Beranda blog Halaman 338

BPK Awali Pemeriksaan Keuangan di Lombok Timur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPK Awali Pemeriksaan Keuangan di Lombok Timur
BPK RI Perwakilan NTB saat melaksanakan pertemuan awal atau entry meeting dengan Pemda Lombok Timur, pada Rabu (28/1/2026). (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan pertemuan awal atau entry meeting dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, pada Rabu (28/1/2026).

Pertemuan ini untuk memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berjalan baik. Pertemuan ini menandai dimulainya pemeriksaan resmi yang akan berlangsung selama 45 hari ke depan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Didit Taufan Pradipta menyampaikan, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara langsung menerima tim BPK di ruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Edwin memastikan komitmen penuh Pemda untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan.

“Pemda akan mengawal langsung proses ini. Kami telah menunjuk PIC (person in charge) untuk mempermudah koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan tim BPK,’’ ujar Didit.

Ia mengaku terbantu dengan adanya laporan hasil pemeriksaan awal yang terperinci dari BPK. Didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektur Daerah,

Wabup menegaskan bahwa komitmen ini bukan semata untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan sebagai bentuk tanggung jawab konkret kepada masyarakat melalui tata kelola keuangan yang akuntabel.

Mengenai tindak lanjut rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya, Wabup mengakui masih ada kendala yang dihadapi. Namun, ia menyatakan optimisme bahwa semua rekomendasi dapat dituntaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Entry meeting ini merupakan bagian penting dalam proses akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Pemeriksaan kali ini akan memfokuskan pada beberapa bidang, antara lain piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kehadiran BPK diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan penguatan bagi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah Lombok Timur. (rus)

Stok CBP Masih Aman, Enam Desa di Lobar Usulkan Bantuan Pangan bagi Nelayan Terdampak Cuaca Ekstrem

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lobar salurkan bantuan kepada nelayan terdampak cuaca ekstrem. (suarantb.com/ist)

Giri Menang (suarantb.com) – Enam desa di Lombok Barat (Lobar) mengajukan permohonan untuk bantuan pangan bagi nelayan yang terdampak cuaca ekstrem. Dari enam desa, satu desa yakni Taman Ayu sudah disalurkan bantuan berupa beras kepada para nelayan.

“Usulan yang sudah masuk baru enam desa, tiga di Wilayah Utara (Batulayar), Taman Ayu dan dua desa di wilayah Sekotong,” sebut Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan H Afgan Kusumanegara, Rabu (28/1/2026).

Tiga desa di wilayah Utara terdiri dari Senteluk, Meninting dan Batulayar barat. Sedangkan dari Sekotong, di antaranya Sekotong Barat dan Pesisir Mas.

Sementara itu, para nelayan di Desa Taman Ayu rata-rata terdampak cuaca ekstrem, menyebabkan mereka tak bisa melaut dalam jangka waktu dua minggu bahkan ada yang lebih. Sehingga melalui desa mengusulkan bantuan pangan. Bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka selama tidak bisa melaut.

“Bantuan dari kami berupa beras, satu jiwa itu 400 gram kali jumlah kepala kali sekian hari, sesuai dengan kemampuan candangan beras daerah,”imbuhnya.

Sedangkan dari OPD lain lanjut dia dalam bentuk bantuan lainnya. Sejauh ini, cadangan beras pemerintah Lobar masih aman. “Masih ada 67 ton, insyaallah cukup,” imbuhnya. Tahun ini beras ditambah dengan pengadaan mencapai 1 ton pada APBD Murni.

Dengan intensitas cuaca ekstrem ini, diestimasi mencukupi. Namun pihaknya memperhitungkan kedepan, tidak saja bagi nelayan terdampak cuaca ekstrem, tetapi ada warga yang sawahnya terkena puso sehingga ini harus dicadangkan juga. “Sehingga tidak mesti semuanya (jiwa) mendapatkan bantuan, tapi kita lihat kemampuan cadangan kita juga,” ujarnya.

Sebab selain nelayan, pihaknya juga membantu warga terdampak bencana. Pihaknya masuk penanganan pascabencana. Ketika ada usulan dari desa, lalu diverifikasi. Selajutnya Bupati memeriahkannya untuk menyalurkan bantuan. (her)

Sumbawa Butuh 1.000 RST untuk Masyarakat Miskin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rusmayadi(Ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membutuhkan sebanyak 1.000 unit Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang tersebar di seluruh kecamatan. Rumah ini diprioritaskan bagi masyarakat yang berada dalam kategori desil 1 dan 2 Kemiskinan ekstrem.

“Dara 1000 unit merupakan hasil pendataan awal dan masih akan berproses bisa jadi bertambah, sementara yang sudah kita usulkan baru 150 unit,” kata Kepala Bappeda melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dr. Rusmayadi, kepada Suara NTB, Rabu (28/1/2026).

Ia melanjutkan, konsep RST ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2. Sementara, untuk tahap pertama sejumlah 150 unit RST diperuntukkan bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem di perkotaan.

“150 unit RST yang kita usulkan beberapa bulan lalu masih dikaji di Kemensos dengan harapan bisa disetujui dan kami akan kembali mengusulkan lebih lanjut,” ucapnya.

Ia menyebutkan, kuota RST yang ditetapkan pemerintah di seluruh Indonesia sebanyak 1500 unit. Sementara, Kabupaten Sumbawa baru mengusulkan 150 unit. Pemerintah pun tetap berupaya melakukan pendataan lebih lanjut ke kecamatan jika masih ada peluang untuk menambah usulan RST.

“Kami tetap melakukan pendataan lebih lanjut ke kecamatan lainnya, karena jumlah kebutuhan kita masih sangat besar untuk RST terutama di wilayah kantong kemiskinan,” tambahnya.

Ia menambahkan, 150 unit tersebut hanya dari Kecamatan Sumbawa saja dengan harapan bisa menjadi pilot project untuk kecamatan yang lainnya. Hal tersebut menjadi atensi pihaknya karena hasil pendataan masih banyak rumah tidak layak huni di dalam kota.

“Kta sengaja usulkan di dalam kota dulu karena tidak elok di dalam kota masih ditemukan rumah kumuh di tahap pertama. Jika sukses, kami akan melanjutkan untuk penanganan di kecamatan lainnya,” tukasnya. (ils)

128 Lokasi di Sumbawa Siap Dibangun KDMP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
E. S. Adi Nusantara.(Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUKmindag) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga saat baru 128 titik lokasi yang siap untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari target 165 lokasi.

“Pada prinsipnya mereka siap membangun gerai, cuman masalah di lapangan saat ini lahannya masih belum tersedia karena baru 128 titik yang siap,” kata Kadis KUKMindag, E.S.Adi Nusantara kepada Suara NTB, Rabu (28/1/2026).

Adi melanjutkan, kendala utama pengelola KDMP yakni kesulitan untuk mendapatkan lahan sebagai lokasi pembangunan gerai dan kantor. Apalagi untuk lahan sifatnya tidak hibah melainkan sistem sewa aset baik di tingkat desa maupun kabupaten.

“Berdasarkan inpres nomor 17 sudah jelas, TNI yang akan melakukan pengawasan, PT Agrinas yang membangun gerai itu yang bersumber dari Danantara dan desa yang menyiapkan lokasi dengan pola sewa,” ujarnya.

Berdasarkan data dari 128 titik lokasi pembangunan gerai yang baru realisasi pembangunannya sekitar 30 persen. Masing-masing titik lokasi KDMP progres pembangunannya mulai dari 17.29-18.09 persen.

“Yang paling rendah untuk realisasi penyiapan lahannya yakni desa Lenangguar dari target 4 desa yang seharusnya dibangun gerai KDMP yang sudah masuk pendataan baru 1 desa,” ucapnya.

Pemerintah pun menargetkan untuk pembangunan terhadap gerai dan kantor pengelola tersebut paling lambat di akhir Januari tahun 2026. Realisasi gerai tersebut minimal terbangun di lima KPM model yang ditetapkan oleh pemerintah di masing-masing kabupaten/ kota.

“Semua KDMP akan dapet sih, cuman untuk percepatan di tahap pertama hanya 50 KDMP model dan masing-masing Kabupaten kota mendapatkan jatah 5 gerai dan kantor pengelola,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, pemerintah juga akan melakukan pelatihan terhadap 330 pengurus KDMP se-Kabupaten Sumbawa. Pelatihan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2025 lalu.

“Pelatihan ini masing-masing KDMP mengutus dua orang ketua kopdes dan bendahara terkait tata kelola dan masa keuangan. Kegiatan itu akan kita laksanakan di pertengahan bulan November,” tukasnya. (ils)

Loteng Implementasikan Program PPSE, Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga Miskin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Loteng Implementasikan Program PPSE, Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga Miskin
H. Masnun (suarantb.com/kir)

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini akan memulai uji coba implementasi Program Pemberdayaan Sosial-Ekonomi (PPSE). Sebagai salah satu upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga kurang mampu atau miskin di daerah ini. Sasaranya yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial di Loteng.

“Bentuk program berupa pemberian bantuan modal usaha bagi KPM program bantuan sosial. Tapi tidak dalam bentuk yang tunai, namun barang produksi atapun alat produksi senilai Rp5 juta untuk masing-masing KPM,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng H. Masnun, kepada Suara NTB, di kantornya, Rabu (28/1/2026).

Program tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan tahun lalu. Namun, masih skala terbatas dengan penerima juga terbatas. Anggaranya pun langsung dari pemerintah pusat. Bukan bersumber dari anggaran daerah.

Sedangkan untuk tahun ini, APBD Loteng baru akan mulai intervensi dengan jumlah sasaran pada tahap awal ini sebanyak 18 KPM. Mulai dari keluarga yang masuk desil 1 sampai desil 5.

Pemerintah pusat juga akan ikut intervensi anggaran di program tersebut. Namun, berapa besaran anggaran yang disiapkan sejauh ini belum ada infomasi dari pemerintah pusat. “Nanti penerimanya akan disebar sebagai uji coba di semua kecamatan supaya merata,” jelasnya.

Ada beberapa kriteria KPM yang bisa menjadi penerima PPSE tersebut. Salah satunya, KPM tersebut minimal sudah lima tahun masuk daftar menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik itu PKH, BNPT, BLT ataupun bantuan sosial lainya.

Nantinya KPM penerima program tersebut akan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Jadi mereka tidak akan lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah begitu masuk sebagai penerima PPSE tersebut.

“Penerima PPSE ini nantinya diharapkan bisa mandiri secara ekonomi, kjarena mereka akan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga yang dicari ialah KPM yang minimal sudah lima tahun menjadi penerima bantuan sosial,” ujarnya.

Dengan cara itu diharapkan semakin banyak lagi keluarga mandiri secara ekonomi di Loteng. Secara perlahan jumlah keluarga miskin dan penerima bantuan sosial di Loteng juga bisa terus dikurangi. Supaya program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah pusat bisa maksimal diperuntukan bagi keluarga yang memang benar-benar membutuhkan.

Prinsipnya, melalui program ini pihaknya ingin membangun pola pikir mandiri ekonomi pada keluarga-keluarga kurang mampu di Loteng. Dengan begitu, tidak terus-terusan hanya bergantung atau berharap bantuan dari pemerintah saja. “Kemiskinan itu terjadi ada yang memang karena faktor ekonomi. Ada juga yang karena pola pikir. Nah, melalui PPSE ini kita coba bangun pola pikir yang mandiri secara ekonomi,” tandas mantan Camat Pringgarata ini. (kir)

Kerja Sama Bali–NTB–NTT Masuki Tahap Implementasi, NTB Siap Pimpin Super Grid dan Konektivitas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan cinderamata pada Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena pada dalam Pertemuan Ketiga KR BNN yang digelar di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/1/2026). (suarantb.com/ist)

Manggarai Barat (suarantb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi nyata Kerja Sama Regional Bali–Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur (KR BNN) dalam Pertemuan Ketiga KR BNN yang digelar di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/1/2026).

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal para gubernur di Bali pada 3 November 2025 serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, NTB, pada 25 November 2025. Pada pertemuan ketiga ini, ketiga provinsi memasuki tahap konsolidasi dan penguatan implementasi kerja sama lintas sektor yang lebih konkret.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT telah bergerak dari sekadar niat dan komitmen politik menuju realisasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi kawasan ini menjadi contoh regionalisme baru yang tumbuh dari daerah untuk menjawab tantangan nasional dan global.

“Kerja sama ini bukan lagi wacana. Kita sudah melihat dampak nyata, salah satunya dari penguatan konektivitas. Jumlah rute penerbangan dari dan menuju NTB meningkat dari 18 menjadi 27 rute. Ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan Bali–NTB–NTT sudah berjalan dan terus berkembang,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala perangkat daerah dari Bali, NTB, dan NTT menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama teknis sebagai turunan dari MoU, yang mencakup lima bidang strategis, yakni:
– Optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi,
– Pengembangan super grid energi terbarukan kawasan,
– Penguatan perdagangan dan ekspor antarprovinsi,
– Pengembangan sistem transportasi dan konektivitas laut, penyeberangan, dan udara, serta
– Integrasi perencanaan pembangunan regional.

Gubernur menegaskan kesiapan NTB untuk mengambil peran strategis, termasuk memimpin studi kelayakan pengembangan super grid energi terbarukan kawasan Bali–NTB–NTT. Potensi energi surya, angin, air, dan panas bumi di kawasan ini dinilai sangat besar untuk mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

Sebagai tuan rumah, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa NTT siap menjadi pusat koordinasi kerja sama melalui pembentukan Sekretariat Bersama KR BNN. Ia menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai rumah bersama untuk kolaborasi nyata, bukan sekadar kesepakatan administratif.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menekankan bahwa Bali, sebagai daerah yang lebih maju dari sisi pariwisata dan jasa, siap berperan sebagai hub pariwisata dan ekspor regional. Menurutnya, Bali, NTB, dan NTT tidak boleh berkembang secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling melengkapi.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama teknis, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 oleh Gubernur NTB dan Gubernur Bali. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah dari ketiga provinsi, para bupati dan wali kota, serta ketua dan pimpinan DPRD masing-masing provinsi, yang menandai dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap keberlanjutan kerja sama regional Bali–NTB–NTT.

Melalui Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT, ketiga provinsi sepakat untuk mengakhiri pola pembangunan yang bersifat parsial dan bergerak bersama membangun kawasan Bali–Nusra sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, berdaya saing nasional dan internasional, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (r)

Potensi Zakat NTB Mencapai Rp2,8 Triliun, Baru Satu Persen Terhimpun Lewat Baznas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Potensi Zakat NTB Mencapai Rp2,8 Triliun, Baru Satu Persen Terhimpun Lewat Baznas
H. Ahmad Rusli (suarantb.com/bul)

Mataram (suarantb.com) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai potensi zakat di daerah ini sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun per tahun dari seluruh sektor. Namun hingga kini, realisasi penghimpunan zakat masih belum mencapai 1 persen dari potensi yang ada.

Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua IV Baznas NTB, H. Ahmad Rusli, ditemui di Kantor Baznas NTB, Rabu, 28 Januari 2026. Menurutnya, Provinsi NTB memiliki potensi zakat yang sangat besar jika seluruhnya tergarap secara maksimal oleh lembaga pengelola zakat seperti Baznas dan LAZ.

Dari potensi sekitar Rp 2,8 triliun, yang berhasil dikumpulkan saat ini baru sekitar Rp 190 miliar per tahun (sekitar 7 %). Ini menunjukkan bahwa masih banyak peluang zakat yang belum tergarap, khususnya dari objek-objek yang belum optimal dikelola.

Ia menegaskan, optimalisasi zakat menjadi kunci penting dalam menekan kemiskinan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

H. Rusli mengakui, kolaborasi Baznas dengan perusahaan-perusahaan di NTB masih sangat terbatas dalam pengelolaan zakat. Selama ini, kerja sama baru berjalan optimal dengan sektor perbankan, hanya Bank NTB Syariah, termasuk BPR NTB yang baru bekerjasama dengan Baznas NTB.

Padahal, menurutnya, peluang sinergi dengan perusahaan lain, termasuk BUMN, BUMD, DPRD, hingga perusahaan tambang, sangat terbuka, baik melalui zakat, infak, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kolaborasi dengan perusahaan sebenarnya bisa sangat luas. Ini terus kami dorong agar ke depan lebih optimal,” jelasnya.

Baznas NTB juga membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan tambang yang beroperasi di NTB, yang paling besar disebutnya PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tidak hanya di sekitar wilayah tambang.

Lebih lanjut, H. Rusli juga menyebut sektor pertanian dalam konteks yang luas mencakup pertanian pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan, memiliki potensi sebagai penyumbang potensi zakat terbesar di NTB. Dengan luas lahan dan produksi yang tinggi, zakat pertanian dinilai bisa menjadi penggerak utama ekonomi umat jika disalurkan dan dikelola secara maksimal melalui Baznas.

“Pertanian ini potensinya sangat besar. Zakatnya jelas aturannya, 5 persen sampai 10 persen dari hasil produksi, wajib disalurkan. Kalau ini benar-benar terkumpul, dan disalurkan untuk dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, tidak akan ada lagi masyarakat yang miskin,” katanya.

Untuk meningkatkan penghimpunan zakat, Baznas NTB akan terus melakukan edukasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, masyarakat, pemerintahan, maupun korporasi. Baznas NTB juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa dan masjid. Melalui UPZ, masyarakat diharapkan lebih mudah menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara terorganisir.

“Kami tidak bicara soal pemaksaan, tapi soal kesadaran. Zakat ini perintah agama. Tugas kami adalah menyadarkan dan memfasilitasi,” tegasnya.

Menurut H. Rusli, pengelolaan zakat secara kelembagaan jauh lebih berdampak dibandingkan penyaluran secara pribadi, karena zakat yang dikelola Baznas diarahkan pada pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif.

“Kalau disalurkan sendiri, mustahik akan tetap jadi mustahik. Tapi kalau lewat Baznas, kita dorong masyarakat berdaya, punya usaha, bahkan suatu saat bisa berzakat. Jadi masyarakat sasaran tidak hanya sebagai subjek penerima setiap tahun, seperti halnya yang dilakukan oleh petani setiap menyalurkan zakat pada saat panen,” pungkasnya. (bul)

Organda Berharap Aksi Nyata NTB Menertibkan Kendaraan Pelat Luar Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Organda Berharap Aksi Nyata NTB Menertibkan Kendaraan Pelat Luar Daerah
Junaidi Kasum (suarantb.com/dok)

Mataram (suarantb.com) – Rencana Pemprov NTB melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari kendaraan luar daerah didukung para pihak.

Di antaranya adalah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB. Ketuanya, Junaidi Kasum (JK) menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB harus serius melakukan penertiban karena dinilai berdampak langsung pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

JK mengatakan, penertiban kendaraan berpelat luar harus dimulai dari internal pemerintahan sebelum menyasar sektor swasta.

“Kalau kita bicara soal kendaraan pelat luar, yang paling utama itu dimulai dulu dari unsur pejabatnya. Saya lihat masih banyak pejabat di NTB yang menggunakan kendaraan berpelat luar, termasuk kendaraan yang mereka bawa,” kata Junaidi.

Menurutnya, keteladanan dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan penertiban pelat luar. Tanpa contoh nyata, imbauan dinilai tidak akan efektif.

JK menyebut, persoalan pelat luar di NTB tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan moral, baik dari gubernur maupun dari kepala perangkat daerah.

“Tidak cukup hanya sekadar imbauan. Kita sudah sering dengar isu ini dari gubernur ke gubernur, tapi faktanya, kendaraan pelat luar tetap marak dan tidak ada eksekusi nyata,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di NTB, termasuk sektor pertambangan, yang mayoritas kendaraannya masih menggunakan pelat luar daerah.

“Bahkan ada perusahaan yang hampir 90 persen kendaraannya berpelat luar. Ini tentu merugikan daerah,” tegasnya.

Organda NTB menilai, akar persoalan maraknya kendaraan pelat luar harus dibahas secara menyeluruh, mulai dari biaya balik nama, proses administrasi, hingga kebijakan di tingkat dealer kendaraan.

“Masalah ini harus dibedah dari hulunya sampai ke hilirnya. Kenapa orang lelbih memilih menggunakan kendaraan pelat luar daerah, enggan balik nama? Apakah biayanya, prosedurnya, atau faktor lain?” kata JK.

Karena itu, ia mendorong Kepala Bapenda NTB, Dr. Jack untuk duduk bersama Organda, Samsat, dealer kendaraan, dan pihak terkait lainnya guna mencari solusi konkret.

“Tidak perlu rapat formal. Cukup duduk bareng, bicara terbuka apa sih masalahnya, supaya ada solusi yang bisa dieksekusi,” ujarnya.

Meski demikian, Organda NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang kini mulai dilakukan Bapenda NTB di bawah kepemimpinan Dr. Jack.

“Kami di DPD Organda NTB pada prinsipnya mendukung penuh program Kepala Bapenda saat ini. Semangatnya luar biasa, semangat anak muda, dan itu penting agar PAD NTB bisa maksimal,” katanya.

JK menegaskan, secara aturan perundang-undangan, penggunaan pelat luar memang tidak dilarang. Namun, jika dibiarkan tanpa kebijakan yang jelas, kondisi tersebut akan terus merugikan daerah.

“Memang tidak ada larangan, tapi dampaknya jelas merugikan NTB. Karena itu, kami berharap semua stakeholder duduk bersama dan mengambil langkah nyata,” pungkasnya. (bul)

Bapenda NTB akan Lebih Agresif Maksimalkan Potensi Penerimaan dari Pemanfaatan Air, Tambak Udang, hingga Bendungan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bapenda NTB akan Lebih Agresif Maksimalkan Potensi Penerimaan dari Pemanfaatan Air, Tambak Udang, hingga Bendungan
H. Lalu Herman Mahaputra (suarantb.com/bul)

Mataram (suarantb.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB akan lebih agresif menyisir potensi penerimaan daerah dari berbagai sektor yang selama ini dinilai belum tergarap optimal, mulai dari Pajak Air Permukaan (PAP), tambak udang, hingga pemanfaatan bendungan dan aset daerah.

Kepala Bapenda NTB, H. Lalu Herman Mahaputra yang akrab disapa Dr. Jack, menegaskan langkah ini dilakukan untuk menutup kebocoran penerimaan sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Dr. Jack, fokus utama Bapenda saat ini adalah optimalisasi Pajak Air Permukaan, khususnya dari badan usaha yang memanfaatkan sumber air di wilayah NTB.

“Yang saya sisir sekarang ini adalah PAP, pajak air permukaan. Semua pemanfaatan air permukaan wajib pajak, itu jelas aturannya,” tegasnya.

Bapenda, kata dia, akan menyurati seluruh pengguna air permukaan, termasuk PDAM dan perusahaan lainnya, agar memasang water meter di sumber pengambilan air. Pemasangan meter ini menjadi dasar penghitungan pajak secara objektif.

“Kalau dalam satu bulan tidak ada progres pemasangan meter, ya kita segel. Saya kerja kencang sekarang,” ujarnya.

Selain sektor air, Bapenda NTB juga mulai membidik tambak udang yang selama ini dinilai belum tersentuh optimal dari sisi penerimaan daerah. Meski demikian, Dr. Jack mengakui pengenaan pajak di sektor ini tidak mudah karena persoalan data.

“Masalahnya data. Kita harus tahu jalurnya ke mana, berapa produksinya. Senjata kita harus kuat dulu, datanya harus kuat, baru kita ngegas,” jelasnya.

Ia menegaskan, pungutan terhadap tambak udang bukan retribusi, melainkan tetap melalui skema pajak air permukaan, karena air yang digunakan berasal dari sumber air permukaan.

Bapenda NTB juga menaruh perhatian besar pada bendungan-bendungan yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk irigasi. Menurut Dr. Jack, bendungan tidak boleh menjadi aset mati tanpa nilai ekonomi.

“Bendungan itu tidak ada nilainya kalau tidak dimanfaatkan. Karena itu saya dorong investor masuk, supaya ada aktivitas ekonomi,” katanya.

Ia membuka peluang pemanfaatan bendungan untuk berbagai kegiatan produktif dan wisata, selama tidak mengganggu fungsi utamanya.

“Daripada tidak ada manfaatnya, lebih baik didorong investasi. Ini kan bisa menambah PAD,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bapenda NTB juga mendorong optimalisasi aset daerah lainnya, seperti GOR dan fasilitas publik yang selama ini terbengkalai dan tidak terawat.

“Kalau dikelola pemerintah sendiri kan berat. Solusinya kerja sama dengan pihak ketiga, supaya ada yang merawat, mengelola parkir, kebersihan, dan fasilitasnya tertata,” jelas Dr. Jack.

Langkah serupa juga diarahkan pada sektor layanan, termasuk kesehatan hewan, yang dinilai memiliki potensi besar jika dikelola secara profesional.

“Selama ini nilainya kecil, tidak sampai Rp1 miliar. Kalau dikelola serius, bisa naik sampai Rp15–16 miliar. Ini potensi yang harus kita dorong,” katanya.

Dr. Jack menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Bapenda NTB untuk menutup celah kebocoran PAD dan memastikan setiap potensi daerah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.

“Selama ini banyak yang lost. Ini harus kita lawan. Kita tidak bisa lagi biarkan potensi besar ini tidak memberi manfaat bagi daerah,” tegas mantan Direktur RUSD NTB ini. (bul)

Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi Parkir dan Pasar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi Parkir dan Pasar
I Wayan Wardana (Suara NTB/dok)

ANGGOTA Bapemperda DPRD Kota Mataranm I Wayab Wardana, SH., mengatakan, kinerja pemerintahan daerah salah satunya dapat diukur dari sejauh mana PAD mampu ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan. Selama ini, realisasi PAD, khususnya dari sektor retribusi parkir dan pasar, dinilai belum pernah mencapai target yang ditetapkan.

“PAD ini menjadi indikator kinerja pemerintah daerah. Namun faktanya, retribusi parkir dan pasar selama ini tidak pernah memenuhi target realisasi. Ini harus menjadi perhatian serius,” ungkapnya dalam rapat internal Bapemperda baru-baru ini.

Sebagai solusi, DPRD sebelumnya telah mengajukan konsep pengelolaan parkir dan pasar melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak eksekutif dan kementerian, justru muncul usulan agar pengelolaan tersebut dilakukan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Usulan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran. Pasalnya, berdasarkan pemahaman DPRD, pola pengelolaan BLUD selama ini cenderung bersifat internal dan hasil pengelolaannya tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah, melainkan hanya berputar di institusi pengelola, seperti rumah sakit dan puskesmas.

“Kalau BLUD, setahu saya hasilnya hanya berputar di institusi itu saja dan tidak masuk ke kas daerah. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat di luar institusi tersebut? Ini yang perlu kita pikirkan bersama,” ujar Wardana.

Politisi PDI P ini menilai, pengelolaan parkir dan pasar memiliki potensi luar biasa jika dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis digital. Sistem manual yang masih melibatkan transaksi tunai dinilai rawan kebocoran, sulit diawasi, dan tidak dapat dideteksi secara pasti berapa pemasukan riil yang diterima daerah.

“Selama uang masih bertemu dengan tangan, kebocoran itu pasti ada. Sulit dideteksi berapa yang masuk, berapa yang hilang,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Wardana mencontohkan penerapan sistem parkir digital di kawasan tertentu yang telah menggunakan pembayaran non-tunai, seperti e-money dan sistem elektronik lainnya. Dengan sistem tersebut, tidak ada lagi tawar-menawar tarif maupun praktik pungutan yang tidak sesuai aturan.

“Kalau sistem seperti itu bisa diterapkan pada retribusi parkir di jalan-jalan umum, tentu akan sangat bagus untuk pemasukan daerah. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi permainan,” jelasnya.

Atas dasar itu, dia cenderung mendorong pengelolaan parkir dan pasar tetap mengarah pada pembentukan badan usaha daerah yang didukung oleh sistem digitalisasi. Konsep ini dinilai lebih menjamin transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kas daerah.

Pembahasan lebih lanjut terkait Raperda tersebut masih akan dilanjutkan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, ekonomi, serta dampaknya bagi masyarakat. Wardana berharap, kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab persoalan klasik PAD sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah ke depan. (fit)

1...337338339...1,088Halaman 338 dari 1,088