Home Blog Page 26

Inflasi NTB April 2026 Capai 3,27 Persen, Masih di Atas Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
Wahyudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) di NTB pada April 2026 mencapai 3,27 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 2,42 persen.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, mengatakan inflasi tersebut tercermin dari kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) NTB yang mencapai 112,27 pada April 2026.

“Inflasi year on year Provinsi NTB pada April 2026 sebesar 3,27 persen, masih berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,48 persen,” ujarnya, Senin, 4 Mei 2026.

Secara wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima yang mencapai 4,23 persen dengan IHK sebesar 112,69. Sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 2,82 persen dengan IHK 112,04.

Wahyudin menjelaskan, inflasi tahunan di NTB dipicu oleh kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Dari total 11 kelompok pengeluaran, semuanya mengalami peningkatan indeks harga.

Kelompok yang mengalami kenaikan tertinggi yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,71 persen. Kenaikan ini menjadi penyumbang terbesar terhadap laju inflasi daerah.

Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mencatat kenaikan cukup signifikan sebesar 3,76 persen, disusul kelompok pendidikan sebesar 2,94 persen.

Kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 2,01 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,99 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,94 persen.

Sementara kelompok lainnya turut mengalami kenaikan harga meski relatif lebih rendah, yakni kelompok transportasi sebesar 1,37 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,37 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,99 persen, kelompok perlengkapan rumah tangga sebesar 0,39 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,21 persen.

Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi tahun kalender atau year to date (y-to-d) NTB hingga April 2026 mencapai 1,82 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada April 2025 yang tercatat sebesar 1,57 persen, serta April 2024 sebesar 1,05 persen.

Wahyudin menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan harga yang masih cukup tinggi. (bul)

Alarm PHK Sektor Perhotelan

By
ekbisntb.com
-
0
Ketut Wolini (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Industri perhotelan dan restoran tengah menghadapi tekanan serius akibat lesunya kunjungan wisatawan. Penurunan tingkat hunian hotel yang cukup tajam memunculkan kekhawatiran baru, yakni potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan jika kondisi ini terus berlangsung.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ketut Wolini, mengungkapkan okupansi hotel saat ini turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika sebelumnya tingkat hunian mampu menembus angka di atas 70 persen, kini rata-rata hanya berada di kisaran 50 persen.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, okupansi hotel saat ini turun sangat jauh. Dulu di periode seperti ini bisa di atas 70 persen, sekarang rata-rata hanya sekitar 50 persen,” ujarnya.

Penurunan terjadi hampir di seluruh destinasi wisata utama di NTB. Kawasan Senggigi dan Kota Mataram menjadi wilayah yang paling terdampak dengan tingkat hunian hanya sekitar 40 persen.

Sementara kawasan Mandalika masih sedikit lebih baik dengan okupansi mencapai 60 persen karena masih terbantu oleh penyelenggaraan sejumlah event. Sedangkan destinasi wisata Gili juga ikut terdampak meski tidak sedalam wilayah lainnya.

Menurut Wolini, melemahnya industri perhotelan dipicu oleh kombinasi berbagai faktor. Salah satunya adalah situasi geopolitik global (perang), termasuk konflik internasional yang berdampak pada lonjakan harga tiket pesawat internasional.

Kondisi tersebut membuat wisatawan mancanegara menahan perjalanan ke Indonesia, termasuk ke NTB. Biaya perjalanan yang semakin mahal, terutama bagi wisatawan yang harus transit di beberapa negara, menjadi pertimbangan utama.

“Kenaikan harga tiket dari luar negeri ke Indonesia cukup tinggi, apalagi harus transit di beberapa negara. Ini membuat minat wisatawan menurun,” katanya.
Di sisi lain, wisatawan domestik yang selama ini menjadi penopang sektor pariwisata NTB juga mengalami penurunan. Ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan wisata.

Padahal, menurut Wolini, periode saat ini biasanya menjadi masa yang cukup ramai bagi hotel menjelang akhir tahun. Pada momentum tertentu seperti libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), tingkat hunian biasanya bisa mencapai 70 hingga bahkan 100 persen.

Karena itu, okupansi di level 50 persen dinilai sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan bagi pelaku usaha.

“Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Sekarang saja sudah mulai terlihat, misalnya tenaga kontrak yang tidak diperpanjang,” tegasnya.

Meski demikian, hingga saat ini pelaku usaha hotel masih berupaya bertahan. Mereka tetap menjalankan operasional secara efisien sambil menunggu kondisi pasar membaik. Ketut memastikan belum ada laporan hotel yang dijual akibat tekanan bisnis, namun pelaku industri kini bergerak lebih hati-hati.

Untuk menyelamatkan sektor pariwisata, PHRI NTB meminta pemerintah lebih agresif mendatangkan agenda nasional maupun internasional ke daerah. Kehadiran event dinilai menjadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan ekonomi pariwisata.

“Kami berharap pemerintah bisa menjemput kegiatan-kegiatan besar agar dilaksanakan di NTB. Semua pihak harus bergerak dan jangan menyerah dengan situasi ini,” ujarnya. (bul)

Pengelolaan Pasar Cemara Dikeluhkan, Jukir pun Harus Bayar ‘’Dudukan’’

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi berdialog dengan pedagang di Pasar Cemara, Senin (4/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah pedagang di Pasar Cemara mengeluhkan carut marut pengelolaan pasar yang dinilai semakin memberatkan. Keluhan utama para pedagang berkaitan dengan tingginya tarif retribusi harian yang tidak sesuai dengan aturan, minimnya fasilitas pasar, hingga dugaan ketidakadilan dalam penataan lokasi berjualan.

Keluhan tersebut mencuat saat Komisi II DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Cemara pada Senin (4/5) siang kemarin. Sidak yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Siti Fitriani Bakhreisyi, dilakukan untuk mengecek rendahnya realisasi retribusi pasar pada triwulan pertama tahun ini.

Dalam kunjungannya bersama dua anggota komisi II lainnya, politisi Partai NasDem yang akrab disapa Pipit itu berdialog langsung dengan para pedagang. Ia menanyakan besaran retribusi yang dibayarkan pedagang dibandingkan dengan luas lapak yang digunakan.

Sejumlah pedagang mengaku keberatan dengan pungutan retribusi harian yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan aturan, lapak berukuran satu meter dikenakan retribusi sebesar Rp1.000 per hari. Namun dalam praktiknya, pedagang yang menggunakan lapak berukuran kurang dari dua meter disebut tetap diwajibkan membayar hingga Rp4.000 per hari.

Kepala Pasar Cemara Junaidi berdalih pungutan tersebut dikenakan karena pedagang yang bersangkutan seharusnya menempati lapak di lantai dua atau di dalam pasar. Namun karena lapak tersebut tidak digunakan dan pedagang memilih berjualan di luar area pasar, maka retribusi yang dibebankan menjadi ganda.

“Katanya karena kami punya lapak di dalam tapi jualan di luar, jadi tetap harus bayar dua-duanya,” ujar salah seorang pedagang.

Selain persoalan retribusi harian, para pedagang juga menyoroti banyaknya los toko yang diduga telah dipindah tangankan. Pedagang yang telah membayar sewa tahunan mengaku masih tetap dikenakan pungutan retribusi harian dengan nominal yang bervariasi.

“Kami sudah bayar sewa tahunan, tapi masih dipungut retribusi harian. Kadang Rp7.000, kadang sampai Rp15.000,” kata seorang pedagang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Keluhan serupa juga datang dari juru parkir di Pasar Cemara. Dengan alasan target retribusi belum tercapai, para juru parkir disebut turut diwajibkan membayar retribusi harian (dudukan) sebesar Rp5.000 kepada petugas pemungut retribusi.

“Kalau tidak dikasih, dia marah,” ungkap seorang juru parkir yang enggan disebutkan namanya.

Pedagang lainnya juga menyesalkan waktu pelaksanaan sidak yang dilakukan menjelang tengah hari. Menurut mereka, kondisi pasar sudah tidak terlalu padat dibandingkan pagi hari.

“Coba sidaknya jam 08.00 atau 09.00 pagi. Di sini padat sekali sampai susah bergerak. Bahkan lahan parkir dipakai untuk jualan dan itu dibiarkan saja,” ujar seorang pedagang.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pedagang yang tetap berjualan di dalam pasar. Mereka berharap seluruh pedagang yang berjualan di luar area pasar dapat ditertibkan dan diarahkan kembali menempati lapak di dalam pasar demi menciptakan rasa keadilan.

Tak hanya soal retribusi, pedagang juga menilai fasilitas Pasar Cemara jauh dari memadai. Mereka mengaku besarnya pungutan yang dibayar tidak sebanding dengan kondisi pasar yang banyak mengalami kerusakan.

Menurut pengakuan pedagang, atap pasar bocor di sejumlah titik saat hujan turun. Selain itu, persoalan sampah yang tidak rutin diangkut juga menjadi keluhan yang hingga kini belum mendapat penanganan serius.

“Kalau hujan bocor di mana-mana. Sampah juga sering menumpuk. Bahkan kebocoran kadang kami perbaiki sendiri,” kata salah seorang pedagang.

Kedatangan rombongan Komisi II diterima langsung oleh Kepala Pasar Cemara dan juga utusan dari Dinas Perdagangan Kota Mataram. Pantauan Suara NTB, sesaat setelah menerima informasi kedatangan rombongan dewan, pihak pengelola pasar langsung melakukan pembersihan mendadak di area depan pasar.

Di hadapan anggota dewan, Kepala Pasar Cemara membenarkan bahwa pedagang tetap diwajibkan membayar retribusi atas lapak yang tidak digunakan. Ia berdalih kebijakan tersebut dilakukan karena target retribusi pasar belum tercapai.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Siti Fitriani Bakhreisyi mengatakan seluruh aspirasi dan keluhan para pedagang akan menjadi catatan bagi Komisi II. Hasil sidak tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di Pasar Cemara. (fit)

Sistem Tunai Rawan Kebocoran

By
ekbisntb.com
-
0
Sistem Tunai Rawan Kebocoran
Siti Fitriani Bakhreisyi (Suara NTB/dok)

REALISASI retribusi pasar di Kota Mataram pada triwulan pertama tahun ini baru mencapai sekitar 17 persen dari target Rp8,25 miliar. “Retribusi pada triwulan pertama memang baru sekitar 17 persen. Itu tidak terlalu kecil, tetapi tetap harus diwaspadai. Dari dulu kami sudah menyampaikan bahwa pengelolaan retribusi pasar sebaiknya menerapkan sistem hybrid,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Siti Fitriani Bakhreisyi.

Ia menjelaskan, penerapan sistem hybrid yang dimaksud adalah kombinasi antara sistem pembayaran digital dan pengelolaan konvensional yang lebih terstruktur. Fokus penerapan awal, kata dia, perlu dilakukan pada pasar-pasar besar di Kota Mataram seperti Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika.

Menurut Pipit, sapaan akrabnya, optimalisasi tidak cukup hanya dilakukan pada penataan fisik pasar semata, melainkan juga harus berbasis pada kebutuhan para pedagang. “Revitalisasi itu jangan hanya penataan fisiknya saja, tetapi juga harus berbasis kebutuhan dagang. Selain itu, pungutan retribusinya juga perlu dievaluasi apakah sudah optimal atau belum,” katanya.

Pipit menyebut, selama proses pemungutan retribusi masih menggunakan uang tunai, maka potensi terjadinya kebocoran akan tetap besar. Karena itu, pihaknya mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera beralih ke sistem pembayaran non-tunai.

Selain digitalisasi pembayaran, Dewan juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh setiap tahun terhadap sistem pengelolaan retribusi pasar. Evaluasi tersebut mencakup identifikasi titik kebocoran, efektivitas sistem, hingga kinerja petugas di lapangan.

“Harus ada catatan evaluasi setiap tahun. Misalnya berapa kebocoran yang terjadi, di mana titiknya, bagaimana sistemnya, hingga siapa petugasnya. Itu perlu dievaluasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” ujar politisi Partai NasDem ini.

Meski demikian, Pipit menegaskan hingga saat ini belum ada indikasi ataupun laporan resmi terkait dugaan penyimpangan oleh petugas pemungut retribusi. Namun ia menilai evaluasi tetap harus dilakukan guna memastikan sistem berjalan secara transparan dan akuntabel.

Terkait kesiapan pedagang dalam menghadapi sistem pembayaran digital, dia menilai hal tersebut memungkinkan untuk diterapkan di tengah perkembangan teknologi saat ini. Pemerintah daerah pun didorong menggandeng pihak perbankan untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang.

“Kita perlu sosialisasi dulu kepada pedagang terkait pembayaran digital, baik menggunakan QRIS, transfer, maupun sistem perbankan lainnya. Kami rasa di zaman sekarang ini hal itu sangat memungkinkan,” ujar Fitriani.

Ia juga menilai target retribusi pasar terus dinaikkan setiap tahun karena pemerintah melihat potensi pasar tradisional yang cukup besar. Menurutnya, aktivitas perdagangan kebutuhan pokok di pasar akan terus berjalan dan jumlah pedagang cenderung stabil bahkan bertambah.

“Pasar menjual kebutuhan pokok yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Pedagang yang sudah terdata pasti tetap ada bahkan bisa bertambah. Kalau pedagang bertambah tetapi target tidak tercapai, berarti yang harus dievaluasi adalah sistem atau sumber dayanya,” katanya. (fit)

Lombok Timur Memperoleh Rp250 Juta per Hari dari Opsen PKB dan BBNKB

By
ekbisntb.com
-
0
Haroen (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pelaksana Tugas Kepala Kantor Samsat Selong, Haroen, mengungkapkan bahwa pendapatan daerah dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) rata-rata mencapai Rp250 juta per hari.

“Kota Mataram menjadi daerah dengan opsen tertinggi, dan Lombok Timur menyusul di posisi kedua,” ujar Haroen menjawab media di kantor Bupati Lotim, Senin (4/5/2026).

Berdasarkan data per 2 Mei 2026, realisasi opsen yang sudah masuk ke kas daerah (neto) dan dibagi setiap hari mencapai Rp32.619.003.383. Jumlah tersebut berasal dari dua komponen: PKB sebesar Rp15.130.226.000 dan BBNKB sebesar Rp17.232.000.000.

Adapun total potensi opsen untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp45.651.375.000 dari sPKB dan Rp41.268.150.000 dari sektor BBNKB. Dengan realisasi yang ada, Haroen optimistis target tahunan dapat terlampaui.
“Kami pastikan optimis, target Rp45 miliar untuk PKB dan Rp41 miliar untuk BBNKB insya Allah tercapai. Bahkan untuk BBNKB saat ini sudah surplus,” tegasnya.

Pembagian hasil opsen ini diatur secara proporsional, di mana kabupaten mendapatkan porsi 66 persen, sementara provinsi memperoleh 34 persen. Dana tersebut langsung di-split setiap hari sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pemerintah daerah.

Haroen menambahkan bahwa peningkatan pendapatan ini sangat signifikan dibandingkan pola sebelumnya, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025.

“Luar biasa, ternyata masyarakat Lombok Timur kaya. Ini bukti bahwa kepatuhan dan kesadaran pajak semakin tinggi,” demikian pungkasnya. (rus)

Sepanjang 2024-2026, Puluhan Buruh di Lombok Barat Di-PHK

By
ekbisntb.com
-
0
Pelayanan di Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Lobar Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Lobar beberapa waktu lalu. Puluhan buruh atau pekerja di Lobar diputus hubungan kerja selama 2024-2026. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Puluhan buruh atau pekerja di Lombok Barat (Lobar) diputus hubungan kerja atau PHK selama tahun 2024-2026. PHK paling banyak terjadi pada tahun 2025 sebanyak 32 orang. Para pekerja yang di-PHK ini pun telah difasilitasi hak-haknya dengan pihak perusahaan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja setempat.

Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Lobar, Wardhatul Ainy, S.Pd., M.Pd., dikonfirmasi media mengatakan bahwa tahun ini ada enam orang pekerja yang di-PHK dari dua perusahaan. Tahun 2025, pekerja di-PHK sebanyak 32 orang dari 10 perusahaan. Dan tahun 2024 pekerja yang di-PHK sebanyak 12 orang diputus kerja, dari delapan perusahaan. “Total ada 50 di-PHK selama tiga tahun,” sebutnya, Senin (4/5/2026).

Pihaknya pun telah menangani persoalan PHK pekerja tersebut. Sehingga hak mereka seperti pesangon telah diberikan pihak perusahaan. “Alhamdulillah sudah selesai (hak pesangon), tidak sampai naik ke pengadilan,” imbuhnya.

Pihaknya berharap agar PHK tidak terlalu banyak terjadi tahun 2026 ini, karena dengan banyaknya PHK akan menambah pengangguran di Lobar. Langkah untuk mencegah atau antisipasi persoalan PHK, pihaknya akan mengadakan bursa kerja atau job fair pada bulan Agustus 2026.

Pada job fair nanti, pihaknya menargetkan lowongan kerja sebanyak-banyaknya. “Nanti kita data dari pihak perusahaan, kita ajak job fair,” sebutnya.

Sejauh ini dari data OSS pada DPMPTSP tahun 2025, jumlah perusahaan di Lobar mencapai 18.499 perusahan. Perusahaan ini, bervariasi ada besar hingga kecil dengan pendapatan atau omzet ratusan ribu sampai miliaran rupiah.

Jumlah pekerja yang dipekerjakan sebanyak 44.721 orang. Pihaknya akan mendata lagi jumlah pekerja dari data ini, karena dinilai belum valid. “Karena setelah kita cek, masak hotel itu 15 orang pekerjanya, ada juga lima orang,” sebutnya. (her)

Kurangi Kehilangan Pendapatan, Lotim Perluas Layanan Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim.meluncurkan layanan pembayaran pajak dan Retribusi secara digital di kantor Bupati Lotim, Senin (4/5/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) resmi meluncurkan kebijakan transaksi digital di seluruh sektor pendapatan daerah. Hal ini sebagai solusi untuk memperluas akses layanan digital pada pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menegaskan mulai tahun 2026 tidak boleh ada lagi pembayaran tunai untuk pajak dan retribusi. Langkah ini untuk meminimalisir kebocoran dan potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD).

“Ke depan, pemungutan tidak ada lagi tunai. Semua transaksi gunakan digital. Inilah transformasi digital untuk mengurangi kehilangan,” ujar Bupati Haerul dalam Rapat Koordinasi Evaluasi PAD sekaligus peluncuran pembayaran digital dan aplikasi Sipdah di Lotim, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, tahun 2026 masih menjadi tahun berat bagi Lotim. Meskipun daerah ini pernah menjadi juara Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan meraih 11 prestasi sepanjang 2025 seperti juara pengendalian inflasi, mempertahankan capaian dinilai lebih sulit daripada meraihnya. “Namun Lotim masih aman dari penilaian BPK,” tambahnya.

Bupati secara khusus mengingatkan Kepala Bidang Aset agar tidak lagi menyewakan aset daerah dengan nilai sama seperti tahun 2021-2022. “Sekarang pupuk terjamin, harga jagung dan padi sesuai HPP. Bahkan porang paling menggiurkan, harganya Rp10.000 per kilogram tanpa perlu pupuk. Karena itu, sewa aset harus dinaikkan,” tegasnya.

Evaluasi juga menyoroti retribusi yang belum optimal, termasuk penarikan retribusi pasir yang masih ditemukan di kapal saat inspeksi mendadak (sidak) hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum maksimal. “MBLB banyak dibawa ke Sumbawa. Pasti ada yang belum ditarik retribusinya,” ungkapnya.

Bupati Haerul juga menyoroti kepatuhan pajak restoran dan hotel, khususnya di kawasan Sembalun. “Banyak yang mengaku kekurangan tamu. Kita harus tingkatkan penarikan pajak makan minum dan kepatuhan bayar pajak,” katanya.

Selain itu, seluruh pengusaha tembakau diminta dicek kepemilikan IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk setiap gudang.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menggunakan sistem digital yang terintegrasi dengan sistem daerah. “Tidak boleh OPD bekerja sendiri. Perkuat sinergi dengan perbankan. Tidak boleh lagi berbasis asumsi, tapi berbasis data dan potensi riil,” tegas Bupati.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Muksin, menambahkan bahwa implementasi digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi terus didorong. Sembilan item pajak daerah kini terintegrasi dalam aplikasi Sipdah dinamis yang sudah bisa dibayar melalui QRIS. “Wajib pajak dan retribusi kami dorong menggunakan virtual account. Pembayaran pajak tersistem by name by address,” jelas Muksin.

Penguatan basis data menggunakan NIK dan NPWP menjadi fondasi utama untuk menghasilkan data yang valid dan akurat. “PAD harus digali sesuai potensi riil daerah. Sistem perpajakan daerah harus beradaptasi dengan teknologi digital,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lotim H. Moh Edwin Hadiwijaya, Sekda HM. Juaini Taofik, serta semua pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Lotim. (rus)

Personel TMMD Ke-128 Kodim 1615/Lombok Timur Tak Lelah Bangun Irigasi demi Kesejahteraan Petani

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan TMMD di Desa Pok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lotim membangun saluran irigasi. (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Panas terik matahari yang menyengat, semangat prajurit TNI yang tergabung dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-128 Kodim 1615/Lombok Timur tak kunjung padam. Mereka terus bahu-membahu membangun saluran irigasi di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, pada Kamis (30/4/2026).

Pembangunan infrastruktur irigasi ini menjadi prioritas utama karena sangat dibutuhkan para petani setempat untuk mengairi lahan pertanian mereka. Dengan saluran irigasi yang lebih baik, akses air diharapkan merata sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi warga.

Tak hanya bergerak di pembangunan fisik, personel TMMD juga gencar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang bijak dan berkelanjutan. Hal ini disambut antusias oleh warga yang turut serta membantu pekerjaan di lapangan.

Dukungan penuh juga datang dari pemerintah daerah setempat yang menilai program ini sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Ke depan, saluran irigasi tersebut diyakini akan menjadi infrastruktur vital yang menopang keberlanjutan sektor pertanian di wilayah Lombok Timur.

“Kami bekerja untuk petani, agar hasil panen meningkat dan kesejahteraan terwujud,” ujar salah satu personel di lokasi pembangunan.

Program TMMD Ke-128 ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun desa dari berbagai sektor. (rus/*)

Program KSB Maju Perumahan, Fokus Sasar Masyarakat Kategori Miskin Ekstrem

By
ekbisntb.com
-
0
Novrizal Zain Syah

Taliwang (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Novrizal Zain Syah, menegaskan Program KSB Maju Perumahan tahun 2026 akan difokuskan menyasar masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem atau desil 1.

“Jadi tahun ini kelompok penerima program bantuan rumah fokus pada warga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah,” tegas Novrizal pekan kemarin.
Kebijakan tersebut dikatakan Novrizal, sesuai dengan arahan Bupati KSB, H. Amar Nurmasyah. Orang nomor satu di KSB itu, menginginkan agar dilakukan intervensi menyeluruh terhadap elemen-elemen terhadap kondisi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. “Pak Bupati ingin mereka dibantu semaksimal mungkin, agar dapat keluar dari status kemiskinan itu,” katanya.

Novrizal mengatakan, pentingnya verifikasi data penerima desil 1 berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh pihak diminta merapikan dan memastikan validitas data sebelum program berjalan di awal tahun 2026. “Data yang valid jadi dasar penentuan prioritas. Jangan sampai salah sasaran,” katanya.

Diakui Novrizal terdapat konsekuensi cukup berat dengan fokus baru program KSB Maju Perumahan. Dengan sasaran masyarakat desil 1 kata dia, kemampuan swadaya penerima sangat terbatas. Meski demikian, ia optimis program itu akan berjalan optimal.

Mantan Sekretaris Dinas PU KSB ini menegaskan, dengan gotong royong kendala-kendala tersebut akan menutupi keterbatasan yang terjadi di lapangan. “Kita sudah melalui tahun lalu. Dan saya kira kita siap untuk penyelenggaraan program itu tahun ini,” klaimnya.

Selanjutnya Novrizal mengungkapkan hasil evaluasi program Kartu KSB Maju Layanan Perumahan tahun 2025 lalu. Berdasarkan evaluasi semangat gotong royong di lapangan masih belum optimal. Padahal itu menjadi kunci suksesnya program, terutama untuk menyasar masyarakat desil 1. (bug)

Sektor Pertanian Kurang Diminati Generasi Muda

By
ekbisntb.com
-
0
Sektor Pertanian Kurang Diminati Generasi Muda
Muhammad Natsir. (Suara NTB/dok)

Bima (Suara NTB) – Regenerasi petani di Kabupaten Bima menghadapi ancaman serius. Pekerjaan informal ini cendrung digeluti oleh orang tua. Sementara, generasi muda tidak memiliki minat bekerja di sektor pertanian. Siklus pendapatan yang tidak menentu dinilai menjadi penyebab utama.

Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan, petani nasional masih didominasi usia 43–58 tahun sebesar 42,39 persen, disusul kelompok 59–77 tahun 27,61 persen. Sementara usia 19–39 tahun hanya 21,93 persen. Di Nusa Tenggara Barat, petani milenial tercatat 30,37 persen dari total 742.343 petani, dengan sekitar 34.865 orang berada di Kabupaten Bima.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir. H. Muhammad Natsir, menilai kondisi ini berkaitan erat dengan belum menjanjikannya pola pendapatan di sektor pertanian. “Kalau tidak dipoles dalam kerangka itu (jaminan pendapatan berkelanjutan) sulit kita menarik milenial dalam dunia pertanian atau pangan,” ujarnya pekan kemarin.

Ia menegaskan, sistem pertanian yang bergantung pada siklus panen tiga hingga empat bulan membuat generasi muda enggan terjun. Karena itu, Distanbun menyiapkan desain baru agar petani memiliki pemasukan lebih rutin
Diawal upaya tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas lahan. Ia menargetkan produksi 7–10 ton per hektare melalui penguatan kesuburan tanah berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan material sintetis dari oksidasi silika yang dapat diproduksi secara lokal.

“Dengan peningkatan produktivitas tersebut, nilai tukar petani diharapkan meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan,” katanya.

Selain itu, skema pertanian terpadu mulai disiapkan dengan mengintegrasikan usaha tani, peternakan, dan perikanan darat. Salah satu model yang didorong adalah peternakan ayam petelur skala rumah tangga untuk menopang pendapatan harian.

Untuk memperkuat implementasi, pihaknya merencanakan menyiapkan pelatihan bagi petani, terutama generasi muda dalam penguasaan teknologi dan manajemen usaha. Kolaborasi lintas sektor juga dibuka guna memperkuat ekosistem pertanian terpadu.

“Langkah awal ini diharapkan mampu menjawab persoalan regenerasi petani sekaligus meningkatkan daya tarik sektor pertanian sebagai sumber pekerjaan dan pendapatan yang berkelanjutan,” tutupnya. (hir)

1...252627...853Page 26 of 853