Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 36

Salurkan 5,5 Ton Beras Lewat Pasar Murah

By
ekbisntb.com
-
0
Salurkan 5,5 Ton Beras Lewat Pasar Murah

Kota Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Bima menggencarkan pelaksanaan operasi pasar murah di sejumlah kelurahan sepanjang Februari 2026. Tujuannya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat. Sejumlah 5,5 ton beras telah disalurkan serta berbagai kebutuhan pangan strategis lainnya.

Kegiatan pasar murah dilaksanakan secara bertahap di beberapa wilayah, di antaranya Kelurahan Ule, Melayu, Panggi, dan Sadia. Pemerintah menyediakan bahan pokok dengan harga di bawah pasar untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Asisten II Setda Kota Bima, Drs. H. Supratman, M.AP., mengatakan program tersebut merupakan langkah konkret pemerintah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. “Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya, Sabtu, 21 Februari 2026.

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan, distribusi terbesar terjadi di Kelurahan Ule dan Melayu pada 5 Februari 2026. Di Kelurahan Ule, pemerintah menyalurkan 1,5 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), 300 kilogram beras premium Puno Kawan, 100 kilogram gula pasir, serta 300 liter minyak goreng. Sementara, di Kelurahan Melayu disalurkan 1.500 kilogram beras SPHP, 500 kilogram beras premium, 100 kilogram gula pasir, dan 300 liter minyak goreng.

Kegiatan berlanjut di Kelurahan Panggi pada 12 Februari 2026 dengan distribusi 1,5 ton beras SPHP, 250 kilogram beras premium, 100 kilogram gula pasir, 120 liter Minyakita, serta 180 liter minyak goreng merek Befood. Antusiasme masyarakat kata dia,terlihat tinggi karena harga komoditas yang dijual lebih rendah dibanding harga pasar menjelang Ramadan.

Selanjutnya pada 19 Februari 2026, operasi pasar murah digelar di Kelurahan Sadia dengan menyalurkan 1 ton beras SPHP, 100 kilogram beras premium, serta Minyakita sebanyak 20 dus. Kegiatan ini turut dihadiri unsur TPID Kota Bima, Camat Mpunda, dan perangkat kelurahan setempat.

Secara keseluruhan, selama Februari 2026 pemerintah telah mendistribusikan sekitar 5.500 kilogram beras SPHP, 1.150 kilogram beras premium, 300 kilogram gula pasir, serta sedikitnya 900 liter minyak goreng ke masyarakat di berbagai kelurahan.

Supratman menegaskan operasi pasar murah menjadi strategi pengendalian inflasi yang dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada periode meningkatnya permintaan bahan pangan selama Ramadan. “Operasi pasar murah merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman selama Ramadan,” katanya.

Pemerintah Kota Bima memastikan kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di kelurahan lainnya melalui koordinasi bersama TPID dan Bulog guna menjaga keterjangkauan harga serta stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat. (hir)

Harga Bapok Naik Saat Ramadan, Disdag Mataram Imbau Warga Belanja Sesuai Kebutuhan

By
ekbisntb.com
-
0
Harga Bapok Naik Saat Ramadan, Disdag Mataram Imbau Warga Belanja Sesuai Kebutuhan
Irwan Harimansayah (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram mengungkapkan sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan selama bulan suci Ramadan. Komoditas yang terdampak antara lain cabai rawit, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras.

Menyikapi kondisi tersebut, Disdag Kota Mataram segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga pasar. Koordinasi dengan para distributor diperkuat guna mengintervensi pasar agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.

Selain itu, Disdag juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau membeli barang secara berlebihan. Imbauan ini disampaikan untuk menjaga kestabilan pasokan bahan pokok di pasar tradisional selama Ramadan.

Kepala Disdag Kota Mataram, Irwan Harimansyah, mengatakan masyarakat sebaiknya berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak terpancing situasi kenaikan harga.

“Kenaikan harga beberapa bahan pokok yang terjadi saat ini masih fluktuatif. Kami harap masyarakat tetap tenang dan tidak berbelanja secara berlebihan,” ujarnya, pekan kemarin.

Ia menjelaskan, dari sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan, cabai rawit menjadi yang paling mencolok. Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Mataram kini mencapai Rp100.000 lebih per kilogram.

Berdasarkan pantauan di lapangan, lonjakan harga cabai tersebut terjadi pada Sabtu (21/2/2026). Kenaikan signifikan ini dipicu tingginya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan stok di dalam Kota Mataram.

“Kalau stok sebenarnya ada, tetapi bukan di Kota Mataram, melainkan di daerah penyangga seperti Lombok Barat dan Lombok Timur,” jelasnya.

Untuk menutupi kekurangan pasokan tersebut, Pemerintah Kota Mataram berencana mendatangkan tambahan cabai dari daerah penghasil, termasuk dari luar daerah seperti Pulau Bali dan Jawa.

Selain cabai, harga daging sapi juga mengalami kenaikan menjadi Rp145.000–Rp150.000 per kilogram dari sebelumnya Rp125.000–Rp135.000 per kilogram. Harga daging ayam naik menjadi Rp42.000–Rp44.000 per kilogram dari harga normal Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, telur ayam ras naik dari Rp58.000 menjadi Rp60.000 per tray.

“Meski terjadi kenaikan, kami harap masyarakat tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan,” katanya.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga yang lebih signifikan, Disdag Kota Mataram telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Bulog, Bank Indonesia (BI), distributor, serta Satgas Pangan guna memastikan pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Kota Mataram juga menyiapkan pasar rakyat atau pasar murah serta Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24–26 Februari 2026 guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar. (pan)

Harga Cabai Rawit Mencapai Rp200 Ribu per Kilogram

By
ekbisntb.com
-
0
Harga Cabai Rawit Mencapai Rp200 Ribu per Kilogram
Jauhari (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga cabai bukannya turun, justru semakin melonjak drastis di bulan Ramadan. Harga salah satu bumbu dapur tersebut, mencapai Rp200 ribu per kilogram.

Yeyen, warga Kota Mataram mengeluhkan harga cabai semakin pedas. Pasalnya, harga di pasar tradisional pada, Sabtu (21/2/2026) mencapai Rp200 ribu per kilogram. “Harganya sampai Rp200 ribu sekilo,” katanya mengeluh dikonfirmasi pekan kemarin.

Harga cabai ini dinilai sangat fantastis. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap ibu rumah tangga yang sehari-hari membutuhkan cabai untuk bumbu dapur. “Iya, kita ndak berani beli. Paling hanya bisa Rp20 ribu. Terserah berapa dapatnya nanti,” katanya.

Semestinya kata dia, di bulan Ramadan harga barang pokok bisa stabil, sehingga masyarakat tidak bingung membeli kebutuhan untuk berbuka puasa dan makan sahur. Kondisi ekonomi serba sulit, justru masyarakat dihadapi dengan harga barang pokok yang melonjak. “Apa-apa sekarang mahal. Penghasilan kita tidak seberapa,” katanya menggerutu.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Jauhari mengatakan, kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh cuaca sehingga terjadi keterbatasan stok. Solusinya adalah mendatang cabai dari daerah penyangga seperti Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. “Iya, karena cuaca ini sehingga stok terbatas,” jawabnya.

Pihaknya mendorong masyarakat menggalakan tanam cabai di pekarangan. Program ini dinilai cukup efektif menekan harga. Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram mengakui, kendala terbesar dalam pengendalian harga cabai adalah kondisi cuaca. Apabila terjadi hujan lebat dan mengakibatkan banjir, maka harga cabai akan melonjak drastis.

Sementara itu, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menyampaikan, harga cabai rawit di pasar tradisional masih kisaran Rp185 ribu per kilogram. Hal ini disebabkan stok terbatas dan tingginya permintaan masyarakat. “Harganya belum sampai Rp200 ribu,” kata Nida.

Solusi menekan harga adalah mendatangkan cabai dari Bali dan Jawa. Harganya relatif terjangkau walaupun kualitas pedasnya tidak sama seperti cabai Lombok. (cem)

Kelurahan Bintaro Masuk Program Kelurahan Berdaya, Sasar Penurunan Kemiskinan Ekstrem

By
ekbisntb.com
-
0
Kelurahan Bintaro Masuk Program Kelurahan Berdaya, Sasar Penurunan Kemiskinan Ekstrem
Sejumlah warga sedang duduk di depan halaman masjid di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro yang dipotret beberapa lalu. Kelurahan tersebut masuk dalam kategori angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Kecamatan Ampenan. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kecamatan Ampenan mengungkapkan Kelurahan Bintaro menjadi salah satu lokasi program Kelurahan Berdaya yang merupakan program strategis Pemerintah Provinsi NTB. Penunjukan tersebut dilakukan karena Bintaro tercatat sebagai wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Kota Mataram.

Selain ditetapkan sebagai Kelurahan Berdaya, kawasan yang mayoritas warganya bermukim di pesisir pantai itu juga tengah disiapkan program Koperasi Kampung Nelayan di Lingkungan Bintara Jaya. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.

Camat Ampenan, Muzakkir Walad, mengatakan data kemiskinan ekstrem tertinggi di wilayahnya memang berada di Kelurahan Bintaro. Namun, ia menilai angkanya saat ini mulai menunjukkan tren penurunan.

“Memang kampung nelayan yang sedang dibangun sekarang tujuannya juga untuk menekan angka kemiskinan,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Berdasarkan data DTSEN, jumlah kepala keluarga (KK) di Kelurahan Bintaro dari kategori desil 1 sampai 10 tercatat sekitar 3.370 KK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 KK masuk kategori desil 1 atau kemiskinan ekstrem. Namun, yang akan mendapatkan pendampingan melalui program desa/kelurahan berdaya dari Pemprov NTB sekitar 345 KK.

Muzakkir menjelaskan, faktor kemiskinan di wilayah tersebut tidak semata-mata disebabkan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi perilaku konsumtif, tingginya angka putus sekolah, serta lemahnya manajemen keuangan keluarga.

Karena itu, menurutnya, upaya memutus rantai kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan program kesejahteraan. Pendampingan literasi keuangan keluarga dinilai penting sebagai langkah preventif agar masyarakat mampu mengelola pendapatan secara lebih bijak.

Ia menilai sebagian besar warga, terutama nelayan, sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Dalam sekali melaut, seorang nelayan bisa memperoleh penghasilan hingga Rp1,5 juta. Namun, lemahnya pengelolaan keuangan membuat pendapatan tersebut tidak berkelanjutan.

“Sekali turun memancing atau melaut bisa mendapatkan Rp1,5 juta. Hanya saja, pengelolaan keuangan yang perlu kita benahi agar tidak habis untuk konsumsi sesaat,” jelasnya.

Muzakkir menambahkan, mayoritas warga Bintaro bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang sangat bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi cuaca. Saat cuaca ekstrem melanda, nelayan tidak bisa melaut sehingga tidak memiliki penghasilan.

Sementara itu, Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengakui angka kemiskinan di wilayahnya memang paling tinggi di Kecamatan Ampenan sehingga menjadi prioritas dalam program Kelurahan Berdaya.

“Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa mendongkrak desil masyarakat kita ke kategori yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data awal yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin tercatat sekitar 1.600 KK. Setelah pembaruan data menjadi DTSEN, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 500 KK, sehingga totalnya sekarang 1.100 KK.

Pemerintah kelurahan berharap melalui sinergi program Kelurahan Berdaya dan Koperasi Kampung Nelayan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Bintaro dapat semakin membaik dan angka kemiskinan ekstrem terus ditekan secara bertahap. (pan)

Anggaran Rp11 Miliar, Kampung Nelayan Merah Putih Bintaro Dikebut

By
ekbisntb.com
-
0
Anggaran Rp11 Miliar, Kampung Nelayan Merah Putih Bintaro Dikebut

Mataram (ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Hingga saat ini, progres fisik proyek tersebut telah mencapai 10,98 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp11 miliar

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Bintaro, Diana Santiaji Irawan, mengatakan capaian tersebut sempat terkendala proses redesain akibat adanya instruksi perubahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Presiden.

“Kemarin kami memang sempat menunggu redesain karena ada instruksi perubahan dari Bapak Menteri dan Bapak Presiden,” ujarnya, pekan lalu.

Meski terdapat sejumlah penyesuaian desain, pengerjaan di lapangan tetap berjalan sesuai koridor perencanaan. Saat ini, fokus pekerjaan meliputi pembangunan fondasi, pembesian, serta proses leveling atau perataan dan pengurukan lahan.

Irawan menjelaskan, perubahan signifikan terjadi pada Detail Engineering Design (DED) bangunan, terutama pada bentuk dan material atap. Awalnya, bangunan direncanakan menggunakan atap seng dengan model satu garis air. Namun, sesuai arahan Presiden terkait program gentengisasi, material atap diganti menjadi genteng tanah liat dengan desain atap pelana kuda.

“Instruksi Bapak Presiden kami akomodasi dalam redesain ini. Dari sisi anggaran, genteng memang lebih mahal karena bobotnya lebih berat dan membutuhkan konstruksi baja yang lebih kuat dibandingkan seng,” jelasnya.

Kendati terjadi kenaikan harga material, ia memastikan total anggaran proyek tetap sebesar Rp11 miliar melalui mekanisme Contract Change Order (CCO) atau pekerjaan tambah kurang.

“Kami sudah membangun fondasi. Saat ini tinggal leveling seperti perataan dan pengurukan tanah serta pembesian, karena sebelumnya kami menunggu redesain,” katanya.

Proyek senilai belasan miliar rupiah ini dirancang sebagai kawasan terintegrasi sektor perikanan dari hulu hingga hilir. Fasilitas yang akan dibangun meliputi jalan kawasan, musala, kantor pengurus, kios perbekalan, bengkel, ruang pertemuan, pabrik es, hingga cold storage atau gudang beku. Keberadaan gudang beku tersebut diharapkan menjadi solusi saat stok ikan melimpah agar harga di tingkat nelayan tidak anjlok.

Terkait pembagian kewenangan, Kementerian fokus pada pembangunan fisik kawasan dan fasilitas penunjang. Sementara itu, perizinan seperti Amdal, KKRD, dan IMB menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Adapun pengelolaan pasar ikan higienis akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.

Pihaknya optimistis proyek tersebut tidak akan menemui kendala berarti karena tipologi bangunannya tergolong bangunan biasa, bukan gedung bertingkat tinggi.

“Target kami April atau Mei tahun ini pengerjaan sudah selesai,” pungkasnya. (pan)

‘’Pedasnya’’ Harga Cabai di Bulan Ramadan

By
ekbisntb.com
-
0
‘’Pedasnya’’ Harga Cabai di Bulan Ramadan
Pedagang cabai di Pasar Mandalika. Pada bulan Ramadan ini, harga cabai di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. (suarantb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga cabai di pasar tradisional kian melonjak di awal bulan Ramadan. Hingga dengan saat ini, tercatat harga cabai tembus Rp180 ribu per kilogramnya. Bahkan di beberapa tempat, ada cabai yang menembus Rp200 ribu per kilogramnya. Angka ini jauh di atas harga normal cabai di NTB, rata-rata harga komoditas pertanian itu berada di kisaran Rp20-30 ribu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) NTB, Irnadi Kusuma mengatakan cuaca menjadi salah satu faktor melambungnya harga cabai. Akibat tingginya curah hujan di awal tahun 2026, Pemprov NTB mengaku petani banyak yang enggan melakukan panen.

“Karena kalau cuaca bagus, kendala kita di stok bisa lebih terurai. Karena salah satu penyebabnya itu musim hujan. Sehingga petani tidak ada waktu untuk memanen,” ujarnya.

Dia mengatakan, fenomena melonjaknya harga cabai bukan karena petani kekurangan stok. Melainkan karena kebutuhan cabai yang meningkat, di tambah cuaca yang tidak mendukung petani untuk aktif melakukan panen. Atas kondisi ini, pun menurutnya masih ada peluang petani untuk meningkatkan produksi.

Dilihat dari kondisi cuaca yang masih dalam musim penghujan, Irnadi memperkirakan harga cabai masih berkisar di angka Rp100 ribu hingga akhir Ramadan. Adapun untuk antisipasi lonjakan kian tinggi, Pemprov NTB terus melakukan berbagai langkah intervensi setiap hari selama Ramadan untuk menekan harga bahan pokok.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama tim Satuan Tugas (Satgas) serta kolaborasi dengan Saber Pelanggar Pangan guna memastikan distribusi berjalan lancar dan mencegah pelanggaran di lapangan. “Kami terus berkoordinasi. Justru di bulan Ramadan ini makin diupayakan intervensi untuk menekan harga bahan pokok. Ini masih dalam proses,” katanya.

Menyinggung soal adanya dugaan penimbunan, pihaknya memastikan komoditas seperti cabai tidak berpotensi ditimbun karena sifatnya yang tidak tahan lama. “Kalau yang bisa ditimbun biasanya yang tahan lama. Cabai tidak mungkin ditimbun karena langsung habis,” tegasnya.

Sebagai langkah stabilisasi harga, Kepala DPMPTSP NTB itu mengaku Pemprov NTB telah menyiapkan pasar murah. Dalam setahun, disiapkan 18 titik pasar murah. Khusus selama Ramadan, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan di lapangan.

“Bisa saja di Ramadan ini ada empat atau lima titik, tergantung analisa tim dan permintaan masyarakat. Mereka mengajukan surat kepada kami, lalu kami lihat skala kebutuhannya apakah layak atau tidak,” jelasnya.

Kepala Dinas Kominfotik sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, memastikan meskipun melambung, harga cabai di NTB tidak menyentuh Rp200 ribu. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan data resmi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), kenaikan tersebut bersifat fluktuatif dan tidak merata di seluruh pasar.

“Hasil penelusuran kami bersama perangkat daerah terkait menunjukkan bahwa memang ada kenaikan harga cabai rawit merah, tetapi tidak terjadi secara umum di seluruh pasar besar di Pulau Lombok hingga Rp200 ribu per kilogram,” ujarnya.

Ia merinci, berdasarkan pantauan di Pasar Mandalika Bertais, harga cabai rawit merah sejak Senin (16/2/2026) berada di kisaran Rp100 ribu per kilogram, sempat naik menjadi Rp105 ribu, kemudian turun kembali ke Rp100 ribu. Pada Jumat (20/2) harga naik menjadi Rp140 ribu, Sabtu mencapai Rp170 ribu, dan kembali turun pada Ahad (22/2/2026) ke angka sekitar Rp120 ribu per kilogram.

Selain itu, hasil pengecekan langsung di Pasar Masbagik dan Pasar Paok Motong Lombok Timur, kemudian Pasar Renteng Praya Lombok Tengah menunjukkan harga cabai rawit merah masih berada pada kisaran Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram. Sementara di Kota Mataram, harga Rp200 ribu per kilogram sempat ditemukan di satu titik, yakni Pasar Dasan Agung dan ini terjadi sehari setelah ramai berita kenaikan harga cabai di beberapa media, namun tidak terjadi di pasar-pasar lainnya.

Menurutnya, angka Rp200 ribu per kilogram yang ramai diperbincangkan publik umumnya berasal dari harga pedagang keliling yang menjual cabai rawit merah Rp50 ribu per seperempat kilogram. Jika dikalkulasikan, harga tersebut setara Rp200 ribu per kilogram, namun itu bukan harga rata-rata pasar, dan harga untuk pedagang keliling perumahan ini tentu bisa difahami pasti berbeda dengan harga di pasar.

“Kami perlu meluruskan agar masyarakat mendapat gambaran yang utuh. Ada kenaikan, iya. Tapi tidak merata dan tidak berlangsung di semua pasar,” tegasnya. (era)

34 Unit Mobil Listrik Tiba di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
34 Unit Mobil Listrik Tiba di NTB
Kendaraan listrik yang disewa Pemprov NTB diparkir di halaman Dishub NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Sebanyak 34 dari 72 mobil listrik yang akan diadakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2025 ini telah tiba di Mataram. Mobil itu ditempatkan di Dinas Perhubungan NTB sembari menunggu sisa 38 mobil lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar membenarkan 34 unit mobil itu telah tiba di kantornya. Namun, saat disinggung lebih jauh apakah mobil tersebut akan langsung dibagikan, ia mengaku tidak mengetahui.

“Iya betul. Untuk info lainnya ke Karo Umum, di Dishub cuma dititip aja karena lahan parkirnya luas,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu, 22 Februari 2026.

Puluhan mobil listrik dengan berbagai merek itu terparkir rapi di area kantor Dishub NTB. Di antaranya ada yang bertuliskan JAECOO dan ada juga BYD. Sebagian juga telah terpasang plat kendaraan, yakni plat B, milik daerah Jakarta. Sementara sebagainya belum terpasang plat kendaraan. Kendaraan tersebut dikatakan tiba sejak Jumat, 20 Februari 2026.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Adpim Setda NTB Yus Harudian Putra mengatakan, pengadaan sebanyak 72 mobil listrik yang disewa Pemprov NTB dengan nilai Rp14 miliar akan datang secara bertahap. “Untuk tahap awal, sebagian unit akan datang pada Februari ini,” katanya.

Sebanyak 72 unit mobil listrik dinas tersebut akan digunakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sisanya dialokasikan sebagai kendaraan operasional, khususnya bagi OPD dengan intensitas kegiatan lapangan yang tinggi. “Pembagiannya untuk semua OPD. Ada yang digunakan oleh kepala OPD dan ada juga kendaraan operasional, terutama bagi OPD yang sering turun ke lapangan,” bebernya.

Dalam proses sewa mobil listrik, Pemprov NTB sambung Yus mengharuskan penyedia memiliki perwakilan di NTB guna memastikan layanan teknis dapat diberikan secara cepat dan optimal apabila terjadi gangguan atau kebutuhan teknis di lapangan. “Kantor pusatnya itu ada di Jakarta, tetapi mereka punya cabang di Mataram,” sambungnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim membeberkan, berdasarkan hitung-hitungan BKAD, Pemprov hanya mengalokasikan sekitar Rp14 miliar. Penggunaan mobil listrik rencananya akan menggunakan skema sewa. Sehingga, pejabat di lingkup Pemprov NTB nantinya tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas, melainkan mereka akan diberikan sejumlah uang untuk menyewa.

Menurut Nursalim, dari sisi pengeluaran penggunaan kendaraan listrik jauh lebih hemat. Tidak hanya itu, Pemprov NTB tidak akan terjebak pada biaya perawatan dan sebagainya. Begitupun dengan biaya pemeliharaan kendaraan konvensional yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan kendaraan listrik.

“Kalau mobil konvensional setiap tahun itu ada penambahan-penambahan biaya pemeliharaan. Kalau kita mobil listrik dengan pola sewa, kita hanya pakai saja. Kalau rusak, silakan yang menyediakan yang perbaiki,” jelasnya.

Rencana peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, lanjut Nursalim sudah melalui banyak pertimbangan. Berawal dari, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang ingin melakukan penataan dan penertiban aset-aset milik daerah.

“Aset yang mobil-mobil ini kan ribuan. Belum yang kendaraan roda dua. Kita harus tertibkan itu agar neraca kita di Barang Milik Daerah (BMD) itu sehat, bersih dan sebagainya,” lanjutnya.

Berdasarkan arahan itu, BKAD melakukan inventaris aset baik aset bergerak maupun aset bangunan. Mantan Kepala Biro Organisasi NTB itu menekankan, pihaknya sudah mendapatkan hasil dari inventarisasi tersebut, dan sudah diserahkan kepada Gubernur.

Dari hasil itu, Pemprov NTB akan melakukan penertiban, aset bergerak ini akan dinilai terlebih dulu kelayakannya. Kemudian, menunggu arahan gubernur apakah akan dilelang atau sebagainya.

“Nanti arahnya Pak Gubernur apakah kita lelang atau ada sebagian yang bisa dipertahankan karena di Permendagri itu kalau kendaraan di bawah 7 tahun biar perolehannya itu tidak boleh dilelang,” pungkasnya. (era)

Bulog Bima Siap Serap Jagung Petani Dompu

By
ekbisntb.com
-
0
Bulog Bima Siap Serap Jagung Petani Dompu
Jagung pipilan yang sedang dijemur petani di Dompu, Jumat (20/2) kemarin.

Dompu (ekbisntb.com) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Bima yang melayani wilayah Bima dan Dompu siap menyerap jagung petani. Jagung yang diserap Bulog harus dikemas dengan takaran 70 kilogram dengan kadar air maksimal 14 persen.

Penyerapan jagung, Bulog kembali bermitra dengan kepolisian, sehingga petani diminta untuk berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas. “Kita tetap serap jagung petani. Silahkan koordinasi dengan bhabinkamtibas desa setempat atau Polsek terdekat,” kata Alfan, Pimpinan Cabang Bulog Bima saat dihubungi, Jumat (20/2) kemarin.

Jagung yang diserap Bulog, tidak hanya kering atau kadar air maksimal 14 persen. Tetapi harus bisa dipastikan jagung tersebut tidak mengandung Aflatoksin melebihi 50 ppb, sehingga kandungan ini menjadi salah satu komponen yang tes sebelum diserap Bulog. “Harga yang kita beli Rp6.400 per kg (jagung pipilan kering),” ungkapnya.

Saat ini, petani jagung di Dompu mulai panen. Kendati belum banyak, mereka yang menanam jagung pada Oktober – November 2025 sudah mulai memetik dan mengeringkan jagungnya.

Bahkan beberapa petani sudah menjual jagung hasil panennya. Harga jagung pipilan yang belum dikeringkan Rp3.500 per kilogram. Sementara, untuk jagung pipilan kering Rp5.500 –Rp5.600 per kilogram bahkan sempat Rp5.700 per kilogram. “Karena selisih yang basah dan yang sudah dijemur cukup besar, makanya kami pilih jemur aja dulu,” aku Rifai, petani jagung di Dompu yang sedang menjemur jagungnya. (ula)

28 Kopdes Merah Putih Mulai Dibangun

By
ekbisntb.com
-
0
28 Kopdes Merah Putih Mulai Dibangun
Muhammad Tohir. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima mulai membangun 28 koperasi desa merah putih. Jumlah itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah koperasi desa yang dibentuk secara kelembagaan dan legalitas mencapai 191 koperasi. Ditargetkan 50 koperasi desa terbangun tahun ini, meskipun terkendala lahan.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, Muhammad Tohir, S.E., mengatakan seluruh Kopdes Merah Putih sebenarnya telah rampung dari sisi legalitas sejak Juni 2025. Namun, sebagian besar koperasi belum dapat beroperasi karena proses penyiapan lahan dan pembangunan gedung masih berjalan bertahap.

“Iya, secara kelembagaan dan legalitas sudah selesai semua sejak Juni 2025. Tapi urusan lahan bukan kewenangan Dinas Koperasi, sehingga prosesnya cukup panjang,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/2).

Berdasarkan data awal Februari 2026, sebanyak 166 Kopdes telah memiliki data lahan lengkap berikut titik koordinat dan status kepemilikan. Sementara, 25 Kopdes lainnya masih belum memiliki lahan atau sedang dalam tahap penyiapan.

“Dari sisi pembangunan, 28 Kopdes yang sudah mulai bekerja terdiri atas 10 lokasi di lahan milik pemerintah daerah, enam lokasi di lahan Koperasi Unit Desa (KUD) serta 12 lokasi di lahan milik desa. Sebagian lokasi bahkan berada pada kawasan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan tata ruang,” paparnya.

Tohir mengakui persoalan lahan menjadi tantangan paling kompleks dalam percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Bima. Beberapa desa, terutama desa pemekaran, masih kesulitan menentukan lokasi definitif dan harus menempuh skema tukar guling lahan.

“Yang agak susah ini desa yang belum punya lahan, termasuk yang harus tukar guling. Prosesnya tidak bisa cepat karena menyangkut aspek hukum,” katanya.

Pemkab Bima memilih berhati-hati, agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) terus dilakukan, terutama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perkim serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Kita tidak mau mengambil keputusan hanya karena ingin cepat. Masalah lahan ini juga bisa berimplikasi pidana, jadi harus benar-benar clear,” tegasnya.
Saat ini, sejumlah 138 lokasi lahan masih belum memasuki tahap pembangunan dengan berbagai status kepemilikan, mulai dari aset pemerintah daerah, provinsi, desa, BUMDes, yayasan, hingga lahan masyarakat yang sebagian belum memiliki dokumen lengkap.

Pemkab Bima telah membentuk tim teknis percepatan pembangunan KDMP, untuk melakukan verifikasi lapangan dan penyusunan rekomendasi lokasi yang dinilai layak. Selain itu, surat edaran bupati juga disiapkan guna melarang penggunaan LBS dan LSD sebagai lokasi pembangunan.

“Target kita tidak muluk-muluk. Di tahun 2026 ini bisa terbangun 50 Kopdes saja sudah cukup baik, karena persoalan lahannya memang sangat pelik,” pungkas Tohir.

Secara umum, pemerintah daerah menilai data awal ketersediaan lahan telah tersedia, namun masih diperlukan pendampingan teknis dan koordinasi berkelanjutan agar seluruh Kopdes dapat beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (hir)

Libatkan UMKM, Dekranasda Lobar Sambut Wisatawan Kapal Pesiar

By
ekbisntb.com
-
0
Libatkan UMKM, Dekranasda Lobar Sambut Wisatawan Kapal Pesiar
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lobar, Ayu Indra Rukmana Zaini (paling kiri) bersama Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (paling kanan) meyambut tamu kapal pesiar. (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pertumbuhan kunjungan kapal pesiar di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat (Lobar) terus menerus mengalami tren positif. Tahun ini Pelabuhan Gili Mas dijadwalkan melayani 25 kapal pesiar, meningkat dari tahun sebelumnya yakni 24 kapal pada 2025 dan 22 kapal pada 2024.

Dari sisi jumlah penumpang, terjadi lonjakan yang cukup signifikan, dari sekitar 70 ribu wisatawan pada 2024 menjadi 85 ribu wisatawan pada 2025, dan diperkirakan terus meningkat pada 2026. Pada Jumat (20/2/2026), kapal pesiar Viking Sky bersandar di Pelabuhan Gili Mas dengan membawa 800 wisatawan dan 465 kru. Kedatangan kapal ini disambut langsung Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lobar Ayu Indra Rukmana Zaini dan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Agus Gunawan.

“Ini adalah kunjungan kapal pesiar yang ke-4 dari 24 kapal pesiar yang dijadwalkan tahun ini. Bahkan tadi dari pihak agen bisa menambahkan 5 kapal pesiar lagi, jadi tahun ini total kapal pesiar yang sandar di Pelabuhan Gili mas ada 30 kapal pesiar,” terang Kadsiparekrafpora Agus Gunawan.

Agus menambahkan, selain destinasi wisata, produk ekonomi kreatif menjadi salah satu peluang menangkap potensi dari kedatangan kapal pesiar ini. “Dampak yang kita harapkan dari kedatangan kapal pesiar ini, bagaimana kita menangkap peluang kedatangan kapal pesiar ini sebagai potensi pariwisata yang sangat potensial. Salah satunya dengan menjual ekraf kita, menjual objek wisata kita dan menjual sapta pesona seperti itu,” ujarnya.

Pelabuhan Gili Mas sendiri sudah dilengkapi layanan NTB Mall yang difasilitasi Pemprov NTB. Selain itu, pelaku UMKM di Lombok Barat juga diberikan ruang berjualan di kawasan terminal. Hari ini Pelabuhan Gili Mas menyediakan stan khusus bagi Dekranasda Lobar.

Kehadiran Dekranasda Lobar di Gili Mas diharapkan mampu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi kerajinan dan produk unggulan Lombok Barat binaan Dekranasda secara lebih luas. Di antaranya, produk makanan, kain, tas, dan mutiara khas Lombok Barat.

“Ini baru pertama kali kita buka booth Dekranasda di Pelabuhan Gili Mas. Kami sangat antusias sekali untuk menyambut wisatawan kapal pesiar Viking Sky yang baru bersandar. Harapan kami kedepannya semoga nanti pihak Pelindo, Dekranasda Lombok Barat maupun Pemerintah Lombok Barat bisa bekerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan kapal pesiar ini,” ungkap Ketua Dekranasda Lobar Ayu Indra Rukmana Zaini. (her)

1...353637...803Page 36 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami