Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 248

Berkendara Lebih Aman Kuasai Teknik Pengereman Kombinasi pada Motor Sport

By
ekbisntb.com
-
0
Tutorial Teknik Pengereman Kombinasi pada Motor Sport(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Keselamatan berkendara bukan hanya soal kelengkapan atribut seperti helm dan jaket, tetapi juga kemampuan teknis dalam mengendalikan sepeda motor, khususnya saat melakukan pengereman. Bagi pengendara motor sport, salah satu teknik paling krusial adalah pengereman kombinasi. Pengereman kombinasi adalah teknik di mana pengendara menggunakan rem depan dan belakang secara bersamaan, dengan komposisi tertentu, guna memperoleh pengereman yang stabil, aman, dan efektif.

Berikut adalah langkah-langkah pengereman kombinasi yang tepat untuk pengendara motor sport:

1. Tutup Gas Terlebih Dahulu
Saat hendak melakukan pengereman, langkah pertama adalah menutup putaran gas dengan cara mendorong grip gas ke depan. Ini penting agar suplai tenaga dari mesin ke roda berhenti, sehingga tidak terjadi dorongan ke depan saat motor mengerem.

2. Tarik Rem Depan dengan 4 Jari
Gunakan empat jari penuh untuk meremas tuas rem depan secara halus tapi mantap. Rem depan memiliki peran dominan dalam menghentikan laju kendaraan, sehingga penggunaannya harus dikontrol dan tidak mendadak.

3. Injak Rem Belakang Secara Bersamaan
Gunakan rem belakang sebagai penyeimbang. Tekanan rem belakang membantu menstabilkan posisi motor, terutama saat pengereman mendadak atau di jalan menurun.

4. Tarik Kopling Saat Motor Hampir Berhenti
Setelah motor hampir berhenti, baru tarik tuas kopling. Menarik kopling terlalu awal dapat mengurangi efek engine brake, yang justru dibutuhkan saat proses perlambatan.

5. Turunkan Kaki Kiri untuk Menyangga
Saat motor benar-benar berhenti, gunakan kaki kiri untuk menyangga motordan tetap jaga keseimbangan. Ini adalah prosedur standar saat berhenti total di persimpangan atau kemacetan.

“Yang paling penting adalah komposisi pengereman. Rem depan harus lebih dominan daripada rem belakang boleh 60 Depan 40 Belakang atau 70 Depan 30 Belakang, karena memiliki daya henti yang lebih besar. Tapi rem belakang tetap harus digunakan sebagai penyeimbang agar motor tidak goyah. Untuk komposisi rem juga harus di sesuaikan dengan situasi dan kondisi jalan” jelas Satria Wiman Jaya, Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB.

Dengan menerapkan teknik pengereman kombinasi yang benar, pengendara tidak hanya dapat menjaga kestabilan motor, tetapi juga meminimalkan risiko terjadinya selip atau kecelakaan saat melakukan pengereman mendadak.(bul)

Pemkab Lobar Diminta Serius Dorong “Investor Akan” Membangun

By
ekbisntb.com
-
0
Rochidi (Suara NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) diminta serius mendorong pihak perusahaan atau “investor akan”untuk segera membangun di kawasan pariwisata salah satunya Sekotong. Label “Investor atau PT Akan” ini sendiri disematkan, lantaran lahan yang sudah dibeli dan dikuasai tak kunjung dibangun oleh investor. Sehingga hal ini menghambat pengembangan pariwisata.

Kepala Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Rochidi mengatakan pihak desa selama ini tidak pernah tidak respons terhadap siapapun investor yang masuk ke wilayahnya. “Cuma selama ini kan, hanya beli tanah, terus dibiarkan bahkan terindikasi telantarkan lanan,”terangnya, kemarin.

Ia berharap Investor luar negeri yang diinformasikan berbagai media mau berinvestasi di desanya agar serius berinvestasi.

Lebih lanjut kawasan Desanya itu merupakan penyangga KEK, namun kendalanya selain jalan rusak. “Investor akan” juga jadi persoalan, sehingga sebagai bagian Pemdes mendorong Pemda agar intensifkan komunikasi dengan investor agar segera membangun. Sebab persoalan klasik di kawasan pariwisata Lobar, selain Sengigigi aset Wisata Lobar adalah Sekotong. “Kan selama ini masih sebatas wacana atau apa, ndak ada gereget untuk mewujudkan itu sementara dari potensi perlu segera dibangun, apalagi kaitannya dengan penyangga KEK Mandalika,”imbuhnya.

Pihaknya juga berharap Pemkab memfasilitasi dan mempermudah setiap Investor ini. Pemkab harus aware dan ramah terhadap investasi. Jangan sampai terjadi seperti di Pengasing, di satu sisi pembangunan direalisasikan walupun masih bertahap. Namun secara regulasi terkesan seolah dipersulit. “Ini juga satu sisi kendala investor ini, ketika benar-benar bangun tapi ketika bicara regulasi dan administrasi ya itu (kesulitan mereka),”ujarnya.

Ke depan ia berharap Pemkab juga bagaimana ntar kawasan wisata di Lobar ini harus terhubung, baik antara Senggigi, Sekotong dan KEK Mandalika. Lebih-lebih di Gili Gede ada Marina dan pembangunan Hotel Kempinski di kawasan Mekaki. (her)

Pemdes Sambut Baik Rencana Investasi “Marina Bay City”  

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Mariana bay city (ekbisntb.mavink.com)

Lombok(ekbisntb.com) -Plang rencana investasi Smart City “Marina Bay City” terpasang di Pengantap Desa Persiapan Pengantap Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Investasi Marina Bay City yang disebut dirancang sebagai kota masa depan ini menurut informasi konon bernilai Rp90 triliun. Rencana investasi oleh investor Australia ini pun disambut baik oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Buwun Mas setempat.

Pemasangan baliho rencana investasi dengan berbagai fasilitas premium ini dibenarkan oleh Kades Buwun Rochidi.

Pemasangan baliho itu diketahui dari warga yang memberitahu ke dirinya bahwa ada pihak yang mau memasang. “Saya dikasih tahu warga, kami persilakan. Saya pada prinsipnya kalau benar-benar (berinvestasi) kita dukung. Pasti kita sambut baik,” kata Rochidi, Minggu (29/6).

Ia pun mengizinkan pemasangan baliho sebab pihak desa mendukung setiap investor yang mau berinvestasi di wilayahnya. Pemdes pasti menyambut baik dan mendukung Investasi. Sebab diharapkannya kalau ini terealisasi akan diikuti oleh investor lainnya. Pihaknya sangat berharap agar investasi ini benar-benar terealisasi. Kalau Investor ini benar-benar membangun pihaknya dengan semua pihak siap akan pasang badan untuk mengawal.

Namun demikian ia ingin sebelum berinvestasi ada komitmen dari investor agar memberdayakan dan menyerap warga lokal. Kaitan soal dukungan dari sisi keamanan, hal ini harus dipastikannya bahwa keamanan menjadi prioritas. Sebab ketika membangun faktor keamanan menjadi perhatian utamanya.  Tentu dengan pelibatan warga dengan sendirinya warga akan sadar tentang semua hal ini.

Diakui Rochidi, komunikasi formal pihak investor ke desa belum ada namun dari informasi yang diterima dari Bupati Lobar bahwa memang ada rencana Investor mau berinvestasi di Buwun Mas. “Secara formal (resmi) belum ada dengan desa, justru saya dapat informasi dari Pak Bupati langsung,”kata dia. Ketika itu ia menghadap Bupati Lobar untuk koordinasi kaitan dengan reklamasi di Pangsing.

Saat menemui Bupati, ia diceritakan terkait investor yang masuk ke Buwun Mas. Dari Informasi itu juga, investor sedang mengurus izin. Namun ia sempat menyampaikan ke Bupati bahwa belum ada koordinasi atau komunikasi dengan Pemdes. Ia pun diminta menunggu, pada waktunya akan diajak koordinasi oleh pihak investor tersebut. “Sebatas itu yang saya tahu dari Pak Bupati,’’ imbuhnya.

Lebih lanjut, dari pihak Kadis PU pun ketika itu memberitahunya soal rencana Investasi Smart City itu. Bahkan ia ditunjukkan lahan yang akan dipergunakan investor. “Cuma memang ada rencana kita mau koordinasi dengan pihak desa baik Buwun Mas maupun Desa Persiapan Pengantap, katanya dalam waktu dekat ini,”terangnya.

Informasi yang diperoleh, investornya dari Australia. Dari informasi yang diperolehnya bahwa luas lahan yang dibebaskan seluas 7 hektare.

Sebagai informasi dari berbagai media, bahwa dalam investasi ini berkonsep “next Dubai meets Bali,” proyek ini menawarkan vila mewah, resor pantai, rumah sakit swasta, pusat kesehatan, area digital nomad, kawasan edukasi, hingga marina eksklusif. Seiring jenuhnya Bali, Lombok tumbuh sebagai primadona baru dengan pantai berpasir putih dan infrastruktur yang terus berkembang. Marina Bay City dirancang sebagai kawasan bagi ekspatriat barat yang menginginkan kebebasan, keamanan, dan kualitas hidup tinggi, di tengah tren migrasi dari negara-negara dengan biaya hidup dan pembatasan yang makin tinggi.

Dalam beberapa tahun ke depan, Marina Bay City diprediksi menjadi pusat bisnis, pariwisata, dan hunian elite di kawasan selatan Lombok, dengan nilai total pembangunan yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Marina Bay City berada di lokasi strategis, dekat dari Sirkuit MotoGP Mandalika, pantai berpasir putih, dan teluk dengan terumbu karang yang belum terjamah. Lokasi ini menjadikan Marina Bay City sebagai titik awal bagi ekspatriat dari Australia, Eropa, dan Amerika untuk menikmati gaya hidup tropis yang berpadu dengan teknologi dan infrastruktur modern.(her)

Pengelolaan Parkir dan Pasar, Pemkot Mataram akan Bentuk Perusahaan Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Alwan Basri(ekbistntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram akan membentuk perusahaan daerah untuk pengelolaan retribusi parkir dan pasar. Pembentukan perusahaan daerah diharapkan parkir dan pasar dikelola secara profesional.

Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri dikonfirmasi akhir pekan menerangkan, pengelolaan parkir dan pasar masih dikelola unit pengelola teknis dinas (UPTD) Perparkiran dan UPTD Pasar. Pengelolaan diserahkan ke UPTD dinilai tidak maksimal, sehingga banyak usulan atau masukan dari legislative untuk pembentukan perusahaan daerah parkir dan pasar.

Pembentukan perusahaan daerah perlu dilihat dari aspek kepentingan dan kajian. Perusahaan daerah ini dibutuhkan secara keberlanjutan. “Kita tidak butuhkan hari ini saja, tetapi ke depannya. Lembaga ini harus berusaha bergerak di bidang itu tidak satu-dua hari,” terangnya.

Sekda mengakui, pengelolaan retribusi parkir dan pasar tidak pernah melampui target dari tahun ke tahun. Salah satu terobosan bukan hanya pembentukan badan layanan umum daerah sebagai alternatif pengelolaan retribusi pasar dan parkir, melainkan pembentukan PD.

Pembentukan PD juga harus realistis, apakah lahirnya perusahaan lebih bagus atau lebih maksimal. Pembentukan PD diharapkan parkir dan pasar dikelola secara maksimal. “Kami harus realistis juga dengan pembentukan PD ini, apakah dengan itu lebih bagus atau lebih maksimal,” ujarnya.

Konsep PD sedang dikaji oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah. Mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram menegaskan, perusahaan daerah dibentuk bukan semata-mata mengejar keuntungan melainkan mengutamakan pelayanan. Jika pelayanan dirasakan maksimal oleh masyarakat maka berdampak pada pendapatan daerah. “Kalau urusan uang itu nomor dua. Paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (cem).

Dewan Minta Bapenda NTB Optimalkan Sosialisasi Program Insentif Pajak Bermotor

By
ekbisntb.com
-
0
Anggota Komisi III DPRD NTB M Nashib Ikroman(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi III DPRD NTB M Nashib Ikroman mendorong Pemprov NTB mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan insentif pajak bermotor yang diberikan kepada masyarakat.

“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah. Perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkap politisi Partai Perindo ini pada wartawan, Minggu 29 Juni 2025.

Ia menilai, tanpa adanya sosialisasi yang optimal, maka kebijakan penting berupa insentif pajak bermotorini tidak akan diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga tak optimal pula dirasakan masyarakat.

“Karena, ketika masyarakat tidak mengetahui kebijakan ini. Maka, tidak memiliki impact optimal kepada masyarakat. Dan salah satu evaluasi dari kebijakan diskon pajak pada periode-periode sebelumnya, adalah terkait sosialisasi yang belum optimal. Kalau masyarakat tidak tahu, tentu akan minim respon,” jelas Acip, sapaan akrabnya.

Kata Acip, Pemda Kabupaten/Kota juga harus membantu melakukan sosialisasi kepada kepada masyarakat. Apalagi saat ini, Pemda Kabupaten/Kota sudah mendapatkan opsen pajak yang besar.

“Pemda kabupaten/kota jangan hanya tunggu bagian saja, harus optimal membantu agar kebijakan ini memiliki dampak nyata,” tegasnya.

Salah satu hal yang bisa dilakukan kabupaten/kota, kata Acip, adalah turut melibatkan pemerintah desa dalam sosialisasi kebijakan insentif pajak ini. “Ini ruang yang bisa dimanfaatkan bupati/walikota, mereka juga miliki sistem penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB), ini bisa disinergikan,” tandasnya.

Kebijakan ini dinilai lebih baik daripada kebijakan Pemprov Jabar, sebab justru juga memberikan insentif bagi pembayar pajak yang patuh. Pemprov Jabar justru hanya memberikan insentif bagi penunggak pajak.

“Kebijakan ini lebih memiliki rasa keadilan,” sebutnya.

Untuk diketahui, Bapenda NTB meluncurkan program Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan strategi peningkatan pendapatan daerah.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Fathurrahman, mengatakan program ini memberikan berbagai bentuk keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor, baik untuk wajib pajak yang patuh maupun kelompok masyarakat kurang mampu.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain pembebasan pajak bagi kelompok tertentu, insentif khusus juga diberikan bagi pemilik kendaraan yang menunggak atau tidak melakukan daftar ulang (TMDU), serta kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke NTB dan mengganti ke pelat DR atau EA.

“Tujuan utama program ini adalah menjaring kembali potensi kendaraan aktif di NTB yang saat ini masih di bawah 50 persen dari total kendaraan terdaftar,” ungkap Fathurrahman. Ia menambahkan bahwa jumlah kendaraan yang menunggak pajak masih lebih besar dibandingkan yang aktif membayar.

Insentif PKB ini berlaku mulai 1 Juli 2025 hingga 30 September 2025. Insentif ini berupa pembebasan denda PKB, bebas tunggakan di atas 5 tahun, dan diskon PKB hingga 50%. Selain itu, ada juga pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan dari luar daerah yang balik nama ke pelat lokal NTB.(ris)

Pengelolaan Parkir Butuh Perbaikan Besar-besaran

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang jukir mengatur kendaraan di kawasan pertokoaan di Kota Mataram. Pengelolaan parkir perlu dilakukan perbaikan besar-besaran. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Capaian retribusi parkir belum optimal dari tahun ke tahun. Buruknya pelayanan serta pengawasan lemah terhadap juru parkir dinilai menjadi pemicu. Salah satu potensi retribusi daerah ini, dibutuhkan perbaikan besar-besaran.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin ditemui pekan kemarin membenarkan, pengelolaan parkir butuh perbaikan menyeluruh. Perbaikan utama adalah membangun kesadaran juru parkir menyetor retribusi ke kas daerah. Juru parkir banyak kurang setor bahkan tidak menyetor pendapatan harian mereka.

Paling mendesak adalah uji petik. Uji petik tidak bisa dilakukan serta merta di semua titik, karena dibutuhkan proses dan melibatkan pihak ketiga supaya hasilnya diterima oleh jukir. “Kenapa uji petik penting karena banyak laporan dari jukir titik parkirnya sepi. Titik parkir sepi membuat mereka tidak bisa nyetor dan kurang nyetor. Padahal, tidak mungkin mereka mengaku ramai,” terangnya.

Koordinator lapangan diminta bekerja tiga kali lipat dari semestinya. Jukir ini harus diawasi atau didatangi setiap hari, supaya mereka merasa diawasi dan mempunyai kewajiban membayar retribusi.

Sebagai contoh kata Zulkarwin, jika jukir menyetor Rp100 ribu, maka hak diperoleh Rp50 ribu. “Padahal sudah jelas penghasilan diperoleh kalau mereka nyetor Rp100 ribu, berarti mereka dapat Rp50 ribu,” sebutnya.

Banyak inovasi dilakukan Dishub melalui qris, memperbanyak korlap, dan penindakan. Kenapa targetnya tidak pernah terpenuhi? Mantan Camat Selaparang mengatakan, pengelolaan parkir tidak sederhana karena berhadapan dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan uang harian. Jika tidak diperketat pengawasan dan sering turun, maka uang dibawa pulang sehingga mengakibatkan kurang setor. “Kurang setor dimaklumi, tetapi jadi perhatian adalah tidak mau setor,” pungkasnya.

Pihaknya mencari alasan kenapa jukir tidak nyetor. Padahal, pelanggan tetap membayar parkir. Seandainya sepi solusinya jukir menyarankan pelanggan menyetor menggunakan quick respons Indonesian standar (Qris), sehingga jukir terbebas dari tanggungjawab.

Ia menyebutkan, realisasi parkir sampai bulan Juni baru mencapai Rp4,7 miliar atau 26 persen dari target Rp18 miliar. “Masih sangat rendah sekali,” sebutnya.

Rendahnya realisasi parkir di triwulan II, ia mengingatkan kepala UPTD Perparkiran dan korlap turun mengawasi jukir. Apabila jukir enggan menyetor sebaiknya diberhentikan. (cem)

PKL Berjualan di Bahu Jalan akan Ditertibkan, Dewan Dorong Solusi Humanis

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Sinta Primasari(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) masih nekat berjualan di bahu dan badan jalan di sejumlah titik di Kota Mataram. Aktivitas ini dinilai tidak hanya melanggar aturan ketertiban umum dan lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Merespons kondisi tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) kini tengah menyiapkan langkah tegas untuk melakukan penertiban. Kegiatan pengawasan dan penataan kawasan lalu lintas ini akan menyasar seluruh hambatan samping, termasuk pedagang yang berjualan di trotoar, di badan jalan, maupun di bahu jalan.

Namun, langkah tegas ini menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Hj. Shinta Primasari, ST., mengkritisi rencana penertiban tersebut jika dilakukan tanpa solusi yang jelas bagi para pedagang kecil.

“Ini membingungkan. Sebelumnya Pemkot menyampaikan komitmen menciptakan 1.000 UMKM baru, baik secara online maupun offline. Hal ini tentu bertentangan jika kemudian eksekutif justru menggunakan pendekatan tangan besi untuk menertibkan mereka,” ujar Shinta saat diwawancarai Ekbis NTB, Minggu 29 Juni 2025.

Ia menegaskan, sebelum tindakan penertiban dilakukan oleh tim gabungan, seharusnya pemerintah menyediakan solusi terlebih dahulu bagi para pelaku UMKM, minimal berupa lahan alternatif untuk mereka berjualan dan tetap bisa melanjutkan mata pencaharian.

“Berikan mereka tanggung jawab, misalnya soal pengelolaan sampah secara mandiri. Tapi jangan langsung digusur begitu saja tanpa ada solusi,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.

Shinta juga mempertanyakan mengapa penindakan baru dilakukan setelah aktivitas perdagangan menjadi ramai dan menimbulkan persoalan. Menurutnya, tugas pengawasan seharusnya sudah dilakukan sejak awal oleh Satpol PP dan Dishub.

“Kenapa baru sekarang? Jangan pas sudah ramai baru ditertibkan. Dari awal dong. Kalau dibiarkan dulu, lalu tiba-tiba ditindak, wajar jika pedagang merasa dizalimi,” imbuhnya.

Ia mengingatkan agar kebijakan penataan kota tidak justru menindas masyarakat kecil. “Jangan sampai masyarakat lemah jadi korban. Siapkan dulu lapaknya, buatkan zona kolektif. Mereka pasti enggan kalau harus pindah ke tempat yang jauh tanpa fasilitas memadai,” demikian Shinta. (fit)

Konsumen Diimbau Waspadai Onderdil Palsu, Ini Ciri-ciri Sparepart Asli Honda

By
ekbisntb.com
-
0
Penting bagi konsumen untuk mengenali ciri-ciri suku cadang asli, khususnya produk Honda Genuine Parts(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Peredaran onderdil atau suku cadang sepeda motor palsu kian marak di pasaran. Konsumen diimbau lebih waspada agar tidak tertipu, karena selain merugikan secara ekonomi, penggunaan suku cadang palsu juga berisiko membahayakan keselamatan berkendara serta merusak komponen lain kendaraan.

Sparepart Manager Astra Motor NTB, Nyoman Purnama Jaya, mengatakan penting bagi konsumen untuk mengenali ciri-ciri suku cadang asli, khususnya produk Honda Genuine Parts (HGP). Ia mengimbau agar konsumen lebih cermat dan teliti sebelum membeli.

“Cek kode atau barcode, cek kondisi kemasan, cek harga barang apakah sesuai dengan harga di pasaran atau marketplace, dan pastikan memiliki garansi,” ujarnya, Jumat, 28 Juni 2025.

Berikut enam ciri utama yang bisa dikenali pada onderdil asli Honda:

  1. Memiliki Kode dan Nomor Seri Suku cadang asli selalu disertai kode dan nomor seri yang dicetak presisi, tidak mudah pudar, dan dapat diverifikasi melalui katalog atau website resmi. Produk palsu sering meniru, namun cetakan biasanya buram, tidak rapi, dan mudah hilang saat digosok.

  1. Kemasan Berkualitas Kemasan produk asli terbuat dari bahan kardus tebal, halus, dengan warna tajam, dan dilengkapi stiker hologram pabrikan yang sulit dilepas tanpa merusak kemasan. Sebaliknya, kemasan produk palsu biasanya tipis, mudah rusak, dengan tulisan dan warna yang pudar.

  1. Dilengkapi Garansi Resmi Produk asli disertai garansi resmi dari pabrikan atau bengkel rekanan, dengan masa berlaku antara 6 hingga 12 bulan. Garansi ini menjamin pertanggungjawaban jika terjadi kerusakan. Sparepart palsu umumnya tidak memiliki garansi atau hanya berupa garansi toko.

  1. Spesifikasi Sesuai Standar Sparepart asli memiliki ukuran, berat, dan material sesuai standar pabrikan. Komponen terasa kokoh dan presisi saat dipasang. Sebaliknya, produk palsu biasanya lebih ringan, kurang presisi, dan mudah menimbulkan suara asing saat digunakan.

  1. Harga Sesuai Pasaran Resmi Produk palsu bisa dijual lebih murah maupun lebih mahal untuk mengecoh konsumen. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan harga dari beberapa sumber resmi. Harga sparepart asli umumnya konsisten dan masuk akal sesuai standar pabrikan.

  1. Tersedia di Kanal Resmi Sparepart asli dapat dibeli melalui website resmi pabrikan atau marketplace terpercaya yang ditunjuk. Untuk produk Honda, konsumen dapat mengakses website Astra Motor atau toko resminya di platform e-commerce seperti Tokopedia.

“Pastikan keaslian produk Honda Genuine Parts dengan melakukan penggantian di bengkel AHASS. Produk HGP memberikan jaminan keaslian, jaminan harga, dan jaminan garansi,” tutup Purnama. (bul)

Proyek Kereta Gantung Rinjani Terkendala di Kementerian

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Kereta Gantung(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Proyek pembangunan kereta gantung rinjani yang telah ground breaking sejak tahun 2023 seakan tanpa kejelasan. Bahkan, baru-baru ini beredar informasi proyek tersebut dibatalkan sebab investor utama proyek ini menghilang. Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proyek tersebut masih berjalan, saat ini masih dalam proses perizinan di pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Eva Dewiyani. Ia memastikan, proyek tersebut masih berjalan. Bahkan, beberapa pekan lalu investor asal China, PT Indonesia Lombok Resort (ILR) berkunjung ke kantor DPMPTSP.

“Sampai sekarang belum keluar izin dari pusat. Mereka sempat ke kantor DPMPTSP awal bulan (Juni, red),” ujarnya kepada Suara NTB, Sabtu, 28 Juni 2025.

Asisten III Setda NTB ini membeberkan, pengerjaan proyek senilai Rp6,5 Triliun masih terkendala izin di pemerintah pusat berkaitan dengan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Masih ada beberapa catatan dari Kementerian LHK yang harus disesuaikan dalam dokumen AMDAL PT ILR,” katanya.

Begitupun dengan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJWLA) yang masih dalam proses migrasi atau proses menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kementerian yang sama.

Sebelumnya, Sekdis DPMPTSP NTB, Wahyu Hidayat mengaku khawatir proyek pembangunan kereta gantung Rinjani tak terealisasi. Pasalnya, hingga saat ini, proyek tersebut masih terkendala perizinan. Padahal, pembangunan proyek ini awalnya direncanakan akan dibangun tahun 2024. Namun, sampai dengan pertengahan tahun 2025, eksekusi untuk membangun proyek sepanjang 9 kilometer tersebut tak terendus.

Mantan Plt Kepala DPMPTSP NTB ini mengatakan dirinya masih mendorong dan mendampingi setiap langkah perizinan proyek tersebut agar realisasi proyek ini tidak hanya wacana.

Sebab, rumitnya perizinan pembangunan proyek kereta gantung yang dirancang akan dibangun di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah tersebut akan berdampak pada investor dan investasi. Wahyu menyatakan, alotnya perizinan ini bersebrangan dengan tupoksinya sebagai Dinas Penanaman Modal.

Adapun dengan lambannya perizinan ini menurutnya dapat berdampak pada citra NTB, yang mana Pemprov NTB hanya memberikan janji manis kepada investor. Tetapi proses untuk mendapatkan izin sangat rumit dan berbelit. Sehingga, ia berharap seluruh OPD teknis tidak hanya memberikan ruang kepada investor, tetapi juga mendampingi seluruh rangkaian untuk mendapatkan perizinan.

“Kita sudah suruh investor masuk. Tetapi konsekuensi kita suruh orang masuk yaa kita harus back up juga. Tetapi back up bukan hanya di DPMPTSP. Karena DPMPTSP fungsinya legalitas. Jadi yang kami harapkan perlunya sinegritas dari berbagai OPD tekhnis yang gabung kerjaannya yang hampir sama, satu garis dengan DPMPTSP,” jelasnya. (era)

Pemprov NTB Akui Tak Tahu Pembangunan Marina Bay Rp90 Triliun di Lombok

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Pulau Buatan Marina Bay(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaku tak mengetahui adanya proyek Marina Bay mirip Dubai yang akan dibangun di Selatan Lombok.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui informasi pembangunan mega proyek dengan nilai fantastis mencapai Rp90 triliun.

“Nah saya belum ada info,” katanya kepada Suara NTB, Sabtu, 28 Juni 2025.

Menyinggung soal adakah koordinasi antara Pemprov NTB bersama dengan pengusaha asal Australia yang akan menjadi investor pada proyek ini, Asisten II Setda NTB ini mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

“Saya belum tahu ya,” katanya singkat.

Hal serupa disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Eva Dewiyani. Asisten III Setda NTB ini mengatakan belum bisa membeberkan apapun sebab tidak mengetahui informasi pembangunan “Marina Bay City” setara Dubai dan Bali di Lombok.

“Kalo ini kami tidak ada info, jadi tidak bisa berkomentar apa-apa,” ujarnya.

Ramai di media sosial rencana pembangunan proyek smart city atau kota pintas di pesisir bagian Selatan Lombok, dekat dengan Mandalika. Proyek ini digadang-gadang akan dibangun oleh dua investor asal Australia, Jamie Mclntyre dan Adrian Campbell dengan nilai yang sangat fantastis mencapai Rp90 triliun atau setara 6 miliar dolar Amerika Serikat.

Dikutip dari Ed Times, Marina Bay City rencananya akan dibuat sebagai tempat hunian elit dilengkapi dengan villa mewah, resor pantai, rumah sakit internasional, kawasan edukasi, hingga pembangunan marina eksklusif.

Marina Bay City dirancang menjadi titik kawasan untuk para expatriat dan investor khususnya bagi WNA Australia. Mega proyek ini rencananya dibangun di kawasan strategis, yaitu Lombok Selatan yang terkenal akan keindahan alam pesisir yang dekat dengan Sirkuit Mandalika. (era)

Plh Sekda NTB, Lalu Mohammad Faozal. (Suara NTB/era)

1...247248249...803Page 248 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami