Beranda blog Halaman 335

BPS NTB akan Ungkap Angka Kemiskinan Ekstrem Terbaru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wahyudin (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera merilis angka terbaru kemiskinan ekstrem di daerah ini. Data resmi tersebut dijadwalkan diumumkan pada 5 Februari 2026, seiring rampungnya proses verifikasi dan validasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepala BPS NTB, Wahyudin, MM, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berada pada posisi 2,04 persen. Berbagai program intervensi telah disiapkan, salah satunya melalui Program Desa Berdaya Transformatif yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTB.

“Semua tetap berupaya supaya terjadi penurunan kemiskinan ekstrem. Data terakhir masih di angka 2,04 persen, dan ini yang sedang diupayakan Pak Gubernur melalui program Desa Berdaya, khususnya Desa Berdaya Transformatif,” ujar Wahyudin.

Pada tahun 2026, program Desa Berdaya ini diketahuinya akan menyasar 40 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dari lokasi tersebut, sekitar 7.250 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin ekstrem akan menjadi sasaran utama pendampingan dan pemberdayaan.

“Targetnya jelas, diupayakan pada 2027 masyarakat yang disasar ini sudah keluar dari kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Wahyudin menambahkan, program Desa Berdaya Transformatif sebagaimana diketahui, tidak hanya berhenti pada bantuan sosial, tetapi difokuskan pada penguatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah akan membantu warga miskin ekstrem agar mampu berproduksi dan menjalankan usaha sesuai potensi yang dimiliki.

“Masyarakat akan dibina oleh pendamping desa selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun. Sehingga masyarakat yang didampingi harus benar-benar keluar dari kemiskinan ekstrem, itu yang diupayakan,” katanya.

Selain 40 desa pada 2026, pemerintah juga telah menyiapkan program lanjutan pada 2027 yang akan menyasar sekitar 33 desa tambahan. Penentuan sasaran dilakukan menggunakan data terbaru DTSEN yang saat ini masih dalam tahap verifikasi lapangan.

“Kami pastikan data yang digunakan benar-benar tepat sasaran, bersama dengan 144 pendamping desa yang bertugas di 40 desa pada tahap awal,” ujarnya.

Wahyudin juga menjelaskan, kemiskinan ekstrem masih ditemukan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Namun, dari sisi jumlah penduduk miskin ekstrem, Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak. Sementara dari sisi persentase, Kabupaten Lombok Utara tercatat paling tinggi. (bul)

TPP ASN Lingkup Pemprov NTB Rp200 Miliar Belum Cair

Penulis
ekbisntb.com
-
0
TPP ASN Lingkup Pemprov NTB Rp200 Miliar Belum Cair
Ilustrasi uang (Suara NTB/artificial intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Hingga akhir Januari 2026, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemprov NTB belum juga cair. Lambannya proses pencairan ini dikarenakan belum adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim memastikan kesiapan anggaran untuk TPP pegawai. Pemprov NTB telah menganggarkan sekitar Rp200 miliar untuk TPP. Angka tersebut sama dengan APBD 2025.

“Tetap seperti tahun sebelumnya. Sekitar Rp200 miliar,” katanya pekan kemarin.

Menurutnya, anggaran TPP Rp 200 miliar itu dialokasikan untuk satu tahun penuh. Proses pembayaran TPP dilakukan melalui Biro Organisasi Setda NTB, sementara BKAD hanya berperan sebagai bendahara atau juru bayar.

“Yang jelas, TPP tidak ada kenaikan. Setelah itu langsung proses. Saya juru bayar, kalau ada masuk datanya, kita bayar,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi mengaku saat ini pihaknya masih melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait untuk menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. “TPP ini masih dalam proses pengajuan, jadi memang belum bisa dikeluarkan semuanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu tahapan penting yang harus dipenuhi adalah pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses tersebut membutuhkan sejumlah dokumen, termasuk Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang TPP serta laporan terkait pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Untuk persyaratan, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dilaporkan ke Mendagri. Salah satunya harus ada SK TPP, SK Gubernur tentang TPP. Ini sekarang sedang dalam pembahasan di BKD,” jelasnya.

TPP tersebut berlaku untuk seluruh ASN Pemprov NTB, tidak hanya pejabat eselon II dan III. Terkait pola pembayaran, TPP biasanya dibayarkan setiap bulan dan diterima ASN pada pekan ketiga. Namun khusus di awal tahun, pembayaran TPP Januari umumnya baru bisa dicairkan pada Februari atau Maret. “Biasanya bulan Januari dibayarkan bulan Februari atau Maret. Tidak bisa di bulan Januari,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan tidak ada hak ASN yang hilang. Pembayaran TPP akan direkap dan digabungkan. “Jadi tidak ada jarak TPP yang hilang,” ujarnya. Pemprov NTB menargetkan pencairan TPP bisa dilakukan sebelum bulan Ramadan. “Ini kita sedang kejar supaya sebelum puasa teman-teman seluruh ASN bisa terima TPP,” tambahnya.

Untuk sumber anggaran, TPP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah dialokasikan sejak awal tahun. Sementara terkait gaji ASN, ia menegaskan tidak ada kendala berarti. “Kalau gaji tidak ada masalah,” ucapnya.

Adapun syarat lain bagi ASN untuk menerima TPP selain SK adalah penyampaian laporan kinerja, laporan keuangan, serta pembaruan data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB-ABK) melalui aplikasi Simona Kemendagri. (era)

Gelar Simulasi Bencana, PLN UIP Nusra Perkuat Ketangguhan Warga Desa Tablolong dan Lifuleo

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Kupang (ekbisntb.com)– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melalui Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 3 terus memperkuat peran sosial perusahaan dalam membangun ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN menggelar kegiatan Sosialisasi, Gladi, dan Simulasi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami serta Banjir Rob di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 28–29 Januari 2026, ini melibatkan aparat desa serta masyarakat Desa Tablolong dan Desa Lifuleo, dengan pusat kegiatan di Kantor Desa Tablolong. Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN sekaligus mendukung Program Desa Siaga Bencana di sekitar PLTU Timor-1 (2×50 MW).

Manager PLN UPP Nusra 3, Agung Triwibowo, menyampaikan bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki potensi risiko bencana yang cukup kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga angin kencang, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya mitigasi risiko.

“Kita tentu tidak menginginkan bencana terjadi. Namun apabila hal itu terjadi, masyarakat harus siap. Dengan kesiapsiagaan, dampak bencana dapat diminimalkan dan risiko yang lebih besar dapat dihindari,” ujar Agung.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PLN dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membekali masyarakat dengan pemahaman serta keterampilan menghadapi situasi darurat.

“Hari ini kami bersama BPBD menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi kebencanaan. Terima kasih kepada BPBD, pemerintah desa, serta seluruh masyarakat Tablolong dan Lifuleo yang telah mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini,” katanya.

Menurut Agung, program tersebut merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam mendorong terwujudnya desa yang mandiri dan tangguh terhadap bencana, tidak hanya melalui respons darurat, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Samuel Halundaka.
Dalam sambutannya, Samuel menegaskan bahwa bencana merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, sehingga kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat perlu terus diperkuat secara sistematis.

“Bencana tidak bisa kita elakkan. Oleh karena itu, persoalan kebencanaan tidak boleh dianggap biasa. Diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi risiko dengan pendekatan yang tepat,” tegas Samuel.

Ia mengungkapkan bahwa wilayah Tablolong dan Lifuleo memiliki potensi gempa bumi yang dapat berimplikasi pada risiko tsunami, serta ancaman banjir rob akibat pertemuan pasang laut dan curah hujan tinggi, sehingga memerlukan perhatian dan analisis lebih lanjut.

Selain kegiatan sosialisasi dan simulasi, PLN UPP Nusra 3 juga menyalurkan bantuan paket sembako serta perlengkapan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan nyata PLN bagi warga di sekitar wilayah proyek.

Apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan oleh warga Desa Lifuleo, Samnat Petrus Mada, yang menilai kehadiran PLN bersama BPBD dan Dompet Dhuafa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberadaan PLTU Timor-1 juga membawa dampak positif bagi kami. Kini listrik tersedia selama 24 jam. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, termasuk dalam penanganan banjir rob dan dukungan terhadap mata pencaharian masyarakat,” ujarnya.

General Manager PLN UIP Nusa Tenggara, Rizki Aftarianto, menambahkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi seperti Nusa Tenggara Timur.

“PLN tidak hanya membangun infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga membangun ketangguhan sosial masyarakat di sekitar proyek. Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan keberlanjutan pembangunan serta keselamatan warga,” ujar Rizki.(bul)

Bupati Lobar Bakal Protes Jika Gaji PPPK MBG Dibebankan ke Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Ahmad Zaini. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan, terkait pengangkatan pegawai Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya sendiri mendukung kebijakan ini. Namun pihaknya akan memprotes jika urusan gaji mereka dibebankan ke daerah.

“Ya itu kan menjadi kewenangannya BGN, tidak bisa kita masuk ke sana,” kata LAZ, kemarin. Menurutnya, terkait urusan gaji, mereka tidak mungkin akan digaji daerah karena mereka pegawai BGN.

Kekhawatiran terkait urusan gaji akan dibebankan ke daerah muncul karena berkaca dari sebelum diberlakukan PPPK, bahwa gajinya akan ditanggung pusat. Namun, kenyataannya, dibebankan ke daerah.

LAZ dengan tegas, menyampaikan bahwa tentu pihaknya akan melakukan protes. “Ya tentu dong kita akan protes kalau diserahkan ke daerah tiba-tiba. Kita kan tidak ada hubungan (dengan MBG, red),” tegasnya.

Kecuali kalau anggaran gajinya langsung diserahkan atau dititip ke daerah. Dari informasi, bahwa ada tiga orang petugas per dapur yang akan dianggkat menjadi PPPK. Namun sebelum masuk menjadi PPPK, mereka dilatih kompetensi dan harus punya sertifikasi. “Dasar pengangkatannya itu adalah keahlian atau kompetensi itu,” sambungnya.

Menurutnya tidak semua yang bekerja di MBG itu diangkat menjadi PPPK, seperti juru masak. “Kalau tidak salah ada tiga orang per SPPG, seperti Kepala, Akuntan, sama Ahli Gizi,” ujarnya.

Menurutnya, bagus kalau mereka diangkat menjadi PPPK, supaya ahli gizinya tidak pindah-pindah ke SPPG lainnya. “Saya setuju yang tiga itu,” ujarnya.

Terkait program MBG, lanjut LAZ pihak Pemkab minim dilibatkan, karena tidak ada koordinasi dengan daerah. Seperti Dapur MBG sudah keluar di titik mana akan berada, tetapi harusnya ada tembusannya ke daerah agar diketahui oleh daerah. Pihaknya pun belum tahu sekolah yang belum mendapatkan MBG, karena lemahnya koordinasi.

“Saya berharap kepada BGN itu, walaupun sudah mengeluarkan izin di suatu daerah, koordinasi dengan kami biar kami tahu. Di mana lokasinya akan buka, sampai ke mana jangkauannya,” imbuhnya. (her)

Piutang Pajak RP47,6 Miliar Belum Tertagih

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muh. Yakub. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, mengaku masih memiliki kendala dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) sebesar Rp47,6 miliar. Hal ini dipicu data wajib pajak sulit ditemukan.

“Kendala utama kita di data WP karena piutang tersebut muncul sejak tahun 2014 hingga 2024 sehingga kami kesulitan untuk melakukan penelusuran terhadap WP untuk dilakukan penagihan,” Kata Kepala Bapenda kepada Suara NTB, melalui Kabid Penagihan dan Pemeriksaan Muh. Yakub, Jumat, 30 Januari 2026.

Meskipun memiliki kendala, tetapi pihaknya berhasil memungut sebesar 71 persen di tahun 2025. Capaian ini diklaim meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni, mencapai 52 persen. Pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data by name by address untuk dilakukan penagihan.

“Kami akan tetap berusaha maksimal untuk menarik potensi pajak PBB P2 ini namun terlebih dahulu kita akan lakukan verifikasi lebih lanjut di lapangan untuk dilakukan penagihan,” ucapnya.

Pihaknya tetap berusaha untuk melakukan penagihan terutama data wajib pajak yang ditemukan. Berdasarkan data saat ini, tercatat ada sekitar 260.000 masyarakat wajib pajak yang terdata di tahun 2025. Jumlah ini belum termasuk data di bawah tahun 2025.”Persoalan data menjadi hal yang terpenting, makanya saat ini kami sedang melakukan verifikasi dan pemilihan data di lapangan agar piutang tersebut bisa kita tagih,” tambahnya.

Langkah awal untuk menyelesaikan piutang itu dengan melakukan verifikasi data dengan melibatkan 157 desa dan 8 kelurahan. Setelah proses tersebut final, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan inspektorat untuk melakukan proses lebih lanjut.

“Kita verifikasi data dulu sampai dengan data final, setelah kita akan kordinasi dengan Inspektorat apakah bisa kita lakukan penghapusan atas data piutang yang tidak kita temukan atau seperti apa nanti. Tetapi yang jelas kami sedang berproses,” tukasnya. (ils)

Bupati Minta Antisipasi Anjloknya Harga Gabah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Amar Nurmansyah

Taliwang (suarantb.com) – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah menyoroti masih terus terjadinya keluhan petani terkait harga gabah yang anjlok setiap memasuki musim panen . Menurut orang nomor satu di KSB itu, seharusnya kondisi itu tidak akan berulang jika dinas teknis mengantisipasinya sejak dini.

“Baru-baru ini saya olahraga di sekitar KTC dan disetop sama beberapa petani. Mereka bilang lihat gabah kami, terpaksa kami tumpukan saja karena harga belinya tidak cocok (rendah),” ungkapnya.

Mengatasi persoalan harga yang dihadapi petani itu kata Bupati, harusnya bisa diantisipasi sejak awal oleh OPD teknis dalam hal ini Dinas Pertanian maupun Dinas Ketahanan Pangan. Caranya dengan sejak awal berkoordinasi bersama Badan Urusan Logistik selaku otoritas yang diberi tanggung jawab menyerap gabah petani oleh pemerintah pusat. “Ini ribut-ribut petani, baru koordinasi dengan Bulog. Sudah telat. Gabah petani sudah mulai rusak,” tandasnya.

Diakui Bupati, keterlambatan penyerapan gabah oleh Bulog juga terkendala teknis. Ia memperoleh informasi, jika Bulog belum mendapat kuota nasional untuk melakukan penyerapan, sehingga mitra di lapangan belum berani melaksanakan pembelian kepada petani.

Namun kata Bupati, hal itu tidak bisa dijadikan alasan tunggal, sehingga OPD teknis tidak bergerak lebih awal. “Memang sekarang awal tahun. Biasa kalau agak telat informasi dari pusat. Tapi saya yakin kuota itu pasti ada karena sekarang sudah Januari. OPD harusnya yakinkan itu ke Bulog sejak awal,” katanya.

Kondisi tersebut lanjut Bupati, tidak saja berlaku pada kestabilan harga gabah petani. Untuk berbagai hal dalam aktivitas pertanian secara luas juga harus dikawal sejak dini oleh OPD teknis. Mulai dari pra hingga pasca panen, OPD teknis seperti Dinas Pertanian bisa memastikan semua kebutuhan petani bisa terpenuhi. “Sejak awal misalnya petani butuh bibit, berikutnya butuh pupuk sampai diunjungnya penjualan hasil. Semua itu harus dikawal supaya tidak ada kendala di tingkat petani,” cetusnya seraya menambahkan hal sama juga berlaku bagi mekanisme kerta OPD lainnya.

“OPD lain dalam memberikan pelayanan juga harus begitu. Sejak awal antisipasi berbagai kendala, jangan tunggu ada persoalan, baru sibuk cari solusinya. Kasihan masyarakat,” tegas Bupati.(bug)

Pupuk NPK Langka, Petani Jagung di KLU Khawatir Budi Daya Tak Optimal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pupuk NPK Langka, Petani Jagung di KLU Khawatir Budi Daya Tak Optimal
Pemupukan telat akibat kelangkaan. Tanaman jagung petani di Desa Sukadana tumbuh kerdil. (suarantb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Petani jagung di Kabupaten Lombok Utara, mengeluh sekaligus khawatir komoditas jagung yang dibudidayakan saat ini tidak maksimal. Pasalnya, periode pemupukan kedua dengan Pupuk NPK tidak bisa dilakukan lantaran pupuk jenis tersebut tidak tersedia di pasar (agen/kios).

Ketua Kelompok Tani Daun Hijau, Jimasih, Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Jumat (30/1/2026) mengakui, ia dan anggota Poktan, kesulitan memperoleh pupuk khususnya jenis NPK. Alih-alih pemupukan berjalan tepat waktu, fakta yang dialami petani jagung justru mengkhawatirkan. Ia menyatakan, umur tanaman jagung petani saat ini ada yang sudah 40 hari dan membutuhkan nutrisi pupuk periode kedua. Sementara di beberapa petani lain, pemupukan pada usia tanam 15 hari tidak bisa dilakukan karena sampai hari ke 20, pupuk tidak juga tersedia.

Informasi yang ia peroleh, distribusi pupuk ke Pulau Lombok khususnya Lombok Utara mengalami kendala pengangkutan akibat cuaca buruk. Namun, bagi petani, alasan tersebut sudah berlangsung lama karena penjelasan kendala teknis pengangkutan sudah diterima dari sejak tanggal 5 Januari lalu.

“Ini alasan dari tanggal 5 bulan ini (Januari), sampai saat (30 Januari) ini pupuk masih kosong, terutama pupuk NPK. Sedangkan di petani, umur tanaman ada yang 40 hari, sudah lewat waktu pemupukan kedua,” ujarnya.

Pihaknya berharap Pemda Lombok Utara ikut mengawal persoalan ini. Sebab, kendala pemupukan tidak hanya terjadi pada periode kedua usia tanam. Pada periode pemupukan pertama, ia dan petani lain juga terpontang-panting untuk mendapatkan pupuk.

Ia menerangkan, di Poktan Daun Hijau, jumlah areal tanam berjumlah 87,36 hektare dari 34 anggota kelompok. Luas areal tanam jagung tersebut membutuhkan asupan pupuk Urea (MT 1 – MT 3) sejumlah 21,831 ton dan kebutuhan NPK sejumlah 26,208 ton. Pihaknya sangat khawatir jika distributor tidak mendatangkan pupuk dalam waktu dekat, tanaman jagung milik petani terancam gagal panen.

Anggota DPRD Lombok Utara Dapil Bayan, Raden Nyakradi, menegaskan supaya pemerintah daerah khususnya OPD teknis lebih sigap dan turun tangan menyikapi isu kelangkaan pupuk untuk petani. Kelangkaan pupuk yang berlangsung sejak awal Januari ini ia duga tidak terdeteksi oleh Dinas baik melalui UPTD maupun PPL di tingkat desa.

“Kita minta supaya masalah kelangkaan pupuk ini disikapi, perkuat koordinasi dari PPL, UPTD, Kabupaten sampai ke Provinsi dan Pusat. Karena kebijakan program pangan ini menjadi program andalan Presiden, sehingga semua benar-benar mengamankan dan dipastikan berjalan lancar di masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan KLU, Tresnahadi, S.Pt., tak membantah kelangkaan pupuk sedang terjadi di KLU. Namun demikian, ia mengklaim baru mengetahui informasi tersebut sehingga dirinya pun langsung mengontak pihak perwakilan Pupuk Indonesia selaku distributor.

“Saya sudah telepon klarifikasi ke pihak Pupuk Indonesia, dan dibenarkan. Petani kita kesulitan pupuk NPK karena adanya kendala distribusi, kesulitan kapal angkut akibat cuaca buruk selama dua minggu kemarin,” ujarnya.

Kendati demikian, dari informasi yang disampaikan Pupuk Indonesia pula, Tresnahadi menyatakan sudah ada titik terang terkait pengiriman pupuk. Pada Jumat sore, kapal pengangkut pupuk sudah dapat bersandar di Pelabuhan Lembar. Barang selanjutnya dibongkar untuk diangkut ke gudang selanjutnya diteruskan ke pengecer-pengecer yang ada di kios-kios mitra Pupuk Indonesia di kecamatan dan desa-desa.

“Hari ini sudah mulai sandar. Katanya, InsyaAllah, Senin atau Selasa sudah mulai bisa didistribusikan ke kios-kios. Kita juga minta supaya ketersediaan pupuk ini disegerakan karena keterlambatan pupuk bisa berdampak pada kondisi tanaman milik petani kita,” tandasnya. (ari)

Diupah Rp400-500 Ribu, PPPK Paruh Waktu Loteng Dapat BPJS Kesehatan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. L. Firman Wijaya (ekbisntb.com/kir)

Praya (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menetapkan besaran upah bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai dari Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Jumlah itu sesuai dengan besaran honor yang diterima tenaga PPPK paruh waktu tersebut saat masih berstatus tenaga honorer. Selain upah, tenaga PPPK paruh waktu Loteng juga mendapat perlindungan BPJS kesehatan termasuk anggota keluarganya yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

“BPJS kesehatan ini tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemberi upah. Adapun untuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi tanggung jawab tenaga PPPK bersangkutan. Pemerintah daerah hanya menyediakan layanan BPJS Kesehatan saja ,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., kepada Suara NTB, saat ditemui di kampus IPDN NTB, Praya, Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, untuk besaran upah yang diterima tenaga PPPK paruh waktu tersebut memang bervariasi. Tergantung beban tugas dan sumber pembiayaan honor sebelumnya. Misalnya, antara tenaga guru dengan tenaga kesehatan itu berbeda besaran upahnya. Termasuk dengan tenaga teknis lainnya.

“Besaran pasti upah yang diterima tenaga PPPK paruh waktu ini nantinya akan dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak yang diharapkan dalam waktu dekat ini bisa diselesaikan. Untuk selanjutnya ditandatangani oleh tenaga PPPK paruh waktu bersangkutan,” sebutnya.

Tunggu Kebijakan Pusat

Disinggung terkait penyelesaian tenaga honorer non-database, Firman menegaskan sejauh ini belum ada. Pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat soal opsi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer non database tersebut. Karena kewenangan terkait pengangkatan pegawai pemerintah sepenuhnya ada ditangan pemerintah pusat. Bukan ditangan pemerintah daerah.

Memang, tegasnya, urusan penyelesaian tenaga honorer non-database tersebut sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Namun, bukan untuk melakukan pengangkatan pegawai, karena aturan pusat sudah dengan tegas menyatakan tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai setelah pengangkatan tenaga PPPK selesai dilakukan.

Pemkab Loteng sendiri sudah membuka peluang bagi tenaga honorer non-database untuk mengikuti pelatihan kerja di BLK Loteng. Tapi ternyata peminatnya minim. “Jadi kita tunggu saja semoga ada kebijakan pusat terkait tenaga honorer non database ini. Dan, kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan ini,” ujar Ketua KONI Loteng ini. (kir)

Bulog Optimalkan Serapan Gabah di NTB Menuju Target 4 Juta Ton Setara Beras Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bulog Optimalkan Serapan Gabah di NTB Menuju Target 4 Juta Ton Setara Beras Nasional
Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani melakukan kegiatan panen raya dan launching serapan gabah petani tahun 2026 di Tanjung, Lombok Utara, Jumat, 30 Januari 2026. (suarantb.com/ist)

Tanjung (suarantb.com) – Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani melakukan kegiatan panen raya dan launching serapan gabah petani tahun 2026 di Tanjung, Lombok Utara, Jumat, 30 Januari 2026.

Panen raya dilakukan sebagai langkah awal penguatan serapan gabah dalam mendukung target nasional 4 juta ton setara beras pada tahun 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, NTB merupakan salah satu wilayah sentra produksi padi nasional dengan potensi pertanian yang besar. Pada musim tanam tahun 2026, luas panen padi di NTB diperkirakan mencapai ratusan ribu hektare, dengan estimasi produksi gabah yang berpotensi menyumbang jutaan ton gabah kering panen (GKP).

“Potensi tersebut menjadi landasan kuat bagi Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani secara terencana, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, ditegaskannya, Bulog tidak hanya menjalankan fungsi penyerapan gabah, tetapi juga memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian nasional.

“Sebagai BUMN pangan, Bulog hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal. NTB memiliki peran strategis sebagai dalam peta pangan nasional, dan Bulog siap mendukung penuh melalui serapan gabah yang masif, penguatan infrastruktur pergudangan, serta distribusi yang terintegrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bulog juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, serta semua pihak terkait guna memastikan proses serapan gabah berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan kepastian bagi petani.

Gubernur NTB yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyanti, S.P., menegaskan, NTB memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketahanan pangan.

“Dan fokus kami adalah memastikan hasil pertanian petani terserap dengan baik, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya kembali swasembada pangan nasional,” ujar Asisten III Setda NTB ini.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota, dengan dukungan penuh BULOG sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Melalui sinergi yang kuat antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan NTB dapat terus memperkuat kontribusinya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pencapaian target swasembada pangan yang berkelanjutan. (bul)

Lumpuhkan Aktivitas UMKM dan Nelayan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lumpuhkan Aktivitas UMKM dan Nelayan
Nani Nurkomala.(Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, mengungkapkan bahwa gelombang pasang yang menyebabkan banjir rob di kawasan wisata Pantai Viral, Lingkungan Bagek Kembar, berdampak signifikan terhadap aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta nelayan setempat.

Akibat peristiwa tersebut, para pedagang terpaksa menghentikan aktivitas jual beli untuk sementara waktu. Selain itu, nelayan juga tidak dapat melaut karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat.

Lurah Tanjung Karang Permai, Nani Nurkomala, mengatakan banjir rob disertai abrasi pantai berdampak langsung terhadap 42 lapak UMKM yang beroperasi di kawasan wisata Pantai Viral. Seluruh pelaku usaha tersebut saat ini belum dapat berjualan.

“Karena kondisi cuaca seperti ini, mereka belum bisa berjualan sementara sambil menunggu cuaca kembali normal,” ujar Nani, Jumat (30/1).

Selain berdampak pada UMKM, Pemerintah Kota Mataram melalui kelurahan juga mengimbau seluruh nelayan untuk tidak melaut, termasuk nelayan di Lingkungan Bagek Kembar, guna menghindari risiko kecelakaan laut akibat gelombang tinggi.

Sebagai bentuk perhatian, Pemkot Mataram melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram kepada nelayan terdampak. “Untuk penerima bantuan di kelurahan kami terdapat sekitar 72 nelayan,” jelas Nani.

Terkait bantuan bagi pelaku UMKM yang tidak dapat berjualan sementara waktu, Nani menjelaskan bahwa bantuan beras tersebut saat ini diprioritaskan bagi nelayan. Hal itu disebabkan nelayan sama sekali tidak memperoleh pendapatan akibat cuaca ekstrem yang berpotensi membahayakan keselamatan saat melaut.

Untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, pihak kelurahan bersama unsur terkait terus mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai, pelaku UMKM, dan nelayan agar tetap waspada. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

“Kami terus mengingatkan masyarakat bersama camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala lingkungan,” kata Nani.

Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak membangun bangunan permanen di kawasan pesisir pantai karena berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri dan lingkungan.

Menyinggung keberadaan tanggul sementara di lokasi Pantai Viral untuk mencegah abrasi, Nani mengatakan bahwa saat ini tanggul hanya menggunakan material jetty pada satu titik. Sementara itu, pemasangan batu boulder dari Pemerintah Kota Mataram belum terealisasi. “Kalau di situ belum, mungkin akan tetap dipasang nanti,” pungkasnya. (pan)

1...334335336...1,088Halaman 335 dari 1,088