Beranda blog Halaman 295

Jelang Audit, Pemkab Loteng Serahkan LKPD 2025 ke BPK

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Pathul Bahri (Suara NTB/dok)

Praya (ekbisntb.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bulan ini direncanakan akan mulai turun untuk melakukan audit tahunan terhadap penggunaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2025. Sebagai bagian dari proses tersebut, Pemkab Loteng telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited (belum diaudit) tahun anggaran 2025 ke BPK RI perwakilan NTB, Senin (30/3/2026).

Penyerahan LKPD unaudited tersebut dilakukan langsung Bupati Loteng bertempat di kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. “Penyampaian LKPD tepat waktu ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” sebut Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P.

Ditegaskannya, bahwa laporan keuangan yang disampaikan pihaknya bukan sekadar kewajiban administratif. Tetapi juga cerminan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat luas selama satu tahun angagran.

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini, ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan publik. Dan, Pemkab Loteng terus berkomitmen untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran daerah.

Khususnya kepada seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Loteng, Pathul beharapa bisa terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. Sehingga mampu meraih hasil terbaik dalam proses audit oleh BPK nantinya. Dengan begitu diharapkan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang harmonis dan sejahtera bisa diwudjukan kedepannya.

“Kegiatan penyerahan LKPD ini menjadi tahapan awal sebelum dilakukan audit oleh BPK RI. Dalam hal ini Pemkab Loteng optimistis dapat mempertahankan capaian opini terbaik dengan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tandas mantan Wakil Bupati (Wabup) Loteng ini. (kir)

Capaian Pendapatan Lobar Triwulan I Lampaui Target

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Agha Farabi (Ekbis NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Realisasi Pendapatan Lombok Barat (Lobar) pada triwulan I tahun 2026 ini melampaui target dibanding periode yang sama tahun lalu. Khusus realisasi pajak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terlampaui 25 persen dibanding tahun sebelumnya. OPD pun terus mengejar potensi pendapatan ini untuk menggenjot PAD tahun ini.

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dalam Rapat Koordinasi (Rakor), Selasa (30/3) memberikan apresiasi atas kinerja jajaran OPD pada awal tahun ini. Berdasarkan data evaluasi sementara, realisasi pendapatan daerah menunjukkan tren yang jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

“Ada hal yang cukup menggembirakan bahwa realisasi pendapatan kita, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, progresnya jauh lebih bagus. Ini menandakan kita semua sudah bekerja ‘on the track’, meski masih perlu terus kita giring agar tepat sasaran,” ungkap Bupati LAZ.

Meskipun mencatatkan hasil positif, Bupati tetap memberikan catatan kritis, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi. Ia menyoroti beberapa potensi yang dinilai masih belum maksimal dan meminta kolaborasi erat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyisir potensi yang ada.

Selain itu, Bupati LAZ menekankan beberapa poin strategis untuk triwulan berikutnya yakni efisiensi penggunaan energi dalam hal ini penghematan sumber daya di lingkungan kantor pemerintah, berupa penggunaan listrik. Ia juga menyinggung penanganan masalah sampah yang lebih efektif di lapangan. Untuk itu, ia menyampaikan perlunya update data terbaru untuk menghindari kesalahan teknis dalam bekerja.

Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar, Lalu Agha Farabi mengatakan bahwa khusus realisasi PAD Bapenda terjadi kenaikan 25 persen dibanding tahun lalu pada periode yang sama. “Kalau year to year (perbandingan tahun ini dan tahun lalu), khusus pajak di kami itu ada kenaikkan 25 persen,” kata Agha.

Realiasi PAD hingga maret khusus pajak daerah sesuai kewenangan Bapenda hingga bulan Maret sebesar 18,7 persen atau Rp50,7 miliar lebih. Sumber potensi pajak daerah ini terdiri dari PBB, BPHTB, pajak hotel, hiburan, makan minum, tenaga listrik, air Tanah BBN-KB. Peningkatan ini jelas dia, dampak dari berbagai upaya yang dilakukan pihaknya. Dari sisi internal, pihaknya melakukan berbagai inovasi menggali potensi-potensi pajak. Dan mencari cara paling efektif untuk menggali pajak tersebut.

Dari eksternal, dampak investasi yang relatif masih normal dan ekonomi masih baik di Lobar. Hal itu juga berkontribusi terhadap pendapatan. Kendati terjadi gejolak geopolitik global, sejauh ini menurutnya belum berdampak signifikan.
Pihaknya pun terus fokus menggali dan mengejar potensi-potensi pajak, baik yang sudah ada maupun yang belum teridentifikasi. Menindaklanjuti arahan Bupati mengoptimalkan sejumlah pajak seperti pajak parkir, reklame, dan air bawah tanah. Tim nya pun sudah mulai bergerak mengejar semua potensi ini. Dan langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mengejar target PAD ini pun telah sesuai dengan jalurnya atau one the track. (her)

Kebijakan 30 Persen Belanja Pegawai, Bupati Lobar Kaji Opsi Naikkan PAD atau Berhentikan Pegawai

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (kiri) bersama Wabup Lobar Hj. Nurul Adha memberikan arahan dalam rapat koordinasi dengan semua OPD. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah akan diberlakukan Pemerintah Pusat mulai tahun 2027. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut, berkaitan dengan batas maksimal belanja gaji pegawai sebesar 30 persen dari total APBD daerah setempat.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkan Lobar) dalam hal ini Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) pun tengah mengkaji secara intensif dua pilihan atau opsi. Dua opsi ini di antaranya, menaikkan target PAD Rp100 miliar atau opsi kedua memberhentikan pegawai sekitar 1.000 orang.

Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan bahwa posisi saat ini belanja pegawai di Pemkab Lobar mencapai 34 persen, jika dihitung dengan seritifikasi guru pada angka 42 persen. Tetapi saat ini, belanja sertifikasi ini tidak masuk dalam komponen belanja pegawai.

“Maka untuk menutupi 34 persen menjadi 30 persen, ada dua pilihannya, harus ada peningkatan PAD Rp100 miliar ataukah memberhentikan pegawai 1.000 orang. Itu pilihannya,” kata Bupati LAZ, Selasa (31/3).

Sampai saat ini pihaknya belum memilih opsi untuk mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan lainnya.

Dari dua opsi ini, pihaknya terus berupaya mengoptimalkan PAD. Namun, diakui tidak mudah meningkatkan PAD di tengah situasi saat ini. Selain itu pihaknya telah meminta kepada seluruh OPD dalam rapat koordinasi agar melakukan evaluasi terhadap pegawai.

Sebab kalaupun nanti sampai terjadi pengurangan, umpama di Dinas Dikbud dengan mengurangi guru umpamanya dari 1.000 menjadi 300 orang. Namun, ada guru yang memang sangat dibutuhkan, tetapi urutannya dari hasil evaluasinya pada posisi 400, maka ada guru jangan diberhentikan. “Sampai seteknis itu saya sampaikan,” imbuhnya.

Menurutnya, kemungkinan besar kebijakan ini bakal menyasar PPPK, bukan PPPK Paruh Waktu. Sebab belanja PPPK ada di komponen belanja pegawai, sedangkan PPPK Paruh Waktu ada di belanja barang jasa. “Dan pasti yang disasar itu adalah PPPK, karena komponen gaji PPPK itu ada di Belanja Pegawai, kalau PPPK Paruh Waktu belanja barang dan jasa tempatnya masuk,” sebutnya.

Meski demikian pihaknya masih belum ada keputusan kebijakan ini, tetapi opsi-opsi itu yang tengah dikaji secara matang ke depan. (her)

Study LETMI ITB : Dampak MotoGP Mandalika 2025 Senilai Rp4,96 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 menghasilkan dampak ekonomi nasional sebesar Rp4,96 triliun, berdasarkan studi yang disusun oleh Lembaga Teknologi Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung (LETMI ITB).

Event MotoGP Mandalika dinilai berhasil menghadirkan 140.324 penonton dengan tingkat okupansi hotel mencapai 100% di kawasan Mandalika, serta rata-rata okupansi sebesar 93% di Pulau Lombok dan 90% di Kota Mataram.
Selain itu, lebih dari 600 UMKM lokal terlibat dan lebih dari 3.000 tenaga kerja terserap, dengan 67% di antaranya berasal dari Kabupaten Lombok Tengah.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 sekaligus Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka menyampaikan, pengembangan The Mandalika merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan ekosistem sport tourism di Indonesia yang mampu mengintegrasikan sektor olahraga, sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal, termasuk UMKM.

“Berdasarkan studi dampak ekonomi yang disusun LETMI ITB, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 menghasilkan estimasi dampak ekonomi nasional mencakup peningkatan aktivitas pariwisata, perputaran ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap penguatan national branding Indonesia di mata dunia. Angka ini mencerminkan multiplier effect yang jauh melampaui biaya penyelenggaraan event,” kata dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Maret 2026.

Melihat manfaat yang diperoleh, Perseroan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan event internasional tersebut dengan skema yang semakin optimal dan berkelanjutan.
“Dengan metode pengembangan yang kami lakukan, kami optimistis akan mampu menjadikan The Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan di Indonesia sekaligus memperkuat daya saing di dunia,” demikian Troy.(bul)

PLN Tegaskan Pengembangan Geothermal Berbasis Ilmiah, Akademisi Pastikan Manifestasi Alamiah

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Ngada (ekbisntb.com)-Pengembangan panas bumi di wilayah Mataloko, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mendapat penegasan dari kalangan akademisi. Ahli geothermal, Pri Utami, menekankan bahwa manifestasi panas bumi seperti mata air panas, kepulan uap, maupun lumpur panas di wilayah tersebut merupakan fenomena alamiah, bukan dampak aktivitas pengeboran.

“Manifestasi panas bumi adalah wujud atau ekspresi adanya potensi panas bumi di bawah permukaan. Di permukaan, ia muncul dalam bentuk mata air panas, tanah beruap, atau kolam lumpur panas yang meletup-letup. Itu terbentuk secara alamiah,” jelas Pri.

Ia menerangkan, lumpur panas terbentuk ketika fluida geothermal di dalam reservoir mendidih dan bergerak mendekati permukaan. Proses kondensasi di bawah batuan penudung menyebabkan batuan tersebut melemah dan terlarut, sehingga tampak seperti lumpur. Fenomena ini bersifat alami dan terbatas pada area manifestasi dengan sebaran yang relatif dangkal.

Pri Utami juga menegaskan bahwa fenomena lumpur panas di Mataloko tidak dapat disamakan dengan peristiwa lumpur Lapindo.

“Manifestasi geothermal terbatas di area tertentu dan kedalamannya dangkal. Ini juga bukan lumpur pemboran atau limbah pengeboran,” tegasnya.

Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan berbagai persepsi keliru yang berkembang di ruang publik. Manifestasi yang terlihat di permukaan bukanlah akibat pembuangan material sisa pengeboran, melainkan proses geologi alami yang telah ada jauh sebelum kegiatan pengembangan berlangsung.

Di sisi lain, masyarakat sekitar turut memberikan kesaksian mengenai kondisi riil di lapangan. Katharian Fono, warga Daratei, Desa Ulubelu, menyatakan bahwa berbagai isu yang menyebut munculnya lumpur di banyak lokasi tidak sesuai dengan kenyataan.

“Kalau ada yang mengatakan di sini tidak bisa menghasilkan dan lumpur muncul di mana-mana, itu tidak benar. Kami yang tinggal di sini mengetahui kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Ia bahkan mengaku merasakan manfaat langsung dari pengembangan geothermal.

“Dulu saya hidup dalam keterbatasan, rumah bambu dengan atap sederhana. Sekarang anak saya bekerja karena adanya geothermal ini. Saya bisa memiliki rumah yang lebih layak,” tuturnya.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa PLN berkomitmen menjalankan setiap tahapan pengembangan panas bumi sesuai standar keselamatan dan kaidah lingkungan yang ketat.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan berbasis kajian ilmiah dan pengawasan berlapis,” ujarnya.
Ia menambahkan, PLN akan terus mengedepankan transparansi serta dialog bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Pengembangan geothermal merupakan bagian dari upaya menghadirkan energi bersih yang andal bagi NTT, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” tutupnya.(bul)

Pencairan PKH Dijadwalkan Bulan April

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Sukarsana

Kota Bima (ekbisntb.com) – Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Kota Bima dijadwalkan berlangsung pada April 2026. Proses pencairan saat ini masih menunggu penyelesaian pembuatan buku tabungan dari salah satu bank milik pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima, H. Lalu Sukarsana, S.IP, mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan penyaluran bantuan bagi penerima manfaat, namun realisasinya bergantung pada kesiapan administrasi dari pihak bank.

“Insyallah, kita masih menunggu pembuatan buku tabungan melalui BRI, yang langsung dibuatkan oleh BRI pusat secara serentak,” ujarnya, Senin (30/3).

Menurutnya, setelah buku tabungan selesai dicetak dan didistribusikan,maka penyaluran bantuan akan segera dilakukan melalui jaringan layanan BRI di masing-masing wilayah.

“Kalau sudah jadi, insyallah langsung disalurkan melalui BRI unit atau pelayanan BRI terdekat di masing-masing kecamatan,” katanya.

Program PKH Daerah Kota Bima sebelumnya direncanakan menyasar 1.200 penerima manfaat. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan yang disalurkan secara triwulan. Skema penyaluran triwulan diterapkan untuk menekan biaya transaksi sekaligus mempercepat realisasi anggaran bantuan sosial daerah.

Pemerintah Kota Bima menargetkan bantuan tersebut dapat segera diterima masyarakat setelah proses administrasi perbankan selesai. Penyaluran melalui rekening bank diharapkan mempermudah penerima dalam mengakses bantuan serta meningkatkan ketepatan penyaluran.

Pihaknya juga memastikan mekanisme pencairan dilakukan melalui unit layanan bank terdekat di tiap kecamatan, agar memudahkan penerima manfaat, khususnya kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Ia menilai penyaluran PKH Daerah menjadi salah satu instrumen bantuan sosial Pemerintah Kota Bima, untuk menjaga daya beli masyarakat rentan. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin yang memenuhi kriteria penerima manfaat. (hir)

Skema Lelang Komoditi Unggulan Daerah Disiapkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Andi Kusmayadi. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah menyiapkan strategi khusus untuk menekan laju kebocoran nilai tambah dari sejumlah komoditas unggulan yang ada di daerah. Salah satunya dengan menyiapkan skema lelang komoditi unggulan, sehingga pendapatan asli daerah bisa mengalami peningkatan.

“Ada sekitar Rp20,6 triliun kekayaan komoditas unggulan yang kita miliki tetapi semua itu mengalir ke luar daerah sebagai bahan mentah. Sehingga tidak memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah,” kata Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Andi Kusmayadi, Kepada Suara NTB, Senin (30/3).

Potensi yang sangat besar tersebut sangat tidak sebanding dengan apa yang didapatkan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, faktor kerusakan ekosistem pesisir, infrastruktur jalan, degradasi lahan, dan potensi konflik sosial juga menjadi tantangan saat ini.

“Kebocoran nilai tambahnya sangat banyak sementara PAD yang kita dapatkan hanya satu tetes saja. Makanya kami akan mencoba mengintegrasikan dalam bentuk infrastruktur lelang,” ucapnya.

Ia menjelaskan, lelang komoditi unggulan daerah akan dimasukkan dalam bentuk digital sebagai pembentuk PAD. Hal tersebut dilakukan agar lobang-lobang kebocoran yang terjadi selama ini bisa tertutup dan pendapatan daerah juga akan meningkat.

“Jadi, secara regulasi asetnya termanfaat secara baik, kemitraan bisnisnya jalan sehingga pendapatan daerah juga akan lebih meningkat dari sektor tersebut,” tukasnya.

Ia menegaskan apabila hal itu mampu diintegrasikan secara baik dan maksimal, maka dari nilai produksi rata-rata delapan komoditas unggulan sebesar Rp20.456.579.062.456,maka daerah bisa mendapatkan PAD sebesar Rp 462.678.381.666.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, nilai produksi dari sejumlah komoditas unggulan daerah yang keluar dari Sumbawa mencapai Rp20,6 triliun. Angka tersebut belum termasuk komoditas lainnya yang meninggalkan dampak eksternalitas (kerusakan air laut, degradasi lingkungan, kerusakan fasilitas umum, konflik sosial).

Di komoditas unggulan daerah dari hasil budidaya Udang Vaname dengan nilai produksi rata-rata Rp 10.163.825.000.000, dengan tarif pajak 2,5 persen. Maka daerah bisa mendapatkan nilai PAD sebesar Rp 254.095.625.000.

Hasil dari budidaya rumput laut dengan nilai produksi rata-rata Rp2.370.311.683.333, dengan tarif pajak 2,5 persen. Maka daerah akan mendapatkan nilai PAD sebesar Rp 59.257.792.083,

Hasil pertanian jagung pipilan kering dengan nilai produksi rata-rata Rp 2.942.671.437.488, dengan tarif pajak 2 persen,maka daerah mendapatkan nilai PAD sebesar Rp 58.853.428.750. Hasil pertanian padi dengan nilai produksi rata-rata Rp 1.577.854.112.520, dengan tarif pajak 2 persen daerah mendapatkan nilai PAD sebesar Rp 31.557.082.250.

Hasil ternak sapi hidup dengan nilai produksi rata-rata Rp 2.097.734.350.000, dengan tarif pajak 1 persen, maka daerah bisa mendapatkan PAD sebesar Rp 20.977.343.500. Hasil pertanian bawang merah dengan nilai produksi rata-rata Rp 827.842.129.125 dengan tarif pajak 2 persen maka daerah mendapatkan PAD sebesar Rp 16.556.842.583.

Hasil perkebunan kopi dengan nilai produksi rata-rata Rp 81.225.000.000, dengan tarif pajak 2 persen, maka daerah mendapatkan nilai PAD sebesar Rp 1.624.500.000. Termasuk juga ikan hasil tangkap dengan nilai produksi rata-rata sebesar Rp 395.115.350.000, dengan tarif pajak 5 persen maka daerah bisa mendapatkan PAD sebesar Rp 19.755.767.500. (ils).

Lapak PKL Ditertibkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Kota Bima (ekbisntb.com) – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima kembali menertibkan lapak pedagang kaki lima. Penertiban dilakukan karena pedagang menyimpan lapak mereka di atas trotoar.

Petugas menertibkan lapak PKL di sejumlah jalan protokol, karena masih menemukan pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik toko memanfaatkan fasilitas pejalan kaki untuk aktivitas usaha.

Kepala Satpol PP Kota Bima, Erwin Rahadi, S.Sos, mengatakan penertiban dipusatkan di sejumlah titik strategis, seperti Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Paruga Nae atau Convention Hall, kawasan Amahami, serta Jalan Gajah Mada.

“Lokasi-lokasi tersebut dinilai rawan pelanggaran pemanfaatan ruang publik, terutama penggunaan trotoar dan bahu jalan untuk menaruh barang dagangan,” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan sekaligus melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang dan pemilik usaha yang menempatkan barang di atas trotoar.

“Kami memberikan himbauan sekaligus tindakan penertiban. Trotoar adalah hak pejalan kaki, bukan tempat untuk menyimpan barang dagangan secara permanen maupun semi-permanen yang mengganggu lalu lintas,” tegasnya.

Selain menertibkan PKL, petugas juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembangunan di jalur dua Amahami yang diduga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemeriksaan dilakukan bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima serta petugas dari Kelurahan Dara.

Tim gabungan melakukan pengecekan langsung terhadap legalitas bangunan yang masih dalam proses pengerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pembangunan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

“Bersama PUPR dan pihak kelurahan, kami mengecek legalitas bangunan tersebut. Jika terbukti melanggar aturan perizinan, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku demi ketertiban tata ruang kota,” tambahnya.

Penertiban fasilitas umum dan pengawasan pembangunan ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban kota sekaligus mendukung Gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala, terutama di jalur protokol yang menjadi wajah kota.

Masyarakat dan pelaku usaha diimbau mematuhi peraturan daerah terkait pemanfaatan trotoar serta kewajiban mengurus perizinan sebelum melakukan pembangunan. (hir)

Kebijakan Efisiensi BBM, Bupati Sumbawa Bersepeda ke Kantor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot saat mengayuh sepeda menuju kantor. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut efisiensi bahan bakar.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot mulai menerapkan kebiasaan sepeda sehat ke kantor. Upaya sama juga dilakukan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori menggunakan sepeda motor pribadi sebagai upaya efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Bersepeda selain menghemat BBM kita juga dapet sehatnya. Kami juga akan menerapkan kebiasaan menggunakan kendaraan yang memuat banyak orang dibandingkan menggunakan kendaraan dinas,” kata Jarot, kepada wartawan, Senin (30/3).

Bupati berangkat dari Pendopo dengan mengayuh sepeda menuju kantor sebagai upaya membangun kesadaran bersama di kalangan aparatur sipil negara (ASN) tentang pentingnya penghematan BBM. Langkah ini juga menjadi simbol perubahan pola pikir, bahwa kebijakan tidak cukup disampaikan melainkan harus dimulai dari teladan pimpinan.

“Kalau ingin mengajak harus dimulai dari diri sendiri. Ini langkah kecil, tapi kalau dilakukan bersama, dampaknya akan besar,” ucapnya.

Bupati mengaku mendapat respons positif dari jajaran pemerintah daerah dengan menggunakan sepeda ke kantor. Bahkan sejumlah ASN terlihat mengikuti langkah tersebut sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus kontribusi nyata terhadap penghematan energi.

“Dengan bersepeda, ASN tidak hanya mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga meningkatkan kebugaran tubuh yang berdampak pada produktivitas kerja,” jelasnya.

Jarot turut mengingatkan potensi tantangan energi global yang bisa berdampak hingga ke daerah. Meski kondisi stok BBM di Sumbawa masih aman, ia menekankan pentingnya langkah antisipatif melalui efisiensi penggunaan energi.

“Memang stok BBM kita saat ini masih cukup aman, tetapi apa yang kami lakukan ini (bersepeda) menuju kantor sebagai bentuk ikhtiar kami mendorong ASN untuk melakukan antisipasi kemungkinan yang terjadi salah satunya dampak krisis BBM,” ujarnya. (ils)

Wagub Dorong Pariwisata Berdaya Saing Global

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan sambutan pada Musda VIII DPD ASITA NTB, Senin (30/3). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTB di Mataram, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Bersama ASITA Menuju Pariwisata NTB Mendunia”.

Dalam sambutannya, Wagub mengapresiasi kontribusi ASITA yang dinilai konsisten mendukung pengembangan sektor pariwisata di NTB.
“ASITA telah membuktikan diri sebagai organisasi yang matang dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Musda tidak hanya menjadi forum pemilihan kepengurusan, tetapi juga momentum memperkuat organisasi agar lebih adaptif dan mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat. Pergantian kepemimpinan, lanjutnya, harus dimaknai sebagai bagian dari pembaruan menuju kemajuan bersama.

Wagub juga menyoroti posisi strategis NTB yang berdekatan dengan Bali dan kawasan Labuan Bajo, serta memiliki kedekatan geografis dengan Australia dan negara-negara Asia. Kondisi ini, menurutnya, menuntut peningkatan kualitas layanan pariwisata secara berkelanjutan.

“Pelayanan yang terus membaik akan memberikan kesan positif bagi wisatawan, sehingga mereka rindu dan kembali berkunjung ke NTB,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah, BUMN, BUMD, dan pelaku industri, dalam menjawab berbagai tantangan pariwisata, khususnya terkait konektivitas.

“Kemudahan akses akan sangat menentukan minat wisatawan dan investor untuk datang ke NTB,” tambahnya.

Mantan Bupati Bima ini juga berharap Musda ini dapat melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi semakin solid dan berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata daerah.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ASITA, Nunung Rusmiati, menyampaikan bahwa tema Musda sejalan dengan upaya nasional dalam mendorong pariwisata Indonesia semakin dikenal di tingkat global.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara melalui penguatan konektivitas, termasuk penambahan rute penerbangan langsung internasional. “Direct flight merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata,” ujarnya. (r/ham)

1...294295296...1,086Halaman 295 dari 1,086