Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 294

Diduga Jadi Korban Prostitusi, Pemkot Mataram akan Fasilitasi Kesehatan Mental Korban

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Samsul Adnan dan H. Emirald Isfihan (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkota Mataram akan memfasilitasi siswi sekolah dasar (SD) yang diduga menjadi korban prostitusi open booking order (BO) oleh kakak kandungnya sendiri.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan mengatakan, terkait dengan kasus anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual anak oleh kakak kandungnya, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB untuk layanan trauma center serta penerbitan Adminduk bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram.

‘’Kami dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram akan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Kamis, 15 Mei 2025.

Setelah penanganan kesehatan dilakukan lanjut Samsul, pihaknya juga akan melakukan pembinaan mental spiritual terhadap korban dan keluarga. Pasalnya, korban mengalami trauma berat akibat dijual kakak kandungnya sendiri hingga melahirkan. “Kita juga memberikan pelayanan bantuan pemeriksaan mental psikologi untuk yang bersangkutan,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan menyampaikan, ia bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Mataram melakukan upaya pemulihan terhadap ibu dan bayi. Oleh karena itu, ia akan menyiapkan tenaga medis untuk menangani hal tersebut.

“Beberapa hari yang lalu kita mengunjunginya ke rumah sakit bersama tim dari DP3AKB dan dari Dikes mengecek kondisi kesehatan mereka,’’ katanya.

Untuk bantuan kesehatan seperti BPJS kata Emirald, selama dia (korban, red) berdomisili dan menjadi penduduk Kota Mataram, pihaknya akan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. “Pasti kita akan cover dengan BPJS kalau pelayanan kesehatan mengharuskan,” katanya.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi mencatat, bahwa secara umum, kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2025 ini jauh lebih beragam dan berat dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu kasus yang kini tengah ditangani LPA adalah eksploitasi seksual terhadap anak SD oleh kakak kandungnya sendiri. Kasus ini kini dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian, dan LPA fokus pada pendampingan para korban.

“Korbannya ada dua. Yang pertama adalah bayi, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya masih dalam tahap terapi pemulihan. Kemudian yang kedua adalah ibu dari bayi tersebut. Kondisi psikologisnya juga masih dalam tahap pemulihan, dan saat ini sedang berada di rumah aman. Kami terus dampingi dan berikan support agar bisa pulih secara menyeluruh,” jelas Joko. (pan)

Koperasi Merah Putih Tahap Sosialisasi

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Heru Nuryadin(ekbisntb.com/dok)

PEMERINTAH Kelurahan Mandalika ikut menjadi peserta sosialisasi pembentukan koperasi merah putih, guna memahami mekanisme pendirian dari aspek hukum dan lainnya.

Lurah Mandalika, Lalu Heru Nuryadin menyampaikan, sosialisasi pembentukan koperasi merah putih masih dalam aspek hukum. Kegiatan ini secara langsung disampaikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama sejumlah lembaga organisasi notaris.    “Kemarin kita diundang bersama 30 lurah dan kepala desa se Kabupaten Lombok Barat yang ikut sosialisasi itu,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Kamis, 15 Mei 2025.

Ia menjelaskan, sosialisasi ini fokus mengenai bagaimana mekanisme dasar hukum pendidikannya. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan visi, misi, dan manfaat koperasi kepada warga setempat sebagai langkah awal membangun partisipasi aktif masyarakat dalam sistem ekonomi berbasis komunitas. “Sementara ini kita diberikan pemahaman masih tahap aspek hukum pembentukan koperasinya saja,” ujarnya.

Kata Heru, setelah sosialisasi ini laksanakan, selanjutnya akan ada tahap pembinaan dari Kementerian Koperasi, dan UKM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi Provinsi NTB maupun Kota Mataram. “Kemungkinan ada tahap berikutnya dari pemerintah daerah untuk pembinaan,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan koperasi merah putih akan sama seperti koperasi pada umumnya. Namun kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat perkoperasi di desa dan kelurahan.  “Pada intinya sama-sama koperasi, cuma ini langsung program pemerintah pusat,” terangnya.

Terkait dengan mekanisme kerja dari program koperasi merah putih, ia mengaku belum mengetahui semuanya, hanya saja gambar umum yang diberikan pada saat sosialisasi. “Selebihnya kami belum tau ini cuma sosialisasi saja,” demikian kata Heru (pan)

Gubernur Iqbal-Menko AHY Bahas Port to Port Hingga Jalur Logistik Lewat Laut

By
ekbisntb.com
-
0
Dari kiri Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal usai pertemuan. (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pembangunan di NTB ke depan memerlukan dukungan pusat. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal  bertemu Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas sejumlah pembangunan strategis. ‘’Diantara yang saya bahas dengan Pak Menteri, jalan port to port yang paling efisien untuk memperlancar arus penumpang dan logistik,” katanya, Kamis 15 Mei 2025 melalui keterangan persnya.

Dijelaskan Gubernur,  jalan port to port ini dibutuhkan untuk pengembangan kawasan. Akses jalur transportasi menjadi salah satu yang kerap dikeluhkan. ‘’Perlu ada jalur alternatif yang kemudian membuat arus logistik dan penumpang lebih cepat dan murah,’’ terangnya.

Hal lain, sambung Iqbal, ia juga membahas rencana pengembangan jalur logistik laut yang lebih murah. “Jalur laut ini berbasis barge-container atau bulk. Saat kami di NTB akan mulai kajian bersama Istitut Sepuluh November Surabaya,” terangnya.

Lebih lanjut, kepada Menko AHY, ia juga mengupayakan memasukkan NTB dalam daftar daerah yang mendapatkan prioritas untuk pengolahan sampah menjadi energi di dalam Perpres 35 tahun 2018. Di dalamnya mengatur mengenai harga beli listrik PLN dan subsidi dari pemerintah terkait tipping fee sampah.

“Sesuai dengan kewenangan beliau, kami minta  dukungan. Karena saya tahu beliau memberikan perhatian khusus kepada NTB,” tandasnya.

Menko AHY menyambut positif pemikiran  inovatif dari Gubernur NTB. Ia pun berjanji akan memberikan atensi khusus. “Karena banyak persoalan di Indonesia yang butuh solusi yang out of the box, khususnya terkait dengan konektivitas dan arus logistik,” katanya.

Untuk diketahui, Perpres 35 tahun 2018 terkait daerah yang mendapat dukungan pusat dalam pengolahan sampah hanya ada 12 yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado. (r)

Pembiayaan BSI Tumbuh 15,46 Persen Sejak Merger

By
ekbisntb.com
-
0
Pelayanan Bank Syariah Indonesia(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tumbuh 15,46 persen secara compounded annual growth rate/CAGR, sejak awal merger hingga Desember 2024.

Sebagian besar pembiayaan tersebut didistribusikan ke segmen ritel dan UMKM serta segmen konsumen yang mengomposisi sekitar 72 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BSI Bob T Ananta mengatakan, merger yang diinisiasi pemerintah dan dilakukan pada 1 Februari 2021 terbukti berdampak pada percepatan pertumbuhan perseroan.

‘’Aset BSI tumbuh agresif di mana dalam empat tahun tumbuh mencapai 14,28 persen (CAGR) semula Rp239,58 triliun pada akhir 2020 menjadi Rp408,61 triliun pada akhir 2024. Total aset tersebut mendongkrak BSI masuk ke peringkat enam,” kata Bob dalam siaran pers perseroan di Jakarta, Kamis.

Bob menjelaskan, pertumbuhan aset antara lain ditopang jumlah jaringan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara merger total kantor cabang BSI mencapai outlet sehingga dengan branding yang baru, cabang BSI lebih terlihat. Jumlah nasabah pun telah mencapai di atas 21 juta dibanding sebesar 14 juta saat merger terjadi.

Sementara total DPK per Desember 2024 mencapai Rp327,45 triliun saat sebelum merger. BSI juga konsisten menumbuhkan komposisi dana murah (CASA) sebesar 12,20 persen (CAGR) sejak awal merger hingga Desember 2024.

Konsistensi fokus pada dana murah ditambah terus mengoptimalkan efisiensi biaya menjadikan BSI juga berhasil mempertahankan pertumbuhan laba double digit hingga Desember 2024.

Hingga Desember 2024, kata Bob, laba BSI tumbuh 33,77 persen secara CAGR semula Rp2,19 triliun pada akhir 2020 menjadi Rp7,01 triliun. Dampak dari pertumbuhan laba adalah naiknya Return on Equity (ROE) secara impresif.

Pada Desember 2020 ROE BSI 11,18 persen dan naik menjadi 17,77 persen pada Desember 2024.

Dengan kinerja yang solid, katanya pula, kepercayaan investor terhadap kinerja BSI pun bertumbuh, saat ini investor pemegang saham perusahaan dengan kode ticker saham BRIS ini telah diisi oleh investor-investor global.

Berkaitan dengan rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk menggelar RUPS tahunan pada 16 Mei 2025, Bob menyatakan, manajemen BSI akan konsisten melanjutkan transformasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

‘’Kami tentu akan terus menjaga kinerja positif ini ke depan’’ kata Bob, kendati kondisi ekonomi cukup menantang ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat dan mulai berdampak pada kinerja bank secara umum.

BSI juga terus memperbaiki infrastruktur teknologi dan digitalisasi yang telah diinisiasi pada 2024.

BSI membangun Islamic ecosystem yang menjadi ciri khas BSI di dalam melayani masyarakat sekaligus menumbuhkan bisnis. Islamic ecosystem di dalamnya mencapai ekosistem bisnis haji dan umrah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), pesantren, masjid dan sekolah Islam.

‘’Kami berharap terus dapat menggali bisnis terutama dari ekosistem haji dan umrah yang saat ini memiliki potensi yang sangat besar terutama seiring visi 2030 pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang berharap melayani 30 juta jamaah haji dan umrah dalam satu tahun,” katanya lagi.

Potensi menumbuhkan bisnis bertambah dengan diresmikannya Layanan Bank Emas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025.

BSI memiliki dua layanan bank emas yang tumbuh sangat signifikan sejak diresmikan, yakni Perdagangan Emas dan Penitipan Emas. Layanan bank emas melengkapi produk di BSI di antaranya layanan gadai emas, cicil emas dan BSI Emas (Tabungan Emas). (ant)

IHSG Menguat di tengah “Wait and See” Data Neraca Perdagangan Domestik

By
ekbisntb.com
-
0
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data neraca perdagangan Indonesia periode April 2025.

IHSG dibuka menguat 23,27 poin atau 0,33 persen ke posisi 7.003,15. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 2,31 poin atau 0,29 persen ke posisi 789,39.

“IHSG diperkirakan menguji level psikologis 7.000 pada perdagangan Kamis (15/5),” ujar Senior Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan di Jakarta, Kamis.

Dari dalam negeri, pelaku pasar mengantisipasi data neraca perdagangan Indonesia periode April 2025 yang diperkirakan turun menjadi 2,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dari sebelumnya 4,33 miliar dolar AS pada Maret 2025.

Kondisi ini seiring dengan perkiraan pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor pada April 2025.

Dari mancanegara, pelaku pasar mengantisipasi rilis data The Producer Price Index (PPI) AS periode April 2025, yang diperkirakan naik menjadi 0,2 persen month to month (mtm) dari terkontraksi 0,4 persen (mtm) pada Maret 2025, yang mengindikasikan pemulihan sektor produksi atau manufaktur.

Pelaku pasar juga masih memantau perkembangan perdagangan global, yang mana Presiden AS Donald Trump melakukan tur ke negara-negara Teluk dan mengamankan komitmen investasi senilai 600 miliar dolar AS dari Arab Saudi.

Ketua The Fed Jerome Powell akan berbicara di Konferensi Riset Thomas Laubach, Washington, D.C dengan tema Framework Review (Tinjauan Kerangka Kebijakan) pada Kamis (15/05) waktu Washington DC. Investor menantikan pernyataan Powell terutama setelah meredanya perang dagang antara China dan AS.

Dari kawasan Eropa, pelaku pasar mengantisipasi rilis data GDP Growth Rate Prelimenary periode kuartal I 2025 di Inggris, yang diperkirakan tumbuh 1,2 persen (yoy), atau lebih rendah dari 1,5 persen (yoy) pada kuartal IV 2024.

Sementara itu, bursa Wall Street ditutup beragam pada perdagangan Rabu (14/5), indeks S&P 500 ditutup naik tipis sebesar 0,1 persen menjadi 5.892,58, sementara Nasdaq Composite menguat 0,7 persen ke 19.146,81. Sebaliknya, Dow Jones Industrial Average turun 0,2 persen ke 42.051,06.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei melemah 451,83 poin atau 1,19 persen ke level 37.676,30 indeks Shanghai melemah 10,69 poin atau 0,31 persen ke posisi 3,393,46, indeks Kuala Lumpur melemah 1,97 poin atau 0,12 persen ke posisi 1.584,33, dan indeks Straits Times menguat 9,85 poin atau 0,25 persen ke 3.880,90. (ant)

Emas Antam pada Kamis Anjlok Rp20.000 Menjadi Rp1,866 Juta Per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, mengalami penurunan Rp20.000 setelah kemarin naik tipis Rp2.000. Kini harga emas menjadi Rp1.866.000 dari semula Rp1.886.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut anjlok ke angka Rp1.713.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp983.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.866.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.672.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.483.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.105.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.155.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp45.262.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp90.445.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp180.812.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp451.765.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp903.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.806.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Rupiah Diperkirakan Melemah Efek dari Negosiasi AS-China

By
ekbisntb.com
-
0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah melemah seiring efek dari hasil negosiasi Amerika Serikat (AS) dengan China terkait tarif.

“Ini masih efek dari hasil negosiasi AS dan China yang berhasil, sehingga tarif barang dari China bisa ditekan dan harga barang yang dikonsumsi warga AS dari China turun. Perekonomian AS terbantu dengan hal ini, sehingga dolar AS menguat,” ujarnya, di Jakarta, Kamis.

Pada Rabu (14/5), dolar AS tertekan karena persepsi pasar atas kenaikan tarif barang dari China akan menurunkan daya beli atau konsumsi di AS karena banyaknya barang konsumsi impor China.

Adapun sekarang, persepsi berbalik karena tarif diturunkan sehingga dolar AS menguat lagi.

“Kondisi indeks dolar AS pagi ini masih menunjukkan penguatan. Nilai tukar regional terlihat melemah terhadap dolar AS,” ujar dia pula.

Melihat sentimen dari dalam negeri, kata Aris, pasar mungkin menyoroti tingkat pemutusan hubungan kerja yang tinggi di kuartal pertama tahun ini bisa menjadi indikator pelambatan ekonomi. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2025 Indonesia yang masih sulit tembus 5 persen, disinyalir karena konsumsi melemah.

“Potensi tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar AS hari ini ke arah Rp16.680, dengan potensi support di kisaran Rp16.500 hari ini,” kata Aris.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi, di Jakarta, menguat sebesar 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.561 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.562 per dolar AS. (ant)

KKP Tekankan Penggunaan VMS Kunci Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

By
ekbisntb.com
-
0
Penggunaan Vessel Monitoring System(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau KKP Tekankan Penggunaan VMS Kunci Keberlanjutan Sumber Daya Ikan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia.

“Sistem ini dinilai krusial sebagai bagian dari implementasi penangkapan ikan terukur atau PIT,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia juga menyampaikan perangkat VMS dapat membantu memantau aktivitas kapal perikanan secara real-time hingga mencegah penangkapan ikan ilegal.

“Serta mengoptimalkan pengelolaan stok ikan yang terancam over fishing,” jelas Ipunk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan data pergerakan kapal perikanan yang terekam melalui VMS berkontribusi pada penerapan PIT untuk memastikan kegiatan penangkapan ikan berlangsung di zona yang ditentukan.

“Kapal perikanan dituntut melakukan aktivitas perikanan yang bertanggung jawab,” kata Lotharia.

Ia menegaskan hal itu sejalan dalam menciptakan tata kelola perikanan yang lebih transparan dan adil, serta memastikan bahwa sumber daya ikan dapat tetap tersedia bagi generasi mendatang.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem.

Untuk itu, pihaknya terus mengawal ketat dan mengkaji penerapan kebijakan ini demi mewujudkan transformasi perikanan tangkap yang maju, berkelanjutan dan menyejahterakan.

Ia menegaskan pentingnya pemanfaatan VMS dapat meningkatkan akurasi data produksi ikan nasional yang saat ini rata-rata mencapai 7,5 juta ton per tahun.

Bahkan, menurut Trenggono Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan dapat meningkat signifikan bila VMS diterapkan secara menyeluruh dan kapal pengawas memiliki jumlah yang memadai di lapangan.

Penerapan VMS di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Kewajiban pemasangan VMS hanya berlaku bagi kapal yang telah berizin pusat, terutama kapal-kapal yang melakukan aktivitas di wilayah perairan melewati 12 mil laut dengan potensi hasil tangkap tinggi. Namun tidak diwajibkan bagi nelayan kecil atau kapal di bawah 5 GT. (ant)

Demo PPS di Pelabuhan Pototano Tak Pengaruhi Layanan Penyeberangan Lombok – Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Aksi demo di Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Aktivitas pelayaran di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur masih berjalan lancar, ditengah berlangsungnya aksi demo di Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat yang menuntut pemerintah untuk merealisasikan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, Kamis 15 Mei 2025.

Aksi sejumlah kelompok masyarakat di Pulau Sumbawa yang menyuarakan tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) telah memicu kekhawatiran akan terganggunya mobilitas kapal, khususnya rute Kayangan–Poto Tano.

Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Kayangan, Umar menegaskan bahwa sampai sore Kamis, pelayaran dari Pelabuhan Kayangan masih berjalan meski dengan tingkat penumpang yang belum sepenuhnya normal.

“Informasi dari Dinas Perhubungan, kita masih boleh berlayar. Sama-sama dengan otoritas pelabuhan juga masih. Tapi tetap sambil kita pantau kondisi lapangan,” ujarnya.

Umar menjelaskan bahwa situasi di dalam pelabuhan terbilang kondusif, namun potensi gangguan aktivitas berada di luar pelabuhan. Oleh karena itu, pihaknya terus menjalin koordinasi aktif dengan Dinas Perhubungan dan otoritas pelabuhan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional penyeberangan.

“Kalau di pelabuhan sendiri masih aman. Tapi kegiatan masyarakat yang menuntut pemekaran provinsi itu kan adanya di luar pelabuhan. Itu yang tetap kita pantau, supaya jangan sampai mengganggu,” lanjut Umar.

Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk merespons dinamika lapangan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Dishub, Gapasdap, serta pengelola pelabuhan disebut saling berbagi informasi agar jadwal pelayaran tidak terganggu secara signifikan.

“Sementara dari Kayangan masih ada penumpang, walaupun tidak seramai biasanya. Dari Poto Tano juga masih ada, tapi tidak senormalnya,” jelas Umar.

Untuk diketahui, sekelompok masyarakat di Pulau Sumbawa menyuarakan tuntutan mereka untuk segera membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Aksi ini dipicu oleh kekecewaan atas lambatnya proses pemekaran daerah oleh pemerintah pusat, yang dianggap sudah terlalu lama tanpa kejelasan.

Salah satu bentuk tekanan yang disiapkan oleh massa adalah rencana pemblokiran akses ke Pelabuhan Pototano. Namun hingga Kamis malam, belum ada aksi pemblokiran total, dan aparat keamanan tetap siaga untuk mengantisipasi potensi kericuhan.(bul)

Sosialisasi Program MBG di Kecamatan Aikmel Diharapkan Jadi Solusi Atasi Stunting

By
ekbisntb.com
-
0
Sosialisasi program MBG di Lombok Timur(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kecamatan Aikmel bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan anggota Komisi IX DPR RI sukses menggelar kegiatan Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Desa Aikmel Utara Senin, 12 Mei 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Aula Kantor Desa Aikmel Utara, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Acara ini dihadiri oleh sekitar 300-an peserta dan seluruh kepala desa dari 14 desa di wilayah Kecamatan Aikmel.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Camat Aikmel Saifuddin Zuhri, Anggota DPRD NTB Hulaemi, Anggota DPRD NTB Budi Normala.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Program ini adalah langkah nyata untuk mencetak generasi sehat, bebas stunting, dan produktif. Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi seluruh elemen pemerintah, dari pusat hingga desa,” tegas Muazzim Akbar.

Dalam paparannya, Muazzim juga mengungkapkan bahwa akan segera dibentuk “Koperasi Desa Merah Putih” dengan alokasi dana sebesar Rp5 miliar per koperasi, yang akan menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau.

Selain itu, BUMDes juga diinstruksikan oleh Kementerian Desa agar mengalokasikan 20% dari anggaran mereka untuk mendukung MBG.

Camat Aikmel, Saifuddin Zuhri, menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi kepada Muazzim Akbar, selaku Anggota DPR RI Komisi IX daN Lalu Muhammad Iwan, selaku Sekretaris Deputi Prokerma Badan Gizi Nasional atas inisiasi program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Mayoritas warga Aikmel adalah petani dan pedagang. Wilayah kami memiliki potensi sumber daya air yang melimpah untuk irigasi, namun masih banyak area yang belum tergarap maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan SDM,” ujar Camat Saifuddin.

Ia menambahkan bahwa ia telah menginstruksikan seluruh kepala desa untuk mendukung Program MBG dengan memanfaatkan peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sementara itu, Sekretaris Deputi Prokerma BGN, Bapak Lalu Muhammad Iwan, S.I.K., M.M., membuka sosialisasi dengan pemaparan visi dan misi BGN dalam mengatasi permasalahan gizi dan stunting yang masih mencatat angka nasional sebesar 21,23%. “Stunting bukan hanya masalah pertumbuhan fisik, tapi juga hambatan dalam perkembangan kognitif anak. Ini tantangan besar bagi kita semua,” ujarnya.

Ia menjelaskan secara rinci bagaimana masyarakat dapat menjadi mitra BGN dalam pendirian Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), mulai dari persyaratan lahan, bangunan, yayasan, catering, hingga peralatan dan SDM. Saat ini, di Provinsi NTB sudah berdiri 30 SPPG, termasuk lima di Lombok Timur.

Kemudian, Kepala Desa Toya, Hana, menyampaikan peran kepala desa dalam mendukung MBG. Dijelaskan bahwa peran kepala desa sangat krusial, termasuk menyediakan lahan melalui skema pinjam pakai serta mengorganisir relawan desa untuk mendukung operasional SPPG.

“Dengan terlaksananya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan di Kecamatan Aikmel semakin siap berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program MBG, sehingga upaya menekan angka stunting dapat berjalan optimal,” tutup Hana.(r)

1...293294295...797Page 294 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami