Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengimbau masyarakat untuk menunda rencana keberangkatan ibadah umrah menyusul kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang belum stabil dan cenderung memanas.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Mataram, H. Lalu Martawang mengatakan, eskalasi konflik yang melibatkan serangan ke wilayah Iran memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga negara Indonesia, khususnya yang berencana melaksanakan ibadah umrah pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.
“Kita memahami antusiasme masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci sangat tinggi. Namun, kondisi geopolitik saat ini menuntut kewaspadaan ekstra. Karena itu, umrah sebaiknya ditunda hingga situasi benar-benar aman,” ujarnya, Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut Martawang, peristiwa saling serang yang melibatkan kekuatan militer besar di kawasan tersebut berdampak langsung pada sektor transportasi udara internasional. Sejumlah maskapai dilaporkan melakukan penyesuaian rute penerbangan demi menghindari wilayah udara yang dinilai rawan. Dampaknya, jadwal penerbangan mengalami gangguan dan penundaan di berbagai bandara.
Berdasarkan pantauan dari berbagai media, dinamika konflik telah memengaruhi arus transportasi udara, termasuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejumlah penerbangan rute Indonesia–Timur Tengah maupun sebaliknya dilaporkan mengalami keterlambatan akibat penyesuaian operasional.
Bahkan, sejumlah jemaah dilaporkan sempat tertahan di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Meski demikian, sebagian jemaah lainnya berhasil kembali ke Tanah Air tanpa hambatan berarti setelah maskapai membuka kembali jadwal penerbangan secara bertahap.
Mantan Kepala Bappeda Kota Mataram ini menekankan pentingnya koordinasi antara calon jemaah, biro perjalanan umrah, serta mitra di Makkah dan Madinah guna memantau perkembangan situasi terkini. Informasi yang akurat dan terkini dinilai sangat krusial agar masyarakat tidak terjebak pada kabar simpang siur yang beredar di media sosial.
Ia menegaskan, eskalasi konflik yang terus meningkat dan ramai diberitakan harus menjadi pertimbangan utama dengan mengedepankan faktor keselamatan. Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak melarang masyarakat untuk beribadah, namun mengingatkan agar keputusan keberangkatan didasarkan pada pertimbangan matang dan situasi yang benar-benar kondusif.
“Menjaga keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan sampai karena euforia ingin beribadah, kita mengabaikan risiko keamanan di sana,” katanya.
Pemkot Mataram juga mengimbau biro perjalanan umrah untuk lebih proaktif memberikan pembaruan informasi kepada calon jemaah, termasuk terkait kebijakan maskapai, potensi perubahan jadwal, serta skema pengembalian dana atau penjadwalan ulang apabila keberangkatan ditunda.
Selain itu, masyarakat diminta terus mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah pusat dan otoritas terkait guna memastikan keamanan perjalanan. Koordinasi yang kuat antara calon jemaah, biro perjalanan, dan otoritas sangat diperlukan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari.
“Jangan terburu-buru mengambil keputusan jika situasi di lapangan masih dinilai berisiko. Keselamatan adalah yang utama,” pungkas Martawang. (pan)
