Sunday, April 19, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 336

HKTI NTB Desak Pemerintah dan Pengusaha Melakukan Pembelian Jagung

By
ekbisntb.com
-
0
H. Ilyas Salman (ekbisntb.com/ist)

HIMPUNAN Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak pemerintah pusat maupun daerah serta para pengusaha pengolahan jagung untuk segera turun tangan mengatasi anjloknya harga jagung yang tengah meresahkan para petani di Pulau Sumbawa.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat HKTI NTB, Drs. M. Ilyas Salman, M.A, mengungkapkan, saat ini Pulau Sumbawa sedang memasuki panen raya jagung yang tersebar di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima. Estimasi luas lahan yang tengah panen mencapai ratusan ribu hektar. Namun, harga jagung di tingkat petani justru anjlok drastis.

“Saya sudah komunikasi dengan para petani. Di gudang-gudang penerima, harga jagung hanya dihargai Rp4.200 sampai Rp4.300 per kilogram, itu pun untuk jagung dengan kadar air maksimal 17 persen. Kalau kadar air di atas itu, petani dikenakan potongan harga,” ujar Ilyas, Minggu, 20 April 2025.

Ilyas menambahkan, dengan harga tersebut, petani nyaris tak mendapatkan keuntungan. Biaya angkut dari lahan yang umumnya berada di pegunungan saja bisa mencapai Rp600 per kilogram. “Artinya, petani hanya menerima sekitar Rp3.600 per kilogram. Ini harga riil di lapangan dan sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Kondisi ini, lanjut Ilyas, bertolak belakang dengan janji pemerintah beberapa bulan lalu yang menargetkan harga jagung berada di kisaran Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram. Kenyataannya, saat panen raya, harga justru anjlok dan petani merugi.

“Petani kita sudah empat bulan berjibaku merawat dan menjaga tanamannya. Ketika panen tiba, harga malah jatuh. Ini tidak adil. Pemerintah harus hadir dan menunjukkan komitmennya,” katanya.

HKTI NTB mengusulkan dua solusi utama. Pertama, pemerintah harus melakukan operasi pasar dan intervensi harga jagung. Ilyas menilai, tanpa komitmen dan kehadiran negara dalam menyerap hasil panen, kesejahteraan petani jagung akan terus terpuruk. “Operasi pasar harus dilakukan dengan menyediakan dana pembelian jagung secara langsung agar harga bisa naik sampai Rp5.500 per kilogram,” tegasnya.

Solusi kedua, lanjut Ilyas, adalah mengajak para pengusaha pengering jagung di Pulau Sumbawa untuk duduk bersama. Terdapat setidaknya 12 pengusaha besar yang memiliki gudang dengan kapasitas ribuan ton dan biasa mengirim jagung ke pabrik pakan di Jawa.

“Mereka selama ini hanya membeli dengan harga Rp4.200 per kilogram. Harus ada komitmen untuk menaikkan harga setidaknya ke Rp4.800 per kilogram. Jangan biarkan petani terus dirugikan,” ucapnya.

Ilyas juga menyoroti antrean panjang petani yang menunggu berhari-hari hanya untuk bisa menjual hasil panennya. Ia khawatir, jika tidak ada intervensi segera, harga jagung akan terus merosot dan hasil panen petani makin tidak laku di pasaran.

“Panen raya ini akan berlangsung hingga Juni. Kalau tidak dijaga, kita khawatir jagung-jagung ini akan rusak dan tak punya nilai jual sama sekali,” pungkasnya.(bul)

Pentingnya Langkah Kongkret Hadapi Panen Raya Jagung

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat rapat koordinasi terkait percepatan pengadaan cadangan jagung pemerintah. (ekbisntb.com/ist)

PROVINSI NTB bersiap menghadapi panen raya jagung masa tanam pertama (MT 1) pada April 2025, dengan prediksi produksi yang akan melampaui satu juta ton. Namun, keterbatasan anggaran dan kapasitas gudang menjadi tantangan tersendiri bagi Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani.

Pemerintah pusat telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram, namun alokasi pembelian jagung untuk NTB saat ini hanya sebesar 78.000 ton. Pemprov NTB bersama  pemerintah kabupaten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) Tahun 2025, yang dilaksanakan secara hybrid dari Kantor Gubernur NTB, Rabu 16 April 2025.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, yang menekankan pentingnya langkah konkret dalam menghadapi panen raya. Menurut Gubernur ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mengatasi harga jagung yang belum sebanding ini.

‘’Kita tidak mungkin masuk ke subsidi transportasi. Ini jadi opsi itu kita kesampingkan, jadi kita tidak bahas lagi opsi itu karena itu kewenangan dari Bapanas. Karena itu kita fokus ke upaya mengedukasi petani-petani kita,” tegas Gubernur.

Dalam arahannya, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengidentifikasi gudang yang memenuhi syarat dari sisi status, kondisi, lokasi, daya tampung, serta menunjuk narahubung yang bertanggung jawab. Gudang-gudang ini diharapkan dapat menjadi titik penampungan jagung dari petani.

Selain itu, Gubernur juga meminta dukungan dari Polda NTB dan Dinas Perhubungan untuk mempermudah akses transportasi jagung, termasuk membuka kemungkinan penambahan armada kapal pengangkut hasil panen. Di sisi hulu, petani diimbau untuk tidak memanen jagung sebelum usia tanam mencapai 115 hari guna memastikan pengeringan alami berjalan optimal dan kualitas jagung tetap terjaga.

Langkah strategis lainnya adalah pertemuan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog NTB dengan para pembeli untuk memetakan daya serap pasar, sekaligus mengidentifikasi spesifikasi kualitas jagung yang dibutuhkan.

Gubernur juga mendorong Perum Bulog Kanwil NTB agar mengupayakan peningkatan alokasi pembelian menjadi 200.000 ton, serta memperjelas standar kualitas jagung yang dapat diserap.

Bupati Sumbawa, Syafaruddin Jarot, yang baru saja mengikuti koordinasi terkait CJP di tingkat pusat, menambahkan tarif transportasi ke Pulau Sumbawa diharapkan tetap stabil. Ia juga menekankan pentingnya pembayaran yang tepat waktu oleh Bulog, serta dukungan tambahan berupa gudang, alat pengering (corn dryer), pengendalian kualitas, dan pengemasan jagung maksimal 70 kilogram per karung untuk efisiensi distribusi. (ham)

Dikeluhkan Petani – Panen Melimpah, Harga Jagung Tak Sesuai HPP

By
ekbisntb.com
-
0
Petani di Dompu sedang panen jagung. Mereka mengharapkan jaminan pemerintah terkait harga jagung. (ekbisntb.com/ula)

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan mendukung optimalisasi swasembada jagung. Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penguatan cadangan jagung pemerintah (CJP) melalui penyerapan dengan target 1 juta ton CJP. NTB sebagai salah satu lokasi peningkatan produktivitas melalui penguatan sentra jagung potensial bersama Bengkulu, Lampung, dan daerah lain dihadapkan dengan persoalan harga jagung yang masih rendah di tingkat petani.

PROVINSI NTB diperkirakan akan memasuki masa panen raya padi dan jagung pada bulan April 2025 ini. Meski produksi diproyeksikan melimpah, petani justru menghadapi dilema serius. Harga belum sebanding dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram.

Berdasarkan data sementara dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, luasan lahan panen untuk padi mencapai lebih dari 50.000 hektare, sementara jagung sekitar 40.000 hektare. Dengan produktivitas yang stabil, potensi hasil panen tahun ini dinilai sangat baik. Untuk itu, kondisi pasar harus berpihak pada petani.

Begitu juga data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Luas panen jagung pipilan pada tahun 2024 mencapai 173,76 ribu hektare. Mengalami penurunan sebesar 5,27 ribu hektare atau 2,94 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 179,03 ribu hektare. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada tahun 2024 sebanyak 1,21 juta ton. Mengalami penurunan sebanyak 71,25 ribu ton atau 5,56 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 1,28 juta ton.

Sementara potensi luas panen jagung pipilan kering periode Januari–April 2025 diperkirakan mencapai 97,19 ribu hektare, dengan potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sebanyak 683,95 ribu ton.

Meski demikian, harga jagung yang seharusnya diserap pemerintah dengan HPP Rp5.500 per kg, kini jatuh hingga ke angka Rp4.800–Rp5.000 per kg. Kondisi ini tidak hanya dikhawatirkan petani, namun juga pemimpin daerah di NTB, seperti Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa serta Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang menjadikan jagung sebagai program prioritas.

Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot meminta agar Bulog bisa menambah kuota serapan jagung apalagi produksi saat ini sangat melimpah yang diperkirakan mencapai 640.000 ton jelang akhir tahun 2025.

“Kuota penyerapan jagung oleh Bulog hanya 23.000 ton dan jumlah itu tidak sampai 10 persen dari jumlah produksi jagung hingga akhir tahun mendatang. Sehingga kami minta ada penambahan kuota, ” katanya akhir pekan kemarin.

Diakuinya, berdasarkan hasil komunikasi terakhir di Bapanas, Bulog berjanji akan menambah kuota serapan jagung di Sumbawa. Hanya saja sampai dengan saat ini pihaknya masih menunggu informasi terbaru dengan harapan bisa terealisasi.

“Jadi, yang tadinya untuk NTB serapan jagungnya 78.000 ton kami sudah dijanjikan untuk ditambah tetapi kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Bulog, ” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan penyerapan jagung dari petani. Sehingga pihaknya sangat berharap supaya mitra dan gudang swasta bisa membantu pemerintah untuk menyerap jagung dari petani dengan catatan harganya di angka Rp4. 500 per kilogram.

“Jadi, kita berharap mitra swasta ini bisa membantu pemerintah, karena produksi jagung kita sangat melimpah dan tidak mungkin juga hanya mengandalkan Bulog karena sangat terbatas, “sebutnya.

Bupati juga meminta kepada petani agar panen jagung dilakukan di atas umur 115 hari agar bisa mencapai KA yang ditentukan pemerintah. Karena jika kadar airnya terlalu tinggi dikhawatirkan jagung yang terserap akan rusak bahkan tidak bisa digunakan.

Pihaknya meyakinkan, jika pemerintah akan melakukan identifikasi potensi gudang dalam membantu Bulog untuk menyediakan tempat penyimpanan sementara. Termasuk pemerintah juga akan membangun gudang besar tersendiri di Sumbawa supaya jagung petani bisa disimpan dan tidak rusak.

“Kami juga akan bekerja sama dengan Pelindo untuk membantu proses kelancaran pengangkutan dan pengiriman jagung. Sementara untuk pengawalan dan pengamanan akan dilakukan oleh pihak Kepolisian,” janjinya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Amin Sudiono, menyebut, syarat kadar air jagung yang siap dibeli Bulog itu disepakati bersama saat RDPU yang digelar oleh Komisi II DPRD KSB baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu Bulog Sumbawa menyatakan siap turun melakukan pembelian jika telah mendapat instruksi dari pusat. “Dan harapan mereka (Bulog) petani menyiapkan hasil panennya dengan menyesuaikan kadar air yang telah ditetapkan itu,” kata Amin.

Kesiapan Bulog melakukan pembelian jagung itu kini tengah ditunggu oleh petani KSB. Saat ini sebagian besar petani jagung sudah mulai panen, namun harapannya mendapatkan harga yang pantas tak kunjung ada kejelasan. Petani berhadapan dengan para tengkulak, karena tak ada tempat lain mereka menjual hasil panennya.

Rahmad, petani jagung di Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano mengatakan, ia dan petani lainnya sangat menunggu janji Bulog dan pemerintah dalam membantu mengatasi persoalan harga jagung yang anjlok setiap panen tiba.

“Apalagi sekarang, kalau ikut hasil RDPU DPRD KSB itu, kan sudah ada disepakati kadar air untuk pembelian Bulog. Tapi kok sampai sekarang belum turun juga,” cetus Rahmad.

Menurutnya, harapan petani setiap musim panen tiba sebenarnya cukup sederhana. Penyerapan jagung segera dilakukan Bulog sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dengan terus melakukan pengawasan seperti yang dilakukan pada pengamanan harga gabah.

“Pengawasan tidak saja oleh Bulog tapi dinas teknis pemerintah juga harus turun lapangan agar tengkulak tidak leluasa memainkan harga di tingkat petani,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP yang dikonfirmasi mengaku, serapan gabah dan jagung sesuai Keputusan pemerintah diperintahkan kepada Bulog untuk menyerapnya untuk kebutuhan cadangan pangan nasional. Hingga saat ini, baru gabah yang diserap Bulog dengan mitranya.

“Kita juga ndak bisa melarang pengusaha lain untuk membeli gabah petani. Yang bisa kita lakukan, mengimbau petani untuk berkoordinasi dengan penyuluh, Babinsa dan Bhabinkamtibmas ketika hendak panen agar gabahnya diserap Bulog,” katanya.

Untuk jagung, Syahrul menyampaikan, hingga saat ini Bulog belum menyerap jagung petani. Sehingga hanya pengusaha swasta yang menyerap jagung petani. Sementara para pengusaha ini menyerap untuk dijual kembali ke pengusaha pakan setelah memproses jagungnya sesuai kualitas yang dipersyaratkan pengusaha pakan di luar daerah.

“Kemarin Pak Bupati sudah mendatangi para pengusaha penyerap jagung agar tidak sampai anjlok harga jagung,” ungkap Syahrul. Sehingga saat ini, harga jagung pipilan kering dengan kadar air (KA) maksimal 15 persen di gudang Rp4.400 per kg. Harga ini menyebabkan serapan jagung di lapangan menjadi Rp4.100 per kg hingga Rp4.250 per kg. (ils/ham/ula/bug)

Pemerintah Harus Turun Tangan

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Pelita Putra (ekbisntb.com/dok)

KOMISI II DPRD Provinsi NTB menyoroti anjloknya harga jagung di tingkat petani yang dinilai jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram pada musim panen tahun ini. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga jagung saat ini hanya berkisar Rp4.200 per kilogram dan bahkan kurang dari itu di beberapa tempat.

Ketua Komisi II DPRD NTB, H. Lalu Pelita Putra, menyatakan kondisi tersebut sangat memberatkan petani, terutama setelah mereka melakukan panen raya pada musim April–Mei. Ia menilai, rendahnya harga jual jagung ini bertolak belakang dengan harapan petani yang sebelumnya termotivasi oleh informasi mengenai HPP jagung dari pemerintah.

“Kalau pemerintah tidak bisa membantu petani, lebih baik beri imbauan agar mereka tidak menanam jagung. Jangan beri harapan palsu, kasihan petani,” tegas Pelita dalam keterangannya kepada wartawan pekan kemarin.

Menurutnya, semangat petani untuk menanam jagung dipicu oleh informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah, melalui Bulog, akan menyerap hasil panen dengan harga yang layak. Namun, pada kenyataannya, Bulog disebut-sebut belum melakukan pembelian dengan alasan gudang penuh.

“Yang lebih memprihatinkan, kami mendapat informasi bahwa Bulog belum menyerap hasil panen dengan alasan kapasitas gudang penuh. Padahal, Presiden dan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan secara tegas bahwa Bulog akan menyerap jagung petani,” tambahnya.

Politisi PKB itu meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret agar petani tidak terus merugi. Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada petani, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

“Jangan sampai petani merasa dikhianati. Pemerintah harus hadir dan mendengar jeritan petani,” tutupnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera menindak tegas pengusaha dan tengkulak yang membeli jagung petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Desakan ini disampaikan menyusul anjloknya harga jagung di tengah panen raya, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa. Di Desa Kokarlian, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), harga jagung dilaporkan hanya dibeli sekitar Rp2.800 per kilogram—jauh di bawah HPP jagung sebesar Rp5.500/kg yang ditetapkan pemerintah.

“Petani kita menjerit. HPP yang telah ditentukan pemerintah tidak berjalan di lapangan. Pengusaha dan tengkulak membeli jagung semaunya, tanpa mengindahkan aturan,” ujar Johan Rosihan pekan kemarin.

Politisi PKS tersebut menyayangkan lambatnya respons Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Ia meminta Bulog lebih aktif di lapangan dan tidak kalah cepat dari tengkulak yang bergerak langsung ke sawah.

“Bulog seharusnya menjadi ujung tombak swasembada pangan. Tapi kalau kalah sigap dari pengusaha nakal, bagaimana bisa petani merasa dilindungi? Pemerintah harus segera bertindak,” tegas anggota DPR RI asal Dapil NTB I itu.

Bila Bulog terkendala kapasitas gudang atau keterbatasan anggaran, Johan Rosihan meminta agar Komisi IV DPR RI segera diberi penjelasan untuk mencari solusi bersama.(ris)

Bulog Tetap Serap Jagung Sesuai HPP 

By
ekbisntb.com
-
0
Bulog sedang melakukan pembelian jagung sesuai HPP pada petani. (ekbisntb.com/ist)

PERUM Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan penyerapan jagung petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun proses penyerapan ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan.

Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, menjelaskan jagung kering yang telah siap simpan langsung dibeli dan dibawa ke gudang Bulog. “Jagung yang sudah kering dan siap disimpan, siap langsung dibeli dan dibawa ke gudang Bulog, bang,” ujarnya, Sabtu, 19 April 2025.

Namun, ia mengakui saat ini sisa ruang gudang yang tersedia cukup terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, Bulog telah mulai melelang stok jagung tahun 2024 serta melakukan pendataan dan penyewaan gudang swasta tambahan sebagai solusi jangka pendek.

“Memang masih terkendala sisa space yang terbatas, jadi Bulog juga sudah mulai lelang stok jagung lama dan menyewa gudang swasta untuk tambahan ruang simpan,” jelas Sri.

Sementara untuk jagung yang masih dalam kondisi basah, Bulog telah menyiapkan fasilitas silo di Dompu dengan kapasitas 3.000 ton. Selain itu, pihaknya juga sedang menjajaki kerja sama dengan Perusahaan Jasa Giling dan Pengeringan Jagung Indonesia (Pejagindo) untuk proses pengeringan jagung di wilayah NTB.

“Kami juga masih menunggu keputusan dari pusat dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait tarif biaya pengolahan atau pengeringannya,” tambahnya.

Langkah-langkah ini diambil Bulog untuk memastikan hasil panen petani tetap terserap maksimal, sekaligus mendukung stabilisasi harga di tingkat petani maupun pasar menjelang musim panen raya.(bul)

HPP Jagung Tak Bisa Ditawar, Pemprov NTB Tegaskan Soal Kadar Air

By
ekbisntb.com
-
0
Muhamad Taufieq Hidayat (ekbisntb.com/era)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) untuk jagung tidak bisa ditawar. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan HPP jagung senilai Rp5.500 kg. Angka tersebut tidak bisa ditawar, baik oleh Bulog maupun pengusaha.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhamad Taufieq Hidayat, menegaskan Bulog wajib menyerap jagung petani sesuai dengan harga pokok Rp5.500 per kilogram.

“Harga HPP tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu harga pembelian di tingkat petani, dan Bulog harus menyerapnya sebagai bagian dari penugasan. Kalau Bulog saja tidak menyerap, bagaimana pengusaha lain akan menyerap” ujarnya, Sabtu, 19 April 2025.

Kendati demikian, HPP Rp5.500 hanya berlaku untuk jagung dengan kadar air 14 persen. Sementara, untuk jagung dengan kadar air di atas tersebut, perlu ada konversi perhitungan untuk menentukan harga.

Ia menjelaskan, hasil panen petani umumnya memiliki kadar air di atas 14 persen. Untuk jagung dengan kadar air di atas 14 persen, ada skema konversi untuk menentukan harga, yaitu (100% – kadar air aktual) x berat jagung / (100% – kadar air target).

Sebagai contoh, jika jagung dengan kadar air 25 persen seberat 1.000 kg ingin dikonversi ke kadar air 14 persen, maka perhitungan menjadi
(100 – 25) x 1000 / (100 – 14) = 750 / 86 = ±872 kg.
Jagung yang awalnya seberat 1 ton, setelah konversi setara dengan 872 kg jagung dengan kadar air 14 persen. Jika dikalikan dengan harga Rp5.500, nilainya mencapai sekitar Rp4.796 per kg. “Harga 4000 dengan kadar air berapa, itu kadar air terkonversi, kenapa tidak,” katanya.

Untuk menghindari terjadinya gejolak harga di masyarakat, Taufieq mengusulkan agar Bapanas menetapkan harga jagung berdasarkan kadar air dari 35 persen hingga 14 persen secara rinci. Artinya, harga jagung tidak lagi berpatokan pada Rp5.500 yang hanya diperuntukkan pada jagung dengan kadar air 14 persen. “Harus jelas. Kadar air 35 persen berapa harganya, 34 persen berapa, sampai 14 persen,” ucapnya.

Taufieq berharap skema konversi ini bisa melindungi petani dari permainan harga dan memastikan hasil panen tetap terserap pasar.  “Kalau kadar air tinggi, ya harus dikonversi. Bulog atau pengusaha tetap harus mau menyerap, jangan tolak hanya karena kadar air tinggi,” pungkasnya. (era)

Keterbatasan Gudang Mitra Jadi Peluang Tengkulak Serap dengan Harga Rendah

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Dompu Bambang Firdaus saat turun lapangan meninjau lokasi panen raya jagung yang dijadwalkan dihadiri Mentan Andi Amran Sulaiman. (ekbisntb.com/ula)

BADAN Urusan Logistik (Bulog) memiliki 3 perusahaan mitra di Kabupaten Dompu yang menampung gabah dan jagung hasil serapan di petani. Selain memiliki penggilingan, mitra juga harus memiliki mesin pengering untuk mengeringkan gabah sebelum digiling.

Keterbatasan mitra ini dimanfaatkan tengkulak untuk menyerap gabah dan jagung petani jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg untuk gabah kering panen dan Rp5.500 per kg untuk jagung. Jika hingga Jumat 18 April 2025, harga gabah petani yang tidak diserap Bulog hingga Rp.5.800 per kg, pada Minggu 20 April 2025 harganya mencapai Rp.5.500 per kg untuk gabah kering panen.

Salah satu penggilingan di Kempo yang menyerap gabah petani dengan harga Rp5.500 per kg gabah kering panen mengungkapkan, sebelumnya menyerap gabah dengan harga Rp6 ribu per kg untuk gabah kering panen. Kini menyerap dengan harga Rp5.500 per kg karena harga beras juga mengalami penurunan menjadi Rp12 ribu per kg.

Gabah yang dibeli, dikeringkan secara manual dengan upah buruh Rp.100 ribu per orang per hari. Gabah kering panen ketika dikeringkan mengalami penyusutan hingga 4 kg dalam 100 kg. Gabah kering 100 kg ketika digiling menjadi beras rata – rata 52 hingga 55 kg.

“Jadi sangat kecil untungnya. Kita juga menyerap untuk membantu petani yang kepepet jual. Kalau menunggu diserap Bulog, butuh waktu. Mereka khawatir gabahnya rusak,” ungkap salah satu pengusaha penggilingan di Kempo yang enggan disebutkan namanya.

Adnin, petani di Kempo mengakui, untuk diserap Bulog dengan harga Rp.6.500 per kg harus koordinasi dengan Babinsa dan uangnya tidak langsung diterima. Sehingga khawatir gabahnya rusak dan ndak terjual seperti yang dijanjikan. “Makanya kita cari orang yang bisa langsung bayar gabah kita, walaupun harganya tidak semahal diambil Bulog. Tapi dengan harga Rp.6 ribu per kg, kita sudah untung banyak,” akunya.

Pimpinan Bulog cabang Bima, Heri Sulistiyo yang dihubungi, Minggu (20/4) siang memastikan, serapan gabah petani masih lancar hingga saat ini. Gabah dari petani di Kecamatan Kempo pada Minggu kemarin diserap hingga 3 truk dengan harga Rp.6.500 per kg. “Untuk Kempo hari ini muat 3 truk (gabah),” katanya.

Dikatakan Heri, di Kabupaten Dompu ada 4 pengusaha penggilingan yang menjadi mitra Bulog. Yaitu Bintang Jaya, Kembang Padi, Lancar Abadi, dan Abadi Langgeng. Tapi yang sudah aktif menyerap ada 3 mitra. “Abadi Langgeng di Manggelewa masih proses pemasangan mesin giling,” jelasnya.

Komandan Koramil Kempo, Peltu Irwan mengatakan, serapan gabah petani oleh Bulog bekerjasama dengan Babinsa masih normal sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah. Namun ada kondisi yang dimanfaatkan tengkulak dalam menyerap gabah petani dengan harga di bawah HPP.

Ketika gabah petani yang tidak sabar menunggu babinsa untuk mengawal pembelian Bersama Bulog. Saat itu hadir tengkulak dan menyerap gabah di bawah HPP. “Para petani tidak sabaran. Takut gabahnya rusak, jamuran karena basah dan enggan menjemur. Makanya mereka jual ke tengkulak,” ungkap Irwan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP yang dikonfirmasi mengaku, serapan gabah dan jagung sesuai Keputusan pemerintah diperintahkan kepada Bulog untuk menyerapnya untuk kebutuhan Cadangan pangan nasional. Hingga saat ini, baru gabah yang diserap Bulog dengan mitranya.

 Untuk jagung, Syahrul menyampaikan, hingga saat ini Bulog belum menyerap jagung petani. Sehingga hanya pengusaha swasta yang menyerap jagung petani. Sementara para pengusaha ini menyerap untuk dijual Kembali ke pengusaha pakan setelah memproses jagungnya sesuai kualitas yang dipersyaratkan pengusaha pakan di luar daerah.

“Kemarin Pak Bupati sudah mendatangi para pengusaha penyerap jagung agar tidak sampai anjlok harga jagung,” ungkap Syahrul. Sehingga saat ini, harga jagung pipilan kering dengan kadar air (KA) maksimal 15 persen di Gudang Rp.4.400 per kg. Harga ini menyebabkan serapan jagung di lapangan menjadi Rp.4.100 per kg hingga Rp.4.250 per kg.

Heri Sulistiyo, pimpinan Bulog Bima juga mengakui, hingga saat ini pihaknya belum menyerap jagung petani. Gudang Bulog di CDC Manggeasi Manggelewa Kabupaten Dompu masih penuh oleh jagung hasil serapan tahun 2024 lalu. Tiga gudang dengan kapasitas masing – masing 3 ribu ton di CDC masih penuh. “Saat ini belum ada serapan jagung. Masih persiapan gudang,” ungkap Heri, Jumat 18 April 2025 lalu.

Mentan Dijadwalkan Panen Raya

Pada bagian lain, ungkapnya, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Dr. Ir. H. Amran Sulaiman, MP bersama wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono B. Eng, MM, MBA dijadwalkan hadir pada pelaksanaan panen raya jagung di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada 21 April 2025. Kehadiran Amran diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan petani, terlebih saat ini harga komoditi jagung masih jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, menyebut kehadiran petinggi Kementerian Pertanian ini akan memberikan dampak positif bagi daerah. Paling tidak, bisa melihat langsung kondisi daerah dan memahami keadaan yang terjadi di daerah, selain pelaporan yang disampaikan selama ini. “Ini (kehadiran menteri) yang kita harapkan,” katanya.

Menjelang kehadiran Menteri Pertanian untuk pelaksanaan panen raya, persiapan mulai dilakukan. Mulai dari persiapan lokasi panen raya, dan undangan sudah mulai diedarkan. Pada acara panen raya direncanakan ada tanya jawab antara petani dengan menteri, sehingga petani bisa langsung menyampaikan harapannya kepada menteri.

Pada April 2025 ini, luas tanaman jagung yang dipanen mencapai 9.258 hektare  dan di lokasi panen raya ini diperkirakan seluas 7 hektare dan di Manggelewa sendiri luas lahan pertanian untuk komoditi jagung dan padi seluas 21 ribu hektare. April ini menjadi puncak panen jagung dan padi petani.

Untuk harga, petani masih dihadapkan pada harga yang masih rendah. Kendati Badan Pangan Nasional sudah menetapkan HPP sebesar Rp5.500 per kg untuk jagung pipilan kering, dan Rp6.500 ribu untuk padi kering panen. Namun di lapangan, Bulog baru menyerap gabah petani dan belum menyerap jagung. Karena pembelian dengan HPP ini, diperintahkan ke Bulog untuk menyerap bagi cadangan pangan nasional.

Harga jagung pipilan kering dengan kadar air (KA) maksimal 15 persen di lapangan saat ini Rp4.100 hingga Rp4.200 per kg, dan di gudang penampungan Rp4.400 per kg. Sementara untuk gabah seharga Rp5.800 hingga Rp6.500 per kg kering panen. Harga gabah cenderung stabil, karena Bulog masih menyerap, kendati tidak maksimal akibat kendala Gudang dan alat transportasi. Sehingga penyerapan oleh swasta dengan harga di bawah HPP. (ula)

Ratusan Insan BPR NTB Bersih-Bersih Destinasi Wisata Senggigi

By
ekbisntb.com
-
0
Dirut BPR NTB, Sudharmana bersama Ketua Panitia, H. Usman dan seluruh insan BPR NTB bersih2 pantai senggigi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sekitar 500an insan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda dari seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat, terdiri dari direksi, komisaris, hingga karyawan melakukan aksi gotong royong membersihkan kawasan wisata Pantai Senggigi, Sabtu, 19 April 2025. Aksi bersih-bersih ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 BPR NTB Perseroda yang dipusatkan di Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat.

Direktur Utama BPR NTB Perseroda, Sudharmana, didampingi Ketua Panitia HUT, H. Usman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan di NTB.
Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan, terutama kawasan wisata, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku industri dan lembaga keuangan.

“Kegiatan ini adalah wujud komitmen kami menjaga lingkungan, sekaligus mendukung pariwisata NTB. Senggigi adalah wajah kita. Kalau tidak dijaga kebersihannya, wisatawan akan kecewa,” ujar Sudharmana.

Dipilihnya Senggigi sebagai lokasi kegiatan juga didasarkan pada aksesibilitasnya yang relatif mudah dijangkau oleh peserta dari berbagai kabupaten/kota di NTB. menyebut Senggigi menjadi pilihan ideal setelah pihaknya melakukan survei ke sejumlah destinasi lain seperti Kuta Mandalika dan Sekotong.

“Kami mencari lokasi yang paling memungkinkan dijangkau semua peserta. Teman-teman dari Bima, Dompu, dan Sumbawa juga bisa lebih cepat ke Senggigi dibanding ke Sekotong atau Kuta,” jelasnya.

Selain sebagai agenda internal perusahaan, kegiatan bersih-bersih ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat umum untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, khususnya destinasi wisata. Terlebih, Senggigi merupakan salah satu ikon pariwisata NTB yang selama ini menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara dan domestik ke Pulau Lombok.

Kebersihan merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan daya saing pariwisata. Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wisatawan — baik domestik maupun mancanegara — menempatkan kebersihan sebagai salah satu faktor utama dalam memilih destinasi. Lingkungan yang bersih tidak hanya mendukung kenyamanan wisatawan, tetapi juga menciptakan citra positif dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata itu sendiri.

Berbagai studi juga menunjukkan bahwa destinasi yang bersih cenderung mendapat ulasan positif di platform digital, yang selanjutnya meningkatkan kunjungan wisata. Sebaliknya, kawasan yang penuh sampah atau kotor rentan ditinggalkan wisatawan dan merusak citra daerah.

Senggigi, sebagai destinasi bersejarah dan strategis di NTB, membutuhkan kolaborasi semua pihak agar tetap bersih dan layak dikunjungi. Aksi nyata seperti yang dilakukan BPR NTB ini menjadi contoh kontribusi nyata dunia usaha dalam menjaga ekosistem wisata yang sehat.

“Harapannya ini tidak hanya jadi acara seremonial, tapi gerakan berkelanjutan untuk menjaga keindahan dan kebersihan destinasi wisata kita,” tutup Sudharmana.(bul)

Gubernur Iqbal Perintahkan Tiga OPD Selesaikan Persoalan Ternak di Pelabuhan Gili Mas

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Muhamad Iqbal (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tes PCR ternak dapat dilakukan di NTB, Pemprov NTB dihadapkan dengan antrean ternak di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat.

“Tiga dinas sudah turun bantu semua ternak dipastikan aman sampai diatas kapal,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad.

Dijelaskan, dukungan kepada peternak untuk pengiriman ke Pulau Jawa melibatkan Dinas Peternakan, ia memerintahkan untuk mengirimkan dokter-dokter hewan guna melakukan pengecekan kondisi kesehatan hewan sebelum dimuat ke kapal di Gili Mas dan Lembar.

Selain itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diperintahkan untuk menyiapkan tanki-tanki air untuk memastikan air minum bagi sapi. Sementara, Dinas Perhubungan diminta memastikan kesiapan kapal dan menaikkan frekuensi kapal besar dari 1 kapal besar pertiga hari menjadi perdua hari.

“Kita coba bantu percepat dan mudahkan arus sapi dari NTB ke Pulau Jawa, dari hulu sampai hilir,” ucapnya.

“Kalau para pengusaha mengikuti skema yang kita siapkan, Insya Allah tidak akan terjadi penumpukan,” sambung Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini.

Sejak dua hari terakhir, tambah LMI sapaan akrabnya, bantuan pemeriksaan hewan dan dukungan air tersebut sudah mulai diberikan untuk ternak yang antre di pelabuhan.

“Semua upaya dilakukan pemerintah untuk mengirim segera sapi-sapi ini,” ucapnya.

Dari data sementara Dinas Perhubungan, sambungnya, jumlah tronton berisi sapi yang sudah diangkut ada 86 unit. Yang masih antri saat ini 138 dengan rincian, di Gili Mas 126 tronton dan 12 unit di Lembar. Info sementara dari lapangan yang akan berangkat dari Bima 70 unit tronton.

“Kapal Ternak yang tiba di Pelabuhan Bima Cemara Nusantara 3 dengan kapasitas angkut 550 ekor sapi besok berangkat, malam ini sudah masuk Selat Lombok,” tutupnya. (r/bul)

Gubernur Iqbal Resmi Bentuk Tim Pansel Bank NTB Syariah

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, Lalu. Muhamad Iqbal(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (LMI) resmi membentuk panitia seleksi (pansel) pengurus Bank NTB Syariah. “Sudah, pansel (Bank NTB Syariah) dibentuk 17 April lalu,” kata Lalu Iqbal, Minggu, 20 April 2025.

Pansel ini dibentuk sesuai amanat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank NTB Syariah yang dilakukan 11 April lalu. RUPS LB yang mengamanatkan pembenahan menyeluruh Bank NTB Syariah.

“Ya, gubernur selaku PSP (Pemegang Saham Pengendali) juga diamanatkan untuk membentuk panitia seleksi yang akan menyeleksi secara terbuka calon direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah terbaik,” ujarnya.

“Pansel ini bekerjasama dengan lembaga yang profesional. Calon tersebut nantinya akan diusulkan oleh Gubernur ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” sambungnya.

LMI menegaskan, pembentukan pansel ini adalah langkah awal dari upaya pembenahan menyeluruh Bank NTB Syariah.

“Para pemegang saham solid dan serius lakukan pembenahan menyeluruh,” ucapnya.

Lebih lanjut, pansel terdiri dari berbagai unsur. Selain terdapat unsur akademisi (dua orang) ada juga unsur profesional perbankan (dua orang) dan wakil pemerintah provinsi (satu orang). Proses penjaringan akan melibatkan lembaga penjaringan (head hunter) dan penseleksi profesional.

“Kita libatkan head hunter profesional untuk pastikan kita mendapatkan pilihan-pilihan terbaik nantinya,” terangnya.

“Calon-calon internal Bank NTB Syariah kami dorong ikut dalam seleksi ini, termasuk pengurus saat ini yang masih berminat dipersilahkan ikut seleksi,” tambah LMI.

Di daftar anggota pansel tampak nama-sama seperti Prof Riduan Masud (guru besar ekonomi islam UIN Mataram), Prof Asikin (guru besar hukum UNRAM), Lalu Dodot Ary Patria (putera NTB yang menjadi bankir senior di Jakarta dan saat ini menjabat corporate secretary PNM) dan Arif Suhirman (Mantan Petinggi BRI yang saat ini menjadi Direktur Bisnis Menengah, Korporasi dan Jaringan Bank Jatim).

Direncanakan proses penjaringan dan seleksi akan berlangsung selama Mei sebelum nantinya akan diusulkan oleh PSP untuk diuji oleh OJK dan mendapatkan persetujuan. Pengurus baru akan ditetapkan melalui RUPS Tahunan pada Juni 2025.(bul)

1...335336337...812Page 336 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami