Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 292

Sumbawa Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih

By
ekbisntb.com
-
0
H. Khaeruddin(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, terus berupaya mempercepat pembentukan koperasi merah putih berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

“Pembentukan koperasi ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi,” Kata Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada wartawan, kemarin.

Haji Her melanjutkan, di Sumbawa ada 165 desa dan kelurahan, itu artinya koperasinya juga harus terbentuk sesuai jumlah tersebut. Pihaknya pun berupaya di tanggal 12 yang merupakan hari koperasi semua desa/kelurahan sudah terbentuk.

“Jika asusmsi normal 1 hari 1 koperasi untuk mencapai terget tersebut sehingga tepat tanggal 12 nanti sudah tercapai, sampai dangan terbit aktenya,” jelasnya.

Ia pun menargetkan sesuai dengan ininstruksi Bupati dan Wakil Bupati ingin Kabupaten Sumbawa menjadi percontohan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini. “Semua desa dan kelurahan harus siap. Sumbawa sebanyak 165 harus terbentuk, itu yang kita targetkan. Bupati dan wakil bupati ingin Kabupaten Sumbawa menjadi contoh,” ungkapnya.

Terkait banyaknya Bumdes yang tidak sehat tambahnya, pembentukan Koperasi Merah Putih tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Sebab, sistem kerja dan badan hukumnya berbeda. “Sesuai amanat Perpres nomor 9 2025 Koperasi Merah Putih harus terbentuk,” pungkasnya. (ils)

PLN NTB Pastikan Keandalan Listrik Asrama Haji Lombok Selama Musim Haji 2025

By
ekbisntb.com
-
0
PT PLN (Persero) UIW NTB memastikan keandalan pasokan listrik di Asrama Haji Embarkasi Lombok selama musim haji 1446 H/2025 M(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) memastikan keandalan pasokan listrik di Asrama Haji Embarkasi Lombok selama musim haji 1446 H/2025 M. Keandalan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan lebih dari 4.500 jemaah haji asal NTB yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Asrama Haji Lombok, yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Mataram, menjadi titik awal pemberangkatan jemaah haji asal NTB. Untuk memastikan kelancaran pasokan listrik, PLN telah menurunkan tim khusus yang akan bersiaga dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur kelistrikan di area asrama.

“Pasokan listrik ke Asrama Haji kami pastikan dalam kondisi andal. PLN telah melakukan langkah preventif seperti pemangkasan jaringan, penggantian material penunjang, serta pengecekan sistem kelistrikan secara menyeluruh,” kata Adrian Sitompul, Manager PLN UP3 Mataram.

Asrama Haji Lombok memperoleh pasokan utama dari Gardu Induk Jeranjang. PLN juga menyiagakan dua jalur penyulang, yakni Penyulang Pagutan sebagai jalur utama dan Penyulang Lingkar sebagai cadangan. Sistem ini dirancang untuk menghindari potensi gangguan listrik selama proses pemberangkatan jemaah.

Proses pemberangkatan jemaah dijadwalkan berlangsung sejak 2 Mei hingga 17 Mei 2025. Selama periode tersebut, PLN akan siap merespons cepat jika terjadi gangguan.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menegaskan bahwa dukungan kelistrikan ini merupakan bagian dari komitmen pelayanan PLN kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan seluruh jemaah berangkat dengan tenang, tanpa kendala kelistrikan. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga bentuk pelayanan kami terhadap kegiatan ibadah yang sakral,” ujar Sudjarwo.

Menurut Sudjarwo, keandalan pasokan listrik tidak hanya difokuskan pada ruang inap, tetapi juga mencakup area penting lainnya seperti aula pelepasan, masjid, dan dapur umum. PLN juga menyiagakan layanan cepat tanggap melalui aplikasi PLN Mobile dan contact center 123.

“Kenyamanan dan keselamatan jemaah menjadi prioritas kami. Insya Allah, dengan dukungan listrik yang andal, seluruh proses keberangkatan jemaah haji tahun ini berjalan lancar,” tambahnya.

PLN berharap keandalan kelistrikan dapat mendukung kelancaran ibadah haji tahun ini. “Mari kita doakan agar seluruh jemaah dapat berangkat dan kembali dalam keadaan sehat, serta meraih predikat haji yang mabrur,” tutup Sudjarwo. (bul)

Pemprov NTB Validasi Ribuan Kendaraan Dinas Penunggak Pajak

By
ekbisntb.com
-
0
H. Fathurahman(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah melakukan verifikasi terhadap 2.900 unit kendaraan dinas yang terindikasi memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan data kendaraan dinas dalam sistem dengan data inventaris Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) NTB sekaligus Plt. Kepala Bappenda NTB, H. Fathurahman, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan basis data BPKAD.

“Setelah diverifikasi, teridentifikasi sekitar 2.900 unit kendaraan. Data KIB sudah sesuai dengan data BPKAD. Tahap selanjutnya adalah validasi,” ujar Fathurahman, Jumat 16 Mei 2025.

Fathurahman menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, memenuhi kewajiban pajaknya. Proses validasi akan menilai status setiap kendaraan, termasuk usia, kondisi fisik, dan lamanya tunggakan pajak.

“Dalam sistem, beberapa kendaraan tercatat sudah dihibahkan, rusak berat, atau dinyatakan tidak layak jalan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Ini yang sedang kita validasi untuk mengetahui secara pasti berapa tahun tunggakan pajaknya,” jelasnya.

Saat ini, Pemprov NTB masih dalam tahap penghitungan total potensi tunggakan pajak dari seluruh kendaraan tersebut. Setelah proses validasi 2.900 unit selesai, nominal tunggakan pajak dapat dihitung secara akurat.

Terkait pembayaran, Fathurahman memastikan bahwa Pemprov NTB akan menanggung seluruh tunggakan pajak kendaraan dinas setelah proses validasi selesai. “Pasti akan dibayar. Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan Insya Allah sudah dianggarkan,” tegasnya.

Hasil inventarisasi awal menunjukkan variasi masa tunggakan, mulai dari satu hingga lima tahun, bahkan ada yang lebih dari lima tahun. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap kendaraan dinas, baik dari segi administrasi maupun kondisi fisik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ke depan, penataan akan kita lakukan secara komprehensif, termasuk kondisi fisik kendaraan di masing-masing OPD,” katanya.

Fathurahman juga menyoroti pentingnya reformasi pengelolaan kendaraan dinas, termasuk penentuan unit yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB, apakah BPKAD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), atau unit pengelola aset lainnya. Hal ini mengingat pengecekan berkala belum pernah dilakukan sebelumnya.

“Inilah yang ingin kita benahi dengan mengintegrasikan basis data PKB dan keberadaan fisik kendaraan di OPD,” imbuhnya.

Fathurahman menambahkan, kendaraan dinas akan diperlakukan setara dengan kendaraan masyarakat umum, termasuk potensi penahanan jika terbukti menunggak pajak. “Oleh karena itu, pembayaran ini akan kita percepat,” ujarnya.

Terkait anggaran pembayaran pajak, Fathurahman menjelaskan bahwa nominal pastinya akan diketahui setelah validasi data rampung. Pembayaran dapat dialokasikan melalui APBD Perubahan atau APBD murni, dan akan dipusatkan di Bidang BMD BPKAD sebagai pemegang basis data kendaraan dinas untuk memudahkan verifikasi.

“Intinya, kita ingin memastikan kendaraan dinas milik pemerintah taat pajak. Validasi ini menjadi langkah awal yang krusial untuk pembenahan ke depan,” pungkas Fathurahman. (bul)

Wagub NTB Harap Konsep Pemberdayaan BTPN Syariah Jadi Contoh bagi Perbankan Lain

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, bersama Direktur BTPN Syariah, Dwiyono Bayu Winantio dan Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo saat memberikan penghargaan kepada nasabah-nasabah inspirasi BTPN Syariah untuk umrah gratis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengapresiasi langkah BTPN Syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah perempuan pelaku usaha mikro.

“Alhamdulillah, kehadiran BTPN Syariah membuat NTB semakin maju dalam hal literasi keuangan,” ujarnya dalam sebuah acara di Mataram.

Wagub menyebut bahwa mayoritas nasabah BTPN Syariah di NTB merupakan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk ibu rumah tangga dan kepala keluarga. Mereka dinilai mampu menjaga kepercayaan serta meningkatkan kapasitas pinjaman secara berkelanjutan. Saat ini, jaringan nasabah BTPN Syariah telah tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Ia berharap konsep pemberdayaan yang diterapkan BTPN Syariah dapat menjadi inspirasi bagi perbankan lain. Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB juga telah lama menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam program pembangunan daerah.

“Sejak awal pemerintahan, kami mewajibkan semua OPD untuk merancang program yang berpihak kepada perempuan, bukan hanya OPD yang khusus menangani urusan perempuan dan anak,” tegasnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudy Sulistyo, menambahkan bahwa tingkat literasi keuangan secara nasional terus mengalami peningkatan, dari 65% menjadi 66%. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun ini, literasi keuangan perempuan secara nasional tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki, sebuah tren positif yang juga mulai tampak di NTB berdasarkan survei terbaru bersama BPS.

Sementara itu, Direktur BTPN Syariah, Dwiyono Bayu Winantio, menjelaskan bahwa strategi perbankan yang menyasar perempuan bukan semata-mata soal pembiayaan, namun juga pemberdayaan. Perempuan dianggap lebih taat dalam menjalankan rencana usaha, serta memiliki impian dan tekad kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Perempuan adalah ujung tombak keluarga. Karena itu, kami fokus pada pemberdayaan mereka, tidak hanya memberi akses keuangan, tetapi juga akses pemberdayaan dan pasar,” jelasnya.

Dwiyono juga mengungkapkan bahwa sekitar 92% nasabah BTPN Syariah di NTB tergolong sebagai nasabah produktif. Mereka secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam indikator kesejahteraan, yang diukur dari berbagai aspek seperti pendidikan anak, kondisi tempat tinggal, hingga kepemilikan kendaraan.

“Setiap tahun, kami melakukan pengukuran terhadap kemapanan keluarga nasabah dari sepuluh indikator utama. Hasilnya menunjukkan bahwa para ibu nasabah terus berkembang,” pungkasnya. (bul)

Disnaker Mataram Siapkan Pelatihan Kerja bagi Warga Miskin

By
ekbisntb.com
-
0
H. Rudi Suryawan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, telah menyiapkan kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat miskin sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di kota ini.

“Untuk tahap pertama pelatihan kerja yang kami akan laksanakan adalah pelatihan perbaikan mesin pendingin atau AC, dan bengkel las,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, di Mataram, Jumat 16 Mei 2025.

Untuk dua pelatihan tersebut dijadwalkan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni 2025 atau setelah Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah/2025, direncanakan dilaksanakan dalam waktu bersamaan.

Kegiatan pelatihan tersebut bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) selama 14 hari, dengan menyasar 64 orang warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. ‘’Satu jenis pelatihan kuota masing-masing 32 orang,’’ katanya.

Sementara saat ini, pihaknya sedang membuka tahap pendaftaran sampai tanggal 28 Mei 2025, bagi masyarakat Kota Mataram yang tersebar di enam kecamatan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi calon pelatihan antara lain, berusia 18-45 tahun, ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kota Mataram, belum bekerja atau menganggur, belum pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram, dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Berdasarkan data terakhir pada Rabu 14 Mei 2025, katanya, masyarakat yang sudah mendaftar untuk dua jenis pelatihan itu sebanyak 151 orang. Terdiri atas, 107 pendaftar untuk pelatihan AC dan 44 orang pendaftar pelatihan las.

Rudi mengatakan, dengan banyaknya animo masyarakat mengikuti pelatihan tersebut, Disnaker Kota Mataram akan melakukan seleksi terhadap pendaftar agar kegiatan bisa tepat sasaran. ‘’Biasanya, saat seleksi banyak pendaftar yang mundur karena tidak sesuai dengan kriteria,’’ katanya.

Misalnya, ketika diberikan penjelasan pelatihan berlangsung 14 hari secara terus menerus, yang sudah bekerja mengundurkan diri karena tentu tidak bisa izin sampai 14 hari. ‘’Mereka kira pelatihan hanya 2-3 hari, sehingga bisa disambil kerja agar mendapatkan peralatan setelah pelatihan,’’ katanya.

Dia mengatakan, penambahan waktu pelatihan dari 10 hari menjadi 14 hari tersebut bertujuan agar peserta benar-benar paham baik secara teori maupun praktik.

Dengan demikian, diharapkan setelah pelatihan mereka bisa siap kerja atau membuka usaha sendiri dengan modal peralatan yang akan diberikan setelah pelatihan. (ant)

NTB Siapkan Tiga Titik Lahan untuk 450 Dapur MBG

By
ekbisntb.com
-
0
Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi, memimpin Rakor secara virtual bersama perwakilan dari kabupaten/kota di Provinsi NTB, terkait paparan Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bobby Kusuma, Jumat kemarin. (ekbisntb.com/ist).

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB menyiapkan sebanyak 450 dapur untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu.

Hal ini disampaikan Sekda NTB, Drs.H Lalu Gita Ariadi, M.Si saat memimpin rapat koordinasi secara virtual bersama perwakilan dari kabupaten/kota di NTB bersama Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bobby Kusuma di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat 16 Mei 2025.

Rapat koordinasi ini terkait pemetaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan BGN sebagai pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk percepatan program MBG.

“Kami berharap kerja sama terkait pemanfaatan lahan antar kabupaten/kota segera ditindaklanjuti, karena provinsi sifatnya sebagai fasilitasi untuk mengawal program MBG dapat terlaksana. Pada tanggal 30 Mei nanti NTB dapat menyerahkan titik-titik lokasi pembangunan dapur tersebut,” ujar Sekda.

Gita mengatakan Provinsi NTB memiliki 10.474 sekolah dan memiliki jumlah murid sebanyak 1.336.058 orang yang tersebar di kabupaten/kota, sehingga kebutuhan dapur diperkirakan sekitar 450 titik.

“Pembangunan dapur ini sepenuhnya menggunakan dana dari APBN. Tahun ini target yang dicapai 82,9 juta penerima manfaat terdiri atas PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan ibu hamil/menyusui di Indonesia,” katanya.

Sementara Staf Ahli Kepala Badan Gizi, Bobby Kusuma mengatakan pembangunan SPPG dan dapur sehat ditargetkan tuntas pada September 2025. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah daerah sesegera mungkin memberikan data titik-titik lokasi lahan yang sudah bersertifikat, sehingga tim BGN dapat turun meninjau langsung lokasi tersebut.

“Kami berharap bisa mendapatkan feed back terkait lahan ini paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025. Harapannya, pembahasan terkait izin pinjam pakai lahan di NTB sudah selesai semuanya,” ujarnya.

Untuk kriteria dalam pemilihan spesifikasi lahan yang harus disiapkan pemerintah daerah, menurut Bobby, yakni harus memiliki luas lahan 800 meter persegi hingga 1.000 meter persegi dan lebar dengan minimal 25 meter.

Selanjutnya status lahan hak pakai, lokasi dekat dengan lingkungan sekolah terdapat kurang lebih 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 menit dari lokasi.

Kemudian kondisi lahan siap bangun, terdapat jaringan listrik PLN, terdapat sumber air tanah atau jaringan PDAM, terdapat akses jalan menuju lahan SPPG dengan lebar minimal 3 meter dan lingkungan harus higienis tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir.

“BGN memberikan kewenangan untuk daerah memilih lahan yang tepat dan lahan yang digunakan bukan milik instansi atau lembaga melainkan tanah pribadi. Dengan adanya program ini dapat membangkitkan pengusaha bidang kuliner dan potensi lokal yang ada di daerah, untuk peningkatan sumber daya manusia,” katanya. (r)

Sembalun Dukung Program MBG: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Perangi Stunting

By
ekbisntb.com
-
0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintahan Prabowo-Gibran disosialisasikan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Selasa, 13 Mei 2025. Tim sosialisasi program MBG mendapat sambutan hangat dari warga yang hadir dengan membawa harapan terhadap perbaikan gizi dan penurunan angka stunting di wilayah Sembalun.

Kegiatan sosialisasi program MBG ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sembalun, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Lalu Muhammad Iwan Mahardan, serta Camat Aikmel Misri.

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan keberhasilan program MBG. Ia mengajak pemerintah daerah, masyarakat, dan investor untuk turut ambil bagian.

“Pembangunan SPPG membutuhkan biaya besar. Diperlukan kolaborasi antara negara dan pihak swasta agar program ini tidak berhenti hanya pada wacana,” tutur Muazzim Akbar.

Dalam upaya memperluas dukungan ekonomi bagi masyarakat, Muazzim juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih, masing-masing dengan dana Rp5 miliar. Tujuannya adalah untuk menjual kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Selain itu, BUMDes juga diminta mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk mendukung program MBG, sesuai instruksi Menteri Desa dan PDTT.

“Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri telah memiliki 30 SPPG, dengan distribusi 24 unit di Pulau Lombok dan 6 unit di Pulau Sumbawa. Kabupaten Lombok Timur telah berkontribusi dengan 5 unit SPPG yang aktif beroperasi,” ungkap Muazzim.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami urgensi program MBG dan turut menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

Sekretaris Deputi Prokerma Badan Gizi Nasional (BGN), Lalu Muhammad Iwan secara langsung membuka kegiatan dan menjelaskan bahwa MBG merupakan wujud nyata pemerintah dalam menjamin hak anak atas gizi yang layak.

Ia memaparkan visi dan misi BGN dalam mendukung target Indonesia Emas 2045, serta menyoroti fakta bahwa angka stunting nasional saat ini berada di angka 21,23%.

“Masalah ini bukan hanya soal kesehatan, tapi masa depan bangsa. Pemerataan akses terhadap makanan bergizi adalah kunci,” tegasnya.

Dalam sesi tersebut, masyarakat juga diberikan informasi lengkap tentang mekanisme pendirian SPPG (Sentra Pangan Program Gizi), termasuk syarat lahan, bangunan, kelengkapan peralatan, SDM, hingga ketentuan penerima manfaat.

Lalu Muhammad Iwan juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BGN. Semua proses resmi bisa diakses melalui mitra.bgn.go.id.

Dengan adanya sosialisasi ini, Camat Sembalun, Misri, menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan sosialisasi di wilayahnya. Ia menekankan bahwa Kecamatan Sembalun sangat mendukung program ini, dan berharap SPPG dapat segera beroperasi secara maksimal.

“Satu unit SPPG sudah berdiri di wilayah kami dan akan segera difungsikan, tepat di seberang kantor camat. Kami berharap ini bisa jadi solusi nyata untuk pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak,” ucap Misri.(r)

Tertingi Dalam Lima Tahun Terakhir, Pengadaan Beras Bulog NTB Tembus 131 Ribu Ton Setara Beras

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Musazdin Said(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perum Bulog Wilayah NTB mencatatkan kinerja pengadaan beras yang fenomenal hingga pertengahan Mei 2025. Wakil Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Musazdin Said, mengungkapkan bahwa stok beras yang saat ini dikuasai mencapai kurang lebih 77.000 ton beras.

Lebih lanjut, Musazdin memaparkan bahwa realisasi pengadaan gabah setara beras hingga 15 Mei 2025 telah menyentuh angka 131.000 ton setara beras.

“Angka 131.000 ton ini merupakan pencapaian rekor yang fenomenal. Jika kita melihat sejarah lima tahun terakhir, rata-rata pengadaan hanya berkisar antara 77.000 ton hingga 100.000 ton,” ujarnya , Jumat 16 Mei 2025.

Secara persentase, capaian pengadaan beras Bulog NTB hingga saat ini telah melampaui 200% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Lebih mengesankan lagi, volume 131.000 ton setara beras ini berhasil diserap hanya dalam waktu 4,5 bulan, terhitung sejak Januari hingga pertengahan Mei. Padahal, dalam lima tahun terakhir, Bulog NTB biasanya membutuhkan waktu satu tahun penuh untuk mencapai volume pengadaan tersebut.

“Dalam waktu empat bulan setengah ini, kita sudah mencapai kurang lebih 75% dari target pengadaan yang diberikan oleh pusat sebesar 174.300 ton untuk NTB. Insya Allah, dengan sisa waktu sekitar 14 hari di bulan Mei ini, kita optimis bisa mencapai 100% atau bahkan melampaui target,” imbuh Musazdin.

Keberhasilan ini, menurut Musazdin, didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, produksi pertanian yang melimpah sesuai dengan program Kementerian Pertanian. Kedua, sinergi yang kuat dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk Pemerintah Provinsi dan Daerah melalui Dinas Pertanian, serta dukungan dari TNI melalui Babinsa yang aktif memberikan informasi wilayah panen.

“Yang paling mendukung adalah tim Satgas kami di lapangan yang aktif melakukan ‘jemput gabah’. Kami juga sangat terbantu oleh mitra-mitra pangan pengadaan (MPP) yang bergerak masif di seluruh kabupaten/kota di NTB,” jelasnya. Saat ini, wilayah Lombok Tengah menjadi kontributor terbesar dalam pengadaan, menyumbang hampir 70% dari total pengadaan Bulog NTB, diikuti oleh Lombok Barat dan Mataram.

Meskipun demikian, Musazdin mengakui adanya kendala terkait keterbatasan ruang penyimpanan di gudang. Namun, pihaknya terus berupaya mencari solusi dengan berkoordinasi dengan dinas terkait dan TNI untuk memanfaatkan gudang-gudang idle yang dapat disewa Bulog.

Terkait penyerapan 75% dari target, Musazdin menjelaskan bahwa sebagian komoditas masih dalam bentuk gabah yang sedang diproses menjadi beras oleh mitra Bulog melalui mekanisme maklon.

Mengenai ketahanan stok, Musazdin memastikan bahwa dengan stok saat ini sebesar 77.000 ton, Bulog NTB mampu memenuhi kebutuhan penyaluran seperti bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta kebutuhan instansi seperti TNI, yang rata-rata mencapai 9.000 ton per bulan. “Dengan 77.000 ton, ketahanan stok kita bisa mencapai sekitar 7-8 bulan ke depan. Ini sangat mencukupi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Musazdin menjelaskan bahwa Bulog NTB juga berperan dalam mendukung wilayah lain yang defisit beras dengan melakukan move atau pengiriman stok atas permintaan kantor pusat. Meskipun NTB bukan merupakan wilayah non-produksi, namun tetap berkontribusi dalam upaya mencapai target pengadaan nasional sebesar 3 juta ton.

Bulog NTB juga memastikan bahwa mitra pengadaan membeli gabah dari petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Hal ini diawasi ketat oleh tim Satgas TJG (Tim Jemput Gabah) dan TNI untuk mencegah adanya pembelian di bawah HPP. Jika ditemukan pelanggaran, Bulog akan langsung melakukan pembelian.

Selain Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog untuk program nasional, terdapat juga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten/kota. Stok CPPD ini dititipkan di gudang Bulog dan dapat dikeluarkan sewaktu-waktu jika terjadi bencana atau kondisi force majeure atas permintaan pemerintah daerah.

Dengan capaian pengadaan yang signifikan ini, Bulog NTB menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan beras di wilayahnya, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.(bul)

Rupiah Menguat Dipengaruhi Pelemahan Data Ekonomi AS

By
ekbisntb.com
-
0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra mengatakan, penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi pelemahan data ekonomi Amerika Serikat (AS).

“Penguatan rupiah terhadap dolar AS ini karena melemahnya dara ekonomi AS yang dirilis semalam,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pertama ialah data indeks manufaktur wilayah New York, mengalami kontraksi 9,2 persen dari perkiraan 8,2 persen.

Selanjutnya, melansir Anadolu Agency, data inflasi produsen AS mengalami penurunan pada April 2025 dengan Producer Price Index (PPI) menurun 0,5 persen month to month (MtM). Penurunan ini berlawanan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 0,2 persen. Secara tahunan, harga produsen naik 2,4 persen pada April 2025, turun sedikit di bawah estimasi pasar sebesar 2,5 persen.

PPI inti juga menurun 0,4 persen MtM pada bulan lalu, berbeda dari perkiraan kenaikan 0,3 persen.

Untuk data produksi industri AS, tak mengalami perubahan dari bulan Maret 2025, meskipun diperkirakan akan terjadi kenaikan 0,2 persen.

Mengenai data penjualan ritel AS, naik 0,1 persen MtM atau di bawah perkiraan sebesar 0,3 persen. Angka ini dipengaruhi kenaikan angka penjualan toko-toko layanan makanan dan minum 1,2 persen, penjualan di dealer bahan bangun dan perlengkapan taman 0,8 persen, toko furnitur 0,3 persen, toko elektronik dan peralatan 0,3 persen. Di sisi lain, penjualan ritel turun 2,5 persen di toko perlengkapan olahraga, hobi, alat musik dan buku, serta 2,1 persen di toko swalayan.

“Ini (melemahnya data-data ekonomi AS) membuka ekspektasi pasar untuk pemangkasan suku bunga acuan AS di bulan Juni,” ucapnya.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Jumat pagi di Jakarta menguat sebesar 84 poin atau 0,51 persen menjadi Rp16.445 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.529 per dolar AS. (ant)

PLN Indonesia Power Perkuat Ketahanan Energi di Indonesia Timur

By
ekbisntb.com
-
0
Unit Bisnis Pembangkitan Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya di wilayah Indonesia timur dengan kehadiran Unit Bisnis Pembangkitan Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan keberadaan unit tersebut menjadi penopang pasokan listrik yang berkualitas, andal dan efisien di wilayah Indonesia timur sebesar 475 MW.

Menurut dia, pentingnya pembangunan energi yang berkelanjutan di kawasan timur karena mempunyai dampak pada ekonomi nasional.

“Wilayah timur Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. PLN Indonesia Power berkomitmen untuk memastikan keandalan dan keberlanjutan pasokan listrik di kawasan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami untuk menghadirkan terang dan harapan bagi seluruh pelosok negeri,” ujar Edwin.

Sementara itu, Komisaris Utama PLN Indonesia Power Iskandar Simorangkir memberikan apresiasi kepada seluruh insan PLN IP yang bertugas di wilayah timur dan mengatakan bahwa PLN IP akan selalu memastikan pembangunan dan pengoperasian pembangkit di kawasan Indonesia timur berjalan optimal, efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Terima kasih untuk semua insan PLN IP di wilayah timur. Bersama kalian, listrik tak hanya menyala, tapi juga menggerakkan perekonomian Indonesia,” ungkapnya saat kunjungannya ke PLTMG Jayapura 50 MW dan PLTMG Sorong 50 MW.

Edwin menambahkan PLN IP mengelola dan mengoperasikan 14 unit pembangkit yang tersebar di wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.

“Kami berkomitmen untuk mendukung beyond RKAP 2025 High Quality Growth dengan menjaga pasokan listrik sebesar 475 MW di wilayah timur. Ke depan, kami juga akan menyiapkan Proyek PLTMG Sumbawa II dan Kupang peaker guna memenuhi kebutuhan energi masa depan,” tambahnya.

Menurut Edwin, komitmen PLN IP dalam menghadirkan listrik yang andal, efisien dan berkelanjutan di Indonesia Timur merupakan wujud nyata dari peran strategis perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. (ant)

1...291292293...797Page 292 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami