Beranda blog Halaman 35

Lanal Mataram Amankan 560 Ribu Batang Rokok Ilegal di Pelabuhan Lembar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lanal Mataram Amankan 560 Ribu Batang Rokok Ilegal di Pelabuhan LembarLanal Mataram Amankan 560 Ribu Batang Rokok Ilegal di Pelabuhan Lembar
BARANG BUKTI - Komandan Lanal Mataram Kolonel Laut (P) Eko Darmawan (tengah) saat memeriksa barang bukti rokok ilegal, Minggu (4/10/2026). (Suara NTB/mit)

Mataram (EKBIS NTB) –Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram bersama Bea Cukai Mataram menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal tanpa cukai yang masuk ke wilayah NTB melalui Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Upaya penyelundupan rokok ilegal itu terjadi pada Sabtu (3/10/2026).

Dalam penindakan itu, tim gabungan mengamankan 35 karung berisi 560 ribu batang rokok ilegal berbagai merek. Rokok tersebut diduga dikirim dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Lembar.

Komandan Lanal Mataram Kolonel Laut (P) Eko Darmawan dalam konferensi pers di Mataram, Minggu (4/10/2026) mengatakan, penindakan ini berawal dari adanya informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok.

Atas informasi tersebut, Tim Intel Lanal Mataram kemudian berkoordinasi dengan Tim Bea Cukai Mataram untuk melakukan penindakan di Pelabuhan Lembar.

“Pada Jumat malam (2/10/2026), tim gabungan melakukan briefing dan koordinasi di Pelabuhan Pelindo Lembar untuk memantau pergerakan kapal sasaran,” jelasnya.

Setelah kapal sandar di Dermaga Nusantara 2 Pelabuhan Lembar sekitar pukul 23.58 Wita, tim mengidentifikasi sebuah truk dengan bak belakang tertutup terpal yang mencurigakan.

Pada Sabtu, pukul 00.34 Wita, tim mengamankan pengemudi truk berinisial Hartoyo (46), warga Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Setelah diperiksa, pengemudi mengakui truk tersebut membawa muatan rokok ilegal tanpa cukai.

“Truk beserta pengemudinya kemudian diamankan dan dibawa ke Mako Lanal Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut,” sebutnya.

Dari hasil pencacahan dan penghitungan oleh Bea Cukai Mataram, rokok ilegal tersebut terdiri dari berbagai merek. “Rokok ini diduga berasal dari Pulau Jawa. Spesifikasi tempatnya kami masih mencari tahu,” tambahnya.

Adapun total nilai barang diperkirakan mencapai Rp831 juta. Sementara potensi kerugian negara dari cukai, pajak rokok dan PPN yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp541 juta.

Selanjutnya, barang bukti berupa truk, rokok ilegal dan pengemudi truk akan diserahkan ke Bea Cukai Mataram. Lanal Mataram juga tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penyelidikan lebih lanjut. (mit)

Akses VIP Sirkuit Mandalika Diperketat, Polda NTB Waspadai Stiker Palsu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Akses VIP Sirkuit Mandalika Diperketat, Polda NTB Waspadai Stiker Palsu
Arisandi. (Suara NTB/dok)

Mataram (EKBIS NTB) –Polda NTB meningkatkan pengawasan terhadap peredaran stiker parkir kendaraan VIP palsu dalam gelaran MotoGP 2026 yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026.

Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Arisandi, Minggu (4/10/2026) mengatakan, peningkatan pengawasan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kasus pemalsuan stiker parkir VIP seperti pada gelaran MotoGP 2025 lalu.

Polda NTB kini telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk memastikan petugas di lapangan dapat mengenali ciri-ciri stiker parkir resmi yang digunakan selama penyelenggaraan MotoGP.

“Mereka (ITDC) sudah memberikan gambaran tiket asli, stiker aslinya seperti apa dengan tanda-tanda khusus yang ada pada stiker tersebut,” jelasnya.

Stiker parkir VIP yang digunakan pada MotoGP 2026, lanjutnya, memiliki desain dan karakteristik yang berbeda dari sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan kendaraan yang memiliki akses parkir tertentu di kawasan sirkuit.

“Tahun ini model dan jenisnya, kekhususannya, akan lebih aman dan tidak mudah untuk dipalsukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, pemeriksaan terhadap stiker parkir akan dilakukan petugas pada sejumlah titik yang menjadi akses kendaraan menuju kawasan Sirkuit Mandalika. Petugas akan mencocokkan stiker yang digunakan kendaraan dengan karakteristik stiker resmi yang telah disiapkan penyelenggara.

Langkah tersebut menjadi perhatian setelah pada penyelenggaraan MotoGP 2025 polisi menemukan puluhan stiker parkir kendaraan VIP yang diduga palsu. Stiker tersebut diamankan di pos penyekatan Bundaran Sunggung, jalur menuju Sirkuit Mandalika.

Hasil pemeriksaan saat itu menunjukkan stiker yang ditemukan tidak sesuai dengan stiker resmi yang dikeluarkan Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA).

Selain mengantisipasi pemalsuan stiker parkir, Arisandi juga melakukan pemetaan terhadap sejumlah potensi gangguan lain selama rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Beberapa diantaranya seperti aksi pencopetan, potensi kebakaran hingga keberadaan anjing liar di sekitar lokasi.

“Itu sudah menjadi perhatian, kita sudah berbagi tugas pada seluruh personel yang terlibat pengamanan,” ucapnya.

Pengawasan di berbagai akses tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas kendaraan sekaligus menjaga keamanan kawasan Sirkuit Mandalika selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. (mit)

Diintervensi BI, Produksi Bawang Putih Sembalun Dipacu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Diintervensi BI, Produksi Bawang Putih Sembalun Dipacu
BAWANG PUTIH SEMBALUN - Ketua Kelompok Tani Lendang Luar, Desa Sembalun, Ruspaini Efendi Sembahulun bersama tim dari Bank Indonesia NTB, Edy Suhardiman, dan Manajer Bank Indonesia NTB, Rahardian Luthfan Ihtifazhuddin memperlihatkan keunggulan bawang putih sembalun.

Selong (Suara NTB) –Di kaki Gunung Rinjani, bawang putih kembali ditanam dengan harapan yang lebih besar untuk kembali Berjaya. Bank Indonesia ikut menjadi bagian, memacu produksi komoditas yang menjadi identitas Nusa Tenggara Barat ini.

Ketua Kelompok Tani Lendang Luar, Desa Sembalun, Ruspaini Efendi Sembahulun, mengatakan bawang putih masih menjadi salah satu komoditas utama petani Sembalun, di samping cabai dan berbagai jenis sayuran.

Menurutnya, peluang mengembangkan kembali bawang putih sangat besar. Kebutuhan bawang putih nasional mencapai sekitar 650-700 ribu ton per tahun. Pemerintah bahkan menargetkan swasembada bawang putih pada 2031, dengan swasembada benih ditargetkan tercapai pada 2029.

“Kami di Sembalun mayoritas petani. Komoditas yang kami tanam biasanya bawang putih, cabai dan sayuran. Sekarang pemerintah sangat konsen terhadap bawang putih karena kebutuhan nasional sangat besar,” kata Ruspaini.

Bagi petani Sembalun, bawang putih bukan sekadar tanaman. Dalam waktu sekitar tiga bulan, komoditas ini mampu memberikan nilai ekonomi yang cukup besar.

Ruspaini menyebut produktivitas bawang putih saat ini rata-rata mencapai 13-14 ton basah per hektare. Dengan harga sekitar Rp16 ribu per kilogram di tingkat sawah, hasil 14 ton bisa menghasilkan sekitar Rp224 juta per hektare.

“Umurnya sekitar tiga bulan. Potensinya luar biasa,” ujarnya.

Kelompok Tani Lendang Luar sendiri mengelola sekitar 45-50 hektare lahan dengan 60-70 anggota. Sementara total areal empat kelompok tani yang mendapat pendampingan mencapai sekitar 151 hektare.

Potensi itu yang kini ingin diperbesar. Selama ini, sebagian besar petani Sembalun memproduksi bawang putih untuk benih. Ke depan, mereka mulai diarahkan menghasilkan umbi konsumsi berukuran lebih besar.

Bawang putih yang dikembangkan pun bukan semata varietas dari luar. Petani masih mengandalkan varietas lokal Sangga Sembalun dan Lumbu Putih.

Permintaan benih dari Sembalun juga masih datang dari berbagai daerah. Benih bahkan pernah dikirim hingga Sentani, Papua, dan Aceh. Saat ini, petani telah menyiapkan sekitar 1.260-1.280 ton benih dari areal hampir 500 hektare.

Intervensi BI dirasakan petani dari sisi biaya produksi. Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), BI memberikan bantuan alsintan berupa traktor besar, hand tractor dan peralatan pendukung lainnya kepada kelompok tani.

Bantuan ini menjadi penting karena pengolahan lahan merupakan salah satu pekerjaan berat dalam budidaya bawang putih, terlebih pola tanam di Sembalun dilakukan secara serentak.

Ruspaini menggambarkan perbedaannya. Dengan tenaga manual, seorang petani hanya mampu mengolah sekitar 2-3 are lahan dalam sehari. Dengan traktor, luas lahan yang dapat digarap bisa mencapai sekitar dua hektare sehari.

“Pengaruhnya sangat jauh. Apalagi pola tanam di Sembalun dilakukan serentak. Kalau mengandalkan tenaga manusia, sulit mencari pekerja,” katanya.

Selain persoalan tenaga kerja, penggunaan alsintan juga membantu menekan biaya. Petani sebelumnya harus mengeluarkan sekitar Rp1,5 juta-Rp2 juta untuk menyewa hand tractor dalam mengolah satu hektare lahan.

Tahap berikutnya adalah mengubah pola produksi. BI bersama Unram akan mengembangkan demplot sekitar dua hektare di empat kelompok tani untuk menguji teknik pembesaran umbi bawang putih konsumsi.

Targetnya sederhana, tetapi penting: umbi lebih besar, produksi bernilai lebih tinggi, dan bawang putih lokal semakin mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Selama ini, pola tanam yang digunakan untuk produksi benih relatif rapat. Jarak tanam yang lebih renggang akan diterapkan dalam demplot agar tanaman memiliki ruang lebih luas untuk membentuk umbi.

Pelaksanaan demplot yang semula direncanakan November 2026 ditunda ke awal 2027 karena pertimbangan musim. Bawang putih membutuhkan cukup sinar matahari ketika memasuki fase pembentukan umbi.

Sebelum demplot dimulai, BI dan Unram juga akan memberikan pelatihan kepada petani.

Di tengah optimisme itu, petani masih menghadapi persoalan klasik: lahan yang semakin sempit.

Sementara itu, Konsultan PUMKM KPw BI NTB, Edy Suhardiman, mengatakan BI akan mendampingi empat kelompok tani bawang putih di Sembalun. Pendampingan tidak lagi berhenti pada persoalan benih, tetapi diarahkan pada peningkatan produksi bawang putih konsumsi.

“Ke depan kita tidak lagi hanya berbicara masalah bibit, tetapi bagaimana mengembangkan pembesaran umbi yang akhirnya nanti bisa dijadikan sebagai bawang putih konsumsi,” katanya.

Selain meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, pengembangan bawang putih Sembalun juga diharapkan membantu pengendalian inflasi. Sebab, bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan yang turut memengaruhi pergerakan harga. (bul)

68 Ribu KK di Mataram Ajukan Sanggahan Data Perlinsos

Penulis
ekbisntb.com
-
0
68 Ribu KK di Mataram Ajukan Sanggahan Data Perlinsos
Muzakkir Walad (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mencatat sekitar 68.000 kepala keluarga (KK) mengajukan sanggahan terkait status desil Perlindungan Sosial (Perlinsos). Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

Kepala Dinsos Kota Mataram Muzakkir Walad mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sekitar 147.000 KK yang terdata dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sedangkan yang melalui formulir DTSEN di kelurahan melalui operator SIKS-NG, jumlahnya sekitar 7.000-an,” ujarnya, pekan kemarin.

Menurut Muzakkir, banyaknya warga yang mengajukan sanggahan tidak terlepas dari penyesuaian dan dinamika pendataan sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah data warga bergeser ke desil 6 atau 7 sehingga dikategorikan tidak layak menerima bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Ia menjelaskan, proses pembaruan data melalui mekanisme sanggahan pada aplikasi Perlinsos relatif lebih cepat dibandingkan pengurusan melalui formulir DTSEN di tingkat kelurahan. Proses melalui jalur kelurahan tersebut dapat membutuhkan waktu hingga tiga bulan.

Di aplikasi Perlinsos, warga dapat melakukan pengisian data secara mandiri sesuai kondisi sebenarnya. Misalnya, warga dapat memberikan keterangan terkait kepemilikan aset seperti tanah, perhiasan, atau kendaraan.

“Kalau mengisi bahwa tidak memiliki aset tanah, perhiasan, atau kendaraan, status yang tadinya ‘tidak layak’ bisa langsung terkonfirmasi menjadi ‘berpotensi layak’ dan masuk desil 1–5. Proses konfirmasinya sangat cepat jika melakukan sanggahan mandiri,” katanya.

Meski demikian, Dinsos Kota Mataram menegaskan bahwa pengajuan sanggahan tidak semata-mata dilakukan warga yang ingin menurunkan status desil agar kembali mendapatkan bantuan sosial.

Sebaliknya, terdapat pula warga yang berada pada desil 1 dan secara mandiri mengajukan pembaruan data karena merasa kondisi ekonominya sudah lebih baik sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan.

Terkait potensi ketidakakuratan data dalam pengajuan sanggahan, Muzakkir memastikan data tersebut telah terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem ini memungkinkan proses verifikasi silang secara otomatis dengan sejumlah instansi terkait.

Verifikasi tersebut, antara lain, dilakukan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengecek kepemilikan aset tanah serta PT PLN untuk melihat data kelistrikan.

Sistem melakukan pencocokan berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Dengan demikian, apabila terdapat warga yang menyatakan tidak memiliki rumah atau sambungan listrik, sementara data menunjukkan sebaliknya, informasi tersebut dapat diverifikasi melalui data instansi terkait.

“Jadi, hak warga untuk menyanggah sesuai kondisi aslinya tetap ada. Selanjutnya, sistem yang akan memvalidasi secara otomatis,” pungkasnya. (pan)

Pengamat Ekonomi: Inflasi Tinggi Bisa Hambat Penurunan Angka Kemiskinan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengamat Ekonomi: Inflasi Tinggi Bisa Hambat Penurunan Angka Kemiskinan
M. Firmansyah, (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Inflasi NTB yang mencapai 4,18 persen secara tahunan pada September 2026 dinilai dapat menghambat upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, terutama di daerah yang memiliki akses pekerjaan lebih terbatas.

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah mengatakan tingginya inflasi akan semakin menyulitkan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup karena kenaikan harga menggerus daya beli.

“Kalau inflasi tetap tinggi, upaya menurunkan angka kemiskinan akan semakin berat,” kata Firmansyah, Kamis, 1 Oktober 2026.

Ia menyoroti perbedaan tingkat inflasi antardaerah di NTB. Pada September 2026, inflasi Kota Bima tercatat 4,76 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Mataram yang berada di level 3,73 persen. Selisihnya sekitar satu persen.

Menurutnya, tingginya inflasi di Kota Bima perlu menjadi perhatian karena daerah tersebut memiliki akses pekerjaan yang relatif lebih terbatas dibandingkan Mataram. Ketika harga kebutuhan meningkat sementara kesempatan memperoleh pendapatan terbatas, tekanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin besar.

“Dengan minimnya akses pekerjaan dibanding Mataram, tentu menjadi catatan bagi pemerintah untuk menjaga inflasi tidak tinggi di ujung timur NTB ini,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS NTB, inflasi tahunan NTB pada September 2026 mencapai 4,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,26. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,76 persen dan terendah di Mataram sebesar 3,73 persen.

Inflasi tersebut terjadi pada seluruh 11 kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi 5,18 persen. Sementara kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 11,06 persen.

Kelompok transportasi juga mengalami inflasi 3,70 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 3,46 persen, serta informasi, komunikasi dan jasa keuangan 3,30 persen.

Secara bulanan, inflasi NTB pada September tercatat 0,36 persen, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,72 persen.

Firmansyah berharap pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk menjaga kelancaran pasokan antardaerah. Daerah yang memiliki kelebihan pasokan, menurutnya, dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami kekurangan.

“Semoga koordinasi antardaerah berjalan, sehingga bisa saling mengisi pasokan yang berlebih ke daerah yang kurang,” katanya.

Ia menilai persoalan inflasi perlu diseriusi karena dampaknya tidak hanya terhadap harga barang, tetapi juga terhadap daya beli dan kemampuan masyarakat keluar dari kemiskinan. (bul)

Petakan Penyebab Tunggakan PBB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Petakan Penyebab Tunggakan PBB
Siti Fitriani Bakhreisyi, (Suara NTB/dok)

KOMISI II DPRD Kota Mataram meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) melakukan pemetaan lebih terukur terhadap penyebab tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan penagihan pajak tidak menyamaratakan seluruh wajib pajak.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi, mengatakan BKD perlu menyajikan data secara rinci mengenai kondisi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Menurutnya, data tersebut setidaknya harus mampu menunjukkan jumlah wajib pajak yang benar-benar mengalami ketidakmampuan ekonomi, wajib pajak yang sebenarnya mampu tetapi belum membayar, hingga tunggakan yang terjadi karena objek pajak telah berpindah tangan.

Selain itu, BKD diminta memetakan tunggakan yang disebabkan persoalan administrasi pertanahan, seperti proses pemecahan sertifikat, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru, maupun persoalan validitas data.

“Kalau kita tidak tahu penyebab secara spesifik, kita tidak bisa menentukan kebijakan yang tepat,” ujar Siti.

Ia juga mendorong Pemkot Mataram melakukan inovasi melalui integrasi data antara BKD, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PPAT/notaris dan kelurahan. Integrasi tersebut diharapkan membuat setiap transaksi jual beli maupun pemecahan bidang tanah segera diikuti dengan pemutakhiran data PBB.

Dengan demikian, kata dia, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dilakukan melalui penagihan, tetapi juga melalui pembenahan basis data dan peningkatan kualitas pelayanan.

Siti menilai transformasi digital dapat menjadi salah satu solusi, terutama apabila keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam pemutakhiran data.

Ia secara khusus meminta adanya program “Pemutakhiran PBB Pasca Jual Beli dan Pemecahan Bidang” untuk menangani tunggakan pada tanah yang telah diperjualbelikan. Program tersebut, menurutnya, bukan untuk menghapus kewajiban pajak, melainkan memperjelas secara administratif kewajiban pajak lama dengan objek atau pemilik baru.

Siti juga menyebut Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2024 tentang pelaporan PPAT atas jual beli tanah dapat menjadi dasar untuk mendorong integrasi data transaksi pertanahan dengan database PBB.

“Jangan sampai masyarakat yang memang tidak mampu diperlakukan sama dengan wajib pajak yang sebenarnya mampu, sementara persoalan administrasi pertanahan justru dianggap sebagai tunggakan masyarakat,” tegasnya. (fit)


Agnez Mo Lengkapi Musisi Indonesia di Panggung MotoGP Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Agnez Mo Lengkapi Musisi Indonesia di Panggung MotoGP Mandalika
Deretan musisi nasional yang akan tampil pada panggung hiburan MotoGP di Sirkuit Mandalika. (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) -Setelah diwarnai beberapa perubahan, daftar musisi top Indonesia yang akan tampil menghibur di panggung ajang MotoGP Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 mendatang, akhirnya lengkap. Dengan penyanyi sekaligus diva internasional milik Indonesia Agnez Monica menjadi yang terakhir terkonfirmasi untuk hadir.

Penyanyi yang akrab disapa Agnez Mo ini akan melengkapi deretan musisi top lainya yang sudah terlebih dahulu dipastikan hadir. Mulai dari Judika, grup band Ungu, D’Masiv, Happy Asmara, Niki Becker, Crossover Band, Tipe-X, hingga DJ RIM. Para musisi top tersebut siap menghibur penonton MotoGP Mandalika di sepanjang race weekend pada hari Sabtu dan Minggu mendatang.

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) sendiri sengaja memilih musisi yang hadir dengan genre yang berbeda. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman menonton yang beragam dan tidak monoton.

“Kehadiran deretan musisi lintas genre ini menjadi bagian dari rangkaian entertainment yang disiapkan untuk memperkaya pengalaman penonton selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026  berlangsung” sebut Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy R. Warokka, dalam keterangannya, Jumat (2/10).

Line-up musisi dengan karakter dan genre musik yang beragam tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai segmen penonton. Sekaligus semakin menghidupkan atmosfer penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika 2026. Jadi para penonton yang hadir di Sirkuit Internasional Mandalika nantinya tidak hanya bisa menyaksikan aksi balap kelas dunia saja. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai hiburan dan aktivitas sepanjang balapan di akhir pekan.

“Kehadiran Agnez Mo  dan sejumlah musisi top Indonesia lainya ditambah kehadiran Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji di lintasan balap kian menambah warna tersendiri dalam perhelatan MotoGP Mandalika tahun ini.  Perpaduan aksi balap dan pertunjukan musik ini  menjadikan race weekend sebagai sebuah pertunjukan yang spektakuler sekaligus menghibur bagi masyarakat dan wisatawan yang datang,” sebutnya.

Hal itu sejalan dengan semangat untuk menjadikan MotoGP Mandalika sebagai bagian dari perkembangan sport tourism di Indonesia yang tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga berkelas dunia semata. Tetapi turut juga membawa dampak pada prestasi, investasi, dan reputasi Indonesia di mata internasional. Ditambah kehadiran talenta Indonesia di lintasan dan panggung hiburan dalam satu perhelatan berskala internasional menunjukkan bahwa ajang MotoGP Mandalika bisa menjadi ruang bagi Indonesia untuk memperkenalkan potensi olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus secara bersamaan.

Tidak hanya musisi nasional, pihaknya juga tetap membuka ruang bagi pelaku sektor ekonomi kreatif lokal untuk tampil. Dengan memadukan olahraga, musik, budaya, dan kreativitas lokal kian memperkuat kesan bahwa MotoGP Mandalika sebuah perhelatan yang mempertemukan talenta Indonesia dengan masyarakat dan wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara.

Seluruh rangkaian pertunjukan tersebut akan berlangsung di area Festival Sirkuit Internasional Mandalika. Di area tersebut pengunjung dapat menikmati berbagai antraksi dan hiburan dengan berbagai pilihan sajian dari berbagai UMKM.

“Di panggung musik MotoGP Mandalika juga akan menghadirkan kompetisi tari tradisional dan modern yang semakin menambah ragam hiburan bagi pengunjung MotoGP Mandalika,” tegas Troy.

Sampah Diperkirakan Capai 50 Ton

Jumlah penonton ajang MotoGP Mandalika tahun 2026 ini diprediksi pada angka sekitar 145 ribu orang. Meningkat dari gelaran tahun 2025 lalu. Seiring dengan peningkatan jumlah penonton event dunia yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional pada 9-11 Oktober 2026  tersebut, volume sampah yang dihasilkan diperkirakan juga turut meningkat di angka sekitar 50 ton.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng Lalu Sarkin Junaedi kepada Suara NTB, Jumat (1/10), mengatakan prediksi volume sampah dari ajang MotoGP Mandalika tersebut berdasarkan hasil catatan penanganan sampah  di ajang yang tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini perkiraan kita volume sampah yang dihasilkan dari ajang MotoGP Mandalika di angka sekitar 50 ton. Karena jumlah penonton yang hadir diperkirakan meningkat,” sebutnya.

Terkait jenis sampah tidak terlalu beragam. Seperti pada gelaran tahun-tahun sebelumnya jenis sampah yang ada didominsasi sampah organik. Berupa sisa-sisa makanan serta sampah non organik berupa plastik dan botol air mineral.

Untuk membantu penanganan sampah sekaligus wujud kontribusi atas terlenggaranya ajang MotoGP Mandalika, pihaknya juga akan menempatkan petugas kebersihan di titik-titik kumpul sampah yang ada   area sirkuit. Ada pun untuk penanganan sampah di dalam area sirkuit itu tetap menjadi ranah kewenangan pihak ITDC selaku penyelenggara event. “Harapan kami sampah-sampah yang ada dipilah terlebih dahulu. Sebelum dibuang ke TPA Pengengat,” ujarnya.

Sebelumnya Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy R. Warokka mengatakan untuk penanganan sampah selama ajang MotoGP Mandalika berlangsung pihaknya sudah menyiapkan petugas dan pola penanganan khusus. Di mana nanti sampah dari ajang MotoGP Mandalika tetap akan dipilah terlebih dahulu. Tidak semua sampah akan langsung dibuang ke TPA begitu saja.

Petugas yang menangani sampah juga sudah dibekali kemampuan dalam memilah dan mengelola sampah. Supaya sampah yang dibuang ke TPA benar-benar sampah yang sudah tidak bisa dipilah lagi. (kir)

Stok Pupuk Subsidi Aman Jelang Musim Tanam

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Stok Pupuk Subsidi Aman Jelang Musim Tanam
Wirawan Margana, (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa memastikan stok pupuk bersubsidi aman jelang musim tanam. Kuota yang tersedia diklaim cukup untuk dua bulan kedepan.

“Stok pupuk bersubsidi kita sangat aman untuk saat ini, karena belum sepenuhnya ditebus oleh para petani dari kuota yang disediakan pemerintah,” kata Kepala Bidang Sarana Pertanian Distan Kabupaten Sumbawa, Wirawan Margana,Jumat (2/10).

Berdasarkan data per tanggal 28 September, realisasi penebusan untuk pupuk jenis urea mencapai 32.478,46 ton dari kuota tahunan 46.063 ton. Sementara, sisanya sekitar 13. 584,54 ton akan digunakan untuk persiapan musim tanam berikutnya.

Sementara, pupuk jenis NPK dari alokasi tahunan yang diberikan pemerintah sebesar 38.377 ton terealisasi sekitar 27.247,77 ton. Artinya, ada selisih sisa sekitar 11.129,24 ton yang bisa dimanfaatkan oleh para petani.

“Rata-rata para petani sudah tutup tanam untuk musim hujan pertama dan musim hujan kedua diprediksi terjadi pertengahan bulan Oktober. Sehingga kuota pupuk kita sangat aman untuk saat ini,” jelasnya.

Pihaknya telah menyiapkan opsi untuk penebusan awal terhadap pupuk yang tersedia agar jatah petani tidak hangus. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan diperkirakan turun awal tahun 2027.

Ia mengimbau petani untuk segera melakukan penebusan terhadap pupuk subsidi sebagai persiapan musim tanam berikut. Tujuannya jatah pupuk tahun ini tidak dialihkan ke daerah lain. “Jangan sampai dialihkan ke daerah lain karena Sumbawa juga masih membutuhkan,sehingga kami mengimbau para petani untuk segera melakukan penebusan,” tukasnya. (ils)

Masalah IPAL hingga Reklamasi Ilegal, Pemprov NTB Tertibkan Tambak Udang di Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Masalah IPAL hingga Reklamasi Ilegal, Pemprov NTB Tertibkan Tambak Udang di Sumbawa
TAMBAK UDANG - Kawasan salah satu tambak udang di Sumbawa. Pemprov NTB menertibkan tambak udang ilegal di Sumbawa. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemprov NTB mulai menertibkan aktivitas tambak udang yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan lingkungan. Penertiban dilakukan bukan untuk menghambat investasi, tetapi memastikan bisnis tambak dapat berjalan dengan kepastian sekaligus tidak meninggalkan kerusakan lingkungan dan persoalan bagi masyarakat sekitar.

Langkah tersebut diambil setelah Pemprov NTB menerima banyak laporan mengenai aktivitas tambak yang tidak sesuai ketentuan. Persoalannya beragam, mulai dari perizinan yang belum dipenuhi, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar hingga reklamasi yang dilakukan tanpa izin.

“Kita banyak sekali dapat laporan mengenai tambak-tambak udang yang tidak sesuai dengan perizinan atau bahkan tidak mengurus perizinannya. Ada yang IPAL-nya belum sesuai dengan ketentuan, ada yang melakukan reklamasi tetapi tanpa izin,” ujar Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (2/10).

Iqbal menegaskan, pemerintah tidak ingin penyelesaian persoalan tersebut justru menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Karena itu, Pemprov NTB mencari titik temu agar penataan tambak tetap ramah terhadap investasi, melindungi masyarakat sekitar, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.

“Bagaimana solusinya supaya friendly buat investor, tapi friendly juga buat masyarakat sekitar, terutama buat keseimbangan ekologis. Karena kita khawatir kalau terus-menerus seperti ini, yang rusak juga lingkungan kita dan pada akhirnya juga akan mengganggu para pebisnis, investor juga,” tegasnya.

Sebagai landasan penertiban, tambahnya, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Menurut dia, NTB menjadi provinsi pertama yang menerbitkan pergub mengenai sanksi administratif di sektor tersebut.

Pengawasan kemudian mulai dilakukan langsung di lapangan. Saat berada di Sumbawa, Iqbal mengambil secara acak salah satu laporan mengenai aktivitas tambak untuk diperiksa. Hasil pengecekan menemukan sejumlah persoalan yang sebelumnya dilaporkan memang terjadi.

“Dan ternyata betul, IPAL-nya jauh dari ketentuan, outlet-nya tidak ada, tidak ada flowmeter-nya dan sebagainya. Kemudian ternyata juga belum punya PKKPR, yang artinya reklamasinya itu ilegal,” katanya.

Menurutnya, ketertiban perizinan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan pada akhirnya juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Bisnis akan sulit berkembang dengan tenang apabila kegiatan operasionalnya terus dibayangi persoalan legalitas maupun dampak lingkungan.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Pemprov NTB juga telah membentuk pengawas terpadu provinsi. Tim ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengembangan industri tambak udang tetap dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi berjalan dalam koridor perizinan dan perlindungan lingkungan. (era)

Polisi Atur Rekayasa Lalu Lintas dan Siapkan Lahan Parkir untuk Pawai MotoGP di Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Polisi Atur Rekayasa Lalu Lintas dan Siapkan Lahan Parkir untuk Pawai MotoGP di Mataram
JALAN PEJANGGIK - Aktivitas pengendara melintas di Jalan Pejanggik pada Jumat (2/10/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Polresta Mataram akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan dalam pelaksanaan Pawai Rider MotoGP 2026. Pawai tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Oktober 2026 mendatang.

Kasat Lantas Polresta Mataram, Kompol Muhamad Puteh Rinaldi, Jumat (2/10/2026) mengatakan, personel kepolisian akan disiagakan di sejumlah titik yang menjadi jalur pengalihan.

Pawai tersebut, lanjutnya, akan dimulai dari depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggik. Para rider kemudian bergerak ke arah barat dengan menggunakan jalur berlawanan hingga Perempatan Bank Indonesia, sebelum berbelok ke kanan menuju Teras Udayana yang menjadi lokasi finis.

Karena jalur tersebut akan digunakan untuk pawai, masyarakat yang hendak melintas akan dialihkan.

Adapun rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan antara lain, kendaraan dari arah barat Jalan Langko, mulai Pertigaan Kejaksaan, akan diarahkan belok kanan menuju Jalan Seruni. Dari jalur tersebut, pengendara dapat melanjutkan perjalanan melalui Jalan Pemuda atau lurus menuju Perempatan Seruni.

Sementara kendaraan dari arah timur Jalan Catur Warga akan diarahkan untuk mengambil jalur alternatif dan tidak memasuki kawasan yang menjadi lintasan pawai.

Untuk kendaraan dari arah barat maupun timur melalui Jalan Adisucipto, Rembiga, pengendara diarahkan untuk tetap lurus dan tidak diperbolehkan memasuki jalur Jalan Udayana.

Rekayasa juga diterapkan di Perempatan STIE AMM. Kendaraan yang datang dari arah selatan akan diarahkan belok kiri menuju Jalan Pendidikan.

“Pengalihan arus ini kami lakukan untuk menjaga kelancaran dan keamanan selama pelaksanaan Pawai Rider MotoGP,” jelas Puteh.

Pengalihan arus lalu lintas akan mulai diberlakukan pada Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 11.00 Wita hingga pawai selesai.

Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas, Polresta Mataram juga menyediakan lokasi parkir bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung kemeriahan pawai. Dua lokasi yang disiapkan yakni kawasan Islamic Center dan Taman Sangkareang.

Puteh mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan, mengikuti arahan petugas di lapangan. Serta menggunakan jalur alternatif yang telah ditentukan. (mit)

1...343536...1,066Halaman 35 dari 1,066