Beranda blog Halaman 29

Jadi Sinyal Positif Sektor Pariwisata

Penulis
ekbisntb.com
-
0
IGB Hari Sudana Putra. (Suara NTB/dok)

TINGKAT okupansi hotel di Kota Mataram yang mencapai sekitar 80 persen menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 mendapat apresiasi dari DPRD Kota Mataram. Tingginya tingkat hunian dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata dan usaha jasa perhotelan di daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., mengatakan meningkatnya okupansi hotel menjelang ajang balap internasional tersebut menjadi angin segar bagi para pelaku usaha perhotelan yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga tingkat hunian.

“Kita mengapresiasi karena harapan para pengusaha jasa perhotelan bisa bernapas lega dengan okupansi hotel yang demikian itu,” kata Gus Ari, sapaan akrab politisi Partai Demokrat ini kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (7/10).

Meski demikian, ia berharap tingginya kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada peningkatan okupansi hotel, tetapi juga diikuti dengan semakin panjangnya rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Mataram.

Menurutnya, semakin lama wisatawan menginap akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Tidak hanya bagi hotel, tetapi juga sektor usaha lainnya seperti restoran, pusat kuliner, transportasi, UMKM, hingga pelaku ekonomi kreatif.

“Kiranya harapan saya agar rata-rata menginap para tamu lebih lama lagi di Kota Mataram,” ujarnya.

Gus Arik menyebut tingginya animo masyarakat untuk datang ke Pulau Lombok juga terlihat dari tingkat keterisian penerbangan. Ia mengaku telah mengecek ketersediaan tiket pesawat pada akhir pekan dari Bali menuju Lombok yang disebutnya telah penuh dipesan.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi sinyal positif terhadap penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Gelaran tersebut berpotensi kembali menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian NTB, khususnya Kota Mataram sebagai salah satu daerah penyangga destinasi wisata.

Optimisme semakin menguat dengan keikutsertaan pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam ajang balap di Sirkuit Mandalika. Anggota dewan dari Dapil Cakranegara ini berharap kehadiran pembalap nasional dapat semakin meningkatkan antusiasme masyarakat sekaligus memberikan kebanggaan bagi Indonesia.

“Kita doakan agar Veda bisa meraih panggung podium juara di Mandalika, seiring dengan juaranya Indonesia di Piala FIFA ASEAN kemarin,” katanya.

Ia berharap momentum MotoGP dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta memperpanjang lama tinggal mereka di Kota Mataram. (fit)


Pebalap Honda Bangun Kedekatan dengan Konsumen dan Komunitas di Lombok Jelang MotoGP Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Astra Motor NTB menggelar meet and greet bersama para pebalap Honda di Dapur Sasak Resto, Udayana, Mataram, Rabu (7/10/2026). Ajang ini menjadi rangkaian penyambutan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit.

Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 150 konsumen dan anggota komunitas Honda Asosiasi Lombok (HALO) ini digelar sesaaat setelah parade pebalap di Jalan Udayana. Parade tersebut turut dimeriahkan oleh pebalap nasional Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama.

Suasana hangat terlihat saat para peserta berinteraksi langsung dengan idola mereka. Selain Veda dan Mario, hadir pula empat pebalap muda binaan Astra Honda Racing Team (AHRT) yang berlaga di Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026, yakni Bintang Pranata Sukma, Resky Yusuf, Muhammad Badly Ayatullah, dan Maulana Malik.

Kepala Wilayah Astra Motor NTB, Suryanto Wirawan, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya mempererat hubungan emosional antara merek, konsumen, dan komunitas.

“Meet and greet ini menjadi momentum spesial agar konsumen dan komunitas di NTB bisa berinteraksi langsung dengan pebalap andalan mereka. Kami ingin menghadirkan semangat balap yang menjadi bagian dari DNA Honda,” ujar Suryanto.

Ia berharap kehadiran para talenta muda tersebut dapat menginspirasi generasi muda NTB bahwa prestasi besar diraih melalui proses, disiplin, dan kerja keras. Dukungan penuh dari masyarakat NTB juga dinilai sebagai energi positif bagi para pebalap untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional.

Melalui kegiatan ini, Astra Motor NTB optimistis sinergi antara pabrikan, konsumen, dan komunitas semakin erat, sekaligus ikut menyemarakkan perhelatan akbar MotoGP Indonesia pada 9–11 Oktober 2026. (r/fan)

Pertamina Patra Niaga Hadirkan Energi Berkualitas untuk MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Hadirkan Energi Berkualitas untuk MotoGP Mandalika 2026

Mataram (Ekbis NTB) – Pertamina Patra Niaga menghadirkan Pertamax Turbo melalui SPBU Modular di kawasan sirkuit Mandalika, guna menunjang kebutuhan energi berkualitas bagi operasional balapan MotoGP Mandalika 2026.

Dukungan energi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran operasional sirkuit, termasuk untuk kebutuhan race dan kendaraan safety car. Untuk menjamin kualitas dan kuantitas BBM yang disalurkan, Pertamina Patra Niaga secara berkala melakukan pemeriksaan Quality & Quantity (QQ) terhadap SPBU Modular Pertamax Turbo, sebagaimana diterapkan pada SPBU dan Pertashop.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap sarana dan prasarana Modular, mulai dari dispenser, tera metrologi, alat pemadam api ringan (APAR), hingga sistem digitalisasi. Pengecekan juga mencakup kandungan air dalam tangki penyimpanan menggunakan stick dipping dan pasta air, serta pemeriksaan visual produk, density, dan nozzle.

Selain itu, sampel Pertamax Turbo diambil secara berkala untuk menjalani pengujian laboratorium guna memastikan kualitas produk tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa kesiapan energi menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

“ Kami memastikan SPBU Modular Pertamax Turbo siap mendukung kebutuhan energi selama perhelatan berlangsung,” ujar Ahad.

Dalam menjaga kualitas produk, Pertamina Patra Niaga menerapkan pengawasan secara berkelanjutan sejak BBM tiba melalui kapal tanker, proses penerimaan dan penyimpanan di Fuel Terminal / Integrated Terminal, hingga penyaluran kepada konsumen melalui SPBU, Pertashop, maupun SPBU Modular. Seluruh proses tersebut mengacu pada spesifikasi BBM yang ditetapkan oleh pihak berwenang,

“Melalui kesiapan energi yang terjaga, kami berharap gelaran MotoGP Mandalika dapat berlangsung lancar dan menjadi kebanggaan bersama bagi Indonesia,” demikian Ahad.(bul)

Orientasi Produk LokalDPRD KLU Minta TTB Cermat Soal AMDK

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Orientasi Produk LokalDPRD KLU Minta TTB Cermat Soal AMDK
(EKBIS NTB/dok) I Made Kariyasa


Tanjung (EKBIS NTB) -Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), I Made Kariyasa, S.Pd.H., MM., mengingatkan manajemen PT Tata Tunaq Berkah (TTB) agar membangun usaha yang mandiri, layak secara bisnis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perusahaan daerah diharapkan mampu memperluas pasar produk lokal serta memperkuat posisi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM.


Kariyasa menekankan bahwa penyertaan modal daerah harus didasarkan pada arah usaha yang jelas. Kesesuaian bidang usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan, rencana bisnis, dan kebutuhan modal menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban perusahaan.


“Itulah kenapa dari awal harus ada Nomor Induk Berusaha (NIB), disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan. Dengan dasar renbis itu, Pemda alokasikan penyertaan modal, sehingga mekanisme pertanggung jawaban penyertaan modal itu menjadi runut,” ungkapnya.


Penguatan TTB perlu diarahkan pada kemampuan perusahaan membuka peluang ekonomi masyarakat. Modal daerah hendaknya menghasilkan akses pasar, peningkatan mutu, dan nilai tambah bagi produk lokal.


Lombok Utara memiliki potensi komoditas yang dapat menjadi pijakan pengembangan usaha tersebut. Publikasi Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2026 mencatat produksi perkebunan rakyat tahun 2025 sebagai berikut.

Kelapa dengan produksi 12.543,84 ton, kakao produksi 1.851,73 ton, jambu mete dengan produksi 1.203,33 ton. Ada juga kopi robusta dengan produksi 864,80 ton dan cengkeh dengan produksi 96,76 ton.


Pada sektor hortikultura, produksi cabai rawit tercatat sebesar 141.534,37 kuintal dan bawang merah 9.614,82 kuintal. Kedua angka hortikultura tersebut masih berstatus sementara. Data ini menunjukkan potensi pasokan, tetapi belum menggambarkan volume yang tersedia untuk dibeli TTB maupun permintaan pasarnya.


Berangkat dari potensi tersebut, arah usaha yang diusulkan adalah menjadikan TTB sebagai pembeli dan penghubung pasar hasil masyarakat melalui kemitraan dengan kelompok tani, koperasi, dan UMKM. Perusahaan perlu memetakan sentra produksi, musim panen, standar mutu, biaya distribusi, dan calon pembeli sebelum menentukan komoditas prioritas.


TTB dapat memulai dari satu atau dua komoditas yang pasokan dan pembelinya paling siap. Kerja sama pembelian perlu memuat standar mutu, formula harga yang transparan, volume, jadwal penyerahan, serta kepastian pembayaran. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian transaksi, sementara perusahaan tetap menjaga kelayakan usahanya.


Untuk kopi, kakao, kelapa, dan jambu mete, pengembangan dapat dilakukan melalui pemilahan mutu, penanganan pascapanen, pengemasan, serta kemitraan pengolahan dengan usaha yang sudah berjalan. Pembangunan fasilitas baru sebaiknya dilakukan setelah kebutuhan dan pasar penjualan terbukti.


Pasar hotel, restoran, vila, dan usaha wisata di daratan maupun kawasan tiga Gili dapat dijajaki melalui kontrak pasokan yang kompetitif. TTB juga dapat mengembangkan distribusi produk pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai kebutuhan pembeli, dengan melibatkan pemasok lokal yang telah berusaha.


Terhadap rencana usaha air minum dalam kemasan (AMDK), Kariyasa menegaskan bahwa dukungan harus disertai kepastian kelayakan bisnis dan kepatuhan perizinan. Perusahaan tidak seharusnya mengandalkan kewajiban pembelian oleh OPD sebagai penopang utama penjualan.


“Seandainya betul TTB membuat usaha AMDK, jangan sampai TTB meminta Pemda membuatkan Edaran agar usaha AMDK TTB diserap oleh OPD. Hati-hati, ketika ini nantinya terjadi, maka tidak menutup kemungkinan KPPU juga akan mempersoalkan kebijakan ini,” tegasnya

.
Kebijakan yang mengarahkan pembelian secara eksklusif kepada satu perusahaan perlu diuji dampaknya terhadap persaingan usaha. KPPU memiliki kewenangan memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.


Pemerintah daerah tetap mempunyai peran dalam pembinaan, pengawasan, dan dukungan modal sesuai ketentuan. Namun, TTB perlu membangun daya saing melalui mutu, harga, pelayanan, dan distribusi. Peran kepala daerah dalam kebijakan dan kepemilikan BUMD juga diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017.


Untuk AMDK, perusahaan harus memastikan legalitas sumber air dan perizinan pemanfaatannya sesuai jenis sumber serta kewenangan instansi terkait. Pengusahaan air permukaan untuk kegiatan usaha membutuhkan izin yang sesuai. Kajian ketersediaan air juga perlu memperhitungkan musim kemarau, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian sumber.


Penyertaan modal selanjutnya perlu disertai target pendapatan, arus kas, titik impas, serta pengendalian risiko. Evaluasi kinerja hendaknya mengukur jumlah mitra lokal, volume hasil masyarakat yang terserap, ketepatan pembayaran, dan kontribusi perusahaan kepada daerah.
Kariyasa mengingatkan direksi dan komisaris agar bertanggung jawab menjalankan rencana bisnis serta menjaga modal daerah.


“Jangan sampai ketika nanti misalnya rugi, direktur dan komisaris ramai-ramai mengundurkan diri. Kita tidak berharap hal itu terjadi,” tandasnya. (ari)

Pemprov Pastikan Utang Rp12 Miliar PT GNE Lunas 2028

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov Pastikan Utang Rp12 Miliar PT GNE Lunas 2028
Izuddin Mahili (EKBIS NTB/era)


Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan utang Rp12 miliar PT Gerbang NTB Emas (GNE) tuntas pada tahun 2028. Hal ini karena di tahun 2029, perusahaan itu udah masuk holding BUMD, di bawah BUMD baru, NTB Capital.


Demikian disampaikan Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) NTB, Izzuddin Mahili. Sebelum membentuk holding NTB Capital yang membawahi PT GNE, anak perusahaan harus sehat terlebih dahulu.


“Kalau holding enggak bisa dia menggendong masalah. Harus sehat,” ujarnya, Selasa, 6 Oktober 2026.
Untuk membantu menyehatkan perusahaan, PT GNE kini mengurangi hampir 700 lebih lini bisnis mereka. Saat ini, sisa 10 jenis usaha yang dikembangkan, utamanya pada bisnis material konstruksi.


“Karena kan kembali kemampuan. Harus betul-betul portofolionya diperhitungkan. Mana usaha yang memberikan keuntungan, kan begitu,” katanya.


Dalam memastikan BUMD ini tidak kembali terlilit utang, Izzudin mengaku pihaknya rutin meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dalam hal ini berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengevaluasi badan usaha milik daerah tersebut.


Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, GNE diminta untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan, operasional, manajemen risiko. Salah satunya dari rekomendasi itu meminta PT GNE untuk mempersempit bisnis hingga 99 persen. “Salah satu rekomendasi BPKP ya itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI,” ungkapnya.


Adapun di tahun ini, Pemprov menargetkan laba PT GNE bisa mencapai Rp1 miliar di tahun 2026. Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan NTB itu mengaku optimis perusahaan tersebut bisa mencapai target yang diberikan kendati masih ada beban utang yang harus diselesaikan.


“Saya optimis gini, GNE ini potensial. Kenapa saya bilang potensial, karena dia sendiri ini yang aneka usaha. Bukan yang lain. Terus persaingan di NTB kan belum kompetitif seperti di luar,” ucapnya optimis.


Saat ini, PT GNE disebut mulai memperbaiki tata kelola mereka. Perusahaan itu kini mulai menyusun laporan keuangan untuk kebutuhan operasional seperti gaji pegawai dan sebagainya. “Sekarang sudah mulai stabil lah,” sebutnya.


Dirut PT GNE, Yuyud Indrayudi mengatakan Gubernur meminta pihaknya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah tersebut. Setelah bertahun-tahun sakit hingga tidak bisa memberikan dividen kepada provinsi selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), tahun ini PT GNE diminta fokus agar bisa bangkit kembali.


“Ya di awal ini kita lebih untuk konsolidasi internal. Kemudian akan kita lihat bisnis prosesnya seperti apa,” katanya.
Selain itu, mulai tahun ini perusahaan tersebut akan fokus pada satu lini bisnis, yaitu material konstruksi. Selama ini, PT GNE mengembangkan beberapa bisnis, di antaranya penataan landscape, pengadaan material konstruksi, dan alat berat. GNE juga awalnya menjadi penyedia perumahan layak huni melalui program perumahan subsidi untuk masyarakat NTB.


Namun, karena bisnis-bisnis tersebut tersendat, bahkan mati suri hingga menyebabkan GNE sakit, Gubernur mengarahkan agar perusahaan tersebut fokus pada satu bisnis yang masih berkembang hingga sekarang, yaitu material konstruksi sebagai penyedia paving block. (era)

Dukung Event MotoGPPemprov NTB Ajukan Permohonan Operasional Sementara Dermaga Kuta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dukung Event MotoGPPemprov NTB Ajukan Permohonan Operasional Sementara Dermaga Kuta
Ervan Anwar (EKBIS NTB/dok)


Praya (EKBIS NTB) -Pemprov NTB mengajukan permohonan operasional sementara Dermaga Kuta di Desa Kuta Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama ajang MotoGP Mandalika berlangsung.


‘’Jika dikabulkan operasional dermaga tersebut diharapkan bisa mendukung mobilitas wisatawan khusus yang dari Pulau Bali selama ajang MotoGP Mandalika yang berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, 9-11 Oktober 2026 mendatang,’’ ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB Drs. Ervan Anwar, M.M., kepada Suara NTB, Senin (5/10).


Saat ini untuk fasilitas dermaganya, tambahnya, sudah jadi dan siap digunakan. Hanya saja untuk pengoperasian Dermaga Kuta tersebut belum bisa dilakukan. Lantaran masih terkendala izin dari pemerintah pusat. Tetapi permohonan izin operasional sudah dilakukan oleh Pemprov NTB.


“Nah, sembari menunggu izin operasional permanennya terbit, kita sudah ajukan permohonan izin operasional sementara ke Kemenhub khusus selama ajang MotoGP Mandalika berlangsung,” sebutnya.


Nantinya diharapkan dermaga tersebut bisa digunakan sebagai salah satu pintu masuk wisatawan ke pulau Lombok, khususnya ke kawasan The Mandalika. Terlebih jika melihat tren wisatawan yang dari dermaga Senggigi misalnya, itu banyak juga yang memang tujuannya untuk berwisata ke kawasan The Mandalika. Apalagi saat ajang MotoGP Mandalika nanti berlangsung. “Jadi keberadaan Dermaga Kuta ini akan sangat membantu saat event MotoGP Mandalika nantinya,” terangnya.


Soal operator kapal pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan kapal cepat. Utamanya perusahaan yang ada di kawasan Sanur, Bali. Karena rencananya Dermaga Kuta tersebut disiapkan bagi kapal-kapal cepat dari Sanur, Bali.


“Jadi untuk perusahaan kapal cepatnya tidak ada masalah. Beberapa perusahaan sudah menyatakan siap membuka rute pelayaran dari Sanur ke kawasan The Mandalika. Tinggal menunggu izin turun saja,” tegas Ervan seraya berharap permohonan izin operasional semetara Dermaga Kuta dikabulkan Kemenhub. (kir)

H-3 MotoGPPemprov Sampaikan Kesiapan Akomodasi hingga Transportasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H-3 MotoGPPemprov Sampaikan Kesiapan Akomodasi hingga Transportasi
SHUTTLE BUS - Warga menikmati manfaat shuttle bus pada MotoGP Mandalika tahun 2025 lalu. (EKBIS NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Lima titik pusat keberangkatan shuttle bus gratis untuk penonton MotoGP Mandalika 2026

Di Kota Mataram ada Eks Bandara Selaparang dan Bale Kita (Islamic Center). Di Lombok Barat ada Pelabuhan Lembar dan Senggigi, di Lombok Utara ada di Pelabuhan Bangsal, dan di Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid.


Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan Pemprov NTB menyiapkan sekitar 42 unit kendaraan untuk membawa penonton MotoGP dari dan menuju Sirkuit Mandalika. “Sudah ada titik shuttle nya, memang ada lima. Ada sekitar 42 armada bus,” ujarnya.


Shuttle bus ini akan beroperasi dari pagi hingga malam hari selama tiga hari penuh yaitu 9-11 Oktober 2026 saat pelaksanaan Grand Prix Sepeda Motor terbesar di dunia tersebut.


Di samping transportasi, Aulia juga menjelaskan terkait dengan akomodasi selama pelaksanaan MotoGP. Saat ini, tingkat hunian hotel di sejumlah kawasan di NTB mulai menunjukkan tren positif. Di Kawasan Mandalika dan Senggigi dipastikan telah penuh 100 persen. Sementara di Mataram masih sekitar 80 persen untuk city hotel, sedangkan untuk hotel berbintang sudah di angka 90 persen.


“Senggigi juga sudah memberikan tren positif. Mataram masih belum. Dalam pengertian ini sudah di angka 70 sampai 80 Karena biasanya city hotel ini Pada saat tiga empat hari menjelang MotoGP baru dia running,” terangnya.


Sementara itu, terkait dengan side event atau agenda pendukung selama gelaran MotoGP, Pemprov menyiapkan Lombok-Sumbawa Festival.
sebelumnya, Direktur Operasi Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy R. Warokka, mengatakan kalau penjualan tiket tahun ini jauh lebih baik dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika sebelum-sebelumnya. Bahkan pembeli tiket tidak hanya dari Indonesia saja. Tetapi juga dari luar negeri.


“Ada 14,4 persen tiket yang sudah terjual itu pembelinya dari luar negeri,” sebutnya.
Hal itu menunjukkan kalau ajang MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya diminati oleh penonton yang berasal dari Indonesia saja. Tetapi juga dari luar negeri. Jadi selain tren penjualan yang positif, komposisi pembeli tiket MotoGP Mandalika 2026 ini lebih beragam dengan banyaknya pembeli dari luar negeri.


Melihat tren positif tersebut pihak optimis jumlah penonton MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya mencapai target, tetap bisa melampaui target yang ada.


“Khusus untuk warga NTB, sedang kita pertimbangkan membuka pembelian tiket khusus periode ketiga. Karena untuk kuota di periode pertama dan kedua, tiketnya sudah habis,” katanya.


Terkait persiapan gelaran MotoGP Mandalika, Troy menegaskan saat ini sudah masuk tahap akhir. Beberapa pekerjaan di sirkuit, seperti pengecatan ulang lintasan, penanganan kelistrikan dan beberapa item pekerjaan lainnya sudah tuntas. Kalaupun masih ada pekerjaan yang dilakukan hanya pekerjaan minor saja.

Dengan kata lain kalau sisi balapannya sudah siap dan tinggal penyiapan pada sisi non balapnya saja. Mulai dari penyiapan panggung festival dan penyiapan fasilitas pendukung lainnya.

Tahun ini persiapan pelaksanaan MotoGP jauh lebih matang dari penyelenggaraan dua tahun terakhir. Selain ada pembenahan fasilitas, ada juga beberapa fasilitas penunjang baru yang dibangun. (era)

Sambung Hidup dari Memulung, Warga Jompo di Merembu Mengeluh Tidak Terima Bantuan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sambung Hidup dari Memulung, Warga Jompo di Merembu Mengeluh Tidak Terima Bantuan
(EKBIS NTB/her) WARGA - Masnah dan Rapiah, warga jompo di Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Lobar mengeluh tidak mendapat bantuan akibat data desil yang diduga tidak akurat.

Giri Menang (EKBIS NTB) – Kondisi miris dialami sejumlah janda jompo yang masuk kategori kurang mampu atau miskin di Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Loba). Di antara lansia tersebut, ada yang hidup sebatang kara, tidak punya pekerjaan. Dan ada yang menyambung hidup menjadi pemulung. Ironisnya mereka mengeluh tidak masuk desil 1-5 yang berhak menerima bantuan, tetapi mereka berada di desil 7 hingga 9.


Seperti dialami Masnah dari Dusun Tangkeban, Desa Merembu, Lobar. Janda tua itu, mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan. Wanita dua anak itu ditinggal oleh almarhum suaminya sejak beberapa tahun silam, sehingga ia harus menanggung sendiri biaya hidup keluarga. Semenjak anak-anaknya menikah, ia pun tinggal sendiri di rumahnya.


“Saya tinggal sendirian, karena suami saya sudah meninggal,” tuturnya, Selasa (6/10).


Masnah mengaku tidak punya pekerjaan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari kadang diberikan oleh keluarga dan anak-anaknya. Itu pun tidak seberapa. Kondisi semakin sulit ketika ia tak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah karena persoalan Desil.

Ia mendapati bantuan Bapang, itu pun sebagai pengganti KPM yang tidak ditemukan. Bahkan ia mengaku baru kali ini mendapatkan bantuan. “Baru kali ini saya dapat bantuan,” akunya.


Ia sangat berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena dengan kondisinya ia sangat membutuhkan bantuan. Dan ia merasa layak dan cocok diberikan bantuan.


Rapiah, lansia dari Dusun Tangkeban juga mengalami hal serupa. Ia mengaku tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Dulu pernah dapat, tapi sekarang tidak lagi,” aku dia.


Untuk menyambung hidup sehari-hari Rapiah mencari plastik atau menjadi pemulung. Dari memulung itu, ia bisa mengumpulkan 2 kilogram plastik dalam beberapa hari. Per kilogram plastik dijual seharga Rp1500. Dalam satu pekan ia hanya bisa memperoleh hasil jual plastik Rp15 ribu. Ia keliling memulung plastik di jalan raya, tetapi kadangkala ia tidak kuat berjalan karena usia.
“Kadang saya tidak kuat , tapi tepaksa karena harus hidup,” imbuhnya.


Ia memiliki tiga anak, tetapi mereka tinggal jauh darinya. Bahkan ada juga yang merantau di luar negeri. Mereka kadang-kadang memberikannya sangu untuk biaya hidup sehari-hari. Terkadang ia diberikan oleh warga sekitar.


Beban hidup kian berat dipikulnya, semenjak suaminya meninggal beberapa bulan lalu. Karena ia harus menanggung biaya hidup sendiri sebagai kepala keluarga. Ia sangat berharap perhatian dari pemerintah agar didinya bisa mendapatkan bantuan sosial. “Harapan saya bisa dapat bantuan,” harapnya.


Sementara itu, Kepla Desa Merembu, H. Muhazzab mengatakan, persoalan desil menjadi momok di desanya karena tidak sesuai dengan faktual lapangan.


Padahal pihak desa jelas dia, telah melakukan pendataan secara manual warga masyarakat baik ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas. Tetapi selama ini pemerintah seolah-olah mengabaikan. “Yang menjadi pertanyaan kami siapa yang mengatur dssal ini,” tegasnya.


Kondisi faktual di lapangan, banyak di antara warga miskin malah berada di atas desil 6 sampai 8. Justru yang menjadi momok dan pertanyaan, kata dia, warga mendapatkan desil 1-4 kebanyakan warga mampu, punya sawah, kendaraan artinya memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah mengevaluasi data desil ini.


“Karena kalau ini dilakukan terus menerus (jadi patokan) tidak akan pernah berakhir masalahnya,” tegasnya. (her)

Sebagian Besar Hotel dan Homestay di Sembalun Belum Kantongi PBG

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sebagian Besar Hotel dan Homestay di Sembalun Belum Kantongi PBG
(EKBIS NTB/rus) PENGINAPAN - Salah satu penginapan di Sembalun, Lombok Timur. Sebagian besar hotel dan homestay yang beroperasi di kawasan wisata Sembalun disebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selong (EKBIS NTB) – Sebagian besar hotel dan homestay yang beroperasi di kawasan wisata Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hingga saat ini, pelaku usaha wisata yang telah memiliki PBG diperkirakan belum mencapai 10 persen.


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Sosiawan Putraji mengatakan, persoalan perizinan bangunan menjadi salah satu hal yang perlu segera dibenahi seiring pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Sembalun.


Sosiawan mengakui masih banyak pelaku usaha wisata di Sembalun yang belum memenuhi persyaratan perizinan, termasuk PBG. Kondisi tersebut ditemukan pada sejumlah usaha jasa wisata, terutama hotel dan homestay. “Banyak hotel belum punya PBG di Sembalun,” katanya.


Salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha adalah persyaratan teknis dalam pengurusan PBG. Di dalam proses tersebut, pemohon harus melengkapi gambar teknis bangunan.


Menurut Sosiawan, sebagian pelaku usaha sebenarnya memiliki kemauan untuk mengurus PBG, tetapi belum segera menuntaskan proses tersebut karena berbagai kendala teknis.


Untuk mempercepat penertiban perizinan, DPMPTSP Lotim berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan secara door to door. Petugas akan mendatangi pemilik usaha untuk memastikan status perizinan sekaligus mendorong mereka segera mengurus PBG.


Sosiawan menyebutkan, secara keseluruhan pelaku usaha wisata yang telah memiliki PBG di Sembalun saat ini masih sangat sedikit, yakni belum mencapai 10 persen. Kendati demikian, terdapat sejumlah bangunan usaha, termasuk di wilayah bagian selatan, yang telah mengantongi PBG.


Menurutnya, Sembalun memiliki potensi wisata yang sangat besar sehingga pengembangannya tidak boleh dilakukan secara parsial. Penataan kawasan harus dilakukan secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan aturan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.
“Tidak bisa parsial. Penataan harus menyeluruh. Setiap pelaku usaha pasti akan mencari informasi di tingkat desa dan kecamatan,” ujar Sosiawan.


Ia menegaskan, pembangunan di Sembalun harus mengikuti koridor regulasi tata ruang. Hal ini penting karena terdapat sejumlah ketentuan terkait kawasan yang masuk dalam lahan sawah dilindungi (LSD) maupun lahan baku sawah.


Sembalun, kata dia, harus dijaga agar pembangunan tidak dilakukan hanya karena terdapat ruang kosong yang dianggap dapat dimanfaatkan untuk bangunan.


“Tidak sembarangan begitu ada ruang kosong baru dibangun. Pemanfaatan fungsi ruang harus sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Sosiawan juga mengingatkan calon investor yang ingin mengembangkan usaha di Sembalun agar terlebih dahulu memastikan kesiapan ruang dan regulasinya. Menurutnya, potensi investasi di kawasan tersebut sangat besar, bukan hanya dari sektor pariwisata, tetapi juga pertanian dan hortikultura.


Sembalun memiliki potensi hortikultura yang luar biasa, termasuk kopi dan bawang putih. Tingginya permintaan terhadap kopi juga dinilai membuka peluang investasi yang cukup besar.


Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan perencanaan yang matang. Pengembangan investasi yang tidak terkendali dikhawatirkan justru membuat kawasan mengalami kelebihan beban atau overload, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas lingkungan dan tingkat kunjungan wisatawan.


Selain pemerintah, pelaku wisata dan masyarakat lokal juga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan Sembalun. Sosiawan mendorong adanya aturan lokal atau awik-awik yang dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan wisata tersebut.
Ia menilai Sembalun memiliki potensi wisata kelas dunia sehingga seluruh pihak harus memiliki kesadaran untuk menjaganya.


Pemerintah daerah berharap penataan perizinan dapat berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata Sembalun. Dengan demikian, investasi tetap tumbuh, tetapi tidak mengorbankan tata ruang, lahan pertanian, maupun kelestarian lingkungan kawasan. (rus)

Disperindag NTB Fasilitasi UMKM Jualan di 25 Stan di Arena MotoGP 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disperindag NTB Fasilitasi UMKM Jualan di 25 Stan di Arena MotoGP 2026
(EKBIS NTB/ist) KURASI UMKM - Kepala Disperindag NTB, Lalu. Wiranata saat kurasi UMKM NTB yang difasilitasi jualan di arena MotoGP2026

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB memfasilitasi 25 UMKM untuk berjualan di arena MotoGP Mandalika 2026. Puluhan UMKM dimaksud, telah melalui proses kurasi dan akan menempati sejumlah titik yang disiapkan di dalam kawasan Sirkuit Mandalika.


Kepala Disperindag NTB, Lalu Wiranata, mengatakan 25 stand tersebut difasilitasi untuk UMKM binaan dari 10 kabupaten/kota di NTB. Seluruh UMKM telah mengikuti kurasi dan technical meeting untuk memastikan kesiapan sebelum event berlangsung.


“Dari Disperindag kita diberikan 25 stan untuk UMKM. Sudah kita kurasi dari 10 kabupaten/kota dan sudah technical meeting,” jelas Wiranata, Selasa, 6 Oktober 2026.


UMKM yang diperbolehkan berjualan di arena MotoGP 2026 merupakan pelaku usaha kuliner dengan produk makanan siap santap (ready-to-eat). Ketentuan tersebut disesuaikan dengan standar yang ditetapkan Mandalika Grand Prix Association (MGPA)/ITDC selaku pengelola kegiatan.


Menurut Wiranata, selain jenis produk, para pelaku UMKM juga diberikan sejumlah ketentuan terkait tampilan stan, penggunaan kemasan, kebersihan, dan standar pelayanan. Disperindag bersama pihak terkait telah melakukan kurasi untuk memastikan produk dan tampilan UMKM memenuhi standar tersebut.


“Keragamannya kita kurasi, kemudian tempatnya dan standar yang diberikan MGPA. Misalnya tidak boleh terlalu banyak plastik dan ada beberapa ketentuan lainnya, semua harus dipenuhi syaratnya oleh UMKM yang jualan,” ujarnya.


Para UMKM akan menempati stan di beberapa titik di kawasan sirkuit, di antaranya area Nusantara di belakang tribun D serta kawasan dekat South Tunnel yang menjadi salah satu akses masuk dari sisi selatan.


Wiranata mengatakan, keikutsertaan UMKM dalam ajang MotoGP tidak semata-mata untuk mengejar peningkatan penjualan. Event internasional ini juga diharapkan menjadi kesempatan bagi UMKM NTB untuk belajar meningkatkan kualitas usaha, mulai dari penataan tempat, penyajian produk hingga kebersihan.


“Pertama kita harapkan produk UMKM kita bisa terjual. Kedua, standarnya sekarang sudah bagus sekali. Lebih baik dari tahun sebelumnya,” katanya.


Disperindag NTB juga mendorong adanya keseragaman harga untuk produk sejenis yang dijual di area tersebut. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu jauh dan berujung pada keluhan dari pengunjung.


“Misalnya sama-sama jual nasi ayam atau nasi rarang, jangan sampai yang satu Rp20 ribu, yang satu Rp50 ribu. Kita standarkan supaya pembeli juga tidak komplain,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan standar tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi pelaku UMKM agar semakin profesional dalam mengikuti event berskala internasional.


“Harapan kita UMKM ini mulai belajar lebih baik cara penjualannya, mulai dari penampilan tempat jualan, barang-barang sampai kebersihan,” ujarnya.


Sementara untuk pelaku usaha di luar kawasan sirkuit, Disperindag kata Wiranata, tidak menyiapkan stan khusus. Aktivitas perdagangan masyarakat di sepanjang jalur menuju kawasan Mandalika, termasuk arah Mataram, Senggigi hingga Lombok Utara, tetap menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. (bul)

1...282930...1,064Halaman 29 dari 1,064