Persoalan pengelompokan tingkat kesejahteraan melalui desil menjadi momok bagi masyarakat di Lombok Barat (Lobar), lantaran data ini diduga tidak tepat sasaran. Data desil ini merugikan sebagian warga tak mampu, karena tak bisa mengakses bantuan. Seperti dialami sejumlah warga jompo tak mampu di Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Lobar yang tak memperoleh Bantuan Pangan (Bapang).

PADAHAL dalam kondisi faktual, mereka menyambung hidup dengan menjadi buruh tani. Bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan dan hidup sebatang kara dari belas kasihan orang.

Munasip, warga Dusun Tangkeban, Desa Merembu duduk menunggu menerima bantuan Bapang, pada Kamis (1/10). Kulitnya tampak keriput termakan suai, bahkan saat ditanya ia tak lagi mampu mengingat berapa usianya. Pendengarannya juga terganggu. Ia diketahui sebagai pengganti Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak ditemukan.

Ia mengaku tinggal sendiri di rumahnya. Ada sanak keluarganya, tetapi kondisi mereka juga tak jauh berbeda dengannya. “Saya tinggal sendirian karena istri meninggal ada mungkin 30 tahunan,” tuturnya.

Beban hidupnya kian berat, karena ia tidak punya pekerjaan. Ditambah lagi usia yang menggerogoti, sehingga ia tak kuat lagi berkerja. Ia pun tidak ada sumber penghidupan tetap, sehingga harus bergantung dari pemberian sanak keluarga dan orang lain. “Ndak ada penghasilan, ada keluarga (yang berikan),” ujarnya.

Ia mengaku pernah menerima bantuan yang nominalnya Rp900 ribu. Tetapi sekarang ia tak lagi menerima bantuan, karena menurut data desil, ia masuk desil 8.

Untungnya, pihak desa memberikan bantuan melalui data tambahan Bapang, itu pun dengan mengganti KPM yang tidak bisa ditemukan. Ia pun mengaku sedih karena tak menerima bantuan, padahal ia sangat membutuhkan. “Seharusnya saya layak dapat bantuan,” ujarnya.

Hal serupa dialami Masnah, warga Dusun Karang Sembung, Desa Merembu. Ia bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan terkadang Rp70 ribu, tetapi itu kalau ada yang memintanya bekerja. “Kalau tidak ada yang suruh kerja, ya tidak ada penghasilan,” kata dia.

Bebannya kian berat ketika suaminya meninggal beberapa tahun silam. Ia harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya. Kadang kala ia diberikan uang oleh anaknya. “Saya biayai hidup sendiri dari buruh tani itu,” imbuhnya.

Di rumahnya ia tinggal sendiri, karena anaknya telah menikah. Ia mengaku tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena persoalan desil. Bahkan ia tidak tercatat sebagai peserta BPJS. Ia memiliki kartu PKH tetapi tidak ada isinya. Padahal ia sendiri sangat layak dan membutuhkan bantuan. “Saya butuh bantuan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepla Desa Merembu, H. Muhazzab mengatakan, persoalan desil menjadi momok di desanya karena tidak sesuai dengan faktual lapangan. Padahal pihak desa jelas dia, telah melakukan pendataan secara manual warga masyarakat baik ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas.

“Tetapi selama ini pemerintah seolah-olah mengabaikan. Yang menjadi pertanyaan kami siapa yang mengatur dssal ini,” tegasnya.
Kondisi faktual di lapangan, banyak di antara warga miskin malah berada di atas desil 6 sampai 8. Justru yang menjadi momok dan pertanyaan, kata dia, warga mendapatkan desil 1-4 kebanyakan warga mampu, punya sawah, kendaraan artinya memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas.

Ia dengan tegas mempertanyaan adanya pernyataan dari pemerintah, yang menyebutkan bahwa data itu dari desa, karena sampai saat ini ada warga meninggal masih muncul datanya sebagai penerima bantuan. “Ini jadi pertanyaan besar kami,” tegasnya.

Sementara kata dia, yang dirugikan dari desil ini adalah desa maupun warga yang layak mendapatkan bantuan, akibat berada di desil tinggi tidak bisa diberikan. Ia mendesak agar pemerintah mengevaluasi data desil ini agar sesuai fakta lapangan. (her)

MOTOGP Mandalika tidak boleh berhenti sebagai event olahraga internasional yang ramai ketika balapan berlangsung. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), panggung global tersebut harus menjadi penggerak ekonomi yang manfaatnya terus berjalan sepanjang tahun, memperluas pasar UMKM, memberi ruang bagi seniman dan budaya lokal, memperkuat pariwisata, serta menghidupkan kalender event di berbagai daerah.

Pandangan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M,Si, saat menghadiri peluncuran buku MotoGP Mandalika 2025: Akselerasi Ekonomi, Citra, dan Pariwisata di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Bagi NTB, kajian tersebut memberikan pijakan penting untuk melihat MotoGP bukan sekadar agenda tahunan, melainkan pengungkit pembangunan kawasan dan ekonomi daerah. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 memberikan dampak ekonomi sekitar Rp2,7 triliun hingga Rp4,7 triliun, mencakup dampak langsung, tidak langsung dan lanjutan.

Angka tersebut, menurut Wagub, menunjukkan besarnya peluang yang dapat dikembangkan dari sebuah event olahraga internasional. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat tersebut tidak berhenti ketika event selesai.

“Keberhasilan MotoGP tidak hanya kita lihat dari jumlah penonton, tetapi bagaimana citra Mandalika semakin kuat, wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik, dan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda.

Salah satu ruang yang terus diperkuat adalah keterlibatan UMKM. Menurut Umi Dinda, dari tahun ke tahun semakin banyak pelaku UMKM yang mengambil bagian dalam rangkaian MotoGP dan memperoleh peluang meningkatkan pendapatan.

Ruang yang sama diberikan kepada seniman dan pelaku budaya lokal. Penampilan tari daerah, karya seni hingga tradisi seperti Betabeq terus didorong hadir dalam rangkaian kegiatan sebagai cara memperkenalkan identitas NTB di tengah panggung internasional.
“Semuanya bagian dari kearifan lokal dan mengangkat adat budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Karena itu, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar penyelenggaraan event internasional tersebut tetap memberi ruang bagi local tourism, UMKM dan kekuatan budaya daerah.

Strategi tersebut kemudian diperluas melalui kalender event daerah yang disusun sejak awal hingga akhir tahun. Mandalika menjadi salah satu magnet utama, tetapi wisatawan diharapkan tidak berhenti di kawasan sirkuit. Mereka perlu memiliki alasan untuk tinggal lebih lama, bergerak ke berbagai destinasi, menikmati budaya dan mengikuti berbagai kegiatan di Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah yang mulai dibangun ITDC, yakni menggeser pendekatan dari event-based economy menuju event-led development. Bagi NTB, perubahan itu berarti menjadikan event besar sebagai pengungkit agar aktivitas ekonomi dan pariwisata terus bergerak setelah event berakhir.

Dalam kerangka tersebut, ITDC memiliki posisi sebagai mitra strategis Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan Mandalika sebagai destinasi yang hidup sepanjang tahun. Pengelolaan kawasan, infrastruktur, fasilitas dan jejaring industri perlu terhubung dengan kalender pariwisata daerah, UMKM, seni, budaya dan berbagai atraksi lokal.

Dengan cara pandang itu, MotoGP tetap menjadi magnet global, tetapi manfaatnya dapat diperluas ke ekosistem yang lebih besar.
Temuan Bappenas memperkuat peluang tersebut. Survei terhadap lebih dari 1.800 responden mencatat skor pengalaman penonton sebesar 5,07 dari skala 6. Kajian juga memperkirakan eksposur Mandalika berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan sekitar 11 persen apabila didukung promosi destinasi yang terintegrasi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pembelajaran dari MotoGP Mandalika menunjukkan pentingnya pengembangan ekosistem industri olahraga yang terpadu. Pemerintah pun mulai menyusun Desain Besar Pengembangan Industri Olahraga Nasional sebagai acuan pengembangan industri olahraga secara berkelanjutan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menilai MotoGP Mandalika telah menunjukkan bagaimana event olahraga internasional dapat memperkuat daya tarik destinasi, meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal.

Bagi NTB, arah tersebut mempertegas satu hal: MotoGP adalah magnet, tetapi bukan tujuan akhir. Event internasional membuka pintu dunia, sementara UMKM, budaya, destinasi dan masyarakat lokal harus menjadi bagian dari ekosistem yang tumbuh di baliknya.

Ukuran keberhasilan MotoGP bagi NTB pada akhirnya bukan hanya apa yang terjadi selama balapan, tetapi apa yang tetap tumbuh setelahnya: UMKM yang semakin kuat, budaya lokal yang semakin dikenal, wisatawan yang terus datang, dan Mandalika yang terus hidup sebagai destinasi, bukan hanya ketika MotoGP berlangsung, tetapi sepanjang tahun. (r/ham)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan harga hotel di tahun ke lima MotoGP tidak dijual asal-asalan. Di tahun ini, harga hotel dipastikan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Berkaitan dengan harga (hotel, red), kami juga memantau, harganya sangat bagus. Tidak terjadi kenaikan yang luar biasa,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, Kamis, 1 Oktober 2026.

Terkait dengan tingkat hunian hotel, hingga H-9 MotoGP Mandalika, Aulia mengklaim okupansi khusus hotel berbintang di ring dua atau Kota Mataram mencapai 80-90 persen. Sementara, okupansi hotel non bintang masih berada di angka 40 persen.
“Biasanya kalau yang berbintang sudah penuh, yang melati juga ngikut,” katanya.

Begitupun dengan okupansi di kawasan Senggigi, dipastikan sudah menyentuh 80 persen. Berbeda dengan Senggigi dan Mataram, tingkat okupansi hotel di Kawasan Mandalika selaku lokasi perhelatan MotoGP telah mencapai 100 persen.

Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) mengharapkan perputaran ekonomi pada ajang MotoGP Mandalika 2026 bisa mencapai Rp5 triliun. Nominal ini dinilai realistis mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, perputaran ekonomi mencapai Rp4,9 triliun pada MotoGP Mandalika 2025, dan Rp4,2 triliun pada MotoGP 2024.

Sebelumnya, Direktur Operasional ITDC, Troy Reza Warokka, mengatakan selain melihat angka di tahun sebelumnya, tingginya animo masyarakat dalam pembelian tiket membuatnya cukup optimis di tahun ini MotoGP mampu menggerakkan ekonomi. Di tambah lagi, beberapa maskapai telah meminta tambahan penerbangan atau ekstra flight dari dan menuju Lombok. Di samping itu, MotoGP Mandalika tahun ini juga mendapat dukungan promosi dari Danantara.

“Garuda, Pelita, Transnusa, Citilink komit. Itu juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara baik,” ujarnya, Senin, 14 September 2026.
Ia melanjutkan, 25 hari menjelang MotoGP Mandalika 2026, penjualan tiket di kuota kedua telah mencapai 53 persen. Untuk KTP NTB, penjualan lebih dari 90 persen. Bahkan, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, katanya akan melakukan pertemuan dengan NTT dan Kalimantan Timur untuk mempromosikan perhelatan Grand Prix Sepeda Motor Internasional tersebut.

“Itu pun akan kita lakukan hal yang sama. Bilamana menggunakan tiket provinsi terkait terkait, NTT, Kalimantan Timur juga akan kita berikan diskon,” lanjutnya.

Menurutnya, Gubernur Iqbal sangat gencar memanfaatkan koneksi Bali, Nusa Tenggara dalam mempromosikan MotoGP. Menariknya lagi, promosi tidak hanya dilakukan antara Bali, NTB, dan NTT, tetapi sampai Kalimantan Timur.

Menyinggung soal akomodasi, hingga saat ini belum ditemukan masalah terkait dengan akomodasi di ring satu atau sekitar Mandalika. Ia mengungkapkan, selama tiga hari ajang MotoGP Mandalika, okupansi hotel di kawasan tersebut telah mencapai 100 persen.

Karena telah penuh, ITDC, sambungnya menyiapkan akomodasi alternatif seperti camping ground, camper van, serta Sade Social Club. Di Sade Social Club, tersedia 38 kamar baru yang bisa difungsikan mulai bulan ini.

“Dan memang harus diakui saat ini Mandalika okupansi telah 100 persen. Tapi ketersediaan kamar baru itu ditambah oleh pengelola hotel lama, contohnya Montana menyediakan kamar-kamar baru,” katanya. (era)