oleh pihak KMP dengan skema sewa. Atau skema lainnya yang diatur oleh peraturan yang ada. Karena itu aset daerah, maka pengelolaannya juga tidak boleh menyalahi aturan.

Dihubungi terpisah Dandim 1620/Loteng Letkol Arm. Karimmudin Rangkuti menegaskan kesiapan jajarannya untuk membantu percepatan program KMP dan program 3 juta rumah di Loteng.

Keterlibatan jajaran Kodim 1620/Loteng diharapkan bisa mempercepat tercapainya target program pemerintah pusat tersebut. “Kita siap membantu. Ini semua bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat dan Negara. Tentunya harapanya, dengan kehadiran personel TNI target-target program bisa segera tercapai,” tegasnya (kir)

Tak Hanya Pariwisata, Wabup Ingin Lombok Utara Dikenal dari Kekayaan Sektor Pertanian

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., menginginkan agar KLU tak hanya dikenal lewat sektor pariwisata. Kekayaan alam khususnya sektor pertanian dengan sejumlah komoditas unggulan, layak menjadi barometer untuk memperkenalkan Lombok Utara kepada daerah lain di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan Kusmalahadi saat membuka Pelatihan Budidaya Tanaman Buah Tahunan khususnya Kurma, di Sekretariat Ukhuwah Datu, Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Senin (3/11/2025).

Menurut Kus — sapaan akrabnya, Lombok Utara memiliki kekayaan daerah khususnya komoditas pertanian dan perkebunan yang sangat beragam. Bahkan, komoditas tersebut memiliki kualitas ekspor dan diterima oleh pasar mancanegara.

“Lombok Utara kaya dengan potensi alamnya. Baru saja kita ekspor cokelat (kakao), sebentar lagi (ekspor) cokelat, mete,” ungkap Kus.

Menyadari potensi itu, dirinya lantas mengajak semua pihak untuk terlibat memaksimalkan semua potensi yang ada. Ia ingin, kualitas komoditas asal Lombok Utara memiliki image positif di pasar Indonesia, sehingga posisi tawar dan harga komoditas memberi dampak positif bagi petani.

“Daerah ini sudah terkenal dengan pariwisatanya (dari 3 Gili hingga obyek wisata budaya, air terjun dan obyek wisata TNGR). Kita ingin, daerah ini juga dikenal dengan berbagai kekayaan di sektor pertanian.”

“Dan ternyata kita juga dikenal di sektor pertanian. Kurmanya terbaik ketujuh di dunia. Alhamdulillah,” imbuhnya.

Terkait Kualitas Kurma sendiri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tresnahadi, S. Pt., mengungkapkan, Pemda Lombok Utara secara resmi sudah bisa memulai pengembangan budidaya kurma melibatkan masyarakat melalui anggaran daerah. Sebelumnya, program ini belum dapat dirancang karena kendala usulan varietas Kurma khas Lombok Utara belum keluar dari Kementerian Pertanian.

“Varietas Kurma sudah keluar sekitar 4 bulan lalu. Artinya, kita sudah bisa mengucurkan anggaran daerah untuk bantuan pengadaan bibit,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kurma Lombok Utara sudah diperhitungkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tidak lepas dari suksesnya pembinaan kurma oleh Asosiasi Kurma Ukhuwah Datu Lombok Utara yang mampu menghasilkan produksi kurma kualitas sangat baik.

“Pada festival kurma tahun lalu di Abu Dhabi, kualitas kurma KLU diakui dengan berada pada peringkat ke-7 terbaik dunia dari sejumlah negara penghasil kurma,” ujarnya.

Kurma memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber ekonomi dan pangan. Mengingat produksi kurma KLU yang bisa berbuah sepanjang musim, serta tingkat hasil yang cukup menjanjikan, memberi peluang bagi masyarakat untuk membangun ekonomi. (ari)

Dana Transfer Turun Rp 206 Miliar, Bupati Najmul Akhyar Ajak DPRD Bahas Secara Konstruktif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati KLU H. Najmul Akhyar sampaikan Rancangan APBD 2026 dalam paripurna DPRD KLU, Senin (3/11/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Rancangan APBD tahun anggaran 2026 telah disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara, Senin (3/11/2025). Terdapat penurunan dana transfer dari pusat ke daerah sebesar Rp 206,75 miliar lebih.

Bupati dalam sidang DPRD kemarin memaparkan, RAPBD tahun anggaran 2025 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip penyusunan tersebut untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Najmul menilai tahun anggaran 2206 merupakan tahun strategis. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional, yang dikenal sebagai “Percepatan dan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” dengan fokus pada; penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis produktivitas dan investasi. Penguatan ketahanan fiskal daerah, serta peningkatan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan.

“Dalam konteks ini, kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas Belanja Daerah, memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah, serta mendukung pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik,” papar Najmul.

Kondisi tersebut tambah Bupati, mengharuskan pemerintah untuk membahas secara lebih cermat setiap kebijakan Belanja Daerah dan terus memperkuat kualitas Perencanaan. Sehingga setiap aspek yang dihasilkan dari APBD dapat lebih maksimal dalam mendukung percepatan pembangunan di Lombok Utara.

Najmul menegaskan, penyusunan RAPBD tahun 2026  bukanlah pekerjaan yang mudah, namun dengan semangat kolaboratif dan mengedepankan sinergitas antara pemerintah kabupaten dan DPRD, dirinya optimis pembangunan akan berjalan dengan baik.

“Eksekutif dan Legislatif harus mampu menghasilkan APBD yang realistis, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Bupati menyampaikan bahwa Rancangan APBD tahun 2026 masih konsisten dengan postur yang kita sepakati dalam dokumen KUA PPAS yang disepakati sebelumnya.

Secara garis besar postur RAPBD KLU Tahun 2026, mencakup komponen Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,189 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 341,615 miliar lebih, Pendapatan Transfer sebesar Rp 847,441 juta lebih.

Selanjutnya, Komponen Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 1,184 triliun lebih. Terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 809,832 miliar lebih, Belanja Modal sebesar Rp 208,796 miliar lebih, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 3,127 miliar, serta Belanja Transfer sebesar Rp 162,3 juta lebih. Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 5 miliar.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 perihal rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026, terdapat penyesuaian alokasi transfer untuk Kabupaten Lombok Utara. Semula TKD KLU sebesar Rp 847,44 miliar lebih berkurang menjadi Rp 640,68 miliar lebih, atau mengalami penurunan sebesar Rp 206,75 miliar lebih.

Bupati melanjutkan, pihaknya memandang penting adanya pembahasan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif, untuk mencari solusi bersama, baik melalui rasionalisasi belanja, penajaman program prioritas, maupun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. (ari)

Kerja Sama Regional, Pemprov Bali, NTB, dan NTT Sepakat Bentuk KR-BNN

Penulis
Marham
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, saat melakukan pertemuan membahas pembentukan KR-BNN di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11/2025).

Denpasar (ekbisntb.com) –

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., dan Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si.,Apt. sepakat membentuk Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah. Kesepakatan pembentukan KR-BNN ini digelar di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11/2025).

Gubernur NTB, H. Muhamad Iqbal, yang menjadi penggagas inisiatif ini menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan integrasi ekonomi, energi, dan konektivitas di kawasan timur Indonesia.

“Ada dua segmen yang perlu kita pikirkan ke depan: kerja sama dan integrasi. Kami melihat peluang besar untuk membangun sistem energi hijau terintegrasi, konektivitas logistik, dan penguatan pariwisata lintas wilayah sebagai satu ekosistem,” ungkap Gubernur Iqbal.

Dalam paparannya, Gubernur NTB menyoroti potensi besar energi terbarukan di NTB dan NTT yang memiliki radiasi matahari tertinggi di Indonesia serta kapasitas bendungan yang memungkinkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan mikrohidro. Ia mengusulkan pembangunan super grid yang menghubungkan ketiga provinsi untuk mewujudkan suplai energi bersih bagi kawasan Bali-Nusra.

Selain energi, isu konektivitas juga menjadi fokus. NTB tengah menyiapkan proyek port-to-port bypass guna mempercepat arus logistik, mengembangkan pelabuhan dalam di Gili Mas sebagai pusat distribusi regional, dan memperluas jaringan penerbangan di Bandara Internasional Lombok sebagai mini hub Indonesia Timur. Pengembangan transportasi laut dan seaplane antar pulau kecil juga sedang dirancang untuk mendukung pariwisata dan distribusi barang.

“Kita harus berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi yang saling melengkapi dari energi, logistik, hingga pariwisata. Dengan integrasi dan sinergi, kita bisa mandiri dan efisien,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga gubernur juga menyepakati sepuluh bidang kerja sama yang akan dirumuskan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), meliputi bidang sosial, pariwisata, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban, pertanian dan ketahanan pangan, bidang komunikasi dan informatika, bidang perindustrian dan perdagangan, Bidang Perhubungan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang penanaman modal.

Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan draf MoU yang dipimpin oleh Gubernur NTB bersama Kepala Bappeda dari tiga provinsi. Penandatanganan MoU direncanakan berlangsung di NTB pada 25 November 2025, sementara penandatanganan PKS akan digelar di NTT pada 22 Desember 2025.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik inisiatif ini dan menilai kerja sama tersebut sebagai upaya menghidupkan kembali semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak masa Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.

“Ini bukan nostalgia, tapi kelanjutan sejarah dan kebutuhan masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar dan masa depan yang sama untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya kerja sama konkret di bidang ekonomi, konektivitas, dan pariwisata antar tiga provinsi untuk mewujudkan kawasan yang kuat dan berdaya saing tinggi di Indonesia bagian timur.

Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN) yang diharapkan menjadi model integrasi pembangunan daerah berbasis potensi dan keseimbangan antarwilayah. (r)

Puluhan Ribu Ton Beras dan Jagung NTB Dikirim ke Provinsi Defisit

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mara Kamin Siregar

Mataram (ekbisntb.com)— Perum Bulog NTB tengah melakukan mobilisasi nasional (movenas) beras dan jagung yang sudah diserap dari petani di dalam daerah ke sejumlah daerah yang mengalami defisit pangan.
Diantara daerah-daerah tujuan movenas beras dan jagung ini adalah NTT, Bali , dan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan atas instruksi pusat untuk memperkuat ketersediaan pangan wilayah-wilayah tersebut.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar di ruang kerjanya, Senin, 3 November 2025 menjelaskan movenas dilakukan karena NTB memiliki cadangan beras dan jagung berlebih sehingga mampu membantu daerah lain yang kekurangan.
Bulog NTB memindahkan sebanyak 19.400 ton beras ke Kanwil NTT sepanjang 2025. Proses distribusinya terus berjalan.
“Movenas sedang berproses dan kuantitas yang dikirim cukup besar. Terkini, pengiriman beras ke Bali mencapai 4.500 ton. Jumlah ini masih berpotensi bertambah mengingat kebutuhan bantuan pangan di wilayah tersebut terus berjalan,” ungkap Regar.
Selain beras, Bulog NTB juga menyalurkan komoditas jagung sebanyak 20.200 ton ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penyaluran ini merupakan bagian dari penguatan pasokan dan pemenuhan kebutuhan pakan serta industri.
Mara menegaskan, mobilisasi komoditas pangan ini tidak mempengaruhi stok NTB. Ketersediaan beras bahkan ditegaskan masih aman untuk enam bulan ke depan.
Ia menegaskan bahwa pengiriman beras dan jagung lintas wilayah merupakan instruksi dari pusat. Movenas saat ini masih terfokus pada dua wilayah yaitu NTT dan Bali, meski sebelumnya NTB pernah mengirim hingga Maluku dan Sumatra.
Regar memastikan proses pergeseran stok diperlukan untuk menjaga kualitas beras, agar beras hasil serapan tidak terlalu lama disimpan dan dapat langsung disalurkan ke daerah yang membutuhkan.
“Kita berharap permintaan pasokan tidak menumpuk di akhir tahun karena potensi kendala armada angkutan Laut dan cuaca ekstrem yang dapat menghambat distribusi,” katanya.
Mara juga menegaskan bahwa NTB merupakan sentra pangan yang menopang wilayah sekitar, movenas ini dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan cadangan beras di semua daerah di Indonesia.(bul)

1...390391392...1,088Halaman 391 dari 1,088