Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 271

Bank Indonesia Beri Apresiasi MIM Foundation, Hadirkan Wakaf Produktif Ayam Petelur

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M. Si bersama Kepala Kantor Pewakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap memberikan apresiasi kepada MIM Foundation, diterima langsung Ketua MIM Foundation Romi Saefudin pada kegiatan LSF 2025(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Amil Zakat (LAZ) MIM Foundation yang merupakan Badan Wakaf yang sudah resmi dan memiliki izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendapatkan apresiasi dari Bank Indonesia pada acara Lombok Sharia Festival (LSF) 2025 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M. Si bersama Kepala Kantor Pewakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Sabtu 7 Juni 2025.

Apresiasi diberikan kepada MIM Foundation terkait “Gerakan Sadar Wakaf” di Nusa Tenggara Barat. Apresiasi ini didapatkan setelah MIM Foundation dan Bank Dinar sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menghadirkan wakaf produktif ayam petelur yang disebut WAKAFARM.

WAKAFARM hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai aksi nyata dalam mencukupi gizi anak-anak di Nusa Tenggara Barat dan swasembada telur lokal.
Ketua Badan Wakaf MIM Foundation, M. Romi Saefudin menyampaikan, wakaf ayam petelur ini merupakan langkah awal kami dalam Gerakan Sadar Wakaf di Nusa Tenggara Barat.

“Kedepannya, kami akan terus menghadirkan program-program wakaf yang produktif dan bermanfaat untuk masyarakat di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” ujarnya.

Selain wakaf ayam petelur, MIM Foundation juga saat ini dalam persiapan untuk meresmikan wakaf sumur bor.

“Selain wakaf ayam petelur yang sudah kami jalankan, dalam waktu dekat kami akan meresmikan wakaf sumur bor yang berlokasi di Dusun Embung Kolah, Lembar, Lombok Barat. Daerah yang minim air dan masyarakatnya sampai harus membeli air untuk kebutuhannya sehari-hari,” tambah Romi.

Bantuan dan kolaborasi dari stakeholder dan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk mendukung program-program wakaf kedepannya.

“Harapan dari kami selaku Nazhir Wakaf, semoga stakeholder dan masyarakat di Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dan saling mendukung dalam program-program wakaf kedepannya. Sekarang berwakaf jadi lebih mudah dan praktis menggunakan aplikasi SatuWakaf yang dikeluarkan oleh BWI.” demikian Romi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPwBI Provinsi NTB) mendukung siar ekonomi syariah, salah satunya dengan dukungan penyelenggaraan Lombok Sharia Festival (LSF) 2025 sebagai road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) Tahun 2025.

Festival yang akan berlangsung selama tiga hari, dimulai dari tanggal 7 hingga 9 Juni 2025 ini dirangkaikan dengan kegiatan seperti sharia forum, exhibition, business matching UMKM, gerakan sadar wakaf, fashion show, talkshow, workshop, edukasi dan literasi eksyar, lomba-lomba bernuansa Islami, dan jalan sehat. Selain itu juga dilakukan peluncuran aplikasi wakaf terintegrasi bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai langkah KPwBI Provinsi NTB untuk mendorong akselerasi pengembangan Islamic social finance.

Kepala KPwBI Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat meningkatkan awreness dan pemahaman masyarakat terkait eksyar serta mendorong para pelaku usaha syariah dari sektor halal food, kosmetik halal, modest fashion, dan berbagai sektor lainnya.

“Kami juga berharap melalui kegiatan ini, kolaborasi antara seluruh stakeholder semakin kuat untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah khususnya di Provinsi NTB,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S,IP, M.Si, menegaskan pentingnya positioning NTB sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia.

“Produk-produk halal memiliki peluang ekonomi syariah yang sangat besar. Indonesia khususnya di NTB, tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena memiliki keragaman budaya yang luar biasa, sehingga hal ini dapat menjadi lompatan besar dan memberikan dampak ekonomi yang dapat kita rasakan ke depannya.,” tandas gubernur.(bul)

Pertamina Patra Niaga Tambah Penyaluran LPG Subsidi di Mataram

By
ekbisntb.com
-
0
Salah Satu Pangkalan LPG di Kota Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pasca momentum lebaran Idul Adha 1446H/2025 pada 6 Juni lalu, masyarakat di Kota Mataram merasa kesulitasn mendapatkan LPG subsidi 3 Kg.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Sales Area Nusa Tenggara Barat (NTB) kemudian melakukan pengecekan lapangan, termasuk agen dan pangkalan setempat untuk memastikan kondisi tersebut.

Diketahui, stok di pangkalan untuk Kota Mataram dan sekitarnya masih aman walupun pada umumnya serapan masih tinggi, barang lebih cepat habis di pangkalan dibanding kondisi biasanya.

“Pertamina sudah melakukan pengecekan dan dari hasil penelusuran, ditemukan lonjakan konsumsi LPG 3 kg di Kota Mataram dan sekitarnya ditengarai tingginya penggunaan LPG 3 kg saat momen Idul Adha pekan lalu yang bersamaan dengan libur panjang. Sehingga banyaknya wisatawan yang beraktifitas di Lombok. Sejak pekan lalu hingga pekan ini juga sedang banyak hajatan (pernikahan), kondisi ini kemudian menyebabkan masyarakat _panic buying_ dan menimbulkan isu kelangkaan LPG 3 Kg,” jelas Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Rabu, 11 Juni 2025.

Ahad menambahkan, pada momen Idul Adha pekan lalu, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Sales Area NTB telah melaksanakan penyaluran fakultatif sebagai antisipasi permintaan yang tinggi untuk LPG 3 Kg.

Penyaluran fakultatif yang diberikan hingga 98% dari rata-rata penyaluran harian, dengan total lebih dari 20 ribu tabung. Penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran pada hari-hari tertentu salah satunya Idul Adha ini telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, jumlah yang diberikan juga sesuai dengan estimasi kebutuhan.

Ahad menambahkan, kondisi pembelian LPG 3 Kg dengan rangkaian perayaan hingga saat ini terjadi dalam jumlah cukup banyak diatas kebutuhan normal rumah tangga, sementara pembelian oleh pengecer dibatasi oleh pangkalan sesuai aturan yakni 10% dari alokasi pangkalan.

Di sisi lain pangkalan lebih mendahulukan pembelian ke konsumen langsung dibandingkan kepada pengecer. Atas kondisi ini, kami telah menambahkan alternatif dengan rencana penyaluran ekstra dropping.

“Agar situasi tetap kondusif, kami himbau kepada masyarakat untuk dapat melakukan pembelian sesuai peruntukan karena nyatanya masih banyak terdapat penggunaan LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran di konsumen pengguna seperti “Horeka” dan peternakan. Koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan sebagai upaya penyaluran LPG bersubsidi 3 kg agar tepat sasaran,” tutup Ahad.(bul)

Gubernur NTB Tekankan Peran Krusial TPAKD dalam Pembangunan Ekonomi

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri pelaksanaan Virtual Assessment TPAKD Award Tahun 2025 secara daring dari Command Center Kantor Gubernur NTB, Selasa 10 Juni 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi terhadap peran strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendorong pembangunan ekonomi NTB. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Pelaksanaan Virtual Assessment TPAKD Award Tahun 2025 secara daring dari Command Center Kantor Gubernur NTB, Selasa 10 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan bahwa TPAKD tidak hanya berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di sektor perbankan, tetapi juga menjadi instrumen vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di NTB.

“Kami melihat bahwa TPAKD ini bukan hanya krusial untuk membantu pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan literasi sektor perbankan, atau banking literasi, tapi TPAKD ini akan menjadi instrumen yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTB ke depan, termasuk di dalamnya pengendalian inflasi,” ujarnya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa data dan analisis dari TPAKD sangat penting dalam menyusun proyeksi pembangunan ekonomi daerah. Diskusi rutin dengan anggota TPAKD mengenai tren ekonomi menjadi bukti nyata pemanfaatan informasi yang dihasilkan tim tersebut.

“Karena itu, saya pribadi dalam kapasitas pribadi dan kapasitas Gubernur NTB memberikan dukungan penuh kepada TPAKD dan dukungan ini saya sampaikan di depan publik mengenai pentingnya TPAKD ini,” tegasnya. (ham)

Serapan Berkurang, Distan Lotim Khawatir Alokasi Pupuk Bersubsidi Terus Menurun

By
ekbisntb.com
-
0
Lahan pertanian di Lotim yang produktif. Pemkab Lotim khawatir, jatah pupuk bersubsidi tahun 2025 berkurang, karena serapan pupuk di petani menurun. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Alokasi pupuk bersubsidi untuk Lombok Timur (Lotim) tahun 2024 lalu dibandingkan dengan 2025 ini  terjadi penurunan. Hal itu terjadi karena tahun lalu, banyak pupuk tidak terserap sampai akhir tahun. Dinas Pertanian (Distan) Lotim khawatir alokasi pupuk bersubsidi untuk Lotim ini menurun.

Demikian dikemukakan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Lotim, Darajata menjawab Ekbis NTB, Selasa 10 Juni 2025.

Dia menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 disebut cukup besar. Hanya saja banyak yang tidak diserap oleh petani membuat jatah tahun ini terpaksa dikurangi.

“Banjir pupuk sekarang, saking banyaknya banyak tak bisa terserap tahun 2024 akhirnya jatah kita turun,” imbuhnya.

Jatah di awal tahun 2025 ini sebenarnya naik. Akan tetapi terjadi perubahan, sehingga terjadi penurunan. Alokasi awal dimaksud Darajata sebanyak 35 ribu ton untuk Urea, naik 2 ribu ton dibanding jatah sampai Desember 2024 sebanyak 33 ribu ton. Jatah sesuai SK awal ini serapannya sampai saat ini baru mencapai 30 persen, sehingga beberapa waktu lalu dilakukan realokasi kembali. ‘’Dari 35.058 ton jatah Urea, berkurang menjadi 33 ribu. Terjadi pengurangan 2,500 ton,” terangnya.

Petani katanya agak lambat melakukan penyerapan di awal tahun. Diduga karena petani merasa masih memakai sisa tahun lalu, sehingga tidak banyak menyerap pupuk. “Tahun lalu saja 89 persen yang bisa realisasi,” ucapnya.

Pertengahan tahun 2025, dilakukan realokasi dan jatah Lotim dibawa ke daerah lain yang tinggi serapannya. Kondisi di lapangan juga stok pupuk diklaim masih banyak.

Tidak saja Urea, pupuk merek NPK juga mengalami hal yang sama. Terjadi realokasi juga. Awal tahun alokasi NPK 30.747 ton berkurang menjadi 29.483. ada pengurangan 1.400 lebih.

Jenis pupuk SP36 sebelumnya pernah disubsidi tahun ini tidak ada alokasi. Walaupun dalam ketentuan peraturan presiden ada alokasi untuk SP36, namun tahun ini belum ada alokasi diberikan ke Lotim. “Kita belum ada SP36,” paparnya.

Alokasi pupuk bersubsidi lainnya diberikan untuk Lotim adalah pupuk organik. Awal tahun organik dialokasikan sebanyak 14.468 ton, realokasi pertengahan bulan Mei lalu menjadi menurun sebanyak 900 ton.

Bisa jadi ada potensi akan kembali pengurangan setelah dilaporkan ternyata masih minim realisasi. “Triwulan ketiga mungkin bisa berkurang kalau penyerapannya masih rendah,” urainya.

Distan Lotim mendorong segera menebus pupuk. Tidak diinginkan realisasi rendah sampai akhir tahun ini berujung menurunnya alokasi. Tahun berikutnya khawatirnya berkurang lagi.

Harapannya, tidak ada lagi pengurangan jatah untuk Lotim. “Jangan sampai jatah kita seperti alokasi tahun 2023 lalu yang cukup rendah hanya 17 ribu ton,” ungkapnya lagi.

Adapun komoditas yang mendapat subsidi pupuk adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu (singkong), cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Ini berdasarkan Permentan Nomor 04 Tahun 2024 yang menetapkan 10 komoditas tersebut sebagai penerima pupuk subsidi. Khusus Lotim, susah diusulkan komoditas tembakau dapat alokasi pupuk subsidi. “Kita sudah usulkan ke Kementerian Pertanian,” sebutnya.

Prosesnya saat ini sedang dilakukan dari bawah mulai dari perubahan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Kementan belum memberikan jawaban atas usulan Pemkab Lotim tersebut. Harapan Kementan memberikan rekomendasi untuk penggunaan pupuk subsidi ke tembakau karena komoditas ini merupakan andalan Lotim.

Adapun jumlah E-RDKK Lotim sebenarnya 39 ribu. Jumlah ini dibandingkan dengan alokasi yang diberikan dari keseluruhan pupuk masih kurang. “Masih ada kekurangan 4 ribu kalau mengacu pada RDKK ini, tapi semua petani ini sudah diberikan alokasinya,” demikian. (rus)

Tren Melambat di Sektor Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi Lobar pada Urutan Buncit di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Data pertumbuhan  ekonomi daerah di NTB. Lobar termasuk trennya melambat. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertumbuhan ekonomi di Lombok Barat (Lobar) pada urutan buncit di NTB, di atas Kabupaten Bima pada posisi terakhir. Menurunnya tren pertumbuhan ekonomi Lobar tahun 2024 disebabkan sektor konstruksi dan tambang galian C yang mengalami penurunan. Sehingga untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ini Pemkab pun mendorong percepatan realisasi program proyek fisik (konstruksi).

Dari data pertumbuhan ekonomi sebesar 3,02 persen satu tingkat di atas Kabupaten Bima pada urutan paling buncit dengan pertumbuhan ekonomi 2,28 persen. Hanya terpaut 0,74 persen dari Lobar. Di atas Lobar, Kabupaten Sumbawa dengan 3,12 persen berbeda 0,10 persen dengan Lobar. Urutan teratas pertumbuhan ekonominya Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 12,01 persen.

Plt Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu mengakui pertumbuhan ekonomi Lobar trennya turun.  Tahun 2024 dibanding tahun 2023, penurunan signifikan pada konstruksi. Tahun 2023 konstruksi mencapai 9 persen lebih, sedangkan tahun 2024 menurun cukup drastis menjadi 0,6 persen. Di situ juga ada penambangan galian tahun 2023 sebesar 6 persen menjadi 0 persen lebih.

Konstruksi ini mencakup pembangun perumahan properti dan proyek pembangunan daerah. Yang jelas tahun 2023, cukup tinggi sedangkan 2024 melambat. Sehingga untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ini, Pemkab mendorong OPD segera mengeksekusi program dan proyek yang saat ini  sedang berproses.

Kendala awal tahun, adanya Instruksi dari pusat pada triwulan I, keputusan tiga menteri terkait penyesuaian anggaran DAK. “Sehingga itu mempengaruhi, karena waktu itu kita baru keluarkan yang sifatnya operasional,” ujarnya.

Saat ini sudah berproses dan ada yang dikerjakan. Diharapkan pengerjaan fisik konstruksi ini bisa meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang melambat. “Karena memang konstruksi ini pelambatannya tinggi,” imbuhnya. (her)

OJK : Usulan Calon Direksi Bank NTB Syariah Menunggu Uji Kelayakan dan Kepatutan

By
ekbisntb.com
-
0
Rudi Sulistyo(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Proses seleksi direksi PT Bank NTB Syariah kini memasuki tahap krusial. Sebanyak tujuh nama calon direksi telah diserahkan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon direksi bank umum, termasuk Bank NTB Syariah, merupakan kewenangan OJK pusat. “Proses fit and proper test dilakukan di pusat, bukan di OJK daerah, karena perizinan bank umum berada di pusat. Nama-nama yang diusulkan akan menjalani proses tersebut,” ujar Rudi, Selasa, 10 Juni 2025 di Mataram.

Menurut Rudi, OJK NTB telah menerima informasi mengenai nama-nama calon tersebut. Keterlibatan OJK NTB dalam proses uji kelayakan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari OJK pusat.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini proses fit and proper test di OJK pusat cukup padat, karena bersamaan dengan proses serupa di seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank-bank milik negara (Himbara).

Terkait masa jabatan direksi saat ini yang akan berakhir pada Juni 2025, Rudi menyatakan bahwa pengangkatan direksi baru hanya dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus fit and proper test. “Setelah proses selesai dan lulus, direksi baru bisa diangkat. Harapannya, posisi-posisi tersebut segera terisi oleh direksi yang baru,” tambahnya.

Rudi juga menyampaikan harapan agar para calon terpilih mampu membawa peningkatan kualitas Bank NTB Syariah, bahkan melampaui BPD di provinsi lain. Selain itu, OJK NTB mendorong Bank NTB Syariah untuk terus memperkuat modal, meskipun telah bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim. “Modal merupakan bantalan pengaman jika terjadi kerugian. Semakin besar modalnya, semakin sehat banknya,” tegas Rudi.

Sebelumnya, Gubernur NTB menerima tujuh nama calon direksi dari Panitia Seleksi yang bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Ketujuh nama tersebut disaring dari hampir 100 pendaftar.

Meski tujuh nama telah lolos seleksi awal, hanya empat posisi direksi yang akan diisi untuk sementara. Posisi Direktur Utama masih kosong dan akan melalui proses seleksi terpisah karena tidak ada kandidat yang direkomendasikan dari hasil seleksi awal. “Sambil kita cari lagi untuk calon Direktur Utama,” kata Dr. Iqbal.

Nama-Nama Calon Direksi Bank NTB Syariah yang Diajukan ke OJK:

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko:

Ferry Ardiansyah (SEVP Group Manajemen Risiko PT Bank DKI)

Ajar Susanto Broto (Anggota Badan Pelaksana Bidang SDM dan Perencanaan, BPKH)

Direktur Dana dan Jasa:

Adhi Susantio (GM Divisi Treasury PT Bank NTB Syariah)

Wachjono (Regional CEO PT Bank Syariah Indonesia)

Direktur Pembiayaan:

Agus Suhendro (Direktur PT Bank KB Bukopin Syariah)

Suryo Kuncoro (Profesional investor dan trainer, Ketua Asbisindo Institute)

Direktur Keuangan dan Operasional:

Joni Haryanto (SVP Direktorat Retail Banking, Bank Syariah Indonesia). (bul)

Lahan Tidur Hambat Pariwisata dan Investasi di Sekotong

By
ekbisntb.com
-
0
Keindahan pantai di Sekotong Barat, namun sayang banyak lahan tidur sehingga menghambat pengembangan pariwisata di daerah tersebut.(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah desa dan warga di kawasan pariwisata Sekotong dan Batulayar, Lombok Barat, mengeluhkan banyaknya lahan tidur milik investor yang tak kunjung dibangun. Kondisi ini dinilai menghambat investasi dan perkembangan pariwisata yang diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Keluhan ini mencuat karena sebagian besar lahan tersebut telah dibeli oleh investor luar sejak 10 hingga 20 tahun lalu, namun dibiarkan terbengkalai. Akibatnya, potensi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi lokal menjadi terhambat.

Kepala Desa Sekotong Barat, H. Saharudin, menjelaskan bahwa ribuan hektar lahan di wilayahnya, mulai dari Tembowong hingga Batu Kumbu, telah dibeli oleh investor. “Mulai dari Tembowong sampai Batu Kumbu itu,” kata Saharudin pada Senin 9 Juni 2025. Ia menambahkan bahwa banyak dari lahan tersebut bahkan belum bersertifikat atau belum balik nama setelah dibeli.

Menurut Saharudin, keberadaan lahan tidur ini tidak hanya menghambat masuknya investor lain karena lahan sudah dikuasai, tetapi juga tidak memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat desa. “Seharusnya lahan itu dibangun agar ada dampak ke masyarakat dari sisi penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sehingga bisa mengurangi kemiskinan ekstrem di desa,” tegasnya.

Selain itu, Saharudin juga menyoroti masalah lahan yang tumpang tindih sertifikat. “Itu kendalanya juga, kadang-kadang satu lahan itu dua sertifikat,” ungkapnya. Hal ini menambah kerumitan dan merusak citra daerah di mata investor luar, seolah-olah Lombok Barat rawan sengketa lahan.

Pemerintah desa dan warga berharap Bupati Lombok Barat dapat mengambil langkah tegas terhadap investor yang membiarkan lahannya terbengkalai. Mereka mendesak agar lahan-lahan tersebut segera dibangun untuk mengantisipasi masalah sengketa dan mendukung iklim investasi yang sehat. Saharudin mengapresiasi warga lokal yang berinisiatif membangun lahannya di kawasan wisata, karena hal tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi daerah. (her)

Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta di Lotim Berpeluang Terima BSU

By
ekbisntb.com
-
0
M. Yohan Firmansyah(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabar gembira bagi pekerja di Kabupaten Lombok Timur (Lotim): mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 3.500.000 per bulan berpotensi menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Data calon penerima bantuan telah diajukan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsotek) Kantor Selong, Muhammad Yohan Firmansyah, mengungkapkan hal ini melalui sambungan telepon kepada Suara NTB, Selasa (10/6). Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, tujuan pemberian BSU adalah untuk menjaga daya beli pekerja dan mendorong perekonomian.

Firmansyah menjelaskan bahwa calon penerima BSU harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

– Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

– Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.

– Bagi yang bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang lebih tinggi dari Rp 3.500.000, batas gaji maksimal disesuaikan dengan UMK/UMP yang berlaku.

Gaji yang dimaksud adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap yang tercatat dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, penerima BSU tidak boleh merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota Polri.

Prioritas penerima BSU diberikan kepada pekerja yang tidak menerima program bantuan pemerintah lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun anggaran sebelumnya.

Setiap pekerja/buruh yang memenuhi kriteria berhak menerima BSU sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp 300.000 per bulan yang diberikan sekaligus untuk dua bulan.

Firmansyah juga menekankan pentingnya peran perusahaan dalam memastikan keakuratan data calon penerima BSU. Perusahaan diminta untuk melakukan pembaruan data melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP). Data yang perlu dipastikan meliputi nama lengkap pekerja, nama bank penerima, alamat lengkap, dan nomor handphone/WhatsApp aktif calon penerima.

Pengumpulan data rekening dan pemutakhiran melalui aplikasi SIPP harus disertai dengan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data dari perusahaan, dan seluruh proses ini harus diselesaikan paling lambat satu hari setelah informasi resmi disampaikan.

Dengan data calon penerima yang telah diusulkan ke Kemenaker, saat ini para pekerja yang memenuhi syarat menunggu proses verifikasi dan validasi dari pemerintah pusat. Diharapkan, BSU segera disalurkan untuk memberikan kelegaan bagi pekerja berpenghasilan rendah di tengah tantangan ekonomi yang ada. (rus) 

Pelantikan Pengurus APJATI, Gubernur Kembali Tekankan Pemberangkatan PMI ke Malaysia “Zero Cost”

By
ekbisntb.com
-
0
Pelantikan Pengurus APJATI NTB dihadiri Gubernur, Lalu Muhammad Iqbal dan Anggota DPR RI, H Muazzim Akbar.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) wilayah Provinsi NTB, masa bakti 2024–2029 pada Selasa 10 Juni 2025.

Dalam sambutannya dalam pelantikan pengurua APJATI tersebut, Gubernur menyampaikan harapan agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB bisa didorong untuk bekerja di sektor yang membutuhkan keahlian (skill), seperti Korea dan Jepang.

Namun Gubernur juga mengakui bahwa sebagian besar masyarakat saat ini hanya memiliki kapasitas untuk bekerja di sektor semi skill atau basic skill karena keterbatasan ekonomi, sosial, dan pengalaman.

Ia pun menyoroti pentingnya penerapan sistem zero cost dalam penempatan PMI. Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini adalah amanat undang-undang dan akan segera dijadikan proyek percontohan untuk pengiriman PMI ke Malaysia. “Semua PMI yang ke Malaysia harus berangkat dengan Zero Cost,” tegasnya.

Gubernur kemudian mengungkapkan dua persoalan utama dalam penerapan sistem ini. Pertama, masih banyak perusahaan yang belum mengembalikan dana penempatan kepada PMI meskipun pemerintah Malaysia sudah menerapkan sistem zero cost.

“Kedepannya kalau ada yang masih praktek-praktek seperti itu, kita pidanakan. Nanti kita koordinasikan dengan APJATI dan pihak Polda—khusus untuk Malaysia—kalau masih seperti itu kita pidanakan,” tegasnya.

Gubernur juga menyinggung terkait dengan banyaknya calon PMI yang terjerat rentenir. Keterbatasan dana calon PMI saat awal keberangkatan, yang kemudian memunculkan fenomena “Bank Subuh” atau rentenir dengan bunga harian yang mencekik.

“Jadi persoalan yang dihadapi masyarakat kita yang ingin jadi TKI betul-betul sangat mendasar. Satu harus zero cost. Ketika ini ditetapkan, masih ada jebakan Batman yang lain namanya Bank Subuh, karena ada bunga yang berlipat-lipat,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Gubernur mendorong peran Bank NTB Syariah dan BPR NTB dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan dari PJTKI, sehingga pembayaran dapat dilakukan dalam ekosistem yang aman dan transparan. Ia juga menyarankan agar remitansi PMI bisa disalurkan melalui rekening Bank NTB untuk mencegah risiko kehilangan uang tunai saat perjalanan pulang.

“Syukur-syukur bisa dieksten remitansi juga bisa dibayarkan melalui rekening Bank NTB, sehingga tidak perlu membawa uang cash pada saat pulang yang sangat rawan terjadi kehilangan di jalan,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPD APJATI NTB, Edy Sofyan menyampaikan bahwa APJATI NTB dibawah kepemimpinannya akan berusaha menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan melalui sektor ketenagakerjaan luar negeri.

“Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian kita terkait PMI. Nanti kita bersama-sama melakukan perbaikan terus menerus dari hulu ke hilir. Sehingga masyarakat NTB yang mau bekerja menjadi PMI dipastikan aman, nyaman dan sejahtera,” katanya.

Edy Sofyan yang terpilih sebagai Ketua APJATI NTB pada Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Jakarta, 21 November 2024 lalu,  bersamaan dengan Musyawarah Nasional (Munas). Menegaskan, program strategis yang sangat ingin diwujudkannya dalam waktu dekat. Yaitu, penyediaan ambulance gratis bagi PMI. (ndi/*).

Disnaker Mataram Pastikan BSU 2025 Tepat Sasaran dan Tidak Tumpang Tindih

By
ekbisntb.com
-
0
Rudi Suryawan (ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 dilakukan secara selektif dan terverifikasi, agar bantuan benar-benar diterima oleh pekerja yang memenuhi syarat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Rudi Suryawan, mengatakan bahwa mekanisme penyaluran BSU tetap mengacu pada regulasi Kementerian Ketenagakerjaan dan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jalur penyaluran sudah jelas tertuang dalam peraturan menteri. Para pekerja yang masih aktif hingga April 2025 di BPJS Ketenagakerjaan akan otomatis masuk dalam proses verifikasi,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Selasa 10 Juni 2025.

Rudi menambahkan, data awal calon penerima akan dikirim oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah diverifikasi, bantuan akan disalurkan kepada mereka yang memenuhi kriteria. Proses ini disebutnya serupa dengan skema saat masa pandemi COVID-19, namun kali ini pemerintah daerah berharap cakupan penerima dapat lebih luas.

“Kalau dulu sekitar 7.000 orang di Mataram yang menerima BSU saat COVID. Harapan kami sekarang bisa lebih banyak, karena ini juga mencerminkan kepatuhan perusahaan dalam membayarkan iuran pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Disnaker juga menaruh perhatian khusus pada potensi penerimaan bantuan ganda. Penerima BSU tidak boleh berasal dari program bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), agar alokasi bantuan tetap merata dan adil. “Kalau sampai ada yang dobel-dobel terima bantuan, kasihan yang lainnya. Prinsip kami, siapa yang berhak, dia yang akan mendapat,” tegasnya.

Pekerja yang merasa memenuhi syarat namun belum menerima BSU diimbau untuk segera melapor ke Disnaker. Laporan akan direkap dan diteruskan ke kementerian untuk ditindaklanjuti. “Bisa jadi mereka tidak memenuhi syarat administratif, tapi kami tetap tampung aduannya,” ujarnya.

BSU tahun ini masih mengacu pada ketentuan gaji maksimal Rp3,5 juta dan keaktifan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pekerja yang masih aktif, bergaji di bawah UMK, dan dapat membuktikan status kepesertaannya, Disnaker siap membantu mengupayakan masuk dalam daftar penerima.

“Selama dia memenuhi kriteria dan bisa menunjukkan bahwa masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, insya Allah akan kami bantu prosesnya,” tutup Rudi.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan transparan, Disnaker Mataram berharap BSU 2025 dapat menjangkau lebih banyak pekerja yang layak dibantu, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.(hir)

1...270271272...801Page 271 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami