Beranda blog Halaman 225

Sensus Ekonomi 2026, Bupati Lotim Minta Petugas Sensus Bekerja Serius

0
Sensus Ekonomi 2026, Bupati Lotim Minta Petugas Sensus Bekerja Serius
Pembukaan pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Selong, Jumat (29/5/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) , H. Haerul Warisin, secara resmi membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Selong, Jumat (29/5). Dalam sambutannya, ia menegaskan, peran petugas pengumpul data sangat krusial karena mereka adalah ujung tombak yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.


Menurut Bupati, para pendata ini adalah ujung tombak yang akan menentukan bagaimana pemerintah ke depan melakukan pembangunan. “Karena itu, data yang disajikan harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati.


Haerul juga mengingatkan agar petugas tidak sekadar mencatat, tetapi juga bekerja cermat dan teliti. Ia meminta pendataan dilakukan langsung di lapangan tanpa perantara demi menjaga akurasi data. “Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar. Tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati,” pesannya.


Menurut Bupati, proses verifikasi dan kehati-hatian ini penting karena data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selalu menjadi rujukan utama pemerintah dalam perencanaan pembangunan.


Senada dengan Bupati, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Wahyudin, mengingatkan bahwa data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan komitmen untuk menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan benar-benar berguna.


Wahyudin juga meminta petugas menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu yang ditentukan, mengingat adanya tahap lanjutan seperti penanganan data anomali. “Sekarang ini kita serba cepat. Setiap minggu akan ada data anomali, dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” ujarnya.


Ia berharap peserta menyimak materi pelatihan dengan baik dan aktif berkonsultasi dengan instruktur untuk menyepakati penyelesaian berbagai kasus yang mungkin muncul di lapangan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.


Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 ini diikuti oleh 1.336 orang yang terbagi dalam 34 kelas dan berlangsung dalam lima gelombang. Dengan melibatkan 17 instruktur daerah, pelatihan akan berjalan hingga 13 Juni mendatang. Target dari kegiatan ini adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, teliti, dan berintegritas, yang memahami prosedur operasional standar (SOP), metodologi, serta konsep sensus sehingga menghasilkan pendata yang handal untuk SE 2026. (rus)

Sekolah Prancis Bali Minati Sekolah Lapangan Pengelolaan Penginapan Berbasis Lingkungan di Sambik Elen

0
Pengunjung penginapan Saifana, melakukan praktik Cooking Class di sela-sela kegiatan wisata. (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Franchis School sebuah lembaga pendidikan di bawah Keduataan Besar Prancis di Indonesia, menaruh minat pada sekolah lapangan yang mengkoneksikan pengelolaan penginapan berbasis lingkungan. Hal tersebut diketahui dari konfirmasi jadwal berkunjung 19 siswa dan tiga guru Sekolah Perancis di Bali tersebut untuk berkunjung ke praktik penerapan penginapan dan berbasis kearifan lokal yang diterapkan Saifana Organic Farm.


Owner Saifana Organic Farm, Sutikno, Jumat (29/5) mengakui, setidaknya sudah ada dua lembaga yang mengonfirmasi untuk berkunjung ke praktik sekolah lapang yang diusung Saifana. Kedua lembaga tersebut adalah Francis School Bali, dan Politeknik Negeri Bali Kampus Lombok Barat.


Ia menjelaskan, kunjungan kedua lembaga berlangsung pada jadwal yang berbeda. Poltek Negeri Bali Kampus Lobar akan berkunjung sehari pada 30 Mei 2026, dengan rombongan 54 mahasiswa dan lima dosen pembimbing. Sedangkan jadwal Francis School berlangsung 9 Juni 2026 dengan rombongan 19 Siswa dan tiga guru pembimbing.


Dalam sekolah lapang, Saifana akan melibatkan UMKM Tenun Bayan. Dari tiga hari kunjungan, siswa dan guru Francis School akan diperlihatkan proses produksi tenun khas Bayan, Lombok Utara.


Menurut Sutikno, minat dan ketertarikan untuk melakukan sekolah lapangan di Saifana, tidak lepas dari berkembangnya informasi bahwa Saifana menerapkan pengelolaan penginapan berbasis kearifan lokal dan kepedulian terhadap lingkungan. Di Saifana, tamu tidak hanya menggunakan fasilitas sebagai tempat transit (menginap) menuju obyek wisata sekitar, tetapi juga diperlihatkan bagaimana tata kelola perkebunan organik dan peternakan lebah madu trigona.


Dikatakan, banyak lembaga Politeknik khusunya jurusan pariwisata, menerapkan Tourism Day Out bagi mahasiswa. Program ini bersifat wajib bagi mahasiswa di tiap jenjang semester sebagai bagian dari pendalaman materi kuliah professional Ethic and Carrer Development, Hospitality Enterpreneurship, Green Tourism, maupun Digital Marketing.


Bagi Sutikno, kunjungan lapangan dari berbagai lembaga eksternal, sudah menjadi hal biasa. Selaku pengelola Penginapan, dirinya dengan sukarela menjelaskan konsep integrasi pengelolaan kebun organik dengan penginapan. Banyak kelas yang disiapkan oleh Saifana. Dari pengelolaan lahan kering, budidaya tanaman berbasis organik, budidaya madu Trigona, hingga Cooking Class dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat suku Sasak Lombok Utara.


“Kalau (mahasiswa) dari Eropa setiap tahun banyak, termasuk dari Asia, dan terdekat dari Singapura,” imbuhnya.


Bagi Sutikno sekaligus Pendiri Trash Hero Bayan ini, tatap muka dengan mahasiswa dalam dan luar negeri, menjadi kesempatan bagus untuk menyampaikan ke dosen dan mahasiswa, bahwa dunia usaha membutuhkan alumni yang memiliki wawasan terintegrasi antara usaha, lingkungan, maupun tata kelola kearifan lokal.


Menurutnya, pelatihan yang tidak melibatkan dunia usaha, hanya menghambur-hamburkan dana. Dirinya bahkan mendorong strategi pendekatan “dual system” untuk dunia pendidikan. (ari)

Seandainya Jadi Objek Pajak, Potensi Pajak Makan Minum dari Dapur MBG di Lotim Rp300 Juta per Hari

0
Ilustrasi Uang (ekbisntb.com/siliput.com)

Selong (ekbisntb.com) – Sebanyak 240 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tidak masuk dalam kategori objek wajib pajak makan minum. Padahal, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga minimal Rp300 juta setiap harinya jika dikenakan pajak.


Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Muksin, menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif pajak untuk makan dan minum ditetapkan sebesar 10 persen. Namun, status pengelolaan dapur MBG menjadi penentu utama apakah kegiatan ini bisa dikenakan pajak atau tidak.


“Jika penyelenggaraan MBG dikelola secara mandiri oleh dapur SPPG, maka tidak dikenai pajak makan minum. Sebaliknya, jika pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya dalam bentuk katering, maka objek tersebut bisa dikenai pajak,” ujar Muksin menjawab Suara NTB, Rabu (27/5/2026).


Meski demikian, Bapenda Lotim menaruh harapan besar agar seluruh dapur MBG ke depannya dapat masuk sebagai objek pajak daerah. Muksin mengungkapkan, potensi pajak dari 240 dapur SPPG yang beroperasi setiap hari sangat signifikan.


Jika dihitung secara kalkulasi kasar, potensi minimal pajak yang bisa diraih dari dapur MBG ini mencapai Rp300 juta per hari. Ini tentu akan sangat membantu peningkatan PAD.


Sementara itu, dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 yang menjadi payung hukum tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam Perda itu, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencakup makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, parkir, hingga jasa kesenian.


Dengan adanya ketentuan ini, Pemkab Lombok Timur terus mengoptimalkan digitalisasi penerimaan melalui aplikasi seperti SIPDAH dan Siskeudes demi memastikan tata kelola pajak yang transparan. Namun, untuk dapur MBG yang dikelola mandiri, masih diperlukan kajian lebih lanjut agar potensi pendapatan dari program bergizi ini bisa turut menyumbang bagi pembangunan layanan publik di Lotim.


Sementara itu, kebijakan pemerintah Kabupaten Lotim memaksimalkan penarikan pajak Makmin di rumah makan, hotel dan restoran menuai pro dan kontra. Tidak sedikit pemilk dapur mengaku sangat keberatan dengan tarif 10 persen tersebut. Pihak dapur pun banyak yang meningkatkan harga penjualan menu makanan per porsinya setelah Pemkab Lotim gencarkan pemberlakukan aturan tersebut. (rus)

Pemprov NTB Berikan Insentif Tambahan bagi Desa Terbaik Kelola Anggaran Desa Berdaya

0
H. Lalu Hamdi (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan insentif khusus bagi desa dan kelurahan terbaik dalam mengelola anggaran program Desa Berdaya. Insentif tersebut diberikan agar desa memaksimalkan pengelolaan anggaran yang diberikan oleh Pemprov tersebut hingga memberikan dampak bagi masyarakat.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, H. Lalu Hamdi menjelaskan penilaian akan dilakukan terhadap pemanfaatan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dikelola desa maupun kelurahan. Desa yang mampu mengelola keuangan yang baik serta menghadirkan inovasi pembangunan akan menjadi prioritas penerima insentif.


“Akan ada penilaian terhadap pengelolaan keuangan dan inovasi program sehingga benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya belum lama ini.


Penilaian dilakukan dalam tiga tema utama program Desa Berdaya, yakni pariwisata, ketahanan pangan, dan lingkungan. Dari masing-masing tema akan dipilih tiga desa terbaik, yakni terbaik satu, dua, dan tiga.


“Tema pariwisata akan diambil tiga terbaik, tema ketahanan pangan tiga terbaik, dan tema lingkungan juga tiga terbaik. Semua yang terbaik itu nanti akan diberikan insentif oleh Pak Gubernur,” lanjutnya.


Meski nilai total insentif yang akan diberikan belum disampaikan, Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB itu memastikan nominalnya cukup menarik untuk memacu semangat desa. Bahkan, nilainya disebut bisa setara atau lebih besar dibandingkan anggaran BKK yang diterima desa.


Program Desa Berdaya, lanjutnya tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, tetapi mampu menciptakan identitas dan pertumbuhan ekonomi baru di desa. Salah satu contoh yang didorong adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang diolah menjadi kompos untuk mendukung hortikultura.


Selain membantu penanganan sampah, program tersebut juga diharapkan melahirkan identitas khas desa sesuai potensi masing-masing. Misalnya kampung unggas, kampung hortikultura, kampung cabai, hingga kampung tenun. “Nanti setiap desa punya identitas sesuai potensinya. Itu yang ingin kita bangun,” ucapnya.


Untuk mendapatkan insentif, desa wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Selain pengelolaan keuangan yang tertib dan sesuai petunjuk teknis (juknis), program juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta memiliki inovasi pengembangan.


Penggunaan dana sendiri sudah diatur secara rinci dalam juknis, mulai dari tema kegiatan, pola pemanfaatan anggaran, jenis kegiatan, spesifikasi, volume, hingga harga satuan.


Seluruh proses tersebut akan menjadi acuan monitoring dan pengawasan. Monitoring dilakukan oleh OPD pengampu bersama OPD terkait dan Inspektorat. Evaluasi progres penggunaan anggaran akan dilakukan setiap bulan sejak pencairan dana pada Juni hingga Desember 2026. (era)

Solusi Jangka Panjang

0
Muslim (Suara NTB/dok)

PARIWISATA super prioritas Gili Trawangan, Meno, Air (Tramena) yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dihadapkan masalah dasar sejak bertahun-tahun lamanya. Permasalahan sampah menggunung hingga krisis air bersih terjadi di kawasan wisata internasional tersebut.


Di Gili Meno, beberapa waktu lalu warga melakukan aksi meminta pemerintah segera memberikan solusi jangka panjang soal masalah air yang sudah terjadi sejak tahun 2023 lalu itu. Pun dengan sampah yang menggunung karena kurang optimalnya pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi tersebut.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim menyoroti belum optimalnya operasional insinerator pengolahan sampah di TPST yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal, insinerator itu menjadi bagian dari proyek pengelolaan sampah di kawasan tiga gili.


Karena hal ini, ia mengaku telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat mengenai kondisi insinerator yang hingga kini dinilai belum berjalan maksimal. Selain itu, koordinasi antara pengelola proyek dengan pemerintah provinsi juga disebut masih sangat minim.


“Kami sudah pernah meminta kepada mereka, karena sekarang mereka juga tidak ada koordinasi dengan kami di provinsi terkait insinerator itu,” katanya.


Menurutnya, pemerintah pusat saat ini masih melakukan penguatan agar operasional insinerator dapat kembali dioptimalkan, sehingga mampu menjadi solusi penanganan sampah di kawasan tersebut.


Pemerintah daerah juga meminta agar fasilitas tersebut benar-benar difungsikan secara maksimal dan tidak menjadi proyek yang gagal menyelesaikan persoalan sampah masyarakat.


Diketahui, volume sampah yang masuk ke TPST mencapai sekitar 15 hingga 18 ton per hari. Jika insinerator dapat beroperasi dalam waktu dekat, maka “gunung sampah” diharapkan dapat berkurang secara signifikan. Pemerintah provinsi juga menilai perlunya penerapan uji baku mutu sebagai standar pelayanan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.


“Saya pikir itu sangat diperlukan sebagai standar pelayanan yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan,” tambahnya.


Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan masalah sampah dan air bersih di Gili belum terlalu berdampak pada kunjungan wisatawan. Meski begitu, memasuki musim high session, ia mengatakan kebutuhan air otomatis akan terus meningkat seiring berkembangnya fasilitas wisata dan bertambahnya jumlah kunjungan.


“Kalau kunjungan meningkat, kebutuhan air juga semakin tinggi. Karena itu layanan air bersih harus berkelanjutan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga,” katanya.


Meski belum mengganggu iklim pariwisata, Aulia mengatakan persoalan air bersih yang terjadi sejak tahun 2023 itu serta sampah yang belum menemukan solusi telah menjadi perhatian Pemprov karena menyangkut layanan dasar bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Air merupakan salah satu infrastruktur dasar. Ini tentu menjadi perhatian kami dan juga Satgas,” tutupnya. (era)

Museum NTB Mampu Gerakkan Roda Ekonomi Daerah hingga Rp3,4 Miliar

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Asisten I Setda NTB H. Fathul Gani, Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam saat berkunjung ke Museum Negeri NTB beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Keberadaan Museum Nusa Tenggara Barat (NTB) terbukti memberikan dampak positif bagi roda perekonomian daerah. Berdasarkan kajian internal, pusat kebudayaan ini mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga mencapai Rp3,4 miliar dalam setahun.


Kepala Museum NTB, Dr. Ahmad Nuralam, SH., M.H., menjelaskan bahwa keberadaan museum memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Fenomena ini ia sebut sebagai dampak “ekonomi-budaya”.


“Makanya, dampaknya itu kan banyak, ekonomi budaya ya. Jadi bagaimana kebudayaan itu menggerakkan ekonomi. Nah, di berapa destinasi wisata kan mereka menjual tentang kebudayaan mereka,” ujarnya, beberapa waktu lalu.


Efek domino yang dimaksud mencakup perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil di sekitar area museum. Menurutnya, aktivitas wisata berbasis budaya ini secara alami menciptakan pasar baru.


“Ya orang yang berdagang, kan? Terus di mana ada kerumunan kan biasanya akan ada pergerakan ekonomi,” jelas Ahmad.


Berdasarkan data tahun 2025, perputaran ekonomi ini tidak hanya bersumber dari penjualan tiket masuk, melainkan dari pengeluaran riil para pengunjung saat berwisata:


Untuk pengunjung domestik, tercatat sebanyak 41.763 orang dengan rata-rata belanja Rp34 ribu per orang untuk kebutuhan konsumsi, transportasi, dan akomodasi lokal. Kontribusi kelompok ini menyentuh angka Rp1,4 miliar.


Sementara untuk pengunjung mancanegara, tercatat sebanyak 2.673 orang. Dengan pola belanja yang mencakup biaya penginapan, restoran, dan jasa pemandu wisata, rata-rata pengeluaran mereka mencapai Rp1,3 juta per orang.


Jika akumulasi pengeluaran seluruh wisatawan tersebut digabungkan, total perputaran ekonomi yang dihasilkan dalam setahun menyentuh angka sekitar Rp3,4 miliar.


“Dalam setahun. Itu hitung-hitungannya orang datang, misal datang itu 65.000. Belanja sehari, datang, pengeluaran bensin, belanja. Kalau dari luar kan menginap. Nah, itu bentuk-bentuk yang kita hitung,” jelas Ahmad.


Modernisasi Konsep Museum
Melihat potensi yang besar ini, manajemen Museum NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas guna mendongkrak jumlah kunjungan setiap tahunnya. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah merombak cara penyajian sejarah kepada publik.


“Secara internasional, museum ini memang terus berubah konsepnya. Kalau dulu hanya menyajikan, menampilkan, sekarang konsep museum itu tidak hanya menyajikan, tapi juga menceritakan,” pungkasnya. (sib)

Jaga Stabilitas Keuangan, KSSK Dorong Pertumbuhan Ekonomi NTB yang Berkelanjutan

0
Media Briefing Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB Triwulan II-2026 di Kota Mataram, Jumat (29/5/2026).

Ekonomi NTB Melesat 13,64 Persen di Triwulan I-2026, Ditopang Ekspor Tembaga

Mataram (Ekbis NTB) — Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan performa gemilang pada Triwulan I-2026 dengan tumbuh sebesar 13,64 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,61 persen (yoy) pada periode yang sama.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, mengungkapkan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi daerah ini didorong oleh kuatnya kinerja ekspor konsentrat tembaga. Selain ekspor, konsumsi pemerintah serta konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga menjadi motor penggerak utama.

“Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi NTB terutama ditopang oleh sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan,” ujar Hario dalam kegiatan Media Briefing Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB Triwulan II-2026 di Kota Mataram, Jumat (29/5/2026).

Capaian positif ini terbilang impresif mengingat perekonomian global saat ini masih dibayangi berbagai tantangan berat. Hario menyebutkan, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah masih menekan ekonomi dunia, memperlambat pertumbuhan global, serta memicu kerentanan pada rantai pasok dunia.

Inflasi Terkendali, NTB Alami Deflasi Bulanan

Di sisi lain, stabilitas harga di NTB juga menunjukkan tren yang sehat. Pada April 2026, NTB mencatatkan deflasi sebesar -0,11 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Catatan ini menempatkan NTB sebagai salah satu dari sembilan provinsi di Indonesia yang berhasil mengalami deflasi bulanan pada periode tersebut.

Sementara untuk inflasi tahunan dan inflasi tahun kalender, posisinya dipastikan masih aman berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB bersama pemerintah kabupaten/kota telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.

“Kami terus memperkuat koordinasi melalui rapat TPID, High Level Meeting, sidak pasar, serta menggelar Gerakan Pangan Murah di 21 titik,” tambah Hario. Langkah tersebut juga diperkuat dengan program tanam cabai di lahan pemerintah dan edukasi belanja bijak kepada masyarakat.

Transaksi Digital dan Sektor Keuangan Menguat

Selain memaparkan indikator makro, Bank Indonesia juga melaporkan masifnya digitalisasi sistem pembayaran di NTB. Hingga posisi April 2026, transaksi melalui BI-FAST tumbuh signifikan sebesar 33,81 persen (yoy). Sementara itu, transaksi Kliring (SKNBI) dan RTGS tumbuh sebesar 18,99 persen (yoy).

Menariknya, penggunaan QRIS di NTB juga terus meningkat, termasuk transaksi QRIS Cross Border (lintas negara) oleh wisatawan asal Malaysia. Tren positif ini sejalan dengan melonjaknya kunjungan wisatawan mancanegara ke destinasi wisata di NTB.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini turut didukung oleh stabilitas sektor keuangan yang solid. Perwakilan otoritas KSSK NTB lainnya turut melaporkan indikator positif, di antaranya:

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB: Kinerja sektor jasa keuangan tetap terjaga, ditopang oleh pertumbuhan kredit perbankan dan pembiayaan UMKM.
  • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II: Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di NTB tetap kuat dengan cakupan penjaminan simpanan yang memadai.
  • DJPb NTB: Pelaksanaan APBN regional berjalan optimal, termasuk penyaluran program kredit untuk UMKM.
  • DJP Nusa Tenggara: Penerimaan pajak tumbuh positif berkat optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak dan adanya insentif fiskal daerah.

Melalui sinergi erat antar-otoritas keuangan ini, KSSK NTB optimistis stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan akan terus terjaga ke depan. (r/fan)

Tampil Impresif di Barcelona, Pebalap AHM Kiandra Ramadhipa Rebut Podium Moto3 Junior

0
Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa, mencetak debut impresif pada ajang Moto3 Junior World Championship 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (24/5).

Jakarta (Ekbis NTB) – Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa, mencetak debut impresif pada ajang Moto3 Junior World Championship 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (24/5).

Bernaung di bawah Honda Asia-Dream Racing Junior Team, pebalap asal Sleman, Yogyakarta tersebut sukses mengamankan podium ketiga pada Race 1 dan menyabet posisi keenam pada Race 2.

Mengawali balapan dari posisi ketiga hasil kualifikasi, Ramadhipa langsung melesat di grup terdepan pada Race 1. Di tengah cuaca panas ekstrem dengan suhu lintasan mendekati 40 derajat Celcius, pebalap bernomor start #32 ini tampil kompetitif dan berulang kali memimpin jalannya balapan.

Pada lap terakhir, Ramadhipa sempat tercecer dan menyentuh garis finis di posisi kelima, dengan selisih tipis 0,144 detik dari pemenang. Namun, penalti yang diterima pebalap lain di depannya berkah tersendiri, membuat Ramadhipa berhak naik ke podium ketiga.

Konsistensi pebalap berusia 16 tahun ini kembali diuji pada Race 2, saat suhu lintasan melonjak hingga mendekati 50 derajat Celcius. Meski persaingan di grup depan makin sengit, Ramadhipa berhasil menjaga ritme balapnya dan finis di posisi keenam, hanya terpaut kurang dari 0,3 detik dari sang juara.

Lewat torehan impresif ini, Ramadhipa kini bertengger di posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior World Championship dengan koleksi 26 poin. Capaian ini sekaligus menobatkan dirinya sebagai pebalap Indonesia dengan debut terbaik sepanjang sejarah ajang tersebut (sebelumnya bernama JuniorGP atau CEV Moto3).

“Kami menutup akhir pekan pertama ini dengan hasil positif. Pada Race 1 saya mencoba menjaga ban semaksimal mungkin karena ini balapan Moto3 pertama saya. Ada sedikit kesalahan di lap terakhir, tapi beruntung bisa meraih podium. Di Race 2 kami kembali bertarung untuk kemenangan. Kami bergerak ke arah yang tepat dan siap tampil lebih kuat di Estoril,” ujar Ramadhipa optimis.

Pencapaian ini mendapat apresiasi dari General Manager Marketing Planning & Analysis AHM, Andy Wijaya. Menurutnya, performa apik Ramadhipa menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan balap berjenjang yang dilakukan Astra Honda dalam mengantarkan talenta muda Indonesia ke level internasional.

“Semoga penampilannya semakin melesat di putaran berikutnya dan mampu menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia lainnya,” kata Andy.

Putaran kedua Moto3 Junior World Championship 2026 dijadwalkan akan berlangsung di Circuito do Estoril, Portugal, pada 12-14 Juni mendatang. (r/fan)

Astra Motor NTB Sukses Kawal 300 Bikers Honda PCX Se-Indonesia dalam Turing ‘NGASAB’ di Lombok

0
Gelar Gathering Nasional HPCI 2026, Ratusan Pecinta Honda PCX Se-Indonesia Jelajahi Keindahan Wisata Lombok

Mataram (Ekbis NTB) – Astra Motor NTB bersama komunitas Honda PCX Club Indonesia (HPCI) sukses menggelar gathering nasional bertajuk NGASAB (Ngaspal Bareng Bapak). Ajang silaturahmi akbar ini berhasil mempertemukan sekitar 300 pecinta Honda PCX dari Sabang sampai Merauke di Pulau Lombok, West Nusa Tenggara (NTB).

Para peserta dari berbagai penjuru tanah air tersebut terpantau mulai memadati lokasi sejak 15 Mei 2026 untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang berpusat di kawasan Taman Hiburan Loang Baloq, Lombok, hingga berakhir pada 16 Mei 2026.

Momentum spesial ini menjadi wadah bagi para anggota komunitas untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus merasakan langsung sensasi berkendara premium. Tidak sekadar berkumpul, para bikers juga diajak mengeksplorasi pesona alam Lombok melalui rute turing yang melintasi kawasan wisata legendaris Senggigi, hingga menyentuh garis finish di kawasan Malaka yang menyuguhkan panorama pantai memukau.

Gelar Gathering Nasional HPCI 2026, Ratusan Pecinta Honda PCX Se-Indonesia Jelajahi Keindahan Wisata Lombok

Performa tangguh, desain premium, serta kenyamanan maksimal dari Honda PCX terbukti andal dalam melibas rute turing jarak jauh tersebut.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix, menegaskan bahwa kegiatan komunitas seperti NGASAB merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan dalam membangun kedekatan emosional dengan para pengguna setia Honda.

“Melalui kegiatan NGASAB ini, kami ingin memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan sekaligus mempererat solidaritas antar-anggota komunitas Honda PCX dari seluruh Indonesia. Lombok memiliki panorama alam yang luar biasa, sehingga menjadi pengalaman turing yang berkesan bagi seluruh peserta,” ujar Felix.

Usai agenda turing selesai, kemeriahan berlanjut dengan sesi ramah tamah, hiburan musik, dan malam kebersamaan di Taman Hiburan Loang Baloq. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan sukses menutup sempurna rangkaian acara berskala nasional ini.

Melalui agenda rutin tersebut, Astra Motor NTB berharap komunitas Honda dapat terus menjadi wadah positif untuk saling berbagi pengalaman, memperluas jaringan persaudaraan, serta aktif mempromosikan pariwisata daerah melalui kampanye turing yang aman dan nyaman (safety riding). (r/fan)

Pemkot Mataram Usulkan Rp240 Miliar untuk Pembangunan Pemecah Gelombang

0
Pemkot Mataram Usulkan Rp240 Miliar untuk Pembangunan Pemecah Gelombang
Lale Widihning (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengusulkan anggaran sebesar Rp240 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di sejumlah kawasan pesisir yang mengalami abrasi parah.

Usulan tersebut diajukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proyek dan penganggaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan abrasi pantai di wilayah pesisir Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam lingkungan pesisir, tetapi juga permukiman warga dan infrastruktur publik yang berada di dekat bibir pantai.

“Usulan anggaran sekitar Rp240 miliar itu sudah kami ajukan melalui BWS selaku eksekutor karena mereka yang memiliki kewenangan anggaran,” ujarnya, Selasa (26/5).

Menurut Lale, Pemerintah Kota Mataram terus mendorong percepatan penanganan abrasi karena dampaknya semakin luas. Pemkot, kata dia, bertindak sebagai pemilik wilayah sekaligus pengusul proyek, sedangkan pemerintah pusat melalui BWS akan menangani aspek teknis dan penganggaran.

Ia menjelaskan, usulan pembangunan breakwater tersebut juga mendapat dukungan dari pihak legislatif. Bahkan, koordinasi dengan perwakilan komisi di DPR RI telah dilakukan untuk mengawal agar program penanganan abrasi di Kota Mataram dapat masuk dalam prioritas pemerintah pusat.

Lale menyebutkan, penanganan abrasi difokuskan pada empat titik pesisir yang dinilai paling mendesak, yakni Pantai Bintaro, Pantai Mapak, Pantai Pondok Prasi di Kampung Bugis, dan Pantai Gading. Dari seluruh lokasi tersebut, kondisi terparah terjadi di kawasan Pondok Prasi.

“Dari keempat lokasi itu, kondisi di Pondok Prasi merupakan yang paling parah,” katanya.

Ia menjelaskan, abrasi di kawasan Pondok Prasi telah mengikis daratan lebih dari satu meter setiap tahun. Akibatnya, jalan lingkungan selebar 4,5 meter yang sebelumnya digunakan warga kini sebagian besar hilang tergerus ombak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah warga di kawasan pesisir juga terdampak dan sebagian telah habis terkikis air laut.

Menurutnya, jika tidak segera ditangani, abrasi diperkirakan akan terus meluas dan mengancam kawasan permukiman lainnya di sepanjang pesisir Kota Mataram. Karena itu, pembangunan breakwater dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk meredam gelombang laut sekaligus melindungi garis pantai dari pengikisan.

Selain melindungi permukiman warga, proyek tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberadaan fasilitas umum dan akses jalan di kawasan pesisir yang selama ini mulai terancam rusak akibat hantaman ombak saat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.

Lale menambahkan, dokumen usulan beserta data kebutuhan penanganan sesuai kondisi lapangan telah diserahkan kepada pemerintah pusat. Saat ini, usulan tersebut sudah masuk dalam basis data perencanaan BWS sehingga tinggal menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat.

“Terkait penyusunan detail engineering design (DED), nantinya akan dilakukan lebih lanjut oleh pihak BWS,” jelasnya.

Pemerintah Kota Mataram berharap proyek pembangunan pemecah gelombang tersebut dapat segera direalisasikan guna mencegah abrasi semakin parah. Pemkot optimistis usulan itu dapat terealisasi mengingat sebelumnya pemerintah pusat juga telah membantu penanganan kedaruratan di sejumlah titik sungai di Kota Mataram.

“Seperti keberhasilan koordinasi sebelumnya, kami berhasil mendapatkan bantuan pusat untuk penanganan kedaruratan Sungai Unus dan Sungai Ancar yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan,” pungkasnya. (pan)