Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapannya sebagai salah satu dari dua wilayah yang akan dijadikan model pengembangan industri garam nasional saat kunjungan Dirjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis 1 Mei 2025.
“Kami akan mendukung penuh agar program ini berjalan di sini (Sumbawa). Soal teknis seperti kadar air atau kualitas tanah, saya kira sudah tidak ada masalah dan produksi garam kita cukup bagus, ” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Kamis 1 Mei 2025.
Haji Jarot melanjutkan, program nasional ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam, khususnya garam industri, yang selama ini bergantung pada impor. Bahkan dari sisi kelayakan, Sumbawa dinilai memiliki keunggulan baik dari luas lahan, kondisi alam, hingga potensi kualitas garamnya dibandingkan NTT.
“Yang paling penting sekarang adalah kesiapan pemerintah daerah, kesiapan masyarakat, dan kesiapan lahannya. Ini jadi tanggung jawab kami di Kabupaten Sumbawa, ” ujarnya.
Seraya berharap, dari dua lokasi yang akan dipilih pemerintah pusat, sebagai lokasi pengembangan garam nasional salah satunya di Sumbawa. Jika terpilih, maka Sumbawa akan menjadi bagian penting dari strategi nasional menghentikan impor garam industri secara bertahapi.
“Ini bukan sekadar keinginan daerah, tapi peluang besar untuk memberi nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam, ” tukasnya.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP, A Koswara memastikan program ini menjadi bagian dari agenda ketahanan pangan nasional. Apalagi saat ini 70 persen garam industri Indonesia masih berasal dari impor.
“Masalah utamanya ada di garam industri, khususnya untuk sektor pangan dan farmasi. Kualitas produksi lokal belum sepenuhnya memenuhi standar, ” ujarnya.
Dia melanjutkan, untuk enjawab tantangan tersebut, KKP menyusun dua strategu yakni, melalui intensifikasi produksi garam rakyat agar kualitasnya meningkat menjadi standar industri (minimal 97 persen NaCl). Kedua membangun sentra industri garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir di lokasi strategis.
“Minimal kita akan bangun dua sentra industri besar, satu di Jawa dan satu di wilayah timur seperti Nusa Tenggara. Sumbawa salah satu kandidat karena punya potensi lahan dan dukungan pemda, ” jelasnya.
Program ini sambung Dirjen, juga didorong oleh Perpres Nomor 17 yang mengatur pelarangan impor garam secara bertahap. Garam pangan tak boleh lagi diimpor mulai 2025, sedangkan garam farmasi menyusul pada 2027 apalagi saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 600 ribu ton garam pangan dan 2,7 juta ton garam farmasi per tahun.
“Karena itu, kami butuh kerja sama dengan pemerintah daerah untuk konsolidasi lahan. Target kami minimal 1.000 hektare untuk pembangunan sentra garam nasional, ” tukasnya. (ils)
