Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi wisata prioritas, Unizar bersama Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PRPDN) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan acara Kick Off Meeting dan Diskusi Pengumpulan Data Riset yang berlangsung di Ruang Rapat GA8 Rektorat Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) pada Rabu 30 April 2025 pekan lalu.

Acara ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman (MoU) antara Unizar dan PRPDN-BRIN dalam bidang riset tata kelola. Mengusung tema riset “Model Tata Kelola Pengembangan Desa Wisata yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Penguatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika”, pertemuan ini mempertemukan berbagai elemen penting, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, hingga pelaku wisata di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor III Unizar, Fathurrahman, SE., M.Ak., menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat bagi institusi, tetapi juga membawa dampak besar bagi daerah-daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kami berharap forum ini dapat membuka pintu kolaborasi yang lebih luas dengan kabupaten/kota lain dalam memajukan pariwisata. Tim BRIN akan menggali berbagai informasi lapangan yang mendukung riset ini. Dampak terbesar yang kami harapkan adalah untuk daerah, bukan hanya untuk UNIZAR,” ujarnya.

Ketua Tim Riset, Suci Emilia Fitri, MPA., dalam paparannya memaparkan bahwa riset ini akan fokus pada empat aspek utama: tata kelola pemerintahan, ekonomi, lingkungan, serta pendekatan healthy tourism atau pariwisata sehat yang menekankan pada kesadaran isu-isu kesehatan.

Tiga desa dipilih sebagai lokasi utama riset, yakni Desa Bilebante dengan model community-based tourism, Desa Mertak yang terletak dalam kawasan DPSP Mandalika, serta Desa Tete Batu yang memiliki daya tarik wisata alam Gunung Rinjani. “Riset ini kami desain agar tidak berhenti di publikasi akademik semata, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik yang nyata serta bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Suci.

Diskusi semakin hangat saat Lalu Suryadi, S.P., M.M., yang saat itu menjabat Plt. Kepala Brida NTB, memberikan tanggapannya. Ia menyoroti bahwa meskipun banyak desa di NTB telah meraih penghargaan wisata, dampaknya belum sepenuhnya menjangkau masyarakat kecil. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan strategi pengembangan 99 desa wisata yang terbagi dalam tiga kategori: rintisan, berkembang, dan mandiri.

“Kita sudah punya dasar hukum kuat seperti Perda No. 10 Tahun 2021, tapi tantangannya adalah bagaimana integrasi lintas kabupaten bisa berjalan efektif. Bahkan kami mendorong riset ini untuk bisa menjangkau Pulau Sumbawa agar pengembangan desa wisata bisa lebih merata,” tegas Lalu Suryadi.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Bappeda, Brida, hingga perwakilan kepala desa dan pengelola desa wisata dari Bilebante, Mertak, dan Tete Batu.

Turut hadir pula para peneliti dari Tim Riset CRC, yaitu Melati Ayuning Pransari, S.Si, MA; Dian Martha Indarti, ST, MM; Ajie Nasrulfiddin Pua Note, S.Sos, MM; Dr. Triana Lidona Aprilani, M.Ak; dan Dewi Utary, SKM., MM., MKM. Kolaborasi antar disiplin ini menjadi kekuatan tersendiri untuk menghasilkan riset yang komprehensif dan berdampak nyata. (ron)