Sunday, April 19, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 337

Jamkrida NTB Syariah Siap Menjadi Mitra Utama dalam mendukung Penjaminan Proyek Strategis Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Penandatanganan kerjasama PT Jamkrida NTB Syariah menguatkan eksistensinya dengan menjalin kolaborasi strategis bersama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berlangsung di Gedung Jamkrindo Syariah, Jakarta Pusat, Kamis, 17 April 2025, dihadiri oleh Direktur Utama Jamkrindo Syariah, Hari Purnomo (kiri), dan Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati (kanan).(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Jamkrida NTB Syariah menguatkan eksistensinya dengan menjalin kolaborasi strategis bersama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Kedua perusahaan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kafalah Bersama, yang difokuskan pada penguatan penjaminan produk surety bond berbasis prinsip syariah.

Penandatanganan berlangsung di Gedung Jamkrindo Syariah, Jakarta Pusat, Kamis, 17 April 2025, dihadiri oleh Direktur Utama Jamkrindo Syariah, Hari Purnomo, dan Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati. Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperluas jaringan dan kapasitas penjaminan, khususnya dalam mendukung proyek strategis di sektor publik dan swasta.

“Kolaborasi ini tidak hanya memperluas cakupan layanan, tetapi juga memperkuat integrasi sistem penjaminan syariah di Indonesia. Kami berharap kemitraan ini dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkah,” ujar Hari Purnomo.

Para pihak juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah. Potensi penjaminan Surety Bond di NTB rata-rata 1 Triliun per tahun – peluang besar ini siap backup oleh sistem penjaminan syariah yang kuat dan terpercaya.

“Kami siap menjadi mitra utama daerah dalam mendukung penjaminan proyek strategis, termasuk pengadaan barang dan jasa. Prinsipnya, kami ingin hadir sebagai solusi pembiayaan yang adil, inklusif, dan transparan,” jelas Lalu Taufik.

Jamkrida NTB Syariah juga terus memperkuat tata kelola perusahaan melalui koordinasi intensif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian.

Ke depan, perusahaan membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan sektor UMKM, kontraktor lokal, hingga lembaga keuangan daerah. Visi utamanya: membangun ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan melalui sistem penjaminan syariah yang modern, amanah, dan berdampak.

“Kami percaya kolaborasi ini akan membuka lembaran baru dalam pengembangan industri penjaminan syariah nasional. Ini bukan hanya kerja sama antarlembaga, tapi bentuk nyata komitmen kami terhadap kemajuan ekonomi umat,” tutup Taufik.(bul)

12 Ekor Sapi Dilaporkan Mati, Ratusan Kelelahan Akibat Antrean Panjang di Gili Mas

By
ekbisntb.com
-
0
Sapi yang kelelahan dan mati karena menunggu kapal pengangkut di Pelabuhan Gili Mas, Lembar.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 12 ekor sapi dilaporkan mati akibat kelelahan di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, sejak antrean panjang truk pengangkut sapi dari Bima dan Dompu menumpuk tanpa kejelasan jadwal keberangkatan kapal. Ratusan sapi lainnya kini dalam kondisi melemah, membuat para petani dan penggembala dilanda kecemasan mendalam.

Di tengah terik siang yang membakar dan angin malam yang menggigit, para petani dari pelosok NTB tidur beralaskan tikar seadanya di pelabuhan, menjaga hewan-hewan ternak yang mereka rawat berbulan-bulan demi penghidupan keluarga.

“Sapi-sapi ini bukan sekadar hewan bagi kami, ini harapan hidup. Kami rawat dengan susah payah, kadang lebih pentingkan beli pakan daripada makan sendiri. Sekarang, semua seperti sia-sia,” ujar Muziburrahman, Ketua Gapehani Kabupaten Bima, Minggu, 20 April 2025.

Antrean truk pengangkut sapi terus bertambah di Pelabuhan Gili Mas. Setidaknya lebih dari 200 truk kini tertahan, menanti kapal pengangkut yang hanya tersedia satu unit besar dengan kapasitas sekitar 50 truk dan jeda waktu keberangkatan hingga tiga hari sekali. Kapal kecil berkapasitas 17 truk pun tidak cukup untuk mengurai antrean panjang yang terus bertambah setiap jam.

“Kami tidak minta uang, kami hanya minta kapal. Kami mohon kepada pemerintah, khususnya Pak Gubernur, tolong bantu. Ini Iduladha tinggal hitungan minggu, ini waktu paling krusial,” kata Furkan Sangiang, Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia.

Kondisi yang memilukan ini bukan hanya menyisakan luka bagi petani, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi peternakan rakyat di NTB. Sapi-sapi tersebut ditujukan untuk kebutuhan kurban di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Jika gagal berangkat, bukan hanya kerugian ratusan juta yang dialami petani, tetapi juga duka yang mendalam karena kehilangan harapan.

“Bayangkan, banyak dari kami punya cicilan bank. Sapi-sapi inilah harapan untuk bayar utang, belikan beras, seragam sekolah anak-anak. Sekarang kami hanya bisa menatap sapi-sapi yang lemas, dan sebagian sudah mati,” ujar Muziburrahman dengan suara bergetar.

Koordinator Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia, Furkan Sangiang, mengungkapkan tetiap tahun, NTB menjadi salah satu penyokong utama kebutuhan sapi kurban nasional. Namun, ironi terjadi hampir setiap musim Iduladha antrean panjang, keterbatasan kapal, dan minimnya perhatian terhadap sistem logistik ternak.

“Kalau ini terus dibiarkan, tahun depan mungkin tak ada lagi petani sapi di Bima dan Dompu. Ini bukan soal bisnis, ini soal hidup atau mati petani kecil,” tegas Furkan.

Kini, di Pelabuhan Gili Mas, para petani hanya bisa berharapagar kapal datang tepat waktu, agar sapi-sapi mereka bisa bertahan satu malam lagi, dan agar keluarga mereka tidak harus menanggung duka lebih dalam dari sekadar kerugian.

Mereka pun mengajak semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pusat, untuk membuka mata dan hati. Karena di balik setiap ekor sapi, ada cerita panjang tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan yang tak boleh mati sia-sia.

Peternak juga mengharapkan, Gubernur NTB, Lalu. Muhamad Iqbal juga memberikan perhatian khusus. Mengupayakan untuk penambahan kapal pengangkut agar terurai antrean truk-truk di Pelabuhan Gili Mas.

Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi, menyatakan pihaknya menghentikan sementara penerbitan rekomendasi pengiriman ternak. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan truk dan menghindari penumpukan lebih lanjut di pelabuhan.

“Sudah ada kesepakatan, maksimal pengangkutan 55 truk tronton, tapi kenyataannya semua bergerak tanpa kendali. Makanya saya stop dulu sampai 8.000 ekor sapi ini terkirim,” ujar Riadi.

Riadi juga menyoroti ketidakdisiplinan pengiriman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, seharusnya jumlah truk dari Bima dibatasi hanya 40 unit, ditambah 15 unit dari Dompu dan Sumbawa, dengan jadwal pengiriman yang diatur tiap dua hari sesuai jadwal kapal.

Untuk meringankan kondisi sapi selama antrean, bantuan tangki air telah didistribusikan oleh BPBD NTB sejak kemarin. Selain itu, sapi-sapi juga mendapat suntikan vitamin untuk menjaga kondisi fisik mereka selama menunggu keberangkatan.

“Ini juga sesuai dengan penugasan dari Pak Gubernur (Lalu Iqbal),” demikian Riadi.(bul)

Peternak Minta Gubernur Upayakan Penambahan Kapal

By
ekbisntb.com
-
0
Truk-truk pengangkut sapi yang menunggu kapal di Pelabuhan Gili Mas, Lembar(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – seratusan truk pengangkut sapi menumpuk di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak, mengingat sapi-sapi tersebut terancam stres dan kematian akibat terlalu lama menunggu di tengah cuaca panas ekstrem.

Koordinator Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia, Furkan Sangiang, mengungkapkan antrean truk terus bertambah setiap jam. Hingga Sabtu, 19 April 2025, sudah terdapat sekitar 110 truk yang mengantre di Pelabuhan Gili Mas, belum termasuk 35 truk lainnya yang masih tertahan di jalan menuju pelabuhan.

“Kondisi terakhir ini makin numpuk, truk terus berdatangan setiap detik,” ujar Furkan. Ia menambahkan, tujuan pengiriman sapi ini adalah wilayah Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan menjelang Iduladha.

Menurutnya, saat ini hanya ada satu kapal besar yang mampu memuat sekitar 50 truk tronton, namun kapal tersebut akan kembali tiga hari kemudian. Selain itu, ada kapal kecil yang hanya mampu mengangkut 17 truk, sehingga tidak cukup untuk mengakomodasi antrean yang terus membesar.

“Kami sangat berharap ada tambahan 2 atau 3 kapal. Ini saat-saat krusial, kami mohon bantuan dari Pak Gubernur,” kata Furkan.

Kondisi di lapangan juga makin mengkhawatirkan. Selain kesulitan logistik, pasokan air bersih bagi ternak juga terbatas. Peternak sempat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mendatangkan air demi menjaga kondisi sapi.

“Kami sudah minta bantuan air ke Polres, kasihan sapinya. Ini suhu panas sekali, dan sapi-sapi stres,” jelasnya.

Lebih jauh, Furkan melaporkan sudah ada enam ekor sapi mati akibat terlalu lama antre di pelabuhan. Dua hingga tiga ekor di antaranya mati saat antre di Pelabuhan Poto Tano, dan tiga ekor lainnya di Pelabuhan Gili Mas.

“Kalau disuruh balik juga tidak mungkin, karena izin sudah keluar dan truk sudah melintasi pulau. Tak bisa dibawa pulang lagi,” tambahnya.

Furkan menekankan bahwa para peternak kini dalam kondisi cemas dan tertekan. Ia kembali meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk segera mengupayakan penambahan armada kapal agar distribusi sapi ke Pulau Jawa bisa kembali lancar.

“Ini bukan sekadar soal pengiriman, tapi antara hidup dan mati. Kami mohon sekali perhatian dari pemerintah,” pungkasnya.(bul)

Truk Pengangkut Sapi Menumpuk di Pelabuhan, Disnakeswan NTB Hentikan Sementara Penerbitan Rekomendasi Pengiriman

By
ekbisntb.com
-
0
Penyuntikan vitamin sapi sapi yang mengantre di pelabuhan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Antrean panjang truk pengangkut sapi kembali terjadi di dua pelabuhan utama di Nusa Tenggara Barat, yakni Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa Barat dan Pelabuhan Gili Mas di Lembar, Lombok Barat. Truk-truk tersebut berasal dari Kabupaten Bima dan sekitarnya, membawa ribuan ekor sapi yang hendak dikirim ke Pulau Jawa menjelang Hari Raya Iduladha.

Koordinator Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia, Furkan Sangiang, mengatakan antrean truk di Pelabuhan Poto Tano sudah berlangsung sejak dua hari lalu, sementara antrean di Pelabuhan Gili Mas mulai terjadi pada Jumat pagi, 18 April 2025.

“Antrean di Poto Tano dari dua hari yang lalu, sedangkan Gili Mas baru tadi,” ujar Furkan, Sabtu, 19 April 2025.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi, menyatakan pihaknya menghentikan sementara penerbitan rekomendasi pengiriman ternak. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan truk dan menghindari penumpukan lebih lanjut di pelabuhan.

“Sudah ada kesepakatan, maksimal pengangkutan 55 truk tronton, tapi kenyataannya semua bergerak tanpa kendali. Makanya saya stop dulu sampai 8.000 ekor sapi ini terkirim,” ujar Riadi.

Ia menjelaskan bahwa situasi di Pelabuhan Poto Tano kini telah terkendali. Fokus perhatian kini beralih ke Pelabuhan Gili Mas.

“Tadi malam sudah 91 truk tronton yang terkirim, sekarang 90 truk lagi,” katanya.

Riadi juga menyoroti ketidakdisiplinan pengiriman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, seharusnya jumlah truk dari Bima dibatasi hanya 40 unit, ditambah 15 unit dari Dompu dan Sumbawa, dengan jadwal pengiriman yang diatur tiap dua hari sesuai jadwal kapal.

Untuk meringankan kondisi sapi selama antrean, bantuan tangki air telah didistribusikan oleh BPBD NTB sejak kemarin. Selain itu, sapi-sapi juga mendapat suntikan vitamin untuk menjaga kondisi fisik mereka selama menunggu keberangkatan.

“Ini juga sesuai dengan penugasan dari Pak Gubernur (Lalu Iqbal),” demikian Riadi sepulang meninjau langsung pengiriman sapi melalui Pelabuhan Gili Mas.(bul)

KPK Sebut Dokumen Afidavit Diperlukan Untuk Sidang Tannos di Singapura

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat konferensi pers terkait Paulus Tannos di jakarta, Rabu 29 Januari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dokumen afidavit diperlukan Pemerintah Singapura untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos.

Paulus Tannos merupakan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang saat ini sedang ditahan di Singapura oleh pemerintah setempat.

“Dokumen yang melengkapi untuk penuntutan di sana,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat 18 April 2025, menjelaskan kegunaan afidavit yang diminta Pemerintah Singapura.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Selasa 15 April 2025, mengatakan Pemerintah Indonesia saat ini sedang melengkapi dokumen tambahan yang diminta oleh Pemerintah Singapura terkait ekstradisi Paulus Tannos.

Supratman menjelaskan bahwa dokumen tambahan tersebut tengah diurus oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, dan dikomunikasikan dengan KPK.

Lebih lanjut Direktur Jenderal AHU Kemenkum Widodo di Jakarta, Selasa 15 April 2025, mengungkapkan sidang mengenai ekstradisi Paulus Tannos di Singapura direncanakan berlangsung pada Juni 2025.

Ia menjelaskan bahwa sidang pendahuluan mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada 23-25 Juni nanti.

Adapun Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu 16 April 2025, mengatakan penyidik di institusinya mengupayakan memenuhi dokumen afidavit yang dibutuhkan Pemerintah Singapura sebelum 30 April 2025. (ant)

Menko Airlangga: Indonesia akan Beri Insentif ke Perusahaan AS

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dalam konferensi pers bertajuk "Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat" di Washington, DC, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat 18 April 2025.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di Indonesia dengan perizinan dan insentif, sebagai bentuk negosiasi terkait tarif impor resiprokal.

“Indonesia akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang dapat diberikan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers bertajuk, “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat”, dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat 18 April 2025.

Airlangga menyampaikan tim deregulasi akan segera dibentuk untuk membahas perizinan dan insentif yang akan diberikan. Pemberian fasilitas tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan berusaha (ease of doing business) dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Melalui deregulasi, Airlangga berharap agar aturan-aturan di Indonesia tidak lagi menjadi hambatan untuk perdagangan.

“Bukan hanya eksklusif untuk Amerika Serikat, melainkan juga termasuk dalam berbagai perjanjian, seperti IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa),” kata Airlangga.

Relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu bentuk dari deregulasi yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional, Selasa 8 April 2025.

Prabowo menilai relaksasi TKDN dapat memberi fleksibilitas kepada investor dan menjaga daya saing sektor perindustrian Indonesia. Dia menilai mekanisme penerapan TKDN bisa diubah, salah satunya dengan pemberian insentif.

“Tentu dari Amerika Serikat ada permintaan (relaksasi) terhadap produk-produk tertentu yang secara natur maupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan impor ekspor, contohnya seperti data center. Itu kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya,” ujar Airlangga pula.

Negosiasi tarif yang dilakukan oleh Indonesia terhadap AS merupakan respons dari pengumuman kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025.

Dalam kebijakan terbaru AS itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

Industri Padat Karya

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mempelajari dampak perang tarif Amerika Serikat terhadap industri padat karya, seperti tekstil dan udang.

“Khusus untuk beberapa sektor yang akan terkena dampak, terutama dari perang tarif ini, seperti industri padat karya dan juga industri udang, itu sedang dipelajari,” ujar Mari dalam konferensi pers bertajuk, “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat”, dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat 18 April 2025.

Selain itu, Mari juga menyampaikan bahwa pemerintah mematangkan pembentukan satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai langkah antisipasi dari ancaman PHK terhadap buruh imbas tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS).

“Sementara ini, kami masih akan bernegosiasi dan belum pasti apa yang akan terjadi dalam 30–60 hari ke depan,” katanya.

Adapun usulan pembentukan satgas PHK digagas Presiden RI Prabowo Subianto dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa lalu 8 April 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menilai, wacana pembentukan satgas PHK dinilai baik.

Namun, ia menuturkan satgas ini nantinya diharapkan tidak hanya mengurus soal PHK saja, tapi juga langkah antisipatif terkait perluasan kerja.

Selain satgas PHK, pemerintah juga menyiapkan pembentukan satgas deregulasi. Satgas tersebut nantinya dinilai mampu meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.

Pembentukan kedua satgas tersebut merupakan respons dari pengumuman kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025.

Dalam kebijakan itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu. (ant)

OJK Perkirakan Pembiayaan Modal Ventura Naik 3,72 Persen Tahun Ini

By
ekbisntb.com
-
0
Agusman(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pembiayaan/penyertaan modal ventura pada tahun ini akan mengalami peningkatan sebesar 3,72 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau dalam rentang 3 – 4 persen yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengatakan, proyeksi itu merujuk pada data Rencana Bisnis Tahunan (RBT) Perusahaan Modal Ventura periode 2025.

“Pengembangan kegiatan usaha akan terkonsentrasi pada sektor riil”, kata Agusman di Jakarta, Jumat 18 April 2025.

Pada Februari 2025, pertumbuhan pembiayaan modal ventura terkontraksi (turun) sebesar 0,93 persen yoy dengan nilai pembiayaan tercatat Rp16,34 triliun dari sebelumnya Rp16,49 triliun pada Februari 2024.

Pembiayaan modal ventura tercatat menurun dalam beberapa bulan terakhir. Pada Oktober 2024, nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,32 triliun. Kemudian, November 2024 turun menjadi Rp16,09 triliun, Desember 2024 sebesar Rp15,84 triliun, dan Januari 2025 sebesar Rp15,81 triliun.

Adapun nilai aset perusahaan modal ventura per Februari 2025 tercatat sebesar Rp27,07 triliun, tumbuh 3,83 persen yoy dibandingkan Rp26,07 triliun pada Februari 2024 dan 1,8 persen month to month (mtm) dibandingkan Rp26,59 triliun pada Januari 2025.

Dalam rangka mengembangkan dan menguatkan posisi industri modal ventura, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMV/S).

Agusman mengatakan, POJK tersebut mengatur antara lain klasterisasi PMV/S berdasarkan kegiatan usaha yaitu venture capital corporation (VCC) atau venture debt corporation (VDC).

“Dengan adanya klasterisasi tersebut diharapkan PMV/S dapat lebih fokus dan optimal dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai lini usaha yang dipilih,” kata Agusman.

Selain itu, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024-2028, yang menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri termasuk untuk meningkatkan nilai penyertaan/pembiayaan PMV/S. (ant)

Dewan Tekankan BUMD NTB Capital Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Aminurlah(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Rencana Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama NTB Capital mendapat sambutan positif dari anggota DPRD Provinsi NTB. Diharapkan, BUMD baru ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah.

Anggota Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan, perbankan, dan BUMD, Muhammad Aminurlah, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan BUMD tersebut. Namun, ia menekankan agar pembentukan NTB Capital dilakukan secara terukur dan terarah.

“Proses penggodokan NTB Capital harus melibatkan pihak legislatif. Kami (legislatif) perlu berdiskusi dengan eksekutif untuk memastikan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat di NTB,” ujar Muhammad Aminurlah di Mataram, Jumat 18 April 2025.

Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga keberadaan BUMD baru ini harus memperhatikan kondisi masyarakat menengah ke bawah, khususnya di sektor-sektor riil.

“Hari ini, kita masih melihat banyak petani yang hidup dalam kemiskinan. Perusahaan daerah dapat menjadi mitra bagi petani dan nelayan. NTB Capital harus dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat bawah,” tegasnya.

Muhammad Aminurlah juga menyampaikan bahwa penurunan kemiskinan di kalangan petani dan nelayan di NTB membutuhkan peran perusahaan daerah. “Petani tidak akan keluar dari kemiskinan tanpa adanya keberpihakan pemerintah melalui perusahaan daerah,” tambahnya.

Ia berharap dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai sektor bisnis yang akan digarap oleh NTB Capital, agar BUMD ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin diskusi yang lebih mendalam, melihat dari hulu ke hilir. Jangan melihatnya secara terpisah-pisah. Sejauh mana perusahaan daerah ini dapat memikirkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Politisi PAN ini juga menyampaikan skeptisisme terhadap visi NTB yang makmur dan mendunia jika petani dan nelayan tidak dilibatkan. “Bagaimana mungkin NTB makmur dan mendunia jika kita tidak memperhatikan petani dan nelayan?” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan NTB Capital harus dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD. “Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam membangun perusahaan daerah: pertama, memakmurkan masyarakat, dan kedua, memberikan keuntungan bagi daerah,” pungkasnya. (ndi)

Gubernur Dorong Perbaikan Ekonomi Umat Lewat Kopontren

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menghadiri Haul ke-40 Yayasan Addinul Qoyyim di Kapek, Gunung Sari, Lombok Barat, Kamis 17 April 2025. (ekbisntb.com/Biro Adpim Setda NTB)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, memanfaatkan Haul ke-40 Yayasan Addinul Qoyyim di Kapek, Gunung Sari, Lombok Barat, Kamis 17 April 2025, untuk menegaskan kemandirian ekonomi umat harus dibangun lewat koperasi pondok pesantren (kopontren).

Perjalanan yayasan yang awalnya bernama Nahdlatul Aula, lalu Nahdlatul Muslimin, hingga menjadi Addinul Qoyyim, menurutnya telah menunjukkan banyak amal jariyah yang bermanfaat bagi masyarakat. “Jadi tidak mungkin orang Islam bisa menjalankan dakwahnya secara mandiri dan efektif kalau dia secara ekonomi belum mandiri,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas Provinsi NTB. Ia mengingatkan sebelum menyelesaikan akar masalah sosial, yakni kemiskinan, dakwah dan program pembangunan umat tidak akan berdampak maksimal.

“Dari zaman Rasulullah, beliau sudah melihat ke depan, bahwa kemiskinan ini adalah akar dari kekufuran. Karena itu kalau kita mau mencegah umat dari kekufuran yang harus kita selesaikan adalah kemiskinannya,” terangnya.

Untuk itu, ia mendorong revitalisasi kopontren—menata ulang manajemen dan memperkuat kemitraan—serta menyiapkan manajer koperasi yang handal dari kalangan santri dan masyarakat pesantren.

“Dalam 10 tahun terakhir cukup banyak bantuan pemerintah, jumlah traktor saja yang sudah diberikan bantuan kepada masyarakat petani di pedesaan jumlahnya sudah puluhan ribu, namun karena tidak diurus oleh kelompok yang benar kebanyakan diterima oleh pribadi lalu disewakan tidak pernah dirawat akhirnya begitu setahun mangkrak, padahal kalau dirawat dengan baik dimanfaatkan dengan baik dikelola dengan baik ini bisa menjadi modal bersama,” ungkapnya.

Ke depan, seluruh bantuan Pemerintah Provinsi NTB akan disalurkan melalui koperasi. Iqbal menegaskan bahwa hanya dengan memperkuat ekonomi umat, semua persoalan sosial akan menemukan akarnya.

“Semua masalah sosial yang dihadapi oleh umat, semua ujung-ujungnya, akarnya adalah kemiskinan, karena itu tidak ada jalan lain untuk membangun rumah kecuali dengan menyelesaikan kemiskinan,” terang gubernur.

Di akhir sambutan, Gubernur memohon doa restu agar dalam lima tahun ke depan NTB benar‑benar menjadi provinsi yang makmur dan mendunia. “Insya Allah dalam 5 tahun bisa membuat NTB menjadi provinsi yang makmur dan mendunia,” tutupnya.(r)

Mentan RI Dijadwalkan Hadiri Panen Raya Jagung di Dompu

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, saat meninjau rencana Lokasi panen raya jagung Bersama Menteri Pertanian RI di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian RI, Dr Ir H Amran Sulaiman, MP bersama wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono B. Eng, MM, MBA dijadwalkan hadir pada pelaksanaan panen raya jagung di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada 21 April 2025 mendatang. Kehadiran Amran diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan petani, terlebih saat ini harga komoditi jagung masih jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP kepada Ekbis NTB, Jumat 18 April 2025 mengungkapkan, rencana panen raya jagung di Kabupaten Dompu pada 21 April mendatang akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian RI. “Kabar terbaru hari ini, Menteri langsung dijadwalkan akan hadir pada panen raya jagung kita. Pak Menteri dijadwalkan lakukan roadshow dari Sumbawa ke Dompu dan Bima,” ungkap Syahrul Ramadhan.

Informasi ini tentu akan lebih baik lagi. Kehadiran petinggi negri akan memberikan dampak positif bagi daerah. Paling tidak, bisa melihat langsung kondisi daerah dan memahami keadaan yang terjadi di daerah, selain pelaporan yang disampaikan selama ini. “Ini (kehadiran Menteri) yang kita harapkan,” katanya.

Menjelang kehadiran Menteri Pertanian untuk pelaksanaan panen raya, persiapan mulai dilakukan. Mulai dari persiapan lokasi panen raya, dan undangan sudah mulai diedarkan. Pada acara panen raya direncanakan ada tanyajawab antara petani dengan menteri, sehingga petani bisa langsung menyampaikan harapannya kepada Menteri.

Pada April 2025 ini, luas tanaman jagung yang dipanen mencapai 9.258 ha dan di Lokasi panen raya ini diperkirakan seluas 7 ha dan di Manggelewa sendiri luas lahan pertanian untuk komoditi jagung dan padi seluas 21 ribu ha. April ini menjadi puncak panen jagung dan padi petani.

Untuk harga, petani masih di hadapkan pada harga yang masih rendah. Kendati Badan Pangan Nasional sudah menetapkan HPP sebesar Rp.5.500 per kg untuk jagung pipilan kering, dan Rp.6.500 ribu untuk padi kering panen. Namun di lapangan, Bulog baru menyerap gabah petani dan belum menyerap jagung. Karena pembelian dengan HPP ini, diperintahkan ke Bulog untuk menyerap bagi Cadangan pangan nasional.

Harga jagung pipilan kering dengan kadar air (KA) maksimal 15 persen di lapangan saat ini Rp.4.100 hingga Rp.4.200 per kg, dan di Gudang penampungan Rp.4.400 per kg. Sementara untuk gabah seharga Rp.5.800 hingga Rp.6.500 per kg kering panen. Harga gabah cenderung stabil, karena Bulog masih menyerap, kendati tidak maksimal akibat kendala Gudang dan alat transportasi. Sehingga penyerapan oleh swasta dengan harga di bawah HPP. (ula)

1...336337338...812Page 337 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami