Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 26

Ditarget Tuntas April, Proyek Alun-Alun dan Taman Kota Gerung Dikebut

0
Pengerjaan Alun-alun Giri Menang Kota Gerung ini terus dikebut. (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pengerjaan dua proyek penataan kawasan publik pusat Kota Gerung tahap II yang menelan anggaran Rp13,8 miliar terus dikebut Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPR-KP) Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, proyek Alun-alun Giri Menang Park senilai Rp9,4 miliar dan Taman Kota Gerung Rp4,4 miliar ini ditarget tuntas pada HUT Lobar, tanggal 17 April. Waktunya tinggal satu bulan lebih. Saat ini dua proyek ini pun memasuki tahapan finising.

Melihat progres pengerjaan proyek ini, Kepala Dinas PUPR-KP Lobar Lalu Ratnawi berani memastikan dua proyek ikon baru Lobar itu akan selesai sebelum perayaan hari ulang tahun (HUT) Lobar 17 April 2026 mendatang. Bupati ingin meresmikan ikon baru estetika Kota Gerung dan ruang terbuka hijau representatif bagi masyarakat itu saat momen HUT mendatang. “Kita Optimis sebelum HUT sudah selesai, seperti instruksi pak bupati,” terang Ratnawi yang dikonfirmasi, Selasa, 3 Maret 2026.

Ratnawi menjelaskan progres pembangunan saat ini sudah sangat signifikan. Secara teknis, pekerjaan konstruksi berat atau struktur utama telah diselesaikan pada tahap sebelumnya. Fokus pengerjaan pada tahap kedua ini lebih dititikberatkan pada penataan lanskap, estetika, dan fungsionalitas area agar lebih nyaman digunakan oleh pengunjung dari berbagai kalangan usia.

Detail-detail kecil seperti jalur pedestrian dan area terbuka sedang dirapikan agar selaras dengan konsep desain awal yang modern, tetapi tetap asri. Menariknya penataan Lapangan Alun-Alun ini tidak menggunakan metode tanam rumput konvensional, melainkan menggunakan benih rumput. Kualitas bibit yang digunakan berupa rumput standar lapangan bola. Hal ini dilakukan karena area tersebut juga diproyeksikan sebagai lapangan olahraga yang mumpuni.

Dengan penggunaan benih khusus ini, diharapkan rumput yang tumbuh memiliki daya tahan yang baik dan permukaan yang rata. Selain area olahraga dan plasa utama, proyek ini juga menyasar penyediaan fasilitas bagi anak-anak melalui pembangunan playground atau tempat bermain.

Area ini terletak di bagian ujung kawasan dan sedang dalam tahap penataan. Meskipun alat permainan mungkin akan dilengkapi secara bertahap, tetapi ruang publik untuk anak-anak dipastikan akan tersedia saat peresmian nanti.

Terkait dengan fasilitas pendukung lainnya seperti food court, Lalu Ratnawi mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut merupakan proyek yang terpisah namun tetap terintegrasi dalam kawasan Alun-Alun. Keberadaan pusat kuliner ini diharapkan mampu menghidupkan ekosistem ekonomi lokal bagi pelaku UMKM di Lombok Barat, sehingga Alun-Alun tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru.“Progresnya semua sekitar 60 persen lebih,” ucapnya.

Ratnawi menegaskan bahwa sisa pengerjaan yang ada saat ini tidak melibatkan konstruksi bangunan yang rumit, melainkan lebih banyak pada aspek landscaping atau penghijauan yang pengerjaannya cenderung lebih cepat jika didukung oleh cuaca yang bersahabat.

“Kalau Alun-Alun sama kayak Taman Kota, itu tinggal landscaping saja. Tidak ada pembangunan konstruksi lagi karena konstruksinya sudah jadi kemarin, seperti koloseum itu. Sekarang tinggal kolam sama beberapa jogging track di dalam,” pungkasnya. (her)

Waspada Dampak Perang, Pemprov NTB Pastikan Stok BBM dan LPG Aman

0
Waspada Dampak Perang, Pemprov NTB Pastikan Stok BBM dan LPG Aman
Pemerintah Provinsi NTB memastikan ketersediaan energi di daerah masih dalam kondisi aman dan terkendali. (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global akibat konflik Israel–AS dengan Iran yang memicu kekhawatiran terhadap jalur distribusi minyak dunia, Pemerintah Provinsi NTB memastikan ketersediaan energi di daerah masih dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan pihaknya bersikap waspada menyikapi dinamika global tersebut, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pada prinsipnya kita melihat perkembangan geopolitik global dengan sikap waspada, karena negara kita memang masih sangat tergantung pada impor BBM,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengingatkan potensi gangguan ketahanan energi nasional apabila konflik global berdampak pada distribusi minyak dunia. Secara nasional, konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara lifting minyak berada di kisaran 605 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari, dengan cadangan energi nasional diperkirakan hanya cukup sekitar 21 hari apabila pasokan impor terganggu.

Mengantisipasi potensi dampak tersebut, Pemprov NTB memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan mitra strategis di sektor energi. Samsudin menyebut pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Pertamina terkait stok dan distribusi BBM, serta dengan PLN untuk memastikan ketersediaan energi pembangkit, termasuk pasokan batu bara.

“Detail terkait cadangan dan distribusi akan kami koordinasikan dengan Pertamina untuk BBM dan PLN terkait pasokan batu bara,” katanya.

Langkah koordinatif ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi yang dapat memicu kepanikan masyarakat, seperti antrean panjang di SPBU apabila terjadi keterlambatan pasokan.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga mendorong langkah jangka panjang berupa penguatan energi baru terbarukan (EBT), seperti energi surya, mikrohidro, dan bioenergi, guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

“Penghematan energi dan peningkatan pemanfaatan energi lokal non-fosil harus terus kita dorong,” tegas Samsudin.

Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM NTB, Niken Arumdati, menegaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, ketersediaan BBM dan LPG di wilayah NTB saat ini masih aman dan distribusi berjalan normal melalui seluruh jaringan di kabupaten/kota.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk memastikan kelancaran distribusi serta menjaga kecukupan stok energi bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah,” ujarnya.

Namun demikian, pada awal Maret terjadi penyesuaian harga untuk produk BBM non-PSO (non subsidi). Harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp12.300 per liter dari sebelumnya Rp11.800 per liter. Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp12.900 per liter dari Rp12.450 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp13.100 per liter dari Rp12.700 per liter, Dexlite menjadi Rp14.200 per liter dari Rp13.250 per liter, serta Pertamina Dex menjadi Rp14.500 per liter dari Rp13.500 per liter.

Penyesuaian ini, menurut Niken, merupakan kebijakan regional dan telah dikoordinasikan dengan pihak komunikasi regional Pertamina Jatimbalinus.
Pemprov NTB mengimbau masyarakat tetap tenang, menggunakan energi secara bijak, serta tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan agar pasokan tetap terjaga bagi seluruh masyarakat.

Di tengah ancaman krisis global, NTB memilih memperkuat kewaspadaan dan koordinasi, bukan kepanikan, demi menjaga stabilitas energi daerah tetap aman. (bul)

Segera Buka Pendaftaran Mudik Gratis, Dishub Mataram Siapkan Empat Bus

0
Segera Buka Pendaftaran Mudik Gratis, Dishub Mataram Siapkan Empat Bus
Zulkarwin (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Perhubungan kembali menggelar program mudik gratis Lebaran 2026 dengan menyiapkan empat armada bus. Program bertajuk Mudik Seru dengan HARUM ini menyediakan kuota bagi ratusan pemudik dengan tiga rute tujuan di Pulau Sumbawa.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Zulkarwin, menuturkan pendaftaran mudik gratis mulai dibuka pada Kamis, 5 Maret 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform media sosial Dishub Kota Mataram. Peserta yang telah mendapatkan konfirmasi persetujuan diwajibkan melakukan registrasi ulang di Kantor Dishub Kota Mataram paling lambat tiga hari setelah menerima pemberitahuan dari panitia.

Menurut Zulkarwin, skema dan teknis pelaksanaan program tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Setelah pengumuman pembukaan pendaftaran melalui media sosial, panitia akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang telah mendaftar.

“Pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi. Untuk teknis lebih detail bisa langsung ke Kepala Bidang Angkutan,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.

Ia menjelaskan, keberangkatan pemudik dijadwalkan pada 16 Maret 2026 dari halaman Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Pejanggik.

Sebanyak empat bus besar disiapkan untuk mendukung kelancaran perjalanan. Armada tersebut dilengkapi fasilitas pendingin udara (AC), televisi, toilet, kursi reclining seat, pelacak GPS (GPS tracking), port USB, serta bagasi.

“Kita menggunakan bus dari Damri. Sempat mempertimbangkan bus jenis Altaf, tetapi tidak dilengkapi toilet, sehingga tetap menggunakan armada seperti tahun lalu,” jelasnya.

Empat armada tersebut akan melayani tiga rute, yakni Mataram–Sumbawa, Mataram–Dompu, dan Mataram–Bima.

Zulkarwin yang juga mantan Camat Selaparang menjelaskan, warga yang ingin mengikuti program ini wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Selain itu, peserta diminta mengikuti akun media sosial Dishub Kota Mataram serta membagikan pengalaman mengikuti program tersebut di akun media sosial masing-masing dengan menyertakan tagar #MudikGratisDishubMataram2026.

“Calon pemudik cukup mengikuti akun Dishub, memindai kode batang pendaftaran, menyiapkan KTP, serta memastikan koneksi internet stabil saat mendaftar. Simpan bukti pendaftaran untuk proses validasi. Peserta yang terpilih akan dikonfirmasi melalui WhatsApp,” terangnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar agar tidak kehabisan kuota dan dapat memanfaatkan program mudik gratis tahun ini.

Program ini terbuka bagi masyarakat umum, termasuk mahasiswa dan pekerja, yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. (pan)

Disnaker Mataram Buka Posko Pengaduan THR

0
Disnaker Mataram Buka Posko Pengaduan THR
Posko pengaduan THR bagi pekerja/buruh, dan perusahaan di halaman Kantor Disnaker Kota Mataram, Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, yang dipasang tahun lalu. (Suara NTB/hir)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram akan membuka Pos Komando (Posko) Satuan Tugas (Satgas) Ketenagakerjaan untuk pelayanan konsultasi dan penegakan hukum Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026. Pembentukan posko tersebut mengacu pada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2026.

Sesuai ketentuan, seluruh provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan membuka posko pengaduan mulai 2 hingga 27 Maret 2026. Di Kota Mataram, posko dipusatkan di Kantor Disnaker Kota Mataram, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela.

Posko pengaduan ini dibentuk untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR dari perusahaan kepada pekerja atau buruh. Para karyawan yang menghadapi persoalan terkait THR dipersilakan mendatangi posko tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kota Mataram, H. Miftahurrahman, menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, seluruh daerah membuka posko pengaduan pembayaran THR bagi karyawan pada periode tersebut.

“Pasca-Lebaran, posko masih tetap buka. Untuk jadwalnya melalui tatap muka dengan jenis layanan mediasi bersama mediator,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.

Ia menyebutkan, layanan posko dibuka setiap Senin hingga Kamis, pukul 08.00–14.30 Wita. Pelapor dapat mengajukan pengaduan secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).

Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi posko di Kantor Disnaker. Selain itu, pengaduan daring dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp yang tercantum pada akun Instagram resmi Disnaker Kota Mataram.

Miftah menegaskan, ketentuan pembayaran THR telah diatur secara jelas dalam surat edaran tersebut, yakni wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bahkan, perusahaan diimbau membayarkan THR lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan.

Disnaker Kota Mataram juga telah membentuk grup WhatsApp koordinasi bersama ratusan perusahaan. Melalui grup tersebut, pihaknya menyosialisasikan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan agar kewajiban perusahaan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

“Supaya perusahaan sudah memahami dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan,” katanya.

Ia juga mengimbau para pekerja atau buruh agar tidak ragu melaporkan apabila tidak menerima haknya sesuai ketentuan.

Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Mataram ini berharap pelaksanaan pembayaran THR di Kota Mataram berjalan lancar tanpa kendala, serta seluruh perusahaan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, Miftah menjelaskan bahwa Disnaker akan mengedepankan mediasi terlebih dahulu. Namun, apabila upaya tersebut tidak diindahkan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif.

“Kalau mereka tidak taat, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (pan)

Perang Diprediksi akan Mengerek Harga Emas

0
Perang Diprediksi akan Mengerek Harga Emas
Harga emas berpotensi menembus angka Rp4 juta lebih per gram apabila tensi geopolitik global terus meningkat. (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas, Iskandar Nafat, memprediksi harga emas berpotensi menembus angka Rp4 juta lebih per gram apabila tensi geopolitik global terus meningkat dan memicu lonjakan harga minyak dunia akibat pecahnya perang setelah AS-Israel menggempur Iran.

“Sekarang harga emas masih agak normal, belum melejit sekali. Tapi saya yakin beberapa hari ke depan pasti akan naik, apalagi dengan ketegangan global seperti ini,” ujarnya.

Untuk harga, emas 24 karat dalam bentuk logam mulia kemasan saat ini berada di kisaran Rp3,2 juta hingga Rp3,3 juta per gram. Sementara emas perhiasan rata-rata sekitar Rp2,6 juta per gram, tergantung kadar dan modelnya.

Meski belum terlihat fenomena masyarakat berburu emas secara besar-besaran sebagai aset lindung nilai (safe haven), Iskandar menilai potensi lonjakan harga tetap terbuka lebar.

“Sebelum perang ini meletus saja sudah ada prediksi harga bisa naik sampai Rp4,3 juta per gram. Apalagi kalau harga minyak mulai naik dan konflik berkepanjangan,” tegasnya.

Dalam situasi global yang tidak menentu, emas secara historis memang menjadi instrumen lindung nilai ketika terjadi krisis ekonomi maupun konflik bersenjata. Ketidakpastian pasar biasanya mendorong investor mengalihkan asetnya ke emas.

Karena itu, Iskandar mengingatkan masyarakat yang memang berniat membeli emas sebagai investasi agar tidak terlalu lama menunda keputusan.

“Kalau memang untuk aset, jangan terlalu ditunda. Kemungkinan naik itu pasti ada,” pungkasnya.

Ia menambahkan, meski kondisi pasar emas saat ini belum menunjukkan lonjakan ekstrem, arah pergerakan harga sangat bergantung pada perkembangan konflik global dan stabilitas harga energi dunia dalam beberapa hari ke depan.

Menurut Iskandar, saat ini harga emas masih relatif stabil, meski diwarnai dinamika pasar akibat sejumlah kasus penyegelan dan penggerebekan oleh apparat terkait dugaan jual beli emas dari tambang ilegal di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Manado, hingga Nganjuk.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini, berdasarkan pemberitaan yang dipantau asosiasi, kasus yang mencuat berkaitan dengan dugaan jual beli emas dari hasil tambang ilegal. Kondisi ini membuat transaksi emas dalam bentuk bongkahan atau logam mentah menjadi kurang kondusif.

“Yang masih sensitif itu jual beli emas bongkahan atau emas murni dalam bentuk batangan tanpa kejelasan asal-usul. Pedagang dan pembeli khawatir terkena penggerebekan,” katanya.

Di tengah situasi saat ini, transaksi emas dalam bentuk perhiasan dinilai lebih aman dan tetap berjalan normal. Apalagi menjelang Lebaran, permintaan perhiasan seperti cincin dan kalung cenderung meningkat.

“Kalau dalam bentuk perhiasan, itu yang paling aman diperjualbelikan. Sekarang masyarakat lebih banyak beli untuk kebutuhan Lebaran, bukan murni untuk investasi,” jelasnya. (bul)

Distribusikan Bantuan, LPS Geber Literasi Keuangan Masyarakat Lombok

0
Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat menyerahkan secara simbolis paket bantuan di Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Lombok Tengah (ekbisntb.com) – Aksi sosial Ramadan yang digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Pulau Lombok, 3–4 Maret 2026, tak sekadar menjadi momentum berbagi bantuan. Melalui Kantor Perwakilan II Surabaya, LPS juga menggeber literasi keuangan masyarakat desa sekaligus menegaskan dukungan terhadap program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, “Desa Berdaya”.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, di sela rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan yang digelar di sejumlah desa di Lombok.

Menurut Bambang, program Desa Berdaya yang diinisiasi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memiliki konsep yang sejalan (inline) dengan program LPS, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat, literasi, dan penguatan kapasitas desa.

“Program Desa Berdaya itu terdiri dari pendekatan transformatif dan tematik. Kami melihat ini sangat inline dengan program kami. Karena itu, kami bersama Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari OJK, LPS, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sepakat mendukung program ini,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk kegiatan tanggung jawab sosial (CSR), tetapi juga dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkelanjutan. Salah satu pilar yang akan diperkuat adalah literasi keuangan di tingkat desa.

Selain itu, LPS juga membuka peluang untuk mendukung peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para pendamping desa yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program Desa Berdaya.

“Pendamping desa tentu memerlukan peningkatan kapabilitas. Itu juga kemungkinan akan kami dukung,” katanya.

Untuk memastikan program berjalan terukur, LPS bersama lembaga terkait berencana memilih satu hingga dua desa sebagai proyek percontohan. Di lokasi tersebut akan dilakukan pemetaan kebutuhan, pendampingan, hingga evaluasi hasil sebelum dan sesudah intervensi program.

“Kami ingin ada alat ukur yang jelas. Jadi sebelum dan sesudah diberikan dukungan, hasilnya bisa terlihat. Kebutuhannya apa, pengembangannya ke depan seperti apa,” jelas Bambang.

Dalam rangkaian kegiatan di Lombok, LPS menggelar kegiatan sosial dan literasi keuangan pada 3 dan 4 Maret 2026 di Dusun Selampang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, bertempat di Masjid Darul Falah, serta di Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan ini menggandeng Rumah Zakat sebagai mitra pelaksana dan menyasar ratusan peserta di setiap lokasi, terdiri dari kepala keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, hingga anak-anak sekolah. Fokus bantuan diberikan kepada anak-anak yatim dan warga kurang mampu dalam bentuk bingkisan Ramadan, perlengkapan sekolah, serta alat tulis.

“Kami berikan bingkisan untuk puasa dan lebaran, juga alat tulis dan perlengkapan sekolah,” ungkap Bambang.

Tak hanya berbagi bantuan, LPS juga memanfaatkan momentum untuk memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi lembaga penjamin simpanan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Edukasi dikemas secara interaktif melalui permainan dan kuis bertema Ramadan serta pengenalan dasar tentang LPS.

“Kami ingin membantu memperkenalkan tugas dan fungsi LPS dengan cara yang menyenangkan. Dan kami juga mendorong masyarakat semakin memahami lembaga keuangan dan dapat memanfaatkannya untuk memanajemen keuangan dari tingkat rumah tangga dan sejak dini,” katanya.

Bambang menambahkan, desa-desa yang menjadi sasaran kegiatan merupakan wilayah yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan penguatan literasi, meski akses menuju lokasi cukup menantang.

“Daerahnya memang cukup masuk ke dalam, tapi sangat indah. Justru di daerah seperti inilah kegiatan-kegiatan sosial dan literasi seperti ini menjadi penting,” ujarnya.

Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga dalam KSSK, LPS berharap dukungan terhadap program Desa Berdaya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat desa di NTB secara berkelanjutan.(fan)

Warga Sembalun Timba Gading Kompak Tolak Kehadiran Ritel Modern

0
Warga Sembalun Timba Gading Kompak Tolak Kehadiran Ritel Modern
Pertemuan warga Sembalun Timba Gading, Lombok Timur menolak pembangunan ritel modern. (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Rencana ekspansi salah satu jaringan ritel modern di Kecamatan Sembalun mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat. Penolakan tersebut mengemuka dalam acara Sosialisasi Perencanaan Pembangunan salah satu ritel moderl yang digelar di Aula Kantor Desa Sembalun Timba Gading, Kabupaten Lombok Timur, pada Selasa (3/3/2026).

Hadir dalam kegiatan yang dimulai pukul 10.00 Wita tersebut, Camat Sembalun Suherman S.TTP., Kepala Desa Sembalun Timba Gading Ridwan Hardi, unsur TNI-Polri, serta sekitar 50 tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pelaku UMKM setempat.

Dalam sambutannya, Camat Suherman menjelaskan bahwa rencana pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Lahan yang menjadi target merupakan aset milik Pemda yang rencananya akan disewakan kepada pihak pengelola ritel.

“Kami dari pihak kecamatan tidak pernah mengeluarkan kebijakan ataupun rekomendasi khusus. Seluruh proses perizinan dilakukan langsung oleh Pemkab melalui sistem aplikasi perizinan yang berlaku,” ujar Suherman.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah.

Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat respons tegas dari Kepala Desa Sembalun Timba Gading, Ridwan Hardi. Ia mengungkapkan bahwa pihak desa justru berada di garis terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat bawah.

“Pemerintah Desa Sembalun Timba Gading belum pernah mengeluarkan surat izin pembangunan Indomaret. Bahkan, kami sudah bersurat secara resmi ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menolak pembangunan tersebut,” tegas Ridwan.

Sesi diskusi yang dipandu oleh Ketua BPD H. Lalu Rusman berlangsung dinamis. Sejumlah perwakilan masyarakat dan pelaku UMKM menyampaikan kekhawatiran mereka akan matinya usaha kecil jika ritel modern tersebut tetap beroperasi di desa.

Salah satu tokoh UMKM yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keberatan secara langsung.

“Kami mohon aspirasi ini disampaikan ke Pemda. Kami khawatir kehadiran toko modern ini berdampak pada penurunan pendapatan dan matinya usaha kecil yang selama ini menjadi sumber penghidupan kami,” ungkapnya dalam forum.

Meski mayoritas menyuarakan penolakan, warga juga memberikan catatan kritis. Mereka meminta agar jika pembangunan tetap dipaksakan oleh pemerintah daerah, harus ada komitmen nyata seperti penyerapan tenaga kerja lokal 100 persen, kemitraan dengan produk UMKM, serta kontribusi sosial bagi desa agar pedagang kecil tidak tersisih.

Menutup kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11.30 Wita tersebut, Camat Sembalun berjanji akan menyampaikan hasil diskusi dan aspirasi warga ke tingkat kabupaten.

“Pemerintah Kecamatan dan Desa akan segera berkoordinasi dengan Pemda Lombok Timur terkait adanya penolakan ini agar ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak,” pungkas Suherman.

Kegiatan berlangsung tertib dan aman, dengan masyarakat tetap mengedepankan semangat musyawarah dalam menyampaikan pendapatnya. (rus)

PLN Ungkap Pelanggan di Lobar Tembus 300 Ribu Pelanggan

0
PLN Ungkap Pelanggan di Lobar Tembus 300 Ribu Pelanggan
Jajaran PLN saat RDP dengan DPRD Lobar. (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Bedasarkan data PLN jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lombok Barat saat ini mencapai sekitar 300 ribu pelanggan. Jumlah tersebut menjadi salah satu dasar perhitungan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari penjualan listrik. Di mana PPJ saat ini menembus Rp32 miliar tiap tahun. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp34 miliar.

“Jumlah pelanggan PLN di Lombok Barat saat ini kurang lebih 300 ribu pelanggan. Data itu menjadi dasar dalam perhitungan pendapatan, termasuk yang berkaitan dengan DBH dan PPJ, karena pajak tersebut merupakan persentase dari penjualan listrik,” jelas Asisten Manager Pemasaran Unit Pelayanan dan Pelaksana Mataram, Ketut Suartana usai RDP dengan DPRD Lobar pada Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, besaran penerimaan PPJ setiap tahun sangat dipengaruhi oleh tingkat pemakaian listrik masyarakat. Jika penggunaan listrik meningkat, maka nilai pajak yang diterima daerah juga akan meningkat. “PPJ itu dihitung dari hasil penjualan listrik. Jadi kalau pemakaian listrik tinggi, otomatis pendapatan dari pajaknya juga ikut meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, pada tahun 2025 tercatat sekitar Rp32 miliar. Namun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2025 sekitar Rp32 miliar, itu justru turun dibandingkan tahun 2024 yang sekitar Rp34 miliar. Penurunan ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti kebijakan diskon tarif listrik serta kebijakan penghematan dari pemerintah,” terangnya.

Selain itu, faktor cuaca juga turut mempengaruhi penggunaan listrik masyarakat. “Tahun 2024 suhunya cukup tinggi sehingga penggunaan listrik meningkat. Sedangkan pada tahun 2025 suhunya lebih rendah sehingga pemakaian listrik juga ikut menurun,” kata Ketut.

Sementara untuk perkiraan penerimaan PPJ tahun 2026, pihak PLN belum dapat memastikan nominalnya karena masih bergantung pada tingkat konsumsi listrik pelanggan sepanjang tahun berjalan. “Untuk tahun 2026 kita tidak bisa mengeluh, karena semuanya bergantung pada pemakaian listrik pelanggan. Kalau konsumsi listrik meningkat, tentu pendapatan PPJ juga bisa meningkat,” pungkasnya. (her)

Stok Melimpah, Beras NTB akan Dikirim ke Bali dan NTT

0

Mataram (Suara NTB) – Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, memastikan stok beras dan jagung di gudang Bulog NTB dalam kondisi melimpah. Untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengoptimalkan persiapan pengadaan, Bulog NTB mengatur strategi melalui pelaksanaan mobilisasi nasional (movenas) ke Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mara Kamin Siregar menjelaskan, langkah movenas dilakukan sebagai bagian dari strategi distribusi antarwilayah guna memastikan stabilitas stok dan harga tetap terjaga, sekaligus mengantisipasi penyerapan hasil panen di NTB.

“Dengan stok yang cukup melimpah, kami mengatur strategi distribusi melalui movenas ke wilayah yang membutuhkan, yaitu Bali dan NTT. Ini bagian dari upaya menjaga keseimbangan pasokan dan mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Berdasarkan data per 3 Maret 2026, realisasi movenas sepanjang 2025 untuk komoditas beras mencapai 30.303 ribu ton dan jagung 23.596 ribu ton. Sementara pada 2026 hingga awal Maret ini, realisasi movenas tercatat 6.073 ribu ton beras.

Dua wilayah utama tujuan pengiriman adalah Bali dan NTT, yang secara kebutuhan pasokan kerap bergantung pada suplai dari NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Menurut Regar, strategi ini juga menjadi bagian dari kesiapan Bulog NTB dalam menghadapi musim panen raya yang berpotensi meningkatkan volume gabah dan beras di daerah. Dengan distribusi yang terukur, ruang penyimpanan tetap tersedia untuk menyerap produksi petani.

“Kami ingin memastikan penyerapan hasil panen petani di NTB tetap optimal. Karena itu, distribusi keluar daerah menjadi salah satu solusi agar stok di gudang tetap terkendali dan tidak menumpuk,” jelasnya.

Selain menjaga keseimbangan stok, movenas juga diharapkan dapat mendukung stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen. Bulog berkomitmen menjaga agar distribusi berjalan lancar sehingga tidak terjadi gejolak pasokan di daerah tujuan maupun di NTB sendiri.

Bulog NTB menegaskan, koordinasi dengan kantor pusat dan wilayah tujuan terus dilakukan agar pengiriman berjalan sesuai kebutuhan dan jadwal. Dengan strategi ini, Bulog optimistis ketahanan pangan regional tetap terjaga di tengah dinamika permintaan antarwilayah.(bul)

Selama Ramadan, Baznas Salurkan Bantuan Rp3,8 Miliar

0
H. Djaswad. (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram telah menyalurkan bantuan kepada fakir miskin, pengurus masjid, guru ngaji, marbot, dan lain sebagainya selama bulan Ramadan mencapai Rp3,8 miliar. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat terutama untuk kebutuhan selama menjalankan ibadah puasa.

Ketua Baznas Kota Mataram, Drs. H. Djaswad dikonfirmasi pada, Senin, 2 Maret 2026 menjelaskan, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terutama fakir-miskin, anak yatim piatu, takmir masjid, guru ngaji, dan lain sebagainya telah dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Bantuan yang disalurkan mencapai Rp3,8 miliar. “Kami sudah memberikan bantuan kepada mualaf, guru honorer madrasah dan lain sebagai,” terang Djaswad.

Khusus bagi petugas kebersihan seperti pasukan kuning Dinas Lingkungan Hidup, pasukan biru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pasukan hijau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, akan diberikan bantuan pada H-7 lebaran idulfiri. Bantuan yang diberikan kepada petugas kebersihan tersebut, berupa uang tunai sekitar Rp200 ribu per orang.

Ia menegaskan pemberian uang tunai dimaksudkan, agar dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari selama bulan Ramadan. “Kalau cepat selesai safari Ramadan ini. Insya allah, langsung akan diberikan bantuan,” ujarnya.

Mantan Sekda Kota Mataram mengatakan, pemberian santunan kepada fakir miskin, anak yatim,dhuafa dan lain sebagiannya ini, diharapkan terbantu dari aspek ekonomi. Artinya, mereka bisa memenuhi kebutuhan selama menjalankan ibadah puasa. “Kita berharap masyarakat bisa terbantu,” harapnya. (cem)