Home Blog Page 27

330 CJH Asal Sumbawa Dijadwalkan Berangkat 8 Mei

0
Ardi Suzami. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Sebanyak 330 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Sumbawa dijadwalkan akan berangkat menuju Tanah Suci Mekkah dan Madinah pada tanggal 8 Mei. Sebelum diberangkatkan, jemaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji di Mataram kemudian diterbangkan kelompok terbang (kloter) 14 Embarkasi Lombok.

“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sudah tuntas dan kami pastikan seluruh CJH yang diberangkatkan dalam keadaan sehat dan memenuhi semua persyaratan,” kata Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj Umroh) Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.

Ardi melanjutkan, sebanyak 330 CJH Sumbawa itu nantinya akan diberangkatkan dalam 1 kloter menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam). Dari 330jemaah yakni tujuh jemaah diantaranya kategori lansia

“Seluruh CJH dalam kondisi siap berangkat, karena sebelumnya kita telah menggelar pelatihan manasik secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten termasuk pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.

Pihaknya juga akan tetap memberikan atensi khusus terhadap CJH lanjut usia untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Bahkan pendamping jemaah termasuk ketua kelompok juga diminta mengawasi para CJH lansia tersebut.
“Kita sudah meminta kepada para pendamping untuk tetap melakukan pengawasan khusus selama pelaksanaan ibadah sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada seluruh CJH untuk tetap menjaga kondisi kesehatan menjelang pemberangkatan termasuk saat berada di Tanah Suci. Apalagi kondisi cuaca saat ini cukup ekstrem sehingga rawan terjadi gangguan kesehatan.

“Para jemaah kami minta mempersiapkan fisik serta mengatur pola makan secara seimbang sehingga pada saat keberangkatan berada dalam kondisi fit dan siap menjalankan ibadah haji,” katanya mengingatkan. (ils)

Percepat Desa Berdaya 2026, Gubernur Pastikan Intervensi Tepat Sasaran bagi Miskin Ekstrem

0
H. Lalu Muhamad Iqbal (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan percepatan pelaksanaan Program Desa Berdaya dengan pendekatan baru yang lebih tegas dan terarah, yakni memastikan seluruh intervensi benar-benar menyasar kepala keluarga miskin ekstrem dan mampu mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut secara nyata.

Penegasan ini disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat memimpin rapat penguatan dan pra pengawalan Program Desa Berdaya di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (1/5/2026), bersama perangkat daerah terkait dan Tim Ahli Gubernur.

Gubernur menekankan bahwa program ini tidak boleh berjalan secara administratif atau sekadar menyalurkan bantuan, tetapi harus menjadi instrumen nyata pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Program ini harus tepat sasaran dan berdampak. Tidak boleh ada bantuan yang tidak produktif. Kita ingin masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan ekstrem, bukan hanya menerima bantuan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh penerima manfaat wajib difokuskan pada kepala keluarga miskin ekstrem. Setiap bentuk intervensi, khususnya pengembangan usaha, harus disesuaikan dengan kemampuan penerima manfaat serta potensi ekonomi desa agar dapat tumbuh dan berkelanjutan.

“Jangan asal membuka usaha. Pastikan sesuai kebutuhan dan potensi desa. Kalau tidak tepat, tidak akan berkembang dan justru menjadi beban baru,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur mengarahkan percepatan realisasi program, termasuk penyaluran dukungan anggaran Desa Berdaya tematik serta bantuan langsung kepada keluarga miskin ekstrem dalam skema Desa Berdaya transformatif. Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dengan kesiapan teknis yang matang agar manfaat program segera dirasakan masyarakat.

Dalam aspek tata kelola, Gubernur menegaskan pentingnya sistem pengawasan berbasis manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan terkendali.

“Setiap potensi masalah harus bisa dibaca sejak awal. Kita tidak boleh menunggu masalah besar baru bertindak. Semua harus terkontrol,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan agar evaluasi dilakukan secara berkala terhadap perkembangan program, sekaligus menyiapkan sejak dini perencanaan Desa Berdaya tahun 2027 agar lebih terstruktur, tepat sasaran, dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan bahwa Program Desa Berdaya dirancang sebagai program unggulan daerah berbasis kolaborasi lintas sektor, dengan pemerintah provinsi sebagai pengarah utama yang memastikan integrasi kebijakan berjalan efektif.

Program ini mengusung pendekatan tematik dan transformatif dengan fokus pada desa-desa kantong miskin ekstrem. Pada tahap awal tahun 2026, pelaksanaan difokuskan pada 40 desa dengan sekitar 6.218 kepala keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran intervensi prioritas.

Pendekatan yang digunakan bersifat bertahap dan berbasis data, melalui pendampingan intensif agar penerima manfaat tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas secara ekonomi dalam kurun waktu yang terukur.

Pemprov NTB menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekedar program bantuan, melainkan strategi besar pembangunan berbasis desa untuk memastikan penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

“Ini bukan program biasa. Ini langkah serius untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam kemiskinan ekstrem. Kita harus mulai sekarang dan memastikan hasilnya nyata,” tutup Miq Iqbal. (r)

Perkuat Status UNESCO Global Geopark, Gubernur Iqbal Resmikan Pusat Informasi Rinjani Terintegrasi

0
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan di sela-sela peresmian Pusat Informasi Geopark Rinjani di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (2/5/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan posisinya dalam jaringan UNESCO Global Geopark dunia dengan meresmikan Pusat Informasi Geopark Rinjani di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (2/5/2026). Fasilitas ini menjadi bagian dari penguatan standar global pengelolaan geopark, sekaligus memastikan integrasi konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis data dan pengetahuan.

Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya fase baru pengelolaan Geopark Rinjani yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi global.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Gunung Rinjani tidak hanya menjadi ikon daerah, tetapi merupakan bagian dari warisan dunia yang harus dijaga tanpa kompromi.

“Rinjani bukan sekedar destinasi wisata. Ini adalah identitas, sumber kehidupan, sekaligus bagian dari warisan dunia. Tidak boleh ada kompromi terhadap kelestariannya,” tegas Gubernur.

Ia menekankan bahwa keberadaan pusat informasi ini melampaui fungsi fisik sebagai gedung, melainkan menjadi pusat data dan pengetahuan terintegrasi yang menghubungkan aspek geologi, sejarah, budaya, hingga kehidupan masyarakat di kawasan Rinjani. Narasi besar seperti letusan Gunung Samalas yang berdampak global akan menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi Rinjani sebagai laboratorium alam dunia.

“Dari sini, kita membangun narasi besar Rinjani kepada dunia sebagai pusat edukasi, konservasi, dan peradaban yang hidup,” ujarnya.

Geopark Rinjani-Lombok yang mencakup lebih dari 20 geosite dan wilayah lintas kabupaten menjadi bagian dari jaringan geopark dunia yang menuntut standar tinggi dalam pengelolaan kawasan. Status Green Card UNESCO yang berhasil dipertahankan menjadi indikator bahwa NTB mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Gubernur menegaskan bahwa arah kebijakan ke depan tidak hanya mempertahankan status tersebut, tetapi meningkatkan kualitas pengelolaan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam.

“Kita ingin masyarakat di sekitar Rinjani sejahtera, tetapi tetap dalam kerangka menjaga alam. Kerusakan sekecil apa pun di Rinjani akan berdampak luas,” tegasnya.

General Manager Geopark Rinjani, Qwadru Putro Wicaksono, menjelaskan bahwa pembangunan pusat informasi ini merupakan tindak lanjut rekomendasi asesor UNESCO sekaligus penguatan ekosistem kolaborasi lintas sektor.
“Fasilitas ini menjadi simpul integrasi dalam menghubungkan konservasi, edukasi, dan ekonomi masyarakat dalam satu sistem yang berkelanjutan,” ujarnya.

Penguatan geopark juga diarahkan untuk mendorong ekonomi berbasis kawasan melalui pengembangan desa wisata, event internasional, serta pemberdayaan pelaku UMKM lokal. Produk-produk unggulan seperti tenun dan kuliner tradisional menjadi bagian dari rantai nilai geopark yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ulfa, pelaku UMKM asal Sembalun, menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam ekosistem geopark membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

“Kami tidak hanya menjadi penonton, tetapi bagian dari ekosistem ini. Dampaknya langsung terasa bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Usai peresmian, Gubernur Miq Iqbal meninjau langsung fasilitas yang menampilkan data geologi, sejarah gunung api purba, serta lanskap budaya kawasan Rinjani sebagai bagian dari penguatan edukasi publik.

Pemprov NTB menegaskan bahwa penguatan Geopark Rinjani merupakan strategi jangka panjang untuk menempatkan NTB sebagai pusat pembelajaran global, destinasi berkelanjutan, sekaligus model pengelolaan kawasan berbasis konservasi yang mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa kehilangan identitas.

“Ini bukan sekedar menjaga status UNESCO, tetapi memastikan Rinjani menjadi pusat pengetahuan dunia yang memberi manfaat bagi generasi hari ini dan masa depan,” tutup Miq Iqbal.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur menyoroti pengembangan sektor pariwisata di Lombok Timur yang mengacu pada konsep 3A, yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Dari ketiga aspek tersebut, atraksi dinilai masih menjadi tantangan terbesar. Ia berharap berbagai program dari Dinas Pariwisata dapat memperbanyak atraksi wisata di Sembalun dan desa-desa wisata lainnya sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTB atas peran pentingnya dalam mendorong pengakuan Geopark Rinjani. Ia optimistis kepemimpinan General Manager yang baru, Qwadru Putro Wicaksono, mampu mengembangkan kawasan tersebut dengan semangat baru.

Dengan diresmikannya Pusat Informasi Geopark Rinjani, diharapkan kawasan ini tidak hanya menjadi pusat edukasi dan informasi, tetapi juga menjadi awal dari pengembangan berkelanjutan kawasan Gunung Rinjani yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (rus/ham)

IMI Ingin Sirkuit Mandalika Jadi Hub Motosport Asia

0
Sebanyak 22 supercar mengikuti ajang GT World Challenge Asia Mandalika 2026. IMI ingin SIrkuit Mandalika jadi hub motorsport Asia. (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Moreno Soeprapto berharap Sirkuit Mandalika ke depan bisa mengambil peran yang lebih luas lagi. Tidak hanya menjadi tempat pembinaan dan pengembangan otomotif nasional saja. Namun, juga turut berperan dalam mendukung pengembangan otomotif di kawasan regional Asia, dengan menjadi hub motosport-nya Asia.

Hal itu disampaikan Moreno kepada awak media di sela-sela menghadiri event GT World Challange Asia Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, kehadiran sejumlah ajang balap dunia seperti GT World Challange Asia bisa menjadi pintu masuk bagi Sirkuit Mandalika untuk menjadi hub Motosport di Kawasan Asia.

Melalui ajang tersebut Sirkuit Mandalika sekarang sudah dikenal luas di dunia balap internasional sebagai salah satu tempat penyelenggara ajang balap dunia. “Peluang itu ada,” ujarnya didampingi Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran direksi ITDC.

Pembalap nasional yang juga anggota DPR RI ini mengatakan kalau dirinya sudah berdiskusi dengan sejumlah pemilik tim balap. Terutama yang berlaga di ajang GT World Challenge Asia. Beberapa di antaranya sudah mengutarakan keinginan serta kesiapannya untuk berinvestasi dan menjadikan Sirkuit Mandalika sebagai home base untuk tim balapannya.

Jadi nanti Sirkuit Mandalika akan langsung menjadi tempat penyimpanan mobil balap sekaligus tempat pengembangan bagi tim balap tersebut. “Kalau sudah jadi home base tim balap, tentu akan diikuti dengan masuknya investasi. Karena tim pasti butuh bengkel dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk pengembangan mobil, ban dan pengembangan lainya,” sebut Moreno.

Di tempat yang sama Plt. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar mengaku kalau sudah ada beberapa pemilik tim yang berniat membangun fasilitas untuk tim balapannya di kawasan Sirkuit Mandalika. Bahkan sudah ada yang berkontrak sejak gelaran GT World Asia tahun lalu. Kehadiran fasilitas tim balap tersebut tentunya akan semakin memperkuat keberadaan Sirkuit Mandalika dalam mendukung pengembangan dunia otomotif di regional Asia. Tidak hanya skala nasional saja. “Sirkuit Mandalika semakin lama semakin cantik. Dan, semakin menarik bagi investor,” tandasnya.

Untuk itu, dukungan dan kolanborasi dengan semua pihaknya sangat diharapkan. Terutama dari pemerintah dan masyarakat di daerah ini. Agar kedepan Sirkuit Mandalika bisa semakin berkembang dan maju. Pada akhirnya bisa memberikan dampak positif yang nyata. Tidak hanya bagi perkembangan Kawasan The Mandalika dan NTB secara luas, tetapi juga perkembangan dunia otomotif nasional bahkan dunia. (kir)

Tingkatkan Ekonomi Kreatif, Alun-alun Kota Gerung Jadi Pusat Pameran Bonsai

0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj Nurul Adha bersama Camat Gerung dan Ketua PPBI meninjau Pameran bonsai di Alun-alun Kota Gerung. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pameran bonsai digelar Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Kabupaten Lombok Barat di acara Car Free Night (CFN) Gerung. Pameran “Ekshibisi Bonsai Road to Pamnas” ini berlangsung di halaman Plaza Alun-Alun Giri Menang Park, Sabtu (2/5/2026).

Pameran Bonsai sekaligus memperingati hari bumi sedunia 2026 ini, berlangsung selama dua hari. Mulai Sabtu (2/5/2026) hingga Minggu (3/5/2026), dengan diikuti oleh ratusan peserta pencintai bonsai dari perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan itu, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini memberikan apresiasi kepada para peserta pencintai bonsai dengan kegiatan pameran ini.

Terlebih menjadikan alun-alun ini untuk kegiatan pameran bonsai yang lebih besar lagi kedepannya. “Saya akan support semua ini. Kita tujuannya supaya bagaimana meningkatkan ekonomi kreatif dari Gerung ini dari situasi yang dulu hanya gelap gulita. Satu kebanggaan saya sampai saat ini bersama bu Wabup setiap malam minggu dari waktu ke waktu pengunjung makin padat dan pedagang UMKM makin bertambah,” kata Bupati LAZ.

Bupati yang didampingi sejumlah OPD, camat Gerung Fitriati Wahyuni dan Lurah Gerung Selatan yang juga Ketua PPBI Akhwan Mashudi, meninjau pameran bonsai yang dijajakan di Plaza Alun-alun. Menurut Bupati LAZ, bonsai bukan sekadar tanaman hias, tetapi karya seni tingkat tinggi yang membutuhkan keahlian, ketelatenan, serta kecintaan dari para pencinta bonsai dengan beragam jenis pohon yang dibentuk.

“Mudah-mudahan dengan pameran ini akan bergerak bagi yang lain untuk bagaimana sama-sama kita untuk mencintai alam,” katanya.

“Sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan pameran bonsai ini dan kalaupun nanti harus ada kegiatan di tahun 2027 menggunakan tempat di alun-alun ini dengan senang hati kami akan mendukung,” tutupnya.

Sementara itu Ketua PPBI Akhwan Mashudi, mengatakan bahwa pameran ini rutin diadakan pihaknya. “Kali ini diikuti 90 pohon,” sebut Lurah Gerung Selatan ini.

Pameran ini untuk memperingati hari bumi sedunia 2026 dan persiapan pameran nasional Bonsai Tahun 2027 oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) cabang Lobar. Dan Pihaknya terus berupaya memasyarakatkan bonsai sebagai bentuk mencintai alam dan ekonomi kreatif serta mendukung program Bupati Lobar Sejahtera dari Desa. “Kita juga ingin ramaikan CFN,” imbuhnya. (her)

Pendapatan Tak Optimal, Pelaku Usaha Senggigi Keluhkan Moratorium ITPMB

0
Minol ilegal yang diamankan aparat belum lama ini, di satu sisi Pemkab Lobar memoratorium ITMB baru di kawasan wisata Sengigigi. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) memoratoroim Izin Tempat Minuman Beralkohol atau ITMB di Lombok Barat. Kebijakan ini menuai keluhan dari kalangan pengusaha, lantaran kebutuhan wisatawan yang notabene dari mancanegara menjadi terbatas. Di satu sisi, moratorium ITPMB ini diduga memicu peredaran minuman beralkohol (Minol) ilegal di wilayah Lobar.

Hal ini merugikan pengusaha yang memiliki ITPMB dan daerah, karena membayar pajak, sedangkan tidak ada pemasukan pajak dari Minol ilegal ke daerah. Ketua Senggigi Hotels Association (SHA), I Ketut M Jaya Kusuma, mengatakan belum ada tanggapan serius dari Pemda Lobar mengenai keluhan moratorium ITPMB. Bahkan Pemkab Lobar terkesan tidak peduli akan kebutuhan pengusaha pariwisata dan juga kenyamanan wisatawan.

“Wisatawan yang notabene banyak dari mancanegara memiliki pilihan terbatas untuk menikmati minuman beralkohol,” ujar Ketut, pada media belum lama ini.
Kendati ITPMB sudah tidak dipungut biayanya, tetapi pelaku usaha yang resmi memiliki izin menyetor pendapatan dari Pajak Pembangunan 1 (PB1). Sementara sejauh ini pengeluaran ITPMB baru masih dimoratorium. Di satu sisi pelaku usaha tak memiliki izin Minol tidak membayar pajak, sehingga Pemda harusnya menindak.

Semestinya, kata dia, Pemda tidak tutup mata dengan kondisi ini. “Iya mestinya begitu (tindak tegas), tapi Pemda justru tutup mata,” pungkasnya. Mestinya Pemda mendorong yang belum punya izin untuk mengurus. “Tetapi justru ini terbalik,” selorohnya.

Pihaknya berharap yang ilegal didorong untuk urus izin, apalagi di kawasan wisata. Sebaliknya di daerah yang bukan kawasan wisata jangan dikeluarkan izinnya.

“Yang dikawatirkan apa dari izin Minol ini? Tinggal buat zonasi, itu kalau niat dan serius urus pariwisata,” ujarnya. Mestinya kata dia, Pemda peka. Kalau memang serius, kalau perlu Pemkab perlu merevisi atau cabut moratorium izinnya. Pihalnya pun sudah menyampaikan hal ini pada Pemkab, tetapi belum ada respons tindak lanjut.

“Dinas terkait dan Asisten Bupati sudah kita sampaikan tapi tidak ada tanggapan,”imbuhnya.

Pihaknya mengaku merasa malu jika sering kali bolak balik menyampaikan persoalan ini tanpa tindaklanjut dari Pemkab. Padahal menurutnya, Bupati memiliki energi yang bagus dalam memimpin. Hal ini perlu disampaikan oleh jajaran ke Bupati.

Sementara itu, Pemkab melalui Kasat Pol PP Lobar, I Ketut Rauh mengatakan bahwa izin ITPMB baru memang dimoratorium sejak tahun 2024. Moratorium ITPMB baru berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan ketika PJ Bupati H Ilham.

Ditanya apa pertimbangannya mengeluarkan kebijakan moratorium? Rauh belum tahu persis, sebab pihaknya tidak dimintai pertimbangan tetapi kemungkinan melalui OPD teknis. “Kalau kami dari Pol PP mengikuti regulasi yang ada. Kalau kebijakan dari pimpinan. Selama moratorium belum dicabut,tetap berlaku,” tegas Rauh dikonfirmasi terpisah Minggu (3/5/2026).

Dikatakan, yang dimoratorium penerbitan izin baru, sedangkan untuk perpajangan izin tetap berlaku. Terkait langkah penertiban untuk pengendalian Minol, Pihaknya intens melakukan upaya penertiban. Dalam seminggu dilakukan 2-4 kali. Sejauh ini upaya penertiban masih digarap di empat kecamatan yakni, Narmada, Lingsar, Kuripan dan Gunungsari. Sementara di Senggigi belum, karena belum ada informasi Minol Ilegal. “Kalau ditemukan, kami akan tindak,” tegasnya. (her)

Pedagang dan Pengunjung Terbantu dengan WiFi Gratis di Alun-alun Kota Gerung

0
WiFi gratis disiapkan Pemkab Lobar bagi masyarakat yang berkunjung di Alun-alun kota Gerung ini. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Para pedagang dan pengunjung merasa terbantu dengan adanya askes layanan WiFi gratis 24 jam di Alun-Alun Giri Menang Park (GMP), Kota Gerung, KabupatenLombok Barat. WiFi gratis ini mendukung kebutuhan edukasi dan akses informasi masyarakat secara luas bagi warga.

Adanya WiFi gratis ini menjadikan Alun-Alun GMP tidak hanya sebagai tempat rekreasi. Namun juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang didukung oleh teknologi informasi. Ian, pedagang di alun-alun, mengaku WiFi gratis ini sangat membantunya, karena sering lupa beli kuota internet untuk berkomunikasi sesama pedagang. “Sangat terbantu, seperti kami ini, untuk komunikasi dengan sesama pedagang, tanya stok dan lainnya,” ujarnya.

Dari sisi biaya pun lebih irit. Untuk masuk menggunakan WiFi ini pun tidak terlalu sulit, cukup login tanpa password. Fasilitas jaringan ini menunjang kelancaran usaha dan komunikasi antar-pedagang.

Menurutnya penyiapan WiFi gratis ini sangat tepat, dalam menunjang akses informasi bagi masyarakat luas. Terlebih dengan kebutuhan informasi saat ini yang menjadi kebutuhan pokok. WiFi ini bukan saja diakses oleh pedagang, tetapi masyarakat umum yang berkunjung ke alun-alun.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Lobar, H. Riski Bani Adam menjelaskan bahwa penyediaan WiFi gratis ini instruksi langsung dari Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Menurutnya, Bupati ingin menciptakan lingkungan yang sehat dan modern.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kominfo merilis akses informasi ini dalam rangka menyediakan sarana, terutama untuk edukasi bagi masyarakat yang ada di sekitar Alun-Alun Giri Menang Park. Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, kita ingin menciptakan ruang publik yang inklusif, ramah, serta sehat,” ujar Kadis Kominfo Lobar ini.

Fasilitas ini telah aktif pasca-peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lobar 17 April 2026 lalu dan dikelola secara profesional melalui kerja sama dengan penyedia layanan. Kominfo memastikan akses internet ini dapat dinikmati selama 24 jam penuh setiap harinya. Sehingga memanjakan warga yang ingin beraktivitas di taman kota pada waktu kapan pun.

“Aksesnya tanpa password, kapasitasnya cukup besar karena memang untuk area publik. Tujuannya agar aksesnya cepat, jadi warga yang sedang berkegiatan di sekitaran Giri Menang Park tidak perlu menunggu kuota lagi jika ingin mengakses informasi,” lanjut Rizki.

Meskipun memiliki kapasitas yang mumpuni, jangkauan WiFi ini memang dibatasi hanya untuk area fungsional taman kota dan alun-alun saja. Kehadiran WiFi gratis di Alun-Alun Giri Menang hanyalah langkah awal dari rencana jangka panjang Pemkab Lobar. Ke depannya, Dinas Kominfo berencana memperluas jangkauan layanan serupa di titik-titik strategis lainnya, termasuk di kawasan Gerung Menang Square (GMS) dan ruang publik lainnya.

“Untuk saat ini cakupannya hanya di Alun-Alun Giri Menang Park,” ucapnya.

Selain akses internet, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga telah melengkapi alun-alun dengan berbagai fasilitas pendukung seperti alat olahraga. Bahkan, videotron yang sudah hadir di alun-alun itu menjadi sarana informasi publik sekaligus media untuk menyemarakkan berbagai ajang besar, termasuk persiapan menyambut perhelatan olahraga internasional seperti Piala Dunia yang akan datang.

Dengan segala fasilitas yang tersedia, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan sarana publik ini dengan bijak, sebab Pemda mengharapkan fasilitas publik itu mampu mendongkrak ekonomi sosial kawasan tersebut.

“Area publik itu kita niatkan sebagai jantung sosial ekonomi. Jangan sampai warga merasa kurang nyaman karena fasilitas akses informasi belum lengkap. Kami mendukung akses informasinya agar menjadi ruang publik yang benar-benar ramah bagi semua,” pungkasnya. (her)

Pedagang Mengadu ke DPRD Lobar, Polemik Lapak Taman Narmada Belum Ada Solusi

0

Giri Menang (ekbisntb.com) – Polemik penertiban lapak pedagang di Taman Narmada, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) belum ada solusi penyelesaian. Kendati para pedagang sudang hearing ke DPRD Lombok Barat, tetapi tidak membuahkan hasil. Pada Selasa (28/4/2026) lalu, para pedagang yang mengadukan nasib atas tindakan PT Tripat selaku manajemen Taman Narmada dinilai tidak adil diterima langsung Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi dan Komisi II DPRD Lobar.

Terlebih para pedagang sudah berpuluh tahun berdagang di kawasan itu. Bahkan saat hearing itu pihak dewan juga menghadirkan Direktur PT Tripat dan Kasat Pol PP Lobar. Meski kedua belah pihak sudah menyampaikan penjelasan atas polemik itu, belum ada solusi yang diperoleh dari hearing dengan DPRD Lobar. Pihak Dewan mengaku akan mempelajari lebih dulu duduk persoalan dan kembali mengalar pertemuan dengan para pedagang dan pihak PT Tripat dalam waktu dekat.

Ketua Komisi III DPRD Lobar, Husnan Wadi menilai persoalan ini memang harus segera diselesaikan, mengingat kawasan wisata taman Narmada menjadi salah satu sumber PAD.

“Kami di Komisi II akan menjadi mediator untuk menyelesaikannya dengan benar-benar berkeadilan. Karena prinsip Komisi II menilai taman (Narmada) bukan warisan tetapi titipan untuk anak cucu yang harus dijaga bersama keberlanjutan sehingga menjadi ikon yang menarik untuk dikunjungi dan semua mendapat kebermanfaatan,” jelasnya.

Dalam hearing itu, terdapat 10 tuntutan yang disampaikan pihak pedagang. Pedagang menilai Pemkab dan PT Tripat tidak profesional. Oleh sebab itu pedagang pun dorong DPR dan BPK untuk mengaudit juga hal-hal semacam ini. Supriyadi, perwakilan pedagang Taman Narmada kepada Pemkab Lobar mempertanyakan visi misi membangun dari desa yang diusung Bupati Lobar. Namun justru dinilainya tidak berpihak kepada para pedangan kecil.

“Dia lupa marwah dengan visi misinya yang di mana, membangun dari desa,” kritiknya.

Para pedagang menuntut agar bisa tetap berjualan di dalam area Taman Narmada. Mereka enggan digusur dan dipindahkan ke luar Taman Narmada dengan alasan khawatir minim pendapatan. “Tempat orang berwisata itu di dalam, masa dia (wisatawan) akan keluar untuk belanja? Tadi lihat bagaimana ibu-ibu pedagang sate, pedagang kopi, semua tadi menyampaikan sampai rintihan bahkan air mata. Tolong ini didengar oleh Pemda,” ucapnya.

Aspirasi yang disampaikan perwakilan para pedangan yang datang hearing ini diakuinya sama dengan diharapkan seluruh pedagang maupun juru parkir di kawasan itu. Agar bisa kembali berdagang di area kawasan wisata Cagar Budaya tersebut, sehingga pendapatan mereka tetap terjaga. “Supaya ada nafkah dan ada pundi-pundi (pedagang),” jelasnya.

Tak sampai di situ dia bahkan mendesak DPRD Lobar membentuk panitia khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor BUMD atas pengelolaan Taman Narmada.

Namun saat disinggung terkait isu bahwa Taman Narmada dikuasai sekelompok orang yang kemudian ditertibkan Pemda, Supriyadi seakan mengembalikan isu ke arah Pemda. Dia bahkan berdalih, jika perjuangan demi kepentingan para pedagang dan bukan untuk dirinya sendiri.

“Saya harus berani keras karena apa? Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya kepentingan perut-perut orang lapar, perut-perut ibu-ibu yang besok tidak dapat masak nasi untuk anak-anaknya,”ujarnya.

Sementara itu, Dirut PT Tripat Wewe Angraini saat pertemuan itu memberikan penjelasan terkait penertiban pedangan taman Narmada. Pemindahan itu dilakukan untuk menata kawasan wisata cagar budaya nasional tersebut, di samping melakukan perbaikan sistem manajemen. “Kami sejauh ini sudah bergerak hati-hati, dengan melihat kondisi. Kita sudah lakukan sesuai prosedur,” terangnya.

Ia menilai Cagar budaya yang sudah diserahkan pengelolaan itu harus dijaga bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemda melalui PT Tripat hanya menyelamatkan aset daerah.

Menurutnya penataan itu dilakukan demi pemerataan semua pedagang agar tidak dikuasai oleh Satu orang saja. Sesuai pesan bupati Lobar agar peningkatan ekonomi itu merata dan adil ke seluruh masyarakat.“Jadi kami sebenarnya ingin jangan dikuasai satu orang, Tidak boleh dikapling oleh satu orang,” pungkasnya. (her)

Pembalap Nasional Fitra Eri Apresiasi Keandalan Listrik PLN pada GT World Challenge di Mandalika

0
Fitra Eri (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan pasokan listrik andal selama pelaksanaan hari kedua ajang GT World Challenge Asia di Sirkuit Internasional Mandalika.

Keandalan kelistrikan PLN juga mendapat apresiasi dari pembalap profesional nasional sekaligus pengamat otomotif, Fitra Eri, yang hadir menyaksikan langsung atmosfer balapan di Mandalika. Menurutnya, dukungan infrastruktur kelistrikan yang stabil menjadi elemen krusial dalam penyelenggaraan motorsport internasional, mengingat seluruh perangkat pendukung balapan modern sangat bergantung pada suplai listrik tanpa gangguan.

“Ajang sekelas GT World Challenge menuntut standar operasional yang sangat tinggi, termasuk dari sisi kelistrikan. Saya melihat kesiapan PLN di Mandalika sangat baik. Sistem berjalan mulus, seluruh perangkat timing, komunikasi, paddock, hingga fasilitas pendukung race dapat beroperasi tanpa kendala. Ini menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah event balap kelas dunia,” ungkap Fitra Eri.

Keandalan pasokan listrik tersebut turut menunjang jalannya kompetisi yang berlangsung ketat dan kompetitif sepanjang hari kedua, dengan ribuan penonton yang memadati tribun serta tingginya aktivitas di area paddock, media center, hingga fasilitas hospitality. Seluruh aktivitas dapat berlangsung lancar berkat suplai listrik stabil yang menopang operasional perangkat digital, pencahayaan, sistem broadcasting, dan infrastruktur pendukung lainnya. (bul)

Distribusi Dibatasi, Permintaan Elpiji 3 Kg di Mataram Naik hingga 45 Persen

0
Disdag Kota Mataram saat turun melakukan sidak ke salah satu pangkalan pekan kemarin. Distribusi dibatasi permintaan Elpiji 3 Kg naik hingga 45 persen. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kota Mataram mengungkapkan terjadinya kelangkaan di tingkat masyarakat. Kondisi ini dipicu oleh pembatasan distribusi ke pengecer yang berdampak pada meningkatnya permintaan di pangkalan.

Salah satu pemilik pangkalan di Kota Mataram, Viktor Kusno Handoyo, mengatakan permintaan elpiji subsidi mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kelangkaan yang memicu kepanikan masyarakat dalam membeli (panic buying).

“Peningkatan sekarang kurang lebih hampir 45 persen. Biasanya pembeli datang seminggu sekali, sekarang bisa dua hingga tiga kali dalam seminggu,” ujarnya, pekan kemarin.

Meski demikian, Viktor menegaskan pihaknya tetap membatasi pembelian untuk kebutuhan rumah tangga, yakni satu tabung elpiji 3 kilogram per KTP. Ia juga tidak melayani pembeli dari luar domisili Kota Mataram guna menjaga ketersediaan stok tetap stabil.

Ia menjelaskan, pola distribusi dari agen ke pangkalan sejauh ini masih berjalan normal, yakni tiga kali dalam sepekan dengan jumlah pasokan yang bervariasi.

Dari total 200 tabung yang diterima, sekitar 80 persen dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, sementara 20 persen sisanya untuk pengecer. “Memang itu sudah menjadi ketentuan dan aturan,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram akan melakukan pemetaan (mapping) menyeluruh terhadap 399 pangkalan elpiji 3 kilogram sebagai langkah antisipasi kelangkaan.

Asisten II Setda Kota Mataram, H. Miftahurrahman, mengatakan langkah tersebut merupakan respons atas dinamika di lapangan terkait ketersediaan gas subsidi di tingkat rumah tangga.

“Hasil pemantauan tim kami menunjukkan adanya ketimpangan akses. Gas tersedia di pangkalan, namun terkadang sulit ditemukan masyarakat di tingkat pengecer atau rumah tangga,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram yang turut melakukan pemantauan ke sejumlah pangkalan.

Pemerintah kota, lanjutnya, akan mengevaluasi sebaran pangkalan yang lokasinya saling berdekatan guna melihat efektivitas distribusi dan aliran elpiji subsidi. Selain itu, juga akan dipastikan jumlah pasokan yang diterima masing-masing pangkalan, yang saat ini berkisar antara 100 hingga 200 tabung per pengiriman, dengan frekuensi dua hingga tiga kali dalam sepekan.

“Dalam pemetaan ini, kami juga akan mendata lebih detail masyarakat yang dilayani setiap pangkalan, untuk menghindari adanya pembeli dari luar wilayah,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Mataram juga mengidentifikasi peningkatan permintaan dipengaruhi oleh momentum hari besar keagamaan, termasuk musim haji, yang mendorong konsumsi elpiji meningkat. Selain itu, isu kenaikan harga turut memicu perilaku panic buying di tengah masyarakat.

Pemerintah kota menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak agen untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga pemerataan pasokan elpiji subsidi di seluruh wilayah Kota Mataram serta mencegah terjadinya kelangkaan. (pan)