Saturday, April 18, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 227

Rupiah Melemah Dipengaruhi Isu Stabilitas Politik Jepang

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) dipengaruhi faktor isu stabilitas politik di Jepang.

“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di kisaran Rp16.320-Rp16.360 dipengaruhi oleh faktor regional isu stabilitas politik jepang dan global index dollar yang berbalik menguat,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Mengutip Kyodo, koalisi pemerintahan Jepang dipastikan akan kehilangan mayoritas di Majelis Tinggi (House of Councillors), sebuah hasil yang semakin menekan Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang bersikeras tidak akan mundur meskipun partainya kembali menerima pukulan berat.

Hasil pemilu pada Minggu (20/7/2025) menunjukkan bahwa peluang tidak berpihak kepada Ishiba karena semua partai oposisi utama menolak bergabung dengan Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitranya, Komeito, dalam koalisi yang diperluas.

Kini, koalisi pemerintah telah kehilangan kendali mayoritas di kedua majelis parlemen, Majelis Tinggi maupun Majelis Rendah (House of Representatives) yang memiliki kekuasaan lebih besar, sebuah situasi yang sangat jarang terjadi dalam sejarah Jepang pascaperang.

Dukungan dari partai oposisi akan menjadi semakin krusial untuk meloloskan undang-undang dan anggaran.

LDP dan Komeito gagal memenuhi target pra-pemilu untuk memenangkan setidaknya 50 dari 125 kursi yang diperebutkan untuk mencapai ambang batas mayoritas di majelis tinggi.

LDP tampaknya kehilangan dukungan dari sebagian pemilih konservatif, sementara Sanseito, partai populis berhaluan kanan, muncul sebagai alternatif.

Meski mengusung slogan “Jepang Didahulukan” dan agenda kebijakan nasionalis yang menargetkan warga asing —yang dianggap kritikus sebagai xenofobia atau anti orang asing— Sanseito berhasil melampaui 10 kursi di Majelis Tinggi, level yang memungkinkannya mengajukan rancangan undang-undang di parlemen.

Pemilu kali ini menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan minoritas yang baru berjalan beberapa bulan, di tengah rasa frustrasi yang meningkat terkait penanganan inflasi, pertumbuhan upah yang tidak memadai, dan terbatasnya kemajuan dalam negosiasi tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

Anggota Majelis Tinggi memiliki masa jabatan tetap selama enam tahun, berbeda dengan Majelis Rendah yang dapat dibubarkan oleh perdana menteri. Setengah dari total 248 anggota Majelis Tinggi dipilih setiap tiga tahun untuk menghindari pergantian seluruh kursi secara sekaligus.

Dari total 125 kursi yang diperebutkan, termasuk satu untuk mengisi kekosongan, 75 dipilih dari distrik pemilihan dan 50 melalui sistem perwakilan proporsional. Sekitar 520 kandidat bersaing memperebutkan kursi pada pemilu ini.

Tingkat partisipasi pemilih diperkirakan mencapai 58,52 persen pada Senin, pukul 4 pagi waktu setempat, meningkat dari 52,05 persen yang tercatat pada pemilu Majelis Tinggi tahun 2022.

Sebanyak 26 juta orang memberikan suara awal karena pemilu kali ini berlangsung di tengah akhir pekan panjang selama tiga hari.

“Sementara dari domestik, (kurs rupiah mendapatkan sentimen positif dari) pasar saham dan obligasi negara (yang) masih melanjutkan penguatan,” ungkap Rully.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin pagi di Jakarta melemah sebesar 28 poin atau 0,17 persen menjadi Rp16.325 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.297 per dolar AS. (ant)

Harga Emas Antam 21 Juli Stabil di Angka Rp1,927 Juta Pergram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com ) -‎ Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin 21 Juli 2025 tidak mengalami perubahan yakni Rp1.927.000 per gram atau harga jual yang sama pada 19 Juli 2025.

‎Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut stabil di angka Rp1.773.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.‎

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:
‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.013.500.
‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.927.000.
‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.794.000.
‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.666.000.
‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.410.000.
‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.765.000.
‎- ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.787.000.
‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.495.000
‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp186.912.000.
‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp467.015.000.
‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp933.820.000.
‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.867.600.000.
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kadikes NTB Imbau Masyarakat Waspada Obat dan Kosmetik Ilegal

0
H. Lalu Hamzi Fikri (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran obat-obatan, suplemen, dan kosmetik ilegal yang beredar di pasaran, terutama melalui platform daring. Masyarakat juga diminta lebih cerdas dalam memilih produk konsumsi untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan bahwa tantangan dalam aspek keamanan pangan, obat-obatan, dan kosmetik masih terus dihadapi, terutama dengan meningkatnya distribusi produk ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Tantangan kita masih tetap ada, terutama dalam pengawasan keamanan pangan dan peredaran obat ilegal seperti tramadol, eximer, serta kosmetik dan suplemen palsu,” kata Lalu Fikri di Mataram.

Ia menekankan bahwa peran serta masyarakat menjadi elemen kunci dalam pengawasan dan deteksi dini terhadap produk-produk ilegal. Untuk itu, peningkatan literasi masyarakat menjadi strategi utama pemerintah.

“Masyarakat harus semakin cerdas dalam memilih produk yang masuk ke tubuhnya. Literasi ini penting agar masyarakat tidak hanya tergiur harga murah, tapi juga memastikan legalitas dan keamanan produk yang dikonsumsi,” imbuhnya.

Lalu Fikri juga mengingatkan bahwa konsumsi produk ilegal berisiko tinggi terhadap kesehatan, apalagi jika dikonsumsi terus menerus tanpa dosis dan aturan yang jelas. Dampaknya bisa merusak kesehatan bahkan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB dalam jangka panjang.

“Kalau produk tidak sesuai standar, tentu tidak bisa menjamin keamanan dan khasiatnya. Jangan sampai niat menyembuhkan justru merusak tubuh,” ujarnya.

Dinas Kesehatan NTB secara aktif berkolaborasi dengan Balai POM dalam pengawasan dan edukasi di berbagai tingkat, termasuk melalui puskesmas.

“Di lapangan, kami tetap melakukan edukasi bersama Balai Besar POM di Mataram, termasuk sosialisasi di tingkat puskesmas. Kami juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengaduan dan konsultasi daring yang telah disiapkan oleh BBPOM,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk. Jika produk tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM atau label kehalalan yang jelas, masyarakat diminta tidak mengambil risiko.

Maraknya penjualan produk melalui media sosial dan e-commerce menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Lalu Fikri meminta masyarakat tetap waspada, meski saat ini pengawasan oleh BBPOM dan instansi terkait masih berjalan cukup efektif.

“Penjualan online ini harus terus diawasi. Kami minta masyarakat tidak mudah percaya dengan promosi bombastis. Jika ada keraguan, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan atau laporkan ke BPOM,” katanya.(bul)

Kerja Sama Perdagangan AS-Indonesia Jadi Tantangan dan Peluang bagi UMKM NTB

0
H. Heri Sekdis Perdagangan NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan siap menghadapi potensi masuknya produk-produk Amerika Serikat (AS) menyusul kerja sama perdagangan antara Indonesia dan AS yang menetapkan tarif nol persen untuk sejumlah komoditas negeri Paman Sam yang akan masuk Indonesia.

Kebijakan ini oleh banyak pihak dikhawatirkan sebagian pihak akan berdampak pada persaingan produk lokal, terutama yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, Pemerintah Provinsi NTB justru melihat hal itu sebagai tantangan yang harus dijawab dengan peningkatan daya saing.

“Kalau soal impor, itu kebijakan pusat. Terkait tarif nol persen, tentu nanti pemerintah pusat akan membuat regulasi turunannya,” kata Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Heri Agusetiadi, Senin, 21 Juli 2025.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada regulasi turunan yang diterima dari pemerintah pusat terkait kesepakatan kerja sama dagang antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Kendati begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah pasti telah mempertimbangkan dampak-dampaknya secara matang.

“Pemerintah pasti sudah memikirkan dampak yang akan terjadi di masyarakat, termasuk apakah itu akan merugikan pelaku usaha atau tidak,” tegasnya.

Terkait upaya daerah, Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus mendorong peningkatan daya saing produk UMKM agar bisa bersaing, tidak hanya di pasar lokal, tapi juga nasional dan global.

“Kalau produk luar masuk, itu bisa menjadi pembelajaran sekaligus motivasi untuk UMKM kita agar terus meningkatkan kualitas dan daya saingnya,” ujarnya.

UMKM di NTB saat ini berkembang dalam beberapa segmen, mulai dari usaha kecil di tingkat bawah, yang sedang bertumbuh, hingga yang sudah menembus pasar ekspor. Pemerintah daerah terus memberikan dukungan dari sisi pelatihan, sertifikasi, hingga akses pemasaran dan pembiayaan.

“Kita tidak bisa menolak persaingan global. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, ya harus siap. Justru ini menjadi momentum untuk mendorong UMKM kita lebih kuat lagi,” imbuhnya.

Menyikapi potensi gempuran produk asing, Pemprov NTB mengambil sikap optimis. Ia menilai, tantangan ini bukan alasan untuk pesimis, tetapi justru harus dilihat sebagai peluang.

“Jangan belum-belum kita pesimis. Ini justru harus jadi pemicu untuk perbaikan dan inovasi. Kita harus melihat sisi positifnya,” tandasnya.

Dengan kerja sama antara pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak, NTB diyakini mampu menjaga keberlangsungan UMKM lokal di tengah persaingan pasar global yang semakin terbuka.(bul)

Demo, Element Transportasi Lokal di Bandara Lombok Tuntut Dilibatkan dalam Fornas 2025

0
Ketua Organda Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu. Basir melakukan orasi di depan bandara Lombok, menuntut agar transportasi lokal dilibatkan sebagai angkutan Fornas(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengelola dan para pengemudi transportasi lokal lingkar Bandara Internasional Lombok menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Bandara pada Senin 21 Juli 2025, menuntut keterlibatan mereka dalam sistem angkutan resmi perhelatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) 2025 yang akan digelar di NTB dalam waktu dekat ini.

Aksi ini merupakan bentuk protes atas belum adanya kepastian dari panitia Fornas maupun Pemerintah Provinsi NTB terkait peran transportasi lokal sebagai bagian dari moda angkut peserta selama Fornas berlangsung.

Ketua Organda Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Basir, menegaskan bahwa sedikitnya enam koperasi transportasi yang beroperasi di area bandara siap menyediakan 100 unit armada yang telah memenuhi standar teknis dan pelayanan sesuai ketentuan panitia Fornas.

“Transportasi lokal lingkar bandara sudah sangat siap. Kami punya 100 armada yang telah memenuhi standar Fornas. Kami tidak boleh hanya menjadi penonton di daerah sendiri,” tegas H. Lalu Basir saat berorasi di lokasi aksi.

Ia menambahkan bahwa demonstrasi akan terus berlanjut jika aspirasi mereka tidak ditanggapi secara serius oleh pihak penyelenggara maupun Pemerintah Provinsi NTB.

“Kami memilih demonstrasi di depan bandara, karena kalau ke kantor Gubernur NTB, yang keluar hanya pejabat setingkat kepala bidang. Kami akan terus turun sampai tuntutan kami dipenuhi,” demikian ancamannya.

Sementara itu, Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum melakukan pertemuan dengan Komisi V DPRD NTB dan panitia penyelenggara Fornas untuk membahas solusi terbaik terkait persoalan transportasi ini. pertemuan ini sebagai respon dan tuntutan transportasi lokal.

“Fornas sudah di depan mata. Kita semua berharap ada solusi yang memberikan kebaikan bagi semua pihak,” kata Junaidi.

Ia menyampaikan bahwa peran transportasi lokal dalam menyukseskan event nasional seperti Fornas sangat strategis, baik dari sisi penguatan ekonomi lokal maupun efisiensi logistik peserta.

“Diskusi akan terus dilanjutkan untuk menemukan jalan tengah agar pelaksanaan Fornas tetap berjalan lancar tanpa mengabaikan pelaku transportasi lokal yang telah lama menopang layanan di bandara dan sekitarnya,” tambah Junaidi Kasum.

Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII 2025 akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak hanya menjadi pesta olahraga masyarakat terbesar di Indonesia, tetapi juga membawa berkah ekonomi luar biasa bagi sektor transportasi dan perhotelan lokal.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi dalam keterangan resmi menyampaikan bahwa “FORNAS 2025 menjadi momen penting kebangkitan industri perhotelan dan industry lainnya pasca-pandemi.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan perputaran ekonomi daerah melalui FORNAS VIII ini bisa menembus Rp100–130 miliar, terutama dari sektor transportasi, akomodasi, UMKM, dan pariwisata.(bul)

Dukung Ketahanan Pangan, 800 Petani Bone Hadiri Rembuk Tani Bersama Pupuk Indonesia

0
Acara Rembuk Tani Bersama Pupuk Indonesia(ekbisntb.com/bul)

Bone (ekbisntb.com) – Lebih dari 800 petani dan pemangku kepentingan sektor pertanian di Kabupaten Bone berkumpul dalam acara “Rembuk Tani” yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Kegiatan akbar yang digelar di Makkasau Hotel ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan mengukuhkan posisi Bone sebagai salah satu tulang punggung ketahanan pangan di Indonesia Timur.

Kabupaten Bone memiliki peran vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Dengan potensi produksi yang mampu mencapai 1 juta ton per tahun, jauh melampaui kebutuhan lokal sebesar 90 ribu ton, Bone memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai lumbung pangan.

Melihat potensi ini, General Manager Regional 4 PT Pupuk Indonesia (Persero), Wisnu Ramadhani, memberikan apresiasi tinggi terhadap para petani Bone. “Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi di Bone sudah cukup baik, mencapai 49 persen dari alokasi tahun ini. Ini menunjukkan semangat petani yang luar biasa. Namun, ini adalah momentum untuk lebih memaksimalkannya lagi,” demikian ungkap Wisnu.

Wisnu menambahkan, dari total 145.064 petani yang terdaftar, baru sekitar 50 persen yang telah melakukan penebusan hingga Juli 2025.
“Masih ada separuh lagi rekan-rekan kita yang perlu didorong untuk memanfaatkan haknya. Dengan memaksimalkan penebusan, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas pribadi, tetapi juga memperkuat peran Bone sebagai lumbung pangan andalan,” tegasnya.

Dukungan penuh datang dari Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, yang hadir dalam kegiatan “Rembuk Tani”. Dia menegaskan komitmennya untuk mengawal petani dan kelancaran distribusi pupuk.

“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan, dan saya sebagai kepala daerah wajib mendampingi mereka. Saya tegaskan, tidak ada toleransi bagi pengecer yang melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk subsidi,” kata Bupati.

Andi Asman Sulaiman menekankan pentingnya sinergi untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk hingga ke seluruh wilayah. “Jika ada masalah di lapangan, saya minta petani berkoordinasi melalui jalur resmi, mulai dari desa, PPL, hingga dinas terkait. Mari kita jaga kondusifitas dan bersama-sama tingkatkan produktivitas dari tahun ke tahun,” tutupnya.

Acara yang dihadiri oleh 800 peserta dari kalangan petani, kios, distributor, dan penyuluh ini menjadi bukti nyata soliditas ekosistem pertanian di Bone dalam mendukung program strategis nasional.(r)

Event Fornas VIII 2025,Momentum Besar bagi Pengusaha Transportasi di NTB

0
Lalu Kholid Karyadi (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) –Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII mulai digelar tanggal 26 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2025 di NTB. Selain memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat di daerah ini, usaha transportasi lokal juga akan merasakan dampaknya.

Dari prediksi panitia dan pemerintah daerah, jika 20.000 peserta dan pendamping akan hadir pada event Fornas VIII 2025 di NTB ini. Sementara hingga Sabtu, 19 Juli 2025, jumlah peserta yang terdaftar pada panitia sebanyak 18.600.

Hal ini merupakan kesempatan besar bagi pengusaha lokal, khususnya pengusaha transportasi. Alasannya, panitia hanya mengakomodir transportasi bagi panitia, juri/wasit dan Technical Delegate (TD). Kontingen dari tiap daerah di seluruh Indonesia menanggung transportasi masing-masing.

Deputy IV (Transportasi dan Komunikasi) Fornas VIII 2025 Lalu Kholid Karyadi, menegaskan, jika pihak panitia tidak mengakomodir semua peserta Fornas yang datang ke NTB. Menurutnya, sistem transportasi telah dibagi menjadi tiga kategori akreditasi yang terdefinisi jelas, yakni Transportasi 1 (T1), T2, dan T3 yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna.

Dalam hal ini, pada Kategori T1 diperuntukkan bagi unsur pimpinan, seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara Korminas, Deputi, serta PMO Manager Official dan pihaknya menyiapkan 20 unit kendaraan khusus. ‘’Hal ini untuk memastikan mobilitas para pimpinan berjalan lancar,” jelasnya di Sekretariat Fornas Vlll NTB di Jalan Langko Mataram, Sabtu, 19 Juli 2025.

Sementara Kategori T2 dirancang khusus untuk mobilitas Technical Delegate (TD), serta juri/wasit. Pada kategori ini,  panitia menyediakan 85 unit kendaraan minibus yang siap mengantar jemput mereka dari hotel ke venue pertandingan. Hal ini untuk menjamin kelancaran tugas-tugas teknis dan penjurian.

Pada bagian lain,  untuk kenyamanan umum, skema T3 disediakan sebagai layanan shuttle terbatas yang aktif selama pertandingan berlangsung.  Panitia telah menyiapkan 20 unit kendaraan, terdiri dari 10 bus medium dan 10 Hi-Ace, yang akan beroperasi sebagai shuttle keliling antar venue, sehingga memudahkan akses bagi seluruh partisipan dan pengunjung.

Untuk itu, Kholid mengharapkan kontingen dari masing-masing daerah diharapkan dapat menangani mobilisasi dan akomodasi mereka secara mandiri. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan dan efisiensi penyelenggaraan event sebesar Fornas. Kontingen dari satu daerah akan mengatur kedatangan, mobilisasi, dan akomodasi mereka sendiri, yang menunjukkan kesiapan dan kemandirian daerah peserta.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan NTB, Chairy Chalidyanto. Menurutnya, pengaturan transportasi dan akomodasi mandiri kontingen telah menjadi kesepakatan bersama antara panitia dan seluruh perwakilan daerah.

“Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen daerah,” tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama Fornas, Dishub NTB juga bersama Polda NTB telah menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas yang komprehensif.   Dengan skema transportasi yang terorganisir dan pembagian tanggung jawab yang jelas ini, panitia optimistis pelaksanaan Fornas VIII di NTB akan berjalan dengan sukses, tertib, dan efisien, mencerminkan sinergi positif antara penyelenggara dan kontingen daerah. (ham)

Gudang Penyimpanan Bulog Lotim “Overload”

0
Gudang Bulog Sikur penuh dengan tumpukan beras. Bulog mengharapkan bantuan Pemkab Lotim dalam menyiapkan gudang untuk menaruh gabah yang diserap dari petani. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) -Gudang tempat penyimpanan Badan Urusan Logistik (Bulog) di tiga tempat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami overload. Penyerapan gabah tahun 2025 ini cukup fantastis disebut terbesar sepanjang sejarah.

Kepala Cabang Bulog Lotim, Supermansyah saat dikonfirmasi menyampaikan kapasitas gudang Bulog Lotim 25 ribu ton. Yakni gudang di Sakra, Lendang Batu Sukamulia serta yang ada di kantor Bulog Cabang Lotim di Sikur.

Target pembelian Bulog tahun 2025 ini awalnya 23 ribu ton. Kemudian naik menjadi 27 ribu ton. Semua target tersebut mampu dilampaui dan saat ini telah mencapai 35 ribu ton. Kondisi ini membuat Bulog terpaksa menyewa tujuh gudang tambahan. Supermansyah berharap Pemkab Lotim dapat membantu Bulog untuk menyiapkan lokasi gudang lain tempat penyimpanan karena masih dilakukan pengadaan.

“Ada gudang pilial dan tempat lain penyimpanan di sewa untuk akomodir, tapi ternyata masih kurang,,” sebutnya.

Menurut Supermansyah, realisasi penyerapan gabah petani Lotim ini mencapai 1.132 persen. Petani cukup semangat menjual ke Bulog karena harga yang pembelian dari Bulog ini cukup baik. Harga Rp 6.500 Gabah Kering Panen ini disebut menjadi salah satu pemicu tingginya capaian serapan.

Selain itu, adanya keterlibatan dari semua pihak. Pasukan loreng di bawah komando Komandan Distrik Militer (Dandim) 1612 serta dukungan penuh dari pemerintah daerah Lotim yang cukup masif selama proses penyerapan.

Lebih jauh soal keterbatasan gudang, Supermansyah menyebut Bulog juga tahun 2025 ini harus melakukan penyerapan jagung. Khusus jagung, Bulog ditarget tahun ini 14 ribu ton. Realisasi sampai saat ini baru 4 ribu ton. Masih tersisa 10 ribu ton yang harus diserap dan butuh gudang sebagai tempat penyimpanan.

“Gudang jagung dan beras bedakan. Jagung di gudang Sakra dan kita sewa gudang di Pringgabaya,” paparnya.

Soal jagung dikatakan belum bisa maksimal capaian karena belum panen raya. Estimasinya Agustus dan September mendatang baru panen raya sehingga penyerapan bisa lebih besar

Lokasi tanam jagung diamati selama ini sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Jerowaru dan Pringgabaya. Soal harga, Bulog masih membeli dengan harga Rp 5.500 masuk gudang.

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin mengapreasi capaian Bulog dalam penyerapan gabah petani. Tahun ini disebut memang menjadi realisasi terbesar sepanjang sejarah. (rus)

Bupati Ingatkan Investor Tidak Terlalu Banyak Janji

0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini bersama jajaran saat rapat dengan investor. Bupati meminta investor tidak terlalu banyak berjanji terkait rencana investasi yang dilakukan. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) -Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini mengingatkan investor Marina Bay, karena terlalu dinilai terlalu banyak janji daripada bukti. Dari luas lahan yang digarap direncanakan 150 hektare, baru 1,7 hektare yang diurus izinnya.

Dalam rapat tertutup bersama investor, Jumat, 19 Juli 2025 lalu,  Bupati menegaskan, jika pihaknya sangat terbuka dengan investasi dari semua pihak. Hal ini sebagai upaya untuk memajukan pariwisata Lobar. Karenanya ia menghadirkan Asisten II Setda Lobar, para kepala dinas, Kepala BPN, Camat Sekotong dan Kepala Desa Buwun Emas saat ekspose.

Namun ia kecewa karena pihak investor yang sudah promosi mendirikan kawasan wisata dengan luas kurang lebih 150 hektare, namun ternyata baru mengurus izin OSS di perizinan dengan luas hanya 1,7 hektare.

Bupati mengatakan dirinya tidak suka apabila investor hanya janji dan tidak melakukan pembangunan dengan serius. Hal tersebut akan merugikan daerah, karena tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan.

Menurutnya apabila investor Marina Bay serius berinvestasi, maka harus segera dibuktikan dengan segera mengurus izin lahan yang sudah dikuasai seluas 10 hektar dan segera membayar BPHTB ke daerah untuk balik nama lahan tersebut. Hal itu sebagai bukti kesungguhan dan agar memiliki manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah melalui BPHTP.

Dijelaskannya, apabila investasinya jelas dan dapat dilaksanakan ia bahkan mengatakan izin akan keluar dalam waktu 3 hingga 4 hari tentu dengan tetap mengacu pada aturan perundang undangan.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hery Ramadhan mengatakan investor ini mengurus izin seluas 1,7 hektare. Hal ini sangat jauh dengan publikasi dan promosi yang dikeluarkan yaitu akan membangun di lahan seluas 150 hektare. Bahkan ia melihat pihak investor sudah melakukan promosi penjualan melalui situs atau web.

Hal ini tentu sangat tidak tepat karena hanya mengurus izin 1,7 hektare, tetapi yang dipasarkan lebih dari itu. Ia juga mengatakan adanya pembelian lahan dan pengurusan balik nama akan memberikan manfaat bagi daerah melalui BPHTB. Ia meminta kalau investor serius silakan mengurus izin segera dengan luas yang sesuai.

“Janggal juga melihat kondisi ini. Promosinya ratusan hektare tapi izin OSS yang diurus hanya 1,7 hektare. Ini kan sangat tidak jelas dan kami harapkan dapat segera mengurus izin ulang sesuai luasan,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan investor Marina bay, Jaques Marbun mengatakan pihaknya serius dalam berinvestasi. Ia mengatakan total lahan yang diperlukan untuk kawasan Marina bay ini kurang lebih 150 hektare. Semuanya sudah berproses secara bertahap sesuai dengan kajian konsultan.

Untuk fase pertama, pihaknya telah memasarkan vila seluas 1,7. Selain itu pihaknya juga telah membeli lahan seluas 10 hektare milik warga. Hal ini telah berproses dengan skema pembayaran yang disepakati. “Kawasan ini membutuhkan lahan seluas 150 hektare. Kami menyelesaikannya secara bertahap berdasarkan skema yang disepakati. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan kawasan ini. Untuk fase pertama vila yang kita sudah pasarkan seluas 1,7 hektare,” ujarnya. (her)

Pemprov NTB Dorong Event Desa untuk Gerakkan Pariwisata dan Tekan Kemiskinan Ekstrem

0
Gubernur Provinsi NTB, Lalu Muhammad Iqbal saat menghadiri event Bejango yang dilaksanakan di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong desa-desa untuk menggelar event lokal sebagai salah satu strategi untuk menarik wisatawan. Dengan kehadiran wisatawan ke Desa, diyakini dapat menggerakkan prekonomian di desa, sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem yang ada di desa.

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa kegiatan Bejango Desa yang dilaksanakan di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ini bukan hanya merawat masa lalu, tetapi juga membangun fondasi untuk desa wisata di masa depan.

“Fondasi desa wisata yang memiliki karakter kemandirian secara ekonomi. Dan saya sangat senang mendengar tadi bahwa tadi pak Sekda bilang 101 desa yang ada di Lombok Timur sudah menjadi desa wisata,” ujar Gubernur pada pembukaan acara tersebut pada Jumat (18/7).

Ia menambahkan, desa-desa wisata di Lombok Timur memiliki kekayaan corak budaya yang luar biasa, berkat keberagaman yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. “Ada Tete Batu, ada Kembang Kuning. Semua termasuk desa-desa yang sudah mandiri secara ekonomi,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bahwa ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan mulai memberikan perhatian lebih melalui program Desa Berdaya. Program ini terdiri atas dua kategori: Desa Berdaya dan Desa Berdaya Transformatif. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda.

“Desa Berdaya membantu yang sudah maju maupun yang belum maju. Desa Berdaya Transformatif khusus untuk desa-desa yang masih masuk kategori kemiskinan ekstrem. Jadi pendekatannya berbeda. Dikerjakan secara keroyokan, bukan saja oleh pemerintah provinsi tapi pemerintah kabupaten/kota, oleh LSM-LSM, perusahaan-perusahaan melalui CSR, keroyokan bareng. Sampai dalam waktu maksimal 2 tahun dia sudah tertransformasikan sehingga dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” jelas gubernur.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghapuskan 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem di NTB pada tahun 2029. Sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan menjadi di bawah 10 persen.

Gubernur menegaskan bahwa tantangan paling sulit dalam membangun desa adalah mengidentifikasi siapa saja yang paling berkepentingan di dalamnya. Namun, itulah yang justru paling penting.

“Jadi mudah-mudahan dari acara ini kita melihat bahwa kita sudah bisa menumbuhkan semangat kolaborasi. Saya lihat semua UKM, UMKM ikut hadir. Semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ikut hadir di sini. Mudah-mudahan semangat kolaborasi ini tetap terus tumbuh. Karena tidak ada satupun persoalan yang bisa diselesaikan hanya oleh satu orang,” jelas gubernur.

Sementara itu Kepala Bidang Pemasaran Dispar NTB, Mulki, menegaskan bahwa pihaknya fokus pada mendorong kemandirian desa. Sehingga bisa menggerakkan potensi yang dimiliki Desa. “Event seperti ini kami dorong agar desa mandiri. Mereka harus bisa menggerakkan potensi sendiri, mulai dari pemuda, UMKM, sampai semangat gotong royongnya. Itu lebih penting dari sekadar dana,” tegas Mulki.

Menurut Mulki, tren pelaksanaan event di desa terus meningkat. Dari 58 event yang masuk dalam Calendar of Event (CoE) 2025, kini mulai bermunculan festival baru yang digagas mandiri oleh pemerintah desa di seluruh Provinsi NTB. “Yang awalnya tidak masuk CoE, sekarang mulai muncul. Bulan Agustus nanti, Desa Kembang Kuning akan gelar Festival Kopi Siong Kete meskipun tidak tercatat dalam CoE,” bebernya.

Ia menambahkan, geliat event desa bukan semata untuk promosi wisata. Yang lebih utama adalah menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. “Kita ingin dorong pemuda berkreasi, jadi pelaku UMKM muda. Target kita bukan cuma kunjungan wisatawan, tapi efek ekonomi yang bisa bantu entaskan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Dispar NTB menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengangkat (pull up) event-event desa yang sejalan dengan program unggulan Gubernur NTB, yakni Desa Berdaya. “Kita cuma kasih pemantik. Sisanya semangat gotong royong dari masyarakat yang harus hidup. Bukan soal besar kecilnya anggaran, tapi nilai kebersamaan dan kemandirian itu yang jadi kekuatan,” tutupnya. (ndi/*)