Lombok Barat (ekbisntb.com)- Pembangunan Bendungan Meninting yang berada di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, dan Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, telah selesai dilakukan dan sudah dimanfaatkan
Meski belum diresmikan, bendungan ini telah terisi penuh dan menjadi instrumen vital penguatan ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi di Pulau Lombok.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendung Meninting, Lalu Asgar ST. MT., menegaskan bahwa fungsi strategis bendungan mencakup pemenuhan air baku, peningkatan produksi pertanian melalui layanan irigasi, mitigasi banjir, hingga pengembangan energi bersih.
Menurut Lalu Asgar, Bendungan Meninting dapat menyediakan suplai air baku sebesar 150 liter/detik untuk kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan air baku kini memasuki masa penyiapan skema operasional, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air (WTP). Akses pengambilan air sudah terbuka, menunggu finalisasi pengelolaan teknis bersama instansi terkait.
“Air baku ini juga bisa dimanfaatkan oleh PDAM untuk didistribusikan ke masyarakat,” ujarnya.
Selain pemenuhan kebutuhan saat ini, kata Lalu. Asgar, desain bendungan memastikan proyeksi kebutuhan air domestik hingga tahun 2030 dapat terpenuhi melalui sistem pemanfaatan terpadu.
Bendungan Meninting juga memberikan kemampuan pengendalian banjir secara signifikan. Potensi luasan terdampak banjir diproyeksi dapat berkurang sekitar 59 hektare atau 37,11 persen, terutama di Kabupaten Lombok Barat dan sejumlah kecamatan sekitarnya.
“Sebelum di bangun bendungan ini, potensi banjir di bagian hilir Sungai meninting kabupaten Lombok Barat ini cukup besar. Karena aliran air dari gunung hulu Sungai meninting ini mengalir deras saat terjadi hujan lebat. Setelah adanya bendungan ini, air itu menjadi tertahan dan dapat dikendalikan,” katanya.
Lalu Asgar tambah menyampaikan, Bendungan Meninting ini juga memberikan layanan irigasi luas melalui jaringan primer dan sekunder, membantu peningkatan indeks pertanaman (IP) petani.
Total layanan irigasi mencapai 1.559 ha.yang berada di hilir bendungan seluas 494 ha. dan akan mensubstitusi air irigasi Bendung sesaot yang luas layanannya 1.065ha. Sementara air bendung sesaot di alirkan ke saluran HLD -Jangkok – Babak yang mengairi areal seluas 99.680 Ha lahan pertanian bagian Selatan wilayah pulau Lombok .
“Peningkatan IP rata-rata mencapai 166–300 persen, bergantung karakter wilayah. Dengan keandalan suplai air ini, bendungan menjadi tulang punggung ketahanan pangan di wilayah Lombok Barat,” tambahnya.
Yang tak kalah penting adalah, Bendungan Meninting menunjang agenda transisi energi bersih. Fasilitas bendungan dirancang untuk mendukung dua sumber pembangkit Listrik tenaga surya apung sebesar 9,23 Megawatt dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebesar 0,8 megawatt.
“Bendungan Meninting tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan air, tetapi juga mendorong ketahanan energi melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTMH dan PLTS apung yang dapat dikembangkan bersama sektor terkait. Investor yang bergerak dibidang energi kelistrikan bisa memanfaatkan potensi ini juga,” jelas Lalu Asgar.
Peluang investasi akan dikembangkan melalui koordinasi Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM. Saat ini, sejumlah model pemanfaatan pembangkit berbasis bendungan telah diadopsi di wilayah lain seperti Bendungan Pandanduri di kabupaten Lombok Timur.
Lalu Asgar menegaskan, Bendungan Meninting menjadi bagian dari pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo–Gibran, khususnya dalam penguatan sektor ketahanan air, ketahanan Pangan, dan ketahanan energi menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Bendungan Meninting memastikan pasokan air baku untuk masyarakat, meningkatkan produksi pertanian lewat irigasi modern, mengurangi risiko banjir, hingga menyediakan fasilitas energi terbarukan. Ini langkah nyata mendorong kesejahteraan masyarakat Lombok Barat,” tegasnya.(bul)

Mataram (ekbisntb.com)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB menyoroti meningkatnya aktivitas di rumah kos yang dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran norma di masyarakat. Kepala Satpol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas penghuni kos karena keberadaannya semakin menjamur dan cenderung minim pengawasan, khususnya di wilayah Kota Mataram.
Menurutnya, pertumbuhan pesat kos-kosan, terutama di Mataram tidak diimbangi dengan sistem pengawasan memadai dari para pemilik. Kondisi ini dikhawatirkan membuka peluang terjadinya aktivitas negatif seperti praktik prostitusi, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas atau kumpul kebo.
Ia menyebut, sejumlah laporan dari masyarakat menunjukkan adanya indikasi pelonggaran pengawasan terhadap penghuni kos, terutama di wilayah padat penduduk yang jumlah rumah kosnya meningkat pesat.
“Jadi, pemilik kos dihimbau untuk melakukan pengawasan terhadap penghuni-penghuninya. Jangan biarkan kebebasan tanpa kontrol dalam menjalankan usaha kos-kosan,” tegas Kwarda Pramuka NTB ini.
Ia menambahkan, pengelolaan kos tidak boleh sebebas-bebasnya karena menyangkut ketertiban umum, adat istiadat, serta budaya ketimuran yang dijunjung tinggi masyarakat NTB.
Ia menilai persoalan ini bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga menyangkut moral dan masa depan generasi muda. Di beberapa lokasi, muncul indikasi terjadinya aktivitas menyimpang di rumah kos akibat lemahnya kontrol dari pemilik. Padahal, menurutnya, rumah kos harus dapat memberikan suasana aman dan teratur sesuai norma agama dan sosial yang berlaku.
Satpol PP NTB mendorong agar pemilik rumah kos tidak sekadar menjalankan usahanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab menjaga lingkungan sekitar. Pengawasan internal menjadi bagian penting sehingga aktivitas penghuni sejalan dengan aturan kepatutan dan ketertiban.
“Usaha kos-kosan harus berjalan sesuai norma-norma kepatutan,” ucapnya.
Di samping pemilik kos, peran masyarakat sekitar juga sangat penting. Fathul Gani menegaskan bahwa warga sekitar harus ikut mengawasi lingkungan kanan-kirinya. Jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan, masyarakat perlu melapor pada pihak berwenang. Ia menuturkan, pengawasan kolektif akan membantu mencegah tempat kos menjadi sarang perbuatan terlarang yang meresahkan.
Dikatakan, keberadaan kos-kosan yang tidak mematuhi nilai agama dan kepatutan membuat masyarakat merasa risih. Karena itu, selain pendekatan penindakan, perlu dilakukan pembinaan dan komunikasi berkelanjutan antara pemilik kos, penghuni, dan aparat setempat. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat diminimalisasi sejak dini.
Pihaknya juga menilai bahwa pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperkuat regulasi agar pengelolaan kos-kosan lebih tertata. Hal ini penting untuk memastikan tata kelola tempat tinggal sementara tersebut tidak bertentangan dengan norma di masyarakat serta tetap memberikan rasa aman bagi warga.
Melalui upaya pengawasan terpadu, Satpol PP NTB berharap usaha kos-kosan dapat tumbuh tanpa mengorbankan keamanan, kenyamanan, serta identitas budaya lokal.
“Kami juga harus menjaga agar ruang sosial kita tetap sehat dan sesuai norma budaya kita,” tandasnya.(bul)