GT World Challenge 2026, MGPA Siapkan 200 Marshal Terlatih

Penulis

-

2 April 2026

Marshal saat bertugas di Sirkuit Mandalika. Pada ajang GT World Challange mendatang total ada 200 marshal yang akan ditugaskan oleh MGPA. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Kejuaraan balap roda empat dunia GT World Challenge Asia 2026 siap digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, pada 1–3 Mei 2026. Berbagai persiapan pun terus dilakukan Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku penyelenggara. Salah satunya menyiapkan marshal yang akan mengawal jalannya ajang balap dunia tersebut.

Total MGPA telah menyiapkan setidaknya 200 marshal dengan kualifikasi terlatih untuk ditugaskan diajang GT World Challenge Asia itu nantinya. “Seluruh marshal berasal dari NTB dan akan mengambil peran penting dalam mendukung operasional balapan,” tegas Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Para marshal tersebut nantinya akan ditugaskan di berbagai bagian. Mulai dari Marshal Pitlane itu sebanyak 45 orang, Marshal Track, 95 orang serta Marshal Track Maintenance sebanyak 10 orang. kemudian ada juga Chief Marshal dan Pick Up Bike Marshal masing-masing 8 orang serta Tim Recovery Marshal sebanyak 23 orang.

Di luar itu ada juga disiapkan Marshal Cadangan atau reserve yang siap ditugaskan setiap saat ketika dibutuhkan. “Kehadiran marshal itu nantinya untuk memastikan setiap aspek balapan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar internasional,” ujarnya.

Peran marshal sendiri sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan ajang balap motorsport. Tugasnya mulai dari mengawasi lintasan, penanganan insiden hingga menjaga keselamatan pembalap dan kru. Semua itu membutuhkan ketelitian, kecepatan respons, serta koordinasi yang tinggi.

Menariknya, semua marshal yang dilibatkan merupakan marshal lokal. Hal itu menjadi bukti nyata kalau sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya NTB sudah sangat siap dalam mendukung event motorsport kelas dunia.

“Keikutsertaan 200 marshal lokal NTB dalam GT World Challenge Asia 2026, menegaskan bahwa Sirkuit Mandalika tidak hanya siap sebagai tuan rumah dari sisi fasilitas, tetapi juga telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, terlatih, dan berpengalaman dalam memenuhi standar keselamatan serta operasional balap internasional,” imbuhnya.

Marshal yang akan terlibat tersebut telah melalui proses rekrutmen, pelatihan dan keterlibatan di berbagai event sebelumnya. Sehingga sudah dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan peran krusial secara professional di ajang balap dunia sekelas GT World Challenge Asia.

Keterlibatan marshal lokal tersebut lanjut Priandhi merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem motorsport nasional yang berkelanjutan. Pihaknya ini Sirkuit Mandalika tidak hanya dikenal sebagai venue balap kelas dunia. Tetapi juga sebagai pusat pengembangan SDM motorsport yang berdaya saing global.

“Dengan sistem kerja yang terstruktur dan berbasis standar internasional, para marshal tidak hanya memastikan kelancaran jalannya balapan, tetapi juga memperkuat posisi Sirkuit Mandalika sebagai salah satu destinasi unggulan motorsport kelas dunia,” tandas Priandhi seraya menambahkan ajang GT World Challenge Asia 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan kompetisi balap berkelas saja. Tetapi juga bisa meninggalkan legacy dalam bentuk peningkatan kualitas SDM lokal yang mampu bersaing di tingkat internasional. (kir)

Investor Dipersilakan Lanjutkan Proyek Kereta Gantung Rinjani dan Global Hub

Penulis

ekbisntb.com

-

2 April 2026

0

Investor Dipersilakan Lanjutkan Proyek Kereta Gantung Rinjani dan Global Hub — Irnadi Kusuma (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB membuka kembali peluang investasi proyek kereta gantung Rinjani dan Global Hub Lombok Utara yang sempat terhenti . Pemerintah daerah menegaskan tetap siap memfasilitasi investor dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kepastian regulasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma di ruang kerjanya, Rabu, 1 April 2026 menegaskan, pemerintah daerah tidak pernah menutup pintu bagi investor, sepanjang investasi tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

“Kalau investor ingin melanjutkan, silakan. Kami tetap welcome dan siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.

Menurutnya, proyek kereta gantung Rinjani sejatinya memiliki nilai strategis tidak hanya dari sisi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dalam aspek pengawasan kawasan hutan. Ia menilai moda transportasi ini berpotensi membantu pemantauan kawasan konservasi dari udara.

“Kereta gantung ini menarik, bukan hanya untuk pelaku usaha, tapi juga bagaimana kita bisa menjaga hutan. Dari atas itu bisa sekaligus memantau kawasan yang dilintasi,” jelasnya.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh terkait dampak lingkungan. Keseimbangan ekosistem tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap investasi yang masuk.

“Persoalan utama ada pada izin lingkungan. Ini tidak cukup di level provinsi saja, tapi juga harus melalui kementerian terkait. Banyak investor yang belum memahami bahwa prosesnya panjang,” katanya.

Irnadi mengetahui, proyek inestasi kereta gantung Rinjani maupun Global Hub Lombok Utara sempat terhenti. Sejumlah faktor menjadi penyebab, mulai dari perizinan lingkungan yang kompleks hingga gempa melanda Lombok pada 2018.

Selain itu, untuk proyek Global Hub di Lombok Utara, persoalan tumpang tindih zonasi lahan juga menjadi kendala. Sebagian wilayah yang direncanakan masuk dalam kawasan konservasi, sehingga membutuhkan penyesuaian regulasi yang tidak sederhana.

“Ini yang sedang kami komunikasikan dengan pemerintah pusat. Perubahan status kawasan itu butuh proses dan biaya besar,” tambahnya.

Meski sempat terhenti, pemerintah daerah Lombok Utara bersama tokoh masyarakat masih berharap proyek Global Hub dapat dilanjutkan. Irnadi menyebut, jika peluang kembali dibuka, minat investor diyakini akan muncul lagi.

“Saya pikir kalau dibuka lagi, pasti ada peminat (investor). Konsepnya juga sangat menjanjikan,” ujarnya.

Global Hub sendiri sebelumnya dirancang sebagai kawasan terpadu berbasis pelabuhan, pariwisata, dan pusat ekonomi baru di wilayah utara Lombok. Global Hub bahkan disebut-sebut sebagai Singapura Kedua jika bisa diwujudkan. Dampaknya akan sangat besar terhadap kemajuan dan pembangunan di Indonesia Timur.

Karena konsep Global Hub yang pernah dirancang di Lombok Utara sejalan dengan pengembangan kawasan ekonomi terpadu di berbagai negara, yang mengintegrasikan pelabuhan, logistik, pariwisata, dan pusat bisnis dalam satu kawasan.

Model seperti ini telah diterapkan di sejumlah wilayah seperti Dubai dan Singapura, yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas global dan investasi asing.

Bagi NTB, Global Hub dinilai berpotensi menjadi pintu gerbang baru perdagangan dan pariwisata.

Dengan sikap terbuka ini, Pemprov NTB berharap proyek-proyek besar seperti kereta gantung Rinjani dan Global Hub dapat kembali digarap investor.(bul)

Pemprov Kebut Proyek Peternakan Terintegrasi Senilai Rp1,7 Triliun

Penulis

ekbisntb.com

-

2 April 2026

0

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB mempercepat proyek hilirisasi nasional sektor peternakan senilai Rp1,7 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB Muhamad Riadi mengatakan pembangunan parent stock menjadi proyek pertama yang diprioritaskan karena akan menjadi sumber produksi day old chick (DOC) atau bibit ayam untuk kebutuhan NTB.

“Yang mendapat penugasan dari Danantara untuk segera dibangun lebih dulu adalah parent stock di Serading. Parent stock itu nanti akan menghasilkan DOC,” kata Riadi di ruang kerjanya, Rabu, 1 April 2026.

Menurut Riadi, penugasan pembangunan parent stock dan rumah potong unggas (RPU) telah diberikan kepada PT Berdikari. Sementara untuk pembangunan pabrik pakan, pulet ayam petelur, dan industri olahan unggas, Danantara masih mengevaluasi sejumlah perusahaan yang berminat.

Salah satu investor yang telah menyatakan kesiapan secara resmi adalah PT Agriculture Global Khatulistiwa (AGK). Perusahaan tersebut telah mengirimkan surat kepada Pemprov NTB dan siap masuk ke seluruh rantai bisnis hilirisasi peternakan.

“AGK sudah bersurat ke kami dan siap berinvestasi untuk mendukung hilirisasi ini. Mau ditempatkan di parent stock atau kegiatan lain, mereka siap,” ujarnya.
Riadi menambahkan, lokasi parent stock direncanakan berdiri di atas lahan milik Pemprov NTB di Serading seluas 10 hektare. Lahan tersebut merupakan bagian dari aset seluas 42 hektare milik Pemprov NTB.

Meski begitu, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian administrasi lahan. Pemprov telah mengajukan surat ke Badan Keuangan Daerah untuk proses appraisal, namun penilaian belum dapat dilakukan karena batas lahan yang akan digunakan masih harus ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kita sudah minta PT Berdikari segera menentukan batas area yang dipakai. Setelah itu baru kita bersurat ke BPN dan lahan bisa dinilai,” kata Riadi.

Ia mengungkapkan Presiden meminta proyek tersebut mulai berjalan tahun 2026 ini. Karena itu, Kementerian Pertanian disebut melakukan evaluasi progres setiap pekan terhadap sejumlah daerah prioritas, yakni NTB, Gorontalo, Jawa Timur, Sulawesi, dan Sulawesi Selatan.

Selain parent stock di Sumbawa, proyek hilirisasi peternakan juga mencakup pembangunan rumah potong unggas di Lopok, Kabupaten Sumbawa, pabrik pakan di Dompu, serta pabrik pengolahan hasil unggas di Lombok Tengah.

Pabrik pakan sengaja diusulkan dibangun di Dompu karena wilayah tersebut menjadi sentra jagung terbesar di NTB.

“Kalau pabrik pakan dibangun di Dompu, otomatis bisa menyerap produksi jagung petani di sana,” ujar Riadi.

Riadi menyebut pembangunan parent stock di Sumbawa dinilai sangat layak karena selama ini fasilitas indukan ayam di NTB hanya berada di Pulau Lombok.

“Di Pulau Sumbawa belum ada parent stock. Karena itu dipilih di Serading. Kalau semuanya sudah terbangun, kita bukan lagi bicara mendatangkan bibit dari luar, tapi justru menjual keluar NTB,” demikian Riadi.(bul)

Cabai Jadi “Momok” Inflasi NTB

Penulis

ekbisntb.com

-

2 April 2026

0

Cabai Jadi “Momok” Inflasi NTB — Petani cabai di Kabupaten Lombok Utara melakukan panen . (SuaraNTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga cabai yang masih tinggi di pasaran, bahkan sempat menembus Rp200 ribu perkilo menjadi momok tahunan dan penyumbang terbesar inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, Rabu, 1 April 2026 menyampaikan, lonjakan harga cabai memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan inflasi pada Maret 2026.

“Betul, harga cabai masih tinggi. Bahkan dari hasil pemantauan, cabai menjadi penyumbang inflasi terbesar saat ini,” ujarnya.

Meski demikian, Wahyudin menyebut kondisi ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Berdasarkan komunikasi dengan petani, terutama di wilayah NTB bagian timur, masa panen cabai akan segera berlangsung dalam waktu dekat.

“Rata-rata petani akan mulai panen pada bulan April. Jika panen sudah berlangsung, pasokan meningkat sehingga harga diharapkan bisa turun,” jelasnya.

Selain mengandalkan panen petani, upaya pengendalian inflasi juga perlu dilakukan melalui intervensi cepat dari berbagai pihak. Salah satunya dengan mendorong gerakan menanam cabai di tingkat rumah tangga dan sekolah.

“Dengan begitu, kebutuhan konsumsi cabai bisa dipenuhi secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap pasar berkurang,” katanya.

Ia menambahkan, jika gerakan tersebut berjalan optimal, maka pasokan cabai akan lebih terjaga dan harga di pasaran dapat menjadi lebih stabil, bahkan berpotensi menurun.

Berdasarkan data BPS, pada Maret 2026 Provinsi NTB mengalami inflasi secara tahunan (year on year/y-on-y) sebesar 4,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,39. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Bima sebesar 5,09 persen, sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 3,92 persen.

Kenaikan inflasi ini dipicu oleh meningkatnya harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan 4,13 persen, diikuti perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,61 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 21,60 persen.

Sementara itu, secara bulanan (month to month/m-to-m) inflasi NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,81 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) mencapai 1,93 persen.

Dengan masih tingginya tekanan harga pada komoditas strategis seperti cabai, pemerintah diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian inflasi, baik melalui peningkatan produksi maupun intervensi pasar, guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (bul)

Tidak akan Potong TPP, Pemprov NTB Pilih Maksimalkan PAD

Penulis

ekbisntb.com

-

2 April 2026

0

Tidak akan Potong TPP, Pemprov NTB Pilih Maksimalkan PAD — H. Nursalim (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai batas maksimum. Berdasarkan UU Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD) yang diimplementasikan pada 2024-2027, belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD.

Saat ini, belanja pegawai di NTB tembus 33 persen. Pemprov NTB perlu mengurangi sedikitnya tiga persen agar terbebas dari sanksi pusat pada awal tahun 2027 nanti.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mengatakan untuk memastikan persentase belanja pegawai mengalami pengurangan, pihaknya tidak akan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Melainkan pemerintah memilih memaksimalkan pendapatan.

“Tetapi kalau kita bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga membentuk persentase APBD itu, maka bisa berkurang dia,” ujarnya.

Tingginya persentase belanja pegawai di NTB, lanjutnya bukan karena adanya tambahan alokasi belanja. Namun karena adanya pengurangan transfer ke daerah hingga Rp1,2 triliun. Di tahun 2025, saat tidak terjadi pengurangan, persentase belanja pegawai hanya 18 persen.

“Tidak ada naik belanja pegawai sebenarnya. Kalau nanti pemerintah pusat memotong-motong (anggaran, red) besar lagi belanja pegawai kita,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan salah satu langkah yang dilakukan NTB yaitu dengan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “Paling kita mainnya di pengurangan TPP,” ujarnya.

Nelly mengakui total belanja pegawai Pemprov NTB dalam APBD tahun 2026 masih di atas batas maksimal 30 persen. Mencapai sekitar 33,3 persen dari total APBD. Walau demikian, ia optimis pada tahun 2027 nanti, belanja pegawai Pemprov NTB bisa ditekan menjadi 30 persen. Menyesuaikan aturan yang berlaku tersebut.

“InsyaAllah kita akan mengejar 30 persen itu batas maksimal. Karena kalau tidak akan kena sanksi. Itu wajib dan harus,” katanya.

Sumber PAD dan Kantong PAD Baru

Komponen pendapatan daerah dari pajak meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor BNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

NTB juga mendapatkan pendapatan dari retribusi di sejumlah sektor, seperti retribusi sektor pariwisata, retribusi pelabuhan, retribusi perikanan dan kelautan, dan sebagainya.

Tidak hanya itu, dalam waktu dekat NTB juga mendapatkan kantong PAD baru, yaitu retribusi dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang saat ini tengah digodok revisi Perda retribusinya. (era)

Khawatir Ekonomi Terancam, Pemprov NTB Dorong Izin Ekspor PT AMNT Dilanjutkan

Penulis

ekbisntb.com

-

2 April 2026

0

Khawatir Ekonomi Terancam, Pemprov NTB Dorong Izin Ekspor PT AMNT Dilanjutkan — Kegiatan aktivitas pertambangan di NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akan berakhir bulan ini. Hal ini menyusul Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin ekspor perusahaan tersebut hanya enam bulan, terhitung sejak akhir Oktober 2025 hingga dengan April 2026.

Menyikapi segera berakhirnya ekspor tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, H. Lalu Mohammad Faozal mendorong agar perusahaan tambang yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu agar tetap bisa mengekspor konsentrat.

“Opsi bagi Pemprov pasti mana yang paling menguntungkan untuk jangka pendek ini. Maka, kita dorong terus AMNT untuk memastikan izin ekspor tetap berlanjut,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Dia mengatakan, apabila izin ekspor PT AMNT berakhir bulan ini, hal ini akan mempengaruhi ekonomi NTB di triwulan kedua 2026. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, pengurusan soal royalti dan sebagainya juga akan terhambat. ‘’Dan itu PAD kita akan tergerus. Angka pertumbuhan kita akan masalah,” kata mantan Penjabat Sekda NTB ini.

Menyinggung soal smelter yang hingga saat ini belum beroperasi penuh, mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB ini mengaku masih butuh banyak waktu agar industri ini bisa beroperasi total. “Makanya nanti di minggu depan, saya akan bertemu lagi dengan AMNT, manajemen yang ada di sana untuk kita lihat apa sih langkah-langkah yang dibutuhkan, dan bagaimana dukungan dari Pemprov,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin hingga saat ini belum ada kepastian terkait rencana perpanjangan izin ekspor konsentrat tersebut. Jika izin ekspor konsentrat PT. AMNTyang selama ini menjadi tulang punggung nasib ekonomi NTB tidak diperpanjang.

“Kita harap jangan (kolaps, red). Mudah mudahan Allah memberikan rezeki yang barokah untuk NTB. Jangan pesimis tapi harus optimis,” katanya.

Samsudin menegaskan sebelum masa izin berakhir, pemerintah daerah biasanya melakukan rapat pembahasan dan koordinasi bersama pihak PT AMNT dan kementerian terkait. Hasil evaluasi dari pertemuan tersebut akan menjadi penentu apakah izin ekspor diperpanjang atau tidak.

Ia menambahkan durasi perpanjangan izin pun sangat bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh. Termasuk mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang.

“Kita evaluasi dulu dengan Kementerian ESDM, Pemprov dan AMNT seperti apa. Kalau tidak diperlukan perpanjangan ya tidak. Tetapi kita evaluasi dulu karena itu penting, dari hasil evaluasi kinerja itu,” pungkasnya. (era)

Triwulan Pertama, Realisasi PAD Dompu Mencapai 9,7 Persen

Penulis

ekbisntb.com

-

1 April 2026

0

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026,sebesar Rp189.254.655.520,00. Realisasinya baru mencapai Rp18.415.236.257,36 atau 9,73 persen.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, Farid Anshari, SE, MSi., mengakui, realisasi PAD hingga 26 Maret 2026 baru 9,73 persen dari total PAD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Dompu tahun 2026. “Persentase realisasi PAD terbesar disumbang dari retribusi jasa umum sebesar 42,42 persen,” ungkap Farid.

Retribusi daerah ditargetkan selama 2026 sebesar Rp6.119.777.000,00 dan baru terealisasi sebesar Rp1.120.891.355,00 atau 18,32 persen. Realisasi ini terbesar dari retribusi jasa umum dari target Rp2.118.435.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp898.569.484,00.

Berikutnya dari lain – lain PAD yang sah yang ditargetkan sebesar Rp105.601.963.220 dan sudah terealisasi sebesar Rp11.998.361.770,75 atau 11,36 persen. Namun, PAD ini bersumber dari pendapatan BLUD dan di Kabupaten Dompu terdapat 12 BLUD. Yaitu RSUD Dompu, RSUD Manggelewa, dan 10 Puskesmas se-Kabupaten Dompu. Targetnya sebesar Rp86.638.501.041 dan sudah terealisasi sebesar Rp11.190.860.499,46 atau 12,92 persen.

Untuk pendapatan pajak daerah baru terealisasi sebesar Rp5.295.983.131,61 atau 10,23 persen dari target sebesar Rp51.745.820.000. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) memberi kontribusi terbesar realisasi sektor pajak daerah yaitu sebesar Rp3.071.953.589 atau 19,54 persen dari target sebesar Rp15.724.720.000.

Target PAD Dompu ini cukup tinggi bila dibandingkan tahun 2025. Tahun lalu, target PAD sebesar Rp151.823.024.836,. Capaian hingga 31 Desember 2025 senilai Rp.141.371.523.063,37 atau 93,12 persen.

Sementara total belanja daerah pada APBD Dompu tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,170 triliun dengan total pendapatan sebesar Rp.1,123 triliun. Belanja daerah sebesar Rp1,170 triliun, terdiri dari belanja pegawai Rp718,141 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp285,240 miliar, belanja hibah Rp10,262 miliar, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp4,584 miliar, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp7,560 miliar, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp4,624 miliar, belanja bagi hasil Rp5,959 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp123,571 miliar. (ula)

Siswa Disarankan Hemat Energi

Penulis

ekbisntb.com

-

1 April 2026

0

Sejumlah siswa berjalan kaki menuju ke sekolah pada, Selasa (31/3). Siswa dan guru disarankan untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk hemat energi terhadap potensi ancaman krisis global.(Suara NTB/abo)

Mataram (ekbisntb.com) – Gerakan hemat energi yang diinisiasi pemerintah pusat untuk menyikapi potensi krisis energi global mulai diberlakukan di beberapa instansi, termasuk di sektor pendidikan. Sejumlah sekolah di Mataram mulai menyarankan guru dan siswa, untuk hemat energi demi efisiensi penggunaan energi.

Di SMAN Negeri 11 Mataram, sosialisasi terkait pentingnya kesadaran hemat energi mulai dicanangkan. Termasuk, penggunaan sepeda atau berjalan kaki sebagai alternatif moda transportasi.

Kepala SMAN 11 Mataram, Arofiq, menyambut baik adanya kebijakan menghemat energi ini. Menurutnya, pembiasaan menggunakan sepeda, berjalan kaki, hingga berhemat menggunakan air merupakan kebiasaan yang mesti tertanam pada diri siswa dan guru.

“Masyarakat sekolah terutama dalam hal ini menyangkut transportasi. Sekarang ini di hampir semua sekolah siswa itu bawa motor. Sebenarnya bisa penghematan dengan tadi itu. Siswa yang rumahnya dekat cukup jalan kaki, yang rumahnya agak jauh sedikit bisa pakai sepeda,” ujarnya.

Pihaknya akan mengimbau seluruh warga sekolah untuk mendukung gerakan tersebut. Salah satunya dengan pembiasaan menggunakan sepeda dan berjalan kaki ke sekolah, terutama bagi siswa dan guru yang rumahnya dekat dengan sekolah.

“Itu semua akan kami sampaikan nanti pada anak-anak. Kalau di sini memang mungkin tidak terlalu banyak tantangannya karena yang bawa motor mungkin hanya setengah,” tutur Arofiq.

Semangat serupa diperlihatkan SMAN 3 Mataram. Sekolah yang berada di Jalan Pemuda No. 63, Dasan Agung Baru itu, juga berencana mulai mengkampanyekan gerakan hemat energi ke seluruh warga sekolah.

Kepala SMAN 3 Mataram, Yuspita Martningrum mengimbau siswa dan guru yang aksesnya dekat sekolah, agar dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk pergi dan pulang sekolah.

Menurutnya, selain hemat energi, kebiasaan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan, juga bermanfaat bagi kesehatan.

“Manfaatnya kesehatan, non-polusi, tapi yang jangkauannya mungkin radiusnya 3-4 kilo gitu,” sebutnya.

Selain kampanye penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, SMAN 3 Mataram juga memfokuskan penghematan penggunaan energi listrik di sekolah. Yuspita menyampaikan, kelas yang telah selesai dimanfaatkan, lampu dan barang elektronik di dalamnya harus dalam keadaan mati.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dalam Upaya Optimalisasi Capaian Belajar dan Penguatan Karakter di Sekolah.

Dalam SE tersebut, sekolah didorong untuk mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan, seperti efisiensi sumber daya, konservasi energi dan air, serta penggunaan moda transportasi ramah lingkungan.

Di sisi lain, Plt. Kepala Dikpora NTB, Bowo Soesatyo mengatakan, arahan untuk menghemat energi di lingkungan sekolah sudah sempat dilakukan. Sekolah ditekankan agar irit menggunakan sumber energi seperti listrik,air,dan internet.

“Jadi pada saat di sekolah, jangan boros menggunakan air, listrik, termasuk juga internet. Kita harus hemat, kemudian sepulang saya minta untuk melakukan pengecekan apakah ruangan sudah mati lampu, kemudian airnya sudah dimatikan. Itu bagian dari hemat energi,” ujarnya. (sib)