Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 318

BSI: Keuangan Syariah Punya Potensi Besar Dukung Pertumbuhan Ekonomi

0
Plt Direktur Utama BSI Bob T. Ananta(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyampaikan bahwa industri keuangan syariah yang berkembang positif, terutama perbankan syariah, memiliki potensi besar untuk lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan agenda pembangunan Indonesia.

Plt Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan keuangan syariah diharapkan relevan dan dapat memberikan solusi bagi strategi pembangunan nasional. Namun, keuangan syariah yang tetap relevan hanya dapat diwujudkan melalui inovasi dan transformasi yang berkelanjutan.

“Inilah sebabnya kami memilih ‘transformasi’ dan ‘inovasi’ sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025,” kata Bob dalam acara BSI GIFS 2025 di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Bob berharap BSI GIFS 2025 dapat menjadi ajang untuk menampilkan berbagai inovasi dan transformasi yang nantinya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

Secara umum, gelaran GIFS 2025 memiliki beberapa tujuan termasuk mengeksplorasi dan mempromosikan keuangan syariah sebagai instrumen utama untuk pendalaman pasar dan mesin pertumbuhan.

GIFS 2025 juga mempromosikan industri keuangan syariah Indonesia yang dinamis dengan ekosistemnya yang berkembang, yang memiliki peluang untuk terlibat secara global.

Selain itu, GIFS 2025 memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan dan nasabah tentang perkembangan terbaru dalam industri keuangan syariah, serta prospek investasi dan bisnis global yang sesuai dengan syariah.

Bob mengatakan tema “Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth” relevan dengan perkembangan Indonesia saat ini.

Apalagi mengingat pemerintah Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.

“Pencapaian target ini (target pertumbuhan ekonomi), akan membutuhkan kontribusi kolektif dari semua sektor, termasuk sektor ekonomi dan keuangan syariah, yang memiliki potensi signifikan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Bob menambahkan peran ekonomi dan keuangan syariah juga telah tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di mana Visi Indonesia Emas 2045 salah satunya dapat dicapai melalui transformasi juga optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam RPJPN, ekonomi syariah diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu dalam Astacita, pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi dalam mendorong kemandirian bangsa dan ekonomi yang lebih adil dan makmur.

“BSI GIFS bukan agenda yang berlangsung dan selesai dalam satu hari. BSI GIFS adalah salah satu platform dari berbagai upaya advokasi BSI sebagai market leader perbankan syariah Indonesia,” ujar Bob.

BSI GIFS 2025 dibuka secara langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Pada ajang ini, BSI menghadirkan beberapa pembicara internasional di antaranya Professor of Globalisation and Development at University of Oxford Ian Goldin, Professor of Political Economy of Middle Eastern and Islamic Political Economy & Finance at Durham University Mehmet Asutay, serta Professor and Sharjah Chair in Islamic Law & Finance at Durham University Habib Ahmed.

Dalam acara ini, BSI juga meluncurkan platform digital terpadu BEWIZE by BSI untuk memperkuat layanan bagi nasabah segmen wholesale serta Muslim Consumption Index (MCI) yang memotret tren belanja Muslim Indonesia.

Dengan beragam aktivitas, event BSI GIFS 2025 diharapkan meningkatkan perolehan bisnis sebesar 20 persen dibandingkan penyelenggaraan serupa pada 2023.

Adapun dalam penyelenggaraan BSI GIFS 2023, perseroan berhasil memperoleh tambahan bisnis senilai Rp227,11 miliar dari aktivasi yang ada. Jumlah tersebut belum termasuk dari kerja sama bisnis yang tercipta melalui networking yang dibangun. (ant)

Rupiah Menguat Seiring Ketidakpastian Negosiasi AS-China

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra menganggap ketidakpastian soal negosiasi tarif antara Amerika Serikat (AS) dengan China masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar keuangan.

“Berita-berita menyangkal telah dimulainya pembicaraan soal tarif antara AS dan China seperti yang diklaim oleh Presiden Trump. Ini bisa memberikan tekanan ke aset berisiko, termasuk Rupiah,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Untungnya, kata dia, indeks dolar AS juga mengalami tekanan karena sentimen tersebut menjadi 99,18 dari sehari sebelumnya di kisaran 99,50. Pelemahan ini disebut dapat menahan pelemahan Rupiah terhadap dolar AS.

“Pelemahan rupiah (terhadap) dolar AS bisa berlanjut ke arah Rp16.900, dengan potensi support di kisaran Rp16.820 hari ini,” ujar Aris.

Seperti diketahui, pada Kamis 24 April 2025 Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa pembicaraan perdagangan antara AS dan China sedang berlangsung meski tidak menyatakan siapa yang berunding baik dari kedua belah pihak.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mendukung pernyataan Trump pada Minggu 27 April 2025, bahwa negosiasi antara AS dengan China sedang berlangsung.

Namun, pemerintah China kembali membantah adanya negosiasi dengan AS soal penerapan tarif dagang yang ditetapkan oleh Trump.

Dalam konferensi pers, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyampaikan bahwa kedua negara terkait tidak melakukan konsultasi atau negosiasi apapun mengenai tarif, sehingga “AS harus berhenti menciptakan kebingungan”.

Bila AS ingin berunding maka dialog dan negosiasi, kata Guo Jiakun, maka harus didasarkan pada kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa pagi di Jakarta, menguat sebesar 47 poin atau 0,28 persen menjadi Rp16.809 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.856 per dolar AS. (ant)

Disnakeswan NTB Atur Ketat Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Sapi dari Bima

0
Muhamad Riadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) memperketat penerbitan rekomendasi pengiriman sapi potong dari Kabupaten Bima. Langkah ini diambil menyusul terjadinya penumpukan pengiriman ternak di pelabuhan di Pulau Sumbawa, dan Pulau Lombok yang sempat menyebabkan kemacetan pengangkutan sapi ke Pulau Jawa.

Kepala Disnakeswan NTB, Muhammad Riadi di Mataram, Selasa, 29 April 2025 menyampaikan bahwa pihaknya secara selektif menerbitkan rekomendasi pengiriman untuk menghindari penumpukan sapi di jalur pelabuhan.

Beberapa waktu lalu, arus pengiriman dari Bima ke Jabodetabek sempat padat, menyebabkan penumpukan truk pengangkut sapi di Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa) dan Pelabuhan Gili Mas (Lembar, Lombok Barat), yang menjadi titik transit sebelum di kapalkan ke Pulau Jawa.

“Saya belum menerbitkan seluruh rekomendasi. Masih ada sekitar 3 ribuan ekor sapi dari Kabupaten Bima yang belum kita terbitkan rekomnya, dari total kuota pengiriman setahun Kabupaten Bima sekitar 16 ribu ekor,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah ini bukan untuk menghambat distribusi, melainkan agar pengiriman berjalan tertib dan lancar tanpa menimbulkan kerugian di lapangan.

“Saya pantau setiap hari kondisi pelabuhan Poto Tano. Kalau lancar, rekom kita terbitkan. Tapi kalau penumpukan masih terjadi, kita tahan dulu. Itu saja sebenarnya. Supaya tidak terulang penumpukan di pelabuhan,” tegasnya.

Menurutnya, risiko besar akan muncul jika sapi menumpuk terlalu lama di pelabuhan, seperti keterbatasan air, kurangnya pasokan pakan, hingga ancaman kesehatan ternak seperti keram otot akibat stres perjalanan.

“Kalau sapinya nunggu di pelabuhan, itu rawan. Tapi kalau masih di kandang peternak sambil nunggu rekom, enak. Bisa istirahat, cukup pakan, dan kondisinya lebih stabil,” tambahnya.

Riadi menjelaskan, sistem pengaturan rekomendasi ini tidak bersifat kaku, tetapi menyesuaikan kondisi di lapangan. Setiap hari ia mengevaluasi berapa jumlah sapi yang telah berangkat dan berapa lagi yang siap diberangkatkan, agar rekomendasi diterbitkan secara bertahap sesuai kapasitas pengangkutan kapal.

“Kita tidak mau kejadian sebelumnya terulang. Permintaan dari Kabupaten Bima memang tinggi, tapi kita harus atur. Kalau kapal pengiriman lancar, pasti rekomendasi juga cepat kita keluarkan,” pungkasnya.

Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga kelancaran arus distribusi ternak dari NTB ke luar daerah, sekaligus menjamin kesejahteraan ternak dan efisiensi logistik bagi peternak dan pengusaha.(bul)

Berikut Rincian Kloter Calon Jemaah Haji NTB Tahun 2025

0
Penerbangan 12 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok siap mendukung kelancaran operasional penerbangan 12 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025.

“Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Bandara Lombok akan melayani keberangkatan 4.544 calon jemaah haji yang terbagi dalam 12 kloter. Jemaah haji embarkasi Lombok akan terbang menuju Arab Saudi mulai 2 Mei 2025 hingga 17 Mei 2025,” ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Stephanus Millyas Wardana melalui keterangan resmi, Selasa, 29 April 2025.

Adapun rincian jadwal keberangkatan embarkasi haji Lombok tahun 2025 yaitu:
– 2 Mei 2025 (Kloter 1 – Kabupaten Lombok Barat)
– 3 Mei 2025 (Kloter 2 – Kabupaten Lombok Tengah)
– 4 Mei 2025 (Kloter 3 – Kota Mataram)
– 5 Mei 2025 (Kloter 4 – Kabupaten Lombok Timur)
– 6 Mei 2025 (Kloter 5 – Kabupaten Bima)
– 8 Mei 2025 (Kloter 6 – Kabupaten Lombok Tengah)
– 9 Mei 2025 (Kloter 7 – Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur)
– 11 Mei 2025 (Kloter 8 – Kabupaten Sumbawa, Kota Bima)
– 12 Mei 2025 (Kloter 9 – Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat)
– 13 Mei 2025 (Kloter 10 – Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima)
– 15 Mei 2025 (Kloter 11 – Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat)
– 17 Mei 2025 (Kloter 12 – Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu).

Kloter 1 hingga Kloter 11 akan terbang langsung menuju Madinah, sedangkan Kloter 12 akan menuju ke Jeddah. Seluruh penerbangan haji embarkasi Lombok dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300ER.

Millyas mengungkapkan, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait seperti Otoritas Bandara Wilayah IV, Kementerian Agama, TNI/Polri, Perum LPPNPI, Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Balai Karantina Kesehatan, Garuda Indonesia, Gapura Angkasa, Perum Damri, dan lainnya untuk memastikan penerbangan haji tahun ini berjalan dengan lancar.

“PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok bersama dengan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV juga telah melakukan inspeksi dan verifikasi untuk memastikan kesiapan operasional penerbangan haji tahun 2025 di Bandara Lombok,” terang Millyas.

Inspeksi yang berlangsung pada 26 hingga 28 April 2025 ini memeriksa kesiapan fasilitas bandara maupun kendaraan serta peralatan pendukungnya, kesiapan personel yang bertugas, standard operating procedure, contingency plan bilamana terjadi kondisi darurat, serta kesiapan di Asrama Haji Embarkasi Lombok, Mataram.

“Hasil inspeksi tersebut menyatakan bahwa infrastruktur serta fasilitas Bandara Lombok siap dan mumpuni untuk mendukung operasional penerbangan haji tahun ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi mendukung kelancaran perjalanan para jemaah haji NTB menuju Tanah Suci hingga nanti kembali ke Tanah Air,” tandas Millyas.(bul)

Transformasi Koperasi di Mataram, Fokus pada Usaha Nyata

0
H. Muhammad Ramadhani. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkot Mataram mendorong koperasi lokal bertransformasi lewat Program Koperasi Merah Putih, dengan fokus memperluas usaha nyata dan mendukung program pemerintah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram semakin serius dalam mendorong penguatan koperasi lokal melalui Program Koperasi Merah Putih. Fokusnya awalnya  memperkuat koperasi eksisting agar mampu bertransformasi lebih produktif.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperikop) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, menyebutkan saat ini, sekitar 98 hingga 99 persen koperasi di Mataram masih bergerak di sektor simpan pinjam. “Sehingga, melalui program ini, Pemkot ingin mendorong koperasi agar tidak hanya berkutat pada sektor keuangan saja, melainkan juga merambah bidang usaha produktif lain,” terangnya saat diwawancarai Ekbis NTB, Senin, 28 April 2025.

Ia memaparkan bahwa Program Koperasi Merah Putih juga akan terintegrasi dengan sejumlah program prioritas pemerintah pusat, seperti layanan cek kesehatan gratis dan penyediaan makanan bergizi gratis.

Koperasi Merah Putih akan diarahkan untuk menjalankan berbagai layanan seperti gerai sembako, apotek murah, klinik desa, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, hingga layanan keuangan mikro yang lebih inklusif.

“Oleh sebab itu, Koperasi Merah Putih yang menyediakan layanan klinis bakal dukung kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis. Sedangkan koperasi yang menyediakan layanan sembako, pertanian, dan perikanan akan menjadi pengadaan bahan pokok buat program makan gratis,” terangnya.

Seluruh program ini, lanjut Dhani, akan disinergikan agar berdampak lebih besar dan mampu mengoptimalkan sumber dana. “Intinya, kita mau koperasi ini betul-betul jalan, nggak cuma ada nama saja. Ada usaha nyata, ada manfaat langsung ke masyarakat,” pungkasnya.

Dhani menegaskan bahwa, pembentukan koperasi lewat Program Koperasi Merah Putih harus dilandasi niat serius untuk mengembangkan usaha bersama, bukan sekadar mengejar anggaran stimulasi. Pemerintah berharap koperasi-koperasi di Mataram bisa tumbuh berbasis partisipasi aktif anggota dan memperkuat ekonomi komunitas.

Untuk mendukung percepatan perubahan ini, Pemerintah Provinsi NTB juga berencana ikut membantu pembiayaan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

“Pemerintah Provinsi juga rencananya akan mendukung proses perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi di Kota Mataram,” sebutnya.

Bentuk dukungan tersebut melalui skema pembiayaan bersama, di mana biaya perubahan akan ditanggung separuh oleh provinsi dan separuh oleh Pemkot Mataram.

“Skemanya, setengah-setengah. Misal, kalau biaya perubahan Rp3 juta, ya Provinsi tanggung Rp1,5 juta, sisanya Pemkot Mataram,” tutupnya. (hir)

Kisah Inspiratif dari Dusun Jerneng Lobar, Naik Haji dari Hasil Berjualan Bakso Telur Lilit Keliling

0
Zainudin, salah satu CJH asal Dusun Jerneng yang akan berangkat ibadah haji pada musim haji tahun 2025 ini dari hasil jualan bakso telur lilit. (ekbisntb.com/her)

Zainudin (65) warga Dusun Jerneng Mekar Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar), seorang pedagang kecil, hanya penjual bakso telur lilit keliling. Lebih dari usianya ia habiskan menjadi penjual permen dan bakso keliling. Ia berjualan sejak tahun 1978. Sekitar 41 tahun ia menggeluti usahanya dengan penuh ikhlas dan dedikasi.

BERKAT niat tulus, ikhlas dan ikhtiarnya disertai doa, dari hasil usahanya itu Zainudin bin Kurdi berkesempatan naik haji tahun 2025 ini. Untuk menjadi tamu Alllah ia membutuhkan perjuangan panjang.

Ditemui di kediaman, ayah dari 5 orang anak inipun menuturkan perjuangan dalam mengais rezeki hingga bisa berangkat haji tahun ini.  Sambil menikmati kopi dan hidangan jajanan yang sudah disiapkan untuk tamu yang akan datang berziarah di tempatnya, Ia mengawali cerita perjuangannya.

Zaenudin lahir di Jerneng tanggal 31 April tahun 1960, sejak berusia 18 tahun ia sudah menjalani profesi sebagai pedagang keliling tepatnya pada tahun 1978 ia keliling berjualan di wilayah Kota Mataram. Pada tahun itu ia berjualan makanan ringan di wilayah Mataram.

“Saya sudah mulai jualan sejak tahun 1978. Saya keliling di wilayah Mataram, dulu jualan makanan,” tutur pria paruh baya ini.

Seiring berjalannya waktu, hasil berjualan di Mataram dengan menyewa di salah satu sekolah memberikan rezeki yang lebih, sehingga ia bisa menabung dan membeli lahan, lahan yang dibeli  ini yang dihajatkan sebagai dana untuk mendaftar haji pada saatnya nanti,” Dari jualan di sekolah itu saya berhasil nabung dan bisa membeli lahan pada tahun itu sekitar  awal tahun 2000 an,” tuturnya.

Setelah itu, karena ia tidak diberikan lagi untuk menyewa di sekolah, ia pun terpaksa keluar, sehingga harus putar kepala untuk berdagang apalagi. Untuk menyambung hidup, setelah mencoba berjualan secara keliling di Kota Mataram dan mencoba usaha yang lain tidak membuahkan hasil juga. Akhirnya ia memilih untuk berjualan bakso goreng telur lilit. Berdagang bakso goreng telur lilit dimulai sekitar tahun 2008, ia memulai jualan ke wilayah selatan Lombok Barat di Kecamatan Lembar dan Sekotong.

Setiap hari ia berangkat jualan sekitar pukul 07.00 WITA dan pulang sekitar pukul 18.00 wita, dengan modal jualan pada saat itu antara Rp 50 ribu,  ia bisa mendapatkan jualan hingga Rp100 ribu per hari,” Hasil dari jualan itulah yang saya kumpulkan untuk jadi tambahan saya setor ongkos haji pada tahun 2012,”  ungkapnya.

Karena tabungan yang terkumpul banyak digunakan untuk biaya hidup semenjak berhenti jualan di sekolah, sehingga ia kembali mengumpulkan tabungan untuk mewujudkan niat berangkat haji yang sudah ditanamkan sejak lama.

Setelah berdiskusi dengan istri akan niatnya untuk mau berangkat haji, akhirnya ia memantapkan diri pada tahun 2012 udah mendaftar haji, dengan besaran dana awal sebanyak Rp 25 juta, setelah resmi mendaftar dan mendapatkan nomor porsi haji, ia semakin gigih berusaha dan menabung sebagai biaya pelunasan haji, dan biaya berangkat haji,” Sejak saat itu sudah saya nabung Rp 10 ribu kadang Rp 15 ribu sehari,” ujarnya.

Pada saat daftar haji 2012, estimasi keberangkatan diperkirakan tahun 2017, namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 namanya belum juga turun, hingga waktu berlalu dan wabah Covid-19 keberangkatan mundur.” Dulu disampaikan sama Kemenag akan berangkat tahun 2017,” katanya.

Sementara itu usaha bakso telur lilit mengalami pasang surut dimana modal usaha semakin naik, meski pendapatan jualan juga naik namun kebutuhan anak-anak dan keluarga juga bertambah. Saat ini untuk modal berdagang bakso telur lilit dibutuhkan modal sekitar Rp 125 ribu hingga Rp 150 ribu, sedangkan dalam satu hari ia dapat berjualan sekitar Rp 200 sampai 300 ribu tergantung sepi dan ramainya orang yang beli.  “Kalau sekarang modalnya sampai Rp 125 ribu, dapat jualan sampai Rp 250 ribu sehari tergantung sepi dan ramai,”paparnya.

Ia menambahkan, sebelum dinyatakan sebagai CJH reguler, pada tahun 2024 namanya keluar sebagai CJH cadangan pada tahun 2024, namun karena tidak ada biaya untuk pelunasan ia memilih menunggu tahun depan untuk berangkat.

“Tahun lalu saya masuk daftar calon jamaah tambahan, tapi tidak bisat melunasi, alhamdulillah tahun ini dapat panggilan Allah,”ujarnya.

Setelah semua tahapan diselesaikan, Kemenag memastikan ia akan berangkat ke tanah suci tanggal 1 Mei, untuk persiapan sebelum berangkat, ia menuturkan  sudah hampir 8 hari persiapan keberangkatan sebagai CJH sudah dilakukan mulai dari tasyakuran walimatul safar, dan kegiatan serakalan setiap malam. “Alhamdulillah persiapan sudah siap, dan saat ini sedang kegiatan ziarah oleh warga masyarakat,” ujarnya.

Di kediamannya setiap malam, sejak mulai dibuka ziarah haji, warga masyarakat selalu ramai datang melakukan tradisi serakalan dan ada juga zikir Saman yang dilakukan oleh warga masyarakat. Kegiatan serakalan digelar dengan harapan memohon doa dari jama’ah agar diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan ibadah haji, dari sejak berangkat hingga pulang kembali ke Indonesia. (her)

Bangunan Bodong Rugikan Daerah, Data Vila dan Homestay di OPD dengan Desa Tidak Sinkron

0
Vila-vila yang ada di perbukitan Batulayar Lobar. Banyak vila di Lobar yang perlu ditertibkan dari sisi perizinan. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Usai rapat ekspose izin vila dan penginapan di Lombok Barat (Lobar) yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Hj. Nurul Adha pekan lalu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun ada yang aktif bergerak dan ada pula terkesan pasif.

Dari informasi sementara yang diserap, data yang dimiliki OPD dengan berbasis desa yang dihimpun pihak kecamatan tidak sinkron. Sebab sebelumnya, pada ekspose Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyampaikan data vila dan hotel yang tersebar di seluruh kecamatan berjumlah 351. Namun yang ada di Kecamatan Batulayar sebanyak 162, itu termasuk dalam vila, hotel, hotel melati, apartemen hotel, penginapan remaja (backpacker), pondok wisata dan akomodasi lainnya.

Namun untuk vila ada 46 terdiri dari 20 vila yang berizin dan 26 yang tidak memiliki izin. Justru data berbeda dari kecamatan yang diperoleh dari lapangan berbasis desa. “Itu makanya kita mau sinkronkan data, data yang di kami yang berbasis desa berbeda dengan Bapenda maupun perizinan (DPMPTSP),” terang Camat Batulayar H.M. Subayyin Fikri, Senin 28 April 2025.

Dari datanya khusus di Kecamatan Batulayar, terdapat 174 vila dan penginapan baik yang berizin maupun tidak berizin.  Ia pun telah mengungkap data ini di forum pertemuan dengan Wabup, sehingga di situ muncul data masing-masing OPD. Data ini lah yang selanjutnya dipadukan dan menjadi bahan pembahasan. “Lalu pertemuan kedua, data ini minta disinkronkan oleh Bu Wabup. Barulah langkah selanjutnya (turun),” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan beberapa saran ke Wabup. Ia menyarankan agar memperkuat basis data barulah dibuat roadmap turun membagi tim untuk turun lapangan, sehingga data inilah yang ingin diverifikasi lapangan, mengecek bersama benar tidak berizin atau ada izin tapi mati ataukah menyalahi izin. Dan ada izin tapi belum bayar pajak.

Kaitan dengan data ini, ungkapnya, saat ini sedang proses verifikasi data. Termasuk menyamakan data antara Bapenda, DPMPTSP dan masing-masing desa melalui kecamatan. Setelah data ini tuntas, barulah rencananya dibuat jadwal turun untuk cek langsung.

Diakuinya banyak kendala dihadapi ketika turun lapangan, seperti kalau turun yang ditemukan penunggu yang tidak tahu apa-apa, sehingga hal ini harus dibahas bersama. Ia juga mengakui persoalan vila bodong maupun menyalahi izin ini persoalan klasik, sehingga kebijakan pimpinan harus dikerjakan dan selesaikan. Sebab kalau sekarang, kapan lagi mau ditangani. Ia pun sangat mendukung kebijakan ini. “Kita di kecamatan mem-back up OPD teknis, imbuhnya.

Yang dimaksud OPD teknis itu seperti perizinan, Bapenda. Bicara perizinan tentu ada satgas perizinan. Kemudian menyangkut setoran pajak dan retribusi ada Bapenda. Pihaknya pun siap mengawal. Sebab keberadaan vila bodong ini merugikan daerah, karena mereka mengeksploitasi hasil di daerah tanpa ada feedback ke daerah berupa pajak dan retribusi. Termasuk dampak ke masyarakat tidak ada. “Jelas ini (vila bodong) merugikan daerah dan masyarakat,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lobar Hery Ramadhan mengatakan lebih banyak yang vila belum ada izin dari pada yang berizin. Langkahnya, OPD akan turun secara terpadu. “Nanti tim terpadu yang turun,” katanya.

Tim terpadu terdiri dari Satpol PP, PU, DPMPTSP, Dispar, kecamatan dan desa. Hal ini, menindaklanjuti instruksi Wabup Lobar turun menerbitkan bangunan bodong.

Diakuinya, keberadaan vila tak berizin ini tentu dipantau juga oleh kecamatan dan desa. Keberadaan vila maupun penginapan bodong ini diakuinya merugikan daerah, karena tidak menyetor pajak hotel, restoran maupun retribusi lainnya. ‘’Semua bangunan baik berizin maupun tidak ada izin ini seharusnya memberikan kontribusi ke daerah, bisa dipungut daerah,’’ tegasnya. (her)

Tangani Penginapan Bodong dan Langgar Izin, DPRD Minta OPD di Lobar Tidak Melempem 

0
Hendra Harianto, M. Subayyin Fikri, dan Hery Ramadhan (ekbisntb.com/her)

Keberadaan vila atau penginapan bodong dan melanggar izin di Lombok Barat (Lobar) mendapat atensi dari DPRD Lobar. DPRD mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobar terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di kawasan Senggigi bergerak cepat dan tidak melempem.

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto mendorong agar pendataan jumlah vila dan penginapan harus valid dan sinkron antara OPD dengan data lapangan. “Bila hari sudah ada rapat dipimpin Wabup, berharap ada data valid, tapi belum ada disiapkan oleh OPD. Tentu kami sayangkan,” tegas politisi PKB ini, Senin 28 April 2025.

OPD, ujarnya, harusnya gesit sesuai harapan bupati yang getol agar progres PAD, pembangunan dan lainnya meningkat. Dan untuk mewujudkan itu, bupati menekankan melalui data. “Kita harap ada data valid oleh OPD,” imbuhnya.

Ia meminta agar OPD menindaklanjuti, jangan diam atau “tidur”. “OPD harus gesit menindaklanjuti, jangan terlalu lama,”harapnya. Pihaknya mendukung langkah Pemkab menertibkan bangunan bodong sebab itu merugikan daerah, karena itu tidak ada pemasukan ke daerah.

Ia juga sepakat perlu pendataan ulang atau pembaharuan data di segala bidang secara menyeluruh, baik itu PAD, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Bahkan ia mendorong agar Bupati Lobar memperkuat data berbasis desa. Itu menjadi acuan Pemkab dalam melaksanakan program.

Sebab menurutnya data desa lebih realistis sesuai kondisi lapangan. “Lebih-lebih pak bupati dengan tegas membangun dari desa dan by data. Ayo libatkan desa untuk pendataan berbasis desa, tentu perlu desa di-back up anggaran,” tambahnya.

Sementara itu  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Lobar Hery Ramadhan mengakui banyak vila pribadi yang dikomersialkan dan rumah tinggal dijadikan homestay. “Modusnya dijual online kan, melalui media sosial, Aplikasi layanan jual beli online,” ungkapnya.

Karena itu dilibatkan OPD terkait seperti Dinas Kominfo untuk menelusuri vila maupun rumah tinggal yang menyalahgunakan izin, terutama yang mempromosikan lewat media sosial.

Camat Batulayar H.M. Subayyin Fikri menambahkan selain vila atau penginapan bodong, banyak juga ditemukan berizin, namun menyalahi atau melanggar izin. Misalnya bangunan vila pribadi atau privat diam-diam dikomersialkan.

“Vila ini ada yang berizin dan tidak berizin. Yang berizin saja ada yang menyalahgunakan izin, misalnya privat tapi kenyataannya dikomersialkan, atau ada yang belum punya izin tapi operasi,” tambahnya.

Temuan di lapangan, selain penyalahgunaan izin, ada juga vila penginapan yang komersil tapi belum bayar pajak ke daerah. Sejumlah temuan ini pun disisir dan diverifikasi di lapangan. “Waktu rapat saya sarankan ke Bu Wabup,”kata dia.

Menurutnya persoalan vila bodong maupun menyalahi izin ini persoalan klasik, sehingga kebijakan pimpinan harus dikerjakan dan selesaikan. Sebab kalau sekarang, kapan lagi mau ditangani.

Ia pun sangat mendukung kebijakan ini. Posisinya, intinya menunggu kapan tim dibentuk, karena kewenangan itu ada di OPD. Apakah mereka bergerak, hal ini bukan kewenangan dan kapasitasnya. (her)

Temui KKP di Jakarta, Lotim Ingin Tarik Retribusi dari Tambak Udang

0
Bupati Lotim H. Haerul Warisin saat bertemui Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan  beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menginginkan adanya penarikan retribusi dari hasil produksi tambak udang. Salah satu bisnis sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Lotim diketahui cukup mentereng. Sementara Lotim selama ini tidak dapat apa-apa dari aktivitas usaha tersebut.

Menjawab wartawan di Selong, Senin 28 April 2025, Bupati Lotim H. Haerul Warisin menegaskan ia bersama dengan pimpinan DPRD Lotim sudah bertemu dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa waktu lalu di Jakarta untuk berkonsultasi masalah tersebut.

Diketahui, ada sejumlah daerah yang sudah melakukan penarikan retribusi tambak udang. Hal ini katanya akan dicontoh untuk bisa ditiru  regulasinya. “Kita contoh kabupaten yang sudah melaksanakan,” kata Bupati.

Menurutnya, sambil proses penyusunan peraturan daerah tentang penarikan retribusi tersebut, akan coba diawali dengan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup). Harapannya, Lotim ke depan bisa mendapat tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas bisnis tambak udang serta bisnis perikanan lainnya yang berlangsung di wilayah hukum Kabupaten Lotim.

Diakui, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Sektor Kelautan dan Perikanan yang diterima Lotim relatif kecil. Hanya berkisar Rp 1,5-3 miliar setahun. Potensi pendapatan yang bisa diperoleh Lotim dari bisnis tambak udang, ekspor ikan tuna, lobster dan lainnya bisa berlipat-lipat dari jumlah DBH yang diperoleh selama ini.

“Itu sudah kami sampaikan ke Pak Wamen (KKP-red), dan Pak Wamen siap akan komunikasi dengan Menteri Keuangan,” tutur Bupati.

Evaluasinya, semua hasil tambak udang, tuna, lobster dan produk perikanan Lotim ini tidak ada nama Lotim ini. Dikirim ke Surabaya misalnya maka Surabaya yang dapat nama, sehingga yang dapat Dana Bagi Hasil (DBH) adalah Surabaya. Lotim tidak dapat karena datanya tidak tercatat di situ. ‘’Dikirim lewat Bali ekspornya, maka Bali juga yang dapat nama dan DBH. Lotim tidak ada dalam daftar pelaku usaha ekspor produk perikanan tersebut akibatnya Lotim tidak dapat apa-apa,’’ tambahnya.

Bupati menginginkan, semua data mengenai daerah penghasil ini harus tercatat. Mau diekspor lewat mana saja daerah di seluruh Indonesia ini, terpenting Lotim harus tercatat namanya sebagai penghasil, sehingga bisa mendapat hasil pembagian yang lebih besar dari yang diterima sekarang. (rus)

Pemkab Lotim Tanggung Iuran BPJamsostek 17.395 Petani Tembakau

0
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menyerahkan secara simbolis klaim Jaminan Kematian kepada salah satu peserta yang meninggal kepada ahli warisnya. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menanggung iuran Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 17.395 petani tembakau. Program perlindungan sosial ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 ini, Pemkab Lotim mengalokasikan dana Rp 2,5 miliar untuk belasan ribu petani tembakau tersebut.

Terkait hal ini Bupati Lotim H. Haerul Warisin menandatangani kerja sama dengan Kepala  BPJamsotek Cabang Lotim, Muhammad Yohan Firmansyah terkait kelanjutan perlindungan jaminan sosial kepada petani tembakau tersebut di Kantor Bupati Lotim, Senin 28 April 2025.

Bupati mengatakan, kepada petani tembakau yang belum masuk disarankan kepada Dinas Pertanian agar melakukan pendataan. “Yang belum segera didaftarkan,” katanya.

Dinas Pertanian melakukan pendataan kepada para petani tembakau penerima DBH CHT.  Mengingat program perlindungan sosial ketenagakerjaan ini sangat bagus, Bupati juga mengimbau agar seluruh perusahaan swasta segera mendaftarkan seluruh karyawan yang belum.

‘’Perlindungan bidang ketenagakerjaan tidak saja jaminan kematian, tapi ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan,’’ ujarnya.

Kepala BPJamsotek Cabang Lotim, Muhammad Yohan Firmansyah menyampaikan penandatanganan kerja sama dengan Pemkab Lotim itu terkait soal  perlindungan lanjutan kepada petani tembakau.  Jumlahnya khusus dari Lotim sebanyak 17.395 orang. Belum lagi dari pemerintah provinsi.

Sampai saat ini, jumlah Kepesertaan BPJamsotek di Lotim sebanyak 143 ribu atau baru 28 persen dari target Universal Coverage. Jumlah ini diakui masih kecil dan perlu didorong untuk ditingkatkan lagi. Adapun jumlah manfaat kepesertaan yang sudah dicairkan cukup besar. Tahun 2025, data per bulan Februari sampai terakhir ini sudah terima  dibayarkan untuk 1.027 kasus dengan total klaim Rp 9 miliar. (rus)