Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 312

Panitia Seleksi, Lembaga Profesional dan Bank NTB Syariah

0
Prof. Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag(ekbisntb.com/ist)

oleh. Riduan Mas’ud

Dekan FEBI UIN Mataram/Sekretaris Tim Seleksi Calon Pengurus Bank NTB Syariah

Bank NTB Syariah, sebagai lembaga keuangan daerah berbasis syariah, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional.

Salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga ini adalah pemilihan pengurus yang kompeten, amanah, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik, dibentuklah Panitia Seleksi Pengurus Bank NTB Syariahyang terdiri dari para profesional dan lembaga kredibel. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggra Barat Nomor: .3.3./-/197 Tahun 2025 Tentang Panitia Seleksi Calon Pengurus Bank NTB Syariah.

Panitia seleksi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan perpanjangan tangan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan para pemegang saham lainnya yang memikul tanggung jawab besar dalam memastikan terselenggaranya proses seleksi yang kredibel.

Mereka bertugas memilih calon pengurus yang tidak hanya memenuhi syarat teknis dan legal, tetapi juga memiliki komitmen tinggi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai syariah yang diemban oleh Bank NTB Syariah. Dengan demikian, keberadaan tim seleksi mencerminkan kesungguhan para pemilik saham dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan yang amanah, profesional, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan adanya Tim Seleksi Pengurus Bank NTB Syariah, diharapkan lembaga ini dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya.

Semua proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional untuk memastikan bahwa pengurus yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. (QuillBot) komitmen Bank NTB Syariah dalam menerapkan prinsip good corporate governance (GCG). Keberadaan tim ini memastikan bahwa proses pemilihan pengurus — baik Direksi maupun Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)— dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Anggota tim seleksi berasal dari unsur pemerintah daerah selaku pemegang saham, kalangan akademisi, praktisi perbankan syariah, serta profesional independen dari lembaga-lembaga terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi tidak hanya melibatkan unsur internal, tetapi juga memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkompeten di luar struktur bank itu sendiri.

Partisipasi lembaga profesional dalam seleksi khusus jajaran Direksi memberikan nilai tambah yang signifikan. Mereka membawa standar dan perspektif yang lebih luas dalam menilai kapabilitas calon pengurus, baik dari sisi manajerial, kepemimpinan, integritas, maupun pemahaman terhadap sistem keuangan syariah. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan hasil akhir dari proses seleksi adalah figur-figur yang tidak hanya layak secara administratif, tetapi juga memiliki visi kuat untuk memajukan Bank NTB Syariah sebagai regional champion dalam perbankan syariah.

Dengan demikian, partisipasi lembaga profesional dalam seleksi Direksi Bank NTB Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa calon pengurus yang dipilih benar-benar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan industri perbankan syariah saat ini. Selain itu, kehadiran lembaga profesional juga dapat memberikan legitimasi dan transparansi dalam proses seleksi, sehingga hasil akhirnya dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga profesional dan Bank NTB Syariah dalam proses seleksi Direksi merupakan langkah yang strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan ke depannya.

Dengan adanya proses seleksi yang transparan dan objektif, Bank NTB Syariah dapat memastikan bahwa para pengurus yang dipilih memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan dengan baik.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga profesional juga dapat membantu Bank NTB Syariah untuk terus meningkatkan standar kualitas dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, Bank NTB Syariah dapat terus berkembang dan menjadi salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia. Dengan demikian, Bank NTB Syariah dapat terus berkembang dan menjadi salah satu bank syariah terkemuka.

Bank NTB Syariah sendiri telah mencatatkan sejumlah pencapaian positif sejak bertransformasi dari sistem konvensional ke sistem syariah; jumlah aset bank ntb syariah terus tubuh dan berkembang per Bulan Maret Rp16,1 teriliun lebih dengan jumlah nasbah satu juta lebih, tentu ini bukti kepercayaan masyarak terus meningkat Namun, tantangan ke depan tidak ringan. Perubahan regulasi, dinamika persaingan industri keuangan, serta tuntutan digitalisasi memerlukan kepemimpinan yang tangguh, adaptif, dan inovatif. Oleh karena itu, keberhasilan tim seleksi dalam menempatkan figur yang tepat akan sangat menentukan arah dan keberlanjutan Bank NTB Syariah di masa mendatang.

Karena itu, Bank NTB Syariah perlu terus melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan industri keuangan dan teknologi. Dengan menjaga keberlanjutan pertumbuhan aset dan kepercayaan masyarakat, Bank NTB Syariah akan mampu menghadapi tantangan dan menjaga posisinya sebagai bank yang terkemuka dalam industri perbankan syariah.

Dengan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas, Bank NTB Syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah maupun nasional. Sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah.

Sebagai lembaga milik daerah yang mengemban amanah umat, Bank NTB Syariah memiliki tanggung jawab besar — tidak hanya dalam aspek bisnis, tetapi juga dalam mengedepankan nilai-nilai etika dan keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, sinergi antara tim seleksi, lembaga profesional, dan Bank NTB Syariah menjadi kunci penting dalam menjaga marwah dan masa depan institusi keuangan syariah yang berbasis lokal namun berdaya saing nasional.

Penutup

Melalui proses seleksi yang kredibel dan melibatkan berbagai pihak profesional, Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa transformasi tidak hanya terjadi pada sistem operasional, tetapi juga dalam aspek tata kelola dan kepemimpinan.

Tim seleksi bukan sekadar panitia, melainkan representasi dari kesungguhan daerah dan lembaga dalam menghadirkan pengurus terbaik demi kemaslahatan bersama. Bank NTB Syariah mampu mempertahankan reputasi sebagai institusi keuangan syariah yang berkualitas dan terpercaya. Keberhasilan dalam menjaga marwah dan masa depan institusi tersebut tidak terlepas dari peran lembaga profesional serta proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari industri keuangan syariah yang berkembang pesat, Bank NTB Syariah telah memberikan contoh bagi institusi sejenis dalam upaya meningkatkan standar pelayanan dan tata kelola yang baik.

Bank NTB Syariah juga terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.(*)

Harga Daging Sapi Melonjak Jelang Iduladha

0
Sri Wahyunida (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Tingginya pengiriman hewan ternak terutama sapi ke luar daerah jelang Iduladha berdampak terhadap kenaikan harga daging sapi di Kota Mataram. Harga daging sapi di pasar tradisional naik mencapai Rp140 per kilogram.

Kepada Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, harga normal daging sapi di pasar tradisional biasanya di kisaran Rp120 ribu-Rp125 ribu per kilogram. Namun, menjelang lebaran Iduladha pengiriman sapi ke luar daerah berdampak pada kenaikan harga di Kota Mataram. “Di masing-masing pasar pantauan itu seperti di Pasar Pagutan dan Dasan Agung rata-rata harganya sudah Rp140 ribu perkilogram,” sebutnya saat dikonfirmasi pada Jumat, 2 Mei 2025.

Ia menjelaskan, lonjakan harga daging sapi di Kota Mataram terjadi hampir dua pekan terakhir. Akan tetapi, kenaikan harga ini secara bertahap mulai dari harga Rp130 ribu hingga Rp140 ribu per kilogram. “Kenaikannya tidak tiba-tiba. Tapi mulai merangkak dari Rp130 ribu terus Rp132 ribu sampai Rp140 ribu,” sebutnya.

Kata Nida, untuk menindak lanjuti penyebab utama kenaikan harga daging sapi ini, ia akan turun ke pasar untuk melakukan survei langsung ke para pedagang. “Memang pengakuan dari pedagang yang kita tanyakan kenaikan ini disebabkan karena sapi nya di kirim ke luar daerah, Tapi kita perlu turun juga,” ucapnya.

Dengan kondisi kenaikan harga daging sapi tersebut, Pemerintah Kota Mataram akan segera melakukan koordinasi dengan Pemprov NTB khususnya Dinas Perdagangan NTB. Hal demikian dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga ke depannya. “Kita juga akan koordinasi dengan provinsi terkait harga daging, apakah karena musim haji, ini yang perlu kita ketahui juga,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi menyikapi harga daging sapi yang naik lanjut Nida, ia juga berkoordinasi dengan distributor daging beku untuk menyiasati daging segar yang harganya melambung tinggi. “Tentu kita akan berkoordinasi bersama distributor di Kota Mataram untuk stok daging bekunya,” katanya.

Nida menyebutkan, terkait dengan harga daging beku  rata-rata harganya mencapai Rp85.000-Rp90.000 per kilogram. “Kalau daging beku harganya di bawah harga daging segar,” sebutnya. Stok daging beku diharapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat Kota Mataram. Untuk daging beku diprediksi harganya tetap stabil di pasaran. (pan)

Kritis, Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tersisa 24 Kilogram

0
Ilustrasi Beras. (Ekbis NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, menyebutkan bahwa beras cadangan pangan pemerintah tersisa hanya 24 kilogram terhitung sejak awal tahun 2025 dan sudah masuk dalam kategori kritis.

“Jadi cadangan pangan kita khususnya beras hanya 24 kilogram dari jumlah yang harus disiapkan pemerintah sebesar 25 ton sesuai dengan instruksi pemerintah pusat,” kata Plt kepala DKP Sumbawa, Syaihuddin kepada Ekbis NTB, Jumat 2 Mei 2025.

Menipisnya cadangan pangan daerah tersebut lanjut Syaihu, karena ada beberapa bencana yang terjadi di Sumbawa. Apalagi sifat dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) baru bisa disalurkan ketika ada bencana seperti banjir, tanah longsor, paceklik, hingga kebakaran.

“Ada beberapa kejadian yang terjadi di Sumbawa, sehingga beras CPP kita menipis tetapi kami juga akan mengupayakan agar CPP bisa kembali terpenuhi,” ucapnya.

Berdasarkan data dalam membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat banjir dan kebakaran pemerintah telah menyalurkan CPP dalam bentuk beras sejumlah 1.092 kilogram. Bantuan tersebut juga telah didistribusikan di kecamatan Alas Barat, kecamatan Tarano kecamatan Alas dan kecamatan Lantung.

“Beberapa kecamatan yang terdampak bencana sudah kita distribusikan untuk CPP beras dalam rangka meringankan beban masyarakat,” sebutnya.

Irin pun merincikan,  dari 1.092 kilogram tersebut sebanyak 500 kilogram untuk bencana banjir bandang di kecamatan Alas Barat, 340 kilogram untuk korban banjir bandang di desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano. 198 kilogram untuk korban kebakaran di desa Padesa Lantung dan 54 kilogram untuk korban kebakaran di desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat.

“Karena CPP kita sudah menipis, sebagai antisipasi kami akan kembali mengajukan tambahan CPP sebanyak 23 ton dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti terjadinya bencana,” tambahnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah telah memiliki sistem khusus untuk kejadian bencana alam. Dimana proses bantuan pangan beras dimulai dari desa yang harus bersurat ke BPBD dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan selanjutnya data dari BPBD menjadi acuan penyaluran bantuan pangan beras untuk bencana alam.

“Pola demikian kami lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan nantinya terutama penyimpangan beras bantuan,” tukasnya. (ils)

Kapal Kandas Kembali Beroperasi, 397 Truk Pengangkut Sapi Diberangkatkan dari Gilimas

0
Antrean truk pengangkut sapi kurban di Pelabuhan Gilimas(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 397 unit truk tronton pengangkut sapi asal Bima telah diseberangkan dari Pelabuhan Gilimas, Lembar, menuju Pulau Jawa sejak 18 April 2025. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah, seiring dengan terus dikirimnya ternak dari Bima.

DBM Pendukung Operasi PT Pelindo Multi Terminal, Roby Dwi, menyampaikan bahwa kapal pengangkut truk yang sempat kandas di perairan Tanjung Wangi kini telah kembali beroperasi secara normal.

“Tidak ada dampak signifikan dari kejadian tersebut terhadap operasional di Pelabuhan Gilimas. Aktivitas penyeberangan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya, Jumat 2 Mei 2025.

Meski tidak merinci jumlah pasti sapi yang dikirim, Roby memastikan bahwa total truk yang telah diseberangkan hingga 30 April mencapai 397 unit.

Ia menambahkan, selama proses penyeberangan truk pengangkut ternak, tidak ditemukan kendala berarti di sisi operasional pelabuhan. Namun, ia berharap ke depan diperlukan pengaturan arus kendaraan yang masuk ke Terminal Gilimas untuk mendukung kelancaran pengiriman.

“Hal ini tentu membutuhkan kerja sama berbagai instansi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.

Untuk saat ini, penyeberangan truk pengangkut ternak dari Gilimas dilayani oleh tiga kapal milik PT Atosim Lampung Pelayaran dengan rute Gilimas – Tanjung Wangi. (her)

Harga Emas Penyumbang Inflasi di NTB

0
Foto : Wahyudin (Ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kenaikan harga emas yang terus meningkat, bahkan hampir menembus Rp2 juta per gram, turut berkontribusi terhadap inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, dalam keterangan resminya, Jumat, 2 Mei 2025.

Wahyudin menjelaskan, pada April 2025, NTB mengalami inflasi tahunan (year on year/y-o-y) sebesar 1,8 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,72. Salah satu faktor utama yang menyumbang inflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang tercatat mengalami kenaikan harga signifikan sebesar 12,78 persen.

“Kenaikan harga emas yang terus meningkat mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada logam mulia ini. Permintaan yang tinggi tersebut berdampak pada kenaikan harga di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mencakup perhiasan emas,” ujar Wahyudin.

Selain itu, BPS NTB juga mencatatkan kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran lainnya, di antaranya pendidikan (3,82 persen), kesehatan (2,86 persen), rekreasi, olahraga, dan budaya (1,88 persen), serta makanan, minuman, dan restoran (1,74 persen).

Tingkat inflasi bulanan (month to month/m-t-m) NTB pada April 2025 tercatat sebesar 0,69 persen, sementara tingkat inflasi tahun berjalan (year to date/y-t-d) hingga April 2025 mencapai 1,57 persen.

Fenomena kenaikan harga emas yang berkontribusi pada inflasi ini menjadi perhatian serius. Masyarakat NTB yang tergiur potensi keuntungan dari investasi emas diharapkan dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas harga secara keseluruhan. Pemerintah daerah diharapkan terus mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah tren kenaikan harga komoditas global, termasuk emas. (bul)

Kekosongan Jabatan Kadis Nakeswan NTB Hambat Pengiriman 3.000 Ekor Sapi Kurban ke Jabodetabek

0
Furkan Sangiang(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Kekosongan jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai menghambat proses perizinan pengangkutan ribuan ekor sapi kurban ke luar daerah, menjelang Iduladha 2025.

Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia (APPSBI), Furkan Sangiang, mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 ekor sapi asal Bima tertahan pengirimannya ke Jakarta dan wilayah Jabodetabek akibat belum terbitnya izin resmi. Hal ini terjadi setelah Kepala Dinas sebelumnya, Muhammad Riyadi, dimutasi menjadi Kepala Biro Umum Pemprov NTB pada 30 April 2025.

“Ini kondisi darurat bagi kami peternak. Waktu penjualan sapi kurban hanya sekitar 30 hari sebelum Iduladha. Jika izin tertahan, kerugian besar pasti terjadi,” kata Furkan, Jumat, 2 Mei 2025.

Selain itu, ratusan truk tronton di wilayah Bima dan Dompu juga terdampak karena belum memperoleh dokumen izin keluar daerah. Para sopir terpaksa tinggal di dalam kendaraan selama berhari-hari, sementara pemilik perusahaan pengangkutan menanggung biaya operasional tambahan.

“Ada truk yang sudah menunggu 8 sampai 10 hari. Pemilik CV harus menanggung biaya tambahan, dan beberapa bahkan dikejar peternak karena merasa dirugikan. Ini sangat tidak adil,” lanjut Furkan.

Ia meminta Sekretaris Dinas Peternakan segera mengambil inisiatif menandatangani dokumen yang telah siap tanpa harus menunggu pejabat definitif. Gubernur NTB juga didesak segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kadis untuk menghindari stagnasi layanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Nakeswan NTB, Lalu Amjad, menyatakan bahwa penunjukan Plt Kadis telah dilakukan dan pihaknya telah menyiapkan surat rekomendasi untuk pengiriman sapi.

“Hari ini sudah ada penunjukan Plt. Saya sudah siapkan dokumen yang akan ditandatangani Plt untuk rekomendasi pengiriman sapi. Ada 10 CV hari ini,” ujarnya.

Amjad juga memastikan bahwa kebutuhan teknis peternak tetap menjadi prioritas meskipun dirinya baru dilantik. “Peternak tidak usah khawatir. Semua tetap menjadi perhatian,” tandasnya. (bul)

Alasan Mengapa Umur Minimal 17 Tahun Ditetapkan untuk Membuat SIM C

0
Edukasi safety riding yang dilakukan oleh Astra Motor NTB bersama pihak Kepolisian(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Setiap pengendara kendaraan bermotor diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti bahwa mereka memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan dalam mengemudi. Bagi pengendara sepeda motor, SIM C adalah kewajiban yang harus dimiliki setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan SIM C adalah batas usia minimal 17 tahun. Namun, mengapa batas usia ini ditetapkan? Apakah usia 17 tahun memiliki pengaruh terhadap kemampuan berkendara seseorang?

Menurut beberapa ahli, pada usia 17 tahun, seseorang sudah dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk mengendalikan kendaraan bermotor. Pada usia ini, individu dinilai mampu fokus dalam mengambil keputusan saat berkendara dan sudah mulai dapat mengendalikan emosi. Secara postur, usia ini juga dianggap sebagai usia ideal untuk mengendarai sepeda motor.

Keamanan dalam berkendara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konsentrasi, pengendalian emosi, teknik berkendara, dan cara berkendara itu sendiri. Oleh karena itu, menetapkan batasan umur minimal 17 tahun untuk memiliki SIM bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Jika seseorang di bawah usia 17 tahun diperbolehkan berkendara, potensi bahaya meningkat karena kurangnya kontrol emosi, pengetahuan lalu lintas yang terbatas, serta postur tubuh yang belum ideal.

Berkendara dengan aman di jalan raya wajib memprioritaskan keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Untuk itu, Satlantas Polres Lombok Barat bekerja sama dengan Astra Motor NTB rutin mengadakan kegiatan edukasi keselamatan berkendara (safety riding) di berbagai sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Selain pelajar, kegiatan edukasi ini juga menyasar kalangan perusahaan swasta, PNS, hingga masyarakat umum. Tujuan utamanya adalah membentuk budaya tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara yang kuat di seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan nyaman.

Jeffry Mei Gamastra Runawang, Kepala Wilayah Astra Motor NTB, mengungkapkan harapannya. “Kami berharap edukasi safety riding yang dilakukan bersama kepolisian tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi dapat membentuk budaya baru di kalangan generasi muda NTB, budaya berkendara yang #Cari_Aman. Kami ingin seluruh lapisan masyarakat memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita pastikan bahwa jalan raya bukan tempat untuk uji coba keberanian, tetapi ruang bersama yang harus kita jaga dengan tertib dan penuh kesadaran,” ujarnya. (bul)

Turunkan Target PAD, Pimpinan OPD Diminta Teken Surat Pernyataan

0
Lalu Alwan Basri(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri cukup geram dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ingin menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD). Pimpinan OPD diminta meneken atau menandatangani surat pernyataan tidak mampu dan menjadi bahan evaluasi.

“Kalau ada OPD yang menurunkan target sesuai kesepakatan awal. Kita minta mereka mengeluarkan dan menandatangani surat pernyataan tidak mampu melampui target itu,” tegas Sekda, Jumat 2 Mei 2025.

Menurut Sekda, sumber keuangan daerah berasal dari dana alokasi umum (DAK) dan pendapatan asli daerah. Saat ini, Pemkot Mataram sedang berupaya meningkatkan sumber pendapatan dari pajak dan retribusi sebagai tanggung jawab daerah. “Kita sedang berupaya menggenjot PAD,” ujarnya.

Target PAD Kota Mataram di tahun 2025, senilai Rp608 miliar. Dengan rincian Rp291 miliar pajak dan retribusi daerah senilai Rp300 miliar lebih.

Diakui, OPD memiliki tantangan dalam memenuhi target. Diantaranya, terkendala sumber daya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Pemkot Mataram memiliki komitmen kekurangan sumber daya maupun sarana-prasarana akan dilengkapi. Apalagi kata Sekda, ada penambahan pegawai dari pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK). “Bisa juga didroping dari lama untuk membantu back up pekerjaan di OPD,” ujarnya.

Mantan Asisten II Setda Kota Mataram menegaskan, OPD yang tidak melampui target PAD akan menjadi bahan evaluasi kinerja.

Diketahui, realisasi PAD di triwulan I cukup signifikan yakni mencapai Rp134 miliar lebih atau 114 persen. Capaian ini dinilai signifikan dan dipastikan memenuhi target sampai akhir tahun 2025. Untuk pendapatan dari pajak Rp67 miliar dan retribusi daerah Rp67,1 miliar. (cem)

Gubernur NTB dan BHS Bahas Solusi Logistik Murah dan Cepat untuk NTB

0
Pertemuan Gubernur NTB, BHS dan PT. DLU membahas solusi logistik murah dan cepat untuk NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, melakukan pertemuan intensif selama lebih dari tiga jam dengan Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, anggota Badan Legislasi DPR RI, Dewan Pakar DPP Gerindra, dan Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Provinsi Jawa Timur. Pertemuan Jumat, 2 Mei 2025 ini fokus pada pembahasan solusi transportasi logistik yang lebih efisien dan murah untuk NTB.

Bambang Haryo Soekartono menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan transportasi logistik di NTB, terutama yang melibatkan PT. Dharma Lautan Utama (DLU).

“Kami membicarakan mengenai hal yang berhubungan dengan transportasi, terutama transportasi logistik, di mana gubernur menginginkan Nusa Tenggara Barat ini bisa di-cover oleh transportasi yang murah dan komoditas semua yang ada di NTB ini betul-betul bisa ter-cover oleh transportasi dengan cepat, jadi ini tidak hanya murah, tapi juga cepat,” ujar BHS.

BHS menambahkan bahwa tarif transportasi logistik dari Jawa ke NTB sudah relatif murah dibandingkan dengan rute serupa ke Kalimantan dan Sulawesi. Namun, Gubernur Iqbal terus berinovasi untuk mencari solusi yang lebih efektif dan efisien.

“Saya yang ada di DPR RI, akan mendukung semua langkah-langkah positif Gubernur NTB yang luar biasa penuh dengan kreativitas dan imajinasi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di NTB. Jadi, ini kami akan dukung dari sisi DPR RI, dan dapat kami suarakan ke kementerian terkait. Tadi juga membicarakan mengenai pariwisata dan lain-lain yang berhubungan dengan komisi saya di DPR RI, jadi ini sudah in line, sudah bagus, semoga dengan kepemimpinan beliau NTB ini bisa berkembang jauh lebih pesat. Jadi ini yang akan kita dukung sepenuhnya,” tambahnya.

Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa kehadiran PT. DLU telah memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB.

“Karena DLU ini sudah banyak sekali melayani rute-rute penting di NTB, lebar menuju ke Tanjung Perak oleh Kapal Kirana sudah sangat membantu masyarakat dan sudah sangat dirasakan. Sekarang cari tiket Kapal Kirana itu sudah susah banget dan ini adalah berkat kehadiran DLU di NTB, termasuk juga lintasan Kayangan Poto Tano,” ungkap Faozal.

Faozal juga menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah mengatasi mahalnya biaya transportasi logistik, terutama dalam pengiriman komoditas seperti sapi dan jagung.

“Keinginan Pak Gubernur itu begini, kita ini ada problem di logistik, belanja transport logistik kita kadang kala menjadi mahal. Dan baru-baru ini kita ada hiruk pikuk dengan kapal angkutan sapi. Itu masalah utamanya adalah transportasi. Nah, ini tadi yang coba kita urai, termasuk juga sekarang jagung. Jagung itu produksi melimpah di Sumbawa, tapi keluarnya itu ternyata kalau dengan truk darat mahal sekali. Nah, sudah disampaikan Pak Bambang, bahwa ada peluang untuk lebih efisien biaya pengirimannya dari laut. Ini yang sedang kita coba,” jelasnya.

Direktur Utama (Dirut) PT. Dharma Lautan Utama adalah Erwin H. Poedjono menambahkan, diskusi dengan Gubernur NTB terkait logistik menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah NTB. Ada beberapa usulan alternatif yang didiskusikan terkait hal tersebut.

“Untuk saat ini, PT. DLU sudah memberikan pelayanan terbaik dan harga logistik yang sangat murah untuk komoditas serta kegiatan usaha di NTB, sehingga hal ini harus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha,” kata Erwin.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah NTB dan DPR RI untuk meningkatkan efisiensi logistik demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.(bul)

Rupiah Menguat Seiring Perang Tarif AS-China Melunak

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi perang tarif antara China dengan Amerika Serikat (AS) yang melunak.

“Rupiah hari ini diperkirakan ditutup menguat di level Rp16.550-Rp16.450 dipengaruhi oleh sentimen global, yaitu mulai mendinginnya isu perang tarif seiring sikap China yang melunak dan membuka negosiasi dengan AS,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, sikap China yang membuka peluang dialog dengan AS karena masih sangat bergantung impor bahan baku dari industri di Negeri Paman Sam.

Selain itu, China juga sangat mengandalkan ekspor untuk bertumbuh mengingat sektor properti belum pulih pasca mengalami kejatuhan pada periode sebelumnya.

“Tidak ada pemenang dari perang tarif, yang ada boncos semuanya, baik AS maupun China,” kata Rully.

Dia memperkirakan akan tercipta hubungan baru yang resiprokal di bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara tersebut.

Meninjau sentimen domestik, data inflasi yang cukup tinggi secara bulanan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 1,17 persen pada April 2025, mengindikasikan pola deflasi telah berakhir seiring sektor ekonomi berjalan pada jalur ekspansif.

“Masih cukup ruang buat BI (Bank Indonesia) untuk menurunkan suku bunga acuannya,” ujar dia.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 139 poin atau 0,84 persen menjadi Rp16.438 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.577 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat sore juga menguat ke level Rp16.493 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.679 per dolar AS. (ant)