Beranda blog Halaman 228

Program Desa Berdaya , Bulan Depan, Pemprov Transfer Dana Rp300-500 Juta pada 257 Desa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Program Desa Berdaya , Bulan Depan, Pemprov Transfer Dana Rp300-500 Juta pada 257 Desa
H. Lalu Muhamad Iqbal (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB segera mentransfer anggaran desa berdaya senilai Rp300-500 juta kepada 257 desa yang ada di NTB. Sebanyak 217 desa akan mendapatkan Rp300 juta karena termasuk dalam desa berdaya tematik, dan sisanya sekitar 40 desa mendapat Rp500 juta karena tercatat sebagai desa miskin ekstrem hingga masuk dalam kategori desa berdaya transformatif.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan anggaran senilai tersebut akan diberikan dalam bentuk uang. Sehingga desa bisa langsung mengeksekusi anggaran tersebut sesuai dengan tema program dalam desa berdaya.

“Itulah sebabnya kita melakukan rakor dua hari ini dalam rangka memastikan dua hal. Satu, bahwa pemilihan programnya tepat artinya pemilihan programnya itu akan berdampak untuk pembangunan sosial ekonomi di desa desa tersebut,” ujarnya di Grand Madani Hotel, Senin, 25 Mei 2026.

Untuk memastikan anggaran itu tidak disalahgunakan, Iqbal menyatakan sudah ada petunjuk teknis (Juknis) yang harus diikuti oleh setiap kepala desa. Ia melanjutkan, sebelum anggaran ditransfer, setiap desa wajib melakukan musyawarah desa (Musdes) sebagai salah satu wujud tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran tambahan tersebut.

“Nah, itu diajukan ke kita lalu kita review lagi bahwa ini memang sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Baru kemudian kita buat perjanjian bahwa kita akan transfer uang dengan sejumlah itu untuk digunakan. Jadi tidak bebas menggunakannya,” katanya.

Selain itu, Pemprov juga menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Program ini juga diawasi oleh pemerintah kabupaten/kota, hingga pendamping desa.

Adapun karena program ini diberikan dalam bentuk uang, potensi penyalahgunaan keuangan hingga administrasi fiktif menjadi kekhawatiran. Menanggapi ini, Gubernur memastikan setiap kepala desa bisa mempertanggungjawabkan tambahan dana yang diberikan oleh provinsi tersebut.

Sementara itu, terkait dengan program desa berdaya, Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku setiap desa memikirkan program masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Dengan ini, program desa berdaya tersebut berproses dari bawah, yaitu desa.

“Nanti beda-beda, tergantung kebutuhan masing masing. Kita sudah siapkan buku pedoman yang nanti menu dan jenisnya program mau paket ayam petelur desa wisata sudah ada menunya semua,” pungkasnya.

Berikan Insentif
Pemprov NTB juga akan memberikan insentif kepada pemerintah desa yang mampu mengelola anggaran desa berdaya secara baik dan efektif. Pengelola keuangan desa berdaya terbaik dilihat dari bagaimana uang senilai Rp300-500 juta yang diberikan oleh Pemprov NTB mampu berdampak bagi masyarakat dan desa itu sendiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi mengatakan nilai insentif masih dalam perhitungan. Yang pasti, di tahun ini Pemprov akan mengalokasikan anggaran desa berdaya kepada 257 desa di NTB.

“Desa atau kelurahan yang mengelola bank keuangan dengan baik atau berdampak, gubernur akan memberikan insentif. Untuk nilainya ndak usah disebut sekarang,” katanya.

Dari 257 desa tersebut, 40 desa di antaranya termasuk desa berdaya transformatif dengan kategori desa miskin ekstrem mendapatkan sekitar Rp500 juta. Sisanya desa biaya yang masuk dalam daftar desa berdaya tematik mendapatkan anggaran Rp300 juta.

Desa Berdaya Transformatif saat ini telah memasuki proses verifikasi setelah melakukan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses verifikasi dilakukan oleh Dinas Sosial dan dijadwalkan rampung pada akhir Mei sebelum diusulkan pada APBD Perubahan dengan sistem by name by address.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran intervensi di 40 desa mencapai 6.338 kepala keluarga. Angka ini merupakan hasil pemutakhiran dari data awal sebanyak 7.250 kepala keluarga, setelah dilakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Program ini memiliki dua pendekatan utama. Pertama, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta fasilitasi pencarian mata pencaharian produktif. Setiap keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta. Mereka adalah lansia sebanyak 1.151 KK, produktif 215 KK, dan tidak produktif 936 KK.

Kepala Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Herman memberikan apresiasi positif atas kebijakan program desa berdaya Pemprov NTB ini. Menurutnya, di tengah efisiensi dan pemotongan Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat, program desa berdaya ini justru memberikan semangat bagi aparatur desa dalam membangun desanya.

Untuk itu, pihaknya bersama seluruh aparatur desa mendukung sepenuhnya program desa berdaya ini, sehingga berbagai macam program pembangunan di desa, baik yang bersumber dari, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu, pihaknya akan berusaha menggunakan anggaran desa ini sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Pemprov NTB. (era/ham)

Gubernur NTB: Desa Berdaya Tematik Perkuat Ekonomi dan Tekan Kemiskinan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB: Desa Berdaya Tematik Perkuat Ekonomi dan Tekan Kemiskinan
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB berpose bersama kepala desa peserta Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data, dan orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5).

Rapat koordinasi yang mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia” tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa desa tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujar Gubernur.

Menurutnya, selama ini banyak program bantuan pemerintah, NGO internasional, hingga sektor swasta yang masuk ke desa, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena berjalan tanpa koordinasi dan arah pembangunan yang terintegrasi.

“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.

Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik di setiap desa, sekaligus menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.

Gubernur menjelaskan, pembangunan desa yang terarah diyakini akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal NTB mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai salah satu prioritas pembangunan.

“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Menurut Gubernur, tahun ini anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika digabung dengan program OPD serta dukungan berbagai pihak lainnya, total anggaran yang berputar di tingkat desa diperkirakan melebihi Rp500 miliar.

“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” paparnya.

Ia juga mengingatkan para kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanah, transparan, kreatif, dan berorientasi jangka panjang.

Menurutnya, dana yang diberikan pemerintah harus mampu menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat infrastruktur desa, dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.

“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Gubernur meminta seluruh desa menunjukkan tata kelola yang baik agar desa-desa di NTB semakin dipercaya dalam mendapatkan dukungan program pembangunan di masa mendatang.

“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (r/ham)

Pemprov NTB dan BPS Dorong Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB dan BPS Dorong Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal, Kepala BPS Wahyudin, Kepala Diskominfotik NTB dan Wakil Ketua Kadin Hasmudin pose bersama peserta Sosialiasi dan Ngisi Bareng Sensus Ekonomi di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, UMKM, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis data.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin, serta Ketua Kadin NTB yang diwakili Ir. Hasmudin.

Peserta yang hadir sekitar 60 orang berasal dari perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia sebagai bentuk kolaborasi bersama menyukseskan pendataan ekonomi nasional.

Kepala Diskominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, dalam laporannya menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas menjadi kebutuhan penting dalam menyusun, mengevaluasi, dan mengarahkan pembangunan daerah menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.

Menurut Aka, sapaan akrabnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pendataan rutin, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi usaha, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal memaparkan kondisi ekonomi NTB yang dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif dan memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTB Triwulan I Tahun 2026 mencapai 13,64 persen yang ditopang sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata. Menurutnya, kualitas pertumbuhan tersebut harus dijaga melalui kebijakan yang berbasis data akurat dan kondisi riil masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” katanya.

Faozal juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara terbuka, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Menurutnya, sensus ekonomi menjadi dasar penting untuk memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangann UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.

“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegas Wahyudin.

Dukungan dunia usaha juga disampaikan Ketua KADIN NTB yang diwakili Ir. Hasmudin. Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan sangat penting dalam memetakan daya saing usaha, membuka peluang pasar baru, sekaligus memperkuat pengembangan UMKM di NTB.

“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.

Setelah sesi sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026, di mana peserta langsung dipandu tim BPS NTB melakukan simulasi pengisian sensus secara daring maupun pendataan lapangan.

Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi menyatakan kesiapan mendukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya membangun basis data ekonomi NTB yang lebih kuat, akurat, dan terpercaya.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang. (r/ham)

Krisis Air Bersih Gili Meno Tak Ganggu Kunjungan Wisatawan NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Aksi menuntut pemerintah menyediakan air bersih bagi warga Gili Meno, Lombok Utara. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Krisis air bersih yang masih terjadi di kawasan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tidak mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke NTB. Meski saat ini masyarakat Gili Meno masih menuntut pengadaan air bersih, kunjungan wisatawan ke Gili dinilai masih tinggi, apalagi di musim high session.

“Ini kan mulai memasuki high session mereka ini kan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia di Grand Madani Hotel, Senin, 25 Mei 2026.

Meski tidak mengganggu jumlah kunjungan wisatawan, Aulia mengatakan persoalan air bersih yang terjadi sejak tahun 2023 itu telah menjadi perhatian Pemprov karena menyangkut layanan dasar bagi masyarakat maupun wisatawan. Untuk itu, di tahun 2025 lalu, Pemprov NTB membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengatasi persoalan di tiga gili.

“Air merupakan salah satu infrastruktur dasar. Ini tentu menjadi perhatian kami dan juga Satgas,” tambahnya.

Menurutnya, Satgas sejauh ini telah melakukan sejumlah langkah penanganan dengan fokus kerja mencakup tiga hal, yaitu penyelesaian status lahan, penanganan lingkungan, dan penguatan infrastruktur dasar seperti air bersih serta pengelolaan sampah.

Namun, ia mengakui penanganan persoalan air bersih tidak bisa dilakukan secara instan karena kewenangannya berada di pemerintah kabupaten. Serta kawasan Gili Meno yang jauh dari daratan dan sumber air bersih.

“Untuk air ini tentu harus ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten karena itu memang ranah mereka,” katanya.

Belakangan ini, warga kembali resah karena lambannya penanganan air bersih juga memicu aksi demonstrasi. Warga menuntut pemerintah segera merealisasikan sistem distribusi air yang dinilai lebih permanen dan mampu menjawab kebutuhan destinasi wisata internasional tersebut.

“Harapan adanya air secara berkelanjutan memang sudah menjadi kebutuhan utama sebuah destinasi wisata,” harapnya.

Mantan Kepala DPMPD Dukcapil itu menegaskan, Satgas sebenarnya telah melakukan pemetaan persoalan dan menyiapkan langkah penanganan. Akan tetapi, realisasi program masih membutuhkan dukungan pembiayaan dan kesiapan teknis di lapangan.

Saat ini, sebagian warga dan pelaku usaha wisata di Gili Meno masih mengandalkan pembelian air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Provinsi NTB pun menilai solusi tersebut hanya bersifat jangka pendek.

Meski belum ada laporan penurunan jumlah wisatawan secara signifikan akibat krisis air bersih, Aulia mengatakan kebutuhan air otomatis akan terus meningkat seiring berkembangnya fasilitas wisata dan bertambahnya jumlah kunjungan. “Kalau kunjungan meningkat, kebutuhan air juga semakin tinggi. Karena itu layanan air bersih harus berkelanjutan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga,” jelasnya.

Beberapa hari lalu, warga Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang, menggelar aksi unjuk rasa menolak masuknya pelayanan air bersih melalui mitra, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dengan sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Penolakan sistem SWRO karena kerusakan terumbu karang (blue coral) yang terjadi di kawasan Gili Trawangan. Data Balai Kawasan Konservasi Nasional (BKKN) Kupang pada Kementerian Kelautan Perikanan, kata dia, mencatatkan kerusakan terumbu karang mencapai panjang 1,6 kilometer dan lebar 200 meter. (era)

Dukung Program Desa Berdaya, Pusat Berencana Suntik Dana ke NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dukung Program Desa Berdaya, Pusat Berencana Suntik Dana ke NTB
Tamsil Linrung (Suara NTB/era)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI mendukung penuh program desa berdaya milik Pemprov NTB. Program ini dinilai memberikan manfaat kepada desa, melakukan pemberdayaan langsung ke unit terkecil daerah yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengatakan banyak daerah yang mengeluh soal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, mereka tidak berani bergerak membentuk program-program yang bisa menyejahterakan masyarakat. Sehingga daerah yang seperti ini tidak akan digubris oleh pusat.

Sementara NTB, katanya berbeda. Meski TKD ke provinsi ini dipotong hingga Rp1,2 triliun, provinsi tetap melaksanakan program yang menyejahterakan masyarakat melalui program Desa Berdaya. Sehingga pusat berencana akan memberikan suntikan dana kepada Pemprov NTB.

“Satu desa tambahan sampai Rp500 juta. Ini yang harus kita apresiasi. Kami akan ikut memperjuangkan di pusat, supaya ini ada dana yang bisa menjadi tambahan bagi pemerintah provinsi,” ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin, 25 Mei 2026.

Menurutnya, program desa berdaya dinilai mampu meningkatkan ekonomi desa, ia mendorong NTB agar mengambil peran dalam penerapan municipal bonds atau obligasi pemerintah daerah, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sehingga daerah bisa memiliki banyak sumber pendanaan, termasuk juga dari jaringan internasional.

Tamsil menjelaskan, selama ini banyak dana APBN yang mengendap, seperti dana LPDP, dana BPKH, dan Dana Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Tidak hanya itu, TKD NTB tahun 2027 juga berpotensi mengalami kenaikan. Hal ini karena Presiden RI telah menerapkan Perpres Tata Kelola Sumber Daya Alam. Yang mana perusahaan tidak lagi bisa melakukan ekspor secara langsung, melainkan diambil alih BUMN.

“Ada potensi kenaikan. Kan tahun 2027 mulai diterapkan namanya Perpres Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto juga berencana menjadikan program prioritas Desa Berdaya sebagai model pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menilai pendekatan berbasis orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan NTB berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Desa siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengakselerasi berbagai program pemberdayaan desa, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat. (era)

Puluhan Gerai Alfamart dah Indomaret di Loteng Ditutup, DPD RI Minta Karyawan Dialihkan ke Kopdes

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Evi Apita Maya (Suara NTB/ist)

PENUTUPAN puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi atensi banyak pihak. Termasuk dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.

Anggota Komite IV DPD RI Evi Apita Maya memberikan atensi khusus terhadap nasib karyawan Alfamart dan Indomaret di Loteng yang ditutup Pemkab. Menurutnya, mantan karyawan retail modern itu bisa dialihkan ke Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar tidak menyebabkan bertambahnya pengangguran terbuka.

“Kalau ada solusinya tentunya diharapkan nanti adanya Kooperasi Desa Merah Putih yang bisa membantu. Mungkin juga itu diakomodir untuk mereka bisa masuk, karena mereka sudah berpengalaman untuk mengelola itu,” ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin, 25 Mei 2026.

Menurutnya, Kopdes Merah Putih wajib memberikan kesempatan kepada seluruh mantan karyawan yang terpaksa dirumahkan karena kebijakan penutupan tersebut. Apalagi, program pemerintah pusat ini juga menampung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menjadikan masyarakat sebagai anggotanya.

“Jadi kalau memang koperasi desa merah putih itu mendapatkan hasil, tentunya masyarakat desa semua mendapatkan hasil,” katanya.

Adapun dengan adanya penutupan gerai modern ini, Evi mengaku belum berani berkomentar banyak. Namun, kemungkinan katanya ada tuntutan retail-retail kecil milik masyarakat sebab menjamurnya gerai tersebut. “Memang mungkin ada juga desakan dari retailer kecil yang merasa tersaingi, mungkin itu juga sebabnya. Jadi saya belum bisa menjawab secara pasti, karena saya juga baru mengetahui itu,” ujar anggota DPD Daerah Pemilihan NTB ini.

Di lain sisi, Pemprov NTB meminta agar penutupan sementara puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Disnakertrans NTB mendorong adanya solusi terbaik antara pemerintah daerah dan perusahaan demi melindungi ratusan pekerja yang terdampak.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. H. Aidy Furqan mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan penanganan persoalan tersebut, khususnya terkait perlindungan tenaga kerja.

Menurut Aidy, langkah penertiban yang dilakukan Pemkab Lombok Tengah merupakan bagian dari penyesuaian terhadap aturan daerah yang berlaku. Namun demikian, kepentingan pekerja juga harus menjadi perhatian bersama.
Ia menyebutkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tengah memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pekerja agar operasional usaha tetap dapat berjalan tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. (era)

Idul Adha 1447H/2026, Bank Dinar Qurban 25 Sapi Limosin untuk Masyarakat NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)– BPRS Dinar Ashri atau Bank Dinar menyiapkan sebanyak 25 ekor sapi limosin pada momentum lebaran Idul Adha 1447H/2026 ini. hewan qurban ini diserahkan pengelolaannya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Metro Insan Mulia (MIM) Foundation untuk selanjutnya di distribusikan kepada masyarakat sasaran di seluruh daerah di Provinsi NTB.

Penyerahan hewan qurban ini secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen, kepada Ketua MIM Foundation, M. Romi Sapeudin, di kawasan Mall Qurban, Jalan Gadjah Mada, Selasa, 26 Mei 2026. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan santunan kepada anak yatim.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen mengatakan, program qurban dan bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen perusahaan yang secara konsisten menyisihkan 10 persen laba perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Dari persetujuan pemegang saham, 10 persen laba perusahaan wajib dikeluarkan untuk kegiatan sosial, termasuk qurban. Karena perusahaan terus tumbuh, nilai manfaat yang diberikan juga meningkat. Tahun lalu sekitar Rp700 juta, sekarang sudah mencapai Rp1 miliar total nilainya. Kalau tahun lalu sebanyak 23 ekor sapi limosin, tahun ini bertambah menjadi 25 ekor sapi limosin,” ujarnya.

“Harapannya tentu akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” katanya.

Menurut Mustaen, pertumbuhan Bank Dinar yang kini menjadi BPRS terbesar nasional turut memperbesar dampak sosial yang dapat diberikan kepada masyarakat. Saat ini, aset Bank Dinar disebut telah mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

“Alhamdulillah, sekarang Dinar merupakan BPRS nomor satu terbesar nasional. Dari NTB untuk Indonesia. Jadi semakin besar Dinar, maka semakin besar pula manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.

“Semakin besar masyarakat menggunakan jasa Bank Dinar, baik sebagai penabung, deposito maupun pembiayaan, maka semakin besar pula yang bisa kami kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk program-program sosial,” tambahnya.

Mustaen menjelaskan, bahwa seluruh program sosial Bank Dinar disalurkan melalui MIM Foundation yang menjadi lembaga resmi pengelola bantuan sosial perusahaan. Ia berharap masyarakat terus memberikan dukungan dan doa agar Bank Dinar dapat terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat NTB maupun nasional.

“Kami berharap masyarakat bisa mendukung dan memberikan doa, bahwa meskipun kami berada di ujung Indonesia, kami tetap bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Harapannya masyarakat ikut ramai-ramai menggunakan jasa perbankan yang diberikan Bank Dinar. Kemudian dari sisi foundation, ini adalah lembaga amil zakat dan wakaf, jadi masyarakat bisa bayar zakat termasuk penyalurannya, kemudian berwakaf baik produktif maupun tunai melalui MIM Foundation,” katanya.

Untuk distribusi qurban Idul Adha tahun ini, Mustaen memastikan penyaluran dilakukan merata hingga seluruh wilayah NTB melalui jaringan kantor cabang Bank Dinar.

Khusus wilayah Mataram dan Lombok Barat, distribusi ditangani langsung oleh MIM Foundation. Sementara untuk Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima hingga wilayah paling timur NTB dilakukan melalui kantor cabang Bank Dinar di masing-masing daerah.

Mustaen menambahkan, makna qurban bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi simbol pengorbanan terhadap sesuatu yang paling dicintai demi kepentingan masyarakat.

“Qurban itu simbol bahwa kita diminta menyembelih yang paling kita sayangi, termasuk hawa nafsu dan harta benda untuk disalurkan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut dia, komitmen sosial Bank Dinar juga tercermin dari besarnya anggaran yang disiapkan untuk program qurban tahun ini.

“Makanya kami juga ‘menyembelih’ Rp1 miliar dari keuntungan untuk disalurkan kepada masyarakat. Karena qurban itu simbol memberikan sesuatu yang besar dan terbaik,” ujarnya.

Karena itu, Bank Dinar sengaja memilih hewan qurban berkualitas terbaik, bahkan disebut mampu bersaing dengan sapi qurban Presiden RI.

“Kami tidak ingin menyumbang sesuatu yang dipilih-pilih atau yang jelek. Kami ingin memberikan yang terbaik. Makanya saya minta dicarikan sapi yang bisa bersaing dengan sapi Presiden. Karena itu simbol bahwa kita memberikan yang terbaik, bukan yang sisa,” katanya.

Sementara itu, Ketua LAZ MIM Foundation, M. Romi Saepudin mengatakan, proses pengadaan hewan qurban dilakukan secara langsung dari peternak lokal di berbagai daerah di Pulau Lombok. Ia turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas sapi sekaligus menjaga transparansi harga pembelian.

“Kami keliling Lombok, masuk pasar dan langsung ke peternak sebagai pembanding harga. Semua transaksi dilakukan langsung dengan peternak dan sapi ditimbang secara terbuka sehingga transparan sesuai berat hidupnya,” ujarnya.

Sapi limosin qurban yang dibeli tahun ini berasal dari Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Salah satu sapi dengan bobot mencapai sekitar 950 kilogram dan pernah meraih juara dalam kontes sapi.

Ia memastikan distribusi daging qurban nanti, telah dipersiapkan secara matang dengan sasaran penerima meliputi panti asuhan, rumah singgah, mualaf, marbot masjid, hingga masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah.

“Insyaallah pendistribusian tepat sasaran. Pemotongan dilakukan di rumah potong hewan dan seluruh proses distribusi ditangani langsung oleh MIM Foundation,” demikian Romi.(bul)

Sukses Popping Test, PLN UIP Nusra Pastikan Kesiapan Unit 1 PLTU FTP 2 Lombok (2×50 MW) Menuju Sinkronisasi dan Operasi Komersial

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Timur (ekbisntb.com)- Lombok Timur, 25 Mei 2026 – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melalui Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 1 memastikan kesiapan Unit 1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok FTP-2 (2×50 MW) menuju tahapan sinkronisasi hingga operasi komersial setelah berhasil melaksanakan Safety Valve Test atau Popping Test pada Rabu, 20 Mei 2026.

Safety Valve Test merupakan salah satu pengujian penting untuk memastikan safety valve pada sistem bertekanan, seperti boiler, steam drum, superheater, maupun pressure vessel, dapat bekerja secara otomatis sesuai tekanan desain yang telah ditetapkan.

Pada sistem boiler PLTU, safety valve berfungsi sebagai perangkat proteksi utama untuk membuang tekanan berlebih (overpressure) guna mencegah kerusakan peralatan maupun potensi kegagalan sistem yang dapat membahayakan keselamatan operasi.

Asistant Manager Proyek site PLTU Lombok FTP-2, Chandera Basuki, menjelaskan pengujian Safety Valve Test ini ini dampingi langsung oleh konsultan PLN Pusat Manajemen Proyek (Pusmanpro) guna memastikan semua proses pengujian sesuai dengan standar kualitas.

Dalam pengujian safety pressure valve, lanjut Chandera, tekanan boiler dinaikkan secara bertahap hingga mencapai setting pressure.

“Ketika tekanan mencapai batas yang ditentukan, katup akan terbuka secara otomatis dan membuang uap bertekanan tinggi ke atmosfer atau sistem pembuangan. Proses terbukanya katup ini dikenal dengan istilah popping,” jelas Chandera.

Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 1, Yogi Yohannes Siburian, menyampaikan bahwa Keberhasilan Safety Valve Test ini turut disaksikan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB.

“Dengan tercapainya milestone ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk pencapaian milestone berikutnya,” ujar Yogi.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan pembangunan PLTU Lombok FTP-2 Sambelia saat ini telah memasuki tahap akhir dan PLN terus mempercepat penyelesaian seluruh rangkaian pengujian agar unit dapat segera beroperasi.

“Pembangunan PLTU Lombok FTP-2 saat ini telah memasuki tahap akhir. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar proses menuju operasi dapat berjalan lancar. Harapannya, target COD tahun ini dapat terealisasi,” ujar Rizki.

Menurut Rizki, fokus PLN saat ini adalah menyelesaikan Unit 1 agar segera dapat berkontribusi terhadap sistem kelistrikan Lombok, sembari melakukan percepatan penyelesaian Unit 2.

“Kami berharap Unit 1 dapat segera menghasilkan daya untuk memperkuat sistem kelistrikan Lombok. Setelah sinkronisasi, unit ini diharapkan mampu beroperasi secara andal guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat maupun sektor produktif di NTB,” tambahnya.

PLTU Lombok FTP-2 dirancang sebagai pembangkit baseload yang akan berperan penting dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Lombok.

Tambahan kapasitas sebesar 2×50 MW dari pembangkit ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Nusa Tenggara Barat.(bul)

Libur Panjang Idul Adha 2026, Pertamina Patra Niaga Tambah 147 Ribu Tabung Elpiji 3 Kg Untuk NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Libur Panjang Idul Adha 2026, Pertamina Patra NiagaTambah 147 Ribu Tabung LPG 3 Kg Untuk NTB

Mataram (Suara NTB) – Pertamina Patra Niaga menambah pasokan energi di wilayah NTB, baik BBM maupun LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang lebaran Idul Adha 1447H/2026

Pertamina Patra Niaga sebagaimana disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, selama libur panjang ini, stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Pertamina juga tetap standby di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar.

“Guna menghadapi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Di sisi lain untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus akan melaksanakan build up stock sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan aspek Quantity and Quality (QQ) BBM,” terang Ahad.

Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 99 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 147.520 tabung untuk seluruh wilayah NTB. Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini, sehingga masyarakat dapat menikmat libur panjang kali ini dengan tenang.

Ahad juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membeli produk secara berlebihan, terutama LPG. Masyarakat jangan mudah terpancing atas informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kekhawatiran masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Ahad.

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Serta menggunakan LPG Non Subsidi (Brightgas) bagi masyarakat mampu.

Bagi masyarakat dan pelanggan setia Pertamina yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center di nomor 135.(bul)

Moto3 Junior 2026: Pebalap Astra Honda Kiandra Ramadhipa Siap Taklukkan Sirkuit Barcelona

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB)— Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa, siap menghadapi tantangan baru dalam ajang Moto3 Junior World Championship 2026. Seri pembuka musim ini dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini, 21-24 Mei 2026, di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol.

Musim ini menjadi tonggak penting dalam karier Ramadhipa setelah tampil impresif pada European Talent Cup (ETC) tahun lalu. Keikutsertaannya dalam ajang yang sebelumnya bernama FIM JuniorGP ini menandai tahun keduanya membalap di Eropa bersama Honda Asia-Dream Racing Junior Team.

Pebalap berusia 16 tahun asal Sleman, Yogyakarta ini akan menunggangi Honda NSF250RW dengan nomor balap #32—nomor ikonik yang membawanya mencetak sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama yang meraih kemenangan di ETC.

Pada musim lalu, Ramadhipa menutup kompetisi ETC di posisi kelima klasemen akhir dengan raihan dua kemenangan dan satu podium tambahan. Ia juga mengamankan posisi kedelapan di ajang Red Bull Rookies Cup. Menariknya, salah satu podium tertinggi ETC musim lalu diraihnya justru di Sirkuit Catalunya, lokasi seri pembuka JuniorGP musim ini.

Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa

Menghadapi musim 2026, Ramadhipa telah menjalani program latihan intensif di Eropa sejak awal Maret, meliputi winter camp, latihan fisik, hingga sesi tes motor bersama tim di Valencia dan Barcelona.

“Saya akan mencoba meraih hasil lebih baik dibandingkan tahun lalu. Saya juga ingin terus berkembang, bukan hanya sebagai pebalap tetapi juga sebagai pribadi. Tahun ini lawan terbesar saya adalah diri saya sendiri,” ujar Ramadhipa. Ia menambahkan, target pribadinya adalah bisa sedekat mungkin dengan podium dan tampil lebih konsisten tanpa memberi tekanan berlebih pada diri sendiri.

Sementara itu, General Manager Marketing Planning & Analysis AHM, Andy Wijaya, menegaskan bahwa keikutsertaan Ramadhipa merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam membina talenta muda Indonesia di ajang balap internasional.

“Kami berharap Ramadhipa dapat menikmati prosesnya, memberikan performa terbaik sepanjang musim, serta menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia yang ingin berprestasi di level dunia,” kata Andy.

Moto3 Junior World Championship 2026 akan berlangsung dalam tujuh putaran di berbagai sirkuit Eropa, meliputi Barcelona, Estoril, Jerez, Magny-Cours, Valencia, MotorLand Aragon, dan Misano, dengan total 12 balapan.

Pada seri pembuka di Barcelona, Ramadhipa akan memulai sesi latihan resmi pada Kamis (21/5) dan Jumat (22/5), disusul kualifikasi pada Sabtu (23/5). Dua balapan utama sepanjang 14 lap akan digelar pada Minggu (24/5) mulai pukul 16.00 dan 19.00 WIB, yang dapat disaksikan langsung melalui kanal YouTube FIM MotoJunior. (r/fan)

1...227228229...1,079Halaman 228 dari 1,079