Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 314

Gubernur NTB dan BHS Bahas Solusi Logistik Murah dan Cepat untuk NTB

0
Pertemuan Gubernur NTB, BHS dan PT. DLU membahas solusi logistik murah dan cepat untuk NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, melakukan pertemuan intensif selama lebih dari tiga jam dengan Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, anggota Badan Legislasi DPR RI, Dewan Pakar DPP Gerindra, dan Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Provinsi Jawa Timur. Pertemuan Jumat, 2 Mei 2025 ini fokus pada pembahasan solusi transportasi logistik yang lebih efisien dan murah untuk NTB.

Bambang Haryo Soekartono menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan transportasi logistik di NTB, terutama yang melibatkan PT. Dharma Lautan Utama (DLU).

“Kami membicarakan mengenai hal yang berhubungan dengan transportasi, terutama transportasi logistik, di mana gubernur menginginkan Nusa Tenggara Barat ini bisa di-cover oleh transportasi yang murah dan komoditas semua yang ada di NTB ini betul-betul bisa ter-cover oleh transportasi dengan cepat, jadi ini tidak hanya murah, tapi juga cepat,” ujar BHS.

BHS menambahkan bahwa tarif transportasi logistik dari Jawa ke NTB sudah relatif murah dibandingkan dengan rute serupa ke Kalimantan dan Sulawesi. Namun, Gubernur Iqbal terus berinovasi untuk mencari solusi yang lebih efektif dan efisien.

“Saya yang ada di DPR RI, akan mendukung semua langkah-langkah positif Gubernur NTB yang luar biasa penuh dengan kreativitas dan imajinasi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di NTB. Jadi, ini kami akan dukung dari sisi DPR RI, dan dapat kami suarakan ke kementerian terkait. Tadi juga membicarakan mengenai pariwisata dan lain-lain yang berhubungan dengan komisi saya di DPR RI, jadi ini sudah in line, sudah bagus, semoga dengan kepemimpinan beliau NTB ini bisa berkembang jauh lebih pesat. Jadi ini yang akan kita dukung sepenuhnya,” tambahnya.

Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa kehadiran PT. DLU telah memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB.

“Karena DLU ini sudah banyak sekali melayani rute-rute penting di NTB, lebar menuju ke Tanjung Perak oleh Kapal Kirana sudah sangat membantu masyarakat dan sudah sangat dirasakan. Sekarang cari tiket Kapal Kirana itu sudah susah banget dan ini adalah berkat kehadiran DLU di NTB, termasuk juga lintasan Kayangan Poto Tano,” ungkap Faozal.

Faozal juga menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah mengatasi mahalnya biaya transportasi logistik, terutama dalam pengiriman komoditas seperti sapi dan jagung.

“Keinginan Pak Gubernur itu begini, kita ini ada problem di logistik, belanja transport logistik kita kadang kala menjadi mahal. Dan baru-baru ini kita ada hiruk pikuk dengan kapal angkutan sapi. Itu masalah utamanya adalah transportasi. Nah, ini tadi yang coba kita urai, termasuk juga sekarang jagung. Jagung itu produksi melimpah di Sumbawa, tapi keluarnya itu ternyata kalau dengan truk darat mahal sekali. Nah, sudah disampaikan Pak Bambang, bahwa ada peluang untuk lebih efisien biaya pengirimannya dari laut. Ini yang sedang kita coba,” jelasnya.

Direktur Utama (Dirut) PT. Dharma Lautan Utama adalah Erwin H. Poedjono menambahkan, diskusi dengan Gubernur NTB terkait logistik menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah NTB. Ada beberapa usulan alternatif yang didiskusikan terkait hal tersebut.

“Untuk saat ini, PT. DLU sudah memberikan pelayanan terbaik dan harga logistik yang sangat murah untuk komoditas serta kegiatan usaha di NTB, sehingga hal ini harus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha,” kata Erwin.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah NTB dan DPR RI untuk meningkatkan efisiensi logistik demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.(bul)

Rupiah Menguat Seiring Perang Tarif AS-China Melunak

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi perang tarif antara China dengan Amerika Serikat (AS) yang melunak.

“Rupiah hari ini diperkirakan ditutup menguat di level Rp16.550-Rp16.450 dipengaruhi oleh sentimen global, yaitu mulai mendinginnya isu perang tarif seiring sikap China yang melunak dan membuka negosiasi dengan AS,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, sikap China yang membuka peluang dialog dengan AS karena masih sangat bergantung impor bahan baku dari industri di Negeri Paman Sam.

Selain itu, China juga sangat mengandalkan ekspor untuk bertumbuh mengingat sektor properti belum pulih pasca mengalami kejatuhan pada periode sebelumnya.

“Tidak ada pemenang dari perang tarif, yang ada boncos semuanya, baik AS maupun China,” kata Rully.

Dia memperkirakan akan tercipta hubungan baru yang resiprokal di bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara tersebut.

Meninjau sentimen domestik, data inflasi yang cukup tinggi secara bulanan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 1,17 persen pada April 2025, mengindikasikan pola deflasi telah berakhir seiring sektor ekonomi berjalan pada jalur ekspansif.

“Masih cukup ruang buat BI (Bank Indonesia) untuk menurunkan suku bunga acuannya,” ujar dia.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 139 poin atau 0,84 persen menjadi Rp16.438 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.577 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat sore juga menguat ke level Rp16.493 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.679 per dolar AS. (ant)

Emas Antam pada Jumat Kembali Merosot, Kini Jadi Rp1,912 Juta Per gram

0
Harga Emas(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Jumat 2 Mei 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.000 setelah sehari sebelumnya anjlok Rp33.000. Kini harga emas dibanderol Rp1.912.000 semula Rp1.932.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.761.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.006.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.912.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.764.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.621.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.335.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.615.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.412.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.745.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.412.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp463.265.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp926.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.852.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menteri PKP Tegaskan Rumah Subsidi Hanya untuk Hunian Pertama Bagi MBR

0
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi,” katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

“Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR,” ujar Ara. (ant)

Rentan Layoff, Menaker Harap Satgas PHK Bisa Lindungi Pekerja Media

0
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap jika Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sudah siap, nantinya dapat melindungi para pekerja media.

Melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, Menaker mengakui bahwa para awak media merupakan sektor pekerja yang cukup rentan untuk diputus hubungan kerjanya.

“Tentunya kita prihatin, karena kita berharap media ini bisa tumbuh. Saya berharap nanti kalau Satgas PHK yang sudah jelas dan taktis, yang segera di-launch, (dapat) melihatnya sebagai PR (pekerjaan rumah, red), bahwa media adalah salah satu sektor yang cukup rentan terhadap PHK,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerja sama lintas kementerian. Untuk pekerja media, lanjut Menaker, dibutuhkan pula keikutsertaan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Ini butuh kolaborasi lintas kementerian. Ini tidak hanya Kemnaker saja, tentunya (untuk sektor media), ada Komdigi dan seterusnya. Nanti kita lihat bersama,” kata Menaker Yassierli.

Ia menegaskan bahwa para pekerja media memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi, sehingga baik perusahaan media maupun para pekerja di dalamnya juga harus diperhatikan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

“Yang jelas kami melihat media itu penting dan harus berkembang di Indonesia. Karena media itu sarana edukasi,” ujar Yassierli.

Di sisi lain, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam keterangannya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Kamis 1 Mei 2025, menyoroti bagaimana pekerja media rentan akan PHK sepihak dan upah rendah.

Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida menilai, gelombang PHK seakan terus memburu para buruh media seiring dengan pengaruh disrupsi digital membuat perusahaan media kehilangan pemasukan iklan, yang beralih ke media sosial.

Di sisi lain, kemudahan teknologi digital seolah menggeser tenaga jurnalis untuk memproduksi informasi.

AJI Indonesia pun meminta pemerintah menjaga ekosistem bisnis media agar sehat, independen, dan tidak partisan; mengajak buruh media untuk berserikat di perusahaannya atau lintas perusahaan untuk menaikkan posisi tawar.

Lebih lanjut, meminta Dewan Pers dan pemerintah membuat sistem pengawasan guna mencegah dan menghentikan eksploitasi buruh media; mendesak DPR merevisi UU Ketenagakerjaan; dan mendesak perusahaan media memberikan kompensasi yang laik bagi jurnalis yang mengalami pemutusan hubungan kerja. (ant)

Warga Kecamatan Sikur Lombok Timur Mendapat Sosialisasi Program MBG dari Tim Badan Gizi Nasional

0
Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim makan bergizi gratis yang tergabung dalam Badan Gizi Nasional (BGN) gelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kamis, 1 Mei 2025. Sosialisasi MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kasus stunting dan meningkatkan asupan gizi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sesdep Prokerma Lalu Muhammad Iwan, Camat Sikunir Saharudin, dan Anggota DPRD Lombok Sahabudin.

Kedatangan tim Badan Gizi Nasional disambut antusias oleh warga dan tokoh masyarakat setempat sebagai langkah nyata menuju peningkatan kesejahteraan dan gizi masyarakat, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan program MBG berjalan optimal.

Ia juga mendorong masyarakat Kecamatan Sikur untuk segera mendaftar sebagai mitra SPPG agar manfaat program ini dapat dirasakan sesegera mungkin.

“SPPG yang beroperasi akan menyerap hingga 50 tenaga kerja dan mampu menyediakan 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muazzim juga menambahkan bahwa pemerintah desa dapat mengalokasikan hingga 20% dana desa untuk mendukung program ini, sejalan dan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

Sosialisasi program MBG ini juga bertujuan guna memperluas pemahaman masyarakat tentang MBG.

Masyarakat Lombok Timur menunjukkan antusiasme tinggi untuk segera menikmati manfaat MBG, terutama bagi balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil dan menyusui.

“Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program MBG diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan,” jelas Muazzim.

Kemudian Camat Sikunir, Saharudin juga menyampaikan bahwa selama ini masih terdapat banyak kesimpangsiuran informasi terkait program MBG di wilayahnya.

“Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat mendapatkan edukasi yang jelas dan transparan mengenai manfaat serta pelaksanaan MBG,” ungkap Saharudin.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan program ini dalam menekan angka stunting dan menggerakkan roda ekonomi lokal melalui keberadaan Sentra Pangan Program Gizi (SPPG).

Sementara itu, Sesdep Prokerma Lalu Muhammad Iwan menjelaskan bahwa saat ini sudah beroperasi 30 SPPG di NTB dan akan bertambah menjadi 35 pada 5 Mei 2025.

Ia menekankan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memberdayakan UMKM seperti toko, bumdes, dan supplier bahan pangan.

Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional akan menjalin kerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat sekitar.(r)

Pertamina Siagakan 2.356 Kiloliter Avtur untuk Penerbangan Haji Embarkasi Lombok

0
Team Aviation Fuel Terminal (AFT) BIL(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) BIL pastikan ketersediaan pasokan avtur dan sarana fasilitas (sarfas) dalam kondisi aman untuk mendukung kelancaran penerbangan haji Embarkasi Lombok yang berangkat dari Bandar Udara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada musim haji tahun ini, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menyiapkan hingga 2.356 kiloliter (KL) avtur untuk melayani 24 kelompok terbang (kloter), jumlah yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya 26 kloter.

“Pengisian perdana avtur untuk penerbangan haji musim 2025 ini sudah mulai kita persiapkan Kamis malam, 1 Mei 2025 sejak pukul 23.00 WITA untuk penerbangan pertama yang dijadwalkan pada pukul 01.50 WITA dini hari.

Pada tahun ini terdapat 24 kloter yang dibagi menjadi dua tahap, 12 kloter untuk keberangkatan dan 12 kloter juga untuk kepulangan dengan jumlah jemaah haji lebih dari 4 ribu orang. AFT BIL sendiri sudah menyiapkan 9 operator dan 7 armada pengisian dengan stok aman. Untuk penerbangan tahun ini, kita siapkan hingga 2.356 KL avtur,” terang Ilham, Aviation Fuel Terminal Manager BIL sembari memonitor proses pengisian.

Terpisah, Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, menjelaskan bahwa layanan penerbangan haji 2025 akan terbagi dalam dua fase. Fase pertama mencakup keberangkatan jemaah haji dari Lombok menuju Madinah dan Jeddah yang berlangsung dari 2 hingga 31 Mei 2025. Sedangkan fase kedua adalah kepulangan jemaah haji dari Madinah dan Jeddah kembali ke Lombok, yang dijadwalkan pada 11 Juni hingga 10 Juli 2025.

“Tahun ini, pada fase pertama, kami memperkirakan kebutuhan avtur mencapai 1.209 KL, sedangkan pada fase kedua, estimasi penyaluran mencapai 1.147 KL,” ungkap Ahad.

Seiring dengan pelaksanaan ibadah haji, konsumsi harian avtur di AFT BIL diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Konsumsi harian avtur akan meningkat hingga 48 persen dari rata-rata normal 79 KL per hari.

Ahad juga menambahkan, sebanyak 4 ribu lebih jemaah yang diberangkatkan dari Embarkasi Lombok ke Tanah Suci ditetapkan berdasarkan kuota nasional haji 2025. Ia memastikan, stok avtur yang tersedia di AFT BIL akan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan selama musim haji tahun ini.

“Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” tutup Ahad.

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Pertamina memastikan segala kebutuhan avtur dan logistik untuk penerbangan haji 2025 dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dengan persiapan yang matang, Pertamina berkomitmen mendukung kelancaran ibadah haji, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para jemaah haji yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci.(bul)

Sumbawa Siap Wujudkan Program Swasembada Garam Nasional

0
Pertemuan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot bersama dengan Dirjen KKP terkait program swasembada garam(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapannya sebagai salah satu dari dua wilayah yang akan dijadikan model pengembangan industri garam nasional saat kunjungan Dirjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis 1 Mei 2025.

“Kami akan mendukung penuh agar program ini berjalan di sini (Sumbawa). Soal teknis seperti kadar air atau kualitas tanah, saya kira sudah tidak ada masalah dan produksi garam kita cukup bagus, ” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Kamis 1 Mei 2025.

Haji Jarot melanjutkan, program nasional ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam, khususnya garam industri, yang selama ini bergantung pada impor. Bahkan dari sisi kelayakan, Sumbawa dinilai memiliki keunggulan baik dari luas lahan, kondisi alam, hingga potensi kualitas garamnya dibandingkan NTT.

“Yang paling penting sekarang adalah kesiapan pemerintah daerah, kesiapan masyarakat, dan kesiapan lahannya. Ini jadi tanggung jawab kami di Kabupaten Sumbawa, ” ujarnya.

Seraya berharap, dari dua lokasi yang akan dipilih pemerintah pusat, sebagai lokasi pengembangan garam nasional salah satunya di Sumbawa. Jika terpilih, maka Sumbawa akan menjadi bagian penting dari strategi nasional menghentikan impor garam industri secara bertahapi.

“Ini bukan sekadar keinginan daerah, tapi peluang besar untuk memberi nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam, ” tukasnya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP, A Koswara memastikan program ini menjadi bagian dari agenda ketahanan pangan nasional. Apalagi saat ini 70 persen garam industri Indonesia masih berasal dari impor.

“Masalah utamanya ada di garam industri, khususnya untuk sektor pangan dan farmasi. Kualitas produksi lokal belum sepenuhnya memenuhi standar, ” ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk enjawab tantangan tersebut, KKP menyusun dua strategu yakni, melalui intensifikasi produksi garam rakyat agar kualitasnya meningkat menjadi standar industri (minimal 97 persen NaCl). Kedua membangun sentra industri garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir di lokasi strategis.

“Minimal kita akan bangun dua sentra industri besar, satu di Jawa dan satu di wilayah timur seperti Nusa Tenggara. Sumbawa salah satu kandidat karena punya potensi lahan dan dukungan pemda, ” jelasnya.

Program ini sambung Dirjen, juga didorong oleh Perpres Nomor 17 yang mengatur pelarangan impor garam secara bertahap. Garam pangan tak boleh lagi diimpor mulai 2025, sedangkan garam farmasi menyusul pada 2027 apalagi saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 600 ribu ton garam pangan dan 2,7 juta ton garam farmasi per tahun.

“Karena itu, kami butuh kerja sama dengan pemerintah daerah untuk konsolidasi lahan. Target kami minimal 1.000 hektare untuk pembangunan sentra garam nasional, ” tukasnya. (ils)

Kapolres Dompu Jamin Pengamanan Penyerapan Jagung oleh Bulog

0
AKBP Sodikin Fahrojin Nur (ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Dompu, AKBP Sodikin Fahrojin Nur, SIK membenar rencana pelibatan Bhabinkamtibmas dalam penyerapan jagung petani oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Bima. Bhabinkamtibmas hanya memfasilitasi petani dengan Bulog dalam penyerapan jagung.

“Kita sudah mengundang semua Kapolsek dan perwakilan Bhabinkamtibmas untuk mendengarkan sosialisasi dari Bulog terkait syarat jagung yang diserap. Setelah sosialisasi itu, kita minta waktu dua tiga hari untuk mensosialisasikan kepada petani agar tidak menjadi tandatanya,” kata Kapolres Dompu, AKBP Sodikin Fahrojin Nur, SIK pada acara silaturrahmi bersama wartawan di Mapolres Dompu, Kamis 1 Mei 2025 pagi.

Jagung  yang akan diserap Bulog yaitu jagung pipilan kering dengan Kadar Air (KA) 14 persen dan dikemas dengan karung 70 kg. Karungnya harus dijahit dengan mesin. Sebelum dibawa ke Bulog, petani harus membawa sample jagungnya ke Gudang Bulog untuk dites kadar airnya. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, jagungnya akan langsung diangkut Bulog. “Di situlah peran Bhabinkamtibmas untuk memastikan tidak ada yang dirugikan,” katanya.

Bulog Cabang Bima akan mulai menyerap jagung petani pada Jumat 2 Mei 2025 hari ini. Bulog telah menyewa 3 gudang untuk menampung jagung petani Dompu. Yaitu Gudang di Lepadi, Gudang sekitar terminal Ginte Kecamatan Woja, dan Gudang di CDC Kecamatan Manggelewa. “Hari ini Gudang masih tutup, karena tanggal merah. Besok baru mulai (serap jagung),” kata Heri Sulistiyo, pimpinan cabang Bulog Bima.

Rencana Bulog mulai menyerap jagung pasca diinstruksikan oleh Mentri Pertanian RI usai panen raya jagung, Senin 21 April 2025 lalu membuat harga jagung di Tingkat petani secara bertahap mulai merangkak naik. Dari sebelumnya Rp.4 ribu per kg untuk jagung pipilan kering kadar air 17 persen, kini sudah berada di harga Rp.4.225,- per kg. (ula)

Penyerapan Jagung di KSB Terkendala Ketersediaan Gudang

0
Hikmatul Azmi(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Upaya Bulog untuk menyerap jagung petani di Kabupaten Sumbawa Barat mendapat kendala terkait ketersediaan gudang penyimpanan. Gudang yang ada di KSB tidak ada yang memiliki kapasitas sebagaimana harapan Bulog Sumbawa.

“Ya kendalanya gudang. Sekarang gudang banyak penuh dengan gabah, sementara yang lainnya tidak sesuai harapan Bulog,” ungkap kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) KSB melalui Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan, Hikmatul Azmi.

Untuk kesiapan penyerapan jagung petani di KSB, Hikmatul Azmi mengungkap, Bulog sebelumnya telah melakukan survei terhadap sejumlah gudang yang ada. Namun hasilnya, seluruh gudang tidak ada yang memenuhi standar Bulog, terutama dari sisi kapasitasnya. “Bulog berharap minimal kapasitasnya seribu ton. Dan gundang sebesar itu tidak ada lagi karena semua sudah terisi gabah,” katanya.

Dari seluruh gudang yang ada di KSB, Hikmatul Azmi menyebut, ada satu gudang yang berpotensi untuk dapat digunakan sebagi penyimpanan jagung petani. Gudang tersebut berada di kecamatan Jereweh. Gudang itu memiliki kapasitas 10.000 ton. Hanya saja setelah disurvei oleh pihak Bulog, juga belum memenuhi kriteria karena lantainya tidak dilengkapi parket pelapis.

“Kalau tidak dilapisi lantainya, jagung akan mudah rusak. Nah kami juga belum koordinasi dengan yang punya gudang. Bisa atau tidak mereka menyediakan lapisan lantainya itu,” sebut Hikmatul Azmi sambil menyebut pemilik gudang tersebut.

“Gudang itu milik YOP (yayasan olat parigi) Nemwont dulu. Nah sedang kita berkoordinasi dengan pengurusnya sekarang,” sambungnya.

Selanjutnya ia menambahkan, untuk mencari gudang sesuai kebutuhan Bulog itu Pemda KSB juga tengah mencari alternatif lain. Salah satunya dengan mendekati pengusaha pemilik gudang agar mau bekerja sama dalam mendukung penyerapan jagung petani di musim panen kali ini oleh Bulog. “Tadi keputusan rapat kami dengan pak Asisten II, kita dekati lagi pengusaha yang punya gudang agar mau membantu,” katanya. (bug)