Beranda blog Halaman 309

Kuota Terpenuhi, Dishub Mataram Tutup Pendaftaran Mudik Gratis 2026

0
Kuota Terpenuhi, Dishub Mataram Tutup Pendaftaran Mudik Gratis 2026
Zulkawin (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram resmi menutup pendaftaran program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Penutupan dilakukan setelah kuota yang disediakan telah terpenuhi, yakni sebanyak 168 kursi bagi calon pemudik.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi. Bahkan dalam hitungan jam sejak pendaftaran dibuka beberapa hari lalu, jumlah pendaftar langsung membludak hingga melampaui kuota yang tersedia.

“Sudah lebih dari 300 orang yang mendaftar, sementara kuota kita hanya 168 orang. Satu bus berkapasitas 42 kursi,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Ia menambahkan, Pemkot Mataram akan menjadikan tingginya animo masyarakat ini sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan program serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah akan berupaya menambah kuota ataupun armada agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas mudik gratis tersebut.

Zulkarwin menjelaskan, dari total lebih dari 300 pendaftar, mayoritas merupakan mahasiswa yang berdomisili di Kota Mataram maupun mahasiswa asal daerah lain yang sedang menempuh pendidikan di Mataram. Selain mahasiswa, terdapat pula sejumlah pekerja yang turut mendaftar dalam program tersebut.

“Masih diverifikasi dan diseleksi kembali. Dari data sementara, kebanyakan mahasiswa karena mereka yang paling membutuhkan. Selain itu ada juga pekerja,” jelasnya.

Saat ini, pihak Dishub Kota Mataram masih melakukan proses verifikasi dan seleksi administrasi terhadap seluruh pendaftar. Proses ini dilakukan untuk memastikan peserta yang diberangkatkan benar-benar sesuai dengan persyaratan serta menyesuaikan dengan kuota kursi yang tersedia.

Dalam program mudik gratis tahun ini, Dishub Kota Mataram menyiapkan empat armada bus milik Damri yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kenyamanan perjalanan. Fasilitas tersebut antara lain pendingin udara (AC), televisi, toilet, kursi reclining yang dapat diatur kemiringannya, GPS tracking untuk memantau perjalanan, bagasi, serta port USB untuk pengisian daya gawai.

Empat bus tersebut akan mengangkut total 168 pemudik dengan tiga rute tujuan, yakni Mataram–Sumbawa, Mataram–Dompu, dan Mataram–Bima. Rute tersebut dipilih karena menjadi jalur dengan jumlah pemudik yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Peserta program mudik gratis yang telah dinyatakan lolos verifikasi dijadwalkan akan diberangkatkan pada 16 Maret 2026. Seluruh armada bus akan dilepas secara resmi dari halaman Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Pejanggik.

Mantan Camat Selaparang juga mengimbau para peserta yang telah terdaftar untuk hadir tepat waktu pada hari keberangkatan serta mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan demi kelancaran perjalanan mudik bersama tersebut.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya. (pan)

105 Ogoh-ogoh akan Meriahkan Parade 2026 di Kota Mataram

0
Kemeriahan Pereda Ogoh-ogoh di Kota Mataram yang dipotret tahun lalu. Sebanyak 105 Ogoh-ogoh akan parede pada Rabu (18/3/2026) mendatang. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram memastikan sebanyak 105 ogoh-ogoh dari seluruh banjar akan meramaikan parade budaya dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi 2026 Tahun Baru Caka 1948 di Kota Mataram. Parade ogoh-ogoh tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2026.

Parade ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi penting dalam rangkaian perayaan Nyepi bagi umat Hindu. Prosesi ini digelar sehari sebelum umat Hindu melaksanakan ritual Mecaru atau Pecaruan di rumah masing-masing, yang kemudian dilanjutkan dengan menjalani Tapa Brata Penyepian pada Hari Raya Nyepi.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mataram, H. Lalu Martawang, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Mataram bersama Polresta Mataram telah menyiapkan skema pelaksanaan kegiatan melalui rapat koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga mengatur waktu pelaksanaan parade agar tidak mengganggu aktivitas ibadah umat Islam yang sedang bersiap menyambut bulan suci Ramadan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar kegiatan berjalan tertib dan lancar,” ujarnya, Selasa (10/3).

Menurut Martawang, pengaturan waktu menjadi perhatian utama pemerintah agar seluruh umat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk. Hal ini penting mengingat pada waktu yang hampir bersamaan umat Islam juga tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan keagamaan menjelang Idulfitri.

Ia menyebutkan, parade ogoh-ogoh akan dimulai pada pukul 12.00 Wita dengan titik awal di depan Kantor Lurah Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara. Panitia menargetkan seluruh rangkaian kegiatan dapat selesai sebelum pukul 17.30 Wita.

Martawang menjelaskan, setiap peserta parade akan menampilkan atraksi sekitar tiga menit. Dengan jumlah peserta mencapai 105 ogoh-ogoh, panitia memperkirakan seluruh rangkaian parade akan berakhir pada sore hari.

“Dengan perhitungan itu, kami menargetkan parade selesai paling lambat pukul 17.30 Wita,” jelasnya.

Di waktu yang hampir bersamaan, umat Islam di Kota Mataram juga akan memulai rangkaian pawai malam takbiran yang diselenggarakan di enam kecamatan. Kegiatan tersebut merupakan tradisi tahunan untuk menyambut Hari Raya Idulfitri.

Pemerintah Kota Mataram berharap seluruh kegiatan yang berlangsung secara bersamaan tersebut dapat berjalan dengan tertib serta menjadi simbol kuatnya toleransi antarumat beragama di daerah tersebut.

“Momentum ini menunjukkan kuatnya toleransi di Kota Mataram. Umat Hindu bersiap menjalankan Nyepi, sementara umat Islam menyambut Lebaran,” pungkasnya.

Karena itu, pemerintah memastikan kedua kegiatan tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan harmonis. (pan)

Selama Ramadan, Pendapatan Pajak Restoran Diproyeksi Naik 20 Persen

0
Ahmad Amrin (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram memproyeksi kenaikan pendapatan dari pajak restoran mengalami peningkatan mencapai 20 persen. Kenaikan pendapatan daerah ini berasal dari aktifitas buka puasa bersama masyarakat selama bulan Ramadan.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menerangkan, pihaknya memproyeksikan kenaikan pendapatan dari pajak restoran atau rumah makan mencapai 20 persen selama bulan Ramadan. Pasalnya, hotel menginisiasi program buka puasa bersama untuk mengisi kekosongan kamar.

Selain itu, restaurant dan atau lesehan juga ramai dijadikan tempat buka puasa bersama oleh masyarakat. “Iya, seperti tahun sebelumnya proyeksi kita akan kenaikan mencapai 20 persen dari pajak restaurant,” terang Amrin.

Target pajak restoran mencapai Rp43 miliar di tahun 2026. Amrin menyebutkan, target penerimaan bulan sekitar 8-10 persen. Artinya, minimal pendapatan per bulan sekitar Rp3,6 miliar-Rp3,8 miliar.

Selama bulan Ramadan lanjutnya, pihaknya tidak bisa lengah melakukan pengawasan terhadap restoran atau rumah makan. Pola pelaporan pajak adalah self assesment. Artinya, wajib pajak yang menghitung sendiri, melapor, dan membayar sendiri. “Kalau kita tidak awasi bisa-bisa jebol pendapatan kita,” ujarnya.

BKD sebut dia,tidak memiliki sumber daya manusia atau tenaga penuh untuk mengawasi wajib pajak. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara acak dan diminta wajib pajak jujur melaporkan pajak mereka. Pasalnya, jika laporan pajak tidak sesuai maka berpotensi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Pokoknya mana restaurant yang memiliki potensi besar itu yang kita lakukan pengawasan,” katanya.

Amrin mengharapkan wajib pajak baik itu hotel dan restoran terbuka dan kooperatif melaporkan pendapatan pajak mereka. Pajak yang dibayar akan dikembalikan pemerintah melalui program pembangunan. (cem)

Kios Pangan Ramadan, Strategi Bantu Masyarakat Dapatkan Bapok Murah

0
Kios Pangan Ramadan, Strategi Bantu Masyarakat Dapatkan Bapok Murah
Kepala Dislutkan dan Ketapang Lobar Afgan Kusumanegara menunjukkan kios pangan yang selama puasa untuk memudahkan warga membeli bapok dengan harga murah. (Suara NTB/her)

Giri Menang (suarantb.com) – Berbagai strategi dilakukan Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui OPD terkait untuk membantu meringankan beban masyarakat dan stabilisasi harga selama Ramadan ini. Seperti yang dilakukan Dinas Kelautan Perikanan Kelautan dan Ketahanan Pangan (Dislutkan dan Ketapang) menyiapkan kios pangan dengan menjual aneka bahan pokok (bapok).

Harga bapok di kios pangan ini, lebih murah sehingga memudahkan masyarakat membeli kebutuhan pokoknya selama Ramadan ini. Stan kios pangan ini disiapkan di area depan Kantor Dinas Dislutkan dan Ketapang Lobar. Program ini untuk memotong rantai distribusi, agar masyarakat dan ASN bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga di bawah pasar.

Kepala Dislutkan dan Ketapang Lombok Barat, H. Afgan Kusumanegara, mengatakan kios pangan ini untuk mendekatkan dan memudahkan pangan murah pada masyarakat. “Kami membuka kios pangan di depan kantor, ada beberapa bahan pokok yang kami jual,” sebut Afgan, Selasa (10/3/2026).

Beberapa bapok yang dijual seperti telur, beras, bawang putih, cabai, kentang, sayur-sayuran yang harganya lebih murah daripada harga di pasar. Komoditas tersebut dipasok langsung dari petani dan sebagian dari Pasar Induk Bertais.

Tak hanya menjual sembako, kios pangan murah juga menjadi etalase bagi produk unggulan UMKM lokal, seperti keripik talas, dodol, pisang sale, terasi produk petani Lembar, garam Cendimanik, dan banyak yang lainnya. “Silakan belanja kesini, kami buka dari pagi pukul 08.00-15.00 WITA selama bulan Ramadan,” imbuhnya.

Selama dibuka kios pangan ini ramai dikunjungi oleh warga maupun ASN yang berbelanja. Barang jualan pun cepat habis dibeli, karena harga terjangkau. Jika sebelumnya pihaknya keliling ke desa-desa untuk program pangan ini dengan penguatan sosialisasi melalui media sosial agar jangkauannya lebih luas. (her)

Baznas Lotim Salurkan Zakat Rp2 Miliar Selama Ramadan

0
Baznas Lotim Salurkan Zakat Rp2 Miliar Selama Ramadan
H. Muhammad Kamli (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Selama bulan suci Ramadan 1447, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyalurkan dana hampir Rp2 miliar. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Baznas Lotim, H. Muhammad Kamli, menjawab Suara NTB via telepon, Selasa (10/3/2026).

“Kalau kita khusus Ramadan, mungkin ada di angka hampir Rp2 miliar,” ujar Muhammad Kamli. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya golongan yang membutuhkan. Beberapa program yang akan direalisasikan antara lain insentif untuk guru, santunan anak yatim, bantuan untuk anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta pembayaran iuran BPJS.

“InsyaAllah, kita selesaikan untuk insentif guru yang di bulan Maret ini, kemudian untuk santunan yatim, program anak asuh di LKS, dan BPJS yang harus kita tuntaskan untuk 1.000 orang pada minggu-minggu bulan Ramadan ini,” jelas Kamli.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mengeksekusi bantuan untuk sekitar 300 orang yang termasuk dalam kategori darurat sakit, terutama mereka yang status BPJS-nya nonaktif. “Kemarin yang mau kita eksekusi ke masjid-masjid untuk beberapa ratus orang, kalau tidak salah 300 orang itu. Mereka yang emergency sakit, yang sudah nonaktif BPJS-nya,” tambahnya.

Terkait data penerima, Baznas Lotim saat ini masih dalam proses verifikasi dan pendataan, termasuk untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja. Proses ini melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.

“Kita butuh data riil yang akan dibayarkan BPJS-nya. Sedang dalam proses pendataan ke Kementerian, mungkin satu minggu ke depan. Ini proses pendataan sesuai dengan sasaran, terutama untuk guru swasta se-Lombok Timur yang diutamakan,” terang Kamli.

Ia merinci bahwa insentif atau semacam Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut, diprioritaskan bagi guru swasta non-sertifikasi dan non-kontrak. “Guru swasta yang non-sertifikasi, non-kontrak, itulah yang menjadi sasaran. Totalnya sedang dalam verifikasi data, prosesnya sudah berjalan satu minggu ini,” ujarnya.

Dengan berbagai program yang sedang berjalan, Muhammad Kamli memastikan bahwa seluruh realisasi bantuan akan diinformasikan secara jelas kepada publik selama bulan Ramadan. “InsyaAllah, nanti yang jelas dalam bulan Ramadan ini semuanya akan ada informasinya,” pungkasnya. (rus)

Potensi Wisata Lotim Bisa Jadi Sumber PAD Terbesar

0
Potensi Wisata Lotim Bisa Jadi Sumber PAD Terbesar
Wisatawan yang datang ke Lotim siap menyelam menikmati keindahan alam bawah Laut Lotim. (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Sektor pariwisata Lombok Timur (Lotim) dinilai memiliki potensi luar biasa untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, asalkan dikelola dengan serius dan profesional.

Hal ini disampaikan oleh pelaku wisata Lotim yang juga Ketua Kapela NTB, Herman, dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Menurut Herman, estimasi pendapatan dari destinasi wisata, khususnya pantai, sangat menjanjikan. Ia menyebutkan bahwa dalam sepekan, satu objek wisata pantai bisa menghasilkan Rp5 juta hingga Rp10 juta. “Jika dihitung dengan angka minimal Rp5 juta per pekan, maka dalam sebulan setidaknya ada Rp20 juta,” ujarnya.

Dengan jumlah destinasi pantai di Lotim yang mencapai puluhan bahkan ratusan, potensi tersebut bisa berlipat ganda. Herman memberikan gambaran sederhana: jika 50 destinasi saja dikelola dengan baik, dengan pendapatan rata-rata Rp20 juta per bulan, maka per tahun setiap destinasi menyumbang Rp240 juta. “Artinya, total perputaran uang dari 50 destinasi itu bisa mencapai Rp12 miliar per tahun,” hitungnya.

Apalagi, Lotim sebenarnya memiliki lebih dari 180 objek wisata, termasuk pantai, air terjun, dan kawasan lainnya. Jika seluruhnya terkelola, potensi PAD dari sektor pariwisata bisa jauh lebih besar.

Herman mencontohkan keberhasilan daerah lain seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah. “Saya pernah bertemu dengan pengelola pantai di Jawa Tengah. Seminggu mereka bisa dapat ratusan juta, padahal pantainya tidak sebagus di Lotim. Bayangkan kalau pantai kita dikelola seperti itu,” katanya.

Namun, ia menyayangkan minimnya perhatian Pemerintah Daerah Lotim terhadap potensi ini. “Pemerintah sekarang tuh apa sih nggak ngurus sama sekali. Padahal potensi pariwisata kita bisa menghasilkan PAD yang bagus, tapi tidak terurus. Mana destinasi yang diurus? Joben contohnya, nggak beres sama sekali. Jalan sedikit, habis itu mati lagi,” kritiknya.

Menurut Herman, seharusnya pemda belajar ke daerah lain, menerapkan regulasi yang tegas, serta mendukung kelompok sadar wisata (pokdarwis) dengan serius. Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat. “Setiap pintu masuk pantai di Jawa dikelola pemda. Kita harusnya begitu. Jangan masyarakat dilepas begitu saja, tapi juga diberi pendampingan, bantuan, dan pengawasan,” tegasnya.

Ia mengapresiasi adanya Perda tentang kepariwisataan yang baru, namun mengingatkan agar regulasi itu diimplementasikan dengan baik. “Perda sudah ada, tapi harus disosialisasikan, didukung dengan peningkatan SDM, dan bantuan finansial yang jelas. Jangan kasih bantuan lalu lepas tanpa minta laporan pertanggungjawaban,” imbuhnya.

Herman berharap, jika potensi wisata dikelola optimal, dampaknya tidak hanya pada PAD, tetapi juga kesejahteraan masyarakat desa. “Desa-desa akan hidup, warganya tidak perlu jadi TKI. Cukup kelola depan rumahnya sendiri, dari parkir dan jualan di pesisir, mereka bisa kaya,” pungkasnya.

Lemahnya perhatian pemerintah untuk memajukan sektor wisata ini diakui Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya. Pemkab Lotim tetap memiliki komitmen untuk menjadikan sektor wisata menjadi andalan ke depan. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah dihadirkannya regulasi tentang Rencana Induk Pengelolaan Pariwisata Kabupaten (Riparkab) dan Perda Pengelolaan Kepariwisataan Daerah yang belum lama ini ditetapkan. (rus)

Pemprov NTB Ajukan KUR Rp20 Miliar Khusus untuk PMI

0
Ilustrasi Uang (ekbisntb.com/siliput.com)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar Rp15-20 miliar khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB. Pengajuan itu dilakukan kepada Bank NTB Syariah selaku bank daerah untuk membantu PMI membayar berbagai kebutuhan persiapan dan selama berada di negara tujuan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengaku saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan agar ajuan senilai tersebut segera disetujui. Selain KUR untuk PMI, NTB juga mendapatkan Rp30 miliar KUR khusus untuk UMKM dan koperasi. Tidak hanya itu, ada juga KUR khusus untuk peternak dengan bunga minimal tiga persen.

“Untuk buruh migran ini kita sudah mengajukan dan insya Allah kita akan dapat dalam waktu dekat ini sekitar Rp15-20 miliar. Yang akan kita gunakan untuk membantu pembiayaan teman-teman yang akan penempatan ke luar negeri,” ujarnya belum lama ini.

Iqbal memastikan, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tahun lalu, Bank NTB Syariah akan menyalurkan KUR di tahun ini. KUR yang disediakan oleh Bank daerah yaitu PMI, pelaku UMKM, koperasi, dan pelaku perumahan.

“Jadi sudah dapat Insya Allah, kita mulai dari kecil-kecil dulu. Bangun kredibilitas karena kemarin kan kita diblok,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan juga mengaku saat ini tengah menggodok pengajuan KUR tersebut. Saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut bagaimana skema penyaluran KUR, termasuk juga jumlah maksimal yang bisa dipinjam PMI.

“Sedang dibahas dengan Bank NTB Syariah. Sejauh ini belum ada gambaran karena memang belum dibahas juga,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk segera mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar bisa segera beroperasi.

Berdasarkan penyampaian Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal beberapa waktu lalu, KUR oleh KDMP diajukan kepada Bank NTB Syariah dengan bunga sekitar 5,7 persen. Bahkan, Pemprov NTB, katanya akan memberikan subsidi terhadap sejumlah KDMP.

Adapun saat ini, koperasi juga didorong untuk memulai usaha dengan memanfaatkan modal internal seperti simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. 
“Pengalaman menjalankan usaha itu sangat penting. Itu yang akan menjadi dasar bagi koperasi untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih besar di masa depan,” katanya. (era)

Sirkuit Mandalika Jadi Lokasi Lomba Azan dan Tilawatil Qur’an Ramadan

0
Sirkuit Mandalika

Praya (Suara NTB)- Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menggelar lomba azan dan tilawatil Qur’an bagi anak-anak di kawasan Sirkuit Mandalika, 12 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian aktivitas Ramadan yang melibatkan masyarakat sekitar, khususnya generasi muda.

Vice President Operational MGPA, Try Agung Hartanto, mengatakan lomba tersebut digelar untuk memberikan ruang bagi anak-anak menyalurkan bakat sekaligus memperdalam pemahaman keagamaan selama bulan Ramadan.

“Kami ingin Ramadan menjadi momentum bagi anak-anak untuk belajar lebih dekat dengan nilai-nilai Islam. MGPA sebagai pengelola Sirkuit Mandalika mendukung kegiatan yang positif bagi perkembangan mereka,” ujarnya.

Lomba dibuka untuk peserta usia 6–15 tahun yang berasal dari wilayah Lombok Tengah. Kategori yang dilombakan meliputi azan untuk peserta laki-laki serta tilawatil Qur’an untuk peserta laki-laki dan perempuan. Peserta akan dibagi dalam dua kelompok usia, yakni 6–11 tahun dan 11–15 tahun.

Pada lomba azan, peserta diminta mengumandangkan azan secara lengkap dengan memperhatikan tajwid, makharijul huruf, serta irama suara dengan waktu penampilan maksimal tiga menit. Sementara pada lomba tilawah, peserta bebas memilih ayat Al-Qur’an yang dibacakan dengan waktu tampil lima menit.

Penilaian dilakukan oleh dewan juri berdasarkan ketepatan tajwid, kejelasan makharijul huruf, irama bacaan, serta penghayatan dalam penampilan. Di setiap kategori akan dipilih tiga pemenang.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, mengatakan kegiatan ini juga menjadi upaya membuka kawasan Mandalika untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan masyarakat.

Menurutnya, selain dikenal sebagai lokasi penyelenggaraan balap internasional, kawasan Mandalika juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Pendaftaran lomba dibuka hingga 11 Maret 2026 dengan kuota terbatas. Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan, piala, dan sertifikat.(bul)

Kakanwil DJP Nusra Beberkan Kondisi Penerimaan Pajak NTB di Awal Tahun 2026

0
Judiana Manihuruk (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kinerja penerimaan pajak di Provinsi NTB hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai 8,69 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk menjelaskan, struktur penerimaan pajak di NTB masih didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.

“Sebagian besar jenis pajak utama menunjukkan tren pertumbuhan yang positif,” ujarnya.

Data DJP mencatat Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.

Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar disebut lebih disebabkan faktor administratif berupa pemindahbukuan deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM. Karena itu, kondisi tersebut tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi.

PPN dalam negeri menjadi penopang utama penerimaan dengan realisasi Rp296,44 miliar atau tumbuh 273,1 persen. Pertumbuhan juga terlihat pada sejumlah jenis PPh. PPh Pasal 21 meningkat 121,6 persen dan PPh Final tumbuh 29,4 persen, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.

Selain itu, PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi masing-masing tumbuh 11,6 persen dan 12,3 persen. PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 bahkan mencatat kenaikan signifikan sebesar 326,1 persen dan 47,4 persen yang menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa. Penjualan benda meterai tercatat mencapai Rp4,2 miliar.

Dari sisi sektoral, sektor administrasi pemerintahan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar atau 39,5 persen dan tumbuh 40,7 persen. Sektor perdagangan mencatat realisasi Rp75,1 miliar atau 22,28 persen dengan pertumbuhan 64,5 persen.

Pertumbuhan juga terjadi pada sektor pegawai, akomodasi dan makan minum, serta industri yang masing-masing tumbuh 61,2 persen, 63,3 persen, dan 46,1 persen. Sementara sektor jasa keuangan mengalami kontraksi 20,7 persen akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan.

Di sisi kepatuhan, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.552 merupakan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1.636 SPT Wajib Pajak Badan.

DJP mengingatkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2026, sedangkan untuk wajib pajak badan hingga 30 April 2026.

Saat ini pelaporan SPT Tahunan telah menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib pajak diimbau memastikan akun aktif serta menekan tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data tersampaikan dengan benar. Untuk mendukung kelancaran pelaporan, DJP juga membuka layanan pada akhir pekan. Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya dan masyarakat diminta waspada terhadap berbagai modus penipuan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2026. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket pada 10 Februari hingga 29 Maret 2026 dengan periode penerbangan 14–29 Maret 2026.

Menurut DJP, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat menjelang Ramadan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, DJP menilai kinerja penerimaan pajak di NTB hingga Februari 2026 masih berada pada jalur yang positif. Upaya peningkatan pelayanan serta pengawasan akan terus diperkuat guna menjaga momentum penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (bul)

Dari NTB : Sampah Diubah jadi Tembok Plastik, di Ekspor Hingga ke Arab Saudi

0
sampah plastic yang sudah diolah jadi tembok plastic yang sudah diekspor bahkan hingga ke Arab Saudi

Giri Menang (ekbisntb.com) — Inovasi pengolahan sampah plastik di NTB sudah mampu menembus pasar internasional. Blok bangunan berbahan plastik daur ulang yang diproduksi di Lombok Barat bahkan telah diekspor hingga ke Arab Saudi dan digunakan untuk pembangunan hunian bertingkat tahan gempa.

Pabrik block solutions ini beroperasi di kompleks BRIDA NTB di Banyumulek, Lombok Barat. Produksi blok plastik ini terinspirasi dari gempa Lombok tahun 2018, sebagai bagian dari solusi inovatif untuk bahan bangunan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan tahan gempa.

CEO PT Block Solutions Indonesia, Jimmy Hutasoit, mengatakan, hasilnya, salah satu kegiatan ekspor dilakukan ke Arab Saudi. Blok yang dikirim dari pabrik di Lombok digunakan untuk pembangunan rumah dua lantai.

“Blok yang kami kirimkan itu diproduksi langsung dari pabrik kami di Lombok. Respon dari mereka luar biasa karena mereka melihat ini sebagai terobosan besar dalam penggunaan bahan bangunan alternatif dari plastik daur ulang,” ujarnya, Selasa, 10 Maret 2026.
Ia menjelaskan, penggunaan blok plastik daur ulang menjadi perhatian karena menawarkan solusi terhadap dua masalah sekaligus, yakni pengelolaan sampah plastik dan kebutuhan material konstruksi yang lebih efisien.

Teknologi blok tersebut menggunakan lisensi internasional yang dikembangkan di Finlandia. PT Block Solutions Indonesia memegang lisensi produksi dan distribusi di Indonesia, sementara di beberapa negara lain juga terdapat pabrik dengan lisensi serupa.
Selain di Indonesia, pabrik blok plastik juga telah beroperasi di Mesir dan sejumlah negara di Afrika. Saat ini, perusahaan juga tengah menjajaki peluang pengembangan pasar di Korea Selatan.

Dari sisi produksi, pabrik di Lombok mampu menghasilkan satu blok setiap sekitar 100 detik. Dengan kapasitas mesin yang ada saat ini, produksi mencapai sekitar 250 hingga 270 blok per hari. Blok terbesar yang diproduksi memiliki berat sekitar 38 kilogram.

Produk tersebut tidak hanya digunakan untuk proyek komersial, tetapi juga banyak dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Saat ini, rata-rata penggunaan blok plastik daur ulang tersebut mencapai sekitar 10 ruang kelas sekolah setiap bulan.
Karena produksi awal dimulai di Lombok, mayoritas sekolah yang menggunakan blok ini berada di wilayah Lombok, terutama di Lombok Utara. Namun, distribusi kini sudah meluas ke berbagai daerah di Indonesia.

“Selain di Lombok, penggunaan blok ini juga sudah ada di Sumatera seperti Jambi, Bengkulu, dan Riau. Di Pulau Jawa juga sudah ada beberapa daerah yang menggunakan, begitu juga di Bali dan NTT,” jelasnya.

Seiring meningkatnya minat pasar, perusahaan berencana meningkatkan kapasitas produksi. Saat ini pabrik masih menggunakan satu mesin injeksi untuk mencetak blok plastik tersebut.

Ke depan, perusahaan berharap dapat menambah dua hingga tiga mesin injeksi agar produksi meningkat. Selain itu, perusahaan juga ingin mendorong tumbuhnya industri lokal yang mampu memproduksi pelet plastik dari bahan daur ulang sebagai bahan baku utama blok bangunan tersebut.

“Kami ingin memperkenalkan bahwa ada alternatif bahan bangunan yang bisa digunakan di masa depan. Harapannya, kapasitas produksi bisa meningkat dan ekosistem pengolahan plastik daur ulang di Lombok juga berkembang,” katanya.

Untuk membangun pabrik dan fasilitas produksi di Lombok, perusahaan menggelontorkan investasi sekitar 3 juta euro atau lebih dari Rp20 miliar. Dana investasi tersebut berasal dari para investor internasional.

Jimmy menyebut mayoritas investor berasal dari Italia, sementara pemegang saham minoritas berasal dari Finlandia, negara yang mengembangkan teknologi blok plastik tersebut.

Ia menilai kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di Lombok menjadi pencapaian tersendiri yang harus dijaga.

“Kami mendapat kepercayaan dari investor internasional untuk berinvestasi di Lombok. Walaupun mungkin terlihat kecil, ini sesuatu yang membanggakan dan tentu harus kita jaga kepercayaan itu,” demikian Jimmy.(bul)