Beranda blog Halaman 339

50 Hektare Sawah di Mataram Terdampak Banjir, Distan Pastikan Tak Ada Gagal Panen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
50 Hektare Sawah di Mataram Terdampak Banjir, Distan Pastikan Tak Ada Gagal Panen
Sejumlah petani meninjau sawahnya yang terendam banjir di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela beberapa waktu lalu. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mencatat sekitar 50 hektare lahan pertanian padi di Kecamatan Sekarbela terdampak banjir selama periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Meski demikian, Pemerintah Kota Mataram memastikan tidak ada lahan yang mengalami gagal panen, karena penanganan cepat telah dilakukan oleh petugas lapangan bersama para petani.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Johari, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan kondisi lahan terdampak banjir dengan menyiapkan sejumlah langkah penanganan agar kerugian petani dapat diminimalkan.

“Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak ada yang gagal panen. Namun memang ada beberapa kelompok tani yang mengalami penurunan hasil produksi akibat tanaman rebah dan terendam banjir,” ujarnya, Rabu, 28 Januari 2026.

Johari menjelaskan, sejumlah langkah solusi telah disiapkan Distan untuk menyesuaikan kondisi tanaman di lapangan. Di antaranya, melakukan penanaman ulang apabila tanaman masih terendam banjir lebih dari sepekan akibat tingginya curah hujan. Selain itu, dilakukan penyedotan air yang menggenang di persawahan menggunakan mesin pompa.

“Sementara untuk tanaman yang sudah memasuki masa panen, kami sarankan dilakukan panen lebih awal agar bulir padi tidak rusak atau membusuk,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kelompok tani Kembang Sari dan Suka Maju masih dapat melakukan panen, meski hasil produksi mengalami penurunan akibat banyak tanaman yang rebah dan terendam air. Sedangkan kelompok tani Karang Pule I, Karang Pule II, Pade Ate, dan Geguntur masih menunggu kondisi air benar-benar surut untuk menentukan langkah lanjutan.

“Poktan Kembang Sari dan Poktan Suka Maju tetap bisa panen, tetapi produksinya turun. Sementara Poktan Karang Pule I dan II, Pade Ate, serta Geguntur masih menunggu air surut,” terang Johari.

Berdasarkan data Distan, lahan pertanian padi yang terdampak banjir berada di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Di wilayah ini, banjir disebabkan oleh kerusakan atau jebolnya tanggul air yang mengakibatkan genangan di area persawahan.

Kelompok Tani Karang Pule I memiliki luas baku sawah (LBS) 12,72 hektare, dengan lahan terdampak sekitar 2 hektare. Sementara Kelompok Tani Karang Pule II memiliki LBS 34,54 hektare, dengan lahan terdampak mencapai 15 hektare. Tanaman padi di wilayah ini rata-rata masih berumur sekitar satu minggu saat terendam banjir.

Selain itu, kelompok tani Suka Maju, Sinar Terang, dan Kembang Sari yang tanamannya sudah mendekati masa panen juga terdampak banjir. Kondisi tanaman yang rebah dan menyentuh tanah berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

Kelompok Tani Sinar Terang tercatat memiliki LBS 19,85 hektare, dengan lahan terdampak seluas 0,5 hektare dan umur padi sekitar 80 hari setelah tanam (HST). Sementara Kelompok Tani Pade Ate memiliki LBS 16 hektare dengan lahan terdampak sekitar 2 hektare.

Mantan Kepala Dinas Ketahan Pangan Kota Mataram menegaskan, hingga saat ini data lahan pertanian terdampak banjir baru ditemukan di Kecamatan Sekarbela, khususnya Kelurahan Jempong Baru. Sementara wilayah pertanian lain di Kota Mataram masih dalam kondisi aman.

“Untuk wilayah lain, Alhamdulillah masih aman dan tidak terdampak banjir,” ujarnya.

Terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi kelompok tani yang terdampak banjir, Johari menyebutkan program tersebut belum bisa diterapkan saat ini. Pasalnya, Distan melalui Bidang Sarana dan Prasarana masih dalam tahap pendataan dan sosialisasi kepada para petani.

“Belum sampai ke tahap klaim asuransi. Saat ini masih proses pendataan dan sosialisasi agar ke depan datanya benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan,” pungkasnya. (pan)

Perluasan Landfill TPA Kebon Kongok, Lobar Siapkan Dana Sharing Rp1,5 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perluasan Landfill TPA Kebon Kongok, Lobar Siapkan Dana Sharing Rp1,5 Miliar
Kondisi TPA Kebon Kongok di Lobar yang sudah overload. Pemkab Lobar menyiapkan Rp1,5 miliar untuk perluasan landfill dari Rp5,2 miliar dana keseluruhan. (suarantb.com/ist)

Giri Menang (suarantb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) sharing anggaran bersama Pemkot Mataram dan Pemprov NTB untuk pengadaan lahan perluasan landfill Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok. Dari total anggaran Rp5,2 miliar yang dibutuhkan untuk rencana perluasan lahan itu dibagi dengan porsi 40 persen Pemerintah Provinsi NTB, 40 persen Pemkot Mataram dan 20 persen Pemkab Lobar.

Pemkab Lobar pun sudah menyiapkan sekitar Rp1,5 miliar untuk sharing anggaran tersebut. “Untuk Lombok Barat itu besarannya sekitar 1,5 miliar rupiah, karena total besaran anggaran yang dibutuhkan untuk perluasan landfill di TPA Kebon Kongok itu sekitar Rp5,2 miliar,” terang Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Lobar, Muhammad Busyairi yang dikonfirmasi di Ruang Kerjanya, Selasa (27/1/2026).

Perluasan lahan ini diklaim mampu memperpanjang masa operasional TPA Kebon Kongok untuk beberapa tahun ke depan. Bahkan perhitungan teknis berdasarkan volume sampah harian, perluasan lahan itu diprediksi akan mencukupi kebutuhan pembuangan hingga tahun 2028. “Diharapkan akan mampu menampung sampah selama 2 tahun 7 bulan ke depan,” jelas Busyairi.

Perluasan lahan itu bukan satu-satunya solusi permanen. Sebab Busyairi mengungkapkan jika Pemerintah Provinsi saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan investor untuk menerapkan Waste to Energy atau pengolahan sampah menjadi energi. Selama proses negosiasi dan persiapan teknologi tersebut berjalan, perluasan landfill menjadi langkah darurat yang paling realistis untuk dilakukan.

Selain itu Pemkab Lobar juga sudah menyiapkan langkah maju untuk pengoptimalan pengolahan sampah. Mesin Manajemen Sampah Zero (Masaro) yang sudah beroperasi di Tempat Daur Ulang (PDU) Lingsar dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Senteluk menjadi langkah serius Pemkab Lobar. Bupati Lobar bahkan berencana menambah dua unit mesin serupa untuk ditempatkan di Kecamatan Kediri dan Gerung.

Meski demikian, Busyairi mengakui bahwa efektivitas mesin pengolah sampah sangat bergantung pada kondisi sampah yang diterima. Masalah klasik yang sering ditemui seperti sampah yang belum terpilah dan kondisi sampah basah, masih menjadi kendala.“Sampah belum terpilah, sehingga butuh waktu untuk diproses oleh tenaga kita di lokasi,’’ ujarnya.

‘’Selain itu, sampahnya basah, sehingga proses pembakaran butuh waktu lebih lama. Kalau sampahnya kering dan sudah terpilah, satu truk itu bisa selesai kurang dari dua jam,” tambahnya.

Pihaknya sangat berharap masyarakat untuk mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Sebab ia sudah membuktikan sampah yang terpilah ketika dimasukan dalam Masaro bisa cepat diproses diolah. “Sudah kita buktikan ketika sampah dari hotel yang sudah dipilah masuk mesin itu begitu cepat diproses,” lanjutnya.

Meski demikian Busyairi memastikan komitmen Pemkab Lobar sangat serius dalam penanganan volume sampah yang kian meningkat. (her)

Garis Pantai Masuk Lahan Berkelanjutan Ganggu Pengembangan Tambak Garam Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Garis Pantai Masuk Lahan Berkelanjutan Ganggu Pengembangan Tambak Garam Sumbawa
Muslim (suarantb.com/era)

Mataram (suarantb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB mempertanyakan pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didata oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB. Pertanyaan ini menyusul masuknya kawasan tambak hingga garis pantai di Bima dan Sumbawa yang masuk LP2B.

Sorotan ini tidak hanya dilayangkan oleh Dislutkan NTB, tetapi juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Semester II NTB pada Senin lalu.

“Bukan soal lahan tambak, pertanyaannya adalah kenapa sebagian tambak bisa masuk lahan pertanian abadi, itu pertanyaannya,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, Rabu, 28 Januari 2026.

Adanya temuan tambak dan garis pantai masuk lahan berkelanjutan, pihaknya juga cukup heran dan mempertanyakan peran kabupaten dalam pengusulan kawasan LP2B. Pasalnya, dengan masuknya sebagian kawasan tambak dan garis pantai di Bima dan Sumbawa masuk lahan berkelanjutan, dapat mempengaruhi potensi pengembangan garam ke depan.

“Justru kita yang harus mempertanyakan. Apakah dengan menjadikan tambak itu sebagai LP2B tidak mengurangi potensi kita untuk mengembangkan garam ke depan,” katanya.

Muslim membeberkan, saat ini Kabupaten Sumbawa berencana untuk mengembangkan tambak garam seluas 2,300 hektare. Dengan dijadikannya sebagian bibir pantai menjadi LP2B, maka kabupaten mesti mencari areal lain sebagai kompensasi dari pembentukan bibir pantai menjadi lahan berkelanjutan.

“Tetapi kalau dia sudah masuk LP2B. Maka boleh diubah dengan catatan harus dicarikan kompensasinya,” ungkapnya.

Di samping itu, pengusulan LP2B merupakan ranah kabupaten. Mereka akan mengusulkan ke provinsi untuk ditindaklanjuti. Muslim mengaku, pengusulan kawasan LP2B tidak berkaitan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan kendati ditemukannya data kawasan tambak dan garis pantai yang masuk lahan pangan berkelanjutan.

“Itu urusannya di PUPR dan pertanian. Kalau di kelautan, dalam merumuskan data garis pantai itu merujuk data yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG),” terangnya.

BPK menilai penyelenggaraan perlindungan, pengawasan, sistem informasi, dan pengendalian alih fungsi lahan khususnya LP2B belum optimal.

BPK menemukan ketidaksinkronan data luas LP2B antara Perda RTRW dan Perda Perlindungan LP2B, serta hasil pemeriksaan fisik menunjukkan penetapan LP2B tidak sesuai kondisi lapangan, termasuk lahan tambak dan garis pantai di Kabupaten Bima dan Sumbawa serta pembangunan perumahan di Lombok Barat dan Lombok Tengah yang justru ditetapkan sebagai lahan pertanian yang dilindungi.

Akibatnya, potensi berkurangnya luasan LP2B meningkat dan informasi LP2B belum dimanfaatkan optimal oleh masyarakat. (era)

Alokasikan BTT Bencana Rp30 Miliar, Bupati Dorong Pemprov dan Pusat Tangani Lahan Kritis

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Alokasikan BTT Bencana Rp30 Miliar, Bupati Dorong Pemprov dan Pusat Tangani Lahan Kritis
Rumah warga di Lobar yang rusak akibat diterjang longsor beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ist)

LOMBOK Barat (Lobar) salah satu daerah rawan bencana, mulai dari banjir, banjir rob, angin puting beliung, longsor dan gempa. Mengetahui daerahnya rawan bencana, Pemkab Lobar siap siaga dengan mengalokasikan Rp30 miliar Belanja Tak Terduga (BTT). Namun penanganan jangka pendek saja tak cukup, sehingga penanganan jangka panjang pun disiapkan.

Untuk penanganan jangka panjang ini tidak mampu sendiri dilakukan Pemkab. Butuh Pemprov hingga pemerintah pusat yang turun tangan. Pasalnya, beberapa persoalan pemicu seperti hutan kritis salah satu kontribusi dari tambang, menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Pemprov.

Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan semua OPD telah bergerak menangani bencana. “Semua OPD mengambil peran, berkoordinasi dengan Pemprov maupun pusat,” tegas LAZ.

Semua OPD berkolaborasi dengan Pemprov maupun pusat dalam penanganan cepat bencana ini. Pihaknya juga telah menyusun sistem penanganan bencana ini. Ia menginstruksikan semua OPD lebih cepat merespon.

Tak hanya cepat, LAZ menekankan semua OPD dan Camat memverifikasi semua laporan yang masuk dari warga atau pihak desa. Hal ini penting agar informasi akurat dan penanganan pun tepat sasaran. Langkah inipun diterapkan oleh pihaknya dengan membentuk Sekber.

Bupati menegaskan penanganan bencananya ini tak cukup jangka pendek, namun jangka panjang. Pihaknya pun telah mengidentifikasi sejumlah akar persoalan yang butuh penanganan ke depan. Salah satunya lingkungan yang perlu ditangani, seperti hutan krisis yang menyebabkan tidak ada serapan air di daerah hulu. Pemicu lahan kritis ini, aktivitas penanaman dengan membuka tutupan hutan. Selain itu ada kontribusi tambang, seperti di Sekotong.

Persoalannya, kata bupati hutan itu kewenangannya bukan di Pemkab Lobar, sehingga pihaknya tidak bisa masuk. Namun celakanya, giliran hutan rusak memicu bencana, daerah yang terdampak secara lingkungan. “Terus minta lagi pertanggungjawaban kita, bagaimana kita bertanggung jawab, kita tidak bisa kuasai wilayah itu (luar kewenangan Pemkab),” tegasnya.

Sama halnya dengan pertimbangan, diketahui bersama ada peran tambang yang merusak lingkungan hutan. “Cuma tambang itu bukan urusan kami (bukan kewenangan Pemkab), akibatnya yang sekarang kita rasakan. Terus bagaimana caranya,” tanyanya.

Kalau umpamanya, izin tambang dan hutan itu ada di Pemkab, maka pihaknya bisa mengontrol. Pihaknya bisa ingatkan aktivitas tambang itu harus ada izin, lalu caranya begini dengan catatan-catatan sesuai ketentuan. Sehingga jika terjadi hal semacam ini, maka pihak pengelola yang harus ikut bertanggung jawab. “Kan gitu gampang kalau kita diberikan kewenangan,”ujarnya.

Terkait penanganan hutan kritis, tegas LAZ tentu ini wilayah Dinas Kehutanan provinsi dan pusat, sebab pihaknya tidak bisa masuk.

Seperti kawasan konservasi masuk BKSDA, itu kata dia wilayah kehutanan yang memiliki aturan-aturan sendiri. Bahkan jika Pemkab masuk masuk mengelola, maka harus pinjam pakai ke instansi terkait. Pihaknya pun selalu melakukan upaya menekan pihak terkait agar menangani persoalan ini. “

Ia menambahkan, bahwa bencana melanda sejumlah daerah. Selain banjir, pihaknya mendapatkan laporan angin puting beliung juga melanda beberapa titik. Pihaknya pun telah turun melakukan penanganan bencana di sejumlah daerah. Dan ia telah menetapkan status darurat bencana, sehingga semua OPD telah bergerak.

Dalam penanganan bencana ini, pihaknya mengalokasikan Rp30 miliar BTT. Anggaran BTT ini pun mulai dicairkan.

“Sudah kita langsung (pakai). Itulah gunanya, makanya jangan kritik-kritik kalau saya anggarkan BTT itu,” tegasnya. Sebab di tengah kondisi darurat bencana seperti ini anggaran BTT ini bisa dipakai. Ia juga menekankan pada jajaran agar begitu mendapatkan informasi, harus divalidasi kebenarannya. (her)

Event Bau Nyale Digelar di Empat Lokasi, Grup Band Geisha Dijadwalkan Tampil di Pantai Seger

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Karnaval budaya bertajuk Seribu Putri Mandalika akan kembali digelar untuk menyemarakkan event Bau Nyale tahun ini. Tampak peserta karnaval dari Kecamatan Praya Tengah saat tampil di karnaval budaya Bau Nyale tahun 2025 kemarin.

Praya (ekbisntb.com) – Pelaksanaan event budaya nasional Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada 7-8 Februari 2026 mendatang, bakal digelar di empat lokasi berbeda. Dengan kawasan Pantai Seger tetap menjadi venue utama dan akan diisi grup band ibu kota Geisha di malam puncak Bau Nyale. Saat ini persiapaan event tahunan tersebut diklaim sudah mencapai 80 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng H. Lalu Wiranata, S.I.P.,M.A., saat ditemui Suara NTB di kantornya, Selasa (27/1/2026), mengungkapkan, selain di Pantai Seger, Bau Nyale juga digelar di Pantai Selong Belanak Kecamatan Praya Barat. Kemudian Pantai Torok Aik Belek Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya serta Teluk Awang, Pujut.

Rangkaian perayaan event Bau Nyale sendiri akan dimulai pada MInggu (1/2/2026) mendatang diisi dengan event peresean selama empat hari, sampai hari Kamis. Kemudian pada Jumat (6/2/2026) itu ada event karnaval budaya “Seribu Putri Mandalika” yang akan dilaksanakan di kawasan Pantai Kuta. Di malam puncak Bau Nyale, selain penampilan dari Geisha juga ada penobatan Putri Mandalika.

Wiranata mengatakan, perayaan event Bau Nyale tahun ini dikonsep tidak terlalu mewah seperti pada gelaran tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bentuk empati kepada masyarakat Loteng di beberapa wilayah yang tengah dilanda musibah seperti banjir dan angin puting beliung.

Belum lagi bicara kondisi anggaran daerah juga terbatas untuk membiayai pelaksanaan event Bau Nyale, sehingga kemasan acara tidak terlalu mewah, namun diharapkan tetap semarak. “Event inikan sudah menjadi event nasional dan event masyarakat di daerah ini. Jadi kita optimis tetap semarak. Meski tidak banyak event pendukung yang digelar,” tambahnya.

Terkait persiapan teknis dan lokasi acara, lebih lanjut Wiranata menjelaskan sudah dimulai. Dengan fokus perhatian saat ini ialah perbaikan jembatan Pantai Seger. Mengingat, jembatan tersebut merupakan fasilitas pendukung utama dari event Bau Nyale di kawasan Pantai Seger.

Dengan perbaikan yang dilakukan tersebut diharapkan jembatan Pantai Seger bisa digunakan saat puncak perayaan Bau Nyale nantinya. “Perbaikan jembatan sudah ditangani Dinas PUPR. Kita harapkan bisa selesa secepatnya dan bisa digunakaan saat perayaan puncak nantinya,” ujarnya. (kir)

Ratusan Hektare Lahan di Pertanian Sumbawa Terdampak Banjir

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ratusan Hektare Lahan di Pertanian Sumbawa Terdampak Banjir
Nampak lahan yang terdampak banjir yang terjadi di wilayah setempat belum lama ini. (suarantb.com/ist/BPBD Sumbawa)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, mencatat sebanyak 645,5 hektare lahan pertanian padi terdampak bencana selama 23-27 Januari 2025. Dari jumlah tersebut hanya 0,7 hektare yang dipastikan gagal panen alias puso

“Dari 645,5 hektare 644 hektare sudah dinyatakan pulih karena air hanya melintasi areal persawahan sementara sisanya dipastikan gagal panen,” kata Kadistan melalui Kabid Perlindungan Tanaman, Pengembangan Usaha, Rusmini kepada Suara NTB, Selasa (27/1/2026).

Ia melanjutkan, lahan yang dipastikan gagal panen tersebut, pihaknya sudah menyiapkan skema mengganti bibit petani. Hal itu dilakukan agar petani yang terdampak bencana banjir tidak terlalu merugi termasuk pemberian pupuk.

“Kita sudah data lahan yang dipastikan gagal panen tersebut dan dalam waktu dekat kami akan segera turun ke lapangan untuk memberikan bantuan bibit dan pupuk,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun lanjut Rusmini, di Kecamatan Tarano ada sekitar 488 hektare, Empang 11,5 hektare, Moyo Hilir 21 hektare. Di Kecamatan Moyo Utara 110 hektare, Buer 0,2 hektare, dan Kecamatan Rhee 2 hektare.

“Jadi, yang dinyatakan gagal panen ada 0,5 hektare di Kecamatan Tarano dan 0,2 hektare di Kecamatan Buer. Kami juga masih terus melakukan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan kondisi terkini,” ujarnya.

Ia meyakinkan, lahan padi yang dipastikan gagal panen di Kecamatan Tarano, karena bibit padi yang berumur 15 hari tersebut tersapu banjir. Sementara ,di Kecamatan Buer dengan usia padi 30 hari dipastikan puso karena tanggul pengamanan jebol.

“Data sementara kita baru dua lokasi itu aja yang dipastikan gagal panen, sementara untuk lokasi lainnya yang terdampak masih kami lakukan pemantauan selama lima hari kemudian untuk memastikan kondisi terkini,” tambahnya.

Disinggung terkait program Asuransi Usaha Pertanian (AUTP) di tahun 2026, Ia menyebutkan sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan pemerintah sebelumnya juga sudah mengusulkan sebanyak 600 hektare untuk terakomodir program tersebut.

“Kalau untuk program AUTP dari Kementerian untuk tahun ini, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi kami akan memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang terdampak gagal panen,” tukasnya. (ils)

Realisasi Investasi di Sumbawa Masih Rendah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Realisasi Investasi di Sumbawa Masih Rendah
H. Yudi Patria Negara (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga triwulan IV tahun 2025 realisasi investasi berada di angka 48,59 persen dari target yang diberikan provinsi sebesar Rp2 triliun.

“Memang untuk realisasi investasi di tahun 2025 masih sangat jauh dari target, karena selama tahun tersebut sangat minim investasi baru yang masuk ke Sumbawa,” kata Sekretaris DPMPTSP, H. Yudi Patria Negara, kepada Suara NTB, Selasa (27/1/2026).

Yudi menyebutkan, Pemprov NTB memberikan targetkan investasi Rp2 triliun. Target ini dinilai sangat berat dicapai, apalagi rata-rata perusahaan yang mengurus nomor induk berusaha skala besar sangat minim. Bahkan jika melihat data rill investasi di Sumbawa sejak tahun 2018-2025 hanya Rp8 triliun. Sementara, terealisasi baru Rp7,6 triliun.

“Sebenarnya angka rill investasi kita sesuai potensi hanya tersisa tinggal Rp200 miliar-Rp300 miliar saja, sehingga angka Rp2 triliun sangat sulit bisa tercapai,” jelasnya.

Target sebesar itu lanjutnya, dianggap tidak relevan dengan kondisi investasi di Sumbawa saat ini, meski dua tahun terakhir selalu mencapai target. Sebab, perusahaan besar yang melakukan penanaman modal dengan nilai di atas ratusan miliar tidak ada.

“Kami berharap ada investasi baru di Sumbawa di tahun 2026, sehingga mampu mendongkrak capaian target tersebut meskipun sampai dengan saat ini belum ada investasi itu,” ucapnya.

Ia menyebutkan, pertumbuhan investasi di Sumbawa masih didominasi Penamaan Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp712 miliar. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) hingga triwulan ketiga sebesar Rp246 miliar.

“Rata-rata yang paling mendominasi untuk penyumbang realisasi investasi yakni sektor pertambangan, sementara untuk sektor lainnya masih sangat kecil,” jelasnya.

Sementara, sektor pengurusan izin masih tetap berjalan normal yang didominasi perusahaan dengan modal usaha kecil hingga menengah. Pihaknya juga akan tetap turun lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan membuka klinik LKPM untuk memberikan sosialiasi bagi seluruh perusahaaan.

“Kami akan tetap berupaya maksimal supaya target yang ditetapkan pemerintah tercapai dan meningkat termasuk mendorong perusahaan untuk segera melaporkan LKPM,” pungkasnya. (ils)

Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tersisa 10 Ton

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tersisa 10 Ton
Syaihuddin (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa menyebutkan, cadangan beras pangan pemerintah saat ini, tersisa hanya 10 ton dari 15 ton pengadaan di tahun 2025. Beras cadangan ini diprioritaskan untuk penanganan bencana.

“Jadi, dari 15 ton yang kita adakan di tahun 2025, sudah kita salurkan 1.946 kilogram dan yang berproses 3.678 kilogram. Sehingga secara keseluruhan ada 5.194 kilogram yang kita keluarkan di bulan ini,” kata Sekretaris DKP Kabupaten Sumbawa, Syaihuddin kepada Suara NTB, Selasa (27/1/2026).

Ia melanjutkan, 5 ton yang sudah dikeluarkan tersebut diperuntukkan untuk penanganan dampak banjir dalam dua hari terakhir. Berkurangnya cadangan pangan pemerintah tersebut menjadi atensi pemerintah, karena potensi bencana masih akan terjadi beberapa bulan kedepan.

“Kalau melihat kondisi beras yang sudah kita keluarkan per hari ini, kami dalam waktu dekat akan bersurat ke Bupati untuk menambah CBPD sebagai bentuk antisipasi,” ucapnya.

Berdasarkan data dalam membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat banjir pemerintah telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam bentuk beras sejumlah 5.194 kilogram. Bantuan tersebut juga telah didistribusikan di Kecamatan Tarano, Empang, Moyo Hilir dan wilayah yang terdampak lainnya.

“Beberapa kecamatan yang terdampak bencana sudah kita distribusikan untuk CPP beras dalam rangka meringankan beban masnyarakat, ” sebutnya.

Saat ini, pemerintah telah memiliki sistem khusus untuk kejadian bencana alam. Proses bantuan pangan beras dimulai dari desa yang harus bersurat ke BPBD dalam kurun waktu 1×24 jam. Selanjutnya, data dari BPBD menjadi acuan penyaluran bantuan pangan beras untuk bencana alam.

“Pola demikian kami lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan nantinya terutama penyimpangan beras bantuan, ” tukasnya. (ils)

Selain Urusan Paspor, Kantor Imigrasi Lotim Siap Layani Warga Asing

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Selain Urusan Paspor, Kantor Imigrasi Lotim Siap Layani Warga Asing
Iqbal Rifai (Suara NTB/rus)

Selong (suarantb.com) – Masyarakat Lombok Timur (Lotim) kini memiliki akses pelayanan keimigrasian yang lebih lengkap dengan beroperasinya Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Lombok Timur. Kantor ini diresmikan secara simbolis pada 26 Januari lalu di Jakarta bersama dengan 17 kantor lainnya. Kantor Imigrasi Kelas II Lotim menjadi satu-satunya di NTB yang akan melayani dua wilayah kabupaten, Lotim, dan KLU.

Dalam waktu dekat, selain pelayanan paspor, Kantor Imigrasi ini juga siap melayani izin tinggal warga negara asing. Wakil Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur, Iqbal Rifai, saat diwawancara di kantornya, Selasa (27/1/2026) didampingi para stafnya menjelaskan bahwa kehadiran kantor ini merupakan terobosan penting.

“Harapan kami dari jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur dapat melayani masyarakat maksimal secara maksimal, kemudian masyarakat merasa nyaman dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Iqbal.

Ia menegaskan perbedaan mendasar antara kantor imigrasi ini dengan Unit Layanan Paspor (ULP) yang sebelumnya ada. “ULP itu adalah dia non-struktural, hanya memberikan pelayanan paspor. Sedangkan kantor imigrasi tidak hanya paspor, tapi juga layanan untuk warga negara asing,” jelasnya.

Dengan statusnya sebagai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI, kantor ini menjadi satu-satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki fungsi tersebut. Iqbal menyebutkan bahwa untuk layanan pembuatan paspor, prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. “Sehingga semua pelayanan dalam dua tiga bulan ke depan sudah bisa beroperasi,” tuturnya.

Iqbal mengisyaratkan Lotim ini sudah ada ULP sehingga ada efisiensi waktu yang signifikan. Target 18 bulan ke waktu persiapan ke depan bisa dipersingkat. Meski telah beroperasi, Iqbal mengakui masih ada sejumlah pengembangan yang diperlukan, khususnya untuk layanan warga negara asing (WNA). “Memang sampai saat ini belum tersedia terkait dengan sistem, kesisteman, kemudian juga perangkatnya,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan dan peran aktif berbagai pihak. “Jadi mohon support juga dari teman-teman agar nanti dapat memberikan sosialisasi pada masyarakat bahwasanya telah terbentuk Kantor Imigrasi Lombok Timur,” pungkas Iqbal.

Keberadaan kantor ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat Lotim dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus menuju ke kota Mataram, sekaligus meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah tersebut.

Pengurusan paspor dipastikan sangat mudah. Ada rencana, paspor ini akan dijadikan satu jenis. Tidak terlalu banyak pilihan seperti sebelumnya. Hal ini sesuai amanah dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) RI saat ini Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto. (rus)

Didukung Mandalika, Mazda Makin Ekspansif di Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Didukung Mandalika, Mazda Makin Ekspansif di Lombok
Mazda makin ekspansif di Lombok, didukung potensi pasar karena adanya Mandalika. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dilengkapi dengan Sirkuit MotoGP menegaskan posisi Lombok, NTB sebagai destinasi sport tourism bertaraf internasional.

Melihat potensi daerah ini terus berkembang ke depannya, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Mazda di Indonesia, kemudian memperkuat ekspansi bisnis di Lombok, dengan dibukanya dealer resmi Mazda berkonsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) di Kota Mataram.

Dealer ini berlokasi di Jalan Selaparang No. 67, Mataram, dan dikelola oleh PT Cahaya Surya Bali Inti Cemerlang (CSBIC). Dilengkapi tiga service bay, serta area showroom dengan kapasitas display kendaraan.

Ricky Thio, Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, di Mataram, Selasa, 27 Januari 2026 mengungkapkan, Lombok sebagai pasar yang kian prospektif, seiring meningkatnya arus wisatawan dan penyelenggaraan ajang balap motor dunia seperti MotoGP Mandalika.

Perkembangan tersebut menurutnya, turut mengubah karakter konsumen, dari menjadikan kendaraan sekadar alat transportasi menjadi bagian dari gaya hidup dan pengalaman berkendara.

“Dengan adanya Mandalika, Lombok semakin dikenal luas. Pertumbuhannya terlihat bukan hanya dari sektor pariwisata, tetapi juga ekonomi dan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan,” ujarnya.

Ricky menambahkan, potensi pertumbuhan segmen kendaraan premium di Bali dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif. Kontribusi wilayah luar Jawa terhadap total penjualan Mazda nasional tercatat meningkat dari 13,9 persen pada 2024 menjadi 14,7 persen pada 2025, dengan Bali sebagai salah satu kontributor utama.

Selama ini, konsumen Mazda di Lombok harus mengakses layanan penjualan dan purna jual melalui Bali atau Surabaya. Padahal, populasi pengguna Mazda di NTB sudah terbentuk secara alami. Kehadiran dealer resmi di Mataram menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen akan layanan yang lebih dekat dan berstandar nasional.

“Kami ingin memastikan pelanggan Mazda, baik yang sudah ada maupun yang baru, mendapatkan layanan standar Mazda tanpa harus ke luar daerah. Ini bagian dari komitmen kami terhadap kenyamanan dan kepuasan konsumen,” tandasnya.

Direktur PT Cahaya Surya Bali Inti Cemerlang, Mulyadi Kantiana Surjonogo, turut menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran Mazda Mataram. Menurutnya, meningkatnya perhatian internasional terhadap NTB, khususnya melalui Sirkuit Mandalika, menjadi katalis positif bagi pertumbuhan industri otomotif, termasuk segmen kendaraan premium.

“Mazda Mataram hadir sebagai pionir dealer kendaraan premium di Mataram dengan fokus pada standar pelayanan, kualitas pengalaman berkendara, serta layanan purna jual terintegrasi sesuai standar Mazda,” ujarnya.

Ke depan, Mazda menyatakan siap memperluas jaringan di NTB seiring bertambahnya populasi kendaraan, termasuk menyambut era elektrifikasi kendaraan seperti teknologi hybrid dan ramah lingkungan lainnya. (bul)

1...338339340...1,088Halaman 339 dari 1,088