Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 25

BBPOM Temukan Mie Basah dan Krupuk Mengandung Boraks di Dua Pasar di Lombok

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Suara NTB) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram kembali melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadhan pada 4–5 Maret 2026 di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur.

Pengawasan difokuskan pada produk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dijual di pasar tradisional maupun sentra penjualan takjil. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, serta relawan SAKA POM.

Sasarannya sejumlah lokasi, yaitu Pasar Kediri di Kecamatan Kediri, Lombok Barat dan Pasar Pancor di Kecamatan Pancor, Lombok Timur. Selain itu, tim pengawas juga melakukan pemeriksaan di sentra penjualan takjil yang ramai dikunjungi masyarakat, yakni Giri Menang Square di Gerung, Lombok Barat serta sentra takjil di Selong, Lombok Timur.

Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pengambilan sampel pangan dan pengujian menggunakan test kit atau uji cepat untuk mendeteksi kemungkinan adanya kandungan bahan berbahaya seperti boraks, formalin, Rhodamin B, dan Methanil Yellow.

Dari total 97 sampel pangan yang diambil dan diuji langsung di lapangan, ditemukan 6 sampel positif mengandung boraks, yang terdiri dari 4 sampel kerupuk terigu dan 2 sampel mie basah. Produk yang tidak memenuhi syarat tersebut ditemukan di Pasar Kediri Lombok Barat dan Pasar Pancor Lombok Timur.

Terhadap temuan produk yang mengandung boraks tersebut, petugas segera melakukan tindak lanjut berupa pembinaan kepada pedagang serta penelusuran sumber produk guna mencegah peredaran pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso menegaskan, masyarakat lebih cermat dalam memilih pangan yang akan dikonsumsi serta segera melaporkan kepada BBPOM atau instansi terkait apabila menemukan dugaan pangan yang mengandung bahan berbahaya.(bul)
F

Festival Rimpu Mantika Masuk KEN 2026

By
ekbisntb.com
-
0
Festival Rimpu Mantika Masuk KEN 2026
Sejumlah peserta mengikuti Festival Rimpu Mantika yang digelar Pemkot Bima tahun sebelumnya. Festival Rimpu Mantika masuk menjadi Kalender Event Nusantara (KEN) tahun 2026. (Suara NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Festival Rimpu Mantika kembali masuk dalam Kalender Event Nusantara (KEN) tahun 2026. Kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung pada 25–27 April 2026 di Kota di Halaman Asi Mbojo, bekas Istana Kesultanan Bima sebagai venue utama.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, H.Sukarno, S.H., menyampaikan bahwa Festival Rimpu Mantika kembali masuk dalam KEN 2026 dan menjadi momentum penting bagi promosi budaya dan pariwisata daerah.

“Makna dan dampaknya, budaya lokal semakin dihargai, ekonomi masyarakat bergerak, dan identitas Kota Bima semakin kuat di tingkat regional maupun nasional sebagai kota yang maju tanpa meninggalkan karakteristik budaya,” ujarnya, Rabu, 5 Maret 2026.

Festival Rimpu Mantika dikenal sebagai agenda budaya yang mengangkat pawai rimpu, tradisi busana khas perempuan Bima yang menggunakan kain tenun sebagai penutup kepala dan tubuh. Pawai tersebut menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Bima serta representasi nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Selain pawai rimpu, festival juga menghadirkan ragam kuliner tradisional Bima yang jarang ditemukan dalam keseharian masyarakat. Beberapa kuliner tersebut biasanya hanya disajikan dalam prosesi adat atau ritual tertentu, seperti uta mbeca sako, karawiti, hingga pangaha bunga. Kehadiran kuliner tradisional ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Bima kepada masyarakat luas dan wisatawan.

Pada penyelenggaraan tahun 2026, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah penguatan konsep festival. Salah satunya dengan melibatkan pihak eksternal dalam manajemen acara.

“Pelibatan pihak eksternal akan semakin kuat. Ketua STIE Bima, Dr. Firdaus akan diminta kesediaannya menjadi ketua panitia sekaligus direktur tim teknis manajemen event,” jelasnya.

Pemanfaatan Asi Mbojo, bekas Istana Kesultanan Bima, sebagai lokasi utama festival juga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sejarah dan budaya daerah sebagai daya tarik wisata.

Selain itu, panitia menargetkan kehadiran diaspora Bima yang berada di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri.

“Diaspora Bima di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, menjadi target undangan untuk hadir, khususnya sebagai peserta pawai Rimpu Mantika,” katanya.

Pada hari ketiga festival tepatnya tanggal 27 April 2026, panitia juga merencanakan kegiatan city tour berbayar bagi peserta dan tamu yang hadir. Program ini akan dikelola bekerja sama dengan biro perjalanan wisata di Bima.
“Peserta akan diajak bernostalgia di sejumlah spot wisata dalam kota serta menikmati santapan kuliner tradisional Bima,” ujarnya.

Dikatakan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemerintah daerah juga mengupayakan supervisi dan pendampingan dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidang manajemen event dan pariwisata.

“Supervisi dan pendampingan terbuka akan diajukan, baik secara offline maupun online, kepada lembaga yang memahami manajemen wisata, seperti Politeknik Pariwisata Lombok dan Asia Pacific Institute for Event Management (APIEM) di Inggris,” tambahnya.

Sejumlah konsep kegiatan lain akan diumumkan setelah struktur panitia dan tim manajemen event terbentuk serta melakukan rapat teknis penyelenggaraan festival. (hir)

LPS Dukung Program Unggulan NTB “Desa Berdaya”

By
ekbisntb.com
-
0
LPS Dukung Program Unggulan NTB “Desa Berdaya”
Bambang S Hidayat (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Kantor Perwakilan II Surabaya menyatakan komitmennya mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, “Desa Berdaya”. Dukungan tersebut ditegaskan Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, dalam rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan yang digelar di Pulau Lombok, 3–4 Maret 2026.

Menurut Bambang, program Desa Berdaya yang diinisiasi Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal memiliki konsep yang sejalan (inline) dengan program lembaganya, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat, literasi, dan penguatan kapasitas desa.

“Program Desa Berdaya itu terdiri dari pendekatan transformatif dan tematik. Kami melihat ini sangat inline dengan program kami. Karena itu, kami bersama Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari OJK, LPS, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sepakat mendukung program ini,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk kegiatan tanggung jawab sosial (CSR), tetapi juga dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkelanjutan. Salah satu pilar yang akan diperkuat adalah literasi keuangan di tingkat desa.

Selain itu, LPS juga membuka peluang untuk mendukung peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para pendamping desa yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program Desa Berdaya.

“Pendamping desa tentu memerlukan peningkatan kapabilitas. Itu juga kemungkinan akan kami dukung,” katanya.

Untuk memastikan program berjalan terukur, LPS bersama lembaga terkait berencana memilih satu hingga dua desa sebagai proyek percontohan. Di lokasi tersebut akan dilakukan pemetaan kebutuhan, pendampingan, hingga evaluasi hasil sebelum dan sesudah intervensi program.

“Kami ingin ada alat ukur yang jelas. Jadi sebelum dan sesudah diberikan dukungan, hasilnya bisa terlihat. Kebutuhannya apa, pengembangannya ke depan seperti apa,” jelas Bambang.

LPS menggelar kegiatan sosial dan literasi keuangan di dua desa di Pulau Lombok, 3 dan 4 Maret 2026 di di Dusun Selampang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, bertempat di Masjid Darul Falah. Dan di Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan ini menggandeng Rumah Zakat sebagai mitra pelaksana dan menyasar ratusan peserta di setiap lokasi, terdiri dari kepala keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ibu Rumah Tangga, hingga anak-anak sekolah. Fokus bantuan diberikan kepada anak-anak yatim dan warga kurang mampu dalam bentuk bingkisan Ramadan, perlengkapan sekolah, serta alat tulis.

Tak hanya berbagi bantuan, LPS juga memanfaatkan momentum untuk memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi lembaga penjamin simpanan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Edukasi dikemas secara interaktif melalui permainan dan kuis bertema Ramadan serta pengenalan dasar tentang LPS.

“Kami ingin membantu memperkenalkan tugas dan fungsi LPS dengan cara yang menyenangkan. Dan kami juga mendorong masyarakat semakin memahami Lembaga keuangan dan dapat memanfaatkannya untuk memanajemen keuangan dari Tingkat rumah tangga dan sejak dini,” katanya.

Bambang menambahkan, desa-desa yang menjadi sasaran kegiatan merupakan wilayah yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan penguatan literasi. Meski akses menuju lokasi cukup menantang.

“Daerahnya memang cukup masuk ke dalam, tapi sangat indah. Justru di daerah seperti inilah kegiatan-kegiatan sosial dan literasi seperti ini menjadi penting,” tandasnya. (bul)

Pemprov NTB Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekspor

By
ekbisntb.com
-
0
Aryanti Dwiyani (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (PPLN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB mewaspadai potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap perdagangan internasional, khususnya sektor ekspor daerah.
Disperindag NTB memandang konflik di kawasan tersebut sebagai risiko eksternal yang dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi arus perdagangan global. Meski belum berdampak langsung saat ini, potensi gangguan dinilai bisa muncul, terutama pada aspek logistik dan biaya distribusi.

“Dampak perang tidak serta-merta dirasakan sekarang, tetapi berpotensi muncul ke depan, terutama terkait kenaikan biaya sewa kapal dan asuransi pengiriman,” ujar Kepala Bidang PPLN Disperindag NTB, Dr. Aryanti Dwiyani.S.Pt.,M.Pd.

Karena itu, Pemprov NTB menurutnya fokus melakukan langkah antisipatif jangka panjang, antara lain dengan memantau perkembangan global, menganalisis potensi kenaikan biaya logistik, serta menyusun strategi mitigasi risiko. Langkah ini dilakukan agar ketika dampak nyata terjadi, NTB telah memiliki kesiapan kebijakan dan alternatif pasar.

“Selama ini, ekspor NTB tidak hanya bergantung pada kawasan Timur Tengah. Pasar produk NTB tersebar ke berbagai negara,” jelas Aryanti.

China, katanya menjadi mitra rutin untuk komoditas batu apung dan mutiara. Japan mengimpor cabai, rempah-rempah, mutiara, dan batu apung. South Korea menerima komoditas kopi, sementara Malaysia menjadi pasar batu apung dan mutiara. Adapun United States menerima produk ikan dan olahan ikan dari NTB.

Selain itu, tambah Aryanti, produk bambu asal NTB juga menembus pasar ekspor, meski pengirimannya tidak langsung dari NTB, melainkan melalui daerah lain seperti Bali dan Yogyakarta karena NTB belum memiliki pelabuhan ekspor sendiri.

Dari sisi administrasi, Disperindag NTB hanya mencatat produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar di Bea Cukai. Ekspor dapat terpantau apabila pelaku usaha telah mengantongi Surat Keterangan Asal (SKA), yang kewenangannya berada pada Disperindag NTB.

SKA berfungsi untuk memperoleh keringanan bea masuk di negara tujuan. Dokumen ini tidak bersifat wajib dan tidak memiliki batas minimal maupun maksimal jumlah produk yang dikirim.

“Untuk pengembangan pasar 2026, NTB menargetkan ekspansi ke France, khususnya untuk produk kerajinan ketak dan produk berbasis terumbu karang yang sesuai regulasi,” tambahnya.

Secara umum, konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan biaya logistik internasional, gangguan jalur pelayaran strategis, ketidakstabilan harga komoditas global, serta fluktuasi nilai tukar.

Bagi NTB, dampak paling mungkin adalah peningkatan biaya distribusi yang berpotensi menurunkan daya saing harga produk ekspor, terutama jika konflik berlangsung dalam jangka panjang.

ntuk menjaga pasar luar negeri tetap stabil, Disperindag NTB menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu kawasan, peningkatan kualitas dan standar produk, serta optimalisasi penggunaan SKA untuk memperkuat daya saing harga.

Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam penguasaan bahasa Inggris dan pemahaman prosedur ekspor juga menjadi perhatian. Penguatan legalitas usaha dan pencatatan ekspor dilakukan agar data perdagangan lebih akurat dan terintegrasi.

“Dalam jangka panjang, Pemprov NTB juga mendorong pembangunan pelabuhan ekspor sendiri sebagai upaya memperkuat kemandirian logistik daerah dan memangkas ketergantungan pada pelabuhan luar daerah,” katanya.

Dengan langkah antisipatif tersebut, Pemprov NTB optimistis perdagangan luar negeri daerah tetap terjaga meski dinamika geopolitik global terus berfluktuasi. (bul)

Pemprov Dorong Koperasi Merah Putih Segera Ajukan KUR

By
ekbisntb.com
-
0
Pemprov Dorong Koperasi Merah Putih Segera Ajukan KUR
Wirawan Ahmad (suarantb.com/sib)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk segera mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar bisa segera beroperasi.

Dorongan ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, Kamis, 5 Maret 2026. Menurutnya, KDMP membutuhkan modal untuk menggerakkan usaha mereka.

“Oleh karena itu, langkah awal untuk beberapa KDMP kan sudah banyak yang memulai usahanya. Memanfaatkan moda yang ada dari simpaan pokok maupun simpanan wajibnya,” ujar mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga NTB ini.

Berdasarkan penyampaian Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal beberapa waktu lalu, KUR oleh KDMP diajukan kepada Bank NTB Syariah dengan bunga sekitar 5,7 persen. Bahkan, Pemprov NTB, katanya akan memberikan subsidi terhadap sejumlah KDMP.

Adapun saat ini, koperasi juga didorong untuk memulai usaha dengan memanfaatkan modal internal seperti simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

“Pengalaman menjalankan usaha itu sangat penting. Itu yang akan menjadi dasar bagi koperasi untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih besar di masa depan,” katanya.

Salah satu peluang yang sedang didorong adalah keterlibatan koperasi dalam menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dukungan terhadap program Sekolah Rakyat.

“Kami berharap program-program strategis pemerintah seperti KDMP, MBG, dan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dalam satu ekosistem yang saling mendukung. KDMP bisa menjadi supplier kebutuhan bagi program-program tersebut,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, koperasi desa diharapkan memperoleh kepastian pasar, sementara program lain, seperti MBG dapat memperoleh pasokan produk.

Untuk mempercepat aktivasi usaha koperasi, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi kembali menugaskan tenaga pendamping seperti Project Entrepreneur Organizer (PEO) dan business assistant yang akan fokus membina koperasi di daerah.

Pendampingan tersebut diarahkan agar pengurus koperasi tidak menunggu seluruh fasilitas selesai, melainkan mulai menjalankan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada.

Pemerintah Pusat bersama dengan Pemprov NTB melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Kopdes Merah Putih yang berlokasi di Desa Mertak dan Rembitan. Saat ini, progress pembangunan dua KDMP tersebut telah 100 persen.

Setelah pembangunan fisik selesai, tahap berikutnya adalah proses serah terima bangunan kepada pengurus koperasi agar segera dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai aktivitas usaha.

Menurutnya, bangunan koperasi yang ada di dua lokasi tersebut cukup representatif untuk mendukung berbagai jenis usaha masyarakat. Fasilitas yang tersedia tidak hanya berupa gerai usaha, tetapi juga dilengkapi galeri produk serta ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai klinik.

“Gerainya sudah sangat representatif. Di dalamnya ada galeri, ruang untuk klinik, dan fasilitas lain yang memungkinkan koperasi menjalankan berbagai jenis usaha secara terpadu,” jelasnya. (era)

Pemprov Mulai Salurkan Rp300 Juta per Desa

By
ekbisntb.com
-
0
Pemprov Mulai Salurkan Rp300 Juta per Desa
H. Lalu Hamdi (Suara NTB/era), Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyalurkan Rp300 juta untuk setiap desa. Pada tahap pertama, sebanyak 200 lebih desa di NTB akan mendapatkan anggaran tersebut. Penyaluran ini mulai dilakukan Maret 2026 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, MSi., mengatakan, untuk desa berdaya tematik yang menyasar seluruh desa di NTB, akan diberikan sekitar Rp300 juta uang tunai oleh Pemprov NTB.

Penyaluran anggaran untuk desa berdaya tematik dilakukan secara bertahap. Sampai dengan akhir masa kepemimpinan H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) pada tahun 2029 mendatang.

“Karena desa berdaya tematik kan ada 1.166 desa/kelurahan. Penyalurannya di tahun pertama sekian, tahun kedua, tahun ketiga sampai 1.166 desa terakomodir semua,” ujarnya di Kantor Gubernur, Kamis, 5 Maret 2026.

Dari anggaran tersebut, desa harus mengembangkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Hamdi mengaku, telah ada petunjuk teknis yang harus diikuti oleh desa dalam memanfaatkan anggaran senilai Rp300 juta itu.

Dalam implementasinya, Pemprov NTB tetap melakukan pengawasan melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini guna memastikan dana yang telah diberikan oleh Pemprov NTB tidak disalahgunakan.

Di samping desa berdaya tematik, Pemprov NTB juga akan menyalurkan Rp500 juta untuk desa berdaya transformatif, yaitu desa dengan kategori miskin ekstrem. Skemanya, Rp300 juta diberikan langsung kepada desa, sementara Rp200 juta dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman (PUPR-Perkim) untuk membantu melakukan pembangunan.

Pada bagian lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti membeberkan Rp128 miliar dialokasikan kepada sekitar 227 dari total 1166 desa yang ada di provinsi ini. Penyaluran program desa berdaya, katanya akan dilakukan secara bertahap, selama empat tahun sisa kepemimpinan Iqbal-Dinda.

“Nggak mungkin langsung semua. Karena nanti kan ada program-program dari OPD juga yang menyentuh desa-desa ini. Belum lagi kabupaten/kota, nah kami ingin nanti di kabupaten/kota juga akan ada keterlibatan,” ujarnya.

Khusus program desa berdaya tematik, akan diberikan bantuan sebesar Rp300 juta per desa. Bantuan keuangan ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Misalnya saja, di Desa Batu Mekar di Lombok Barat akan diberikan bantuan Rp300 juta untuk membangun akses jalan untuk agrobisnis para petani di desa tersebut.

“Di sana terdapat hasil buah durian melimpah. Tetapi kondisi saat ini ternyata pasar duriannya pinggir jalan, bikin macet, jalannya kecil. Hal-hal seperti itu yang harus kita tata. Seperti itu harapan kita program ini,” katanya.

Nelly mengaku, bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma kepada desa. Melainkan melalui verifikasi yang ketat. Desa, lanjutnya harus mampu mengembangkan desa sesuai dengan tema Desa Berdaya dan anggaran yang mereka dapatkan.

“Kami akan panggil dulu kadesnya, nanti baru kemudian kita sosialisasikan. Kemungkinan kita akan eksekusi dulu di awal tahun ini, untuk yang tematik,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, untuk program Desa Berdaya tematik prinsipnya sudah mulai berjalan. Namun, pemerintah masih menunggu umpan balik dari masing-masing kepala desa terkait rencana penggunaan anggaran.

“Nanti kadesnya sebelum membuat proposal, harus betul-betul mempelajari kebutuhan desanya. Untuk pariwisatakah, sampah lingkungankah, atau untuk ketahanan pangankah, nah itu yang harus kita lihat,” sambungnya.

Sementara itu, program desa berdaya transformatif kata dia, lebih kepada transfer aset yang diberikan Pemprov NTB kepada warga miskin ekstrem. Semisal, ada masyarakat membutuhkan program ayam petelur untuk bisa mandiri maka akan diberikan pendampingan membuat usahanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Maka ayam kandang akan diberikan. Kalau dia butuh jala karena dia nelayan, mungkin jala, seperti itu,” terangnya. (era)

Wabup Akui Lotim Masih Setengah Hati Kembangkan Sektor Pariwisata

By
ekbisntb.com
-
0
Wabup Akui Lotim Masih Setengah Hati Kembangkan Sektor Pariwisata
Objek wisata Sunrise Land Lombok yang telah diubah menjadi Sunrise Point Lombok oleh Pemkab Lotim karena telah berganti pengelola. (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang masih setengah hati dalam mengembangkan sektor pariwisata. Sektor jasa ini belum masuk menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya.

Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya menjawab Suara NTB di Gedung DPRD Lotim, Kamis (4/3/2026) menegaskan, selama ini pariwisata belum ditempatkan sebagai sektor prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Diakui pula dari sisi keberpihakan anggaran di Dinas Pariwisata masih sangat minim.

Menurutnya, ketiadaan regulasi yang jelas selama ini menjadi kendala utama untuk mengalokasikan anggaran lebih besar bagi sektor pariwisata. Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepariwisataan, ia optimistis tata kelola dan pendanaan dapat ditingkatkan.

“Karena kemarin kita tidak ada regulasi yang jelas, sehingga tidak berani menganggarkan terlalu besar. Sekarang setelah ada Perda, kita punya payung hukum. Ini yang akan menjadi pedoman untuk melaksanakan tata kelola pariwisata dengan baik, terutama terkait anggaran dan teknis di lapangan,” jelasnya.

Senada dengan Wabup, Ketua DPRD Lotim Muhammad Yusri menekankan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan langkah terpadu mulai dari penggalian potensi, industrialisasi, pemasaran, hingga pembentukan kelembagaan yang kuat. Ia mengaku pihaknya telah banyak belajar dari Provinsi Bali yang sukses mengelola industri pariwisata.

Memajukan pariwisata ini telah tertuang jelas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen perencanaan lima tahun tersebut sudah tertuang upaya untuk memajukan sektor pariwisata selain pendidikan dan kesehatan.

Yusri menambahkan, sebagai inisiator Perda Pariwisata, DPRD akan lebih agresif mendorong eksekutif untuk fokus pada sektor ini. Keberadaan Perda dinilai menjadi dasar kuat untuk meningkatkan alokasi anggaran serta memastikan pengawasan berjalan optimal.

“Setelah adanya Perda ini, kita akan bisa menganggarkan lebih besar. Karena kalau sudah ada Perda, itu jadi pedoman kita untuk melaksanakan tata kelola pariwisata yang baik, terutama dalam hal anggaran dan teknis pelaksanaannya,” tandasnya.

Dengan hadirnya payung hukum tersebut, diharapkan sektor pariwisata di Lotim dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. (rus)

Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok dan Distribusi BBM Aman dan Lancar di Wilayah Jatimbalinus

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan pasokan dan distribusi BBM bagi masyarakat tetap aman dan terkendali. Perusahaan terus memantau secara cermat perkembangan global dan potensi terjadinya koreksi proses pendistribusian energi di dalam negeri.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa kondisi stok BBM di wilayah Jatimbalinus saat ini berada pada level yang aman.

“Saat ini rata-rata stok BBM, khususnya di wilayah Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, dipastikan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di momen Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Ketersediaan ini terus diperkuat melalui pasokan rutin dan terjadwal sesuai perencanaan suplai dan distribusi yang telah ditetapkan dan ditambah pola build up stock yang sudah dijalankan jauh hari sebelum Bulan Ramadhan,” ujar Ahad.

Ia menambahkan, pendistribusian BBM ke lembaga penyalur sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan guna mengantisipasi dinamika maupun memastikan ketepatan dalam proses distribusi mecapai sasaran yang sesuai peruntukan.

Sebagai langkah antisipatif, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga mengimplementasikan metode RAE (Regular, Alternative, dan Emergency) dalam pengelolaan rantai pasok dan distribusi energi. Berbagai langkah mitigasi dilakukan untuk memastikan ketahanan pasokan tetap terjaga, dengan tetap memprioritaskan keselamatan pekerja, keamanan aset, serta keberlangsungan operasional melalui pemantauan intensif dan penguatan manajemen risiko, tuutp Ahad.

Selain itu, dalam rangka menyambut momen arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga akan memulai Kick Off Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri pada 9 Maret. Satgas ini dibentuk untuk memastikan kesiapan infrastruktur, suplai, serta layanan energi bagi masyarakat selama periode Ramadan hingga Idul Fitri.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu panik dalam membeli BBM sehingga membeli sesuai kebutuhan. Apabila menemukan pelanggaran atau ketidaknyamanan di lembaga penyalur, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135.(bul)

BI NTB : Kuota Penukaran Uang Baru Ludes Lebih Cepat

By
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (ekbisntb.com)- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB melihat tingginya antusiasme masyarakat melakukan penukaran uang baru untuk puasa dan lebaran Idul Fitri 1447H/2026. Pada termin pertama yang digelar Februari 2026, total nilai penukaran uang sudah mencapai Rp19,91 miliar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, Kamis, 5 Maret 2026 mengatakan, tingginya angka tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar, baik pecahan kecil maupun besar, terutama menjelang Idulfitri.
“Pada termin pertama Februari 2026, total nilai uang yang ditukarkan melalui aplikasi PINTAR mencapai Rp19,91 miliar. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan baru cukup tinggi,” ujarnya.
Pada termin pertama, BI NTB menggelar enam kali kegiatan kas keliling, khususnya di wilayah NTB. Selain itu, layanan penukaran juga dibuka melalui kerja sama dengan perbankan di 85 titik kantor bank yang tersebar di seluruh NTB.
Seluruh proses penukaran dilakukan melalui aplikasi PINTAR milik Bank Indonesia. Masyarakat diwajibkan melakukan reservasi terlebih dahulu agar layanan berjalan tertib, terjadwal, dan menghindari antrean panjang.
Memasuki termin kedua pada Maret 2026, BI NTB kembali melaksanakan layanan kas keliling pada 3 dan 4 Maret 2026. Layanan penukaran melalui jaringan perbankan juga dijadwalkan kembali berlangsung pada 12 Maret 2026 di 85 titik kantor bank.
Selain itu, layanan penukaran terpadu bersama perbankan akan dipusatkan di Islamic Center Mataram pada 9–12 Maret 2026 pukul 10.00–13.00 WITA.
Hario mengungkapkan, kuota penukaran pada termin kedua saat ini telah habis dipesan masyarakat melalui aplikasi PINTAR.
“Untuk termin kedua ini, kuota sudah habis. Jika mendaftar sekarang melalui aplikasi PINTAR, sudah tidak tersedia karena seluruh jadwal penukaran telah terisi,” jelasnya.
Secara keseluruhan, BI NTB menyiapkan uang tunai sebesar Rp3,3 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.(bul)

Keluarga Miskin di Loteng Dibantu Meter Listrik Gratis

By
ekbisntb.com
-
0
Keluarga Miskin di Loteng Dibantu Meter Listrik Gratis
Salah satu warga Desa Labulia kini bisa menikmati listrik setelah menerima bantuan meter listrik gratis dari PLN. (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Sebanyak 16 kepala keluarga (KK) miskin di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat bantuan meter listrik gratis dari PLN wilayah NTB. Penyerahan bantuan meter listrik gratis ditandai dengan penyalahan serentak meter listrik di Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Rabu (4/3/2026). Di NTB sendiri total ada 60 keluarga miskin yang mendapat bantuan serupa.

“Pemberian meter listrik gratis ini merupakan program dari karyawan PLN. Di mana di NTB total ada 60 keluarga yang kita bantu tahun ini. Khusus di Loteng ada 16 KK,” sebut General Manager (GM) PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Sri Heny Purwanti, kepada awak media.

Program tersebut masih akan terus berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Harapannya, dengan bantuan meter listrik gratis tersebut sedikit tidak bisa meringankan beban keluarga miskin. Khususnya dalam memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Mengingat, masih banyak rumah tangga miskin yang sampai saat ini belum memiliki meter listrik sendiri.

Keberadaan meter listrik tersebut juga bisa dimaksimalkan oleh keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan taraf ekonominya. “Dengan adanya bantuan meter listrik ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan produksi yang bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga penerima bantuan,” ujarnya.

Pihaknya sejauh ini masih membuka peluang bagi pemerintah desa atau pemerintah daerah unuk mengusulkan penerima bantuan meter listrik ini ke PLN. Setiap usulan nantinya akan dicek kembali oleh PLN. Untuk menilai layak tidaknya rumah tangga yang diusulkan tersebut mendapat bantuan meter listrik dari PLN.

Di tempat yang sama Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi atas bantuan dari PLN tersebut. Bantuan yang ada diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan impact luas bagi masyarakat di daerah ini, khususnya bagi keluarga penerima bantuan.

Ke depan, guna menjawab masih banyaknya rumah tangga miskin yang belum memiliki meter listrik sendiri, Pemkab Loteng akan mengkaji peluang untuk mengabdopsi pola yang dilakukan PLN tersebut. “Bisa jadi pola yang dilakukan PLN ini kita adopsi. Tapi tetap kita kaji dulu,” tegas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)

1...242526...801Page 25 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami