Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 289

Rp 1,16 Miliar untuk Koperasi Desa Merah Putih

0
Ahmad Masyhuri (ekbisntb.com/era)

PEMPROV NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,16 miliar untuk mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-NTB. Bantuan ini difokuskan untuk meringankan biaya pembuatan akta notaris yang menjadi syarat legalitas koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, menjelaskan bahwa dukungan anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov dalam mempercepat realisasi program strategis nasional tersebut.

“Satu akta koperasi biayanya Rp2 juta. Kami bagi dua dengan kabupaten/kota, masing-masing menanggung Rp1 juta per desa atau kelurahan,” ujarnya.

Dari total 1.166 desa dan kelurahan di NTB, Pemprov menanggung pembiayaan akta notaris untuk seluruh wilayah tersebut. Sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,166 miliar. Sementara itu, pembiayaan dari pemerintah kabupaten/kota menyesuaikan jumlah desa atau kelurahan di wilayah masing-masing.

Ahmad menambahkan, anggaran tersebut direncanakan masuk dalam pergeseran APBD dan dikelola langsung oleh Dinas Koperasi Provinsi NTB. “Skemanya akan dimasukkan dalam perubahan anggaran sebagai bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah daerah,” katanya.

Hingga pertengahan Mei ini, progres pembentukan koperasi telah mencapai 90 persen. Dari 1.021 desa di NTB, sebanyak 911 desa sudah menyampaikan kesiapan dan datanya ke Dinas Koperasi. Sebanyak 20 persen atau 201 desa telah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes), dan 99 desa atau 10 persen sudah mengajukan akta ke notaris.

“Di Lombok Barat saja hari ini sudah ada 30 desa yang bergerak,” tambahnya.

Proses pembentukan koperasi, kata Plt Kadisnakkeswan NTB ini memerlukan waktu karena harus melewati tahapan musyawarah internal di masing-masing desa. Dalam musyawarah itu, desa harus menyepakati kepengurusan, anggaran dasar, bidang usaha yang akan digeluti, serta simpanan pokok dan wajib anggota.

Salah satu kemudahan yang turut mendorong percepatan program ini adalah adanya surat edaran dari Kementerian Koperasi dan UKM yang memperbolehkan semua notaris untuk membuat akta Koperasi Desa Merah Putih.

“Biasanya harus notaris khusus pembuat akta koperasi, tapi sekarang semua notaris bisa. Ini sangat membantu,” terangnya.

Terkait pendanaan koperasi, Ahmad menyatakan bahwa hingga kini belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait permodalan koperasi. Namun demikian, Gubernur dan para Bupati telah sepakat untuk memprioritaskan pembentukan koperasi terlebih dahulu.

Berdasarkan peta jalan yang ditetapkan pemerintah pusat, masa sosialisasi dan pembentukan kelembagaan koperasi berlangsung dari Maret hingga 12 Juli 2025. Namun, Pemprov NTB menargetkan proses ini rampung lebih awal.

“Kita sepakati di provinsi untuk menyelesaikan pembentukan kelembagaan maksimal 30 Juni. Bahkan Dirjen Desa juga sudah mengeluarkan surat yang meminta agar seluruh desa menyelesaikan Musdes Khusus paling lambat 31 Mei,” pungkasnya. (era)

BRIDA NTB Dibenahi Total, Inovasikan Aren jadi Oleh-oleh Hingga Memanfaatkan Randis Mangkrak jadi Kendaraan Listrik

0
Gede Aryadi (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB dibenahi total.

Kepala BRIDA NTB, I Gde Putu Ariadi menegaskan pembenahan awal yang dilakukannya dari sisi struktur kelembagaan. Sebelumnya struktur BRIDA terdiri dari bidang-bidang. Namun kini strukturannya hanya tiga, Kepala, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU). Lainnya fungsional yang dikelompokkan pada empat Pokja.

Keempat Pokja yang dibentuk tersebut. Pertama Pokja Riset dan Penelitian. Salah satu yang akan digagasnya, produk hasil penelitian yang mengarah ke Good Goverment. Mendorong pemerintah yang bebas dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi NTB itu menyebutkan materi riset yang bisa dilakukan seperti Peraturan Gubernur (Pergub). Penelitian itu bisa mengkaji mana Pergub yang memberikan manfaat leluas-luasnya maupun Pergub yang dilihatnya tidak bermanfaat. Riset tersebut dapat melibatkan banyak stakeholder. Misalnya pakar hukum, NGO pegiat-pegiat anti korupsi dan pihak lainnya.

Pokja kedua, Bidang Sosial dan Kesehatan. Peran BRIDA dibidang sosial dan kesehatan sangat luas. Salah satu yang bisa diintervensi penanganan stunting sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penanganan stunting tidak melulu dengan pemberian susu. Tetapi air Daun Kelor memiliki protein sangat tinggi. Dicampur dengan Rumput Laut maka bisa menghasilkan protein sama dengan kandungan protein pada susu.

“Ini harus ada riset dan kita inovasikan untuk diolah,” terangnya.

Pokja selanjutnya di bidang ekonomi. Pokja ini cakupannya pun sangat luas. Salah satu yang ada dalam ide gubernur, bagaimana air Aren (Tuak Manis) bisa dikemas, menjadi salah satu oleh-oleh khas Lombok. Aryadi mengatakan Lombok menjadi daerah penghasil Air Aren sangat besar. Selama ini, belum tersentuh dalam sebuah kemasan yang bisa lebih awet.

“Ini kalau diinovasikan bisa menghasilkan ekonomi yang tidak hanya menyentuh ke atas. Melainkan sampai hilir pelaku UMKM,” jelasnya.

Selan itu, pihaknya juga akan memanfaatkan randis mangkrak yang ada di semua OPD. Randis tersebut bisa dikonversikan menjadi kendaraan listrik.

Aryadi melihat, selama ini randis yang sudah rusak itu dibiarkan mangkrak bahkan sampai melebur. Oleh karenanya, BRIDA melihat konversi randis menjadi motor listrik salah satu peluang inovasi yang bisa dilakukannya. Nantinya randis listrik tersebut bisa mendukung aktivitas wisatawan di setiap obyek wisata.

“Misalnya di Gili Tramena. Hanya kendaraan listrik yang bisa dimanfaatkan disana,” jelasnya.

“Kerjasama dengan lembaga peneilitian, perusahaan maupun UMKM bisa diajak berkerjasama,” sambungnya.

Terakhir Pokja Inovasi hilirisasi dan kemitraan. Pokja ini tugasnya menindaklanjuti hasil riset maupaun inovasi yang ada.

Aryadi menegaskan, BRIDA terbuka lebar menjalin kemitraan dengan semua pihak.

“Kita welcome dengan semua pihak yang ingin mengembangkan riset dan inovai di daerah,” tegasnya.(bul)

Diet Makanan Sehat Jadi Kunci Terapi IBD

0
Ilustrasi penyakit usus(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana Dr.dr Hasan Maulahela Sp.PD-KGEH mengatakan perubahan pola makan menjadi diet sehat menjadi salah satu komponen pengobatan utama terapi Inflammatory Bowel Disease (IBD) atau peradangan usus.

“Diet yang sehat itu merupakan salah satu komponen pengobatan dari IBD, tapi memang tidak satu-satunya. Jadi kita orang sehat pun harus diet yang sehat, kalau memang mau menjaga tubuh kita, diet yang sehat. Dan itu merupakan komponen kunci dari terapi IBD,” katanya dalam diskusi secara daring yang diikuti, Senin.

Hasan mengatakan, IBD adalah penyakit yang mengenai pencernaan yang menyebabkan kerusakan pada usus, dan seringkali dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi sejak remaja hingga dewasa.

Pola makan masyarakat yang lebih banyak mengonsumsi makanan berlemak atau western food, dapat meningkatkan risiko terjadinya peradangan usus atau IBD.​​​​​​​

IBD bisa terjadi karena banyak faktor, selain makanan juga bisa dipicu oleh genetik dan faktor psikologis seperti kecemasan yang juga dapat memicu gangguan pencernaan atau Irritable Bowel Syndrome (IBS).​​​​​​​

Hasan mengatakan pasien yang terkena IBD, disarankan untuk menghindari makanan yang mengandung gluten, namun bisa dilakukan secara perlahan.

“Kalau di kami memang kita tidak merekomendasikan free gluten sama sekali, karena itu mungkin sulit ya, jadi tetap mengurangi dalam batas kewajaran, kecuali pada kasus-kasus penyakit celiac, maka itu harus free gluten,” katanya.​

Hasan juga mengatakan pasien IBD tetap disarankan untuk berolahraga agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal infeksi penyakit lain.​​​​​​​

Hasan mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap IBD dengan mengonsumsi makanan bergizi, diet yang baik dan juga berolahraga untuk membantu kesembuhan pasien.

“IBD adalah sebuah penyakit kronik yang kambuhan, tapi bisa disembuhkan. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencari pengobatan yang paling optimal untuk IBD,” sarannya. (ant)

IHSG Potensial Menguat di Tengah Pasar Cermati Negosiasi Dagang AS

0
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, diperkirakan bergerak menguat di tengah pelaku pasar masih mencermati proses negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan negara mitra dagang mereka selama pekan ini.

IHSG dibuka menguat 6,91 poin atau 0,10 persen ke posisi 7.113,44. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,11 poin atau 0,01 persen ke posisi 806,26.

“Secara teknikal mingguan, IHSG masih berada dalam pola bullish continuation, didukung berlanjutnya indikasi aksi beli khususnya oleh investor asing. Sehingga, IHSG dalam pekan ini diperkirakan akan menguji level resistance 7.250,” ujar Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim, di Jakarta, Senin.

Dari mancanegara, negosiasi dagang masih akan menjadi fokus selama pekan ini, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa AS akan mengirim surat kepada beberapa mitra dagang.

Selain itu, pelaku pasar akan mencermati data Purchasing Manager’s Index (PMI) global, yang mana diperkirakan akan terjadi kontraksi sedikit lebih kecil dalam manufaktur di Euro Area, Jerman, Prancis, dan Inggris. Untuk sektor jasa diperkirakan sedikit membaik di Euro Area.

Dari regional Asia, China akan merilis data produksi industri dan penjualan ritel periode April 2025.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa 20 Mei 2025 dan Rabu 21 Mei 2025 diperkirakan masih akan mempertahankan BI rate pada level 5,75 persen.

Bursa saham utama AS di Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat 16 Mei 2025 pekan lalu, mencatatkan kenaikan lima hari berturut-turut, yang dipicu oleh tercapainya kesepakatan jeda tarif antara AS dan China, meskipun data ekonomi menunjukkan penurunan sentimen konsumen.

Di sisi lain, investor menunggu kepastian kebijakan pajak AS, menyusul kegagalan RUU pajak besar yang diusulkan Presiden Trump untuk lolos dari tahap penting di Kongres. Penolakan datang dari kalangan Republikan konservatif yang menuntut pemotongan anggaran lebih dalam, yang menjadi pukulan politik yang tidak biasa bagi presiden.

Secara mingguan, S&P 500 menguat 5,3 persen, Nasdaq melonjak 7,2 persen, dan Dow Jones bertambah 3,4 persen. Dari sebelas sektor di S&P 500, sebagian besar mencatat kenaikan, dengan sektor energi menjadi satu-satunya yang melemah, turun 0,18 persen.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 1,79 poin atau 0,0 persen ke 37.753,69, indeks Shanghai melemah 13,36 poin atau 0,40 persen ke 3.367,87, indeks Kuala Lumpur melemah 1,27 poin atau 0,08 persen ke 1.571,55, dan indeks Strait Times menguat 5,93 poin atau 0,15 persen ke 3.897,79. (ant)

Emas Antam pada Senin Naik Rp23.000 ke Angka Rp1,894 Juta Per gram

0
Harga Emas(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin 19 Mei 2025 mengalami kenaikan Rp23.000, sehingga kini harga emas menjadi Rp1.894.000 dari semula Rp1.871.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke angka Rp1.738.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp997.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.894.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.728.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.567.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.245.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.435.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp45.962.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp91.845.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp183.612.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp458.765.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp917.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.834.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kemnaker Masih Godok Satgas PHK Bersama Kementerian Lain

0
Aksi demo masyrakat untuk merealisasikan satgas PHK(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menggodok wacana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bersama para pemangku kepentingan lain seperti kementerian/lembaga terkait.

“Satgas PHK-nya itu sedang dikomunikasikan dengan beberapa kementerian, tentunya. Nantinya seperti apa, kita tunggu saja,” kata Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (KPPHI) Kemnaker C. Heru Widianto saat ditemui di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Heru mengatakan pembentukan Satgas PHK diharapkan dapat menjadi langkah pemerintah guna menekan angka PHK di Indonesia.

“Kemarin Presiden Prabowo (Subianto) sudah bilang, bahwa akan membuatkan yang namanya Satgas PHK. Ini sedang dikomunikasikan,” ujar Heru.

Saat ini, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), pemerintah sedang menyiapkan peraturan terkait pembentukan Satgas PHK.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada Jumat 2 Mei 2025 berharap regulasi atau pembentukan Satgas PHK dapat rampung pada bulan ini, karena telah memasuki tahapan finalisasi.

“Sedang finalisasi, jadi seminggu ini kita terus menyiapkan (dengan baik), karena yang agak (memerlukan waktu) panjang itu adalah merumuskan tupoksinya,” ujar Yassierli.

Di sisi lain, Kemenaker sendiri telah melakukan upaya-upaya baik preventif maupun pasca-PHK.

Secara spesifik di bidang ketenagakerjaan, Kemenaker melakukan upaya preventif dengan membuat peta risiko PHK.

Sesuai dengan arahan dari Komisi IX DPR RI, dimulai dari sektor industri dan nanti akan mengerucut kepada entitas perusahaan.

Kemenaker juga akan melakukan sinkronisasi data bulanan ketenagakerjaan secara lintas K/L yang merupakan inisiatif baru yang mana dalam tim ini terdapat Kemenaker, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPS, dan Bank Indonesia.

Kemudian penguatan koordinasi dengan dinas bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas mediator hubungan industri untuk dapat melaksanakan tugas pembinaan hubungan industri dan penyelesaian perselisihan hubungan industri. Lalu penguatan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan.

Terkait upaya pasca-PHK, Kemenaker telah menyiapkan pada awal tahun yakni Peraturan Pemerintah (PP) 6/2025.

Balai-balai latihan kerja Kemenaker saat ini terbuka, sehingga dapat membantu para pekerja yang terkena PHK yang ingin melakukan upskilling dan reskilling dan Kemenaker akan menyalurkan mereka untuk mendapatkan pelatihan.

Kemudian, Kemenaker juga terus memperbaiki informasi lowongan kerja baik secara daring maupun luring melalui jobfair yang bekerja sama dengan dinas. Terakhir adalah layanan kewirausahaan bagi pekerja yang kena PHK. (ant)

Gubernur NTB Berinisiatif Siapkan Subsidi Bunga untuk Biaya Bekerja ke Jepang

0
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhammad Iqbal didampingi Plt. Kepala Dinas Nakertrans NTB, Baiq. Nelly Yuniarti secara resmi membuka rekrut/ Seleksi pemagangan ke Jepang dan pelepasan peserta magang ke Jepang tahun 2025, berlangsung di Wisma Tambora BPSDM NTB, Senin 19 Mei 2025(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabar gembira bagi calon pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berminat bekerja di Jepang. Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal, berinisiatif untuk menyiapkan subsidi bunga biaya pengiriman pekerja ke Negeri Sakura. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban biaya keberangkatan dan menjadi salah satu strategi utama dalam mengentaskan kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran di NTB.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan hal tersebut.

“Tadi sudah dibisiki Pak Gubernur, daerah akan siapkan subsidi bunga untuk biaya pengiriman pekerja ke Jepang. Kami akan menindaklanjuti inisiatif Pak Gubernur ini,” ujarnya.

Baiq Nelly menjelaskan bahwa Disnakertrans NTB akan segera menghitung jumlah calon pekerja yang lolos seleksi untuk bekerja di Jepang. Skema yang direncanakan adalah, jika biaya keberangkatan difasilitasi oleh perbankan, maka Pemerintah Provinsi NTB akan menanggung beban bunga pinjaman tersebut.

“Masyarakat yang bekerja ke Jepang ini hanya akan membayar pokok pinjaman biaya berangkat ke Jepang. Nah, tentu yang disubsidi adalah mereka yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan akan berangkat. Tidak semuanya. Kalau yang belum lulus tidak bisa disubsidi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Baiq Nelly mengungkapkan alasan di balik inisiatif berani Gubernur Iqbal.

“Kenapa Pak Gubernur mengambil inisiatif itu, karena pengiriman pekerja ke Jepang ini salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di NTB,” jelasnya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Muhamad Iqbal, secara resmi membuka rekrut/ Seleksi pemagangan ke Jepang dan pelepasan peserta magang ke Jepang tahun 2025, berlangsung di Wisma Tambora BPSDM NTB, Senin 19 Mei 2025.

Gubernur dalam sambutannya menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas utama dalam kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam lima tahun ke depan.

“Urusan naker salah satu prioritas kepemimpinan Iqbal-Dinda dalam 5 tahun ke depan,” kata Miq Iqbal dengan penuh semangat.

Program magang ke Jepang ini merupakan buah kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan berbagai lembaga pelatihan kerja dan mitra di luar negeri. Langkah ini dipandang sebagai upaya konkret untuk memperluas akses lapangan kerja bagi generasi muda NTB di pasar kerja internasional.

Gubernur Iqbal menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi wadah peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya bagi para peserta. Selain itu, diharapkan pula program magang ke Jepang dapat menjadi pendorong ekonomi keluarga dan daerah melalui remitansi (kiriman uang) dan transfer pengetahuan yang dibawa kembali oleh para peserta.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan pesan khusus kepada para calon duta bangsa tersebut.

“Jaga nama baik daerah, kalian adalah duta besar Indonesia khususnya NTB, tunjukkan semangat kerja, kedisiplinan yang tinggi dan kembali ke tanah air sebagai insan unggul yang mampu membawa perubahan,” pesannya.

Baiq Nelly dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan pengiriman tenaga kerja ke Jepang merupakan salah satu cara efektif dalam mengentaskan kemiskinan di NTB.

Baiq Nelly memaparkan hasil seleksi rekrutmen tahun 2024. Sebanyak 62 orang dari 192 orang (32,3%) yang mengikuti seleksi telah lulus Menyelesaikan Pelatihan Daerah (Pelatda) Tahap I di UPTD BLKDLN Provinsi NTB selama 72 hari.

Peserta yang lulus seleksi berasal dari berbagai wilayah di NTB, meliputi Kota Mataram (8 orang), Lombok Barat (4 orang), Lombok Tengah (15 orang), Lombok Timur (25 orang), Sumbawa Barat (1 orang), Sumbawa (8 orang), dan Dompu (1 orang).

“Peserta yang dilepas kali ini telah melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif. Ke depan, program serupa akan terus ditingkatkan sejalan dengan visi NTB sebagai provinsi yang Makmur Mendunia,” tutup Baiq Nelly.

Dengan inisiatif subsidi bunga biaya pengiriman pekerja ke Jepang ini, Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan langkah strategis dan komitmen yang kuat dalam membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat NTB, sekaligus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di daerah.(bul)

Gotong Royong Warga Desa Sajang Wujudkan Kemandirian Gizi Lewat Program MBG

0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Warga Desa Sajang antusias kedatangan tim sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sosialisasi yang digelar Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam membangun kemandirian masyarakat lewat program MBG.

Kegiatan sosialisasi program MBG ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Lalu Muhammad Iwan Mahardan, serta Sekretaris Kecamatan Sembalun Pelita Yatna.

Dalam kesempatannya, anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, menggarisbawahi bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Program ini tidak hanya menyasar perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergi semua pihak mulai dari pemerintah desa hingga pusat, serta keterlibatan sektor swasta,” ujar Muazzim.

Ia juga menekankan tantangan utama pembangunan SPPG adalah pada biaya. Oleh karena itu, ia mendorong agar para investor dan pemodal tidak ragu untuk berkolaborasi bersama BGN dalam memperluas jangkauan SPPG, termasuk di wilayah Sembalun yang potensial.

Sebagai bagian dari upaya menopang kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, pemerintah pusat juga tengah mempersiapkan Koperasi Desa Merah Putih.

Koperasi ini akan digelontorkan dana sebesar Rp5 miliar per unit atas penugasan Presiden. Produk-produk kebutuhan pokok akan dijual dengan harga lebih murah, sehingga membantu daya beli warga.

Sekretaris Deputi Prokerma BGN, Lalu Muhammad Iwan, yang hadir langsung membuka kegiatan, mengajak masyarakat memahami esensi program MBG.

Ia menegaskan bahwa masalah gizi dan tingginya angka stunting yang saat ini masih berada di angka 21,23% bukanlah hal sepele. “Gizi adalah pondasi tumbuh kembang prestasi anak. Jika tidak diintervensi, kita kehilangan potensi besar generasi masa depan,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, beliau juga merinci tahapan teknis menjadi mitra SPPG, mulai dari ketentuan lahan, bangunan, yayasan, hingga SDM dan pemasok bahan baku. Semua informasi dan pendaftaran calon mitra dapat diakses di mitra.bgn.go.id.

Lalu Muhammad Iwan juga menjelaskan bahwa setiap dapur SPPG wajib memiliki tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab menyusun menu dan mengatur asupan sesuai angka kecukupan gizi.

Ia juga mengimbau agar pihak sekolah dan orang tua turut berkoordinasi aktif jika ditemukan kondisi khusus pada penerima manfaat. “Kolaborasi adalah kunci. Jangan diam jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan,” ujarnya.

“Hingga saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki 30 unit SPPG yang tersebar di Pulau Lombok (24 unit) dan Pulau Sumbawa (6 unit). Di Kabupaten Lombok Timur sendiri, lima SPPG sudah beroperasi aktif,” ungkap Muhammad Iwan.

Masyarakat juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap informasi palsu atau oknum yang mengatasnamakan BGN. Seluruh proses resmi terkait pendirian dan kerja sama hanya melalui kanal resmi BGN.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sembalun Pelita Yatna menyampaikan bahwa dari dua kuota SPPG yang dialokasikan untuk wilayah ini, satu unit telah berdiri dan siap beroperasi dalam waktu dekat.

Sementara itu, masyarakat Desa Sajang bersama kepala desa berinisiatif membangun satu unit tambahan secara gotong royong. “Kami ingin pembangunan ini membawa manfaat langsung dan berkelanjutan bagi warga, bukan sekadar program top-down,” ucapnya.(r)

Bekerja ke Jepang, Ongkos Ditalangi Bank

0
Peserta magang kerja ke Jepang menjalani masa karantina di Bali Tosha Lombok Kochi. (ekbisntb.com/ist)

KEKHAWATIRAN akan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai terasa di berbagai sektor industri di Indonesia menjadi momok tersendiri bagi sebagian masyarakat.

Di tengah kecemasan ini, Abdurrahman SE, MM, Direktur Bali Tosha Lombok Kochi, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, menawarkan solusi alternatif yang menarik kesempatan magang dan bekerja di Jepang.

Alih-alih larut dalam kekhawatiran akan PHK, Abdurrahman melihat peluang besar di negeri Sakura. Melalui pernyataan resminya, ia mengungkapkan bahwa fokus utama lembaganya saat ini adalah menjembatani para pencari kerja di Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk dapat berkarir di Jepang.

“Sebenarnya untuk program saya itu adalah fokusnya ke Jepang, makanya di media sosial saya pribadi dengan hashtag #kaburdulukejepang,” ujar Abdurrahman.

Menyadari kendala biaya yang seringkali menjadi penghalang utama bagi para pemuda di daerah untuk meraih kesempatan kerja di luar negeri, Bali Tosha Lombok Kochi mengambil langkah proaktif. Mereka menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk meringankan beban biaya keberangkatan para calon peserta program.

“Jadi di awal, mereka bisa terbantukan dari sejak awal itu agar bisa ke Jepang. Program ke Jepang ini sudah sangat lama berjalan. Cuma yang menjadi kendala anak-anak di sini adalah masalah biaya. Kami berharap dengan adanya kerjasama dengan salah satu lembaga pembiayaan ini bisa membantu anak-anak di Lombok Utara, agar bisa mempercepat proses mereka yang terkendala biaya untuk proses mereka ke Jepang,” jelas Abdurrahman.

Langkah ini diharapkan dapat membuka pintu selebar-lebarnya bagi talenta-talenta muda Indonesia, khususnya dari NTB, untuk menggapai impian berkarir di kancah internasional tanpa terbebani masalah finansial di awal.

Abdurrahman memaparkan Jepang saat ini membutuhkan tenaga kerja di berbagai sektor. Peluang magang dan kerja yang ditawarkan melalui program Bali Tosha Lombok Kochi sangat beragam, mulai dari bidang yang membutuhkan keahlian khusus hingga pekerjaan umum.

“Untuk program sendiri banyak bidang yang dibutuhkan dari program magang. Di kita ini sangat besar sekali peluangnya, sekarang tinggal putra putri di NTB ini sejauh mana kesiapan mereka terutama dalam bahasa,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa rata-rata siswa lulusan SMA di NTB telah dibekali dengan keterampilan yang memadai. Selian itu, Abdurrahman merinci beberapa sektor yang memiliki permintaan tinggi di Jepang. “Yang peluang besar adalah di jurusan perawat, kemudian jurusan pariwisata dan perhotelan, dan baru-baru ini juga ada program driver di Jepang untuk bus. Karena Jepang sangat membutuhkan ini, bus hanya untuk di bandara atau di kota itu sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Alasan utama tingginya kebutuhan akan tenaga kerja asing di Jepang adalah karena populasi usia produktif di negara tersebut yang terus menurun. Ini menciptakan peluang emas bagi tenaga kerja muda dari negara lain, termasuk Indonesia.

Selain sektor-sektor tersebut, Abdurrahman juga menyoroti besarnya peluang di bidang konstruksi. “Yang paling banyak di kami juga program untuk bidang konstruksi, salah satunya staff holding, registering, pengelasan, dan pengecatan. Sebenarnya banyak bidang lain yang dibutuhkan di industri, yang jelas di bidang konstruksi itu peluangnya juga sangat besar.” ucapnya.

Meskipun sektor pertanian juga menawarkan peluang di Jepang, Abdurrahman cenderung lebih mengarahkan para calon pekerja ke bidang konstruksi. Ia menjelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian di Jepang sangat bergantung pada iklim, yang dapat mempengaruhi penghasilan para pekerja.

“Untuk bidang pertanian sendiri, karena rata-rata pertanian itu produktivitasnya, hasil yang mereka kejar di Jepang adalah tergantung iklim. Rata-rata enam bulan itu termasuk produktif dan enam bulan berikutnya sedikit mulai berkurang, jadi pengaruh pada penghasilan. Jadi saya lebih mengarahkan ke bidang konstruksi ini lebih menjanjikan,” tegasnya.

Tidak hanya fokus pada Jepang, Bali Tosha Lombok Kochi juga melihat peluang di negara lain. Abdurrahman mengungkapkan rencana untuk membuka program penempatan kerja di Uni Emirat Arab (UEA) dalam waktu dekat.

“Kalau saya lebih melihatnya progres yang menjanjikan ke Jepang, dalam waktu dekat juga kami akan membuka program yang lain yaitu Uni Emirat Arab,” ujarnya.

Untuk program ke UEA ini, Abdurrahman memberikan gambaran awal mengenai biaya yang terjangkau. “Untuk awalnya saja, mereka hanya membayar untuk biaya pendidikan. Dan untuk jelasnya berapa biaya, bisa langsung berkunjung ke tempat kami.” Katanya. (bul)

ITDC Kembangkan Kemampuan Petani Hidroponik Masyarakat Lingkar KEK Mandalika

0

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC terus memperkuat peran sebagai pengembang dan pengelola kawasan pariwisata berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat di The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada Kamis, 15 Mei 2025, ITDC melaksanakan rangkaian kegiatan yang menyasar tiga pilar strategis pembangunan yaitu pemberdayaan sosial, peningkatan kapasitas keamanan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal.

General Manager The Mandalika, Wahyu M. Nugroho menyampaikan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari upaya terstruktur untuk menjadikan The Mandalika sebagai kawasan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami merancang langkah-langkah untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, mulai dari penguatan organisasi petani, peningkatan kualitas layanan keamanan, hingga dukungan terhadap fasilitas sosial seperti rumah ibadah,” ujar Wahyu.

Dalam sektor ekonomi lokal, ITDC memfasilitasi program pelatihan kelembagaan bagi kelompok tani hidroponik “Hydroku”, dengan menghadirkan narasumber dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram).

Program ini bertujuan membentuk kelompok tani hidroponik yang terorganisir, memperkuat struktur organisasi, sistem keuangan, serta strategi produksi dan pemasaran.

Pelatihan lanjutan ini menjadi langkah awal untuk mengubah pola kerja individu menjadi kelembagaan yang solid dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta produktivitas kawasan.

Irwan Muthahanas, Dosen Fakultas Pertanian Unram, mengungkapkan pelatihan yang difasilitas oleh ITDC dalam mendorong penguatan kelembagaan petani lokal akan membuat para petani lebih terorganisir dalam hal produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan, sehingga usaha mereka dapat berkelanjutan dan berdampak secara ekonomi.(bul)