Beranda blog Halaman 290

Pengiriman Ternak ke Luar NTB, Pemprov NTB Siapkan Pos Pengamanan

0
Ilustrasi pos pengamanan ternak kurban asal NTB yang akan dikirim ke luar NTB. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Menjelang Hari Raya Kurban, Pemprov NTB siapkan pos pengamanan di lima titik lokasi yang dianggap rawan. Di antaranya Kabupaten Bima, Perbatasan Bima-Dompu, Kawasan Labuhan Badas dan Pelabuhan Pototano serta Pelabuhan Lembar.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riadi mengatakan pihaknya sudah mulai mengantisipasi lalu lintas ternak guna memastikan kelancaran distribusi hewan kurban. Salah satu caranya yaitu dengan mempersiapkan pengamanan, termasuk persiapan posko terpadu di berbagai daerah.

“Pembahasan dalam rapat koordinasi ini disepakati skema pengawasan melalui pembentukan pos pantau di sejumlah titik strategis guna memastikan kelancaran distribusi sekaligus menjaga kesehatan dan kelayakan hewan kurban,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Selain distribusi hewan, kesehatan ternak juga menjadi fokus pemerintah. Mulai dari pemeriksaan kesehatan ternak sebelum diperdagangkan, pengawasan lalu lintas ternak, hingga kesiapan petugas di lapangan guna menjamin keamanan dan kelayakan hewan kurban bagi masyarakat.

Di tahun ini, Pemprov NTB mengirim 30 ribu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Sapi-sapi tersebut sebagian besar berasal dari Pulau Sumbawa dan didistribusikan melalui jalur darat maupun laut.

“Jadi, 30.000 ekor sapi kurban yang akan dikirim ke Jabodetabek. Itu khusus untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha saja, yang ke Jabodetabek,” katanya.

Distribusi sapi kurban telah dimulai sejak beberapa peman lalu oleh para pelaku usaha peternakan menggunakan truk tronton dengan rute darat Bima–Lombok–Surabaya. Untuk mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di pelabuhan, seperti Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa dan Pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat, Disnakeswan NTB menerapkan sistem pengaturan jadwal pengiriman.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi lonjakan pengiriman menjelang Idul Adha. Riadi menegaskan pentingnya pengaturan tersebut agar arus distribusi tetap lancar. “Nah, yang kita khawatirkan nanti pas menjelang Idul Adha, jangan sampai dia menggerombol bergerak dalam waktu bersamaan. Sehingga menumpuk di pelabuhan, itu yang kita antisipasi sekarang dengan melakukan pengaturan,” jelasnya.

Selain jalur darat, pengiriman juga dilakukan melalui jalur laut, terutama untuk sapi dari wilayah Bima dan Dompu. Pemerintah telah mengoperasikan kapal ternak Cemara Nusantara dengan rute Bima–Tanjung Priok yang mampu mengangkut sekitar 500 ekor sapi dalam sekali perjalanan. Dalam satu minggu, kapal tersebut dapat berlayar hingga tiga kali dengan total kapasitas sekitar 1.500 ekor sapi.

Melihat tingginya kebutuhan distribusi, Disnakeswan NTB mengusulkan peningkatan frekuensi pelayaran menjadi lima hingga enam kali per minggu dengan rute tambahan Bima–Surabaya, sehingga kapasitas angkut dapat mencapai 3.000 ekor sapi per minggu. (era)

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 dengan Perkuat Kapasitas Aparatur

0
𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 dengan Perkuat Kapasitas Aparatur
Budi Herman (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat kapasitas aparatur dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Penggalian Potensi Pajak Daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup provinsi serta kabupaten/kota se-NTB tahun 2026, Senin (6/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Budi Herman, sebagai bagian dari upaya strategis mendukung program prioritas pemerintah dan percepatan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Inspektur Provinsi NTB ini menegaskan bahwa pelatihan ini memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi fiskal daerah.

“Penguatan fiskal melalui optimalisasi pajak daerah merupakan instrumen kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan pajak harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berbasis data agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan secara tepat dan berkeadilan.

Selain itu, penggalian potensi pajak daerah perlu dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan teknologi serta memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang transparan, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Pelatihan ini turut didukung pemerintah pusat dan mitra pembangunan sebagai bentuk kolaborasi dalam penguatan kapasitas aparatur.

Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar, Endang Pancawardani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan.

“Ini merupakan program yang sangat baik karena bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bersama para mitra. Ke depan, kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan guna meningkatkan kompetensi ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Lead Program SKALA Provinsi NTB, Lalu Anja Kusuma, menilai pelatihan ini sangat relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang sangat baik. Beberapa waktu lalu Bapak Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBD, mengingat adanya keterbatasan transfer ke daerah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus berupaya meningkatkan PAD, salah satunya melalui pajak dan retribusi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini sangat penting dalam mendukung upaya tersebut.

“Oleh sebab itu, pelatihan ini menjadi sangat relevan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Ke depan, Program SKALA siap mendukung penyusunan regulasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini,” tambahnya. (r/ham)

Timur Tengah Memanas, Pemprov NTB Ubah Arah Promosi Investasi

0
Irnadi Kusuma (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB optimis target investasi Rp68 triliun di tahun 2026 dapat tercapai. Meski saat ini dunia, khususnya di kawasan Teluk masih memanas akibat perang antara Iran versus Amerika dan Israel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan mengubah arah dengan cara gaet investor di luar daerah konflik.

Kepala DPMPTSP NTB NTB, Irnadi Kusuma mengatakan menargetkan promosi ke wilayah seperti Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Oceania, Eropa Barat, dan Amerika Utara. Langkah ini diambil karena aktivitas promosi dan forum investasi di kawasan Timur Tengah dinilai akan terdampak konflik yang sedang berlangsung.

Meski demikian, Irnadi menyebut minat investor yang telah menjajaki peluang investasi sebelumnya diyakini tetap berlanjut.

“Kalau dari sisi keluar promosi ada pengaruhnya gejolak di Timur Tengah. Tapi kalau yang masuk secara investasi mungkin tidak terlalu berpengaruh. Pengaruhnya di kita tidak maksimal melakukan promosi dan mengadakan forum investasi internasional di Timur Tengah,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Untuk menjaga daya tarik investasi, DPMPTSP NTB memperkuat komunikasi dengan investor yang telah beroperasi di daerah tersebut. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan efek promosi dari mulut ke mulut mengenai kondisi investasi yang tetap aman dan kondusif.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menyeimbangkan kontribusi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tahun sebelumnya, realisasi PMA belum mencapai target akibat berbagai faktor eksternal, termasuk kendala infrastruktur.

Sepanjang 2025, realisasi investasi di NTB tercatat melampaui target nasional yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan capaian sebesar Rp61,1 triliun. Investasi tersebut banyak terkonsentrasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram, dengan sektor unggulan meliputi energi dan sumber daya mineral, pariwisata, ekonomi kreatif, serta industri.

Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti ketimpangan investasi antarwilayah, kendala teknis pada sistem Online Single Submission (OSS), serta perlunya pembaruan peta potensi investasi daerah. Ke depan, pemerintah akan memperkuat digitalisasi layanan, pengawasan perizinan berbasis risiko, serta mendorong investasi hijau dan berkelanjutan.

Untuk tahun 2026, NTB menargetkan sejumlah proyek strategis dapat terealisasi. Di antaranya pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) oleh PT Berkah Energi Lombok yang bekerja sama dengan PT Shine Green Energy Indonesia. Proyek senilai Rp3,1 triliun ini mencakup pembangunan PLTS dan PLTB dengan total kapasitas 130 MW yang tersebar di Lombok Utara, Dompu, Bima, dan Lombok Barat.

Selain sektor energi, pemerintah juga menawarkan berbagai proyek pembangunan hotel bintang lima di kawasan strategis seperti Mandalika, Pantai Kerakas, Kuta, dan Gili Gede. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan hotel dan resort dengan berbagai kapasitas dan nilai investasi ratusan miliar rupiah.

Di sektor agribisnis, terdapat rencana investasi peternakan sapi pedaging di Kabupaten Sumbawa dengan nilai Rp556 miliar, serta proyek budidaya udang di Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp507 miliar. Kedua proyek ini ditargetkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus membuka lapangan kerja baru. (era)

Rimbun Tanaman Bakau Sugian Jadi Daya Tarik Wisata yang Memukau

0
Tanaman bakau di Desa Sugian yang dijadikan sebagai kawasan wisata dan ditargetkan mampu mendatangkan banyak wisatawan ke tempat ini. (Suara NTB/rus)

HUTAN bakau di pesisir Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, tidak sekadar berjajar rapat menahan abrasi. Di balik rimbunnya akar-akar yang saling mengait, hal ini menjadi sebuah daya tarik wisata yang Memukau.
SABTU, tanggal 4 April 2026 objek wisata baru di Sugian ini diluncurkan Sekda Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik. Sekda melihat ada sebuah cermin kehidupan bagi warga Sugian dengan menjadikan lokasi ini sebagai destinasi wisata yang indah.

Menurut Sekda, di balik rimbunnya mangrove, ada kesan sederhana. Cinta yang baik adalah melindungi, bukan memiliki. Objek wisata itu dinamakan Taman Wisata Alam (TWA) Keramat Suci Ekowisata Mangrove.

Bagi mantan Penjabat Bupati Lotim ini, rimbunnya mangrove mengajarkan kesederhanaan sekaligus pesan mendalam, cinta yang tulus adalah tentang menjaga dan melindungi. Filosofi ini, katanya, menjadi fondasi kokoh membangun rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. “Cinta yang baik adalah melindungi, bukan memiliki,” tegasnya.

Prinsip yang sama, menurut dia, berlaku dalam menjaga alam. Kesadaran untuk melindungi—bukan sekadar memiliki—adalah kunci keberlanjutan ekosistem. Sebagaimana rumah tangga yang harmonis akan jauh dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena landasannya saling menjaga.

Peluncuran ekowisata ini bukan seremonial biasa. Di baliknya, ada kerja panjang kolaborasi antara Pemerintah Desa Sugian, Wahana Visi Indonesia (WVI), dan masyarakat setempat. Sekda Juaini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada WVI yang telah membuktikan komitmen awal mewujudkan destinasi ini.

“Langkah ini adalah pintu pembuka kolaborasi yang lebih luas. Tujuan akhirnya bukan sekadar merestorasi hutan mangrove, melainkan memastikan denyut ekonomi masyarakat Desa Sugian terus berputar melalui variasi ekonomi yang kuat di wilayah Sambalia,” ujarnya.

Kepala Desa Sugian, Lalu Mustiadi, menambahkan bahwa wilayah desanya sebagian besar merupakan pesisir yang berhadapan langsung dengan Gili Sulat dan Gili Lawang. Selama ini, penataan wisata di kawasan Pantai Gubuk Bedek Keramat Suci Sugian telah mendapatkan pendampingan intensif dari WVI.

“Selain pendampingan dalam program regreen mangrove, kami berharap kolaborasi dengan WVI terus berlanjut untuk mengembangkan potensi lain, seperti tambak masyarakat. Agar Desa Sugian mampu sejajar dengan desa-desa wisata maju lainnya di Lombok Timur,” harap Mustiadi.

Di tengah euforia peluncuran, Sekda menyelipkan pesan yang tak kalah penting. Ia mengingatkan para pengelola agar tidak seperti “anak yang lupa akan induknya” ketika destinasi ini sudah besar nanti.

Ia juga menegaskan pentingnya memisahkan antara manajemen pengelolaan dan hak kepemilikan. “Banyak destinasi yang tumbang karena gagal mengelola dua hal ini,” katanya.

Juaini mengajak semua pihak optimis dan tidak saling menjatuhkan. “Semakin banyak pelaku wisata, maka semakin luas pasar yang kita dapatkan. Ketahanan sebuah destinasi terletak pada kekuatan kolektif, bukan persaingan yang tidak sehat.”

Menurut Sekda, tiga pilar utama yang harus diperhatikan adalah aksesibilitas, komunikasi, dan atraksi. Ia mendorong kreativitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk menciptakan atraksi-atraksi menarik yang selalu dinantikan wisatawan, tanpa mengusik kelestarian mangrove.

“Keaktifan Pokdarwis menjadi nyawa dari destinasi ini. Keberadaan pihak lainnya seperti WVI maupun Pemda hanya sebagai pendamping dan pendukung,” tegasnya.

Juaini berharap Desa Sugian akan tumbuh menjadi desa mandiri yang kesejahteraannya sekuat akar mangrove yang menopang bumi pesisirnya.

Perwakilan Wahana Visi Indonesia, Sidiq, menekankan bahwa pengembangan ekowisata ini baru tahap awal dari rencana jangka panjang 5 hingga 10 tahun ke depan.

“Fokus utama kami bukan sekadar menanam, melainkan melakukan restorasi mangrove secara menyeluruh sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Sidiq.

Ia menambahkan, dukungan dari pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan organisasi lokal menjadi motor penggerak utama. WVI berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan mencari dukungan sumber daya yang lebih besar.

Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Masterplan Ekonomi Wisata Mangrove dari WVI kepada Kepala Desa Sugian dan penyerahan dokumen Pelatihan Ekowisata kepada Mangku Kadus Alam.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Camat, Kapolsek, Danramil, perwakilan WVI, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Di tepian hutan mangrove yang rimbun itu, sebuah harapan baru tertanam: bahwa melindungi alam dan memberdayakan masyarakat adalah dua sisi dari cinta yang sama.

Pernah Jadi Kawasan Konservasi
Lokasi tempat wisata memukau di Sugian ini pernah menjadi kawasan konservasi laut. Terdapat tak jauh dari lokasi ini ada sebuah Gili. Gili Lawang. Gili ni merupakan salah satu destinasi bahari yang menyimpan keindahan alam bawah laut sekaligus hamparan hutan bakau yang lebat. Pada tahun 2018 lalu, lokasi ini disebut warga paling banyak diguncang gempa. Sehingga warga pernah menamakannya dengan sebutan Gili gempa.

Ekosistem mangrove yang tumbuh subur di sepanjang pesisir gili menjadi ciri khas utama, membedakannya dari gili-gili lain di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meski gempa pernah mengguncang, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan signifikan pada vegetasi bakau atau terumbu karang di sekitar gili. Pemerintah Kecamatan Sambelia bersama tim gabungan masih melakukan pendataan di lapangan untuk memastikan kondisi lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Keindahan alam laut dengan latar rimbunan bakau yang hijau tetap menjadi daya tarik utama kawasan ini. (rus)

Kembangkan Pariwisata Tangguh Bencana, Wagub Tegaskan Bukan Sekadar Slogan

0
Kembangkan Pariwisata Tangguh Bencana, Wagub Tegaskan Bukan Sekadar Slogan
Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan sambutan saat membuka Inception Meeting (kick-off) Program Penguatan Ketangguhan Sektor Pariwisata dan Masyarakat di Kawasan Destinasi Wisata NTB 2026 di Hotel Santika, Mataram, Senin (6/4/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, membuka Inception Meeting (kick-off) Program Penguatan Ketangguhan Sektor Pariwisata dan Masyarakat di Kawasan Destinasi Wisata NTB 2026 di Hotel Santika, Mataram, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi penguatan kapasitas kebencanaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa NTB merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mendasar, terutama pada sektor pariwisata.

Ia menekankan bahwa konsep destinasi tangguh bencana tidak boleh berhenti pada tataran simbolik. “Tangguh bencana itu Bapak-Ibu tidak hanya sekedar slogan atau mengepalkan tangan sebagai tanda kesiapan. Tetapi masyarakat kita di setiap lini harus memahami ketika bencana terjadi, apa yang harus mereka lakukan, di mana titik tempat mereka berkumpul, dan apa yang dilaksanakan pascabencana,” tegasnya.

Wagub juga mengapresiasi Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APAD) yang telah menetapkan NTB, khususnya tiga desa wisata di Kabupaten Lombok Barat, sebagai lokasi pilot project program tersebut. Ia berharap implementasi program dapat diperluas hingga ke destinasi wisata di Pulau Sumbawa.

Selain aspek infrastruktur mitigasi, ia menyoroti pentingnya kesiapan mental dan sikap masyarakat lokal dalam mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, keberhasilan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh kualitas destinasi, tetapi juga oleh keterbukaan dan keramahan masyarakat.

Sementara itu, Country Director APAD Indonesia, Faisal Djalal, menjelaskan bahwa program ini berfokus pada penguatan kesiapsiagaan bencana dan adaptasi perubahan iklim, salah satunya di Desa Wisata Batu Kumbung, Lombok Barat.

“Desa Batu Kumbung itu kita harapkan menjadi model untuk dikembangkan di desa-desa lain. Jadi kita bangun kepariwisataan tangguh bencana ini mulai dari desa sampai ke atas. Semoga kerja sama ini betul-betul bisa meningkatkan keselamatan, keamanan, ketangguhan, dan kesiapsiagaan kita menghadapi dampak bencana,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan strategis tersebut Manajemen APAD MO Haruka Tomizawa, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin, Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata NTB Chandra Aprinova, serta para Kepala Desa Wisata yang wilayahnya menjadi sasaran program. (r)

Rehabilitasi DAS Kokok Nangka, PLN UIP Nusra Monitor Penanaman 2.500 Pohon di Lombok Timur

0

Lombok Timur (ekbisntb.com)- Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kokok Nangka, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama masyarakat setempat melaksanakan kegiatan monitoring penanaman pohon di kawasan hutan fungsi produksi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur.

Kegiatan ini mencakup area rehabilitasi seluas 5,03 hektare dengan total 2.500 pohon yang terdiri dari berbagai jenis tanaman produktif, seperti kelengkeng, alpukat, pete, dan turi.
Partisipasi aktif masyarakat terlihat dari antusiasme warga yang menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu sumber penghidupan sehari-hari.

Salah seorang warga, Sahyun, mengapresiasi pelaksanaan program rehabilitasi DAS Kokok Nangka. Menurut dia, selain memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, pohon-pohon yang ditanam juga berpotensi mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.

“Terima kasih kepada PLN, masyarakat di sini menyambut baik kegiatan ini. Harapan kami, saat pohon ini sudah bisa dipanen, dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga dan warga sekitar,” ujar Sahyun.

Program rehabilitasi DAS ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban PLN dalam skema izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sekaligus menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Selain berkontribusi pada pemulihan fungsi lahan, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya dukung lingkungan, menjaga ketersediaan air, serta mengurangi potensi bencana di wilayah tersebut.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi ini merupakan langkah nyata PLN dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim, dengan potensi penyerapan karbon mencapai sekitar 25 ton CO₂ per tahun.

“Melalui kegiatan rehabilitasi DAS ini, PLN memastikan keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah kerja. Kami berharap kolaborasi bersama masyarakat ini dapat terus terjaga, sehingga manfaat ekologis dan ekonomi dari penanaman pohon ini dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun mendatang,” ujar Rizki.(bul)

Lonjakan Kinerja Usai Konversi, Jamkrida NTB Syariah Catat Rekor Tertinggi 2025

0
Lalu Taufik Mulyajati. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Transformasi menjadi lembaga keuangan berbasis syariah menjadi titik balik bagi BUMD NTB, perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida) NTB Syariah. Sepanjang 2025, perusahaan mencatat lonjakan penjaminan hingga mendekati Rp1 triliun, aset melonjak hampir 70 persen, dan laba tumbuh signifikan—menandai fase “lepas landas” sekaligus membuka tantangan baru pada penguatan modal.

Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati, mengungkapkan bahwa nilai imbal jasa kafalah (IJK) yang diterima perusahaan melonjak signifikan hingga mencapai sekitar Rp29 miliar dalam setahun, atau rata-rata lebih dari Rp2 miliar per bulan.

“Ini capaian tertinggi dalam sejarah kami. Sebelumnya IJK hanya di bawah Rp10 miliar, sekarang bisa menembus Rp29 miliar dalam setahun,” ujarnya, pekan kemarin.

Kontributor terbesar masih didominasi oleh kerja sama dengan Bank NTB Syariah yang menyumbang sekitar 90 persen dari total bisnis penjaminan. Sisanya berasal dari lembaga keuangan syariah lain seperti BPRS dan Bank Dinar.

Tak hanya itu, nilai penjaminan yang disalurkan juga melonjak tajam. Sepanjang 2025, total penjaminan yang difasilitasi Jamkrida NTB Syariah mendekati Rp1 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan bisnis ini berdampak langsung pada penguatan fundamental perusahaan. Aset Jamkrida NTB Syariah tercatat naik dari sekitar Rp57 miliar menjadi Rp87 miliar atau tumbuh hampir 70 persen. Sementara laba perusahaan juga meningkat sekitar 17 persen, dari Rp3,2 miliar menjadi Rp3,8 miliar.

“Kondisi ini menunjukkan perusahaan tumbuh sehat. Bahkan kontribusi ke pemegang saham melalui dividen juga meningkat, dengan total setoran mencapai sekitar Rp2,2 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, konversi ke sistem syariah menjadi titik balik penting bagi perusahaan. Ia menggambarkan kondisi saat ini seperti pesawat yang telah “lepas landas” dan memasuki fase stabil untuk terus berkembang.

Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam pemenuhan ketentuan modal minimum sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 2026, perusahaan ditargetkan memiliki ekuitas minimal Rp75 miliar, dan meningkat menjadi Rp100 miliar pada 2028.

Saat ini, ekuitas Jamkrida NTB Syariah masih berada di kisaran Rp58 miliar, sehingga dibutuhkan tambahan sekitar Rp17 miliar untuk memenuhi ketentuan tahun ini.

“Ini menjadi fokus utama kami. Harapannya, penambahan modal bisa datang dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga penjaminan daerah,” katanya.

Sejumlah daerah seperti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Lombok Tengah, dan Pemerintah Provinsi NTB disebut telah memasukkan rencana penyertaan modal dalam dokumen anggaran. Sementara beberapa daerah lainnya di NTB hingga saat ini belum juga melakukan penyertaan modal.

Ke depan, Jamkrida NTB Syariah menargetkan ekspansi bisnis lebih agresif dengan memperluas jaringan, termasuk penempatan agen di kabupaten/kota serta menjajaki potensi kerja sama baru di luar sektor pengadaan barang dan jasa.

Dengan tren pertumbuhan saat ini, perusahaan optimistis mampu meningkatkan volume bisnis hingga Rp2 triliun pada 2026, terutama melalui optimalisasi potensi kerja sama dengan Bank NTB Syariah yang saat ini baru tergarap sekitar 25 persen.

“Kami melihat ruang pertumbuhan masih sangat besar. Ini momentum untuk memperkuat peran Jamkrida sebagai penggerak ekonomi daerah,” tandasnya. (bul)

Beasiswa Mekanik Alat Berat, 659 Pelamar Lolos Seleksi Administrasi

0
Slamet Riadi(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pendaftaran program beasiswa alat berat kolaborasi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) dan lembaga pendidikan vokasi UT School resmi ditutup pada 31 Maret lalu. Hasilnya, terjaring sebanyak 659 orang dinyatakan lolos tahap administrasi.

Berdasarkan data Disnakertrans KSB total ada 868 calon yang memasukkan lamaran secara online. Setelah diseleksi kelengkapan berkasnya, hanya 659 orang memenuhi syarat, khususnya angkatan kerja KSB yang merupakan salah satu syarat utamanya. “Yang melamar dari luar KSB otomatis digugurkan di seleksi administrasi,” kata kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi, Minggu (5/4).

Bagi peserta yang dinyatakan lolos administrasi berikutnya akan melalui tahap seleksi lanjutan. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, proses seleksi akan dimulai pada tanggal 9 April pekan ini. Untuk tahap pertama peserta akan menjalani Tes Kemampuan Akademik (TPA) dan wawancara yang akan digelar selama 3 hari di gedung Graha Praja Kantor Sekretariat Daerah (Setda) KSB.

Slamet menjelaskan, hasil seleksi TPA dan wawancara akan diumumkan pada tanggal 14 April. Berikutnya bagi peserta yang lolos akan melanjutkan tahapan seleksi dengan menjalani prosedur medical check up (MCU) atau tes kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagai tahapan terakhir seleksi dan akan diumumkan pada 23 April.

“Metode seleksinya sistem gugur. Jadi yang tidak lolos TPA dan wawancara otomatis tidak bisa ikut MCU,” urainya.

Pasca pengumuman hasil akhir, bagi peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 16 orang akan disiapkan untuk pemberangkatan menuju Kampus UT School di Jakarta. “Tanggal 24 April mereka yang diberangkatkan ke Jalarta,” papar Slamet.

Sebelum memasuki program pembelajaran, para peserta akan menjalani pre bimbingan mental dan fisik (Bintalsik). Kampus UT Shool selaku penyelenggara pendidikan menjadwalkan kegiatan ini hingga tanggal 30 April. Selanjutnya, kegiatan utama Bintalsik digelar selama 10 hari di kampus Jakarta.

Slamet menguraikan, masa pendidikan program beasiswa alat berat batch (gelombang) 1 ini akan berlangsung selama 1 tahun. Dimulai dengan kegiatan pemberian materi dalam kelas selama 4 bulan, berikutnya peserta akan menjalani masa pelatihan praktik kerja langsung di lapangan (on job training) selama 7 bulan.

Setelah menjalani OJT peserta diwajibkan melakukan presentasi dan menjalani uji sertifikasi. Peserta dinyatakan lulus atas keahlian yang dipelajarinya selama 1 tahun. “Mereka akan diwisuda pada bulan April 2027. Dan mereka yang lulus ini sudah disiapkan untuk bekerja di berbagai project UT di seluruh Indonesia,” tukas Slamet.(bug)

Silpa KSB Mencapai Rp1,14 Triliun

0
Silpa KSB Mencapai Rp1,14 Triliun
Hairul. (Suara NTB/dok)

Taliwang (ekbisntb.com) – Polemik mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus bergulir. Surplusnya sisa anggaran tersebut, didominasi oleh pelampauan target pendapatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul menjelaskan, perspektif SiLPA sebagai sisa anggaran pemerintah harus dilihat secara luas. Sebab anggaran tersebut berasal dari beragam sumber dan bukan sekedar sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja program pembiayaan pemerintah di tahun sebelumnya. “SiLPA kita ini sebagian besarnya dari pelampuan pendapatan daerah. Bukan hanya sisa anggaran program yang tidak tereksekusi,” tegasnya.

Sekda pun memberi gambaran terkait postur SiLPA KSB tahun 2025, mencapai Rp1,144 triliun itu. Diantaranya, bersumber dari sisa belanja hanya mencapai Rp176,8 miliar. Sementara yang berasal dari SiLPA pelampauan target pendapatan sebesar Rp966,6 miliar. Untuk pelampuan target pendapatan itu, sumbernya berasal dari seluruh item pendapatan mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pusat maupun antar daerah hingga lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hairul membantah kritik berbagai pihak mengenai tingginya SiLPA tahun 2025, disebabkan oleh penyerapan belanja yang tidak optimal. Ia mengurai total belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2,236 triliun dengan realisasi serapan anggaran mencapai 92,09 persen atau sebesar Rp2,059 triliun. “Di atas 90 persen itu sudah sangat sehat. Jadi tidak benar kalau SiLPA yang muncul itu karena banyak program yang tidak tereksekusi. Tapi sebaliknya memang target pendapatan kita yang terlampaui,” tegasnya.

Ia membandingkan realisasi persentase antara realisasi belanja dan pendapatan tahun 2025. Bahwasanya, realisasi APBD tahun 2025 sebesar 92,09 persen. Artinya, ada selisih belanja 7,91 persen. Sementara, realisasi pendapatan 2025 sebesar 150,48 persen dari target pendapatan atau mengalami pelampuan 50,48 persen.

Sekda menduga narasi yang berkembang tentang Silpa Pemerintah KSB itu, sengaja diskenariokan untuk kepentingan tertentu. Padahal, sistem pengelolaan anggaran pemerintah memiliki aturan jelas. Disamping itu, pemerintah dalam menganggarkan setiap program tentu melihat beragam kebutuhan prioritas masyarakat yang telah tertuang dalam RJPMD. “Ada yang bilang itu sengaja (anggaran ditahan supaya menjadi SiLPA) untuk kepentingan tertentu. Tidak benar itu,” tegasnya.

Ia menegaskan, pada mekanisme anggaran pemerintah harus ditilik secara bijak mengingat sumbernya tidak semata berasal dari anggaran yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya. Namun, juga bersumber dari realisasi pelampuan target pendapatan. “Faktanya realisasi belanja kita tahun lalu mencapai 92 persen. Pelampauan pendapatan kita 50,48 persen,” imbuhnya.(bug)

120 Desa di Bima Cairkan Dana Desa

0
120 Desa di Bima Cairkan Dana Desa
Masykur. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Sekitar 120 desa atau hampir 70 persen dari total 191 desa di Kabupaten Bima, telah mencairkan dana desa hingga akhir Maret 2026. Selain itu, pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa juga telah terealisasi di sekitar 110 desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Masykur, mengatakan pencairan dana desa terus berjalan seiring penyelesaian tahapan administrasi di masing-masing desa. Sejumlah desa yang belum mencairkan dana desa masih dalam proses pemenuhan persyaratan.

“Di Kabupaten Bima ada 191 desa. Per akhir Maret ini untuk pencairan dana desanya sudah sekitar 120-an desa, hampir 70 persen yang sudah cair. Tidak hanya dana desa, tapi Siltap juga, sudah cair sekitar hampir 110-an desa,” terangnya pekan kemarin.

Ia menjelaskan, desa yang belum mencairkan dana desa masih melaksanakan musyawarah desa (musdes) sebagai tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). “Untuk desa yang masih belum cair dana desanya, mereka masih berproses musdes. Musdes itu dalam rangka penyusunan rencana kerja RKPDes-nya,” jelasnya.

Setelah RKPDes disusun, dokumen tersebut akan dievaluasi oleh camat di masing-masing wilayah, kemudian diharmonisasikan di DPMD Kabupaten Bima sebelum ditetapkan sebagai dokumen perencanaan desa. “Setelah itu dilakukan evaluasi oleh camat, baru diharmonisasikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima,” katanya.

RKPDes yang telah disahkan selanjutnya, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dokumen tersebut kembali dikonsultasikan dengan camat sebelum dilakukan peninjauan akhir oleh DPMD. “Berdasarkan RKPDes itu akan dituangkan lagi dalam APBDes, dan dikonsultasikan juga dengan camat, dan terakhir akan direview oleh kita (DPMD),” terangnya.

Menurutnya, DPMD terus melakukan percepatan agar desa yang masih berproses dapat segera menyelesaikan seluruh tahapan administrasi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala yang menghambat pencairan dana desa.

“Desa yang belum cair itu masih berproses di sana. Kami sedang mengusahakan upaya akselerasi biar bisa mempercepat. Kalau ada hambatan, kita panggil apa persoalannya. Bahkan kita kasih waktu untuk mempercepat itu,” tegasnya.

Pihaknya menargetkan seluruh desa dapat menyelesaikan tahapan administrasi dalam waktu dekat,sehingga pencairan dana desa dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Bima. Pendampingan teknis dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan terus diperkuat untuk mempercepat realisasi pencairan. (hir)