Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 30

H. Muhazzam: Mantan PMI Saudi Arabia, Kampanyekan Pengobatan Bekam di Tengah Gempuran Pangan Berisiko

0
H. Muhazzam melakukan terapi bekam pada salah satu pasiennya. (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Tangan H. Muhazzam bergerak lembut, menyentuh titik-titik aliran darah di tubuh pasiennya. Satu per satu alat disiapkan dengan rapi. Malam itu, usai menunaikan salat tarawih, ia bergegas memenuhi panggilan seseorang di Kota Mataram, yang membutuhkan terapi bekam.

Tak sampai puluhan menit, ia tiba. Penampilannya sederhana. Tutur katanya tegas. Keyakinannya tentang manfaat bekam begitu kuat.

Di balik kesederhanaannya, tersimpan perjalanan panjang. H. Muhazzam bukanlah terapis yang lahir dari bangku akademik kesehatan. Ia adalah mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pernah mengadu nasib di Arab Saudi.

“Saya berangkat ke Saudi Arabia tahun 2010 sebagai PMI. Empat tahun di sana,” tuturnya, Jumat, 27 Februari 2026.

Di negeri orang, ia bekerja sebagai sopir. Alhamdulillah, ia mendapatkan majikan yang baik. Saat itu, rata-rata gaji pekerja sekitar Rp800 ribu, sementara ia menerima 1.200 riyal atau sekitar tiga jutaan rupiah per bulan jika dikonversi saat itu. Makan pun ditanggung. Bahkan ketika Ramadan, sahur dan berbuka diantar.

Namun sepulang bekerja dari Arab Saudi, jalan hidupnya berubah. Pertemuannya dengan almarhum Pak Musagar, seorang pengusaha sekaligus ahli bekam menjadi titik balik. Awalnya, ia hanya membantu sebagai asisten. Dari sanalah ia mulai belajar teknik demi teknik.

“Tekniknya saya belajar langsung dari beliau. Teorinya saya dalami dari buku dan internet. Intinya dalam bekam, kita harus tahu titik yang boleh dan yang dilarang,” katanya.

Bekam, atau hijamah, bukan sekadar mengeluarkan darah. Ada ilmu, kehati-hatian, dan tanggung jawab di dalamnya. Ia memahami betul bahwa keselamatan pasien adalah yang utama.

Dalam praktiknya, terdapat 10 titik sunnah yang bisa diterapkan pada pasien dengan kondisi fisik kuat. Jika pasien lemah, jumlah titik harus dikurangi.

“Kalau pasinnya kuat, bisa belasan titik bekam. Kalau banyak titik bekamnya, biasanya pasien bawaannya sering ngantuk dan tidur nyenyak. Bekam itu pada dasarnya mengeluarkan kotoran yang mengendap di darah. Seperti kita buang tinja, air seni, atau keringat. Itu semua proses pembuangan zat sisa,” jelasnya.

H. Muhazzam mengaku, penyakit yang paling cepat merespons bekam adalah tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan gula darah.

“Tujuan bekam sebenarnya mengaktifkan organ seperti jantung, hati, paru-paru, ginjal, dan limpa. Kalau aliran darah bersih, suplai ke organ juga baik. Organ sehat, Insya Allah tubuh sehat,” ujarnya.

Ia menyoroti kondisi zaman sekarang, ketika masyarakat dibombardir makanan dan minuman instan, penuh pengawet, pewarna, pemanis buatan, dan lemak berlebih.

“Zat-zat itu biasanya mengendap di darah dan bisa jadi sumber penyakit. Salah satu cara membantu mengeluarkan zat negatif itu adalah bekam,” katanya.

Baginya, bekam bukan sekadar terapi, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap gaya hidup yang abai pada kesehatan. Setelah bekam, ia bahkan mempersilakan pasien mengecek ulang kadar kolesterol, gula darah, atau asam urat. Ia yakin ada perubahan, berdasarkan pengalaman banyak pasiennya.

“Insya Allah turun. Sudah banyak yang merasakan. Bahkan ada yang gula darahnya di atas 400, setelah dibekam berkali-kali bisa turun bagus,” ucapnya mantap.

Asalkan, bekam dilakukan rutin dan disertai pola makan terjaga, bekam dapat membantu mencegah penyakit berat seperti stroke.

Sejak 2016, H. Muhazzam mulai praktik mandiri. Pasiennya datang dari berbagai kalangan di Pulau Lombok, bahkan di Pulau Sumbawa. Tidak ada tarif pasti yang dipatok. Karena semua dilakukan dengan mendasari dari niat untuk ibadah.

“Karena ada kepuasan tersendiri kalau pasien bilang badannya lebih ringan dan enakan. Kita ikut merasa sehat,” katanya.

Jika pasien tak mampu datang, ia yang mendatangi. Baginya, orang sakit tidak boleh dipersulit.

“Prinsipnya jangan memberatkan orang sakit,” tegasnya.

Bekam ia lakukan menyesuiakan jenis kelamin. Jika pasiennya laki-laki, ia yang tangani. Jika Perempuan, istrinya yang tangani. Istrinya juga sudah memiliki ilmu tentang bekam.

Jumlah pasien dalam sebulan tak menentu ia bekam. Kadang dua sampai tiga orang sehari, kadang beberapa hari kosong. Namun sehari pesanan bekam bisa banyak sekali masuk. Hingga kewalahan. Trend bekam untuk pengobatan semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Semuanya mengalir dari cerita mulut ke mulut.

Kini, bekam bahkan berkembang ke ranah kecantikan. Di sejumlah salon, terapi bekam wajah diminati untuk membantu mengatasi jerawat akibat lemak berlebih dalam darah. Namun ia tetap mengingatkan, bekam bukan solusi tunggal.

“Percuma rutin bekam kalau pola makan tidak dijaga. Makanan berminyak, berlemak, penuh pengawet tetap harus dikurangi,” pesannya.

Bekam bisa dilakukan mulai usia tujuh tahun. Lansia pun bisa, selama memilih area kulit yang masih memungkinkan. Namun ada kondisi tertentu yang tidak dianjurkan, seperti pasien cuci darah, herpes, demam tinggi, perempuan haid, nifas, dan hamil.

“Keamanan nomor satu. Kita harus ikut standar dan hindari titik berbahaya, dan waktunya harus melihat kondisi pasiennya,” tegasnya.

Berapa kali idealnya bekam bisa dilakukan? Menurutnya, bisa dilakukan setrusnya secara rutin. Sebagaimana anjuran Rasulullah. Ia menyebut penelitian kesehatan menyarankan sekitar 120 hari atau tiga bulan sekali. Namun dalam riwayat, Rasulullah SAW menganjurkan sebulan sekali.

“Sekarang makanan sudah banyak yang tidak alami. Tidak ada salahnya dibersihkan sebulan sekali. Tapi kembali ke pilihan masing-masing,” ujarnya bijak.

H. Muhazzam adalah putra asli Punia, Mataram. Dari kampung halamannya ia kini konsisten mengabdikan diri untuk membantu menyehatkan banyak orang dengan terapi bekam. Perjalanan hidupnya dari sopir di Arab Saudi hingga menjadi terapis bekam menjadi bukti bahwa jalan pengabdian bisa datang dari mana saja.

Di tengah gempuran makanan dan minuman “tak aman”, ia memilih berdiri dengan cara sederhana, membantu orang menjaga kesehatan lewat sentuhan tangan dan keyakinan.

Bagi yang membutuhkan terapi bekam, H. Muhazzam siap mendatangi selama jaraknya masih terjangkau. Ia dapat dihubungi melalui 081803488928. Bagi H. Muhazzam, bekam bukan sekadar profesi. Ia adalah panggilan hati. Sebuah ikhtiar kecil untuk membantu sesama tetap sehat di tengah zaman yang kian penuh tantangan. (bul)

Rp2,185 Triliun Dana Pusat Sudah Mengucur ke NTB

0
Ratih Hafsari (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Ditjen Perbendaharaan Wilayah NTB memaparkan kinerja fiskal Provinsi NTB hingga 31 Januari 2026 menunjukkan awal yang cukup solid. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target APBN, sementara belanja negara telah terealisasi Rp2,512 triliun atau 11,16 persen dari total pagu. Angka ini mencerminkan akselerasi belanja pemerintah dalam menjaga perputaran ekonomi daerah sejak awal tahun.

Dari sisi pendapatan, sebagaimana disampaikan Kepala Kanwil DJPB NTB, Ratih Hafsari, Kamis, 26 Februari 2026, penerimaan pajak menyumbang Rp151,90 miliar. Struktur penerimaan masih didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp63,04 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp47,73 miliar. Pajak lainnya turut berkontribusi Rp41,12 miliar.

Secara tahunan (year on year/yoy), beberapa komponen mengalami kontraksi, yakni PPh yang turun 62,17 persen dan PPN turun 39,26 persen. Penurunan ini dipengaruhi kebijakan pemusatan wajib pajak cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak.

Namun demikian, sejumlah komponen menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh 170,9 persen, sementara pajak lainnya melonjak 801,9 persen seiring peningkatan setoran pajak deposit.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi Rp47,77 miliar atau 4,93 persen dari target. Bea Keluar tumbuh 146,13 persen didorong relaksasi ekspor konsentrat tembaga, sementara cukai naik 13,9 persen seiring pertumbuhan industri hasil tembakau.

Sebaliknya, Bea Masuk mengalami kontraksi 42,86 persen akibat penurunan volume impor bahan baku, barang penolong, dan barang modal.

Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp95,16 miliar atau 13,11 persen dari target. Pendapatan BLU melonjak 2.543,91 persen, terutama dari peningkatan jasa pelayanan pendidikan. Komponen PNBP lainnya juga tumbuh 16,63 persen, didorong peningkatan penerimaan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Dari sisi belanja, lanjut Ratih, realisasi mencapai Rp2,512 triliun atau 11,16 persen dari pagu APBN.

Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp326,62 miliar (4,21 persen), dialokasikan untuk berbagai sektor layanan publik, antara lain. Pendidikan: Rp68,71 miliar, Ekonomi: Rp42,72 miliar, Agama: Rp22,49 miliar, Kesehatan: Rp11,60 miliar

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp2,185 triliun atau 14,81 persen dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan mencapai Rp27,19 miliar. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya digunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

Secara keseluruhan, APBN 2026 di NTB tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi daerah.

Dari sisi ekonomi regional, NTB mengawali 2026 dengan kabar menggembirakan. Neraca perdagangan Januari 2026 mencatat surplus USD 67,50 juta, melonjak 276,33 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Ekspor Januari 2026 tercatat USD 69,71 juta, didominasi produk copper cathode dan konsentrat tembaga. Sementara impor hanya USD 2,22 juta, turun tajam 94,21 persen dibanding Januari 2025.

Surplus perdagangan yang kuat ini menjadi sinyal positif bagi kinerja sektor eksternal NTB dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah pada awal tahun 2026. (bul)

Pemprov NTB Pantau Penanganan PMI di Libya, BP3MI NTB Sarankan Lapor

0
Pemprov NTB Pantau Penanganan PMI di Libya, BP3MI NTB Sarankan Lapor
Para PMI yang mengaku menjadi korban TPPO dan saat ini masih di KBRI di Libya. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan klarifikasi dan perkembangan terbaru terkait beredarnya video viral di media sosial TikTok mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang berada di Libya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan resmi dari KBRI Tripoli, saat ini terdapat empat PMI asal NTB yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.

“Video yang beredar dibuat ketika para PMI tersebut sudah berada dalam perlindungan KBRI Tripoli. Kondisi mereka saat ini aman, sehat, dan berada di bawah pengawasan serta pendampingan pihak KBRI,” jelasnya.

Ahsanul Khalik yang biasa disapa Aka, menerangkan bahwa KBRI Tripoli tengah melakukan langkah negosiasi intensif dengan pihak agensi dan majikan di Libya. Fokus utama diplomasi tersebut adalah pengembalian paspor dan dokumen perjalanan, penyelesaian administrasi izin tinggal dan exit permit, serta upaya pengurangan atau penghapusan tuntutan denda maupun ganti rugi.

Dalam kasus ini, pihak agensi dilaporkan meminta ganti rugi sebesar USD 7.000 per orang sebagai syarat pengembalian paspor. Permintaan tersebut dinilai sangat memberatkan PMI dan keluarganya, sehingga saat ini masih dalam proses negosiasi oleh KBRI Tripoli melalui pendekatan diplomatik.

Berdasarkan keterangan para PMI, mereka bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan masa kontrak kerja dua tahun, dengan masa kerja antara dua hingga delapan bulan.

Selama bekerja, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan/atau verbal, perlakuan tidak manusiawi, tekanan kerja berlebihan, serta penahanan dokumen oleh pihak majikan atau agensi. Karena kondisi tersebut, para PMI memutuskan melarikan diri dan meminta perlindungan kepada KBRI Tripoli.

Sebagaimana pola umum kasus PMI nonprosedural di Libya, tantangan pemulangan meliputi penahanan paspor, tuntutan ganti rugi akibat pemutusan kontrak sepihak, serta persoalan administrasi izin keluar dan denda keimigrasian.

Pemprov NTB menegaskan bahwa video yang beredar tidak menggambarkan kondisi terkini para PMI. Saat video dibuat, mereka telah berada di lingkungan aman KBRI Tripoli.

“Tidak benar jika diasumsikan para PMI masih berada dalam situasi ancaman langsung. Pemerintah melalui KBRI Tripoli telah memberikan perlindungan maksimal dan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Aka.

Kasus ini, lanjutnya, menjadi pengingat penting bahwa Libya termasuk negara dengan risiko tinggi bagi PMI sektor domestik, khususnya bagi mereka yang berangkat secara nonprosedural. Praktik penempatan tidak resmi sangat rentan terhadap penipuan, eksploitasi, serta persoalan hukum di negara tujuan.

Karena itu, Pemprov NTB mendorong penguatan edukasi, pengawasan, serta sosialisasi kepada calon PMI mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar masyarakat tidak mudah tergiur janji kerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.

“Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI di luar negeri. Informasi lanjutan akan kami sampaikan secara berkala sesuai laporan resmi KBRI Tripoli,” demikian AKA.

Terpisah, Kepala BP3MI NTB, Ponco Indrio mengatakan, akan menindaklanjuti penanganan PMI NTB yang saat ini masih di Libya.
“Kami akan tindaklanjuti untuk menghubungi keluarga agar buat aduan ke BP3MI NTB,” demikian pesannya singat. (bul)

Bupati Lotim Minta Masyarakat Tanam Cabai di Pekarangan

0
H. Haerul Warisin (suarantb.com/dok)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, mengimbau masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk ditanami cabai rawit. Imbauan ini disampaikan menyusul tingginya harga cabai yang saat ini mencapai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram di pasaran.

“Jangan biarkan pekarangan nganggur. Silakan tanam cabai. Kalau harga lagi mahal, kita yang mengumpat, tapi petani kita justru sejahtera. Bayangkan, Rp160.000 per kilogram, itu luar biasa,” ujar Bupati saat Safari Ramadan di Rumbuk Timur Kecamatan Sakra, Kamis (26/2/2026) malam.

Orang nomor satu di Lombok Timur itu menyoroti dampak kenaikan harga cabai terhadap stabilitas ekonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa selama ini Kabupaten Lombok Timur telah berhasil meraih berbagai penghargaan nasional berkat kemampuannya dalam menekan angka inflasi.

Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara I TPAKD Award 2025 (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) untuk kategori kabupaten/kota terbaik wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Juada juga Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik untuk wilayah Nusa-Papua pada akhir November 2025
“Kita juara di Indonesia ini untuk Tim Perceptan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan juara TP2DD,” tegasnya.

Namun, dengan melonjaknya harga cabai hingga Rp150.000 per kilogram, Haerul Warisin khawatir predikat tersebut akan hilang. “Tahu-tahu sekarang harga cabai kita Rp160.000, batal juara itu. Ini yang kita takutkan. Padahal, dengan predikat juara, kita mendapat insentif miliaran rupiah. Itu artinya prestasi ini harus kita pertahankan,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa cabai dan bawang merah merupakan dua komoditas yang sering memicu inflasi di daerah. Sementara itu, Lotim dikenal sebagai kabupaten penyangga pangan nasional dengan jumlah penduduk mencapai satu setengah juta jiwa.

“Kita ini kabupaten pertanian, tapi harga cabai mencapai Rp160.000. Malu kita. Untuk itu, saya minta kepada dinas terkait agar program tanam cabai ini digalakkan, termasuk dengan membagikan polibek dan bantuan lainnya. Semua sudah kita siapkan,” ujarnya.

Bupati berharap dengan memanfaatkan pekarangan, kebutuhan cabai di Lombok Timur dapat terpenuhi secara mandiri, sehingga harga tetap stabil meskipun di luar daerah harga melonjak tinggi.

“Kalau di luar harga sampai Rp200.000, tidak apa-apa. Tapi di Lombok Timur, kita tidak kekurangan. Petani bisa menjual ke luar daerah, sementara kebutuhan lokal tetap tercukupi,” pungkasnya. (rus)

Bulan Ramadan 1447 H, PLN Hadirkan Promo Tambah Daya Melalui PLN Mobile

0

Jakarta (ekbisntb.com)- Promo diskon tambah daya listrik kembali dihadirkan PT PLN (Persero) dalam rangka bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Lewat program “Ramadan Terang, Lebaran Tenang”, PLN memberikan diskon 50% biaya penyambungan tambah daya bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA untuk penambahan daya sampai dengan 7.700 VA.

Promo ini dapat dinikmati pelanggan mulai dari 25 Februari hingga 10 Maret 2026 melalui aplikasi PLN Mobile.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan untuk menunjang kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan hingga Idulfitri. Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Pada periode Ramadan, kebutuhan listrik masyarakat cenderung meningkat seiring bertambahnya aktivitas di rumah tangga. Melalui program ini, PLN menghadirkan kemudahan tambah daya dengan biaya lebih ringan agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitas khususnya di Bulan Ramadan dan Idulfitri terkendala keterbatasan daya,” ujarnya.

Adi menjelaskan, pelanggan yang ingin menikmati promo diskon tambah daya ini cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah itu, pelanggan akan memperoleh e-voucher tambah daya yang dapat diklaim melalui fitur promo pada aplikasi.

“Setelah mendapatkan e-voucher, pelanggan dapat langsung mengajukan permohonan tambah daya melalui PLN Mobile dengan memasukkan kode voucher tersebut. Proses penyambungan selanjutnya akan dilakukan oleh petugas PLN sesuai dengan standar Tingkat Mutu Pelayanan yang berlaku,” tambah Adi.

Sebagai gambaran, pelanggan rumah tangga dengan daya awal 450 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA umumnya dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp7.025.250. Lewat program ini, pelanggan akan mendapat potongan 50% biaya sehingga jumlah yang dibayarkan hanya sebesar Rp3.512.625.

“Melalui program ini, kami berharap pelanggan dapat memanfaatkan kemudahan layanan digital PLN Mobile untuk memastikan kecukupan daya listrik di rumah, sehingga aktivitas ibadah dan kebersamaan keluarga selama bulan Ramadhan dapat berlangsung dengan lebih nyaman tanpa kendala kelistrikan,” tutup Adi.(bul)

Angkasa Pura Naikkan Tarif Parkir Kendaraan di Bandara Lombok, Berlaku 1 Maret 2026

0
Angkasa Pura Naikkan Tarif Parkir Kendaraan di Bandara Lombok, Berlaku 1 Maret 2026

Mataram (Suara NTB)-Terhitung mulai 1 Maret 2026 mendatang, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid melakukan penyesuaian tarif parkir kendaraan yang mencakup kendaraan roda dua, roda empat, roda enam, serta kendaraan yang menginap.

Penyesuaian tarif ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan parkir melalui pembaruan teknologi dan infrastruktur yang lebih modern. Pembaruan tersebut meliputi proses masuk dan keluar kendaraan yang semakin praktis, sistem pembayaran yang lebih efisien, serta peningkatan kenyamanan area parkir bagi seluruh pengguna jasa bandara.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Aidhil Philip Julian, menyampaikan bahwa tarif parkir sebelumnya belum mengalami penyesuaian sejak tahun 2021.

“Tarif parkir di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid belum mengalami penyesuaian sejak tahun 2021. Penyesuaian tarif ini tentunya telah didahului dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan parkir yang kami sediakan bagi pengguna jasa badara,” ujar Aidhil.

Beberapa fasilitas baru yang saat ini telah dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa antara lain tersedianya dispenser tiket parkir dengan metode pembayaran _manless_ dan _cashless_, serta pemasangan _boom gate_ pada jalur parkir premium. Selain itu, pengelola bandara juga secara berkelanjutan melakukan pemeliharaan marka jalan, rambu-rambu parkir, toll gate, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Penyesuaian tarif parkir ini merupakan salah satu upaya kami untuk menyeimbangkan antara pengembangan dan pemeliharaan fasilitas bandara dengan kebutuhan operasional serta kondisi terkini,” imbuh Aidhil.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyesuaian tarif parkir tersebut telah mendapatkan dukungan melalui rekomendasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) NTB. Penyesuaian juga didasarkan pada hasil Kajian dan Survei Kesediaan Membayar (_Willingness to Pay_) Penyesuaian Tarif Parkir Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang dilakukan oleh Universitas Islam Al Azhar Mataram.

Adapun penyesuaian tarif parkir di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid adalah sebagai berikut:
*1. Kendaraan roda dua:*
Tarif lama Rp3.000/sekali masuk menjadi:
– Rp4.000 untuk 1 (satu) jam pertama;
– Rp2.000 untuk setiap jam berikutnya sampai dengan jam ke-12;
– Rp30.000 untuk parkir di atas 12 jam sampai dengan 24 jam (menginap).
*2. Kendaraan roda empat:*
Tarif lama Rp7.500 untuk 1 (satu) jam pertama menjadi:
– Rp10.000 untuk 1 (satu) jam pertama;
– Rp3.000 untuk setiap jam berikutnya sampai dengan jam ke-12;
– Rp80.000 untuk parkir di atas 12 jam sampai dengan 24 jam (menginap).
*3. Kendaraan roda enam:*
Tarif lama Rp12.000 untuk 1 (satu) jam pertama menjadi:
– Rp15.000 untuk 1 (satu) jam pertama;
– Rp4.000 untuk setiap jam berikutnya sampai dengan jam ke-12;
– Rp100.000 untuk parkir di atas 12 jam sampai dengan 24 jam (menginap).
*4. Parkir premium:*
Tarif lama Rp30.000/jam + tarif regular menjadi Rp50.000/jam + tarif regular.(bul)

Bank NTB Syariah Dukung Operasional 10 Koperasi Desa Merah Putih Percontohan se-NTB Melalui Bantuan Sarana Prasarana

0
Bank NTB Syariah Dukung Operasional 10 Koperasi Desa Merah Putih Percontohan se-NTB Melalui Bantuan Sarana Prasarana

Tanjung (ekbisntb.com)- PT Bank NTB Syariah menunjukkan komitmen nyatanya dalam mendukung penguatan ekonomi desa melalui penyerahan bantuan sosial dan kemaslahatan kepada 10 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Percontohan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Acara penyerahan perdana ini dilangsungkan pada Rabu, 25 Februari 2026, bertempat di KDMP Tegal Maja, Kabupaten Lombok Utara. Bantuan diserahkan secara langsung oleh Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Tanjung, Umarta, dan disaksikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, serta Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri.

Guna menunjang efektivitas operasional harian koperasi, Bank NTB Syariah menyalurkan sarana dan prasarana lengkap yang terdiri dari perangkat laptop, printer, sound system, serta furnitur kantor seperti meja, kursi, dan lemari arsip.

Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Tanjung, Umarta, menjelaskan bahwa bantuan ini diberikan secara spesifik dalam bentuk fisik untuk memastikan kemanfaatan langsung pada kinerja organisasi.

“Bantuan dari Bank NTB Syariah kepada KDMP ini sengaja tidak kami berikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk sarana dan prasarana. Hal ini bertujuan agar bantuan tersebut benar-benar menjadi aset penunjang usaha dan operasional harian koperasi secara langsung,” jelas Umarta.

Umarta juga menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan visi bank untuk terus bersinergi dengan kebijakan pemerintah.

“Bantuan ini adalah bukti Bank NTB Syariah dan Pemerintah Provinsi NTB ingin lebih dekat dengan masyarakat untuk ikut andil dalam menyukseskan program kepada masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan” tambahnya.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memberikan arahan strategis agar KDMP tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Koperasi Desa Merah Putih harus mampu mengambil peluang besar dari program nasional ini. Saya berharap koperasi dapat menjadi pemasok utama bahan makanan berkualitas untuk program Makan Bergizi Gratis di NTB, sehingga perputaran ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” ujar Lalu Muhamad Iqbal.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTB, Wirawan, beserta jajaran Forkopimda Provinsi NTB. Penyerahan di Desa Tegal Maja ini menandai dimulainya rangkaian pendistribusian bantuan yang akan dilanjutkan ke seluruh koperasi yang telah ditunjuk sebagai Koperasi Merah Putih Percontohan di wilayah NTB.

Masyarakat dan pengurus koperasi di Desa Tegal Maja menyambut bantuan ini dengan antusiasme tinggi. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme tata kelola koperasi sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para anggotanya.(bul)

Penukaran Uang Baru Sudah Rp636,1 Juta

0
Kegiatan penukaran uang baru melalui layanan kas keliling bank Indonesia. (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi penukaran uang baru melalui layanan kas keliling mencapai Rp636.100.000. Nilai tersebut merupakan total penukaran yang telah dilaksanakan pada termin pertama menjelang Ramadan 1447 Hijriah.

Deputi Kepala Bidang Pembayaran Kantor Perwakilan BI NTB, Ignatius Adhi Nugroho, menjelaskan bahwa penukaran uang dilayani melalui beberapa metode, yakni kas keliling, penukaran di jaringan perbankan, serta penukaran terpadu bersama perbankan di Islamic Center.

“Total nilai penukaran uang yang sudah dilaksanakan adalah kas keliling dengan nominal realisasi Rp636.100.000,” ujarnya, Kamis, 26 Februari 2026.
Menurutnya, animo masyarakat pada termin pertama terbilang cukup baik. Untuk penukaran melalui kas keliling di wilayah Tanjung dan Sembalun, kuota yang disediakan hampir seluruhnya terserap.

“Kalau dilihat dari animonya cukup bagus. Untuk sampai dengan saat ini (termin I) penukaran melalui kas keliling di Tanjung dan Sembalun, kuota yang kita sediakan hampir terserap semua,” jelasnya.

Ia optimistis pada termin kedua nanti minat masyarakat akan semakin meningkat. Pasalnya, periode tersebut berdekatan dengan pencairan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR), serta makin mendekati Hari Raya Idulfitri.

“Kalau dilihat dari pendaftar pada termin I, proyeksi di termin II akan lebih bagus, karena pada termin II sudah terima gaji/THR dan sudah dekat dengan hari raya,” katanya.

Pendaftaran penukaran uang dilakukan secara daring melalui aplikasi PINTAR yang dapat diakses masyarakat. Untuk termin berikutnya, pendaftaran dibuka mulai 27 Februari 2026 pukul 09.00 Wita.

Secara keseluruhan, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB menyiapkan uang tunai sebesar Rp3,3 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 1447 H/2026.

Bank Indonesia menyediakan layanan penukaran uang Rupiah di sejumlah titik di wilayah NTB. Layanan kas keliling dilaksanakan di Selong–Jerowaru pada 19–20 Februari 2026, Tanjung–Sembalun pada 23–24 Februari 2026, serta Pulau Bungin–Maluk pada 3–4 Maret 2026. Selain itu, BI juga membuka layanan kas keliling di 20 mitra strategis untuk memperluas akses masyarakat memperoleh uang layak edar.

Layanan penukaran melalui jaringan perbankan tersedia di 85 titik kantor bank terdaftar pada 27 Februari 2026 pukul 09.00–12.00 Wita dan 12 Maret 2026 pukul 09.30–13.00 Wita.

Sementara itu, penukaran terpadu BI bersama perbankan akan dipusatkan di Islamic Center Mataram pada 9–12 Maret 2026 pukul 10.00–13.00 Wita, melibatkan sejumlah bank nasional dan daerah.

Adhi menegaskan, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan resmi yang telah disediakan guna memastikan proses penukaran berjalan aman, tertib, dan terhindar dari praktik penukaran ilegal yang berpotensi merugikan. (bul)

Wacana Pembatasan Ritel Modern, Aprindo NTB: Koperasi Desa Tak Perlu Khawatir

0
Aziz Bagis (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat mewacanakan membatasi izin ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret guna memberi ruang lebih luas bagi Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, agar perputaran usaha di desa lebih banyak dikelola masyarakat sendiri melalui koperasi.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) NTB, Dr. H. Azis Bagis, menilai bahwa wacana pembatasan itu masih sebatas isu dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.

“Wacana itu masih berbentuk isu dari beberapa pihak. Dari kementerian sendiri sepertinya tidak sampai pada tahap melucuti atau memangkas izin ritel modern,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika pun pemerintah ingin menciptakan persaingan yang lebih berimbang, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan. Namun hingga kini belum ada keputusan konkret terkait pembatasan ritel modern.

Lebih jauh, Azis menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya memiliki peluang besar untuk berkembang tanpa harus merasa terancam oleh keberadaan ritel modern. Menurutnya, kekuatan utama koperasi desa terletak pada captive market atau pasar tetap yang sudah dimiliki, yakni para anggota dan warga desa.

“Kalau dari sisi captive market, koperasi sebenarnya tidak perlu khawatir. Barang yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari anggota. Mestinya dia bisa hidup,” jelasnya.

Namun demikian, katanya kepada media ini, Kamis, 26 Februari 2026, kunci utama keberhasilan koperasi bukan terletak pada ada atau tidaknya ritel modern, melainkan pada kualitas manajemen internal. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang profesional dan bebas dari moral hazard.

“Semua kembali pada manajemen internal. Kalau manajemennya baik, dia pasti sukses. Apalagi kalau bisa menjual produk lebih murah kepada anggota, pasti pasar akan lari ke koperas ini,” tegasnya.

Azis juga menilai potensi persaingan langsung antara koperasi desa dan ritel modern relatif kecil. Pasalnya, koperasi desa umumnya berada di wilayah pedesaan, sementara regulasi ritel modern tidak selalu menjangkau hingga ke desa-desa terpencil. Meski di beberapa desa maju terdapat gerai ritel modern, masing-masing tetap memiliki segmen pasar tersendiri.

“Kalaupun bersanding, kemungkinan untuk saling memengaruhi kecil. Masing-masing punya captive market,” katanya.

Ia kembali menekankan bahwa penguatan koperasi harus dimulai dari penerapan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen pengelola. Pengurus dan manajer koperasi harus dipilih berdasarkan kompetensi, bukan sekadar penunjukan.

“Kalau mau kuat, koperasi harus dikelola oleh ahlinya. Meritokrasinya harus jelas, jangan asal tunjuk. Pengawasannya juga harus berjalan baik,” ujarnya.

Selain manajemen yang profesional, loyalitas anggota juga menjadi faktor penentu. Anggota sebagai pasar utama koperasi harus memiliki komitmen untuk berbelanja di koperasi mereka sendiri. Dengan demikian, akan tercipta sinergi antara pengelola yang kompeten dan pasar yang loyal.

“Ketemu manajemen yang baik dan anggota yang loyal, saya yakin koperasi bisa eksis. Yang sering jadi masalah itu manusianya, bukan sistem koperasinya,” tambahnya.

Terkait kemungkinan pembatasan ritel modern, Azis menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah.

“Kalau soal pembatasan, itu kembali kepada pemerintah. Silakan saja, itu kewenangan pemerintah,” demikian Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini.

Dengan demikian, menurut APRINDO NTB, penguatan Koperasi Desa Merah Putih tidak semata-mata bergantung pada pembatasan ritel modern, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia, tata kelola profesional, serta komitmen anggota dalam membangun ekonomi desa secara kolektif. (bul)

Dijanjikan Kerja ke Turki, PMI Asal KSB Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, Berharap Dipulangkan

0
Paspor Tiara Salwa, salah satu diduga korban TPPO di Libya. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Sebuah video yang beredar di media sosial dan dikirimkan kepada keluarga memperlihatkan lima perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memohon agar segera dipulangkan ke Tanah Air. Dua di antaranya diketahui berasal dari Nusa Tenggara Barat, salah satunya bernama Tiara Salwa, warga Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam video tersebut, para PMI menyampaikan kekhawatiran mereka menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah diberangkatkan dan bekerja ke Turki, namun dikirim ke Libya. Mereka berharap mendapat bantuan pemerintah untuk segera dipulangkan ke Indonesia.

Kakak kandung Tiara, Tomi Mandala Putra, kepada media ini, Kamis, 26 Februari 2026 menuturkan kronologi keberangkatan adiknya. Menurutnya, pada September 2025 Tiara Salwa, kelahiran 2005, dijanjikan bekerja di Turki oleh seorang sponsor di lapangan. Keluarga pun menyetujui karena menganggap Turki sebagai negara yang relatif aman dan telah banyak warga Indonesia bekerja di sana.

“Kami dulu percaya karena dijanjikan ke Turki. Keluarga berpikir ke Turki aman dan sudah banyak orang Indonesia, bahkan ada beberapa keluarga kami di sana,” ujarnya.

Seluruh biaya keberangkatan disebut ditanggung sponsor atau gratis. Namun setibanya di Turki, Tiara justru diterbangkan ke Libya. Setelah sekitar satu minggu bekerja di Libya, keluarga menerima kabar tidak mengenakkan. Tiara mengaku mendapat perlakuan tidak baik di tempat kerjanya.

Karena merasa terancam, Tiara beberapa kali kembali ke kantor agensi untuk meminta dipulangkan. Namun di sana ia kembali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ia kemudian melarikan diri dan meminta perlindungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Libya.

“Selang beberapa lama di KBRI, dia dikembalikan lagi ke agensinya. Katanya ada kesepakatan sponsor dan agensi untuk dipulangkan, tapi ternyata tidak ada progres,” ungkap Tomi.

Sejak November 2025 hingga kini, Tiara kembali berada di KBRI Libya dan belum juga dipulangkan. Padahal, menurut keluarga, telah ada surat perjanjian dari sponsor untuk memulangkan Tiara yang disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat serta penyidik Polres Sumbawa Barat.

Pertemuan pertama dilakukan pada 27 Oktober 2025 di kantor Disnakertrans untuk membahas proses pemulangan. Namun tidak ada hasil konkret. Sponsor kemudian meminta waktu satu bulan, disusul tambahan 10 hari, hingga akhirnya menjanjikan pemulangan pada 10 Februari 2026. Janji itu kembali molor hingga 28 Februari 2026, tetapi tetap tanpa kepastian.

“Kami sudah buat surat pernyataan hitam di atas putih. Tapi sampai sekarang tidak ada progres. Keluarga kami masih di KBRI di Libya bersama teman-temannya dari NTB dan daerah lain,” jelasnya.

Keluarga mengaku telah melaporkan persoalan ini ke Disnakertrans Sumbawa Barat sejak 2025, namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan. Sponsor disebut berasal dari wilayah Sumbawa Barat, sementara proses pemberangkatan dilakukan melalui pihak di Sumbawa Besar dengan skema perorangan karena kantor resmi tidak jelas.

Kini komunikasi dengan Tiara pun sangat terbatas dan hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu melalui pesan WhatsApp. Tiara diketahui telah menikah dan memiliki anak dua tahun yang saat ini tengah sakit-sakitan dan menjalani perawatan intensif medis.

Pihak keluarga berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan RI di luar negeri dapat mempercepat proses pemulangan dan mengusut tuntas dugaan praktik TPPO dalam kasus ini.

“Kami hanya ingin adik kami dipulangkan dengan selamat ke Indonesia. Kasus ini sudah berlangsung lama dan kami menduga ini bagian dari tindak pidana perdagangan orang,” demikian Tomi. (bul)