Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 317

Bandara Lombok Siap Layani 12 Kloter Jemaah Haji NTB Tahun 2025

0
Bandara Internasional Lombok bersiap melayani keberangkatan 12 kloter jemaah haji asal NTB pada musim haji tahun 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bandara Internasional Lombok bersiap melayani keberangkatan 12 kelompok terbang (kloter) jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB) pada musim haji tahun 2025. Sebanyak 4.544 calon jemaah haji akan diberangkatkan melalui embarkasi Lombok.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Lombok, Stephanus Millyas Wardana, mengatakan bahwa penerbangan haji tahun ini dijadwalkan berlangsung mulai 2 hingga 17 Mei 2025.

“Bandara Lombok akan melayani keberangkatan 4.544 calon jemaah haji dalam 12 kloter. Penerbangan pertama dimulai pada 2 Mei dan terakhir pada 17 Mei 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 29 April 2025.

Berikut rincian jadwal keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok tahun 2025: 2 Mei: Kloter 1 (Kabupaten Lombok Barat). 3 Mei: Kloter 2 (Kabupaten Lombok Tengah). 4 Mei: Kloter 3 (Kota Mataram). 5 Mei: Kloter 4 (Kabupaten Lombok Timur). 6 Mei: Kloter 5 (Kabupaten Bima). 8 Mei: Kloter 6 (Kabupaten Lombok Tengah). 9 Mei: Kloter 7 (Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur). 11 Mei: Kloter 8 (Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima). 12 Mei: Kloter 9 (Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat).

13 Mei: Kloter 10 (Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima). 15 Mei: Kloter 11 (Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat). 17 Mei: Kloter 12 (Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa, dan Dompu)

Sebanyak 11 kloter akan diterbangkan langsung menuju Madinah, sementara kloter ke-12 menuju Jeddah. Seluruh penerbangan akan dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia menggunakan pesawat Boeing 777-300ER.

Millyas menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Otoritas Bandara Wilayah IV, Kementerian Agama, TNI/Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Kesehatan, Garuda Indonesia, dan Perum Damri.

“Kami telah melaksanakan inspeksi dan verifikasi operasional bersama Otoritas Bandara Wilayah IV untuk memastikan kesiapan Bandara Lombok,” katanya.

Inspeksi tersebut dilakukan pada 26–28 April 2025. Pemeriksaan mencakup kesiapan fasilitas bandara, kendaraan dan peralatan pendukung, personel, prosedur operasional standar (SOP), rencana kontinjensi, serta kesiapan Asrama Haji Embarkasi Lombok di Mataram.

“Dari hasil inspeksi, infrastruktur dan fasilitas Bandara Lombok dinyatakan siap mendukung operasional haji tahun ini. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah hingga kembali ke Tanah Air,” tutup Millyas. (bul)

Revitalisasi Pasar Cakranegara Butuh Anggaran Besar

0
Kondisi Pasar Cakranegara di Jalan Selaparang terlihat tidak layak. Dinas PUPR Kota Mataram akan diminta melakukan uji kelayakan bangunan untuk mengetahui kondisi bangunan sebenarnya. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kondisi Pasar Cakranegara tidak layak. Proses revitalisasi membutuhkan anggaran besar. Pemerintah pusat belum merespon proposal pengajuan yang disampaikan sejak tahun 2023 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menerangkan, revitalisasi Pasar Cakranegara yang berada di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara belum membutuhkan biaya yang besar. Pembiayaan tidak bisa mengandalkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram, sehingga diajukan proposal ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Akan tetapi, proposal yang diajukan sejak tahun 2023 belum direspon oleh pemerintah pusat. “Kebutuhan biayanya sangat besar. Kita sudah dijanjikan mendapatkan DAK dari pemerintah pusat, tetapi belum ada realisasi,” terangnya dikonfirmasi pada, Selasa 29 April 2025.

Sekda memahami belum terealisasinya anggaran revitalisasi pasar karena kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pihaknya juga ingin menyelesaikan permasalahan aset di Pasar Cakranegara.

Menurutnya, Pasar Cakranegara masih berstatus hak penggunaan lahan. Sebab, aset ini tercatat masih milik Kabupaten Lombok Barat. Pihaknya sedang berupaya menyelesaikan supaya status kepemilikannya jelas menjadi milik Pemkot Mataram. “Kita mau clear and clean -kan aset Pasar Cakranegara ini, karena statusnya masih HPL,” jelasnya.

Kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak. Sekda meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, untuk turun melakukan pengujian kelayakan bangunan. Menurutnya, struktur bangunan Pasar Cakranegara masih kokoh dan kuat, tetapi kondisi atap, plafon, dan lain sebagainya tidak layak. “Kita ingin perbaiki atapnya dan kita ingin cek fisik dari dinas PUPR, supaya diketahui kelayakan dari bangunannya,” ujarnya.

Perihal penyesuaian tarif retribusi pasar dikatakan Sekda, kenaikan tarif retribusi pasar berlaku untuk semua pasar. Artinya, retribusi menjadi kebutuhan daerah sehingga tidak bisa ditetapkan secara parsial. (cem)

Mataram Terancam Darurat Sampah

0
Kondisi TPS Sandubaya yang mengalami over kapasitas (penuh). (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram kini menghadapi kondisi darurat sampah akibat terkendala perizinan tempat pengolahan sampah yang belum juga rampung. Akibatnya, ribuan ton sampah menumpuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sandubaya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan, saat ini volume sampah di TPS Sandubaya di Lingkungan Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya sudah mencapai sekitar 1.200 ton. Volume sampah tersebut akibat pembatasan pembuangan di TPA Regional Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.

‘’Karena kita ini kan darurat. Belum ada lagi tempat membuang sampah selain di situ. Makanya kita titipkan di TPS Sandubaya. Karena hanya itu satu-satunya lahan milik pemerintah,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa, 29 April 2025.

Menurutnya, kondisi TPS Sandubaya saat ini diperkirakan dua hari lagi tidak bisa menampung sampah. Oleh karena itu, ia masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk membahas tentang pengadaan TPA. “Makanya kami baru dapat undangan dari provinsi untuk rapat besok(hari ini)  jam 10.00 bersama kementerian PUPR dan Lingkungan Hidup membahas kondisi ini,” ucap Denny.

Rapat pembahasan soal pengadaan TPA kata Denny, diharapkan pekan depan lahannya sudah terealisasi, guna mengantisipasi terjadinya tumpukan sampah di Kota Mataram. Pasalnya, TPS Sandubaya mengalami over kapasitas. “Terutama kita mengharapkan izin menyimpan sementara sampah tersebut selain di TPA Kebon Kongok,” ucapnya.

Denny menyebutkan, penyewaan lahan untuk TPA sudah dilakukan dengan luas lahan 6.000 meter persegi atau 60 are, lokasinya di Desa Batu Mulik Kabupaten Lombok Barat. Terkait dengan sistem pembayaran sewa ditanggung oleh  Pemkot Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Pemerintah Provinsi NTB. Namun, pembangunan TPA di Desa Batu Mulik masih terkendala izin operasional dari kementerian. “Tanahnya sudah ada, sewa menyewanya sudah selesai, tinggal izin yang belum dari kementerian,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Mataram merencanakan akan membakar sampah di TPS Sandubaya untuk mengurangi penumpukan sampah dengan menggunakan insinerator. Namun, alat tersebut belum bisa digunakan karena terkendala tempat pengoperasian alat yang disebabkan tumpukan sampah. “Belum bisa masuk karena ketutup sama tumpukan sampah ini,” pungkasnya. (pan)

Biaya Pansel Disorot, Karo Ekonomi Pastikan Tak Langgar Aturan

0
H.Wirajaya Kusuma (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Biro (Karo) Ekonomi Setda NTB sekaligus Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Bank NTB Syariah menegaskan seluruh pembiayaan Pansel Calon Pengurus Bank NTB Syariah sesuai dengan regulasi.

Berdasarkan Peraturan Kemendagri Nomor 37 Tahun 2018 pasal 57 menyatakan biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Anggota dan Anggota Direksi pada BUMD provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau BUMD.

“Disamping amanat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan SK Gubernur, dasar hukum pembiayaan Pansel Permendagri Nomor 37 Tahun 2018,” ujar Wirajaya melalui pesan WhatsApp, Selasa, 29 April 2025.

Menyinggung soal adanya kritikan perihal pembiayaan Pansel yang dibebankan ke Bank NTB Syariah, Wirajaya enggan untuk merespons. “Saya tidak ingin berpolemik, mungkin beliau belum baca Permendagri Nomor 37 Tahun 2018,” jawabnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI H, Rachmat Hidayat mengkritik Pemda yang membebankan seluruh biaya Pansel pada anggaran internal bank. Ia menilai, praktik yang ditunjukkan ini merupakan tindakan keliru. Bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik, membahayakan masa depan kelembagaan Bank NTB Syariah, dan menjadi preseden buruk lantaran berpotensi melanggengkan praktik moral hazard serupa di masa depan.

“Menerbitkan SK Pansel Pengurus lalu membebankan seluruh biayanya ke internal bank adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan. Bank daerah bukan kas tambahan pemerintah,” ujarnya.

Rachmat menegaskan, meskipun milik pemerintah daerah, Bank NTB Syariah adalah entitas bisnis atau badan usaha yang harus dikelola secara profesional. Karena itu, setiap langkah yang membebani bank dengan biaya di luar kegiatan bisnis normalnya, sudah pasti mencederai prinsip tata kelola perusahaan yang sehat atau good corporate governance.

Bank daerah, sambung Rachmat, memiliki independensi. Itu sebabnya, bank milik daerah harus tetap profesional dan menjaga jarak yang sehat dari intervensi pemerintah. Itulah cara terbaik bank untuk tetap kredibel di mata publik dan regulator. (era)

Program Unggulan Desa Berdaya, NTB Fokus Intervensi 442 Desa Kantong Kemiskinan Ekstrem dan Absolut

0
Kepala Bappeda NTB, H.Iswandi (paling kanan) saat pembahasan Juknis Desa Berdaya di Kantor Bappeda NTB, Selasa, 29 April 2025. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB tengah mempersiapkan peluncuran program unggulan Desa Berdaya. Program ini dirancang sebagai strategi percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Dalam program unggulan ini, Pemprov NTB akan fokus mengintervensi 442 desa. Dengan rincian, 106 desa yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem dan 336 desa dengan tingkat kemiskinan absolut.

Demikian diungkapkan Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H. Iswandi, M.Si, kepada Ekbis NTB, Selasa 29 April 2025. Iswandi menjelaskan bahwa program ini akan menjadi fondasi penguatan kemandirian desa melalui pendekatan kolaboratif dari berbagai sector. Termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa.

‘’Jadi dalam Desa Berdaya ada 20 tema yang prioritas sesuai dengan kapasitas  desa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menghambat penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Program ini tidak hanya fokus mengentaskan angka kemiskinan, tetapi juga mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri pangan. Memiliki sektor wisata unggul, serta memperkuat literasi dan ketahanan lingkungan.

‘’Ada lima keunggulan kompetitif yang juga dikembangkan untuk mengakselerasi potensi desa, dengan 20 agenda prioritas yang merupakan tema-tema penting dalam memacu peningkatan indeks pembangunan desa,’’ sambungnya.

Secara total, Pemprov NTB menargetkan seluruh desa akan tersentuh program ini dalam lima tahun ke depan. Namun di tahap awal, difokuskan untuk mengintervensi 106 desa kantong kemiskinan ekstrem dan 336 desa dengan tingkat kemiskinan absolut.

Melalui program ini, Pemprov NTB juga menargetkan pemerataan pendidikan untuk seluruh anak NTB. Di jenjang TK hingga SMP, akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA dan ke atas, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk pemanfaatan pusat belajar masyarakat untuk menuntaskan buta huruf.

Tak hanya itu, program Desa Berdaya juga mengusung tema desa literasi, desa bebas rumah tidak layak huni, desa tangguh banjir, hingga desa maju dalam pengelolaan ekonomi melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.

“Jadi betul-betul diharapkan melalui desa berdaya dapat dilakukan akselerasi peningkatan kapasitas desa dalam mengatasi berbagai persoalan dan juga penguatan keunggulan untuk memacu peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan masyarakat,” jelasnya.

Terkait anggaran, Pemprov NTB akan mengalokasikan dana melalui APBD Perubahan tahun ini. Jumlahnya saat ini masih dalam proses penghitungan, menyesuaikan dengan skala prioritas desa-desa sasaran.

Menyinggung soal potensi tumpang tindih dengan program desa atau kabupaten/kota, Iswandi menegaskan bahwa Desa Berdaya didesain sebagai program kolaboratif dan integratif.

“Dalam konsep desa berdaya program yang bersifat kolaboratif dan integratif, saling menguatkan untuk mempercepat penuntasan berbagai masalah yang dihadapi, maka tentu akan ada lompatan, capaian-capaian yang akan memacu capaian secara keseluruhan di tingkat provinsi,” tegasnya.

Dukungan penuh juga datang dari Gubernur NTB, menurut Iswandi, Iqbal sejak awal menekankan pentingnya terobosan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, terutama dalam pengurangan kemiskinan, pengembangan pariwisata, dan ketahanan pangan.

“Pak Gub sejak awal memang melihat bahwa perlu ada terobosan dalam mempercepat pengurangan kemiskinan, mempercepat peningkatan kemajuan priwisata, ketahanan pangan, itu satu strategi yang paling tepat bagaimana memperkuat perencanaan dari desa,” jelasnya.

Program Desa Berdaya rencananya akan resmi diluncurkan bertepatan dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dijadwalkan awal Mei 2025 mendatang.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa, Pemerintah Provinsi NTB berharap program ini mampu menghadirkan lompatan capaian pembangunan yang signifikan dalam waktu lima tahun mendatang.

“Desa Berdaya mengacu pada profiling desa, hasil kajian terhadap data yang menggambarkan profiling desa itu menjadi basis kita bersama desa untuk menjawab isu yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan,” pungkasnya. (era)

Tujuh Kontainer Perlengkapan Balap GT World Challenge Asia 2025 Di Mandalika Dibuka Resmi

0
Logistik GT World Challenge Asia 2025 (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit, di kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), siap menyambut gelaran GT World Challenge Asia 2025 yang akan berlangsung pada tanggal 9–11 Mei mendatang.

Ajang ini akan menjadi balapan mobil internasional pertama yang digelar di The Mandalika di bawah naungan Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Persiapan menuju penyelenggaraan GT World Challenge Asia 2025 terus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Sebanyak tujuh kontainer berisi perlengkapan balap resmi dibuka dan diperiksa oleh Bea Cukai Mataram.

Proses pemeriksaan ini turut disaksikan oleh Kepala Kantor Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta Direktur Utama MGPA.

Kontainer-kontainer tersebut memuat berbagai perlengkapan vital yang akan digunakan selama event berlangsung, antara lain peralatan milik tim balap, perangkat siaran televisi (TV broadcast), ban, serta bahan bakar. Langkah ini menandai tahap penting dalam kesiapan logistik demi menjamin kelancaran dan kesuksesan acara.

Selain itu, 4 container tambahan dijadwalkan diberangkatkan dari Surabaya ke The Mandalika pada 29 April 2025 untuk melengkapi kebutuhan logistik event.

Secara keseluruhan, event ini melibatkan pengangkutan 45 container berukuran 40 feet dan 4 container berukuran 20 feet. Pengelolaan logistik menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis dan operasional terpenuhi secara optimal dan tepat waktu.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, menyampaikan bahwa kelancaran logistik menjadi bukti kesiapan Pertamina Mandalika International Circuit untuk menggelar ajang internasional.

“Dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran proses logistik membuktikan bahwa Sirkuit Mandalika siap menjadi tuan rumah event motorsport kelas dunia. Kami optimistis GT World Challenge Asia 2025 akan berlangsung dengan sukses dan memperkuat posisi The Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan di Asia”. Ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Mataram, I Made Aryana, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran event internasional di The Mandalika.

“Bea Cukai Mataram berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal, khususnya dalam proses clearance logistik event-event internasional seperti GT World Challenge Asia. Kami mendukung penuh upaya menjadikan The Mandalika sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata berbasis motorsport”. tambahnya.

Dengan kesiapan lintasan yang optimal, kelancaran logistik, serta dukungan penuh dari berbagai pihak, ajang GT World Challenge Asia 2025 diharapkan menjadi momentum penting bagi Pertamina Mandalika International Circuit untuk menarik lebih banyak penyelenggaraan event motorsport berskala internasional di masa mendatang.

Selain memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri otomotif nasional, perhelatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan menggerakkan roda perekonomian lokal di NTB.

GT World Challenge Asia 2025 diyakini akan menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta semakin memperkuat posisi The Mandalika sebagai destinasi sport tourism yang dikenal di tingkat internasional.

Kehadiran ajang bergengsi ini juga menjadi bukti nyata bahwa Sirkuit Mandalika mampu bersaing di kancah global sebagai salah satu fasilitas motorsport kebanggaan Indonesia yang siap menyelenggarakan kompetisi balap kelas dunia.

“Sirkuit Mandalika adalah simbol kebanggaan Indonesia. Mari kita terus dorong pengembangannya dan menjadikannya sebagai ikon balap global, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan perekonomian lokal,” tutup Priandhi.(bul)

Logistik Pendukung Ajang GT World Challenge Asia Tiba di Sirkuit Mandalika

0
Kontainer logistik ajang GT World Challenge Asia mulai tiba di Sirkuit Mandalika, Selasa, 29 April 2025. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Kontainer pertama yang berisikan logistik pendukung ajang GT World Challenge Asia sudah tiba di Sirkuit Internasional Mandalika, Selasa 29 April 2025. Ini merupakan gelombang pertama kedatangan logistik ajang balap roda empat internasional di bawah pengawasan FIA tersebut. Di mana total ada 49 kontainer yang direncanakan tiba di Sirkuit Mandalika hingga awal Mei mendatang.

Kepala Kantor Bea Cukai Mataram I Made Arnaya usai memimpin inspeksi kedatangan logistik ajang GT World Challenge Asia di Sirkuit Mandalika, mengatakan, kalau jumlah logistik untuk ajang GT World Challenge Asia tercatat cukup banyak. Mencapai 49 kontainer dan masih ada kemungkinan bertambah. Dengan seluruh logistik dikirim dan tiba secara bertahap melalui jalur laut.

Untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap logistic ajang GT World Challenge Asia tersebut Kantor Bea Cukai Mataram menerjunkan sebanyak 50 personel. Jumlah tersebut hampir sama dengan personel yang diterjunkan saat ajang MotoGP. Mengingat, jumlah logistik yang datang cukup banyak, sehingga butuh dukungan sumber daya manusia yang memadai.

Aryana mengatakan, semua logistik penunjang ajang GT World Challenge Asia tersebut mendapat perlakuan khusus, berupa penangguhan bea masuk. Meski demikian tetap harus dicek kesesuaian dengan daftar yang ada. Jangan sampai barang yang masuk tidak sesuai dengan list yang ada.

“Untuk logistik yang lain saat ini masih dalam perjalanan. Ada yang sudah sampai Surabaya ada juga yang dalam perjalanan menuju Surabaya. Kalau dari jadwal yang ada, awal Mei besok semua logistik untuk ajang GT World Challenge Asia direncanakan sudah tiba di Sirkuit Mandalika,” terangnya.

Pengawasan terhadap logistik ajang GT World Challenge Asia tersebut mendapat perhatian khusus pihak Bea Cukai. Karena ketepaatan waktu penanganan logistik juga sangat menentukan suksesnya gelaran ajang tersebut. Baik itu penanganan selama proses pengiriman melalui laut hingga penanganan selama berada di Sirkuit Mandalika.

Untuk itu, pihaknya secara intens berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh proses penanganan logistik ajang balapan roda empat tersebut bisa berjalan lancar. Tidak kalah penting tepat jumlah dan tepat waktu. “Ketepatan dalam penanganan logistik ini sangat menentukan suksesnya gelaran ajang ini. Jadi kita berikan perhatian serius terkait penanganan logistiknya,” tandas Aryana.

Terkait persiapan ajang GT World Challenge Asia, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan sejauh ini terus dilakukan. Persiapan yang dilakukan pun lebih kepada pekerjaan yang minor saja. Karena untuk persiapan yang bersipat mayor sudah selesai dilakukan. “Hanya beberapa pekerjaan minor saja. Artinya, Sirkut Mandalika sudah siap menggelar ajang GT World Challenge Asia pada 9-11 Mei 2025 mendatang,” ujarnya. (kir)

Wisata Alam Kayangan Minim, DPRD Dorong Bangun Amfiteater Perkuat Wisata Budaya

0
Edi Prayitno(ekbisntb.com/ari)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Dapil III (Kecamatan Kayangan), H. Edi Prayitno, mendorong Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk membangun amfiteater di wilayah Kecamatan Kayangan. Pasalnya, kecamatan ini memiliki lebih sediikit objek wisata alam dibandingkan kecamatan lain. Namun di balik itu, Kayangan dinilai lebih kental dengan adat dan budaya, sehingga Pemda diminta untuk membangun sarana dan prasarana pendukung wisata budaya.

“Kita minta Pemda tidak fokus hanya pada infrastruktur wisata di kecamatan lain, tapi mengabaikan potensi wisata budaya di Kayangan. Sebagai pendukung Ibu Kota Tanjung dan Gangga, Kayangan harus mendapat anggaran untuk pengembangan wilayah,” ungkap Edi, Selasa 29 April 2025.

Politisi PKB KLU ini menegaskan, dirinya tak bermaksud iri hati melihat alokasi anggaran pengembangan pariwisata di kecamatan lain. Namun diakui atau tidak, kata dia, selama 10 tahun terakhir ini, Kayangan tidak mendapat porsi anggaran yang mendukung pengembangan wisata adat dan budaya.

Alasan ini pula, mantan Kades Dangiang, Kecamatan Kayangan ini, mendorong agar Pemda membangun Amfiteater. Sarana ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyuguhkan berbagai atraksi budaya dan adat yang masih dipertahankan hingga saat ini.

“Mengapa kami dorong diadakannya panggung Amfiteater, karena budaya dan adat yang dilestarikan oleh Pemuda di Kecamatan Kayangan menjadi kekuatan identitas budaya. Setelah kami turun reses, banyak Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menyuarakan fasilitas ini,” paparnya.

Lebih lanjut, Edi menyatakan bahwa Lombok Utara membutuhkan objek wisata pendukung selain pariwisata alam. Wisata non alam oleh pelaku adat dan budaya menjadi pilihan yang bisa disuguhkan kepada para pengunjung.

Dengan adanya event-event pada Amfiteater di banyak kecamatan, ia meyakini sebaran wisatawan akan lebih merata. Pun demikian, suguhan atraksi – misalnya pada malam hari, diharapkan akan mendorong lama tinggal (length of stay) wisatawan di Lombok Utara.

“KLU terkenal akan pariwisata, tapi minim perkenalan Budaya. Harapan kami, Pak Bupati baru, agar ikut melihat kebutuhan generasi muda saat ini.”

“Banyak dampak yang muncul dari Amfiteater ini, termasuk perputaran ekonomi. Masyarakat bisa lebih sering menggelar even atau hiburan sebagai wadah healing bagi keluarga dan wisatawan,” tandasnya. (ari)

BI: Pemanfaatan AI di Sektor Keuangan Perlu Disertai Mitigasi Risiko

0
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menegaskan bahwa besarnya manfaat dan urgensi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor keuangan perlu disertai dengan mitigasi risiko.

Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan transparansi dan keterjelasan, tata kelola dan akuntabilitas yang kuat, keandalan dan ketangguhan sistem, prinsip keadilan dan etika, serta perlindungan privasi data dan hak-hak konsumen.

“Prinsip-prinsip ini, meskipun sudah dikenal dalam regulasi keuangan yang ada, harus diadaptasi dengan cermat terhadap karakteristik AI yang unik,” kata Juda melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, Juda menegaskan bahwa terdapat empat strategi utama yang perlu diadopsi untuk memastikan pemanfaatan AI dalam mendorong transformasi di sektor keuangan.

Pertama, penguatan kerangka tata kelola. Kedua, peningkatan manajemen risiko yang lebih komprehensif. Ketiga, pengelolaan data yang kuat untuk menjaga integritas dan privasi informasi.

Terakhir atau keempat, perhatian serius terhadap risiko yang berasal dari keterlibatan pihak ketiga, yang dapat berpotensi menghadirkan kerentanan sistemik baru.

Adapun pada Senin 28 April 2025 di Yogyakarta, BI telah menyelenggarakan International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-3 dengan mengusung tema Transformasi Artificial Intelligence (AI) di Sektor Keuangan.

Konferensi menyoroti dampak AI terhadap inovasi produk keuangan, serta pengelolaan kelembagaan dan sumber daya di era keuangan digital serta regulasi, tata kelola, dan peran bank sentral.

ICFP-JCLI 2025 mempertemukan para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang hukum, kelembagaan, kebanksentralan, hingga ekonomi dan keuangan digital dari berbagai negara.

Dalam konferensi ini, para pembicara dari kalangan akademisi serta praktisi dalam dan luar negeri turut memberikan pemaparan mendalam untuk mendorong transformasi AI di sektor keuangan, dengan menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik, prinsip etika, serta kesiapan industri dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Call for Papers JCLI tahun ini berhasil menjaring 258 paper dari para penulis di 30 negara, yang berasal dari kawasan Asia, Eropa, dan Afrika.

Call for Paper ini diharapkan dapat menjadi wadah eksplorasi ide-ide baru yang relevan dengan isu terkini, khususnya dalam penyusunan kebijakan, pengembangan industri, serta kemajuan ilmu pengetahuan. (ant)

BSI: Keuangan Syariah Punya Potensi Besar Dukung Pertumbuhan Ekonomi

0
Plt Direktur Utama BSI Bob T. Ananta(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyampaikan bahwa industri keuangan syariah yang berkembang positif, terutama perbankan syariah, memiliki potensi besar untuk lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan agenda pembangunan Indonesia.

Plt Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan keuangan syariah diharapkan relevan dan dapat memberikan solusi bagi strategi pembangunan nasional. Namun, keuangan syariah yang tetap relevan hanya dapat diwujudkan melalui inovasi dan transformasi yang berkelanjutan.

“Inilah sebabnya kami memilih ‘transformasi’ dan ‘inovasi’ sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025,” kata Bob dalam acara BSI GIFS 2025 di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Bob berharap BSI GIFS 2025 dapat menjadi ajang untuk menampilkan berbagai inovasi dan transformasi yang nantinya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

Secara umum, gelaran GIFS 2025 memiliki beberapa tujuan termasuk mengeksplorasi dan mempromosikan keuangan syariah sebagai instrumen utama untuk pendalaman pasar dan mesin pertumbuhan.

GIFS 2025 juga mempromosikan industri keuangan syariah Indonesia yang dinamis dengan ekosistemnya yang berkembang, yang memiliki peluang untuk terlibat secara global.

Selain itu, GIFS 2025 memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan dan nasabah tentang perkembangan terbaru dalam industri keuangan syariah, serta prospek investasi dan bisnis global yang sesuai dengan syariah.

Bob mengatakan tema “Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth” relevan dengan perkembangan Indonesia saat ini.

Apalagi mengingat pemerintah Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.

“Pencapaian target ini (target pertumbuhan ekonomi), akan membutuhkan kontribusi kolektif dari semua sektor, termasuk sektor ekonomi dan keuangan syariah, yang memiliki potensi signifikan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Bob menambahkan peran ekonomi dan keuangan syariah juga telah tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di mana Visi Indonesia Emas 2045 salah satunya dapat dicapai melalui transformasi juga optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam RPJPN, ekonomi syariah diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu dalam Astacita, pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi dalam mendorong kemandirian bangsa dan ekonomi yang lebih adil dan makmur.

“BSI GIFS bukan agenda yang berlangsung dan selesai dalam satu hari. BSI GIFS adalah salah satu platform dari berbagai upaya advokasi BSI sebagai market leader perbankan syariah Indonesia,” ujar Bob.

BSI GIFS 2025 dibuka secara langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Pada ajang ini, BSI menghadirkan beberapa pembicara internasional di antaranya Professor of Globalisation and Development at University of Oxford Ian Goldin, Professor of Political Economy of Middle Eastern and Islamic Political Economy & Finance at Durham University Mehmet Asutay, serta Professor and Sharjah Chair in Islamic Law & Finance at Durham University Habib Ahmed.

Dalam acara ini, BSI juga meluncurkan platform digital terpadu BEWIZE by BSI untuk memperkuat layanan bagi nasabah segmen wholesale serta Muslim Consumption Index (MCI) yang memotret tren belanja Muslim Indonesia.

Dengan beragam aktivitas, event BSI GIFS 2025 diharapkan meningkatkan perolehan bisnis sebesar 20 persen dibandingkan penyelenggaraan serupa pada 2023.

Adapun dalam penyelenggaraan BSI GIFS 2023, perseroan berhasil memperoleh tambahan bisnis senilai Rp227,11 miliar dari aktivasi yang ada. Jumlah tersebut belum termasuk dari kerja sama bisnis yang tercipta melalui networking yang dibangun. (ant)