Beranda blog Halaman 272

GM Hotel di IndonesiaKumpul di Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Para pengurus dan panitia Rakernas IHGMA (Suara NTB/Ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah agenda nasional sektor pariwisata. Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) berkumpul di Senggigi, Lombok Barat untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 hingga 18 April ini, diyakini membawa dampak strategis bagi kebangkitan pariwisata dan perekonomian daerah.

Ketua Umum IHGMA, Dr. I Gede Arya Pering Arimbawa, bersama para pengurus dan panitia kegiatan lainnya, Nawawi Halik, Fahrurrazi, Lalu Kusnawan, Herryadi Baiin, menyampaikan, ratusan General Manager Hotel di Indonesia tengah berkumpul di Lombok.

Menurutnya, Rakernas tahun ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi industri perhotelan nasional dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

“Rakernas ini menjadi forum konsolidasi para General Manager hotel dari seluruh Indonesia untuk merumuskan standar pelayanan, inovasi industri, dan langkah strategis mendukung pertumbuhan pariwisata nasional, ditengah peluang dan tantangan pariwisata saat ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dipilihnya Lombok sebagai tuan rumah menunjukkan kepercayaan besar terhadap NTB sebagai destinasi unggulan nasional. Menurutnya, daerah ini memiliki potensi wisata kelas dunia, mulai dari keindahan alam, budaya, hingga fasilitas pariwisata yang terus berkembang.

“Kami ingin memastikan kegiatan ini memberi manfaat nyata bagi daerah. NTB memiliki potensi luar biasa, dan melalui Rakernas ini kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Senggigi dan sekitarnya siap menyambut wisatawan dengan standar keramahtamahan terbaik,” katanya.

Rakernas IHGMA 2026 diproyeksikan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi NTB. Kehadiran ratusan pimpinan hotel dari berbagai daerah diperkirakan akan meningkatkan okupansi hotel, perputaran ekonomi UMKM, transportasi, kuliner, hingga promosi destinasi wisata lokal melalui jejaring anggota IHGMA di seluruh Indonesia.

Selain membahas isu internal organisasi, forum tersebut juga akan menyoroti strategi penguatan sumber daya manusia perhotelan, transformasi digital, keberlanjutan industri hospitality, serta kesiapan menghadapi dinamika ekonomi global yang berdampak pada sektor pariwisata.

Dalam Rakernas ini, diagendakan juga seluruh GM Hotel ini akan mengunjungi sirkuit dan kawasan Mandalika. Sebagai salah satu ikon pariwisata super perioritas di Indonesia yang nantinya akan otomatis dipromosikan langsung oleh seluruh peserta. (bul)

Bentuk Citra Pariwisata, Wagub NTB Tekankan Peran Strategis General Manager Hotel

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahmad Nur Aulia dan Ketua IHGMA NTB Lalu Kusnawan meninjau stan peserta rakernas IGHMA, Jumat (17/4/2026). (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan peran strategis para General Manager (GM) hotel dalam menentukan kualitas layanan sekaligus membentuk citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Tahun 2026 di Merumatta Senggigi, Lombok Barat, Jumat (17/4/2026).

“IHGMA memiliki peran strategis. Para General Manager hotel bukan hanya mengelola operasional, tetapi juga menjaga standar layanan, membentuk pengalaman wisatawan, dan menjadi penentu citra Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Rakernas V IHGMA berlangsung pada 16–18 April 2026 dan diikuti ratusan General Manager hotel dari berbagai daerah di Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus ajang merumuskan program kerja yang adaptif bagi kemajuan industri perhotelan nasional.

Menurut Wagub, industri perhotelan saat ini tidak lagi sekadar pelengkap sektor pariwisata, melainkan telah menjadi salah satu penggerak utama dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif serta memperkuat daya saing destinasi wisata di tingkat nasional maupun global.

Ia menambahkan, di tengah dinamika global yang terus berubah, sektor hospitality dituntut mampu beradaptasi melalui transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi layanan, serta penerapan prinsip keberlanjutan.

“Wisatawan saat ini tidak hanya mencari tempat menginap, tetapi pengalaman, kenyamanan, dan pelayanan yang berkesan. Karena itu, kualitas manajemen hotel sangat menentukan daya tarik destinasi,” katanya.

Wagub juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan IHGMA menjadikan NTB sebagai tuan rumah Rakernas nasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB, khususnya Lombok dan Sumbawa, kepada para pelaku industri perhotelan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IHGMA, I Gede Arya Pering Arimbawa, menyebut Rakernas kali ini sebagai momentum penting untuk menyatukan arah organisasi serta memperkuat kontribusi industri hospitality terhadap pengembangan pariwisata Indonesia.

Ia menegaskan komitmen IHGMA untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata, termasuk di NTB yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan nasional.

“Kami ingin terus dilibatkan dalam membangun sektor pariwisata, termasuk di NTB yang memiliki potensi luar biasa,” ujarnya. (ham)

Dapat 2.000 Kuota Magang ke Jepang, Disnakertrans NTB Pastikan Pendaftaran Gratis

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi program pemagangan ke Jepang yang terbuka bagi lulusan SMA/SMK/MA. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – NTB sudah dipastikan mendapat jatah kuota pemagangan ke Jepang untuk 2.000 orang. Pendaftaran program yang berasal dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) itu juga dipastikan tidak dipungut biaya alias gratis.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, MPd., sai menghadiri pelepasan 50 peserta magang ke Jepang, di Islamic Center, Kamis (16/4/2026) petang.

“Jatah (program magang) untuk Indonesia 45 ribu, NTB insyaallah kebagian 2.000,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB ini.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB itu menegaskan, program magang ke Jepang ini berbentuk beasiswa, sehingga, peserta magang tidak dipungut biaya dari pendaftaran dan keberangkatannya. “Iya (tidak dipungut biaya), nanti mekanisme-nya kita tunggu Juknis (petunjuk teknis),” tegasnya.

Disnakertrans NTB memastikan akan mengawal program ini bersama sejumlah mitra strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) NTB, Bappeda NTB, Brida NTB, Kementerian Agama, hingga pemerintah desa.

“Karena ini juga banyak diatensi itu untuk calon-calon yang berasal dari desa-desa, terutama desa miskin,” ujarnya.

Program ini diperuntukkan bagi siswa yang sudah lulus atau berstatus alumni. Adapun sekup jenjang pendidikan yang bisa mendaftar di antaranya SMA, SMK, dan MA. “Semua yang usia kuliah-lah nanti,” katanya.

Sebagai informasi, ada beragam jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan di Jepang bagi para peserta magang nantinya. “Macam-macam, ada di kesehatan, ada di industri, ada di distribusi kayak driver. Kemudian teknologi juga, bahkan juga ada komputer. Jadi aneka, aneka kompetensi,” sebutnya.

Adapun jumlah uang saku yang akan didapatkan para peserta pemagangan cukup fantastis. Dikpora itu menyebut, jumlah uang saku yang diterima tergantung level kemampuan berbahasa peserta.

“Kalau yang mempunyai kemampuan level bahasanya N2 namanya, N2 itu kalau Bahasa Inggris ya TOEFL IELTS-nya. Itu N2 itu sekitar 120 sampai 250 Yen, antara Rp17 juta sampai Rp25 juta per bulan,” kata Aidy.

Program pemagangan yang akan disiapkan Pemprov NTB dan Kemendes PDTT ini merupakan bentuk terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pendidikan, peluang kerja, dan sebagai salah satu inovasi beasiswa.

“Kalau selama ini kan APBD full beasiswa dan sekembalinya kan belum ada imbasnya. Tetapi saya katakan ini adalah model inovasi beasiswa, tidak sekadar kuliah tetapi bekerja. Sudah dibiayai jadi produktif,” pungkasnya. (sib)

PLN UIP Nusra Gandeng Kejati NTB Perkuat Sinergi Pengamanan Proyek SUTT Mataram–Mantang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PLN UIP Nusra Gandeng Kejati NTB Perkuat Sinergi Pengamanan Proyek SUTT Mataram–Mantang

Mataram (ekbiantb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menggelar Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Pengamanan Proyek Strategis (PPS) pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram–Mantang, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kejati NTB Waito Wongateleng S.H., M.H., Pelaksana Harian General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra yang juga Senior Manager Operasi Konstruksi Eko Sukmawanto, Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi Bruly Victor Tarigan, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis NTB Agung Stiawan.

Entry meeting tersebut menjadi langkah awal yang krusial dalam memperkuat sinergi antara PLN dan Kejaksaan, khususnya dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kolaborasi ini difokuskan pada pengamanan proyek SUTT 150 kV Mataram–Mantang yang memiliki peran penting dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Lombok.

Wakil Kepala Kejati NTB, Waito Wongateleng S.H., M.H., menegaskan bahwa sektor kelistrikan saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sektor strategis yang memerlukan dukungan pengamanan dalam setiap tahapan pembangunannya.

“Listrik merupakan kebutuhan dasar sekaligus sektor strategis, sehingga memerlukan pendampingan dan pengamanan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional,” ujarnnya

Ia menambahkan, melalui pendampingan tersebut, Kejati NTB berkomitmen memberikan dukungan dari aspek pengamanan pembangunan agar proyek dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan yang sama, Senior Manager Operasi Konstruksi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Eko Sukmawanto, menyampaikan bahwa pengamanan proyek strategis bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar dan akuntabel.

“Pendampingan ini merupakan bagian dari pengamanan proyek strategis agar pelaksanaannya sesuai ketentuan, sehingga manfaat listrik yang andal dapat segera dirasakan masyarakat,” jelas Eko.

Pembangunan SUTT 150 kV Mataram–Mantang merupakan salah satu proyek strategis PLN dalam memperkuat sistem kelistrikan di NTB, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan energi listrik yang andal dan berkualitas.

Penandatanganan Pakta Integritas menjadi wujud komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi, memperkuat tata kelola, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat, mulai dari satuan kerja, Kejaksaan, kontraktor pelaksana, hingga konsultan pengawas.

Komitmen tersebut diharapkan mampu memastikan pelaksanaan proyek strategis daerah berjalan tanpa hambatan, serta dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa sinergi dengan Kejaksaan merupakan bagian penting dari upaya PLN dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan transparan dan sesuai regulasi.

“Kami mengharapkan sinergi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan proyek SUTT 150 kV Mataram–Mantang berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, sehingga mampu memperkuat sistem kelistrikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB,” ujar Rizki.(bul)

Rakernas 2026 IHGMA di Lombok Hasilkan Sejumlah Kesepakatan Penting

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (ekbisntb.com)- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) yang digelar di Senggigi, Lombok Barat menghasilkan sejumlah keputusan penting, salah satunya penetapan Kota Bandung, Jawa Barat sebagai tuan rumah Kongres Nasional IHGMA tahun 2027.

Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme voting para Ketua DPD yang hadir dalam sidang pleno. Dari total 21 DPD yang mengikuti Rakernas, sebanyak 11 DPD memilih Bandung, sementara 3 DPD lainnya memilih Kalimantan Timur.

Ketua Umum IHGMA, Dr. I Gede Arya Pering Arimbawa, mengatakan Rakernas kali ini juga menyoroti penguatan sistem organisasi, khususnya pada sektor keanggotaan dan keuangan.

“Salah satu yang kita dorong adalah sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dari DPD ke DPP, sehingga semua memiliki format dan data yang sama. Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas organisasi,” ujarnya.

Selain itu, IHGMA juga memperluas cakupan keanggotaan dengan tetap merangkul para profesional hotel yang sudah tidak aktif bekerja, termasuk pensiunan, agar tetap berkontribusi melalui pengalaman dan masukan mereka.

“Senior-senior ini tetap kita ajak berkolaborasi, karena kita butuh insight dan guidance mereka,” tambahnya.

IHGMA juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti vendor hingga akademisi dari kampus-kampus, guna memperkuat ekosistem industri perhotelan.

Dalam Rakernas tersebut, IHGMA menegaskan target jangka panjang untuk menghimpun seluruh general manager (GM) hotel di Indonesia dalam satu wadah organisasi.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, serta memperluas jejaring, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga ASEAN dan internasional.

“Networking ini penting, dari Sabang sampai Merauke kita harus saling kenal. Ke depan kita ingin bicara lebih luas lagi, sampai level ASEAN,” jelasnya.

Dari sisi kontribusi terhadap pariwisata, IHGMA menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan kebijakan serta mendukung program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, dalam laporan sidang komisi, panitia mencatat dari 28 DPD yang ada, sebanyak 21 DPD hadir dalam Rakernas, sementara 7 lainnya tidak hadir. Total saldo kas gabungan dari DPD yang melaporkan pada tahun 2025 mencapai Rp1,26 miliar.

Dalam ajang ini, DPD Bali mendominasi penghargaan dengan meraih tiga kategori sekaligus, yakni kegiatan terbaik, jumlah peserta terbanyak dengan 31 orang, serta kolektivitas laporan terbaik dengan capaian 95 persen.

Rakernas IHGMA V secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi NTB sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.

Menurutnya, sektor perhotelan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan pariwisata, meski di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks.

“Kami berharap Rakernas ini menjadi momentum penguatan sektor pariwisata, khususnya di NTB,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan visi pembangunan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.

Pembukaan Rakernas ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur bersama jajaran pengurus IHGMA, dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata sebagai simbol sinergi antara pemerintah dan pelaku industri perhotelan.(bul)

Alasan Ekonomi, 196 Warga Sumbawa Bekerja Menjadi PMI

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Varian Bintoro. (SuaraNTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga triwulan pertama tahun 2026, sebanyak 196 Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat ke luar negeri. Salah satu alasan mereka bekerja adalah permasalahan ekonomi.

“196 orang tersebut merupakan orang yang baru akan berangkat menjadi PMI yang didominasi negara tujuan Taiwan sebanyak 76 orang dan diprediksi akan terus bertambah,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro kepada Suara NTB, Kamis (16/4).

Negara tujuan lainnya adalah Hongkong juga menjadi primadona bagi para pahlawan devisa negara tersebut. Berdasarkan catatan 49 orang memilih bekerja ke Negara Mutiara dari Timur tersebut. Selain itu, Saudi Arabia sebanyak 17 orang untuk pekerjaan sektor formal. “Saudi Arabia masih moratorium untuk penempatan CPMI dengan klasifikasi non formal yang sudah sudah dibuka baru tenaga formal saja,” ucapnya.

Masyarakat memilih Asia Pasific sebagai tempat bekerja karena pertimbangan gaji yang besar dibandingkan dengan Timur Tengah. Namun, masih adanya moratorium di sejumlah negara Timur Tengah menjadi kendala, sehingga penempatan di negera tersebut masih sedikit. Faktor utama warga Sumbawa bekerja ke luar negeri adalah pertimbangan ekonomi.

“Kita tetap bisa memaksa mereka untuk memilih negara tujuan tertentu, karena itu merupakan pilihan CPMI itu sendiri. Tetapi untuk tenaga normal masih belum dibuka pemerintah,” tambahnya.

Masyarakat yang hendak menjadi pekerja migran diharapkan untuk tetap berangkat secara legal atau secara prosedural. Termasuk harus melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

“Sekarang CPMI ini wajib didaftarkan ke aplikasi ke Siap Kerja Naker, sehingga bisa ketahuan dia bekerja secara legal atau illegal. Kalau dia tidak dimasukan ke dalam Siap Kerja, walaupun dikirim perusahaan resmi dia pasti illegal, karena tidak masuk data,” tukasnya. (ils)

CJH Kota Bima Dijadwalkan Berangkat 4 Mei

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Eka Iskandar Zulkarnain. (Suara NTB/dok)

Bima (ekbisntb.com) – Sejumlah 218 Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Bima, akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Proses pemberangkatan terbagi menjadi dua kelompok terbang yakni, kelompok terbang (kloter) 11 dan kloter 13. Khusus kloter 11 dijadwalkan berangkat tanggal 4 Mei 2026.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima, H. Eka Iskandar Zulkarnain, S.Ag., M.Si, menjelaskan sejumlah 218 calon jamaah haji asal Kota Mataram akan melaksanakan ibadah haji. Proses pemberangkatan terbagi menjadi dua kloter. Yakni, kloter 11 dan kloter 13. Khusus kloter 11 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Provinsi NTB di Kota Mataram pada, 4 Mei 2026.

“Kloter 11 akan start dari Bima ke Mataram pada tanggal 4 Mei dengan menggunakan pesawat,” jelasnya.

Keterbatasan kapasitas maskapai penerangan, sehingga pemberangkatan CJH ke Mataram menggunakan dua kali penerbangan. Pada penerbangan pertama akan mengangkut 60 orang dan pesawat kedua 54 orang.

“Tiga orang jemaah haji Kota Bima naiknya langsung di asrama haji, jadi tidak ikut penerbangan dari Kota Bima,” ujarnya.

Sementara itu, pemberangkatan jamaah kloter 13 dijadwalkan berlangsung pada 6 Mei dan 7 Mei 2026. Pemberangkatan dilakukan dua tahap menyesuaikan kapasitas pesawat.

“Kloter 13 dua kali penerbangan juga untuk 104 orang. Terbang pertama tanggal 6 Mei 2026 sebanyak 60 orang dan terbang kedua tanggal 7 Mei 2026 jam 07.00 WITA sebanyak 44 orang. Masuk asrama haji tanggal 7 Mei 2026 jam 08.40 WITA. Berangkat ke Jeddah tanggal 8 Mei 2026 dan tiba jam 15.00 waktu Jeddah,” katanya.

Selain jadwal keberangkatan, pihak Kemenhaj Kota Bima juga telah menerima jadwal kepulangan jemaah dari Tanah Suci. Kloter 11 dijadwalkan kembali melalui Jeddah pada 14 Juni 2026, sedangkan kloter 13 melalui Madinah pada 17 Juni 2026.

“Kepulangan Kloter 11 melalui Jeddah pada tanggal 14 Juni 2026, terbang jam 17.30 waktu Arab Saudi. Sampai di Lombok tanggal 15 Juni 2026 jam 10.10 WITA dan diperkirakan jam 11.30 WITA sudah masuk di asrama haji,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk Kloter 13, kepulangan dijadwalkan pada 17 Juni 2026 dari Madinah dan tiba di Lombok pada 18 Juni 2026.

“Kepulangan Kloter 13 melalui Madinah tanggal 17 Juni 2026 jam 14.00 waktu Madinah. Tiba di Lombok tanggal 18 Juni 2026 jam 08.50,” tambahnya.

Sementara itu,Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bima, H. Ikhwan Zulkifli, menyampaikan jadwal resmi pemberangkatan di tingkat Kabupaten Bima masih menunggu hasil rapat bersama pemerintah daerah.

“Kami rapatkan dulu dengan Pemda, baru kami informasikan,” ujarnya.
Saat ini, seluruh CJH di wilayah Bima tetap mengikuti tahapan persiapan keberangkatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (hir)

Lapak PKL Perlu Ditata Kembali

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kondisi lapak di sekitar RSUD Dompu yang mengakibatkan kawasan tersebut terlihat kumuh.(Suara NTB/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu cukup masif menertibkan bangunan lapak pedagang kaki lima. Aktifitas ekonomi ini perlu ditata kembali, agar tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

Pantauan Suara NTB, lapak semi permanen mulai berdiri di sekitar RSUD Dompu. Meskipun memanfaatkan rombong yang diberikan pemerintah, tetapi mereka masih memanfaatkan memanfaatkan trotoar untuk beristirahat.

Pelaksana tugas (Plt) Kasat Pol PP Kabupaten Dompu, Suharjono, Kamis (16/4) mengakui, beberapa lokasi yang sempat ditertibkan pada tahun 2025, karena memanfaatkan bahu jalan dan trotoar untuk bangunan semi permanen. Pedagang mulai memanfaatkan kembali lokasi tersebut. Pihaknya akan kembali mengingatkan pedagang agar tidak menyalahgunakan trotoar sebagai hak pejalan kaki. “Besok kami akan kembali mengingatkan jika ada bangunan semi permanen yang mengganggu fasilitas umum,” katanya.

Suharjono mengatakan, penataan kota dan fasilitas umum menjadi ranah dinas terkait. Pihaknya hanya menertibkan setelah ada permintaan penertiban fasilitas yang mengganggu fasilitas umum atau estetika kota. “Kita akan koordinasikan juga dengan dinas teknis. Baik tata kota maupun lingkungan hidup,” jelasnya.

Selain adanya pemanfaatan trotoar jalan untuk usaha, di sekitar RSUD Dompu juga tampak beberapa rombong bantuan pemerintah daerah juga tidak dimanfaatkan. Dari kondisinya, sejak dibagikan pemerintah tahun 2025 lalu hingga saat ini rombong tersebut terlihat tidak pernah dimanfaatkan penerima. Rombong yang tidak dimanfaatkan ini terlihat di sekitar depan Kantor Bappeda Dompu atau dekat pintu masuk RSUD Dompu. (ula)

Polisi Bongkar Kasus Dugaan Pengoplosan Gas Elpiji, Warga Brang Lempeh Jadi Tersangka

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penggerebekan sebuah rumah yang diduga digunakan dalam kasus pengoplosan gas elpiji. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa, membongkar kasus dugaan pengoplosan gas elpiji yang terjadi di wilayah Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis (16/4/2026).

“Kami sudah tetapkan satu orang tersangka yakni RPP (34). Pelaku ini beralamat di Kelurahan Lempeh dan yang bersangkutan kita tangkap di Komplek Bukit Berlian, Kelurahan Seketeng,” kata Plh Kasat Reskrim Iptu Harirustaman, Jumat (17/4/2026).

Harirustaman melanjutkan, tersangka ini pun terungkap melakukan aktivitas dugaan pengoplosan secara mandiri dengan cara menyuntikkan gas elpiji 3 kilogram ke gas elpiji ukuran 12 kilogram. Penyidik juga masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap tersangka.

“Kami masih terus mendalami kasus tersebut terutama sejak kapan pelaku melakukan aksi itu karena perbuatan itu sangat merugikan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pengungkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 13 tabung gas ukuran 3 kilogram yang masih dalam segel (terisi), 87 tabung gas 3 kilogram yang sudah kosong. Satu buah tabung gas 5,5 kilogram yang masih tersegel, 6 tabung gas 5,5 kilogram yang sudah kosong.

10 tabung gas ukuran 12 kilogram yang masih dalam kondisi terisi, 28 tabung gas ukuran 12 kilogram dalam keadaan kosong. Selang regulator dan kunci pas, ditemukan juga 2.430 biji tutup segel tabung yang belum digunakan serta hairdrayer yang digunakan untuk merekatkan penutup gas .

“Semua barang bukti tersebut kita sita untuk proses penanganan lebih lanjut dan terhadap tersangka sudah kita tahan dalam beberapa hari kedepan,” ucapnya.

Adapun modus yang digunakan oleh pelaku yakni dengan sengaja membeli tabung gas berukuran 3 kilogram yang merupakan tabung yang disubsidi pemerintah sebanyak-banyaknya. Kemudian para pelaku memindahkan isi tabung tersebut ke ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram untuk dijual kembali.

“Hitungan per tabung dari ukuran 12 kilogram dan 5,5 kilogram bisa mendapatkan untung Rp100-150 ribu dan dijual ke masyarakat yang berada di tempat tinggalnya,” jelasnya.

Kasus tersebut juga masih terus didalami oleh penyidik, karena pengakuan dari pelaku baru menjalankan aksinya sejak bulan Juni. Namun dengan metode yang digunakan untuk memindahkan gas tersebut sudah sangat profesional.

“Pemindahan isi gas subsidi ke tabung non-subsidi tersebut dilakukan secara otodidak oleh pelaku dan belajar dari YouTube,” jelasnya.

“Pelaku kita sangkakan pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah ketentuannya pada pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar,” tukasnya. (ils)

El-Nino Diprediksi Masuk Pertengahan 2026, Warga NTB Diminta Waspada Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi kekeringan(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi NTB memprediksi bahwa El-Nino (fenomena suhu permukaan laut meningkat di atas rata-rata) akan berlangsung pada pertengahan 2026. Fenomena klimatologis ini berpotensi menyebabkan kemarau dan kekeringan berkepanjangan.

Kepala Stasiun Klimatologi NTB, Nuga Putrantijo, mengatakan, bahwa saat ini, indeks El Niño-Southern Oscillation (ENSO) masih dalam fase netral.

“Untuk saat ini indeks ENSO masih dalam fase Netral, diprediksi akan menuju Fase El-Nino pada pertengahan tahun 2026 nanti,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Adapun kondisi cuaca yang fluktuatif (hujan-panas) disebabkan karena di NTB sedang berada pada peralihan musim. Sementara itu, untuk di wilayah NTB musim kemarau secara umum akan masuk pada April 2026.

Adapun dampak El-Nino di wilayah NTB tahun ini adalah musim kemarau yang diprediksi akan lebih panjang dan lebih kering dari kondisi normalnya.

“Musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering di tahun ini merupakan dampak dari El-Nino yang diprediksi akan terjadi di pertengahan tahun 2026,” tuturnya.

Karena itu, masyarakat diminta untuk mempersiapkan diri sedini mungkin menghadapi dampak kemarau dan kekeringan berkepanjangan yang akan terjadi.

Pada sektor pertanian, BMKG Stasiun Klimatologi NTB menyarankan masyarakat melakukan penyesuaian jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, membutuhkan lebih sedikit air (hemat air), serta memiliki siklus tanam yang pendek.

Sementara itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat diimbau untuk menjaga ketersediaan sumber daya air secara optimal dan mengatur penggunaan irigasi secara efektif.

Selain itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dini untuk menghadapi dampak gejala klimatologis tersebut. “Antisipasi potensi dampak kekeringan terhadap sektor kebersihan, kesehatan, serta potensi kebakaran hutan dan lahan,” sarannya. (sib)

1...271272273...1,082Halaman 272 dari 1,082