Mataram (ekbisntb.com) –Masa tanggap darurat telah berakhir pada, Sabtu (19/7) pekan kemarin. Pemerintah Kota Mataram kini fokus pada masa pemulihan atau rehab-rekon.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki dikonfirmasi pekan kemarin menerangkan, masa tanggap darurat bencana tidak diperpanjang. Pihaknya fokus pada masa pemulihan atau rehab-rekon.
Proses rehab-rekon membutuhkan waktu lama, karena harus dibentuk tim penilai melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk menghitung kerugian materil. “Mekanismenya setelah tanggap darurat berakhir lanjut ke masa pemulihan. Masa pemulihan inilah disebutkan dengan rehab-rekon,” terangnya.
Penghitungan nilai kerugian akibat bencana dinilai Muzaki, sangat penting. Hasil perhitungan ini menjadi acuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk mengintervensi melalui dana hibah atau mekanisme penganggaran lainnya.
Untuk menghitung nilai kerugian memiliki rumusan. Muzaki menegaskan, pemerintah daerah bisa melibatkan tim ahli dari perguruan tinggi untuk menghitung kerugian selama masa rehab-rekon. “Sama seperti gempa bumi tahun 2018 lalu. Kita melibatkan akademisi untuk menghitung nilai kerusakan bangunan,” jelasnya.
Ia belum mengetahui secara detail nilai kerugian kerusakan rumah serta fasilitas publik akibat banjir. Berdasarkan data kejadian bencana banjir Kota Mataram sampai tanggal 19 Juli bahwa jumlah warga yang terdampak mencapai 10.001 kepala keluarga atau 39.370 juwa. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, 17 jiwa mengalami luka-luka. Sebanyak 740 jiwa mengungsi tetapi telah kembali ke kediaman.
Sementara itu, 91 rumah warga rusak, 11 unit bangunan sekolah terdampak, 4 unit tempat peribadatan. Dampak lainnya terdapat 3 unit perkantoran juga terendam banjir, 3 jembatan rusak, 2 ruas jalan rusak berat, 8 unit roda empat rusak berat, 2 unit kendaraan roda dua hanyut, dan talud, saluran drainase, RTH,TPST, pasar, dan pintu air juga terkena dampak.
Muzaki menambahkan, masa rehab-rekon atau pemulihan pasca darurat bencana diprediksi membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun. (cem)
Seluruh ASN di Lingkup Pemkot Mataram dikerahkan untuk membersihkan sampah akibat banjir. Salah satunya tumpukan sampah di aliran Sungai Ancar, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram pekan kemarin. Pasca masa tanggap darurat berakhri, Pemkot Mataram fokus pada rehab-rekon.( ekbisntb.com/cem)
Lokasi pembangunan kembali jembatan di Lingkungan Karang Kemong, saat ini tengah di pasangkan bronjong. (ekbisntb.com/hir)
Mataram (ekbisntb.com) –Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai bergerak cepat menanggapi dampak kerusakan infrastruktur pascabanjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah. Salah satu fokus utama adalah perbaikan tiga jembatan yang rusak berat dan dinilai sangat urgent untuk segera ditangani.
Tiga jembatan yang dimaksud berada di Lingkungan Karang Kemong, Pandan Salas, dan Perumahan Mahkota, Bertais. Ketiganya merupakan akses vital penghubung antarkawasan yang lumpuh akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu.
“Kita targetkan perbaikan tiga jembatan yang putus dulu. Misalnya di Karang Kemong, Pandan Salas, dan Mahkota, Bertais,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, saat dikonfirmasi, Jumat, 18 Juli 2025.
Dua dari tiga jembatan tersebut, yakni di Karang Kemong dan Mahkota, telah dianggarkan masing-masing sebesar Rp 2,5 miliar, atau total Rp 5 miliar. Sementara jembatan di Pandan Salas masih dalam tahap perencanaan dan penentuan desain.
“Pandan Salas ini memang sedikit kompleks. Secara fisik jembatannya kecil, tapi bentangannya cukup lebar. Apalagi alur sungainya juga melebar. Jadi kami masih terus menghitung dan mencari desain yang paling cocok,” jelasnya.
Jembatan di Pandan Salas menjadi salah satu akses penting menuju area pemakaman. Kondisi jembatan yang putus menyebabkan masyarakat dari arah utara harus memutar cukup jauh melewati Selagalas atau Majeluk untuk bisa sampai ke selatan.
“Kalau dari utara mau ke kuburan, jadi harus mutar jauh. Tidak bisa langsung karena jembatan putus,” tambahnya.
Lale memastikan, proses perbaikan akan diupayakan berjalan tahun ini. “Rencananya tahun ini kita kerjakan. Kita ingin masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” tuturnya.
Selain jembatan, hasil asesmen Dinas PUPR juga mencatat kerusakan signifikan di sejumlah rumah warga. Titik-titik terdampak paling parah antara lain BTN Sweta, Karang Jero, Pamotan, Kebon Duren, Karang Kemong, belakang Pasar Karang Sukun, hingga Kekalik, Sekarbela.
Di atas bantaran sungai, terdapat 14 rumah rusak di Kecamatan Sandubaya dan 2 rumah di Kekalik Jaya. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas dan bangunan warga seperti warung, bengkel, serta pagar dan tembok rumah juga rusak parah diterjang banjir.
“Di Sandubaya ada satu warung, satu bengkel, dan 44 pagar rumah warga rusak. Sementara di Cakranegara Barat, kami temukan 13 tembok rumah rusak dan satu kamar mandi warga ikut terdampak,” paparnya.
Di Kekalik Jaya, terdapat enam pagar rusak, sedangkan di Karang Pule, satu lokasi talud dan satu pagar rumah warga juga mengalami kerusakan.
Pemkot Mataram kini tengah memetakan seluruh kerusakan dan memprioritaskan upaya pemulihan, terutama pada infrastruktur publik yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Perbaikan jembatan, rumah, dan fasilitas umum lainnya diharapkan bisa segera terealisasi agar warga kembali merasa aman dan nyaman.(hir)
Gubernur NTB, H.L. Muhamad Iqbal dan Istri hadir dalam Festival Lakey, Dompu. Dalam festival itu, Tari kolosal ‘Ou Balumba’ yang dilaksanakan pada puncak Festival Lakey Dompu berhasil dicatatkan dalam Rekor MURI dengan jumlah peserta terbanyak. Ribuan peserta berjejer di pantai Lakey mengikuti tari, Sabtu (19/7) sore. (ekbisntb.com/ist)
Dompu (ekbnisntb.com) – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menggelar Festival Lakey tahun 2025 dan mencatatkan rekor pada Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk tari ‘Ou Balumba’ dengan jumlah penari terbanyak. Sebanyak 21.220 penari berpartisipasi dalam tari kolosal di sepanjang Pantai Lakey Hu’u pada Sabtu (19/7) sore.
Tari ini juga diikuti oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia bidang Pariwisata, Zita Anjani, S.Sos., M.Sc., Gubernur NTB, Dr H L Muhamad Iqbal., Direktur Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementrian Ekonomi Kreatif (Ekraf) RI, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH serta pejabat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Kabupaten Dompu.
Tim Museum Rekor Dunia Indonesia yang ikut menyaksikan proses tari kolosal ini langsung menyatakan telah terverifikasi sebagai tari dengan jumlah penari terbanyak, yaitu 21.220 penari. Penegasan ini diumumkan langsung oleh Direktur Operasional MURI, Dr Yusuf Ngadri dari atas panggung utama.
Ngadri langsung menyerahkan piagam penghargaan yang ditandatangani langsung oleh Prof Dr (Hc) KP Jaya Suprana selaku Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia bersama medali kepada Bupati Dompu sebagai pemarkasa kegiatan. Rekor Dunia MURI juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang diterima oleh Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH sebagai penyelenggara kegiatan.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE terlihat haru dan bangga atas suksesnya penyelenggaraan Festival Lakey dengan tari kolosal ‘Ou Balumba’ yang berhasil mendapatkan Rekor Dunia MURI dengan peserta terbanyak. “Saya tidak menyangka acara semeriah ini, semegah ini,” ungkap Bambang.
Ia berharap, ini menjadi awal yang baik bagi pemerintahannya dalam membangun Dompu 5 tahun akan datang. “Lewat event ini, insyaallah Dompu maju, NTB Makmur dan Mendunia,” katanya.
Gubernur NTB, Dr H L Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasinya kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya atas pencapaian bersejarah pada tari Ou Balumba yang berhasil meraih rekor MURI.
Ia pun mengaku telah banyak berdiskusi dengan Bupati Dompu dan berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pembangunan bagi Kabupaten Dompu. “Festival tahun ini sudah baik, tapi tahun depan akan kita buat jauh lebih baik,” katanya. (ula)
Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI menutup total seluruh jalur pendakian Gunung Rinjani buntut jatuhnya beberapa pendaki Warga Negara Asing (WNA).
Dalam keterangan tertulis, Menko Polkam, Budi Gunawan mengatakan jalur pendakian ditutup total secara sementara hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut.
Selama penutupan, pihaknya akan memperbaiki SOP Pendakian dan SOP evakuasi darurat guna memastikan keselamatan para pendaki.
Meski kini ditutup, dalam kurun waktu tiga bulan saja terhitung dari April sejak dibukanya pendakian hingga Juni 2025, sebanyak 36.523 pendaki telah menaklukan gunung dengan ketinggian 3.726 Meter Dalam Permukaan Laut (MDPL).
“51,39 persen dari total merupakan pendaki mancanegara,” ujar Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), Yarman.
Pendaki asing terbanyak berasal dari Prancis dan Malaysia, ada juga beberapa negara lain di Eropa.
Per harinya, jumlah pendaki yang menjelajah Gunung Rinjani sekitar 400 orang di semua jalur pendakian, khususnya tiga jalur yaitu Sembalun, Senaru, dan Torean.
“Tiga jalur karena memang jalur konektivitas itu. Termasuk juga jalur-jalur di Tetebatu, Timba Nuh, dan Aik Berik,” jelasnya.
Jumlah pendakian tertinggi ada pada bulan Juni dengan total 13.044 pendaki. 6.801 merupakan pendaki asing, sisanya pendaki nusantara. Selanjutnya di Bulan Mei dengan total 12.410 pendaki, 6.798 di antaranya merupakan pendaki asing, 5.612 pendaki nusantara. Kemudian di bulan April dengan total pendaki 11.069, dengan 5.160 pendaki asing, 5.909 pendaki nusantara.
Adapun sejak Rabu, 16 Juli 2025 lalu, BTNGR telah menutup sementara beberapa jalur pendakian Rinjani. Penutupan ini dilakukan menyusul dua insiden kecelakaan berturut-turut yang dialami pendaki asing di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak.
Informasi penutupan tersebut disampaikan oleh Kepala Balai TNGR, Yarman melalui laman resmi BTNGR dengan nomor PG.4/T.39/TU/KSA.04.01/B/07/2025.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penutupan hanya berlaku untuk jalur Pelawangan Sembalun – Danau Segara Anak. Jalur pendakian lainnya masih dibuka seperti biasa.
“BTNGR juga menutup pemesanan tiket melalui aplikasi eRinjani,” ujarnya.
Penutupan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan wisata alam sekaligus mendukung upaya pelestarian kawasan konservasi secara berkelanjutan.
Meski demikian, BTNGR memastikan bahwa pendaki yang telah memegang tiket masih diperbolehkan naik, sesuai dengan tanggal pendakian yang tercantum di tiket.
Penutupan jalur ini bertepatan dengan dua insiden kecelakaan yang terjadi dalam waktu berdekatan di rute yang sama. (era)
Lombok (ekbisntb.com) – Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas akses masyarakat terhadap beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menjual langsung di gudang Bulog yang tersebar di 16 titik di kabupaten dan kota se-NTB.
“Beras SPHP juga dijual di 16 titik gudang Bulog yang ada di setiap kabupaten/kota, jadi masyarakat lebih mudah untuk mendapatkannya,” kata Sri Muniati, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sabtu, 19 Juli 2025.
Menurut Sri Muniati, penjualan beras SPHP di gudang-gudang Bulog ini berlangsung sejak bulan Juli hingga Desember 2025, setiap hari kerja dengan jam operasional pukul 08.00 hingga 17.00 WITA.
Untuk memastikan distribusi merata, Bulog membatasi pembelian maksimal dua karung per orang dalam satu kali transaksi.
“Setiap orang bisa membeli maksimal dua karung. Ini untuk menghindari penimbunan dan memastikan semua masyarakat bisa memperoleh beras dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Harga beras SPHP yang dijual langsung di gudang Bulog tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kg.
“Harga tetap sama seperti di pasaran dan outlet resmi, yaitu Rp60 ribu per 5 Kg. Ini agar tidak terjadi disparitas harga dan masyarakat bisa memperoleh bahan pokok dengan harga stabil,” tambahnya.
Penjualan langsung di gudang-gudang Bulog ini, lanjut Sri Muniati merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Perum BULOG untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, sekaligus mencegah kelangkaan di tengah fluktuasi pasar yang kerap terjadi menjelang akhir tahun.
BULOG NTB juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memastikan distribusi SPHP tepat sasaran, termasuk menyasar pasar tradisional, warung pangan, hingga kegiatan pasar murah.
“Kami ingin masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras. Ini bagian dari komitmen kami menjaga ketahanan pangan di NTB,” ujar Sri Muniati.(bul)
Meriah dan khidmat, Peringatan Hari BPR/S Tahun 2025 di NTB . Diisi Seminar Motivasi, Doorprize, dan Musyawarah Daerah PERBARINDO NTB(ekbisntb.com/bul)
Lombok (ekbisntb.com) – Peringatan Hari Bank Perekonomian Rakyat dan BPR Syariah (BPR-BPRS) Nasional tahun 2025 di Provinsi NTB berlangsung sukses dan penuh makna. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 19 Juli 2025 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga forum reflektif dan strategis bagi pelaku industri keuangan mikro di daerah.
Ketua Panitia, Yanuar Alfan (paling kiri), Deputi Kepala OJK Provinsi NTB, Catur Surya Perwira (tiga dari kiri), Mantan Ketua PERBARINDO NTB (H. Usman) dan para pengurus PERBARINDO NTB, dan bersama Coach Hendriansyah(ekbisntb.com/bul)
Ketua DPD PERBARINDO NTB, H. Usman, menyatakan konsep indoor dipilih untuk memberikan nilai tambah yang lebih substansial bagi para pelaku BPR/BPRS di NTB.
“Selama ini kita biasa merayakan dengan jalan sehat dan pembagian doorprize. Tahun ini kita ubah formatnya, lebih semarak dan lebih bermanfaat. Ada seminar motivasi untuk meningkatkan semangat dan profesionalisme sumber daya manusia,” ujarnya.
Deputi Kepala OJK Provinsi NTB, Catur Surya Perwira menyerahkan salah satu hadiah kepada pemenang doorprize(ekbisntb.com/bul)
Selain itu, menurut H. Usman, tantangan industri BPR/BPRS semakin besar, terutama karena kompetisi yang kini bukan hanya antar-BPR, tetapi juga bersaing langsung dengan bank umum.
“Dulu BPR dan BPRS kurang dilirik. Sekarang kita berebut pasar yang sama. Artinya, SDM kita harus tangguh dan adaptif. Karena itu kami hadirkan motivator nasional agar bisa membakar semangat rekan-rekan,” kata H. Usman.
Selain seminar motivasi, agenda penting lain dalam kegiatan ini adalah penunjukan Penjabat Ketua DPD PERBARINDO NTB. Hal ini karena H. Usman tak lagi aktif di jajaran direksi BPR.
Peserta Peringatan Hari BPR/S Tahun 2025 di NTB(ekbisntb.com/bul)
“Organisasi ini harus dipimpin oleh orang yang aktif di industri. Hari ini kita tetapkan dulu Penjabat Ketua, sambil menunggu Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang rencananya akan digelar dua hingga tiga bulan ke depan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan ini penting agar roda organisasi tetap berjalan dinamis dan responsif terhadap isu-isu strategis yang berkembang.
“PERBARINDO ini harus terus solid, dan proses regenerasi harus dijalankan dengan tertib dan terarah,” tambah H. Usman.
Momentum peringatan Hari BPR-BPRS tahun ini, lanjut H. Usman, bukan sekadar selebrasi, tetapi juga menjadi momen evaluasi dan pembaruan arah gerak organisasi dan industri.
Penjabat Ketua DPD PERBARINDO NTB adalah H. Ahmad, Direktur Utama BPRS Tulen Amanah(ekbisntb.com/bul)
“Kita tidak hanya memotivasi secara emosional, tetapi juga secara struktural. SDM yang tangguh dan profesional akan jadi kunci menghadapi era kompetisi ini,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota PERBARINDO NTB untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan mengedepankan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan UMKM sebagai core business BPR BPRS.
Deputi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Catur Surya Perwira, yang turut hadir dalam peringatan Hari BPR/S turut mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari BPR-BPRS yang dikemas secara lebih substantif. Ia menjelaskan, pertumbuhan industri BPR/BPRS di NTB saat ini lebih baik dari rata-rata nasional, meski masih dalam kondisi terbatas.
“Semester pertama ini, tren pertumbuhan masih positif, namun kita dorong agar semester kedua bisa lebih optimal. Kuncinya adalah konsolidasi dan kolaborasi,” ujarnya.
OJK juga terus mendorong BPR BPRS agar kembali ke khitahnya, yaitu fokus pada pembiayaan UMKM, bukan semata-mata menyasar debitur-debitur besar.
“Kita ingatkan, kalau hanya andalkan debitur besar dan kemudian bermasalah, justru akan berat. Lebih baik distribusi kredit disebar ke sektor UMKM agar risikonya lebih terkendali,” jelas Catur.
Ia juga menyinggung pentingnya digitalisasi di lingkungan BPR/BPRS agar tetap relevan dan efisien di tengah transformasi industri keuangan.
“OJK sudah punya POJK terkait digitalisasi. Teman-teman BPR BPRS harus mulai beradaptasi, termasuk berkolaborasi antar-BPR agar bisa berbagi sistem dan menekan biaya operasional,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional di NTB, Yanuar Alfan, menjelaskan, rangkaian acara tahun ini mengusung tema “Semangat Bangkit, Bergerak Maju, Bertumbuh dan Berkontribusi Nyata untuk BPR/S DPD Perbarindo NTB”. Sebanyak 215 peserta dari jajaran direksi, komisaris, hingga karyawan BPR/BPRS se-NTB hadir dalam kegiatan ini.
Salah satu kegiatan utama adalah seminar motivasi bersama Coach Hendriansyah, yang menghadirkan materi pembakar semangat dan daya juang di tengah tantangan industri keuangan mikro yang semakin kompetitif.
“Ini bukan sekadar peringatan simbolik. Kita ingin semua pelaku BPR/BPRS kembali menemukan energi dan optimismenya,” kata Yanuar.
Peringatan ini sekaligus menjadi titik awal pembaruan semangat dan arah gerak PERBARINDO NTB. Dengan ditunjuknya Penjabat Ketua PERBARINDO NTB yang baru hingga digelarnya Musdalub nanti, diharapkan organisasi dapat terus berjalan efektif.
“Kami pastikan roda organisasi tetap berjalan. Konsolidasi pengurus dan penguatan peran PERBARINDO menjadi kunci ke depan,” ujar Direktur BPRS Amali ini.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsor dan para pihak yang telah mendukung suksesnya acara tahun ini. Sebagai informasi, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PERBARINDO NTB menetapkan Penjabat Ketua DPD PERBARINDO NTB adalah H. Ahmad, Direktur Utama BPRS Tulen Amanah.(bul)
Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen bersama Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefuddin melepas pengiriman 33 unit sepda motor Honda yang akan dibagikan kepada para guru ngaji di Bima(ekbisntb.com/bul)
Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan para guru ngaji, BPRS Dinar Ashri atau Bank Dinar melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Metro Insan Mulia (MIM) Foundation menyalurkan bantuan 33 unit sepeda motor kepada para guru ngaji di Kota dan Kabupaten Bima, Jumat 18 Juli 2025. Program ini merupakan lanjutan dari penyaluran tahun sebelumnya yang dilaksanakan di wilayah Mataram dan Lombok Barat sebanyak 25 unit.
Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen bersama Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefuddin menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat perusahaan yang disalurkan secara bertahap kepada guru-guru ngaji yang dinilai layak mendapatkan dukungan.
“Alhamdulillah tahun ini jumlah bantuan meningkat menjadi 33 unit untuk wilayah Bima. Ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan sejalan dengan meningkatnya kontribusi sosial yang bisa kami berikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Penyaluran sepeda motor ini dikhususkan bagi guru ngaji yang telah melewati proses asesmen ketat oleh tim MIM Foundation. Kriteria penerima antara lain telah lama mengajar ngaji secara ikhlas, berasal dari keluarga kurang mampu, mampu mengendarai motor, serta bersedia menandatangani kesepakatan pemanfaatan kendaraan secara bertanggung jawab.
“Jadi bukan sembarang dibagikan. Tim kami turun langsung ke lapangan, menilai kondisi rumah, penghasilan, dan komitmen mereka dalam mengajar. Hanya mereka yang benar-benar membutuhkan dan layak yang kami bantu,” tegas Mustaen.
Sepeda motor ini tidak langsung menjadi milik pribadi penerima. Mereka harus menjalani masa pendampingan dan pengawasan selama lima tahun untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan. Jika selama periode itu tidak ada pelanggaran, motor akan diserahkan sepenuhnya kepada guru ngaji bersangkutan.
Menurut Mustaen, bantuan kendaraan ini diharapkan bisa mempermudah mobilitas para guru ngaji dalam menjalankan aktivitas keagamaan maupun ekonomi.
“Pagi bisa digunakan untuk mencari nafkah, sore hingga malam untuk mengajar ngaji. Bahkan bila istri mereka butuh modal usaha, kami siap bantu lewat program pembiayaan mikro,” ungkapnya.
Karena itu, dengan semakin banyaknya masyarakat yang menempatkan layanan keuangannya di Bank Dinar, secara otomatis ikut memberikan sumbangsih bagi para Asnaf (golongan-golongan yang berhak menerima zakat) dalam rangka mendukung pemerintah mengentaskan persoalan-persoalan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefuddin menambakan, program ini bukan hanya bertujuan untuk mendukung aktivitas dakwah, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi para guru ngaji yang selama ini kerap luput dari perhatian.
“Bayangkan, gaji guru Bahasa Inggris bisa Rp3 juta, sementara guru ngaji hanya Rp300 ribu. Ini jadi keprihatinan bersama yang coba kami jawab lewat kolaborasi Bank Dinar dengan MIM Foundation,” tambah Romi.
Ke depan, program ini direncanakan akan menyasar wilayah-wilayah lain di NTB, seperti Lombok Timur. Saat ini, Bank Dinar juga tengah mengembangkan jaringan layanan perbankan dengan rencana membuka empat kantor cabang baru di Bima.
“Kami sedang ajukan izin ke OJK untuk membuka empat kantor baru: satu di Tente dan tiga di Sape, Sila, dan Monta. Ini bagian dari komitmen kami membangun ekonomi daerah dari bawah,” demikian Mustaen.(bul)
Lombook (ekbisntb.com) -Proposal pembangunan riprap atau pemecah gelombang yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mendapat lampu hijau dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana pembangunan itu ditujukan untuk melindungi sembilan kilometer garis pantai Kota Mataram dari ancaman abrasi yang terus menggerus bibir pantai.
Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp145 miliar, khusus untuk pembangunan struktur riprap di sepanjang garis pantai yang terdampak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menyampaikan bahwa usulan tersebut sudah masuk dalam sistem perencanaan pusat. Meskipun realisasi pelaksanaan masih menunggu waktu, namun masuknya data ke dalam database Bappenas dinilai sebagai sinyal positif dari pusat.
“Satu bulan lalu kita sudah diundang ke Bappeda Provinsi (NTB) untuk memutakhirkan data-data usulan daerah ke pusat. Dan di dalam (rapat) online dengan Bappenas, sudah menjadi catatan. Artinya, (data kita) sudah masuk. Akan tetapi kapan dikerjakan masih menunggu waktu,” terangnya saat ditemui di Kantor Wali Kota Mataram, Jumat, 18 Juli 2025.
Ia menjelaskan, posisi proposal Pemkot Mataram saat ini sudah tercatat dalam database nasional. Dengan demikian, menurutnya, Kementerian PUPR melalui Bappenas telah merespons secara tidak langsung kebutuhan penanganan abrasi di Kota Mataram.
“Di dalam rapat online dengan Bappenas itu proposal kita sudah menjadi catatan. Artinya, data kita sudah masuk (database),” terangnya.
Lale berharap pelaksanaan proyek bisa dimulai tahun ini agar tidak terkendala dengan perubahan harga satuan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
“Karena data sudah masuk database, mudah-mudahan (realisasi pembangunan riprap) bisa tahun ini atau tahun depan. (Tapi besar harapan di tahun ini) karena kalau di tahun depan, harga satuannya akan berbeda lagi. Masuk ke database (Bappenas) mereka sedikit pertanda baiklah,” ujarnya.
Dari hasil identifikasi lapangan, Dinas PUPR mencatat ada empat titik pantai di wilayah Kota Mataram yang masuk kategori urgen untuk segera ditangani. Empat titik tersebut yakni Pantai Bintaro, Pantai di Pondok Prasi, Pantai Mapak, dan Pantai Tanjung Karang.
“Empat titik ini urgent semua, ada yang panjangnya 100 meter, bahkan 200 meter, bervariasi. (Jika anggaran Rp 145 miliar diterima) jumlah (pembagiannya) bermacam-macam, bukan Rp 145 miliar dibagi 4, bukan,” jelasnya
Mengenai pelaksanaan fisik pekerjaan, Lale menegaskan bahwa proyek akan menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), bukan ditangani langsung oleh Pemkot Mataram. Namun, dari sisi perencanaan dan pengusulan, Pemkot telah mengajukan seluruh titik krusial.
“Kita belum tahu, yang penting kita sudah usulkan empat titik. Kalaupun dari segi anggaran mungkin hanya dua titik saja yang bisa, ya nggak apa-apa. Yang jelas kita sudah mengusulkan lebih dari anggaran yang akan turun. Sementara itu, untuk pengerjaan, akan melalui BWS, bukan dari kita,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian dari Kementerian PUPR terkait besaran anggaran yang disetujui maupun titik lokasi prioritas yang akan digarap terlebih dahulu. Pemkot Mataram masih menunggu tahapan selanjutnya dalam proses verifikasi dan pelaksanaan. (hir)
Sampaikan Nota pengantar HUT KLU pada sidang paripurna istimewa DPRD KLU, Bupati H. Najmul Akhyar dan Wabup Kusmalahadi Syamsuri mengajak seluruh elemen memperkuat kolaborasi. (ekbisntb.com/ist)
Lombok(ekbisntb.com) -DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar paripurna istimewa pengantar Kepala Daerah berkaitan dengan HUT KLU ke-17 yang jatuh pada 21 Juli mendatang. Dalam sidang paripurna, Jumat (18/7), Bupati Dr. H. Najmul Akhyar dan Wakil Bupati (Wabup) Kusmalahadi Syamsuri, mengajak untuk menjadikan HUT sebagai momentum kilas balik sejarah berdirinya KLU. Sekaligus mempertajam sinergi, kerja keras, kolaborasi dan semangat untuk membangun KLU yang lebih baik.
Dalam menyampaikan naskah pidatonya, Bupati dan Wabup, melakukannya secara bergantian. Bagi Bupati, H. Najmul Akhyar, peringatan HUT ke-17 ini memiliki makna khusus, karena tahun ini adalah tahun pertama dari masa pengkhidmatannya untuk KLU.
“Peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 Kabupaten Lombok Utara ini harus dijadikan kilas balik sejarah berotonomi, dan refleksi atas yang telah, sedang dan akan kita kerjakan untuk membangun daerah,” ungkap Najmul.
Ia menegaskan, hari jadi daerah bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan momentum evaluasi terhadap jalannya proses pembangunan. Kesempatan ini juga menjadi pengingat akan sejarah perjuangan, sekaligus titik tolak untuk melangkah lebih maju, lebih cepat, dan lebih merata demi terwujudnya masyarakat Lombok Utara yang adil, makmur dan sejahtera.
Ia menyatakan, di usia 17 tahun, KLU telah menunjukkan progres pembangunan yang dinamis. Terdapat capaian dan tantangan yang harus dihadapi. “Kami berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan dan pro rakyat,” ujarnya.
Sementara, Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, menyampaikan dalam 99 hari kerja pertama, pemerintah daerah berfokus pada langkah cepat menyentuh persoalan mendasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan pelayanan publik.
Selain itu, pihaknya juga berupaya meningkatkan SDM yang cerdas, sehat, religius dan berbudaya, meningkatkan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata, agraris, dan UMKM.
“Kita telah meluncurkan program gerakan Sapu Bersih Drop Out (Saber DO), sosialisasi beasiswa LPDP sebagai bagian dari strategi menekan angka putus sekolah dan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah yang saat ini baru mencapai 6,4 tahun,” ujar Kus.
Untuk mendukung pendidikan di tahun-tahun mendatang, Pemda telah menyiapkan lahan seluas 15 hektar untuk pembangunan Perguruan Tinggi di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan.
“Di bidang kesehatan, percepatan penurunan stunting menunjuk penurunan yang signifikan, yaitu turun 13,52 persen,” imbuhnya.
Sektor kesehatan ini di masa depan, akan dikuatkan oleh berbagai program yang sudah dan akan dihadirkan. Seperti pembangunan rumah sakit di Kecamatan Bayan, mini hospital di Gili Trawangan, serta rehabilitasi Puskesmas di Gili Meno dan Gili Air.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Lombok Utara, pemangku amanah pembangunan daerah, yang telah berkontribusi bahu membahu membangun daerah yang kita cintai ini,” tandasnya. (ari)
Direktur RSUD Tripat H. Suriyadi bersama Wadir H. Kaspan dan jajaran memberikan keterangan. (ekbisntb.com/her)
Lombok (ekbisntb.com) -RSUD Tripat Lombok Barat (Lobar) membantah mempersulit kebutuhan darah bagi pasien. Menyusul adanya informasi pasien yang mengeluhkan harus ada pendonor dari pihak pasien. Pihak RSUD tidak mewajibkan keluarga pasien menyiapkan pendonor pengganti, namun itu bersifat menganjurkan untuk ketersediaan stok darah tersedia.
Pihak RSUD tetap berupaya memenuhi kebutuhan darah pasien dengan mencari pendonor. Kalaupun stok darah untuk pasien pada kasus tertentu kosong, pihak RSUD juga bekerja sama dengan PMI dan rumah sakit lain untuk memasok kebutuhan darah.
Direktur RSUD Tripat dr. H. Suriyadi, Wadir Pelayanan dr. H Kaspan, Kabid Penunjang Mujiburahman, Kepala UTDRS, dr. Rangga Sp.PK., menjelaskan, pihak rumah sakit tidak mempersulit pasien yang membutuhkan darah. Kalaupun kata dia, ada kekurangan, diupayakan cepat ditangani untuk mengurangi komplain dari masyarakat.
“UTDRS rumah sakit ini memang dibangun, dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan darah bukan hanya rumah sakit saja, tapi juga di Lobar,” kata dia, kemarin.
Untuk itu pihaknya pun terus berjuang untuk membesarkan UTDRS ini, sehingga mendapatkan bantuan pusat untuk pembangunan UPD. Terkait donor pengganti, pihaknya tidak mewajibkan. “Jadi tidak ada kami persulit, terkait donor pengganti itu tidak wajib. Jadi opini atau persepsi itu itu kami luruskan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Wadir Pelayanan dr. H. Kaspan. Ia meluruskan persepsi terkait donor pengganti itu menjadi kewajiban mutlak, sehingga akhirnya persepsi salah muncul. “Persepsinya jangan sampai ndak ada donor pengganti, ndak dikasih darah, itu yang salah,” ujarnya.
Pada dasarnya, kata dia, bagaimana pihak rumah sakit memenuhi kebutuhan darah pasien. Dan pihak RS juga berupaya mempertahankan stok darah yang ada. Namun, kata dia, bukan suatu kewajiban untuk memenuhi stok darah rumah sakit dari pihak pasien, apalagi kebutuhan besar misalnya 10 kantong. “Kami berharap ada pendonor pengganti namanya, persepsi pengganti ini wajib, ini tidak tepat, tidak benar. Kami akan pertahankan stok untuk pasien, kekurangan itu menjadi koordinasi kami lintas sektor, kami ada MoU dengan PMI Lobar, dengan PMI Lotim semua kita ada MoU,” terangnya.
Artinya, di kala kebutuhan stok tidak cukup, pihak rumah sakit akan mencari ke tempat lain, dengan menerbitkan blanko. Namun alangkah baiknya kalau ada donor pengganti dalam bentuk Thrombocyte Concentrate (TC).
Sementara TC ini memiliki masa kadaluarsa sangat pendek dan biayanya cukup besar. Satu kantong mencapai Rp 1 juta. Bayangkan, kata dia, kalau diproduksi 10 kantong darah TC tapi tidak digunakan maka banyak biaya sia-sia tak terpakai, sehingga diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan pasien. “ini jadi perhitungan kami,”imbuhnya.
Pihaknya juga menyampaikan tidak ada perbedaan antara semua unit transfusi darah, baik itu PMI maupun UTDRS di rumah sakit lain. Tidak sedikit juga RSUD Provinsi NTB mencari kebutuhan kantong darah ke RSUD Tripat.
Pihaknya pun selalu update stok darah di RSUD. Ketika stok darah itu tersedia, maka tidak mungkin pihak rumah sakit mencari ke tempat lain.
Sementara itu, Kepala UTDRS, dr. Rangga Sp.PK., menjelaskan alur pemenuhan darah bagi pasien, di mana UTDRS RSUD selaku unit pengelolaan darah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. “Kebutuhan darah di RSUD per bulan itu ada 400 kantong, kalau satu tahun sampai 3.000 kantong. Kami selalu berusaha memenuhi kebutuhan darah,” jelasnya.
Pihaknya pun memiliki program kerja, seperti mobile donor atau jemput bola ke instansi atau desa. Pihaknya menjalin kerjasama dengan banyak desa. Terakhir mobile donor kerjasama dengan PMI dan Rumah Sakit Kota Mataram.
Namun ada beberapa kondisi yang dihadapi, seperti yang terjadi terakhir dialami pasien membutuhkan 10 kantong TC. Kalau dalam bentuk PRC yang dibutuhkan, stoknya sudah tersedia di rumah sakit. Berbeda dengan TC, umurnya hanya lima hari, sehingga stoknya bukan dalam bentuk kantong namun pendonor aktif yang sudah sering datang ke rumah sakit, sehingga pihaknya menganjurkan ke keluarga pasien agar mau gotong royong, untuk menyiapkan darah ini.
Kabid Penunjang Mujiburahman, menambahkan terkait biaya atau tarif pengganti pengolahan darah itu per kantong berdasarkan aturan Peraturan Menteri Kesehatan berkisar Rp350-390 ribu. Sedangkan kalau MoU dengan PMI, tarif per kantong mencapai Rp400 ribu. (her)
