Beranda blog Halaman 313

Disnaker Mataram Buka Posko Pengaduan THR

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disnaker Mataram Buka Posko Pengaduan THR
Posko pengaduan THR bagi pekerja/buruh, dan perusahaan di halaman Kantor Disnaker Kota Mataram, Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, yang dipasang tahun lalu. (Suara NTB/hir)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram akan membuka Pos Komando (Posko) Satuan Tugas (Satgas) Ketenagakerjaan untuk pelayanan konsultasi dan penegakan hukum Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026. Pembentukan posko tersebut mengacu pada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2026.

Sesuai ketentuan, seluruh provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan membuka posko pengaduan mulai 2 hingga 27 Maret 2026. Di Kota Mataram, posko dipusatkan di Kantor Disnaker Kota Mataram, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela.

Posko pengaduan ini dibentuk untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR dari perusahaan kepada pekerja atau buruh. Para karyawan yang menghadapi persoalan terkait THR dipersilakan mendatangi posko tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kota Mataram, H. Miftahurrahman, menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, seluruh daerah membuka posko pengaduan pembayaran THR bagi karyawan pada periode tersebut.

“Pasca-Lebaran, posko masih tetap buka. Untuk jadwalnya melalui tatap muka dengan jenis layanan mediasi bersama mediator,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.

Ia menyebutkan, layanan posko dibuka setiap Senin hingga Kamis, pukul 08.00–14.30 Wita. Pelapor dapat mengajukan pengaduan secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).

Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi posko di Kantor Disnaker. Selain itu, pengaduan daring dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp yang tercantum pada akun Instagram resmi Disnaker Kota Mataram.

Miftah menegaskan, ketentuan pembayaran THR telah diatur secara jelas dalam surat edaran tersebut, yakni wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bahkan, perusahaan diimbau membayarkan THR lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan.

Disnaker Kota Mataram juga telah membentuk grup WhatsApp koordinasi bersama ratusan perusahaan. Melalui grup tersebut, pihaknya menyosialisasikan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan agar kewajiban perusahaan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

“Supaya perusahaan sudah memahami dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan,” katanya.

Ia juga mengimbau para pekerja atau buruh agar tidak ragu melaporkan apabila tidak menerima haknya sesuai ketentuan.

Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Mataram ini berharap pelaksanaan pembayaran THR di Kota Mataram berjalan lancar tanpa kendala, serta seluruh perusahaan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, Miftah menjelaskan bahwa Disnaker akan mengedepankan mediasi terlebih dahulu. Namun, apabila upaya tersebut tidak diindahkan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif.

“Kalau mereka tidak taat, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (pan)

Perang Diprediksi akan Mengerek Harga Emas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perang Diprediksi akan Mengerek Harga Emas
Harga emas berpotensi menembus angka Rp4 juta lebih per gram apabila tensi geopolitik global terus meningkat. (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas, Iskandar Nafat, memprediksi harga emas berpotensi menembus angka Rp4 juta lebih per gram apabila tensi geopolitik global terus meningkat dan memicu lonjakan harga minyak dunia akibat pecahnya perang setelah AS-Israel menggempur Iran.

“Sekarang harga emas masih agak normal, belum melejit sekali. Tapi saya yakin beberapa hari ke depan pasti akan naik, apalagi dengan ketegangan global seperti ini,” ujarnya.

Untuk harga, emas 24 karat dalam bentuk logam mulia kemasan saat ini berada di kisaran Rp3,2 juta hingga Rp3,3 juta per gram. Sementara emas perhiasan rata-rata sekitar Rp2,6 juta per gram, tergantung kadar dan modelnya.

Meski belum terlihat fenomena masyarakat berburu emas secara besar-besaran sebagai aset lindung nilai (safe haven), Iskandar menilai potensi lonjakan harga tetap terbuka lebar.

“Sebelum perang ini meletus saja sudah ada prediksi harga bisa naik sampai Rp4,3 juta per gram. Apalagi kalau harga minyak mulai naik dan konflik berkepanjangan,” tegasnya.

Dalam situasi global yang tidak menentu, emas secara historis memang menjadi instrumen lindung nilai ketika terjadi krisis ekonomi maupun konflik bersenjata. Ketidakpastian pasar biasanya mendorong investor mengalihkan asetnya ke emas.

Karena itu, Iskandar mengingatkan masyarakat yang memang berniat membeli emas sebagai investasi agar tidak terlalu lama menunda keputusan.

“Kalau memang untuk aset, jangan terlalu ditunda. Kemungkinan naik itu pasti ada,” pungkasnya.

Ia menambahkan, meski kondisi pasar emas saat ini belum menunjukkan lonjakan ekstrem, arah pergerakan harga sangat bergantung pada perkembangan konflik global dan stabilitas harga energi dunia dalam beberapa hari ke depan.

Menurut Iskandar, saat ini harga emas masih relatif stabil, meski diwarnai dinamika pasar akibat sejumlah kasus penyegelan dan penggerebekan oleh apparat terkait dugaan jual beli emas dari tambang ilegal di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Manado, hingga Nganjuk.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini, berdasarkan pemberitaan yang dipantau asosiasi, kasus yang mencuat berkaitan dengan dugaan jual beli emas dari hasil tambang ilegal. Kondisi ini membuat transaksi emas dalam bentuk bongkahan atau logam mentah menjadi kurang kondusif.

“Yang masih sensitif itu jual beli emas bongkahan atau emas murni dalam bentuk batangan tanpa kejelasan asal-usul. Pedagang dan pembeli khawatir terkena penggerebekan,” katanya.

Di tengah situasi saat ini, transaksi emas dalam bentuk perhiasan dinilai lebih aman dan tetap berjalan normal. Apalagi menjelang Lebaran, permintaan perhiasan seperti cincin dan kalung cenderung meningkat.

“Kalau dalam bentuk perhiasan, itu yang paling aman diperjualbelikan. Sekarang masyarakat lebih banyak beli untuk kebutuhan Lebaran, bukan murni untuk investasi,” jelasnya. (bul)

Distribusikan Bantuan, LPS Geber Literasi Keuangan Masyarakat Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat menyerahkan secara simbolis paket bantuan di Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Lombok Tengah (ekbisntb.com) – Aksi sosial Ramadan yang digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Pulau Lombok, 3–4 Maret 2026, tak sekadar menjadi momentum berbagi bantuan. Melalui Kantor Perwakilan II Surabaya, LPS juga menggeber literasi keuangan masyarakat desa sekaligus menegaskan dukungan terhadap program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, “Desa Berdaya”.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, di sela rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan yang digelar di sejumlah desa di Lombok.

Menurut Bambang, program Desa Berdaya yang diinisiasi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memiliki konsep yang sejalan (inline) dengan program LPS, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat, literasi, dan penguatan kapasitas desa.

“Program Desa Berdaya itu terdiri dari pendekatan transformatif dan tematik. Kami melihat ini sangat inline dengan program kami. Karena itu, kami bersama Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari OJK, LPS, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sepakat mendukung program ini,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk kegiatan tanggung jawab sosial (CSR), tetapi juga dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkelanjutan. Salah satu pilar yang akan diperkuat adalah literasi keuangan di tingkat desa.

Selain itu, LPS juga membuka peluang untuk mendukung peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para pendamping desa yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program Desa Berdaya.

“Pendamping desa tentu memerlukan peningkatan kapabilitas. Itu juga kemungkinan akan kami dukung,” katanya.

Untuk memastikan program berjalan terukur, LPS bersama lembaga terkait berencana memilih satu hingga dua desa sebagai proyek percontohan. Di lokasi tersebut akan dilakukan pemetaan kebutuhan, pendampingan, hingga evaluasi hasil sebelum dan sesudah intervensi program.

“Kami ingin ada alat ukur yang jelas. Jadi sebelum dan sesudah diberikan dukungan, hasilnya bisa terlihat. Kebutuhannya apa, pengembangannya ke depan seperti apa,” jelas Bambang.

Dalam rangkaian kegiatan di Lombok, LPS menggelar kegiatan sosial dan literasi keuangan pada 3 dan 4 Maret 2026 di Dusun Selampang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, bertempat di Masjid Darul Falah, serta di Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan ini menggandeng Rumah Zakat sebagai mitra pelaksana dan menyasar ratusan peserta di setiap lokasi, terdiri dari kepala keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, hingga anak-anak sekolah. Fokus bantuan diberikan kepada anak-anak yatim dan warga kurang mampu dalam bentuk bingkisan Ramadan, perlengkapan sekolah, serta alat tulis.

“Kami berikan bingkisan untuk puasa dan lebaran, juga alat tulis dan perlengkapan sekolah,” ungkap Bambang.

Tak hanya berbagi bantuan, LPS juga memanfaatkan momentum untuk memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi lembaga penjamin simpanan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Edukasi dikemas secara interaktif melalui permainan dan kuis bertema Ramadan serta pengenalan dasar tentang LPS.

“Kami ingin membantu memperkenalkan tugas dan fungsi LPS dengan cara yang menyenangkan. Dan kami juga mendorong masyarakat semakin memahami lembaga keuangan dan dapat memanfaatkannya untuk memanajemen keuangan dari tingkat rumah tangga dan sejak dini,” katanya.

Bambang menambahkan, desa-desa yang menjadi sasaran kegiatan merupakan wilayah yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan penguatan literasi, meski akses menuju lokasi cukup menantang.

“Daerahnya memang cukup masuk ke dalam, tapi sangat indah. Justru di daerah seperti inilah kegiatan-kegiatan sosial dan literasi seperti ini menjadi penting,” ujarnya.

Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga dalam KSSK, LPS berharap dukungan terhadap program Desa Berdaya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat desa di NTB secara berkelanjutan.(fan)

Warga Sembalun Timba Gading Kompak Tolak Kehadiran Ritel Modern

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Warga Sembalun Timba Gading Kompak Tolak Kehadiran Ritel Modern
Pertemuan warga Sembalun Timba Gading, Lombok Timur menolak pembangunan ritel modern. (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Rencana ekspansi salah satu jaringan ritel modern di Kecamatan Sembalun mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat. Penolakan tersebut mengemuka dalam acara Sosialisasi Perencanaan Pembangunan salah satu ritel moderl yang digelar di Aula Kantor Desa Sembalun Timba Gading, Kabupaten Lombok Timur, pada Selasa (3/3/2026).

Hadir dalam kegiatan yang dimulai pukul 10.00 Wita tersebut, Camat Sembalun Suherman S.TTP., Kepala Desa Sembalun Timba Gading Ridwan Hardi, unsur TNI-Polri, serta sekitar 50 tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pelaku UMKM setempat.

Dalam sambutannya, Camat Suherman menjelaskan bahwa rencana pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Lahan yang menjadi target merupakan aset milik Pemda yang rencananya akan disewakan kepada pihak pengelola ritel.

“Kami dari pihak kecamatan tidak pernah mengeluarkan kebijakan ataupun rekomendasi khusus. Seluruh proses perizinan dilakukan langsung oleh Pemkab melalui sistem aplikasi perizinan yang berlaku,” ujar Suherman.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah.

Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat respons tegas dari Kepala Desa Sembalun Timba Gading, Ridwan Hardi. Ia mengungkapkan bahwa pihak desa justru berada di garis terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat bawah.

“Pemerintah Desa Sembalun Timba Gading belum pernah mengeluarkan surat izin pembangunan Indomaret. Bahkan, kami sudah bersurat secara resmi ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menolak pembangunan tersebut,” tegas Ridwan.

Sesi diskusi yang dipandu oleh Ketua BPD H. Lalu Rusman berlangsung dinamis. Sejumlah perwakilan masyarakat dan pelaku UMKM menyampaikan kekhawatiran mereka akan matinya usaha kecil jika ritel modern tersebut tetap beroperasi di desa.

Salah satu tokoh UMKM yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keberatan secara langsung.

“Kami mohon aspirasi ini disampaikan ke Pemda. Kami khawatir kehadiran toko modern ini berdampak pada penurunan pendapatan dan matinya usaha kecil yang selama ini menjadi sumber penghidupan kami,” ungkapnya dalam forum.

Meski mayoritas menyuarakan penolakan, warga juga memberikan catatan kritis. Mereka meminta agar jika pembangunan tetap dipaksakan oleh pemerintah daerah, harus ada komitmen nyata seperti penyerapan tenaga kerja lokal 100 persen, kemitraan dengan produk UMKM, serta kontribusi sosial bagi desa agar pedagang kecil tidak tersisih.

Menutup kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11.30 Wita tersebut, Camat Sembalun berjanji akan menyampaikan hasil diskusi dan aspirasi warga ke tingkat kabupaten.

“Pemerintah Kecamatan dan Desa akan segera berkoordinasi dengan Pemda Lombok Timur terkait adanya penolakan ini agar ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak,” pungkas Suherman.

Kegiatan berlangsung tertib dan aman, dengan masyarakat tetap mengedepankan semangat musyawarah dalam menyampaikan pendapatnya. (rus)

PLN Ungkap Pelanggan di Lobar Tembus 300 Ribu Pelanggan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PLN Ungkap Pelanggan di Lobar Tembus 300 Ribu Pelanggan
Jajaran PLN saat RDP dengan DPRD Lobar. (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Bedasarkan data PLN jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lombok Barat saat ini mencapai sekitar 300 ribu pelanggan. Jumlah tersebut menjadi salah satu dasar perhitungan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari penjualan listrik. Di mana PPJ saat ini menembus Rp32 miliar tiap tahun. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp34 miliar.

“Jumlah pelanggan PLN di Lombok Barat saat ini kurang lebih 300 ribu pelanggan. Data itu menjadi dasar dalam perhitungan pendapatan, termasuk yang berkaitan dengan DBH dan PPJ, karena pajak tersebut merupakan persentase dari penjualan listrik,” jelas Asisten Manager Pemasaran Unit Pelayanan dan Pelaksana Mataram, Ketut Suartana usai RDP dengan DPRD Lobar pada Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, besaran penerimaan PPJ setiap tahun sangat dipengaruhi oleh tingkat pemakaian listrik masyarakat. Jika penggunaan listrik meningkat, maka nilai pajak yang diterima daerah juga akan meningkat. “PPJ itu dihitung dari hasil penjualan listrik. Jadi kalau pemakaian listrik tinggi, otomatis pendapatan dari pajaknya juga ikut meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, pada tahun 2025 tercatat sekitar Rp32 miliar. Namun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2025 sekitar Rp32 miliar, itu justru turun dibandingkan tahun 2024 yang sekitar Rp34 miliar. Penurunan ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti kebijakan diskon tarif listrik serta kebijakan penghematan dari pemerintah,” terangnya.

Selain itu, faktor cuaca juga turut mempengaruhi penggunaan listrik masyarakat. “Tahun 2024 suhunya cukup tinggi sehingga penggunaan listrik meningkat. Sedangkan pada tahun 2025 suhunya lebih rendah sehingga pemakaian listrik juga ikut menurun,” kata Ketut.

Sementara untuk perkiraan penerimaan PPJ tahun 2026, pihak PLN belum dapat memastikan nominalnya karena masih bergantung pada tingkat konsumsi listrik pelanggan sepanjang tahun berjalan. “Untuk tahun 2026 kita tidak bisa mengeluh, karena semuanya bergantung pada pemakaian listrik pelanggan. Kalau konsumsi listrik meningkat, tentu pendapatan PPJ juga bisa meningkat,” pungkasnya. (her)

Stok Melimpah, Beras NTB akan Dikirim ke Bali dan NTT

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Suara NTB) – Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, memastikan stok beras dan jagung di gudang Bulog NTB dalam kondisi melimpah. Untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengoptimalkan persiapan pengadaan, Bulog NTB mengatur strategi melalui pelaksanaan mobilisasi nasional (movenas) ke Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mara Kamin Siregar menjelaskan, langkah movenas dilakukan sebagai bagian dari strategi distribusi antarwilayah guna memastikan stabilitas stok dan harga tetap terjaga, sekaligus mengantisipasi penyerapan hasil panen di NTB.

“Dengan stok yang cukup melimpah, kami mengatur strategi distribusi melalui movenas ke wilayah yang membutuhkan, yaitu Bali dan NTT. Ini bagian dari upaya menjaga keseimbangan pasokan dan mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Berdasarkan data per 3 Maret 2026, realisasi movenas sepanjang 2025 untuk komoditas beras mencapai 30.303 ribu ton dan jagung 23.596 ribu ton. Sementara pada 2026 hingga awal Maret ini, realisasi movenas tercatat 6.073 ribu ton beras.

Dua wilayah utama tujuan pengiriman adalah Bali dan NTT, yang secara kebutuhan pasokan kerap bergantung pada suplai dari NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Menurut Regar, strategi ini juga menjadi bagian dari kesiapan Bulog NTB dalam menghadapi musim panen raya yang berpotensi meningkatkan volume gabah dan beras di daerah. Dengan distribusi yang terukur, ruang penyimpanan tetap tersedia untuk menyerap produksi petani.

“Kami ingin memastikan penyerapan hasil panen petani di NTB tetap optimal. Karena itu, distribusi keluar daerah menjadi salah satu solusi agar stok di gudang tetap terkendali dan tidak menumpuk,” jelasnya.

Selain menjaga keseimbangan stok, movenas juga diharapkan dapat mendukung stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen. Bulog berkomitmen menjaga agar distribusi berjalan lancar sehingga tidak terjadi gejolak pasokan di daerah tujuan maupun di NTB sendiri.

Bulog NTB menegaskan, koordinasi dengan kantor pusat dan wilayah tujuan terus dilakukan agar pengiriman berjalan sesuai kebutuhan dan jadwal. Dengan strategi ini, Bulog optimistis ketahanan pangan regional tetap terjaga di tengah dinamika permintaan antarwilayah.(bul)

Selama Ramadan, Baznas Salurkan Bantuan Rp3,8 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Djaswad. (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram telah menyalurkan bantuan kepada fakir miskin, pengurus masjid, guru ngaji, marbot, dan lain sebagainya selama bulan Ramadan mencapai Rp3,8 miliar. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat terutama untuk kebutuhan selama menjalankan ibadah puasa.

Ketua Baznas Kota Mataram, Drs. H. Djaswad dikonfirmasi pada, Senin, 2 Maret 2026 menjelaskan, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terutama fakir-miskin, anak yatim piatu, takmir masjid, guru ngaji, dan lain sebagainya telah dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Bantuan yang disalurkan mencapai Rp3,8 miliar. “Kami sudah memberikan bantuan kepada mualaf, guru honorer madrasah dan lain sebagai,” terang Djaswad.

Khusus bagi petugas kebersihan seperti pasukan kuning Dinas Lingkungan Hidup, pasukan biru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pasukan hijau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, akan diberikan bantuan pada H-7 lebaran idulfiri. Bantuan yang diberikan kepada petugas kebersihan tersebut, berupa uang tunai sekitar Rp200 ribu per orang.

Ia menegaskan pemberian uang tunai dimaksudkan, agar dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari selama bulan Ramadan. “Kalau cepat selesai safari Ramadan ini. Insya allah, langsung akan diberikan bantuan,” ujarnya.

Mantan Sekda Kota Mataram mengatakan, pemberian santunan kepada fakir miskin, anak yatim,dhuafa dan lain sebagiannya ini, diharapkan terbantu dari aspek ekonomi. Artinya, mereka bisa memenuhi kebutuhan selama menjalankan ibadah puasa. “Kita berharap masyarakat bisa terbantu,” harapnya. (cem)

Konflik Timur Tengah, Pemkot Mataram Imbau Warga Tunda Umrah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Martawang (ekbisntb.com/hir)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengimbau masyarakat untuk menunda rencana keberangkatan ibadah umrah menyusul kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang belum stabil dan cenderung memanas.

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Mataram, H. Lalu Martawang mengatakan, eskalasi konflik yang melibatkan serangan ke wilayah Iran memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga negara Indonesia, khususnya yang berencana melaksanakan ibadah umrah pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

“Kita memahami antusiasme masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci sangat tinggi. Namun, kondisi geopolitik saat ini menuntut kewaspadaan ekstra. Karena itu, umrah sebaiknya ditunda hingga situasi benar-benar aman,” ujarnya, Selasa, 3 Maret 2026.

Menurut Martawang, peristiwa saling serang yang melibatkan kekuatan militer besar di kawasan tersebut berdampak langsung pada sektor transportasi udara internasional. Sejumlah maskapai dilaporkan melakukan penyesuaian rute penerbangan demi menghindari wilayah udara yang dinilai rawan. Dampaknya, jadwal penerbangan mengalami gangguan dan penundaan di berbagai bandara.

Berdasarkan pantauan dari berbagai media, dinamika konflik telah memengaruhi arus transportasi udara, termasuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejumlah penerbangan rute Indonesia–Timur Tengah maupun sebaliknya dilaporkan mengalami keterlambatan akibat penyesuaian operasional.

Bahkan, sejumlah jemaah dilaporkan sempat tertahan di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Meski demikian, sebagian jemaah lainnya berhasil kembali ke Tanah Air tanpa hambatan berarti setelah maskapai membuka kembali jadwal penerbangan secara bertahap.

Mantan Kepala Bappeda Kota Mataram ini menekankan pentingnya koordinasi antara calon jemaah, biro perjalanan umrah, serta mitra di Makkah dan Madinah guna memantau perkembangan situasi terkini. Informasi yang akurat dan terkini dinilai sangat krusial agar masyarakat tidak terjebak pada kabar simpang siur yang beredar di media sosial.

Ia menegaskan, eskalasi konflik yang terus meningkat dan ramai diberitakan harus menjadi pertimbangan utama dengan mengedepankan faktor keselamatan. Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak melarang masyarakat untuk beribadah, namun mengingatkan agar keputusan keberangkatan didasarkan pada pertimbangan matang dan situasi yang benar-benar kondusif.

“Menjaga keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan sampai karena euforia ingin beribadah, kita mengabaikan risiko keamanan di sana,” katanya.

Pemkot Mataram juga mengimbau biro perjalanan umrah untuk lebih proaktif memberikan pembaruan informasi kepada calon jemaah, termasuk terkait kebijakan maskapai, potensi perubahan jadwal, serta skema pengembalian dana atau penjadwalan ulang apabila keberangkatan ditunda.

Selain itu, masyarakat diminta terus mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah pusat dan otoritas terkait guna memastikan keamanan perjalanan. Koordinasi yang kuat antara calon jemaah, biro perjalanan, dan otoritas sangat diperlukan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari.

“Jangan terburu-buru mengambil keputusan jika situasi di lapangan masih dinilai berisiko. Keselamatan adalah yang utama,” pungkas Martawang. (pan)

Bank Dinar dan MIM Foundation Salurkan 9.000 Paket Sembako Ramadan 1447/2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penyaluran perdana paket sembako Ramadan kepada petugas kebersihan di Kota Mataram. (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447H/2026, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dhinar Ashri atau Bank Dinar bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Metro Insan Mulia (LAZ MIM) LAZ MIM Foundation menyalurkan 9.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jumlah paket ini meningkat 1.000 paket dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8.000 paket.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Ramadan Bank Dinar yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Selain pembagian sembako, program sosial lainnya juga mencakup penyaluran air minum, iftar dan takjil, serta kegiatan sosial lainnya yang sudah mulai disalurkan sejak awal Ramadan.

“Ini bentuk rasa syukur kami bersama seluruh stakeholder di Bank Dinar. Ajaran agama menganjurkan untuk berbagi, apalagi di bulan Ramadan. Kami berharap kegiatan ini membawa keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, paket sembako yang disalurkan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya, ditambah sarung. Penyaluran dilakukan secara simbolis di Kantor Pusat Bank Dinar di Jalan Sriwijaya, Selasa, 3 Februari 2026, sementara kantor cabang Bank Dinar di berbagai daerah NTB turut mendistribusikan paket kepada penerima manfaat di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefudin, menjelaskan sasaran penerima bantuan tahap awal Ramadan ini difokuskan kepada petugas kebersihan, guru ngaji, penyandang disabilitas, serta marbot dan muazin masjid.

“Untuk tahap pertama ini kami menyasar petugas kebersihan di Kota Mataram yang telah berjasa menjaga kebersihan lingkungan. Jumlahnya sekitar 300 hingga 500 orang, termasuk yang bertugas di jalur sungai dan di bawah Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Selain itu, sekitar 200 guru ngaji juga turut menerima bantuan, disusul penyandang disabilitas dan para marbot masjid, guru ngaji, dan anak yatim yang tersebar di NTB.

Romi menambahkan, pendistribusian sembako ditargetkan rampung hingga pekan kedua Ramadan, dengan dukungan penuh dari jaringan cabang Bank Dinar di seluruh NTB. (bul/*)

Perang Timur Tengah Mulai Hantam Pariwisata NTB, Tamu Eropa Batalkan Kunjungan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perang Timur Tengah Mulai Hantam Pariwisata NTB, Tamu Eropa Batalkan Kunjungan
Ketut Murtajaya (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) — Dampak konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah akibat serangan AS-Israel ke Iran mulai dirasakan sektor perhotelan dan pariwisata di NTB. Meski belum signifikan, pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa, sudah terjadi.

Ketua Asosiasi Hotel Senggigi, Ketut Murtajaya, Selasa, 3 Maret 2026 menyampaikan, sejumlah pelaku industri perhotelan mengakui adanya pembatalan reservasi kamar dalam beberapa hari terakhir.

“Sejauh ini memang baru satu yang cancel di tempat kami, tapi saya dengar ada sekitar tiga kamar yang dibatalkan. Di hotel lain juga sudah ada. Dampaknya sudah ada meskipun belum besar,” ujarnya.

Menurut Ketut, wisatawan Eropa menjadi kelompok paling terdampak karena sebagian besar perjalanan mereka transit di kawasan Timur Tengah sebelum melanjutkan penerbangan ke Indonesia, Bali dan Lombok. Beberapa rute umum yang digunakan wisatawan Eropa antara lain transit di Doha atau negara Timur Tengah lainnya, lalu ke Singapura, Bali, dan Lombok.

“Semua tamu dari Eropa yang transit melalui Middle East ini menjadi rentan. Kalau konflik berkepanjangan, ini bisa menjadi ancaman global,” ujarnya.

Kekhawatiran tidak hanya pada pembatalan perjalanan, tetapi juga pada dampak sistemik terhadap ekonomi global. Jika konflik mengganggu jalur distribusi energi dunia, terutama di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, maka pasokan minyak dunia berpotensi terganggu.

Sebagai salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia, gangguan di Selat Hormuz dapat memicu kenaikan harga minyak global. Dampaknya akan berantai, mulai dari kenaikan harga bahan bakar hingga lonjakan harga tiket pesawat.

“Kalau pasokan minyak berkurang, harga pasti naik. Otomatis tiket pesawat juga akan naik, biaya maintenance maskapai meningkat, dan semuanya akan terdampak,” jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi industri perhotelan dan pariwisata. Kenaikan harga tiket pesawat akan memengaruhi minat perjalanan wisata, baik wisatawan mancanegara maupun domestik.

Untuk mengantisipasi risiko ketergantungan pada pasar Eropa dan Timur Tengah, pelaku industri di NTB mengalihkan fokus pada pasar alternatif. Asia Tenggara, Australia, China, dan India menjadi target potensial, selain mengoptimalkan pasar domestik yang selama ini menjadi penopang utama kunjungan wisata.

Namun, pasar domestik pun menghadapi tantangan tersendiri. Harga tiket pesawat dalam negeri dinilai kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

“Kalau kita bandingkan, harga tiket domestik di Malaysia sangat murah. Itu yang mendorong pergerakan wisatawan ke destinasi mereka karena harga kompetitif. Di Indonesia relatif masih tinggi,” ungkapnya.

Data di Bali pada 2025 menunjukkan tren yang menarik. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, tetapi wisatawan domestik justru mengalami penurunan. Faktor harga tiket pesawat, kondisi ekonomi, hingga kebijakan efisiensi kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) disebut menjadi penyebab.

Jika konflik Timur Tengah berlarut-larut dan harga bahan bakar minyak naik, tekanan inflasi hampir dipastikan terjadi. Kenaikan harga tidak hanya akan dirasakan sektor pariwisata, tetapi seluruh sektor ekonomi. (bul)

1...312313314...1,087Halaman 313 dari 1,087