Lombok (ekbisntb.com) – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dan Grab Car menggelar aksi demonstrasi dan penyegelan kantor Grab NTB di Jalan Selaparang, Kota Mataram, pada Kamis, 17 April 2025. Aksi ini merupakan puncak kekecewaan para pengemudi terhadap implementasi program “paket hemat” yang dinilai secara signifikan menggerogoti pendapatan mereka.
Tidak hanya melakukan aksi di depan kantor Grab, para pengemudi dari berbagai penjuru NTB juga melakukan aksi “mati aplikasi massal”. Langkah drastis ini melumpuhkan layanan transportasi online di seluruh provinsi, menyebabkan kekacauan dan keresahan di tengah masyarakat yang sehari-hari mengandalkan kemudahan platform tersebut.
Suasana di depan kantor Grab NTB tampak tegang namun tertib. Para pengemudi yang didominasi jaket dan atribut khas masing-masing platform, menyampaikan orasi. Spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan dan kritik pedas terhadap kebijakan Grab terbentang di sepanjang jalan.
Danimar, seorang pengemudi online yang menjadi salah satu orator dalam aksi tersebut, menyampaikan aspirasi rekan-rekannya dengan suara lantang. Ia menuntut agar regulator memberikan sanksi tegas kepada Grab atas dugaan pelanggaran regulasi.
“Kami meminta ketegasan regulator untuk menindak aplikator yang tidak patuh. Potongan biaya aplikasi yang kami alami saat ini jauh melebihi batas maksimal 10 persen yang seharusnya berlaku,” tegas Danimar.
Lebih lanjut, Danimar mendesak penghapusan skema bisnis aplikasi yang dianggap melanggar ketentuan tarif, seperti program “slot hemat” dan “all kilometer hemat”. Menurutnya, skema-skema ini secara sistematis mengurangi pendapatan para pengemudi.
“Skema-skema ini tidak transparan dan sangat merugikan kami. Bagaimana mungkin kami bisa bertahan jika setiap order dipotong dengan alasan yang tidak jelas?” keluhnya.
Isu overload atau kelebihan jumlah pengemudi di NTB juga menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Danimar mendesak agar pendaftaran pengemudi online baru di NTB dihentikan sementara waktu.
“Jumlah penumpang di NTB ini terbatas, sementara jumlah driver terus bertambah. Ini menyebabkan persaingan semakin ketat dan pendapatan kami semakin menurun,” paparnya.
Tuntutan terakhir yang disuarakan oleh para pengemudi adalah peningkatan tarif dasar transportasi online di NTB. Mereka menilai tarif saat ini tidak lagi relevan dengan biaya operasional yang terus meningkat.
“Tarif dasar yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai. Kami butuh penyesuaian agar kami bisa mendapatkan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga,” tegas Danimar.
Sebagai bentuk kekecewaan mendalam, para pengemudi melakukan penyegelan kantor Grab NTB. Mereka memberikan ultimatum bahwa segel tersebut tidak akan dibuka sebelum tuntutan mereka dipenuhi.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, turut hadir dalam aksi demonstrasi untuk memberikan dukungan moril dan advokasi kepada para pengemudi online. Ia menegaskan bahwa isu tarif dasar merupakan persoalan paling mendasar yang harus segera diselesaikan.
“Tarif dasar ini akan menjadi fondasi bagi kesejahteraan para pengemudi. Jika tarif dasarnya layak, maka aspek-aspek lain seperti potongan aplikasi dan skema promo yang merugikan bisa diminimalisir dampaknya,” jelas Lalu Wira Sakti.
Ia mengakui bahwa persoalan overload pengemudi juga menjadi perhatian, namun untuk saat ini, fokus utama adalah pada penyesuaian tarif dasar dan penghapusan skema “paket hemat” yang dianggap sangat merugikan.
“Kami memahami kekhawatiran terkait overload, dan itu juga perlu dicarikan solusi. Namun, yang paling krusial saat ini adalah tarif dasar, harga promo yang tidak jelas, dan program ‘slot hemat’ yang secara langsung memotong pendapatan driver,” tegasnya.
Lalu Wira Sakti membeberkan data perbandingan tarif dan potongan aplikasi yang dialami para pengemudi online di NTB. Menurutnya, tarif dasar untuk jarak pendek seharusnya berada di kisaran Rp 10.400 sesuai regulasi, dengan potongan aplikasi maksimal 15 persen. Namun, kenyataannya, para pengemudi di NTB mengalami potongan hingga 30 bahkan 40 persen.
“Ini jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada ketidakadilan yang sangat besar di sini,” ujarnya.
Ia memberikan contoh konkret kerugian yang dialami pengemudi akibat program “paket hemat”. Order penjemputan di wilayah Lembar yang sebelumnya bisa menghasilkan Rp 90.000 bagi pengemudi dari tarif Rp 130.000, kini hanya menghasilkan Rp 60.000 setelah adanya “paket hemat”.
“Ini penurunan pendapatan yang sangat signifikan dan tidak bisa diterima,” tegasnya.
Selain masalah tarif dan “paket hemat”, SPN NTB juga menyoroti praktik “maaf kilometer” yang dianggap merugikan pengemudi Grab Car. Menurut pengakuan para pengemudi, seringkali jarak tempuh yang tertera di aplikasi lebih pendek dari jarak tempuh sebenarnya, dan selisihnya tidak dibayarkan.
“Misalnya, jarak normal 25 kilometer, tapi di aplikasi hanya tertera 22 kilometer. Ke mana selisih 3 kilometer itu? Ini adalah bentuk ketidaktransparanan yang harus dihentikan,” tuntut Lalu Wira Sakti.
Oleh karena itu, para pengemudi menuntut transparansi penuh dari pihak manajemen Grab terkait alokasi dana potongan aplikasi. Mereka berhak mengetahui ke mana saja sebagian besar pendapatan mereka dialirkan.
Kebijakan “paket hemat” yang hanya berlaku di NTB juga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengemudi. Mereka menduga kebijakan ini diterapkan secara sepihak dan tidak konsisten. “Kenapa kebijakan ini tidak berlaku di daerah lain seperti Senggigi? Ada apa ini?” tanya salah seorang pengemudi dengan nada curiga.
Para pengemudi menegaskan bahwa implementasi “paket hemat” sejak 14 April lalu telah memberikan dampak buruk yang nyata terhadap kondisi finansial mereka. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan kebijakan ini mengancam mata pencaharian mereka.
Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung cukup lama tersebut, tidak terlihat perwakilan dari pihak manajemen Grab NTB yang menemui para pengemudi untuk berdialog.(bul)
