Beranda blog Halaman 224

Musim Haji 2026: Rombongan Perdana Jemaah Haji NTB Tiba di Tanah Air dengan Selamat

0
Sebanyak 393 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 1 asal Kabupaten Lombok Timur tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Selasa (2/6/2026) pukul 00.15 Wita.

Lombok (Ekbis NTB) — Sebanyak 393 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 1 asal Kabupaten Lombok Timur mendarat darurat dengan selamat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Selasa (2/6/2026) pukul 00.15 Wita. Kepulangan ini menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Nusa Tenggara Barat (NTB) pada musim haji 2026.

Kloter perdana yang kembali ke Bumi Gora ini terdiri atas 178 jemaah laki-laki dan 215 jemaah perempuan. Setibanya di bandara, rombongan langsung diarahkan menuju Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk mengikuti prosesi serah terima dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Prosesi serah terima dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Lombok, Lalu Muhamad Amin, kepada Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair.

Dalam sambutannya, Lalu Muhamad Amin menyampaikan rasa syukur yang mendalam karena seluruh jemaah dalam kloter pertama ini dapat menyelesaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci dan kembali dalam keadaan sehat walafiat.

“Alhamdulillah, jemaah haji Kloter 1 yang diberangkatkan dari Lombok telah kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersyukur seluruh jemaah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan kembali dengan selamat,” ujar Lalu Amin saat prosesi serah terima.

Ia secara resmi menyerahkan kembali para jemaah kepada Pemprov NTB agar bisa segera dipulangkan ke daerah asal dan berkumpul bersama keluarga. Pada kesempatan tersebut, Lalu Amin juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan pelayanan selama mendampingi jemaah.

“Kami memohon maaf apabila selama penyelenggaraan ibadah haji terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga seluruh jemaah menjadi haji dan hajah yang mabrur,” tambahnya, sembari mengapresiasi dukungan penuh dari Pemprov NTB dan seluruh pemangku kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, Sekda NTB Abul Chair menyambut hangat kedatangan para tamu Allah tersebut. Ia mendoakan agar seluruh pengorbanan dan amal ibadah para jemaah diterima oleh Allah SWT.

“Selamat datang kembali di Bumi Gora. Kami bersyukur Bapak dan Ibu telah kembali dengan selamat dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Kami berdoa semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah haji Bapak dan Ibu sekalian,” kata Abul Chair.

Senada dengan Kemenag, Abul Chair atas nama Pemprov NTB juga menyampaikan permohonan maaf jika masih terdapat celah dalam pelayanan domestik, serta berterima kasih kepada seluruh petugas yang telah bekerja keras menyukseskan operasional haji tahun ini.

Pantauan di lokasi, usai prosesi serah terima di Asrama Haji selesai, para jemaah langsung dijemput oleh pihak keluarga dan panitia daerah untuk bertolak menuju rumah masing-masing di Kabupaten Lombok Timur. (r/fan)

NTB Raup Hampir Rp20 Miliar Transaksi Paket Wisata di BBTF 2026 Bali

0

Lombok Barat (ekbisntb.com) – NTB meraup hampir Rp20 miliar transaksi paket wisata pada ajang Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Bali.
Ketua BPPD NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan nilai transaksi yang tercatat selama pameran masih berupa potensi bisnis atau business dealing antara pelaku industri pariwisata NTB dengan buyer mancanegara dan domestik. Meski belum berupa pembayaran langsung, angka capaian ini dinilai menunjukkan tingginya minat pasar terhadap destinasi wisata NTB.
“Kalau dilihat dari potensinya, transaksi yang terjadi sudah hampir mencapai Rp20 miliar. Ini tentu menggembirakan karena sebelumnya target kami Rp15 miliar, kemudian dinaikkan menjadi Rp25 miliar, dan saat ini sudah mendekati Rp20 miliar,” ujarnya.
Menurut Sahlan, transaksi yang tercatat dalam BBTF berbeda dengan transaksi wisata domestik yang umumnya dilakukan secara langsung melalui pembayaran atau uang muka. Buyer internasional biasanya memerlukan waktu untuk melakukan komunikasi lanjutan dan penyusunan paket wisata sebelum transaksi benar-benar terealisasi.
“Mereka tidak langsung membayar di lokasi. Setelah kembali ke negaranya masing-masing, mereka akan melakukan komunikasi lanjutan, menyusun paket, kemudian baru masuk ke tahap transaksi. Polanya memang berbeda dengan pasar domestik,” jelasnya.
Dari berbagai produk wisata yang ditawarkan, paket wisata bahari dan pantai masih menjadi yang paling diminati buyer. Selain itu, sejumlah agen perjalanan juga mulai tertarik mengembangkan paket perjalanan lintas destinasi yang menghubungkan Lombok, Sumbawa, Bima hingga Labuan Bajo.
“Yang paling banyak diminati tentu wisata pantai. Selain itu ada permintaan paket perjalanan yang menghubungkan Lombok, Sumbawa, Bima sampai Labuan Bajo. Ini menjadi peluang besar bagi NTB untuk memperkuat konektivitas destinasi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sebagian besar paket yang ditawarkan merupakan produk wisata reguler yang selama ini sudah dijalankan pelaku industri pariwisata NTB. Namun, meningkatnya minat buyer terhadap paket lintas daerah menunjukkan adanya peluang pengembangan pasar yang lebih luas.
Menariknya, dari berbagai kesepakatan bisnis yang terjalin selama BBTF, sejumlah buyer justru menunjukkan minat besar terhadap destinasi wisata di Pulau Sumbawa. Kondisi ini dinilai sejalan dengan upaya BPPD NTB untuk memperluas pemerataan pengembangan pariwisata di seluruh wilayah NTB.
Sahlan mengungkapkan bahwa selama ini perhatian wisatawan masih terkonsentrasi di Lombok. Karena itu, pihaknya terus mendorong promosi destinasi di Sumbawa, Dompu, hingga Bima agar mampu bersaing dan berkembang sebagai tujuan wisata unggulan.
“Mereka mulai melirik destinasi-destinasi baru di Pulau Sumbawa. Ini memang menjadi komitmen kami untuk mengurangi disparitas antara Lombok dan Sumbawa. Kami ingin pariwisata dari Sumbawa, Dompu hingga Bima terus tumbuh dan semakin dikenal,” katanya.
Menurutnya, ketertarikan buyer terhadap Sumbawa menjadi sinyal positif bahwa pasar internasional mulai mencari alternatif destinasi baru yang menawarkan pengalaman berbeda dibanding kawasan wisata yang sudah mapan.
BPPD NTB optimistis nilai transaksi BBTF 2026 masih berpotensi meningkat. Pasalnya, komunikasi bisnis antara seller dan buyer masih terus berlangsung, termasuk melalui kegiatan familiarization trip yang saat ini diikuti puluhan buyer dari berbagai negara di Lombok.
“Kami berharap dalam beberapa hari ke depan masih ada komunikasi lanjutan dari travel agent yang bisa menghasilkan tambahan transaksi. Potensinya masih terbuka karena proses negosiasi dan penjajakan kerja sama masih berjalan,” kata Sahlan.
Ia berharap hasil BBTF tahun ini tidak hanya tercermin dari nilai transaksi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan pemerataan pertumbuhan sektor pariwisata di seluruh wilayah NTB.(bul)

Buyer dan Pelaku Industri Pariwisata dari Belasan Negara “Explore” Lombok

0

Lombok Barat (ekbisntb.com) – Puluhan buyer dan pelaku industri pariwisata internasional dari belasan negara mengikuti kegiatan familiarization trip (famtrip) di Lombok sebagai rangkaian ajang Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2026. Kegiatan ini menjadi momentum bagi Nusa Tenggara Barat untuk memperkenalkan langsung kekayaan destinasi, budaya, kuliner, hingga fasilitas pariwisata berkelas dunia kepada pasar internasional.
Para buyer yang hadir berasal dari Australia, Malaysia, India, Belanda, Afrika Selatan, Polandia, Prancis, Kenya, Lithuania, Tiongkok, Hong Kong, Pakistan, Filipina, Kazakhstan, Myanmar, Slovakia.
Mereka menikmati suguhan budaya, kuliner, dan destinasi wisata Lombok, yang sudah dipersiapkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BBPD) NTB, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, beserta para pelaku wisata NTB, selama dua hari.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, yang turut menjamu para buyer dari berbagai negara di Qunci Villas, Minggu malam, 31 Mei 2026, menegaskan, antusiasme peserta BBTF 2026 mengunjungi NTB sangat tinggi.
“Antusiasme peserta sangat besar. Ini menjadi kesempatan penting agar mereka mengetahui kondisi terkini destinasi wisata di NTB, termasuk budaya, kuliner, dan berbagai potensi yang kita miliki,” ujarnya.
Menurut Aulia, kunjungan langsung ke destinasi dinilai lebih efektif dibandingkan pertemuan bisnis singkat dalam pameran wisata. Melalui famtrip, buyer dapat melihat dan merasakan langsung pengalaman berwisata di Lombok sehingga komunikasi dan kerja sama bisnis dapat terjalin lebih mendalam.
“Harapannya tentu ada kemitraan yang kuat antara pelaku usaha pariwisata NTB dengan buyer dari berbagai negara sehingga dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara ke NTB,” katanya.
Selain memperkenalkan destinasi unggulan, Pemprov NTB juga menampilkan kekayaan budaya lokal, kuliner khas, serta konsep gastro tourism yang saat ini menjadi salah satu tren wisata global. Menurut Aulia, ini merupakan bagian dari strategi promosi untuk menghadapi tantangan industri pariwisata global yang semakin kompetitif.
“Pariwisata saat ini menghadapi berbagai tantangan. Karena itu dibutuhkan inovasi dan optimalisasi promosi agar NTB tetap menjadi pilihan wisatawan dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan, para buyer yang dibawa ke Lombok merupakan buyer potensial dari kawasan Eropa, Amerika, Asia, hingga Afrika yang memiliki peluang besar menjual paket wisata NTB di negara masing-masing.
“Yang ingin kita gali adalah komitmen mereka untuk menjual Lombok secara serius. Karena itu mereka harus melihat sendiri destinasi, hotel, atraksi wisata, dan pengalaman yang ditawarkan Lombok,” katanya.
Selama berada di Lombok, para buyer diajak mengunjungi sejumlah destinasi unggulan. Pada hari pertama mereka menikmati berbagai aktivitas wisata di Gili Trawangan, mulai dari bersepeda, naik cidomo, snorkeling hingga mengenal potensi wisata selam.
Selanjutnya, peserta famtrip dijadwalkan mengunjungi sentra kerajinan gerabah Banyumulek, Desa Adat Sukarara yang terkenal dengan tenun tradisionalnya, hingga Desa Adat Ende untuk menyaksikan langsung budaya dan kehidupan masyarakat Sasak.
Tak hanya itu, para buyer juga diperkenalkan dengan wisata gastronomi khas Lombok seperti serabi dan cerorot yang dibuat langsung oleh masyarakat setempat. Rangkaian kunjungan kemudian berlanjut ke kawasan The Mandalika, termasuk melihat langsung Sirkuit Mandalika dan sejumlah pantai unggulan di kawasan tersebut.
“Di Sukarara mereka akan belajar langsung proses menenun dan memahami filosofi budaya yang terkandung di dalamnya. Di Ende kami tampilkan kesenian tradisional, tarian, serta kuliner khas masyarakat Sasak,” jelas Sahlan.
Ia menambahkan, famtrip ini tidak ditujukan untuk transaksi bisnis secara instan. Sebagian besar buyer yang hadir merupakan agen perjalanan yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap produk wisata sebelum memasarkannya kepada konsumen di negara asal mereka.
“Karakter travel agent internasional itu mereka harus memahami destinasi terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka menyusun dan menjual paket wisata. Karena bagi sebagian dari mereka, Lombok masih merupakan destinasi baru yang perlu dipelajari lebih dalam,” katanya.
Melalui kegiatan ini, BPPD NTB berharap tindak lanjut kerja sama bisnis yang terbangun selama BBTF dapat berkembang menjadi paket-paket wisata baru yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB.
“Target akhirnya tentu peningkatan kunjungan wisatawan dan dampak ekonomi bagi daerah. Semakin banyak buyer yang mengenal Lombok, semakin besar peluang destinasi kita dipasarkan secara global,” pungkasnya.(bul)

Kisah Petani Sukadana: Sukses Ubah Pekarangan Jadi Kebun Kelengkeng Beromzet Jutaan Rupiah

0
Kelompok Tani Lintang Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara

Lombok Utara (Ekbis NTB) – Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, menyimpan potensi ekonomi luar biasa yang saling terintegrasi melalui budidaya kelengkeng jenis diamond dan peternakan lebah madu trigona. Komoditas madu lokal ini bahkan tengah bersiap menembus pasar internasional, meskipun saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan global dan infrastruktur domestik.

Integrasi Kelengkeng dan Madu Trigona

Awal mula berkembangnya perkebunan kelengkeng di Desa Sukadana berakar dari pembentukan sekitar 12 kelompok peternak lebah madu trigona pada tahun 2021. Saat itu, para peternak mengalami kendala kekurangan nektar sebagai pakan lebah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) memfasilitasi bantuan sebanyak 2.000 pohon kelengkeng. Saat ini, sekitar 1.400 pohon kelengkeng tumbuh subur dan telah berbuah lebat di lahan pekarangan rumah tangga serta kawasan perkebunan warga.

Ketua Kelompok Tani Lintang Utara, Sapta Handi, bersama anggota kelompoknya yang juga Sekretaris Desa Sukadana, Karman, pada Sabtu, 30 Mei 2026 menjelaskan bahwa varietas kelengkeng yang didominasi jenis diamond ini memiliki karakteristik buah yang tebal, manis, dan cenderung berair saat matang.

Dengan asumsi produktivitas mencapai 30 kilogram per pohon, potensi panen kelengkeng di desa ini diperkirakan mencapai 30 ton. Ke depan, Kelompok Tani Lintang Utara berencana mengembangkan kawasan agrowisata seluas 2 hektar di pinggir jalan desa untuk menangkap peluang kunjungan wisatawan.

Ketua Kelompok Tani Lintang Utara, Sapta Handi bersama anggotanya saat Panen Buah Kelengkeng di Desa Sukadana

Dampak Ekonomi bagi Warga

Kehadiran pohon kelengkeng ini membawa dampak ekonomi langsung yang signifikan bagi masyarakat. Karman mengungkapkan, sejumlah warga kini mampu meraup pendapatan dari penjualan kelengkeng berkisar antara Rp600.000 hingga Rp3.000.000 per pohon melalui sistem penjualan langsung maupun online. Selain dijual, buah tersebut juga dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga.

Secara bisnis, budidaya kelengkeng ini dinilai lebih menjanjikan karena memiliki masa panen yang relatif cepat, yaitu setiap 4 bulan sekali. Hal ini berbanding terbalik dengan madu trigona yang membutuhkan waktu hingga 6 sampai 8 bulan untuk masa panen.

Sahlan, Peternak Lebah Madu Trigona yang Siap Tembus Pasar Global di Desa Sukadana

Madu Trigona Sukadana Siap Tembus Pasar Global

Di sektor peternakan lebah, madu trigona dari Desa Sukadana memiliki kualitas premium yang diminati pasar internasional. Salah satu peternak lokal, Pak Sahlan, membeberkan bahwa pihaknya telah menjajaki kontrak ekspor sebesar 20 hingga 50 ton per tahun untuk pasar Timur Tengah, khususnya Dubai.

Madu seukuran 500 ml dihargai Rp200.000 di tingkat pengepul (bos) untuk kuota ekspor tersebut. Secara akumulatif, potensi produksi madu trigona siap panen di Lombok Utara diproyeksikan mampu mencapai 15 ton per tiga bulan.

“Madu kita sebenarnya sangat diminati di luar negeri, dan proses perizinan ke Dubai dari pihak Indonesia pun sudah selesai dan clear. Saat ini kami memiliki ribuan botol madu yang tersimpan rapi di gudang dan siap dikirim,” ujar Pak Sahlan.

Kendala Geopolitik dan Keterbatasan Air

Meski potensinya besar, realisasi ekspor madu trigona ke Dubai saat ini mengalami penundaan akibat pecahnya konflik bersenjata atau perang di wilayah Timur Tengah. Guna menyiasati kebuntuan tersebut, pihak manajemen kini tengah mengalihkan jalur pasar ke Singapura, dengan progres negosiasi yang telah mencapai 80 persen.

Di sisi lain, pasar madu domestik di Lombok Utara saat ini sedang lesu akibat maraknya serbuan madu dari luar daerah (seperti pulau Jawa) yang menggunakan label palsu “Madu Lombok Utara”. Dampaknya, harga madu lokal di tingkat pedagang anjlok dari yang semula Rp150.000 per botol isi 500 ml, kini merosot hingga Rp80.000 – Rp100.000 saja.

Selain masalah pasar global, para petani di Desa Sukadana juga mengeluhkan kendala klasik di lapangan, yakni keterbatasan akses air bersih untuk penyiraman tanaman kelengkeng. Warga berharap adanya bantuan pembangunan sumur bor dari pemerintah agar integrasi perkebunan kelengkeng dan peternakan lebah trigona ini bisa berjalan lebih maksimal demi kesejahteraan masyarakat desa. (fan)

Astra Motor NTB Salurkan total 11 Ekor Kambing Kurban

0
Astra Motor NTB Salurkan total 11 Ekor Kambing Kurban

Mataram (Ekbis NTB) – Astra Motor NTB menyalurkan sebanyak 11 ekor kambing kurban kepada masjid-masjid di wilayah Ring 1 seluruh jaringan cabang perusahaan di Nusa Tenggara Barat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kepala Wilayah Astra Motor NTB Suryanto Wirawan mengatakan program penyaluran hewan kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan sekaligus wujud rasa syukur kepada masyarakat di sekitar lingkungan operasional perusahaan.

“Melalui momentum Idul Adha ini, kami ingin terus memperkuat hubungan baik dengan masyarakat sekitar serta berbagi kebahagiaan bersama. Kegiatan ini juga menjadi bentuk rasa syukur Astra Motor NTB atas dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan perusahaan,” ujarnya.

Lanjut disampaikan, sebanyak 11 ekor kambing kurban tersebut didistribusikan kepada masjid-masjid yang berada di sekitar Main Dealer Astra Motor NTB dan jaringan cabang Astra Motor yang tersebar di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Admin.Fin Manager Astra Motor NTB Ivan Pratama juga menambahkan, selain disalurkan ke masjid-masjid Ring 1 perusahaan, bantuan hewan kurban juga diberikan kepada para buruh gudang unit sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung operasional Astra Motor NTB selama ini.

Menurut Ivan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Astra Motor NTB, kata dia, tidak hanya berfokus pada pelayanan konsumen dan pengembangan bisnis, tetapi juga berupaya hadir melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Semangat berbagi ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Kami ingin keberadaan Astra Motor NTB tidak hanya dirasakan melalui layanan bisnis, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang nyata,” katanya.

Program penyaluran hewan kurban tersebut rutin dilakukan Astra Motor NTB setiap momentum Hari Raya Idul Adha sebagai bagian dari budaya perusahaan dalam menumbuhkan nilai kepedulian dan kebersamaan.

Penyaluran bantuan kurban itu pun mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pengurus masjid penerima manfaat. Bantuan tersebut dinilai membantu masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban sekaligus memperkuat semangat gotong royong di lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan sosial tersebut, Astra Motor NTB berharap dapat terus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan serta memperkuat komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi daerah. (r)

Astra Motor NTB Gandeng Prodia Gelar Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan

0
Astra Motor NTB Gandeng Prodia Gelar Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan

Mataram (Ekbis NTB) – Astra Motor NTB bekerja sama dengan Prodia menggelar seminar kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh karyawan sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan kerja.

Kegiatan yang berlangsung pada 9 Mei 2026 tersebut menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam, Hendra Ikhwan Gutama, dengan tema seminar “Gut Feeling: Rahasia Perut Sehat untuk Performa Kerja Maksimal”.

Kepala Wilayah Astra Motor NTB, Suryanto Wirawan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

“Kesadaran terhadap kesehatan karyawan menjadi hal yang sangat penting. Melalui seminar dan pemeriksaan kesehatan ini, kami ingin meningkatkan awareness sekaligus kesiapsiagaan karyawan dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap prima saat bekerja,” ujarnya.

Ia mengatakan kesehatan karyawan memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas dan kualitas kerja sehari-hari. Karena itu, perusahaan berupaya menghadirkan program edukasi kesehatan yang relevan dengan kebutuhan pekerja saat ini.

Dalam seminar tersebut, peserta mendapatkan edukasi langsung mengenai pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan yang berkaitan erat dengan performa kerja dan aktivitas harian. Materi yang disampaikan dokter juga membahas pola makan sehat, pengelolaan stres, hingga kebiasaan hidup yang dapat membantu menjaga kesehatan lambung dan usus.

Selain sesi seminar, Astra Motor NTB bersama Prodia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi body composition, pengecekan gula darah, tekanan darah, serta pengukuran tinggi badan.

Antusiasme karyawan terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi langsung terkait kondisi kesehatan dan pola hidup sehat di tengah aktivitas kerja yang padat.

Suryanto juga mengatakan kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan menggandeng penyedia layanan kesehatan profesional. Menurut dia, tema seminar kesehatan juga akan terus disesuaikan dengan kebutuhan dan tren kesehatan yang dekat dengan kehidupan karyawan.

“Kami berharap program seperti ini bisa terus berjalan secara berkala dengan tema-tema yang relevan dan menarik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh karyawan,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Astra Motor NTB berharap dapat membangun budaya kerja yang lebih sehat sekaligus mendorong karyawan untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan sejak dini. Langkah preventif dinilai penting untuk menjaga kualitas hidup dan meningkatkan produktivitas kerja secara berkelanjutan. (r)

CFD Kalaki Disiapkan Jadi Pusat UMKM dan Hiburan

0
CFD Kalaki Disiapkan Jadi Pusat UMKM dan Hiburan
Muhammad Akbar. (Suara NTB/hir)


Bima (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Kabupaten Bima mulai menyiapkan konsep Car Free Day (CFD) di kawasan Pantai Kalaki sebagai ruang publik baru yang dipadukan dengan aktivitas UMKM, hiburan rakyat, dan penataan kawasan wisata. Program tersebut mulai diseriuskan untuk dibahas pada 2026.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar mengatakan pembahasan awal terkait konsep CFD sudah dilakukan bersama jajaran internal. Kawasan Pantai Kalaki dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat aktivitas masyarakat pada akhir pekan.
“Bersama dengan Sekdis, dan para Kabid, kita sudah berdiskusi bagaimana untuk adanya Car Free Day bahkan Car Free Night. Dan di tahun ini akan kami bicarakan,” tegasnya Jumat (29/5).


Menurutnya, kawasan Pantai Kalaki selama ini ramai dikunjungi warga, terutama pada sore hingga malam hari. Namun, ruang publik di kawasan tersebut belum tertata maksimal sehingga pemerintah daerah mulai mengkaji penerapan CFD secara rutin.


Meski demikian, konsep Car Free Night belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. Jalur Pantai Kalaki masih menjadi akses utama kendaraan besar, termasuk bus malam, sehingga pemerintah lebih memprioritaskan CFD pada pagi atau sore hari.


“Tapi malam sepertinya belum bisa karena malam itu kan harus dilewati oleh bus malam, jalan di kawasan Pantai Kelaki itu,” jelasnya.
Akbar menegaskan arah pengembangan CFD tidak hanya difokuskan pada olahraga masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan telaahan staf terkait pengembangan CFD.


“Car Free Day itu pun arahnya ke situ, ke peningkatan UMKM dan lain sebagainya,” harapnya.

Konsep penataan kawasan juga akan dipadukan dengan pengembangan Taman Kalaki sebagai ruang terbuka keluarga. Kawasan tersebut dirancang menjadi lokasi rekreasi dengan ruang pertunjukan seni dan aktivitas komunitas muda.


Selain pembenahan taman, pemerintah juga menyiapkan pengecatan dan penataan fasilitas pendukung agar kawasan lebih nyaman bagi pengunjung.


Ia juga membuka ruang bagi komunitas seni untuk terlibat dalam kegiatan CFD.


“Teman-teman yang hobi gitar akustik, kemudian musik jalanan, dan lain sebagainya, itu bisa dioptimalkan,” pungkasnya. (hir)

Pendistribusian Minyak Subsidi Diperketat

0
Juraidin. (Suara NTB/hir)


Bima (ekbisntb.com)
– Pemerintah Kabupaten Bima akan memperketat pengawasan harga dan distribusi Minyakita. Pasalnya, harga minyak goreng subsidi itu terus melampaui harga eceran tertinggi (HET).


Badan Pangan Nasional bersama Kementerian/Lembaga melalui Tim Satgas Saber Tahun 2026 meminta pengawasan dilakukan intensif hingga tingkat kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M.Si., mengatakan hasil rapat koordinasi pengawasan Minyakita dan beras menegaskan bahwa program bantuan pangan dari Perum Bulog harus segera dijalankan sebagai bagian dari intervensi pasar pemerintah.

“Program bantuan pangan oleh BUMN Bulog berupa beras 10 kilogram dan Minyakita 2 liter kepada keluarga penerima manfaat setiap bulan merupakan salah satu kebijakan intervensi pasar oleh pemerintah untuk pengendalian harga beras dan Minyakita sehingga wajib dilaksanakan sesegera mungkin,” ujarnya, Jumat (29/5).

Ia mengatakan distribusi Minyakita juga diprioritaskan untuk mitra Bulog yang berada di pasar pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) maupun pasar nonpemantauan. Langkah itu dilakukan agar pasokan minyak goreng subsidi tetap tersedia di tengah kenaikan harga di tingkat pengecer.

“Minyakita diwajibkan dan diprioritaskan ke mitra Bulog yang ada di pasar pemantauan SP2KP dan pasar nonpemantauan,” katanya.

Selain distribusi, pengawasan harga juga diperketat melalui koordinasi lintas instansi. Pengawasan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri, Satgas Pengendalian Beras, dan Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di tingkat kabupaten/kota.

Juraidin mengatakan pemerintah daerah juga diminta mengambil langkah administratif terhadap pelaku usaha yang menjual di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Dinas Perindag kabupaten/kota akan mengeluarkan surat teguran kepada distributor, pengecer, hingga ritel modern yang melanggar ketentuan harga.

“Dinas Perindag kabupaten Bima akan memberikan surat teguran ke distributor, pengecer, retail modern, dan pelaku usaha yang menjual di atas HET maupun HAP,” tuturnya.

Ia menegaskan pelanggaran di sektor pangan tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga dapat diproses secara hukum apabila ditemukan unsur pidana. Pelanggaran yang dimaksud meliputi penimbunan, mutu yang tidak sesuai standar, tidak memiliki SNI, tidak memiliki izin edar, hingga pemalsuan merek dan ketidaksesuaian takaran.

“Selain tindakan administrasi berupa teguran, pelanggaran pangan yang berkaitan dengan penimbunan, tidak sesuai mutu, tidak memiliki SNI, tidak ada izin edar, tidak memiliki perizinan, tidak sesuai takaran, dan pemalsuan merek termasuk tindak pidana yang bisa diproses oleh APH,” ujarnya.

Sebelumnya, harga Minyakita di Kabupaten Bima dilaporkan telah menembus Rp25 ribu per liter di tingkat pengecer. Padahal HET Minyakita masih ditetapkan Rp15.700 per liter. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng premium yang kini mencapai Rp28 ribu per liter di sejumlah toko dan pasar tradisional. (hir)

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026, KI NTB akan Soroti Transparansi Anggaran

0
Komisi Informasi (KI) NTB akan melakukan monev keterbukaan informasi, fokus pelototi anggaran publik. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Komisi Informasi (KI) NTB mulai mematangkan persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2026. Sebanyak 107 badan publik di Bumi Gora dipastikan masuk dalam penilaian tahun ini.

Ketua KI NTB, Sahnam mengatakan ratusan badan publik tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga vertikal, BUMD, sekolah, rumah sakit, pemerintah desa hingga PPID kabupaten/kota.

“Monev 2026 badan publik sebanyak 107, terdiri dari OPD 39, lembaga vertikal 19, BUMD, sekolah SMA-SMK, rumah sakit, desa dan PPID kabupaten/kota,” ujar Sahnam.

Lembaga vertikal yang masuk dalam monev keterbukaan informasi di antaranya kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, BPOM, KPU hingga Bawaslu. Sementara dari sektor BUMD terdapat Bank NTB Syariah dan BPR NTB.

Dalam monev tahun ini, KI NTB akan menilai sejumlah indikator utama, mulai dari kualitas informasi publik, jenis informasi yang disediakan, pelayanan informasi, komitmen badan publik, sarana dan prasarana hingga aspek digitalisasi layanan informasi.

“Garis besar indikatornya meliputi kualitas informasi publik, pelayanan informasi, komitmen, sarana-prasarana dan digitalisasi,” katanya.

Hasil penilaian nantinya akan dibagi dalam empat kategori, yakni tidak informatif, menuju informatif, cukup informatif dan informatif.

Sahnam meminta seluruh badan publik yang masuk dalam penilaian segera menyiapkan instrumen dan dokumen pendukung sesuai indikator monev yang telah ditetapkan KI NTB.

“Semua badan publik yang masuk dalam monev 2026 diminta menyiapkan seluruh isian instrumen indikator monev,” tegasnya.

Menurut Sahnam, KI NTB tahun ini juga akan memberi perhatian lebih terhadap keterbukaan penggunaan anggaran publik, terutama pada proyek-proyek strategis dan sistem pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan lebih memotret pada keterbukaan dan manajemen keterbukaan informasi publik, termasuk penggunaan anggaran belanja terutama proyek-proyek strategis dan sistem informasi pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

DLH Mataram Rencanakan Penataan Lapak Pedagang di RTH Pagutan

0
Salah satu titik tempat DLH Mataram merencanakan penataan lapak pedagang di RTH Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram pada Kamis (28/5/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mulai merencanakan penataan lapak pedagang di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan.

Penataan tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan estetis, sekaligus mencegah munculnya lapak liar di sepanjang jalur jogging track yang kerap mengganggu aktivitas pejalan kaki maupun masyarakat yang berolahraga.

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahayadi, mengatakan konsep penataan yang disiapkan tidak hanya fokus pada penempatan lapak, tetapi juga menyeragamkan desain bangunan agar kawasan terlihat lebih tertata. Salah satu konsep yang direncanakan yakni pembangunan atap lapak dengan model yang seragam dan terpusat pada satu titik tertentu.

“Kita rencanakan membuat atap yang seragam supaya lebih rapi dan terpusat di satu titik,” ujarnya Rabu (27/5).

Menurut Nizar, keberadaan pedagang di RTH Pagutan sebenarnya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang perlu difasilitasi. Namun, penataan tetap diperlukan agar keberadaan lapak tidak mengganggu fungsi utama kawasan sebagai ruang publik dan tempat olahraga warga.

Selama ini, kata dia, sejumlah pedagang masih mendirikan lapak secara mandiri di sepanjang jalur jogging track. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan pengunjung karena mempersempit akses pejalan kaki dan mengganggu aktivitas olahraga.

“Tujuannya supaya pedagang tetap bisa berjualan, tetapi kawasan juga tetap nyaman untuk masyarakat yang datang berolahraga atau sekadar bersantai,” katanya.

Ia menambahkan, RTH Pagutan kini menjadi salah satu ruang publik favorit masyarakat Kota Mataram. Setiap pagi dan sore hari, kawasan tersebut ramai dikunjungi warga untuk berolahraga, bersantai, hingga berkumpul bersama keluarga. Bahkan, tidak sedikit pengunjung yang datang dari luar Kota Mataram karena suasana kawasan yang dinilai asri dan representatif.

Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, DLH menilai penataan kawasan menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas ekonomi dan fungsi ruang terbuka hijau dapat berjalan seimbang.

Selain penataan lapak sementara, DLH juga memiliki rencana jangka panjang untuk menghadirkan konsep lapak yang lebih permanen seperti yang diterapkan di kawasan Eks Pelabuhan Ampenan. Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan sentra kuliner dan UMKM yang lebih tertata serta menjadi daya tarik baru bagi masyarakat.

Namun demikian, realisasi pembangunan permanen masih terkendala keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah Kota Mataram masih menyesuaikan rencana tersebut dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini masih dalam tahap efisiensi.

“Niatnya memang ke arah sana, tetapi kita lihat nanti kalau memang ada kemampuan keuangan daerah supaya bisa terakomodasi,” jelasnya.

Saat ini, DLH mulai melakukan tahapan awal pembangunan dengan menyiapkan pondasi lapak menggunakan timbunan tanah. Proses tersebut dilakukan secara bertahap sambil menunggu penyelesaian konsep penataan secara menyeluruh.

Sementara itu, pembangunan atap lapak nantinya akan dilakukan secara swadaya oleh para pedagang melalui sistem iuran. Keterlibatan pedagang dalam proses penataan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki sekaligus menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan.

“Kalau untuk urukan tanahnya itu swadaya pedagang,” pungkasnya. (pan)