Beranda blog Halaman 291

Banjir Landa Senggigi, Ruas Jalan di Sejumlah Hotel Terendam

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sepeda motor yang terjebak di tengah banjir di kawasan Senggigi. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Banjir melanda kawasan Senggigi Kecamatan Batulayar, Lombok Barat Minggu (5/4/2026) sekitar pukul 14.20 Wita. Akibatnya,ruas jalan di sejumlah hotel pun terendam. Di antaranya akses jalan di depan Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort, Merumatta, dan Qunci Villa
Dari video singkat yang beredar, sejumlah kendaraan terlihat mengantre di kedua sisi jalan lantaran tidak bisa menerobos banjir. Satu sepeda motor milik pengendara sempat terjebak di tengah banjir dan harus dievakuasi oleh sejumlah warga.

Banjir diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah Senggigi sejak siang, sehingga aliran air dari area perbukitan turun ke jalan kemudian menyebabkan banjir. “Karena kondisi hujan lebat, kemudian ada aliran air dari arah perbukitan,” jelas Camat Batulayar, M. Subayin, Minggu (5/4/2026).

Menurut Subayin, saluran drainase pada ruas jalan tersebut tidak mampu menampung debit air yang tinggi karena tertutup sedimentasi. “Saluran drainase tidak bisa menampung air, harusnya air dialirkan langsung ke laut,” katanya.

Tidak hanya di depan Sheraton, banjir setinggi betis juga merendam ruas jalan di depan Hotel Sudamala Suites and Villa Senggigi. Hujan deras juga memicu longsor kecil dan menyebabkan satu pohon tumbang di ruas jalan tersebut. Sebuah mobil yang melintas sempat tertimpa pohon tumbang tersebut.

“Tidak ada korban,” ungkap Kapolsek Batulayar, AKP I Putu Krisna Varananda . Kini, genangan air berangsur surut. Arus lalu lintas yang sempat tersendat mulai kembali normal setelah pohon tumbang dibersihkan.“Sudah surut airnya, sudah berangsur lancar (lalu lintas). Pohon tumbang juga sudah dibersihkan dari jalan,” ujar Krisna. (her)

Bupati Jadikan SiLPA Sebagai Instrumen Stabilitas Keuangan Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Amar Nurmansyah

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keuangan daerah melalui pengelolaan fiskal yang terencana dan berkelanjutan. Di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA dijadikan salah satu instrumen untuk menjaga strabilitas keuangan tersebut.

Bupati Amar menjelaskan, bahwa SiLPA bukan sekadar sisa anggaran, melainkan hasil dari pengelolaan keuangan yang cermat, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan daerah.

“Pengendalian fiskal daerah tidak bisa dilakukan hanya dalam satu tahun anggaran. Ini harus direncanakan jauh sebelumnya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,” katanya pekan kemarin.

Ia mengakui, sejauh ini struktur APBD KSB masih didominasi oleh dana transfer pusat, dengan komposisi sekitar 80 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran 15–20 persen.

“Dalam posisi itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama dalam menghadapi fluktuasi pendapatan dari sektor strategis seperti pertambangan,” ujarnya.

Menyadari hal itu, Bupati mengatakan, sejak tahun 2021 Pemkab KSB telah mulai menata manajemen fiskal secara sistematis. Hal ini tercermin dari tren peningkatan SiLPA yang terus terkendali, dari sekitar Rp200 miliar pada 2021 meningkat menjadi Rp400 miliar pada 2022, Rp600 miliar pada 2023, hingga mencapai Rp966,6 miliar pada 2025 dari total SiLPA sekitar Rp1,1 triliun.

Menurut Bupati, langkah kehati-hatian ini terbukti memberikan dampak nyata pada tahun 2026. Di tengah adanya kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, APBD KSB tetap mampu bergerak stabil. “Ini adalah hasil dari perencanaan yang disiplin. Kita tidak ingin belanja besar di satu tahun, tetapi kemudian kesulitan di tahun berikutnya,” tegasnya.

Meski menjaga SiLPA tetap stabil, pemerintah kata Bupati tidak lalai daam menjaga proporsi belanjanya. Setiap tahun lanjut dia, belanja pegawai tetap efisien. Dengan total APBD tahun 2026 sebesar Rp2,2 triliun, belanja pegawai masih dapat dijaga di bawah 30 persen—terendah di Provinsi NTB—dibandingkan beberapa daerah lain yang telah mencapai lebih dari 50 persen.

Lanjut Bupati menjelaskan, keberadaan SiLPA turut membantu menjaga keseimbangan tersebut, terutama setelah adanya penambahan belanja akibat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tanpa dukungan SiLPA, komposisi belanja pegawai berpotensi meningkat signifikan.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa penggunaan SiLPA tidak dilakukan secara sembarangan. Pemanfaatannya tetap harus melalui mekanisme resmi, yakni melalui APBD Perubahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “SiLPA bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk dikelola secara bijak demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (bug)

106 Dapur MBG Ditutup Sementara, Wabup Lotim Khawatir Guncang Ekonomi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Edwin Hadiwijaya (ekbisntb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi daerah dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak de NTB yang ditutup sementara.

Sebanyak 106 dari 302 dapur se NTB. Penutupan sementara ini semestinya tidak terjadi. Mengingat besaenya dampak ekonomi pasca kehadiran MBG dkkhawatirkan penutupan sementara ini akan mengguncang ekonomi Lotim
Hal ini dikemukakan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya kepada Suara NTB, Minggu (5/4/2026).

Keputusan pengehantian sementara itu diketahui berdasarkan Surat Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dapur MBG ini tertuang dalam surat nomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.

Penghentian operasional, meskipun bersifat sementara, berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil, pemasok bahan baku, hingga aktivitas ekonomi harian warga.

Di balik penghentian ini, dampak ekonomi turut menjadi perhatian serius. Hingga akhir Maret 2026, terdapat 243 SPPG aktif di Lombok Timur dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 508.951 orang.

Program ini juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 12.150 tenaga kerja terlibat dan 11.421 relawan menerima upah rutin.

Selain itu, perputaran uang yang dihasilkan cukup signifikan, yakni sekitar Rp7,5 miliar per hari dan Rp44,5 miliar per minggu. Total investasi yang telah digelontorkan bahkan mencapai Rp243 miliar.

Pemerintah daerah bergerak cepat dengan memfokuskan intervensi pada dua aspek utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di Dinas Kesehatan (SLHS) dan Intalaai Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Dinas lingkungan Hidup.

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas penegakan aturan, tetapi juga pembinaan. SPPG yang belum memiliki SLHS diminta segera mengurus ke Dinas Kesehatan. Sementara itu, bagi yang IPAL-nya belum sesuai standar diarahkan untuk menjalani verifikasi dan pembinaan.

Adapun SPPG yang belum memiliki IPAL sama sekali diberikan dua opsi, yakni pendampingan pembangunan atau pengadaan paket IPAL berbahan fiber.

Wakil Bupati juga menegaskan agar seluruh proses dilakukan secara langsung tanpa perantara. “Jangan pakai calo. Urus langsung ke dinas,” pesannya.

Wabup menegaskan seluruh pengelola dapur seharusnya bisa antisipasi sejak awal. Masalah IPAL dan SLHS ini sejak awal bisa dibuat oleh masing-masing dapur.

Wabup yang juga ketua Tim Percepatan Penanganan Penurunan Stunting (TP3S) ini meminta seluruh dapur segera melakukan percepatan perbaikan.

Berdasarkan data BGN, sebanyak 75 SPPG tercatat memiliki IPAL yang belum memenuhi standar. Sementara itu, 15 SPPG belum memiliki SLHS, dan 16 lainnya belum memiliki kedua persyaratan tersebut. Kondisi ini menunjukkan persoalan yang tidak bersifat parsial, melainkan sistematis.

Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa ke depan standar yang diberlakukan akan semakin ketat. Setelah persoalan limbah cair, potensi pengawasan akan bergeser ke limbah padat, seperti sampah dan sisa pangan.

Hal ini merujuk pada kebijakan BGN melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mendorong pengelolaan berbasis ekonomi sirkular. Saat ini, sebanyak 42 SPPG di Lombok Timur telah bekerja sama dengan dinas terkait untuk pengangkutan limbah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Selain itu, pelaku SPPG juga dihadapkan pada berbagai kewajiban sertifikasi, mulai dari Halal, SLHS, GMP/CPPOB, hingga standar internasional seperti ISO 45001, ISO 22000, dan ISO 31000.

Kondisi ini menandakan bahwa SPPG tidak lagi dipandang sebagai program biasa, melainkan sistem yang harus memenuhi standar industri pangan modern.

Wakil Bupati juga memberi perhatian khusus kepada SPPG yang dikelola oleh koordinator kecamatan agar dapat menjadi contoh, bukan justru ikut bermasalah.

Ia juga mendorong pembentukan forum komunikasi antar mitra SPPG sebagai wadah koordinasi dan penyelesaian potensi konflik, baik antara mitra dengan yayasan, relawan, maupun pengelola SPPG.

Saat ini, kerja sama resmi dengan BGN dilakukan oleh yayasan, sementara mitra menjalin perjanjian kerja sama dengan yayasan tersebut. (rus)

Tak Sesuai Aturan, Pemprov akan Tutup Perusahaan Tambang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tak Sesuai Aturan, Pemprov akan Tutup Perusahaan Tambang
Ilustrasi perusahaan tambang yang beroperasi tidak sesuai aturan. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Sudah 60 hari lebih sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 Tahap II kepada Pemprov NTB. Dari banyaknya temuan, salah satunya adalah persoalan tambang di NTB.

Adanya temuan ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengaku pihaknya rutin memberikan peringatan kepada perusahaan tambang yang menjadi temuan BPK. Beberapa dari mereka disampaikan telah melakukan perbaikan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Jaminan Reklamasi (Jamrek).

Sebagian lagi belum menindaklanjuti teguran yang diberikan oleh Pemprov NTB. Sehingga langkah yang akan ditempuh Pemprov adalah dengan melaporkan ke Kementerian ESDM bagi pertambangan yang berada di bawah kewenangan pusat. Dan bagi perusahaan di bawah kewenangan pemerintah daerah akan diberhentikan operasionalnya.

“Otomatis kalau jadi kewenangan kita akan ditindak tegas, seperti tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan IPR kan kewenangan kita. Kita suspend,” tegasnya.

Sebelum melakukan penutupan tambang, Dinas ESDM memberikan peringatan sebanyak tiga kali. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, penutupan menjadi langkah yang diambil oleh provinsi. “Paling berat pencabutan izin. Walaupun pencabutan izin tapi dia tetap harus memenuhi kewajibannya,” katanya.

Sebagai informasi, BPK mencatat terdapat 120 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB. Dari jumlah itu, 88 izin berada di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan 32 IUP yang diterbitkan pada area sempadan atau badan sungai. Namun belum dilengkapi izin penggunaan sumber daya air dari Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi mengungkapkan pihaknya menemukan maraknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai regulasi. Adanya Perusahaan tambang yang sudah berakhir masa eksplorasinya, namun tetap melakukan eksplorasi.

“Terdapat 19 pemegang IUP eksplorasi, 4 pemegang IUP operasi produksi, dan satu pemodal izin penambangan batuan yang telah berakhir masa berlakunya. Namun masih melakukan dan atau pernah melakukan kegiatan eksplorasi produksi,” katanya.

Ditemukan juga adanya 2 pemegang IUP eksplorasi, namun sudah melakukan kegiatan operasi produksi. Ada juga 48 pemegang IUP yang melakukan penambangan di luar konsensi. Di luar itu, terdapat 20 titik tambang ilegal yang berada di sekitar Lokasi tambang legal.

BPK juga menemukan adanya 25 IUP operasi produksi yang tidak taat hukum dan regulasi. Dan 161 bilyet deposito yang ditempatkan atas nama Perusahaan bukan atas nama Gubernur atau pemegang IUP. Bahkan ditemukan pencairan jaminan reklamasi oleh perusahaan tanpa persetujuan Dinas ESDM, dilakukan oleh lima pelaku usaha dengan total nilai Rp80,97 juta.

“Kegiatan itu mengakibatkan NTB kehilangan potensi aktif, dan risiko kehilangan potensi reklamasi dan pasca tambang yang tak sengaja diketahui dan disetujuin oleh Pemprov,” bebernya.

Aktivitas pertambangan di NTB juga banyak menyalahi aturan penggunaan kawasan hutan. Akibatnya, kerusakan lingkungan berdampak lebih besar, hingga mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Tidak hanya itu, masalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) juga tak luput dari kaca mata BPK. Menurutnya, dari 16 WPR yang bisa dikelola IPR, NTB baru mengeluarkan satu dokumen perencanaan reklamasi, yaitu blok Lantung, Sumbawa, selaku pilot projek IPR.
“Dinas ESDM belum menyusun langkah reklamasi dan pertambangan terhadap 15 blok,” pungkasnya. (era)

Pembayaran Hosting Fee MotoGP, ITDC Tunggu Kebijakan Pusat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Troy Reza Warokka (ekbisntb.com/ris)

Praya (ekbisntb.com) – Jadwal penyelenggaraan event MotoGP Mandalika sudah ditetapkan bakal digelar pada tanggal 9-11 Oktober 2026 mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit. Hanya saja, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku penyelenggara sejauh ini belum menyelesaikan pembayaran hosting fee penyelenggaran MotoGP ke Dorna Sport sebagai pemilik event.

Belum dibayarnya hosting fee ini, karena masih menunggu kebijakan pusat, terkait dukungan anggaran untuk penyelenggaraan ajang balap roda dua paling bergengsi di dunia tersebut.

Dalam keterangannya pekan kemarin, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka, mengatakan kalau rencana dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

‘’Pemerintah pusat sejauh ini masih mengkaji skema dukungan anggaran kepada event balap tersebut,’’ ungkapnya, Sabtu (4/4/2026).

Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut penting, untuk memastikan event MotoGP tetap bisa terselenggaran di Indonesia. “Kita masih menunggu rilis resmi dari Bappenaas soal (dukungan anggaran) MotoGP. Semoga dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan,” tambahnya.

Kemenpora sudah menetapkan event MotoGP sebagai salah satu sport tourism Kemenpora. Dan, diharapkan bisa menjadi jalan untuk membuka dukungan yang lebih besar lagi bagi penyelengaraan event tersebut. Mengingat, besarnya dampak balik yang diberikan oleh event dunia tersebut bagi perekonomian secara nasional

“Sebagai Sport Tourism Kemenpora, dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan event MotoGP bisa lebih besar dan lebih baik lagi. Sehingga kita bisa fokus untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung eventnya,” sebut Troy.

Di beberapa negara, lanjut Troy, dari hasil studi banding yang dilakukan seperti di Thailand disebutkan kalau hosting fee penyelenggaraan MotoGP itu ditanggung oleh pemerintah. Penyelenggara hanya fokus pada sisi penyelenggaraannya saja supaya bagaimana event bisa berlangsung dengan sukses dan bisa memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional.

ITDC memiliki klausul kontrak penyelenggaraan event MotoGP selama 10 tahun. Dan, tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke enam. Di mana untuk hosting fee dibayar setiap tahun. Dengan nominal cukup besar di atas Rp 231 miliar untuk sekali penyelenggaraan event MotoGP. (kir)

Penumpang Tumbuh 28 Persen, BIZAM Sumbang 1,8 Persen Secara Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jumlah penumpang pesawat udara di BIZAM selama arus mudik tahun ini total mencapai 167 ribu orang lebih. Angka tersebut setara 1,8 persen dari total pergerakan penumpang secara nasional. (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Arus mudik Lebaran tahun 2026 di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) telah usai. Dengan total pergerakan penumpang pesawat udara mencapai 167 ribu lebih pergerakan. Tumbuh sekitar 28 persen jika dibandingkan dengan musim Lebaran tahun sebelumnya.

Dengan angka tersebut BIZAM mampu memberikan kontribusi sebesar 1,8 persen dari total pergerakan penumpang secara nasional selama mudik Lebaran kali ini yang menembus angka 8,8 juta orang. Di mana 7 juta pergerakan penumpang di antaranya merupakan penumpang rute domestik.

“Secara nasional, pergerakan penumpang pesawat udara naik sebesar 6,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran tahun ini. Sekaligus mendorong tumbuhnya pergerakan pesawat secara kumulatif yang juga naik 9 persen tahun ini,” ungkap Direktur Utama InJourney Maya Watono, dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Khusus di BIZAM dari sisi pelayanan, General Manager PT. Angkasa Pura (AP) Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Aidhil Philip Julian secara terpisah mengatakan mengalami peningkatan yang menggembirakan. Tidak hanya jumlah penumpang yang meningkat, pergerakan pesawat juga turut bertambah.

Dari tahun sebelumnya hanya 1.101 penerbangan naik 53 persen menjadi 1.685 penerbangan pada tahun ini. Dari sisi ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance/OTP) misalnya, kinerja harian tercatat sebesar 83 persen. Dengan capaian kumulatif selama periode mudik lebaran sebesar 77,9 persen.

Itu menunjukkan adanya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran operasional di tengah peningkatan trafik penerbangan. “Manajemen BIZAM juga mencatat utilisasi slot penerbangan yang optimal dengan capaian sebesar 93,5 persen. Adapun realisasi extra flight mencapai 58 penerbangan dari total 62 penerbangan yang direncanakan,” sebut Aidhil.

Semua capaian tersebut lanjutnya, merupakan hasil sinergi seluruh stakeholder bandara yang tentunya patut diapresiasi. Karena telah mampu mewujudkan keamanan dan kelancaraan layanan bagi para pengguna jasa kebandarudaraan. Dan, ke depan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta keandalan operasional sebagai gerbang utama penerbangan di NTB dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat baik domestik maupun internasional. (kir)

Pertamina Patra Niaga Resmi Tutup Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2026, Layani Jutaan Pemudik NTB dengan Kesiapan Energi dan Berbagai Fasilitas Tambahan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Resmi Tutup Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2026, Layani Jutaan Pemudik NTB dengan Kesiapan Energi dan Berbagai Fasilitas Tambahan

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga resmi tutup pelaksanaan Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) 2026 pada pekan lalu (1/4). Pasukan khusus Pertamina Patra Niaga jaga pasokan energi dengan aman pada masa Ramadan dan Idul Fitri, mulai dari arus mudik hingga arus balik.

Pada masa arus mudik dan arus balik, perjalanan masyarakat NTB terpantau aman dan lancar. Begitu juga dengan angka kecelakaan yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya menurut data yang dilansir Polda NTB. Selain pengaturan lalu lintas yang patut diapresiasi, sejumlah peran pendukung seperti sarana beristirahat dan ketersediaan energi memegang peranan penting dalam berkurangnya resiko kecelakaaan.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran layanan energi selama masa Satgas. Yudha menyampaikan, untuk wilayah NTB sendiri terjadi kenaikan konsumsi pada produk LPG dibandingkan kondisi normal, yakni sebesar 7,9%. Sedangkan untuk BBM (Gasoline) mencapai 9,2% dan Avtur 27% dari rata-rata konsumsi normal. Adapun untuk Gasoil mengalami sedikit kenaikan meskipun aktivitas industri berkurang selama libur panjang, yakni sebesar 1,2%.

“Terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh stakeholders, baik dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Hiswana Migas, serta rekan-rekan media. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh tim Pertamina yang siaga penuh, serta keluarga mereka yang turut mendukung kelancaran operasional selama masa Satgas,” ujar Yudha.

Satgas RAFI 2026 yang berlangsung sejak 9 Maret lalu, bertugas memastikan distribusi energi tetap aman dan lancar di seluruh wilayah kerja Pertamina termasuk NTB, khususnya selama momen Ramadan dan Idul Fitri yang identik dengan peningkatan konsumsi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan bahwa ketersediaan stok BBM, LPG, dan Avtur selama masa Satgas terjaga dalam kondisi aman, dengan ketahanan stok yang bervariasi mulai dari 8 hingga 15 hari tergantung produk dan wilayah.

Selama masa Satgas RAFI 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan kesiapan infrastruktur distribusi di NTB melalui pengoperasian 3 Terminal BBM (Fuel dan Integrated Terminal), 111 SPBU, 5 SPBUN, 93 Agen LPG, dan 2 Aviation Fuel Terminal. Operasional ini dikendalikan melalui sistem monitoring yang aktif selama 24 jam penuh.

Guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga menyediakan layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama periode RAFI di NTB. Layanan tersebut mencakup 10 SPBU Siaga 24 jam, 91 Agen LPG Siaga, 4 unit mobil tangki standby sebagai kantong suplai di jalur padat perjalanan dan 5 unit motorist/PDS yang mobile untuk menjangkau pemukiman hingga jalur wisata.

Ahad menegaskan bahwa hasil evaluasi Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2026 akan menjadi landasan untuk menyempurnakan strategi distribusi energi ke depan. “Kami akan terus meningkatkan keandalan layanan, terutama untuk wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan lonjakan konsumsi, agar kebutuhan energi masyarakat senantiasa terpenuhi,” tutupnya.

Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut mengenai layanan dan program Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center di nomor 135.(bul)

Bank NTB Syariah Gulirkan Program BSPS untuk 10 Ribu Unit Rumah di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT Bank NTB Syariah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh Hamdan Pare selaku Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara I, beserta jajaran BP3KP Nusa Tenggara I.

Kerja sama ini terkait penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Provinsi NTB bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas maupun pembangunan rumah layak huni secara swadaya dan bergotong royong.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro menyampaikan bahwa kepercayaan yang kembali diberikan kepada Bank NTB Syariah sebagai bank penyalur merupakan amanah yang akan dijalankan secara optimal dan penuh tanggung jawab.

“Program BSPS ini bukan hanya penyaluran bantuan, namun merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Agus.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan perbankan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

“Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang kuat, program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Bank NTB Syariah untuk menghadirkan keberkahan yang bermakna, tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Bank NTB Syariah sendiri telah berpengalaman sebagai bank penyalur BSPS sejak tahun 2017, dengan didukung jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah NTB serta produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu produk unggulan yang digunakan dalam penyaluran ini adalah Tabungan BSPS dengan akad wadi’ah, yang memiliki keunggulan bebas biaya administrasi dan saldo minimal Rp0.

Dalam mekanisme penyaluran, dana BSPS dialokasikan untuk pembelian material bangunan serta pembayaran ongkos tukang, yang disalurkan melalui rekening penerima manfaat dan mitra toko bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Bank NTB Syariah berhasil menyalurkan bantuan BSPS untuk 1.610 unit rumah, dengan realisasi penyaluran yang berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

Sementara itu, pada tahun 2026, program ini ditargetkan menjangkau hingga 10.000 unit rumah yang akan disalurkan secara bertahap melalui Bank NTB Syariah.

Selain itu, Bank NTB Syariah juga mendorong pemanfaatan layanan digital bagi ekosistem BSPS, termasuk penggunaan QRIS, EDC, dan aplikasi mobile banking RIMO oleh toko bangunan mitra, guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan transaksi.

Melalui kerja sama ini, Bank NTB Syariah menegaskan perannya sebagai bank daerah yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sejalan dengan komitmen “Berkah Bermakna”, Bank NTB Syariah akan terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan penuh keberkahan di Provinsi NTB.(bul)

BKPH Wilayah VII dan STM Perkuat Sinergi Awasi Hutan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Kolaborasi antara otoritas kehutanan dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor usaha semakin penting untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan, di tengah ancaman perubahan iklim.

Di Kabupaten Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat, keterlibatan dunia usaha, seperti PT Sumbawa Timur Mining (STM), turut mendukung upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan melalui koordinasi dan pemantauan bersama.

Kepala Balai KPH Wilayah VII Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB,Muzakir, S.Hut, M.M mengatakan, tantangan perlindungan hutan semakin kompleks, mulai dari perambahan ilegal, penebangan liar, hingga potensi kebakaran saat musim kemarau.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi penting agar pengawasan lebih efektif dan respons terhadap potensi gangguan hutan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, badan usaha yang memiliki wilayah kerja di Bima dan Dompu, khususnya yg operasionalnya bersinggungan dengan kawasan hutan, punya tanggung jawab mematuhi regulasi. Mereka juga wajib mendukung pengawasan.

Menurut Muzakir, STM menunjukkan praktik yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
“Selain memenuhi ketentuan perizinan, perusahaan juga aktif berkoordinasi dalam pemantauan kawasan hutan di wilayah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH),” jelasnya.

Pengawasan hutan difokuskan pada pencegahan aktivitas ilegal yang berpotensi merusak ekosistem. Perambahan dan penebangan liar tidak hanya mengurangi tutupan hutan, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, terutama dalam kondisi kering akibat fenomena iklim ekstrem.

Sisa vegetasi seperti ranting dan semak dari aktivitas ilegal dapat menjadi bahan bakar yang mempercepat penyebaran api. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi.

Dalam jangka panjang, kerusakan hutan berpotensi memengaruhi ketersediaan air dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Karena itu, penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam melindungi kepentingan publik.

BKPH Wilayah VII juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Kerja sama dengan STM, lanjut Muzakir, telah berlangsung berkelanjutan melalui koordinasi rutin dan nota kesepahaman yang diperbarui secara berkala.

Ia menilai, praktik kolaborasi tersebut dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha lain untuk turut berperan aktif dalam perlindungan hutan.

“Menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama. Tanpa kolaborasi, upaya perlindungan tidak akan maksimal,” katanya.(r)

Karnaval Budaya Jadi Simbol Kebersamaan Masyarakat Dompu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peserta ramai mengikuti karnaval budaya yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Dompu ke-211, Rabu (1/4) kemarin. karnaval itu sebagai symbol kebersamaan masyarakat Dompu.

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu menggelar kegiatan Karnaval Budaya dalam rangka Hari Jadi Dompu ke 211, Rabu (1/4) sore. Kegiatan karnaval yang mengambil titik awal di RTH Karijawa hingga Jalan Soekarno Hatta depan kantor Dinas Dukcapil Dompu ini, sempat diguyur hujan deras. Kendati demikian, karnaval itu sebagai simbol kebersamaan masyarakat Dompu.

Kegiatan ini diikut oleh peserta dari perwakilan perangkat daerah, kecamatan, sekolah, paguyuban dan kelompok masyarakat budaya yang ada di Kabupaten Dompu. Sebanyak 52 peserta yang terlibat dan mengenakan pakaian adat masing–masing. Ada yang hadir dengan pakaian adat Dompu, Sasak, Bali, Jawa, Minang, dan Flabomora NTT.

Namun derasnya hujan, hanya sebagian peserta yang sampai pada titik finis. Kendati demikian, peserta yang sudah mempersiapkan diri tetap tampil di tengah guyuran hujan dan menampilkan atraksi budayanya di hadapan Bupati Dompu, Kajari Dompu dan pimpinan perangkat daerah bersama pejabat lainnya.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Zaenal Afrodi, M.Si., menyampaikan karnaval budaya ini sebagai simbol kebersamaan masyarakat Dompu yang terdiri dari berbagai etnik budaya yang ada di Indonesia.

“Perayaan ini sebagai simbol kebersamaan semua etnik yang ada di Kabupaten Dompu. Tidak hanya mengusung budaya lokal Dompu, tetapi budaya–budaya etnik yang sudah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di Kabupaten Dompu,” ungkap Zaenal Afrodi.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas kebersamaan semua etnik budaya yang turut berpartisipasi dalam kegiatan karnaval budaya. Kendati diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat peserta untuk menyelesaikan etape. “Situasi hari ini begitu hidmat, karena diiringi rintikan hujan, tapi tidak menyurutkan semangat peserta untuk menyelesaikan etape,” katanya. (ula)

1...290291292...1,086Halaman 291 dari 1,086