Home Blog Page 29

Pemkab Sumbawa Usulkan Tambahan Kuota Elpiji

By
ekbisntb.com
-
0
Ivan Indrajaya. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Sumbawa, kembali mengusulkan tambahan kuota gas elpiji 3 kilogram ke PT Pertamina Patra Niaga. Tambahan kuota tersebut, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat libur 1 Mei 2026.

“Kita sudah bersurat secara resmi ke Pertamina Patra Niaga untuk bisa menambah kuota fakultatif gas elpiji 3 kilogram sebanyak 60 persen sekitar 7.369 tabung dari kuota harian 12.280 tabung untuk menekan terjadinya kelangkaan,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya dikonfirmasi pada, Rabu (29/4).

Kuota tambahan 60 persen fakultatif dari kuota harian tersebut, diharapkan bisa dipenuhi oleh perusahaan plat merah tersebut, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mencari elpiji. Selain itu, langkah ini mampu menekan harga apabila ketersediaan terbatas.

“Kita tetap mengusulkan tambahan kuota saat hari-hari besar, meski sifatnya fakultatif tetapi sudah sangat membantu masyarakat yang membutuhkan barang subsidi tersebut,” ucapnya.

Secara keseluruhan kuota gas elpiji 3 kilogram tahun ini berkurang 5.900 metrik ton dari 16.897 metrik ton di tahun 2025 menjadi 11.003 metrik ton. Tentu dengan adanya penambahan kuota fakultatif diharapkan bisa menekan kekurangan yang terjadi.

“Kuota tahunan kita berkurang, sehingga pengawasan proses distribusi atas gas tersebut akan kita maksimalkan untuk menekan terjadinya penyimpangan,” ujarnya.

Pemkab Sumbawa pada prinsipnya kata dia,masih sangat membutuhkan tambahan kuota gas elpiji 3 kilogram. Bahkan hasil pendataan yang dilakukan sebelumnya total kebutuhan mencapai sekitar 1.766 juta tabung per tahun.

“Sebenarnya kita sudah bersurat secara resmi ke pemerintah pusat per tanggal 25 Agustus tahun 2025 agar kuota itu bisa dipenuhi, tetapi faktanya malah berkurang,” tambahnya.

Pihaknya memastikan akan segera melakukan penertiban penyalahgunaan gas dan pangkalan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tabung gas melon itu diperuntukan bagi masyarakat miskin bukan pengusaha.

“Sudah ada dua pangkalan yang kita tutup selama tahun 2025, karena melanggar dan kami tidak akan memberikan toleransi atas penyalahgunaan tabung gas elpiji 3 kilogram ini,” ujarnya. (ils)

Rimpu Mantika Hidupkan Ekonomi Perajin Tenun Bima

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah peserta mengenakan rimpu berbahan kain tenun dijadikan Sarung Nggoli saat Pawai Rimpu Mantika 2026 di Kota Bima, Sabtu (25/4) pekan kemarin.(Suara NTB/dok)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Festival Rimpu Mantika menjadi angin segar bagi perajin tenun di Bima. Kain khas masyarakat Bima ini, banyak diburu oleh masyarakat lokal maupun wisatawan domestik. Kegiatan ini mampu menghidupkan ekonomi perajin tenun.

Salah satu pedagang, Yuliawati mencatat penjualan tenun mencapai Rp12 juta. Hasil penjualan ini diperoleh dari berbagai produk tenun yang dipasarkan selama festival berlangsung. Selama festival produk bahan baju dari galendo paling diminati pengunjung.

“Alhamdulillah jualan saya laku lebih kurang Rp12 juta. Kebanyakan yang laku bakal baju dari galendo,” ujarnya, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan, harga kain tenun yang dijual rata-rata berada di kisaran Rp700 ribu per lembar. Dari total transaksi tersebut, sejumlah produk berhasil terjual dalam berbagai jenis. Pendapatan yang diperoleh bukan keuntungan bersih, melainkan total penjualan dari berbagai jenis kain secara keseluruhan.

“Keuntungannya ada yang Rp100 ribu atau Rp200 ribu per lembar. Tapi kalau Sarung Nggoli untungnya cuma Rp25 ribu per lembar,” jelasnya.

Dalam menjalankan usahanya, Yuliawati tidak memproduksi kain sendiri, melainkan mengambil stok dari sejumlah perajin di berbagai sentra tenun di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Pola kemitraan tersebut, dinilai ikut membantu pemasaran hasil produksi perajin lokal. Ia menyebut pengrajin yang menjadi mitranya berasal dari beberapa sentra tenun di Bima, seperti Rabadompu, Oi Fo’o, Nitu, dan Ntobo, serta dari wilayah Sape.“Saya mengambil dari perajin,” ujarnya.

Hasil penjualan selama festival sangat membantu keberlangsungan usahanya. Uang yang diperoleh langsung digunakan untuk menambah stok produk yang telah habis terjual.

“Alhamdulillah sangat terbantu sekali. Dengan uang yang ada saya kembali mengumpulkan stok untuk mengisi kekosongan di etalase,” katanya.

Yuliawati menuturkan telah menekuni usaha tenun sejak tahun 2003. Ia berharap kegiatan promosi seperti Festival Rimpu Mantika, dapat terus digelar secara rutin agar pemasaran kain tenun Bima semakin luas.

“Adakan event seperti ini setiap tahun dan ajak kami sebagai perajin untuk mengikuti pameran baik di Provinsi NTB maupun di luar provinsi,supaya kain tenun Bima semakin dikenal oleh orang banyak di luar,” harapnya.

Selain Yuliawati, pelaku usaha tenun lainnya, Mega Syarif, juga merasakan dampak positif dari pelaksanaan festival tersebut. Ia mengaku memperoleh penjualan sekitar Rp2,8 juta selama kegiatan berlangsung.

Mega menjelaskan, produk yang paling banyak terjual adalah sarung Tenun Nggoli yang diambil dari para penenun lokal. Harga sarung yang dijual berkisar Rp280 ribu per lembar.

“Yang terjual beberapa lembar sarung nggoli. Harganya sekitar Rp280 ribu per lembar. Barangnya saya ambil dari penenun,” katanya.

Ia menyebutkan, sarung yang dipasarkan berasal dari sejumlah sentra penenun di wilayah Bima. Selain Sarung Nggoli, ia juga menjual produk tenun lain berupa bahan kain untuk pembuatan baju dari Galendo.

Mega berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pelaku usaha tenun, agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang dan semakin dikenal luas.

“Harapannya semoga usaha kami semakin besar dan tenun Bima semakin dikenal banyak orang, bahkan sampai di luar daerah,” harapnya.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima, Ruslan, SE., MM., mengatakan meningkatnya penggunaan Sarung Nggoli selama Festival Rimpu Mantika menjadi indikator positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Menurutnya, penggunaan tenun secara massal dalam kegiatan seperti Pawai Rimpu, turut mendorong permintaan produk tenun dari masyarakat maupun wisatawan.

“Kami melihat permintaan sarung nggoli meningkat signifikan selama Festival Rimpu Mantika. Momentum ini terus kami dorong melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin agar kualitas produk tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembinaan berkelanjutan sangat diperlukan agar produk tenun Bima mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik tingkat nasional maupun internasional.

Festival Rimpu Mantika sendiri mengusung tema “Ekonomi Kreatif Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Daerah.” Tema tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk tradisional, khususnya tenun khas Bima. (hir)

Pelaku Usaha Apresiasi Bupati Lombok Barat, Sengigigi Kini Bersih dan Tertata Pasca-Penertiban Perahu Nelayan

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar, LAZ dan OPD terkait bersama kecamatan dan pihak desa memantau kawasan Sengigigi pascapenertiban perahu. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Kawasan Sengigigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mulai tertata dan bersih dari perahu nelayan. Persoalan perahu yang menjadi keluhan klasik pengunjung dan pelaku usaha di kawasan tersebut kini sudah tertangani melalui langkah penertiban yang dilakukan Pemkab Lobar. Upaya ini pun mendapatkan apresiasi dari kalangan para pengusaha.

Untuk memastikan kondisi kawasan pariwisata ternama itu bersih dari perahu nelayan pascapenertiban beberapa waktu lalu, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini, ST.,MT., pun turun langsung memantau kawasan wisata Pantai Senggigi, Rabu (29/4/2026). Bupati didampingi dinas terkait, Camat Batulayar dan Kepala Desa Senggigi melihat secara langsung kondisi Pantai Senggigi yang kini terlihat lebih rapi dan bersih dari jejeran perahu yang sebelumnya memadati kawasan wisata tersebut.

“Penataan ini penting agar Pantai Senggigi kembali menjadi destinasi yang nyaman bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, penertiban ini perlu dilakukan karena keberadaan perahu di area wisata ini dinilai mengganggu pemandangan dan aktivitas para wisatawan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemda untuk mengembalikan citra positif pariwisata Senggigi.

“Setelah dilakukan penertiban, ini kan pantai sudah bersih. Jadi, Pemerintah Desa Senggigi maupun perusahaan sekitar lokasi agar memanfaatkan kondisi ini untuk mendirikan beberapa tenda hias payung atau sejenisnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kembalinya perahu nelayan dikawasan ini,” pinta Bupati.

General Manager (GM) Holiday Resort Lombok I Ketut Murta Jaya Kusuma, S.Tr.Par.,CHA., mengapresiasi langkah Pemkab dalam hal ini Bupati yang konsisten memperhatikan kawasan Sengigigi. Termasuk salah satunya melalui upaya penertibkan perahu di kawasan itu, karena menurutnya baru sekarang Pemda mampu menertibkan perahu dikawasan tersebut. “Kita apresiasi karena baru sekarang pemda mampu melakukan penertiban perahu ini,”kata Ketut yang dikonfirmasi terpisah pada Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, penataan perahu nelayan ini bagus untuk menjadikan Pantai Senggigi lebih bersih dan rapi. Dampaknya pun akan dirasakan dalam jangka panjang ke depan. Namun demikian ia berharap perlu dilanjutkan dengan penataan pedestrian yang sudah ada dari Meninting sampai Mangsit. Area Dusun Mangsit terdiri dari hotel-hotel besar dan wisatawannya mayoritas internasional, namun pedestrian belum ada sehingga wisatawan yang menelusuri pinggir jalan terancam keselamatannya.

Di sisi lain, Ketua Senggigi Hotels Association (SHA) ini berharap moratorium izin minuman beralkohol harus ditanggapi serius Pemkab. Pasalnya sejauh ini belum ada tanggapan serius dari Pemda Lobar sehingga terkesan tidak peduli akan kebutuhan pengusaha pariwisata dan juga kenyamanan wisatawan.

“Wisatawan yang notabene banyak dari mancanegara memiliki pilihan terbatas untuk menikmasi minuman beralkohol. Mungkin strategi pemda mau wisata halal di Senggigi,” selorohnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Senggigi, Mastur, S.E., menyatakan komitmennya untuk menjaga kebersihan pantai. “Penertiban ini bertujuan agar pantai Senggigi lebih rapi. Sebagai tindak lanjut, kami siap menambah petugas kebersihan khusus di area pesisir agar sampah kiriman maupun sisa aktivitas wisata bisa langsung ditangani dengan baik,” tandasnya. (her)

Pemprov NTB: Green Card Kedua Tegaskan Kelas Dunia Geopark Rinjani

By
ekbisntb.com
-
0
Geopark Rinjani berhasil mempertahankan status UNESCO Global Geopark melalui green card kedua. Ini bukti Geopark Rinjani sudah mendapatkan pengakuan dunia pada kualitas kualitas tata kelola kawasan berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa keberhasilan Geopark Rinjani-Lombok mempertahankan status UNESCO Global Geopark melalui perolehan Green Card kedua merupakan bukti nyata pengakuan dunia atas kualitas tata kelola kawasan berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menanggapi hasil revalidasi internasional UNESCO yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 28 April 2026.

“Capaian ini bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi global bahwa pengelolaan Geopark Rinjani-Lombok telah berjalan pada standar internasional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (29/4).

Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan status tersebut justru lebih menantang dibandingkan saat pertama kali diperoleh, karena menuntut konsistensi dan peningkatan kualitas pengelolaan secara berkelanjutan.

Menurut Ahsanul Khalik, Geopark Rinjani-Lombok saat ini tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi telah berkembang menjadi ruang edukasi, laboratorium alam, serta pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

“Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pihak—pemerintah, pengelola, masyarakat, hingga komunitas—yang bersama-sama menjaga dan mengembangkan kawasan ini secara berkelanjutan,” tegasnya.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat pengelolaan geopark melalui sejumlah langkah strategis, antara lain peningkatan konservasi berbasis masyarakat, penguatan literasi geologi, pengembangan ekonomi lokal, serta integrasi mitigasi bencana dalam pengelolaan kawasan.

Selain itu, promosi Geopark Rinjani-Lombok di tingkat global juga akan diperluas untuk meningkatkan daya saing pariwisata NTB di kancah internasional.

“Kami ingin Geopark Rinjani-Lombok tidak hanya bertahan, tetapi terus berkembang menjadi ikon dunia yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat posisi NTB di tingkat global,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi pengelolaan geopark lainnya di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga warisan geologi sebagai aset strategis bangsa. (ham)

Bersama BPN Kota Bima, PLN UIP Nusra Laksanakan PTP untuk Pastikan Kesesuaian Tata Ruang PLTU Bima FTP1

By
ekbisntb.com
-
0

Bima (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melaksanakan kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) sebagai bagian dari tahapan penilaian kelayakan rencana pemanfaatan ruang untuk pembangunan PLTU Bima FTP1 (2×10 MW) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sebagai bagian dari proses tersebut, telah dilaksanakan kegiatan survei lokasi atas permohonan penerbitan PTP pada Kamis, 24 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang bertujuan untuk melakukan identifikasi hak atas tanah, memberikan penilaian objektif terhadap rencana pembangunan, serta memastikan pemanfaatan ruang tidak mengganggu fungsi lahan lain, termasuk kawasan pertanian dan kawasan yang dilindungi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, Hodidjah, SH, MM, QRMO, menyampaikan bahwa proses Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) merupakan tahapan penting dalam mendukung penerbitan KKPR.

“Tugas kami sebagai instansi teknis adalah mendukung penerbitan KKPR, salah satunya melalui penerbitan PTP yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini PT PLN (Persero). Pelaksanaan survei lokasi dan analisis data dilakukan untuk memastikan bahwa rencana kegiatan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku,” ujar Hodidjah.

General Manager PLN UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan PTP merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Pelaksanaan PTP ini menjadi langkah penting dalam memastikan rencana pembangunan PLTU Bima FTP1 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan tata ruang. PLN berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan perencanaan dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi,” ujar Rizki.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan lapangan menjadi bagian penting dalam proses penerbitan PTP untuk memastikan kesesuaian lokasi pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah.
“Melalui proses verifikasi di lapangan, kami memastikan bahwa lokasi yang direncanakan untuk pembangunan pembangkit telah sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Kota Bima,” tambah Rizki.

Lebih lanjut, Rizki menyampaikan bahwa penguatan aspek legal dan tata ruang menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Dengan memastikan kesesuaian tata ruang sejak tahap awal, PLN dapat meminimalisir potensi hambatan di lapangan sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan serta pembangunan infrastruktur di wilayah Bima dan sekitarnya,” tutup Rizki.

Melalui tahapan ini, PLN UIP Nusra terus memastikan bahwa setiap rencana pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga selaras dengan kebijakan tata ruang serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui perencanaan yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan.(bul)

Bupati KSB Dorong PT AMNT Operasikan Smelter

By
ekbisntb.com
-
0
H. Amar Nurmansyah (suarantb.com/bug)

BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah angkat bicara mengenai jelang berakhirnya izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Alih-alih meminta agar pemerintah pusat memberikan kembali perpanjangan, Bupati justru mendorong PT AMNT agar mulai mengoperasikan fasilitas smelternya.

Bupati mengatakan, secara logika bisnis PT AMNT akan lebih diuntungkan jika memulai mengoperasikan pabrik smelternya ketimbang harus terus mengirim konsentrat mentah ke luar negeri.

“Bukan kewenangan kita, tapi sepengetahuan saya AMMAN tidak mengajukan permohonan perpanjangan (pengiriman konsentrat). Tapi secara bisnis (bagi saya) pasti akan menguntungkan kalau smelter mereka dioperasikan,” katanya mengenai akan berakhirnya izin ekspor konsentrat PT AMNT pada 30 April 2026 ini.

Menurut Bupati, upaya PT AMNT untuk menyegerakan pengoperasian fasilitas smelternya di Kecamatan Maluk sudah berjalan baik. Sejak diberikan relaksasi kedua di bulan Oktober 2025 hingga 30 April 2026, Bupati melihat prosesnya berjalan lancar. “Sepanjang yang saya lihat lancar-lancar saja persiapan mereka,” katanya.

Dengan dioperasikannya smelter PT AMNT, Bupati melanjutkan, tidak saja akan menguntungkan perusahaan. Sebagai kebijakan nasional, kewajiban perusahaan tambang membangun fasilitas pemurnian didesain untuk mendukung program hilirisasi pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah pusat. “Kalau mereka operasikan sekarang, AMMAN artinya turut mempecepat terwujudnya kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.

PT AMNT sebenarnya terus berupaya agar fasilitas smelternya segera mulai berporduksi. Setelah sempat terhenti pada Juli 2025 akibat kondisi kahar, PT AMNT kini tengah melanjutkan tahap fase commissioning sekaligus peningkatan kapasitas secara bertahap.

Sebagai informasi, PT AMNT tercatat telah dua kali mendapatkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga setelah larangan ekspor konsentrat berlaku umum sejak pertengahan 2023 lalu. Izin pertama didapatkan PT AMNT terhitung Juli 2023 hingga 31 Mei 2024. Berikutnya diberikan perpanjangan/relaksasi pertama hingga akhir 2024 karena pembangunan smelter dinyatakan belum selesai. Memasuki tahun 2025, PT AMNT sempat berhenti melakukan pengiriman, namun pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM kembali memberikan rekomendasi ekspor atau perpanjangan kedua selama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga April 2026.(bug)

30 Persen Masyarakat NTB Masuk Kategori Kurang Berdaya

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (dua dari kanan) bersama dengan Sekda NTB Abul Chair (paling kanan), Kepala Diskominfotik NTB H. Ahsanul Khalik (dua dari kiri), dan Ketua Forwan Pemprov NTB Marham saat menjelaskan kondisi masyarakat NTB di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (29/4/2026). (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan 30 persen masyarakat NTB masuk kategori kurang berdaya. Mereka adalah penduduk yang berusia di atas 90 tahun, hidup sebatang kara, sakit-sakitan, rumah tidak layak huni, bahkan tidak memiliki keluarga.

“Sebagian memiliki anak, tetapi sudah bertahun-tahun tidak ada kabar, tidak diketahui masih hidup atau tidak. Ada pula yang hanya tinggal bersama cucu dalam kondisi serba kekurangan,” ujar Gubernur Iqbal pada Silaturahmi dengan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur, Rabu, 29 April 2026. Hadir juga Sekda NTB Abul Chair dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik H. Ahsanul Khalik.

Masyarakat yang kurang berdaya ini kata Iqbal tidak bisa diberdayakan secara ekonomi. Namun harus diperhatikan melalui bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS kesehatan, serta memiliki rumah layak huni.

Selama melakukan pemantauan di lapangan, ia mengaku banyak menemukan kasus keluarga yang seharusnya mendapatkan PKH, namun tidak terdata sehingga tidak bisa menerima manfaat program pusat tersebut.

“Menteri Sosial sendiri pernah menyampaikan bahwa sekitar 42 persen data penerima PKH bermasalah. Ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya, sementara yang tidak layak justru menerima bantuan,” tambahnya.

Adanya kondisi ini, Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku pihaknya harus memperbaiki sistem pendataan tersebut. Sebagai solusi sementara selagi petugas melakukan verifikasi lapangan, Pemprov NTB melalui Baznas memberikan bantuan Rp500 ribu per bulan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat NTB.

“Inilah kenyataan di lapangan. Tidak semua persoalan masyarakat bisa diselesaikan hanya dari balik meja atau melalui data administrasi. Pemerintah harus turun langsung, bertemu masyarakat, mendengarkan mereka, lalu mencari solusi bersama,” katanya.

Untuk membantu memberdayakan seluruh masyarakat NTB, Gubernur Iqbal menggagas program Desa Berdaya. Setiap desa diberikan anggaran Rp300-500 juta. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan dengan pendekatan orkestrasi sehingga seluruh sumber daya pembangunan dapat bergerak bersama di tingkat desa.

“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” jelasnya.

Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai oleh pemerintah provinsi.

Pendamping tersebut bekerja bersama dengan pendamping desa yang selama ini telah berada di lapangan, sehingga intervensi program benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Kita lakukan dua bentuk intervensi utama, yaitu intervensi pada level keluarga dan intervensi pada level desa,” kata Gubernur Miq Iqbal.

Dalam implementasinya, masyarakat miskin ekstrem dipetakan menjadi dua kategori utama. Sekitar 60 persen merupakan kelompok yang masih produktif dan dapat diberdayakan melalui program ekonomi, sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kondisi kesehatan.

Kelompok terakhir diperlakukan sebagai mustahik tetap yang tetap mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan melalui dukungan berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas. (era)

200 Generasi Muda NTB Dibekali Ilmu AI Lewat Platform Online

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan, H. Tarmidzi meluncurkan program pengembangan kapasitas pemuda melalui Pelatihan Artificial Intelligence (AI) secara daring, Rabu (29/4/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kolaborasi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI bersama PLAN Indonesia dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB resmi meluncurkan program pengembangan kapasitas pemuda melalui Pelatihan Artificial Intelligence (AI) secara daring.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten Deputi Bina Kepemudaan, Badan Usaha dan Swasta Kemenpora RI, Rinilda, AP. Hadir juga Youth Engagement Officer, Lalu Agung Haris Atmaja dan Kepala Dinas Dikpora NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan, H. Tarmidzi, S.Kom., ME.

Pelatihan ini diikuti oleh 200 lebih peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari tiga wilayah di NTB, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, pada Rabu (29/4/2026).

Mewakili Kepala Dinas Dikpora NTB Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan, H. Tarmidzi, menjelaskan, kolaborasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mempersiapkan generasi muda NTB agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0.

Tidak cukup sampai di sini, akan ada Pelatihan Artificial Intelligence (AI) susulan yaitu batch 4 dan 5 yang menyasar Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, rencananya akan berlangsung pada awal bulan Mei 2026. Setelahnya akan menyasar peserta dari Pulau Sumbawa.

Tarmidzi juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi bagi pemuda saat ini dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh mitra kerja.

“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Dikpora NTB, PLAN Indonesia, dan Kemenpora RI. Sinergi ini membuktikan bahwa perhatian terhadap pengembangan SDM pemuda sangat besar. Melalui pelatihan AI ini, kami ingin memastikan pemuda di Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara tidak tertinggal dalam penguasaan teknologi yang saat ini menjadi kebutuhan utama dunia kerja,” ujarnya.

“Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap perkembangan teknologi. AI adalah masa depan dan pemuda NTB harus menjadi pelaku, bukan hanya penonton. Kami ingin menjangkau lebih banyak anak muda di berbagai wilayah agar memiliki bekal keterampilan yang sama dan kompetitif,” terangnya.

Pihaknya berharap dengan pelatihan ini tidak hanya untuk memberikan pemahaman teori, tetapi lebih kepada penerapan praktis. Para peserta akan dibekali kemampuan untuk memanfaatkan AI dalam meningkatkan produktivitas, kreativitas, hingga pengembangan bisnis digital. ‘’Diharapkan, ilmu yang didapat bisa menjadi bekal untuk menciptakan inovasi dan peluang usaha baru,’’ harapnya. (ham)

172 Kilometer Jalan Provinsi NTB Rusak, Perbaikan Tertahan Minimnya Anggaran

By
ekbisntb.com
-
0
Jalan provinsi yang rusak dan sedang dalam perbaikan. Masih banyak jalan provinsi yang rusak dan terkendala minimnya anggaran pemerintah. (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Sepanjang 172 kilometer jalan Provinsi NTB mengalami kerusakan. Penanganan tidak bisa langsung dilakukan karena terhalang minimnya anggaran. Sementara, untuk perbaikan 1 kilometer saja, daerah membutuhkan sekitar Rp5 miliar, dan untuk 172 kilometer membutuhkan sekitar Rp860 miliar.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Kerusakan tersebut tersebar di berbagai wilayah, dengan kerusakan terpanjang berada di Pulau Sumbawa. Hal ini karena dari total 1.500 panjang jalan di NTB, 900 kilometernya jalan di wilayah Sumbawa, sisanya jalan di Pulau Lombok.

Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya dipicu oleh tingginya beban kendaraan, tetapi juga faktor lingkungan. Perubahan iklim, meningkatnya intensitas hujan, serta buruknya sistem drainase membuat air kerap menggenang dan merusak struktur jalan. Bahkan, di sejumlah titik terjadi pergeseran tanah yang memperparah kondisi badan jalan.

“Dulu jalan dibangun dengan kondisi iklim yang berbeda. Saat itu banjir belum separah sekarang. Akibatnya, hampir seluruh jalan provinsi dibangun tanpa sistem drainase yang baik dan menggunakan teknologi konvensional berupa aspal biasa,” ujarnya saat silaturahmi dengan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Rabu, 29 April 2026.

Hadir juga dalam silaturahmi ini, Sekda NTB Abul Chair dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik.

Iqbal juga mengakui keterbatasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penyebab utama lambatnya penanganan. Dana pemeliharaan yang tersedia selama ini hanya cukup untuk kebutuhan operasional dasar, sementara peralatan berat yang dimiliki juga sangat terbatas.

Dengan kondisi ini, Pemprov NTB mulai melakukan konsolidasi dengan memanfaatkan peralatan yang ada di berbagai instansi. Misalnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat dua kendaraan yang kini dipindah hak milik ke Dinas PUPRKP. Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam memanfaatkan alat berat yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, khususnya di NTB.

Selain itu, Pemprov NTB juga meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan. Dibentuk juga tim khusus yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mempercepat respons terhadap laporan kerusakan jalan. “Sistem pelaporan juga sedang dibangun secara digital. Jika ada laporan jalan rusak, tim langsung bergerak ke lokasi. Bila dalam 24 jam tidak ada tindakan, akan diberikan peringatan,” jelasnya.

Untuk menghemat anggaran, Pemprov NTB akan menggunakan teknologi stabilizer yang lebih tahan terhadap air dan lebih hemat biaya dibandingkan metode aspal konvensional. Menurutnya, kondisi tanah dan kerusakan jalan yang terjadi di Pulau Sumbawa memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah lainnya di NTB. Untuk itu, penanganan tidak bisa menggunakan aspal biasa, tapi butuh teknologi seperti well stabilizer yang saat ini banyak digunakan di Australia.

Teknologi tersebut pada awalnya dikembangkan untuk kebutuhan sektor pertambangan dan dikenal memiliki tingkat stabilitas tanah yang sangat tinggi, sehingga dinilai berpotensi diterapkan pada pembangunan infrastruktur jalan di wilayah dengan tekanan air yang tinggi.

Meski demikian, penggunaan teknologi tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Kajian dilakukan setelah tim teknis melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi kerusakan jalan di Pulau Sumbawa. (era)

Dihapus Pemkab, Miliaran Rupiah Denda Pajak di Lombok Barat Bakal Hangus

By
ekbisntb.com
-
0
Bapenda Lobar menerapkan pemutihan denda pajak hingga akhir Juni mendatang. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) resmi memberlakukan program pembebasan sanksi administratif atau denda pajak daerah bagi seluruh wajib pajak, baik kalangan masyarakat hingga pengusaha. Kebijakan yang diberlakukan selama dua bulan lebih ini, selain sebagai kado HUT ke-68, juga diharapkan bisa memantik warga membayar tunggakan pajak.

Jika wajib pajak mengikuti program kebijakan ini, maka diperkirakan milarian rupiah denda pajak ini pun bakal hangus. dari data per tahun 2025, denda mencapai Rp8 miliar lebih. Masing-masing, denda PBB Rp2,4 miliar, denda pajak hotel Rp3,1 miliar, denda pajak restoran Rp2 miliar lebih, denda pajak BPHTB Rp10 juta, dan denda pajak air tanah Rp388 juta.

kepala Bapenda Lobar Lalu Agha Farabi menegaskan kebijakan ini bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat. Bahkan pembebasan denda untuk seluruh lapisan masyarakat maupun pengusaha di Lombok Barat yang memiliki tunggakan denda pajak.

Program ini fokus pada penghapusan denda, bukan pokok pajak yang terutang. Masyarakat hanya perlu melunasi nilai pokok pajaknya saja tanpa perlu mengkhawatirkan akumulasi denda yang mungkin telah membengkak selama beberapa tahun terakhir. Tidak hanya terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semata. Namun seluruh jenis pajak daerah, mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, hingga jenis pajak lainnya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Kesempatan bagi para pelaku usaha dan pengusaha Lobar untuk memperbaiki catatan administrasi perpajakan mereka. Kebijakan ini dijadwalkan berlangsung hingga akhir Juni 2026. Dengan rentang waktu yang cukup panjang, Pemda berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini sebelum masa berlaku program berakhir. Bapenda optimis hilangnya beban denda, akan menumbuhkan animo masyarakat melunasi kewajiban perpajakan.

“Alhamdulillah, sudah banyak yang membayar pajak sejak kebijakan itu kita keluarkan,” bebernya.

Untuk kemudahkan pembayaran, Bapenda menyiapkan berbagai kanal pembayaran yang mudah diakses. Masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor dinas, melainkan bisa melakukan transaksi melalui perbankan maupun platform digital modern.

Pihaknya lebih mengutamakan komunikasi dan pemanggilan kepada wajib pajak sebelum melakukan tindakan pemeriksaan yang lebih formal. “Langkah-langkah untuk menagih sudah dilakukan sesuai prosedur, bahkan ada yang kita persuasif. Kita panggil dulu, jadi tidak langsung diperiksa. Sebelum kita periksa, dipanggil dulu wajib pajaknya,” tambahnya.

Pendekatan ini dilakukan terutama untuk sektor usaha restoran dan rumah makan yang menerapkan sistem self-assessment. Bapenda secara rutin melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan kondisi riil usaha. Jika ditemukan, Bapenda akan mengomunikasikan temuan tersebut secara transparan kepada pemilik usaha. Dan menerbitkan Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). (her)

1...282930...853Page 29 of 853