Beranda blog Halaman 288

Persiapan Haji 2026 di Embarkasi Lombok, Pemprov NTB Perkuat Sinergi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rapat persiapan pelaksanaan pemberangkatan Jemaah haji lewat Embarkasi Lombok, Selasa (7/4). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, khususnya pada Embarkasi Lombok, berjalan aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jama’ah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfotik NTB, Safrudin, SH MH, yang ditugaskan sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Lombok, dalam Rapat Persiapan PPIH yang digelar di Asrama Haji Lombok, Selasa (7/4/2026).

Rapat tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, Imigrasi, otoritas bandara, maskapai penerbangan, serta instansi terkait lainnya, sebagai bentuk penguatan koordinasi untuk memastikan seluruh tahapan layanan berjalan optimal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB, Lalu Muhamad Amin, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh stakeholder yang terus berkomitmen dalam mendukung kelancaran dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji.

“Penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum penting, karena merupakan pelaksanaan perdana dalam struktur Kementerian Haji dan Umrah yang baru. Ini adalah amanah besar yang harus kita laksanakan dengan pelayanan terbaik bagi jama’ah,” ujarnya.

Berdasarkan jadwal, jemaah haji NTB akan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026 pukul 06.00 WITA, dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April 2026 dini hari.

Selama masa tunggu di embarkasi, seluruh petugas diminta memastikan layanan berjalan optimal agar jemaah dapat mempersiapkan ibadah dengan baik.

Seluruh dokumen jemaah, termasuk visa, telah diselesaikan sebelum bulan Ramadan. Saat ini, koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait, termasuk syarikah, dalam rangka distribusi kartu Nusuk yang akan dilaksanakan di embarkasi sebagai bagian dari penyesuaian sistem layanan terbaru.

Selain itu, berbagai tahapan persiapan seperti penetapan kuota, pelaksanaan manasik haji, serta bimbingan teknis petugas telah diselesaikan lebih awal guna memberikan waktu yang cukup bagi jama’ah untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan.

Untuk memastikan kesiapan menyeluruh, akan dilaksanakan simulasi pelayanan jemaah, mulai dari kedatangan di embarkasi hingga proses pemberangkatan ke bandara.

Peningkatan layanan juga dilakukan di bandara, di mana jemaah tidak lagi diturunkan di area terbuka, melainkan langsung melalui fasilitas kedatangan dengan dukungan eskalator dan lift, khususnya bagi jemaah lansia dan prioritas.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta melindungi jemaah dari kondisi cuaca.

Sementara itu, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, Lalu Madahan, menyampaikan bahwa kesiapan operasional asrama haji saat ini telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 15 April 2026.

Ia menjelaskan, fasilitas utama yang akan digunakan meliputi Gedung Mina, Arafah, dan Shafa sebagai lokasi pelayanan jama’ah, sementara Gedung Namira difungsikan sebagai pusat kegiatan panitia.

Untuk menunjang kenyamanan, seluruh kamar telah dilengkapi berbagai amenitas, seperti perlengkapan mandi, selimut, handuk, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, disiapkan pula konsumsi ringan, ketersediaan air bersih, serta dukungan listrik dengan genset berkapasitas 500 kVA sebagai langkah antisipasi.

Dalam rangka mendukung layanan haji ramah lansia dan disabilitas, asrama haji juga telah menyiapkan kursi roda serta fasilitas pendukung lainnya. (r)

Harga Tiket Pesawat Naik, Pariwisata NTB Terancam Seret

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan pesawat komersil di BIZAM. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kenaikan harga tiket pesawat maksimal 13 persen yang diketok oleh pemerintah, imbas dari kesulitan BBM karena perang di Timur Tengah mengancam pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya Nusa Tenggara Barat.

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB menyebut, lonjakan harga tiket membuat biaya perjalanan ke Lombok dan daerah wisata lain di NTB semakin mahal, bahkan berpotensi mengurangi jumlah wisatawan.

Ketua Astindo NTB, Sahlan M Saleh mengatakan komponen tiket pesawat kini menjadi beban terbesar dalam perjalanan wisata. Ia mencontohkan harga tiket penerbangan dari Lombok ke Jakarta yang sudah mencapai jutaan rupiah.

“Saya akan berangkat Jumat ke Jakarta, itu sudah Rp 3,7 juta harga tiketnya. Komponen tiket ini menjadi komponen yang sangat besar terhadap pertumbuhan wisata,” kata Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini, Selasa, 7 April 2026.

Menurut Sahlan, kenaikan harga tiket pesawat tidak semata-mata disebabkan oleh naiknya harga avtur. Ia menilai ada banyak komponen biaya lain yang justru lebih besar dan dibebankan kepada masyarakat melalui harga tiket.

Ia menyebut kenaikan harga avtur saat ini memang cukup tinggi, bahkan mencapai sekitar 40 persen. Namun, menurutnya, avtur bukan satu-satunya faktor yang membuat tiket pesawat melambung.

“Kenaikan avtur sekarang 40 persen. Tetapi harus diingat, 60 persen itu adalah biaya-biaya lain. Terlalu banyak biaya,” ujarnya.

Sahlan merinci sejumlah komponen yang ikut membebani harga tiket, antara lain Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya garbarata, landing fee, handling, hingga biaya parkir pesawat di bandara.

“Pajak tiket cukup besar. Lalu ada airport tax yang di beberapa daerah cukup tinggi, ada landing fee, parking, garbarata, handling, dan lain-lain. Semua biaya itu akhirnya dibebankan kepada pembeli tiket atau masyarakat,” katanya.

Karena itu, Astindo meminta pemerintah tidak hanya fokus menekan harga avtur, tetapi juga menurunkan berbagai pungutan dan biaya lain di sektor penerbangan.

“Kalau pemerintah ingin membantu masyarakat, maka komponen biaya yang begitu banyak ini dibantu dikurangi. Bila semua biaya-biaya ini dikurangi, saya yakin harga tiket akan turun meskipun avturnya naik,” tegas Sahlan.

Di tengah tingginya harga tiket pesawat, muncul usulan agar akses ke NTB diperkuat melalui transportasi laut. Namun, Sahlan menilai moda laut hanya bisa menjadi solusi untuk jarak dekat, seperti Bali-Lombok atau Surabaya-Lombok.

“Bali-Lombok masih visibel, Surabaya juga masih logis. Tetapi kalau Jakarta, Medan, Makassar atau kota besar lain harus lewat laut, itu tidak visibel dan tidak logis bagi wisatawan,” ujarnya.

Menurutnya, wisatawan masih dapat menerima perjalanan laut dari Bali ke Lombok karena jaraknya dekat. Namun, untuk wisatawan dari kota-kota besar di luar Jawa Timur dan Bali, pesawat tetap menjadi sarana utama menuju NTB.

Astindo khawatir mahalnya tiket pesawat akan memukul pasar wisatawan yang selama ini sedang dibangun, terutama dari luar negeri. Saat ini, Astindo NTB tengah berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan dari Singapura, Australia, Korea Selatan, dan China.

“Sekarang kami sedang berjuang menaikkan jumlah wisatawan, khususnya dari Singapura, Australia, Korea, dan China. Sedikit saja ada isu soal harga, dampaknya sangat besar bagi wisatawan,” kata Sahlan.

Ia mengaku perusahaannya sudah menerima pemesanan wisatawan asal China hingga Februari. Namun, Astindo mulai khawatir terhadap potensi penurunan pemesanan pada Mei dan Juni apabila harga tiket terus naik.

Selain harga tiket, situasi geopolitik global juga ikut memengaruhi minat wisatawan. Sahlan menyebut sudah ada sejumlah pembatalan perjalanan akibat kekhawatiran terhadap konflik internasional.

“Yang ada cancel karena adanya peperangan di sisi geopolitik. Perang Iran dengan Amerika dan Israel membuat mereka khawatir,” katanya. (bul)

Bulog NTB Ditugaskan Beli 200 Ribu Ton Jagung Petani, Harga hingga Rp6.400 Perkilo

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar ikut melakukan panen jagung petani sekaligus melakukan pembelian. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kantor Wilayah NTB mendapat target besar dalam pengadaan jagung tahun 2026. Dari total target 200 ribu ton yang ditetapkan pemerintah pusat, realisasi penyerapan hingga awal April baru mencapai 7.411 ton atau sekitar 3,71 persen.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, menegaskan bahwa target tersebut merupakan bagian dari mandat nasional untuk memperkuat cadangan pangan, khususnya jagung. “Untuk Kanwil NTB diberikan target 200 ribu ton jagung,” jelas Regar, Selasa, 7 April 2026.

Meski capaian masih di bawah lima persen, Bulog NTB terus mendorong percepatan penyerapan di tengah masa panen yang mulai berlangsung di sejumlah daerah.

Dalam skema pengadaan, Bulog telah menetapkan harga pembelian sesuai ketentuan pemerintah. Untuk jagung dengan kadar air (KA) 18–20 persen, harga pembelian ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram. Sementara untuk jagung dengan kadar air 14 persen dalam kemasan baru 70 kilogram, harga mencapai Rp6.400 per kilogram di gudang Bulog.

“Kami beli sesuai ketentuan. Untuk KA 18–20 persen Rp5.500 per kilogram, dan KA 14 persen Rp6.400 per kilogram di gudang Bulog,” jelasnya.

Mara juga memastikan petani dapat langsung menjual hasil panennya ke Bulog melalui gudang-gudang yang telah disiapkan. Skema ini diharapkan mampu mempermudah akses petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan keberpihakan pada petani jagung. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026, pemerintah menargetkan pengadaan jagung nasional sebesar 1 juta ton sepanjang 2026.

Dalam beleid tersebut, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditetapkan Rp5.500 per kilogram untuk jagung dengan kadar air 18–20 persen. Penugasan pengadaan ini diberikan kepada Perum Bulog guna memperkuat Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.

Dengan target besar yang dibebankan, Bulog kini ditugaskan pada dua hal besar, yakni mempercepat serapan jagung petani dan memastikan harga pembelian tetap menarik agar produksi dalam negeri terserap optimal. (bul)

Infrastruktur Belum Siap, Dishub Mataram Kesulitan Petakan Jalur Sepeda

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dishub Mataram kesulitan petakan pembangunan jalur sepeda karena infrastruktur belum siap. Salah satunya di Jalan Pejanggik, Selasa (7/4/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Kebijakan efisiensi anggaran bahan bakar minyak (BBM) mulai diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Salah satu langkahnya adalah mendorong pejabat eselon II menggunakan sepeda listrik maupun konvensional sebagai transportasi operasional menuju kantor.

Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas jalur sepeda yang aman. Pasalnya, hingga saat ini Kota Mataram belum memiliki jalur sepeda yang memadai, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Zulkarwin, menjelaskan bahwa penyediaan jalur sepeda masih dalam tahap kajian. Ia mengakui, pembangunan jalur tersebut tidak mudah karena belum adanya arah perencanaan yang jelas.

“Kami masih mengkaji, mulai dari lebar hingga panjang jalur. Jika menggunakan jalan provinsi atau nasional, tentu harus melalui proses perizinan,” ujarnya, Selasa (7/4).

Zulkarwin menambahkan, penentuan arah tujuan perjalanan menjadi faktor penting agar Dishub dapat memetakan jalur sepeda secara efektif di kawasan kota. Saat ini, kondisi penggunaan sepeda masih bersifat sporadis, sehingga menyulitkan dalam perencanaan jalur khusus.

Untuk sementara, masyarakat yang menggunakan sepeda diimbau lebih berhati-hati saat melintas di jalan raya. Ia juga mengingatkan pentingnya saling menghormati antar pengguna jalan.

“Untuk tahap awal, pengendara sepeda harus lebih waspada. Kita harus saling menghormati di jalan, mengingat jumlah kendaraan bermotor cukup banyak,” pesannya.

Ia menyebutkan, jalur sepeda yang saat ini tersedia di Kota Mataram hanya terdapat di Jalan Udayana. Jalur tersebut lebih difungsikan untuk aktivitas olahraga, bukan sebagai sarana transportasi harian.

Selain itu, Dishub Kota Mataram juga tengah mengkaji rencana penggunaan bus dan bemo kuning sebagai sarana antar-jemput aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diusulkan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, khususnya untuk mengurangi penggunaan BBM kendaraan dinas.

Dalam rencana tersebut, pejabat eselon III akan diarahkan menggunakan bus atau bemo kuning sebagai moda transportasi harian. Sementara itu, pejabat eselon II diwajibkan menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Zulkarwin menjelaskan, pihaknya masih melakukan kajian menyeluruh terkait kesiapan armada, jumlah kendaraan, serta dukungan infrastruktur yang dibutuhkan.

Dishub juga tengah merancang rute layanan bus ASN yang akan terintegrasi dengan transportasi umum dan bus sekolah yang telah beroperasi. Sejumlah titik strategis yang direncanakan menjadi lintasan antara lain kawasan Jalur Lingkar, Taman Sangkareang, Kantor Wali Kota Mataram, hingga eks Bandara Selaparang sebagai titik akhir. (pan)

GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Mandalika Diikuti 46 Pembalap Dunia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wamenpora Taufik Hidayat (dua kanan) Senin (6/4) sore kemarin, melihat salah satu mobil GT3 yang akan ambil bagian diajang GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Mandalika, 1-3 Mei 2026. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Sebanyak 46 pembalap dunia telah mengkonfirmasi bakal ambil bagian di ajang balap roda empat GT World Challenge Asia 2026 yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, pada 1-3 Mei 2026 mendatang. Para pembalap yang berasal dari 17 negara seperti Jepang, China, Australia, Prancis, Amerika Serikat hingga Indonesia tersebut akan membalap menggunakan 23 mobil GT3 dari berbagai merek dunia.

Sirkuit Mandalika sendiri kebagian menggelar dua seri balapan yakn seri 3 dan 4. Di mana untuk seri 1 dan 2 digelar di Sirkuit Sepang Malaysia. Dan, ini untuk yang kedua kalinya Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah gelaran ajang GT World Challenge Asia setelah yang pertama suskes digelar pada tahun 2025 lalu.

Pada penyelenggaraan GT World Challenge Asia tahun lalu, ajang tersebut sukses menarik sekitar 9.000 pengunjung selama akhir pekan balapan. Di platform digital ajang GT World Challenge ditontong sekitar 1,2 juta views. Termasuk penetrasi pasar China dengan 3,1 juta views. Sehingga mendongkrak konsumsi konten dengan akumulasi hingga 188.900 jam waktu tonton.

Hadirnya kembali ajang GT World Challenge Asia di Sirkuit Mandalika tersebut diharapkan bisa menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Di mana nantinya penonton tidak hanya menyaksikan duel kecepatan mobil GT saja. Tetapi juga sekaligus bisa menikmati atmosfer festival di dalam satu panggung besar yang memadukan aksi balap kelas dunia dengan suguhan budaya yang autentik.

“GT World Challenge Asia bukan hanya sebagai ajang balap kelas dunia, tetapi juga sebagai panggung yang memadukan motorsport dengan kekayaan budaya Indonesia dalam satu pengalaman yang utuh,” ungkap Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Indonesia Taufik Hidayat, dalam keterangannya, Selasa (7/4).

Bagi kawasan The Mandalika sendiri, kehadiran kembali ajang tersebut semakin mempertegas posisinya sebagai destinasi sportainment tourism unggulan dunia. Yang tidak hanya mampu menghadirkan balapan kelas dunia, tetapi jugaa bisa memberikan pengalaman yang imersif bagi seluruh wisatawan yang hadir.

Secara lebih luas, ajang GT World Challenge Asia merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem olahraga nasional. Melalui event tersebut Indonesia bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah ajang internasional. Sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembinaan atlet, industri olahraga serta memperkuat sport tourism sebagai sektor strategis yang berkelanjutan.

Direktur Komersial InJourney Veronica H. Sisilia menambahkan, penyelenggaraan GT World Challenge Asia 2026 yang diikuti puluhan pembalap dari berbagai Negara tersebut sebagai momentum strategis untuk memperkuat positioning kawasan The Mandalika. Sekaligus mendorong nation branding pariwisata Indonesia di kancah global.

Menurutnya, ajang internasional seperti GT World Challenge Asia ini pastinya akan bisa menghadirkan global impression yang sangat kuat. Dan, itu bisa menjadikannya sarana promosi yang efektif sekaligus key driver dalam meningkatkan daya tarik kawasan The Mandalika. (kir)

Atasi Benang Kusut Elpiji Subsidi, Satgas Agendakan Operasi Pasar di Seluruh Kecamatan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan Operasi Pasar bersama pihak Pertamina di Desa Pengadangan, Selasa (7/4/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi Elpiji bersubsidi 3 kilogram sebagai langkah mengatasi kelangkaan gas melon yang dikeluhkan masyarakat. Setelah terbentuk, Satgas langsung berkolaborasi dengan Pertamina dan mengagendakan operasi pasar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lotim.

“Satgas baru terbentuk kemarin sore (Senin, 6 April 2026). Sekarang, langsung bersama pertamina melakukan operasi pasar di empat kecanatan/lima desa,” terang Ketua Satgas Elpiji Lotim, Muhammad Hairi menjawab Suara NTB usai menggelar operasi Pasar di Desa Pengadangan, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan perdana dilaksanakan di empat kecamatan, yakni Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, dan Lenek. Dia menjelaskan bahwa operasi pasar akan menjangkau satu desa per kecamatan. “Kita rencanakan gelar operasi ini di semua kecamatan, satu desa satu kecamatan,” ujar Hairi

Rincian penyaluran tabung elpiji 3 kilogram edisi perdana: Kecamatan Lenek (Desa Lenek) sebanyak 360 tabung, Kecamatan Aikmel (Desa Aikmel Utara) 560 tabung, dan Kecamatan Wanasaba (Desa Bebidas) 560 tabung. Total ribuan tabung telah tersalurkan dengan harga sesuai ketentuan di pangkalan.
“Makanya kalau kemudian ada yang bilang langka, mari kita bersama-sama mencari benang kusut penyebab kelangkaan. Di tim pengawasan ada dari kepolisian yang akan menindak jika kami temukan benang kusutnya,” tegas Hairi yang juga Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini menambahkan.

Dalam setiap kegiatan operasi pasar, desa yang terpilih sebagai lokasi akan didata langsung oleh kepala desa setempat. Warga yang ingin membeli wajib membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK) serta tabung kosong, dengan maksimal pembelian satu tabung per orang.

“Harganya Rp18.000, sesuai harga pangkalan. Tidak melihat kaya-miskin, semua boleh beli. Kepala desa lebih tahu warganya, kita bersama-sama di tempat penjualan,” imbuh Hairi.

Terpisah, Bupati Lotim H. Haerul Warisim menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta tambahan pasokan kepada Pertamina. “Jadi kita dapat tambahan dari hari kemarin, 24.000 tabung. Ini sebenarnya banyak, tetapi kenapa terjadi kelangkaan? Kecurigaan saya pertama adalah panic buying,” ujarnya.

Bupati mengingatkan masyarakat agar tidak panik. “Presiden sudah jelas menyampaikan bahwa harga BBM tidak dinaikkan, harga barang-barang juga tidak dinaikkan. Apa yang harus kita panikkan?” tegasnya.

Menurutnya, kepanikan masyarakat dipicu imbas media sosial dan siaran televisi terkait kejadian di luar negeri. Bupati menegaskan bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran distribusi subsidi.

“Jangan menganggap bahwa bupati tidak ada kewenangan. Bupati jelas punya kewenangan terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, apalagi menyangkut subsidi,” pungkasnya.

Dengan adanya operasi pasar ini, diharapkan kelangkaan elpiji subsidi di Lotim segera teratasi dan masyarakat bisa mendapatkan gas melon dengan harga resmi. (rus)

Pembangunan RTLH, Pemkab Sumbawa Siapkan Anggaran Rp1,5 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rizqi Helfiansyah. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, menyiapkan anggaran sebesar Rp1,56 miliar untuk penanganan 104 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Perbaikan rumah kumuh ini tersebar di beberapa kecamatan.

“Anggaranya sudah siap tinggal proses pelaksanaan yang akan kita mulai pertengahan bulan April. Kami juga sudah melakukan survei ke lokasi sasaran penanganan,” kata Kadis PRKP melalui Kabid Kawasan Permukiman, Rizqi Helfiansyah, kepada Suara NTB, Selasa, 7 April 2026.

Ia melanjutkan, masing-masing rumah nantinya akan menerima anggaran sebesar Rp15 juta per unit dan akan ditangani secara swakelola. Penanganan terhadap RTLH ini menjadi atensi pemerintah mengingat jumlah RTLH secara keseluruhan masih sangat banyak.

“Rata-rata rumah yang akan kita tangani berdasarkan hasil survei rusak berat, sehingga kami anggap layak masing-masing rumah kita berikan anggaran Rp15 juta,” ucapnya.

Selain penanganan secara mandiri pemerintah, Rizqi menyebutkan ada sekitar 100 unit RTLH di Kawasan Jempol juga akan segera ditangani pemerintah. Sejumlah 100 unit rumah kumuh tersebut, bersumber dari direktif Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, tetapi untuk pelaksanaan belum ada informasi lebih lanjut.

“Kordinasi lanjutan tetap lakukan dengan harapan bisa mendapatkan kepastian. Sehingga upaya pemerintah dalam pengentasan kawasan kumuh bisa membuahkan hasil,” tambahnya.

Penerima bantuan untuk RTLH ini, rata-rata masyarakat kategori berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskin. Bahkan hasil pengecekan lapangan dan data sosial ekonomi sudah tidak ada persoalan lagi dan datanya layak.

“Rata-rata masyarakat yang kita bantu untuk RTLH yakni berpenghasilan rendah, kami juga sudah melakukan survei dan pengecekan langsung untuk memastikan penerima bantuan itu,” tukasnya. (ils)

Harga Plastik Naik, Pelaku UMKM Merasa Terbebani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Seorang pengunjung usai membeli kantong plastik di salah satu toko di Kota Bima. Pedagang dan pelaku UMKM merasa terbebani dengan kenaikan harga kantong plastik.(Suara NTB/hir)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Harga berbagai jenis produk plastik di Kota Bima melonjak drastis mencapai 80 persen pasca lebaran. Pelaku UMKM yang bergantung pada kemasan plastik,untuk menunjang usaha mereka merasa terbebani.

Kenaikan harga plastik terjadi secara luas di pasaran dan mulai dirasakan sejak sebelum Lebaran. Lonjakan harga dipicu terganggunya impor bahan baku plastik dari luar negeri akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pasokan bahan baku dan mendorong kenaikan harga di tingkat distributor hingga pedagang.

Salah satu penjual berbagai jenis kemasan plastik di Pasar Senggol Kota Bima, Riyadi, mengatakan kenaikan harga mulai terasa sejak sebelum Lebaran, meski saat itu belum terlalu signifikan. Namun setelah Lebaran, harga kembali melonjak dan mengalami kenaikan lanjutan pada awal April.

“Terasanya kenaikannya dari sebelum lebaran itu sudah mengalami kenaikan, cuman memang belum signifikan. Setelah Lebaran itu baru makin naik, terus per 1 April kemarin lebih naik lagi,” ujarnya saat ditemui di ruko miliknya pada Selasa (7/4).

Ia menyebutkan, jika dihitung secara persentase, kenaikan harga berbagai jenis plastik saat ini sudah mencapai angka yang cukup tinggi.

“Kalau dalam persen kira-kira sampai 80 persen,” sebutnya.

Menurut Riyadi, lonjakan harga paling terasa pada produk sterofoam yang banyak digunakan sebagai kemasan makanan. Dalam waktu singkat, harga produk tersebut meningkat tajam mengikuti perubahan harga dari distributor.

“Standarnya kemarin sebelum kenaikan itu Rp200 ribu. Sekarang variasi sih ada yang Rp340 ribu, ada yang Rp350 ribu,” sebutnya.

Ia menambahkan, sebagian besar barang plastik yang dijualnya didatangkan dari Pulau Jawa. Kenaikan harga membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian dan beralih ke jenis kemasan yang lebih murah, agar tetap bisa berjualan.

“Tentu ada berkurangnya, cuman mereka biasanya ganti ke yang lebih murah, misalkan karena jenis yang satu naik banyak akhirnya ganti ke yang lain yang lebih murah,” tambahnya.

Dampak kenaikan harga plastik tidak hanya dirasakan pedagang, tetapi juga pelaku UMKM yang menggunakan kemasan plastik sebagai bagian penting dari proses produksi.

Seorang pelaku UMKM penjual nasi kotak di Kota Bima, Siti Aminah mengaku biaya produksi meningkat sejak harga kemasan naik. Ia terpaksa menyesuaikan jenis kemasan, agar tetap dapat menjaga harga jual produknya.

“Sekarang kemasan mahal sekali, jadi kami kadang ganti ke yang lebih tipis atau yang lebih murah. Kalau tetap pakai yang lama, modalnya terlalu besar,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan pelaku UMKM minuman kekinian, Rahma. Ia mengaku kenaikan harga plastik membuat keuntungan usahanya semakin menurun,karena biaya operasional terus bertambah.

“Biasanya beli kemasan banyak sekalian biar hemat, tapi sekarang tidak berani stok banyak karena harganya naik terus. Untungnya jadi makin kecil,” katanya.

Para pedagang dan pelaku UMKM berharap harga plastik dapat kembali stabil, sehingga aktivitas usaha mereka tidak semakin terbebani. Mereka juga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan baku plastik terhadap keberlangsungan usaha kecil di daerah. (hir)

Orang Tua Diharapkan Dukung Program Hemat Energi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Yusuf (Suara NTB/sib)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram,meminta siswa dan guru mengurangi penggunaan kendaraan boros energi ke sekolah. Selain itu, orang tua juga diharapkan mendukung program hemat energy sebagai wujud implementasi gerakan efisiensi energi di lingkungan pendidikan.

Kepala Disdik Kota Mataram, Yusuf menyarankan agar orang tua mengantar-jemput anak ke sekolah serta mendukung program hemat energi sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak.

“Ya, orang tua harusnya yang mengantar anaknya (ke sekolah),” ujarnya, Senin (6/4).

Selain sebagai upaya untuk menekan konsumsi energi, antar-jemput siswa oleh wali murid juga diharapkan dapat meminimalisasi dampak kemacetan lalu lintas.

“Demi keselamatan juga dan untuk menghindari kemacetan juga,” kata Yusuf.

Opsi lain kata Yusuf, menyarankan agar warga sekolah dapat menggunakan sepeda gayuh untuk menempuh perjalanan ke sekolah atau untuk pulang ke rumah. Terutama, bagi mereka yang akses ke sekolah lebih dekat.

“Kita diharapkan pakai sepeda. Pak Wali pakai sepeda tadi ke kantor,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melalui Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dalam Upaya Optimalisasi Capaian Belajar dan Penguatan Karakter di Sekolah menekankan agar Dinas terkait dan sekolah dapat mendukung gerakan hemat energi.

Dalam isi surat, pada poin 7, Mendikdasmen mendorong agar penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, seperti berjalan kaki, bersepeda, berbagi tumpangan, transportasi publik mulai dibiasakan sebagai transportasi ke sekolah.

Selain itu, penghematan energi juga dapat dilakukan dengan memastikan penggunaan perangkat listrik di sekolah lebih efisien. Kemudian, memasifkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh warga sekolah tentang gerakan hemat energi. (sib)

Satu Desa di Sumbawa Belum Cairkan Dana Desa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Satu Desa di Sumbawa Belum Cairkan Dana Desa
Hendra Irawan. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga bulan April masih ada desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) untuk tahap pertama.

“Kita sudah berikan waktu paling lambat akhir bulan April sudah tuntas karena akan menggangu pencarian anggaran tahap selanjutnya termasuk pelaksanaan program nanti,” kata Kabid Administrasi Pemerintahan Desa, Hendra Irawan, kepada Suara NTB, Selasa (7/4).

Hendra melanjutkan, alasan Jotang lambat mencairkan anggarannya karena penetapan APBDesnya berlangsung alot. Terlebih adanya kisruh internal yang mengakibatkan kades definitif mundur dari jabatannya.

“Jadi, lebih ke masalah internal desa dan saat ini sudah ada penjabat kepala desa sehingga kami minta penetapan APBDesnya bisa segera dan anggarannya bisa segera dicairkan,” ucapnya.

Pemkab Sumbawa juga telah bersurat melalui kecamatan selaku kordinator desa, untuk mendorong desa agar mempercepat penetapan APBDes. Hal itu dianggap sangat penting, karena jika penetapan APBDes molor, maka para perangkat desa termasuk kades tidak bisa menerima gaji.

“Kami sudah bersurat secara resmi ke kecamatan untuk meminta desa mempercepat penetapan APBDesnya. Kami juga berharap agar kecamatan bisa proaktif meminta mereka,” ucapnya.

Dikatakannya, lambatnya penyusunan APBDes di desa lantaran proses pembahasannya bersama dengan BPD yang cukup alot. Apalagi anggaran dana desa untuk tahun ini terpangkas hingga 11,89 persen termasuk di dalamnya Rp80 miliar untuk KDKMP dari tahun sebelumnya senilai Rp153 miliar.

“Syarat penyaluran anggaran tersebut harus ada SK evaluasi dari kecamatan termasuk penetapan APBDesnya. Maka kami minta desa segera melakukan penetapan,” imbuhnya. (ils)

1...287288289...1,085Halaman 288 dari 1,085