Beranda blog Halaman 307

Jumlah Penerima Bantuan Pangan di Kota Mataram Naik 51 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sudirman (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Jumlah penerima manfaat bantuan pangan di Kota Mataram pada alokasi Februari–Maret 2026 mengalami peningkatan signifikan. Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram mencatat, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) meningkat sekitar 51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan data Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah penerima bantuan pada alokasi Februari–Maret 2026 mencapai 46.983 KPM. Angka ini meningkat sebanyak 15.937 penerima dibandingkan alokasi Oktober–November 2025 yang tercatat sebanyak 31.046 KPM.

Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan peningkatan jumlah penerima bantuan tersebut menunjukkan bahwa program bantuan pangan semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok masyarakat rentan yang terdampak kondisi ekonomi.

Menurutnya, program bantuan pangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga serta membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat.

“Artinya kita patut bersyukur karena semakin banyak masyarakat yang bisa menerima bantuan ini. Harapannya bantuan ini benar-benar dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima,” ujarnya, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, setiap penerima bantuan pangan (PBP) atau penerima manfaat akan menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat selama periode penyaluran.

Program bantuan pangan ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Pada peluncuran perdana program bantuan pangan tahun 2026, terdapat tiga kelurahan yang dijadikan lokasi percontohan penyaluran, yaitu Kelurahan Dasan Agung Baru, Monjok Timur, dan Mataram Barat. Penetapan tiga kelurahan tersebut dimaksudkan sebagai tahap awal untuk memastikan mekanisme distribusi berjalan dengan baik sebelum penyaluran diperluas ke seluruh wilayah.

Penyaluran bantuan di tiga kelurahan tersebut dilakukan langsung setelah program resmi diluncurkan. Proses distribusi melibatkan pemerintah kelurahan serta aparat terkait guna memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

Sudirman menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog dan pemerintah kelurahan, agar proses penyaluran bantuan berjalan tertib dan tepat sasaran.

Sementara itu, untuk kelurahan lainnya di Kota Mataram, penyaluran bantuan akan dijadwalkan secara bertahap setelah Hari Raya Idulfitri. Penjadwalan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan logistik serta kelancaran distribusi di lapangan.

“Dengan penyaluran secara bertahap, diharapkan proses distribusi dapat berjalan lebih tertib dan seluruh bantuan dapat diterima masyarakat yang berhak tanpa kendala,” katanya.

DKP Kota Mataram juga mengimbau masyarakat penerima manfaat agar mengikuti jadwal pengambilan bantuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kelurahan. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan warga saat proses penyaluran berlangsung.

Melalui program ini, pemerintah berharap kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Kota Mataram, dapat terpenuhi dengan lebih baik. (pan)

Ombudsman Temukan Tarif Tiket Bus di Atas Tarif yang Ditetapkan Pemprov NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tangkapan gambar memperlihatkan tarif yang ditetapkan pemerintah berbeda dengan tarif yang diberlakukan oleh sejumlah operator oto bus Mataram-Bima. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Satgas Pengwasan Mudik Lebaran Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan adanya dugaan pelanggaran tarif tiket bus untuk rute Kota Mataram menuju Bima menjelang arus mudik Lebaran 2026. Temuan ini muncul setelah Ombudsman melakukan pengawasan terhadap layanan transportasi darat guna memastikan arus mudik berjalan lancar dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam hasil pengawasan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah operator oto bus menjual tiket di atas batas tarif yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) NTB. Untuk kelas eksekutif, tiket dijual dengan harga mencapai Rp350 ribu, sementara batas tarif tertinggi yang ditetapkan Dishub NTB adalah Rp330 ribu.

Sementara itu, tiket bus dengan fasilitas deluxe dijual seharga Rp450 ribu, yang masih sesuai dengan batas atas tarif yang ditetapkan pemerintah daerah. Namun untuk kelas sleeper, harga tiket ditemukan mencapai Rp550 ribu, padahal batas maksimum yang diperbolehkan hanya Rp525 ribu.

Kasus ini terungkap setelah Satgas Pengawas mudik lebaran Ombudsman NTB melakukan penelusuran lapangan sebagai bagian dari komitmen Ombudsman untuk memastikan layanan transportasi selama masa mudik Lebaran tahun ini berjalan aman dan lancar.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman NTB, Arya Wiguna, melalui Ketua Satgas Pengawasan Mudik 2026, Khairul Natanagara, mengatakan bahwa temuan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan NTB untuk segera ditindaklanjuti.

“Ada temuan harga tiket yang dipatok pihak oto bus melebihi batas atas untuk bus jurusan antar kota dalam provinsi,” ujarnya.

Khairul menjelaskan bahwa kewenangan Dinas Perhubungan dalam kasus ini cukup terbatas. Menurutnya, instansi tersebut hanya dapat memberikan teguran kepada perusahaan oto bus tanpa memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas kepada operator yang melanggar ketentuan tarif.

Kondisi tersebut membuat pihak Ombudsman NTB cukup prihatin. Pasalnya, hingga kini belum terlihat langkah konkret untuk menekan kenaikan harga tiket yang berpotensi membebani masyarakat, khususnya para pemudik.

Khairul menyadari bahwa permintaan transportasi menjelang Lebaran biasanya meningkat signifikan. Banyak warga dari Kota Mataram yang pulang kampung ke Bima dan wilayah sekitarnya, sehingga permintaan tiket bus melonjak tajam.

“Ya mungkin ini menjadi alasan pihak oto bus menaikkan harga tiket selama mudik. Tapi tidak juga boleh melewati batas atas yang ditentukan,apalagi penetapan tarif tersebut melibatkan semua pihak termasuk para pelaku usaha tegasnya”

Ombudsman berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat segera mencari solusi agar praktik kenaikan tarif di atas ketentuan tidak terus terjadi. Pengawasan yang lebih ketat dinilai penting agar masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang adil dan terjangkau selama periode mudik Lebaran 2026. (r/sib)

Selama Ramadan, Warga Ambalawi Ramai Berburu Rumput Laut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Selama Ramadan, Warga Ambalawi Ramai Berburu Rumput Laut
Sejumlah warga Ambalawi mencari rumput laut di pesisir pantai pada, Kamis (12/3). Hasil yang diperoleh cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Warga pesisir Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, memanfaatkan musim kemunculan rumput laut liar pada Januari-Maret untuk menambah penghasilan, termasuk selama bulan Ramadan. Rumput laut yang tumbuh alami di perairan dangkal tersebut, dipanen warga dengan cara menyelam menggunakan peralatan sederhana.

Aktivitas pencarian rumput laut dilakukan di sejumlah kawasan pesisir. Warga menggunakan perahu kecil dan menyelam hingga puluhan meter dari bibir pantai, untuk mengambil rumput laut yang tumbuh di dasar laut. Hasilnya kemudian dikumpulkan di perahu sebelum dibawa ke darat untuk dijemur hingga kering.

Salah seorang warga Ambalawi, Syamsuddin (60), mengatakan rumput laut yang diambil merupakan rumput laut liar yang tumbuh alami di laut. Setelah dikeringkan, rumput laut tersebut dijual kepada pengepul.

“Kami ambil rumput laut liar, nanti dijual ke bos yang membelinya,” ujarnya, Kamis (12/3).

Harga rumput laut saat ini sekitar Rp1.500 per kilogram. Meski tidak terlalu tinggi, hasilnya dinilai cukup membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kalau harganya satu kilogram sekitar Rp1.500. Alhamdulillah kalau musim begini bisa dapat sampai satu ton,” katanya.

Aktivitas serupa juga dilakukan oleh Adrian (22). Ia mengaku biasanya mengambil rumput laut di kedalaman sekitar 10-50 meter dari bibir pantai. Rumput laut liar menurutnya, hanya muncul pada musim tertentu. “Rumput laut ini musiman. Setelah bulan Maret biasanya sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Karena itu, warga pesisir memanfaatkan periode kemunculan rumput laut tersebut, untuk menambah penghasilan, terutama selama bulan Ramadan.

Selama tiga hari, ia bisa mengumpulkan hingga satu ton rumput laut. Dengan harga saat ini, hasil tersebut dapat memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga. “Alhamdulillah biasanya dapat sekitar Rp1.500.000 atau lebih,” ujarnya.

Ia menambahkan, aktivitas berburu rumput laut sebenarnya bisa lebih ramai dibandingkan kondisi saat ini. Pada puncak musim, banyak warga pesisir yang turun ke laut untuk mencari rumput laut liar.

Pekerjaan ini dinilai tidak membutuhkan modal besar. Warga hanya menggunakan perahu kecil dan menyelam langsung untuk mengumpulkan rumput laut yang tumbuh di dasar laut.

Setelah dipanen, rumput laut dijemur di sepanjang pesisir hingga benar-benar kering sebelum dijual kepada pengepul. Warga berharap harga rumput laut liar dapat meningkat agar pendapatan mereka lebih layak. (hir)

Produksi Cabai Diklaim Tinggi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ni Wayan Rusmawati. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa mengklaim, produksi cabai lokal terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2025, dengan luas tanam 336 hektar menjadi 647 hektar pada tahun 2026.

“Pada prinsipnya produksi cabai lokal kita sangat tinggi, tetapi karena permintaan pasar yang meningkat signifikan sehingga produksi cabai lokal kewalahan dan harganya juga mahal,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati kepada wartawan, Kamis, 12 Maret 2026.

Mahalnya harga cabai di pasaran saat ini, terjadi karena permintaan yang cukup tinggi terutama selama bulan Ramadan. Kondisi ini tentu dianggap sangat wajar, karena hampir setiap tahun terjadi terutama jelang hari raya besar keagamaan.

“Meski produksi cabai lokal kita sangat tinggi, tetapi belum sepenuhnya mampu menekan harga di pasaran. Makanya kita masukan cabai dari luar daerah,” ucapnya.

Wayan menyebutkan, total produksi cabai lokal per tahun mencapai 203,46 kwintal per hektar. Sementara, dari 647 hektar yang telah panen habis baru di angka 85 hektar dan panen belum habis mencapai 562 hektar.

“Sebenarnya potensi produksi cabai kita masih sangat tinggi dan kemungkinan baru terjadi setelah lebaran nanti. Sehingga kami yakin harga cabai yang sangat tinggi saat ini bisa ditekan,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu upaya yang saat ini tengah digiatkan pemerintah yakni memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran. Salah satunya adalah cabe dan tomat, sehingga harga salah satu bumbu dapur tersebut, bisa ditekan dan daya beli masyarakat bisa meningkat.

“Kami terus mengiktiarkan produksi cabai kita terus meningkat setiap tahunnya sehingga pada saat permintaan tinggi harganya tidak mahal. Kami juga akan memasifkan penanaman di beberapa sentra produksi cabai,” tukasnya. (ils)

Kuota LPG 3 Kilogram Kota Bima Turun 13 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
FERI SOFYAN

Kota Bima (ekbisntb.com) – Kuota LPG 3 kilogram untuk Kota Bima pada tahun 2026, turun sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berpotensi memicu kekurangan pasokan pada akhir tahun jika tidak diantisipasi sejak awal, terutama menjelang Idulfitri.

Data distribusi menunjukkan kuota LPG 3 kilogram tahun ini, ditetapkan sebesar 3.555 metrik ton (MT) atau sekitar 1.185.000 tabung. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan kuota tahun 2025, mencapai 4.082 MT atau sekitar 1.360.667 tabung.

Hingga Februari 2026, realisasi penyaluran LPG di Kota Bima tercatat mencapai 631 MT atau sekitar 210.333 tabung. Angka tersebut setara dengan sekitar 17,7 persen dari total kuota tahunan yang tersedia.

Distribusi LPG bersubsidi di Kota Bima saat ini berkisar antara 3.360-3.920 tabung per hari. Penyaluran dilakukan melalui dua agen utama, yakni PT Bimatama Migas Bersinar yang membawahi 302 pangkalan serta PT Bintang Pribumi Cahaya Agung Utama yang menaungi 47 pangkalan.

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S. H., menegaskan pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis, khususnya LPG bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Kami berkomitmen memastikan distribusi LPG 3 kilogram tetap berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama menjelang momentum Idulfitri yang biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan,” ujarnya, Kamis, 12 Maret 2026.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan pasokan, pemerintah daerah telah mengajukan penambahan kuota LPG kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar 3.067 MT. Selain itu, koordinasi dengan Pertamina juga dilakukan untuk menambah distribusi tambahan atau extra dropping LPG. Pada bulan Maret ini, tambahan distribusi telah terealisasi sebanyak 3.120 tabung untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama periode libur dan cuti bersama Idulfitri.

Untuk menjaga pasokan bagi masyarakat tidak mampu lanjutnya, Pemerintah Kota Bima telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Bima Nomor 72 Tahun 2026 tentang larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), agar tidak menggunakan LPG tabung 3 kilogram. “ASN diminta beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram atau 12 kilogram agar LPG bersubsidi dapat lebih difokuskan kepada masyarakat yang berhak,” sebutnya.

Selain penguatan pasokan, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas, jumlah isi tabung, serta kelancaran distribusi di tingkat pangkalan hingga masyarakat.

“Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong penguatan kembali program Toko TPID sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar,” paparnya.

Penguatan operasi pasar juga akan dilakukan dengan menambah jenis komoditas yang menjadi penyumbang inflasi. “Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri,” tutupnya. (hir)

Pasar Tematik Lebih Mudah Dapat Dukungan Anggaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Irawan Aprianto (Suara NTB/dok)

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., mengatakan, rencana menjadikan Pasar Cakranegara sebagai pasar tematik dengan konsep pusat garmen, ide tersebut sejalan dengan arahan dari Kementerian Perdagangan. Menurutnya, pemerintah pusat mendorong pasar-pasar daerah memiliki tema tertentu agar lebih mudah mendapatkan dukungan anggaran.

“Waktu kami bertemu Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perdagangan, ada arahan agar pasar dibuat tematik supaya memudahkan bantuan anggaran dari pusat,” katanya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Kamis (12/3/2026).

Namun, ia menegaskan bahwa konsep pasar tematik tidak berarti seluruh pedagang harus beralih ke satu jenis komoditas. Pedagang sembako yang selama ini berjualan di Pasar Cakranegara tetap akan diakomodasi. “Kalau temanya garmen itu bagus juga. Tapi bukan berarti 100 persen pedagangnya garmen. Pedagang sembako tetap ada, hanya saja mungkin mayoritas nanti garmen,” jelasnya.

Pada bagian lain, Komisi II tetap mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menganggarkan perbaikan pasar selama dua tahun berturut-turut. Namun, ia menilai alokasi anggaran tersebut masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan perbaikan secara menyeluruh.

Sementara itu, rencana perbaikan pasar yang dijadwalkan mulai akhir April atau paling lambat awal Mei 2026 akan diatur secara teknis oleh Dinas Perdagangan agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan. Irawan menyarankan pengerjaan dilakukan secara bertahap.

“Perlu diatur teknisnya supaya aktivitas jual beli tidak terlalu terganggu. Pengerjaan bisa dilakukan bertahap sehingga pedagang tidak harus dipindahkan semuanya sekaligus,” katanya.

Politisi PKS ini juga mendorong revitalisasi pasar tradisional secara menyeluruh, tidak hanya sebatas perbaikan atap. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik pasar sekaligus mendukung wajah Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tengah mengembangkan sektor pariwisata.

Irawan mengungkapkan pihaknya bahkan telah mengunjungi Kementerian Perdagangan dengan membawa sejumlah proposal revitalisasi pasar, termasuk Pasar Cakranegara dan Pasar Ampenan.

“Kami sudah datang langsung ke Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perdagangan dengan membawa proposal. Harapannya pasar-pasar di Kota Mataram bisa mendapat perhatian untuk direvitalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, citra pasar tradisional yang selama ini identik dengan kondisi kumuh perlu diubah melalui penataan yang lebih baik.

“Sebagai ibu kota provinsi yang juga mengedepankan pariwisata, tidak cocok kalau pasar kita terlihat kumuh. Pemerintah kota perlu memprioritaskan pembenahan pasar karena itu juga menjadi penggerak perekonomian daerah,” pungkasnya. (fit)

Usulan Revitalisasi Pasar Cakra Terkendala Anggaran Pusat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kunjungan Komisi II DPRD Kota Mataram ke Kementerian Perdagangan akhir tahun lalu. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Komisi II DPRD Kota Mataram menilai upaya perbaikan yang dilakukan di Pasar Cakranegara saat ini masih sangat minim. Revitalisasi pasar yang diharapkan dari bantuan pemerintah pusat belum dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran serta adanya kewajiban administrasi yang belum diselesaikan Pemerintah Kota Mataram.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., mengatakan Pemkot Mataram memiliki sejumlah prioritas pembangunan, salah satunya pembangunan kantor Wali Kota. Sementara itu, untuk revitalisasi pasar, pemerintah kota masih berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Komisi II bahkan telah melakukan langkah advokasi dengan mendatangi Kementerian Perdagangan pada tahun 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi sekaligus mengadvokasi proposal revitalisasi pasar yang telah diajukan Pemerintah Kota Mataram.

“Kami datang secara khusus ke Kementerian Perdagangan dengan membawa proposal dan didampingi Kepala Dinas Perdagangan untuk mengklarifikasi proposal yang sudah masuk,” ujar Irawan.

Dari hasil pertemuan tersebut, pihak kementerian menyampaikan bahwa ketersediaan anggaran untuk program revitalisasi pasar saat ini mengalami pengurangan. Hal itu terjadi karena adanya perubahan prioritas pemerintah pusat.

Anggaran kementerian, kata dia, kini lebih difokuskan pada program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih.

Akibatnya, sejumlah program di kementerian, termasuk revitalisasi pasar daerah, terpaksa mengalami penundaan.

Selain keterbatasan anggaran, Kementerian Perdagangan juga memberikan dua catatan kepada Pemkot Mataram. Pertama, masih adanya laporan penggunaan bantuan dana pusat sebelumnya yang belum diselesaikan.

Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana pusat untuk perbaikan Pasar ACC di Kota Mataram yang hingga kini masih belum rampung.

Kedua, Pemkot juga diminta untuk melengkapi laporan data seluruh pasar yang ada di Kota Mataram sebagai bagian dari persyaratan administrasi program bantuan pusat. “Dua hal itu yang kami sampaikan langsung kepada Kepala Dinas Perdagangan agar segera diselesaikan, sehingga tidak menjadi ganjalan untuk mendapatkan bantuan pusat berikutnya,” jelas politisi PKS ini.

Irawan menambahkan, perbaikan yang saat ini hanya difokuskan pada bagian atas pasar dinilai belum cukup untuk meningkatkan kualitas serta kenyamanan Pasar Cakranegara secara keseluruhan. “Yang dilakukan saat ini tentu masih sangat minim,” kata anggota dewan dua periode ini. (fit)

KSPSI: Pekerja di NTB Diharapkan Tetap Terima THR

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Yustinus Habur (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Menjelang Idulfitri, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja kembali menjadi perhatian. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Yustinus Habur, menegaskan bahwa pemberian THR merupakan kewajiban bagi setiap pemberi kerja kepada pekerjanya.

Menurut Yustinus, meskipun pemerintah telah mulai menyalurkan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), masih terdapat kekhawatiran mengenai kepatuhan perusahaan dalam menunaikan kewajiban serupa kepada pekerja di sektor swasta.

“THR itu kewajiban pemberi kerja kepada pekerja. Namun, fakta di lapangan sering kali tidak mudah karena masih ada perusahaan yang belum menjalankan kewajiban tersebut secara penuh,” kata Yustinus.

Ia menjelaskan, kondisi ini tidak terlepas dari berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih terjadi, termasuk kepatuhan perusahaan terhadap pembayaran upah minimum. Berdasarkan sejumlah data survei sebelumnya, kata dia, tidak semua perusahaan menjalankan ketentuan upah minimum secara penuh.

“Kalau pembayaran upah minimum saja masih belum sepenuhnya dipatuhi, tentu ada kekhawatiran juga terkait pembayaran THR,” ujarnya.

Yustinus mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam mengawasi kepatuhan perusahaan adalah minimnya laporan dari pekerja. Banyak pekerja yang enggan melapor ketika haknya tidak dipenuhi karena khawatir terhadap risiko kehilangan pekerjaan.

“Banyak pekerja takut bergabung dengan serikat pekerja atau melaporkan pelanggaran karena khawatir dipecat. Situasi seperti ini membuat perlindungan terhadap pekerja menjadi tidak optimal,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam upaya memanusiakan pekerja dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Padahal, menurutnya, THR merupakan hak pekerja yang hanya diberikan satu kali dalam setahun sehingga tidak seharusnya diabaikan oleh perusahaan.

“THR ini hanya sekali setahun, jadi seharusnya jangan sampai disepelekan oleh pemberi kerja,” tegasnya.

Selain pekerja formal, Yustinus juga menyinggung hak pekerja sektor ekonomi digital, seperti pengemudi ojek daring, yang menurutnya juga perlu mendapatkan perhatian terkait pemberian THR atau insentif serupa sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar kewajiban pembayaran upah dan THR benar-benar dilaksanakan.

“Peran pengawas ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan hak-hak pekerja dipenuhi. Kalau daya beli pekerja rendah karena haknya tidak terpenuhi, tentu ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Yustinus menambahkan, perlindungan terhadap pekerja perlu terus diperkuat agar hubungan industrial yang sehat dapat terwujud dan kesejahteraan pekerja semakin meningkat. (bul)

Kepala OPD Nilai Mobil Listrik NTB, Nyaman dan Lebih Efisien

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala OPD Nilai Mobil Listrik NTB, Nyaman dan Lebih Efisien
Salah satu Kepala OPD lingkup Pemprov NTB berfoto di samping kendaraan listrik yang dipergunakan melakukan perjalanan dinas ke Pulau Sumbawa, Kamis (12/3/2026). (suarantb.com/era)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mendistribusikan mobil listrik sebagai kendaraan dinas baru pada Jumat, 6 Maret 2026 lalu. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB menerima masing-masing 1 unit mobil sebagai kendaraan operasional.

Selama empat hari menggunakan kendaraan dinas baru, sejumlah Kepala OPD menilai mobil listrik memiliki banyak keunggulan dibandingkan mobil konvensional, terutama dari segi efisiensi biaya dan kemudahan perawatan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setda NTB, Jamaluddin Malady menilai penggunaan mobil listrik merupakan langkah cerdas di tengah kondisi global yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi dengan adanya konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai berdampak pada kenaikan harga BBM.

“Menurut saya luar biasa. Baru beberapa hari memakai mobil listrik, rasanya jauh lebih efisien dibandingkan mobil konvensional, apalagi dengan kondisi harga BBM yang terus naik,” ujarnya, Kamis, 6 Januari 2026.

Dari sisi biaya operasional, mobil listrik dinilai jauh lebih hemat. Jika menggunakan mobil konvensional, pengisian BBM harus dilakukan setiap dua hingga tiga hari. Kondisi lalu lintas yang padat juga sering membuat pengguna harus mengantre panjang di SPBU.

Sebaliknya, mobil listrik dapat diisi daya di rumah. Pun biaya sekali pengisian daya berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp60 ribu, dengan waktu sekitar 30 menit tergantung kapasitas baterai. Dalam sekali pengisian penuh, mobil listrik diklaim mampu menempuh jarak hingga sekitar 470 kilometer. Namun penggunaan sehari-hari di lingkungan kantor membuat kendaraan tersebut belum perlu sering diisi ulang.

“Sejak kami menerima mobil ini pada Jumat lalu, sampai sekarang belum melakukan pengisian ulang karena pemakaian hanya untuk aktivitas kantor,” katanya.

Dari segi kenyamanan, mobil listrik juga dinilai lebih praktis. Pengguna tidak perlu melakukan perawatan rutin seperti mengganti oli atau komponen mesin lainnya. Jika terjadi masalah, kendaraan cukup dibawa ke dealer untuk diperbaiki.

Selain efisiensi biaya, penggunaan mobil listrik juga dinilai mendukung upaya menjaga lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan berbahan bakar fosil. “Lingkungan kita perlu dijaga. Mobil listrik tidak menghasilkan asap seperti mobil konvensional, sehingga lebih ramah lingkungan,” katanya.

Selain itu, ia menyebut kebijakan penggunaan mobil listrik sejalan dengan aturan pemerintah pusat yang mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintahan. Beberapa kementerian bahkan telah lebih dulu menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pejabatnya.

Begitupun disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad. Ia mengaku, kenyamanan penggunaan serta efisiensi menjadi nomor satu dari kendaraan listrik. Saat dibawa berkunjung ke Pulau Sumbawa, pihaknya hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp100 ribu untuk mengisi daya baterai. Sementara, jika menggunakan kendaraan konvensional, dana yang dikeluarkan bisa mencapai Rp600-700 ribu. “Jauh lebih efisien memang ini,” ucapnya.

Di samping itu, terdapat sedikit kendala yang dirasakan saat akan menyeberang dari Lombok ke Sumbawa. Yaitu kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan baterai kendaraan tidak boleh berada di atas 50 persen saat masuk kapal.

Menurutnya, larangan itu berkaitan dengan aspek keselamatan karena baterai kendaraan listrik memiliki potensi risiko tertentu, sehingga perlu pengaturan khusus. Oleh karena itu, ia menilai perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun operator pelabuhan agar aturan tersebut dapat dipahami dengan baik.

Selain itu, tidak semua kapal dapat mengangkut kendaraan listrik. Hanya kapal tertentu yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan yang diperbolehkan membawa kendaraan tersebut. Dengan demikian, jadwal keberangkatan kendaraan listrik perlu menyesuaikan dengan kapal yang memenuhi ketentuan agar penumpang tidak harus menunggu lama di pelabuhan

“Kan kapal-kapal tertentu yang memenuhi seperti Satya Dharma, Dharma Rucitra sehingga kita bisa menyesuaikan,” katanya.

Begitupun disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Anak (PPA) NTB, Ahmad Masyhuri yang mengatakan kendaraan listrik jauh lebih hemat, nyaman, dan gaspoll. Kendaraan listrik, katanya mengaspal mulus, tidak ada guncangan.

“Kan yang satu pakai mesin. Kalau pakai mesin ada guncangannya. Kalau ini kan dinamo. Dia benar-benar los jalannya,” katanya. (era)

Tak Adanya ‘’Off Taker’’ Sebabkan Harga Cabai Sumbawa Kian ‘’Pedas’’

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua TP PKK NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal melihat harga kebutuhan pokok di Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis, 12 Maret 2026. (suarantb.com/era)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan mendadak ke Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis (12/3/2026). Berdasarkan hasil kunjungan ini, ditemukan adanya anomali harga di sejumlah komoditas pangan khususnya cabai dan minyak goreng.

Dari hasil pemantauan di dalam pasar, harga cabai rawit masih berada pada kisaran Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram. Gubernur menilai harga tersebut masih relatif tinggi, terutama karena Pasar Brang Biji bukan merupakan pasar induk yang menjadi pusat distribusi utama.

“Dari hasil pengecekan langsung di pasar, harga cabai rawit memang masih cukup tinggi. Ini juga dipengaruhi karena pasar ini bukan pasar induk sehingga distribusi pasokan tidak sebesar di pasar utama,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit saat ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar, di mana pasokan yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah mencoba menambah pasokan cabai dengan mendatangkan lebih dari satu ton cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun, langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menekan harga di tingkat pasar.

Untuk itu, Pemprov NTB tengah menjajaki opsi penambahan pasokan cabai dari luar daerah melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Data distribusi antarwilayah dari Bapanas akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan daerah pemasok yang memiliki surplus produksi cabai.

“Kami terus berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional untuk melihat daerah mana yang memiliki harga cabai lebih rendah dan memungkinkan dilakukan distribusi ke NTB sebagai bentuk intervensi pasar,” jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani mengaku tingginya harga cabai di Pasar Brang Biji disebabkan tidak adanya off taker yang berani mengambil cabai dalam jumlah besar untuk didistribusikan di masyarakat.

Menyinggung soal adanya rencana mendatangkan cabai dari luar daerah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari off-taker terlebih dahulu. Saat ini, daerah yang masih memiliki produksi cabai cukup tinggi berada di Sulawesi, sehingga pasokan diambil dari sana.

“Jika tidak ada off-taker, maka intervensi dari Bapanas tidak bisa dilakukan. Mekanisme tersebut harus bersifat resmi,” jelasnya

Apabila ada pihak yang ingin mengambil cabai secara mandiri, hal itu diperbolehkan. Namun transaksi tersebut bersifat perorangan atau business to business (B2B), bukan dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, harga cabai dalam mekanisme tersebut tidak dapat dikendalikan.

Jika harga yang ditawarkan tinggi, maka harga jualnya juga akan tinggi. Berbeda dengan mekanisme yang difasilitasi pemerintah. Jika pemerintah membeli cabai dari daerah lain melalui skema fasilitasi, harga dapat ditekan agar tidak lebih dari Rp73.000 per kilogram. Misalnya, cabai dibeli dengan harga Rp53.000 per kilogram, maka pedagang tidak diperbolehkan menjualnya lebih dari Rp73.000 per kilogram karena biaya transportasinya telah difasilitasi pemerintah.

“Siapa yang dapat menjadi off-taker, tidak harus pengusaha. Petani juga dapat menjadi off-taker, asalkan mampu membeli dalam jumlah besar,” katanya.

Pemerintah, sambung Asisten III Setda NTB ini, sedang berupaya mencari off-taker di daerah ini. Pemprov pun sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, serta telah menyampaikan hal ini kepada Wakil Bupati Sumbawa. Dari hasil peninjauan di pasar, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti karena pada situasi seperti ini masyarakat tidak bisa dibiarkan menghadapi kondisi pasar sendirian. (era)

1...306307308...1,087Halaman 307 dari 1,087