Saturday, April 18, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 223

APHT Terancam Bubar  — judul kecil,Pelaku Bisnis Rokok Legal Banyak Gulung Tikar

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan pekerja di APHT Paokmotong Lotim. APHT terancam bubar, karena semakin banyaknya rokok ilegal yang beredar dan menyebabkan pemilik bisnis rokok legal kalah saing di pasaran. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) -Keberadaan tokok legal atau yang resmi produksi dengan pita cukai ini dinilai makin terjepit, karena kalah saing dengan masih maraknya rokok ilegal dengan harga murah. Kondisi ini pun membuat sejumlah produsen rokok legal ini banyak gulung tikar. Parahnya lagi, Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Lotim terancam bubar.

Direktur APHT Lotim, Gaguk Santoso menjawab Suara NTB via ponselnya Kamis (24/7) mengatakan dirinya akan angkat kaki dari APHT melihat kondisi bisnis rokok yang dianggap tidak berpihak pada pelaku industri rokok resmi. “Saya akan mengundurkan diri dari APHT,” ungkapnya.

Kemunculan rokok ilegal yang makin marak dengan harga yang jauh lebih murah membuat yang resmi bisa tergiur untuk beralih menjadi ilegal. Menurut Gaguk Santoso, sekarang ini yang dilakukan pemerintah secara tidak langsung adalah memberantas rokok yang legal daripada yang ilegal.

Ungkapan Gaguk tersebut diakui sebagai bentuk pesimistis terhadap upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas rokok ilegal. Faktanya yang makin tergerus justru pelaku-pelaku bisnis resmi yang menjalankan bisnis rokok legal. ‘’Percuma saja mendesak pemerintah untuk memberantas rokok ilegal tetapi tidak bisa dilakukan,’’ kritiknya.

Direktur APHT yang juga pemilik pabrik rokok merek Kabul atau Kabol ini menuturkan setidaknya ada 53 usaha tembakau tis yang sebelumnya membeli pita cukai ini kini tutup.

Dia jelaskan, kondisi bisnis rokok yang resmi ini mendapat pengawalan yang ketat dari pemerintah. Sementara yang ilegal ini dikesankan setengah hati untuk ditindak. Bahkan ada kecenderungan dibiarkan. Belum pernah ada pemberitaan katanya ada mesin pabrik rokok ilegal yang disita pemerintah. Gaguk mensinyalir, produsen rokok ilegal ini seperti ada yang mem-back up oleh orang besar.

Kemunculan rokok ilegal ini disebut makin marak dan merebak di tengah masyarakat. Berbagai jenis rokok ilegal dengan harga yang jauh lebih murah dan begitu mudah ditemukan di pasar.

Kepala Dinas Perindustrian Lotim, Muhammad Azlan yang dikonfirmasi terpisah mengatakan terbalik. Dia menilai bisnis tembakau yang menjalankan usaha secara resmi terus bermunculan. Sebelumnya dicatat terdapat ada 73 unit se Lotim. Data terbaru yang muncul katanya ada sekitar 150 unit tersebar di seluruh Lotim.

Disampaikan, satu unit usaha rokok resmi ini dilaporkan ada yang sudah membeli pita cukai ratusan juta rupiah. Hal ini menunjukkan tren pembayaran cukai terus meningkat. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Lotim terus juga mengakami peningkatan setelah kehadiran APHT. (rus)

Pemkab Bima Kembangkan Kemiri untuk Dorong Ekspor dan Selamatkan Lingkungan

By
ekbisntb.com
-
0
H. Irfan Jubaidy(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen menghidupkan kembali sentra produksi kemiri untuk mendorong ekspor dan menyelamatkan lingkungan.  Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Jubaidy, menyatakan kemiri memiliki nilai ekonomi lebih tinggi daripada jagung, komoditas yang saat ini mendominasi lahan pertanian.

“Dahulu, kemiri merupakan komoditas andalan Bima, terutama di dataran tinggi. Namun, karena kendala pemasaran, banyak pohon kemiri ditebang dan diganti dengan jagung,” ungkap Irfan saat pelepasan ekspor kemiri di Kantor Bank Indonesia NTB.

Kini, peluang ekspor kemiri terbuka lebar.  Sebuah perusahaan eksportir membutuhkan 300 ton kemiri per bulan untuk pasar luar negeri.  “Pasar sudah jelas.  Menanam kemiri sangat menjanjikan secara ekonomi,” tegas Irfan.

Pemkab Bima telah menetapkan lima kawasan strategis untuk pengembangan kemiri, terutama di dataran tinggi seperti Kecamatan Parado, Lambu, dan Donggo.  Irfan menambahkan, “Jika petani melihat keuntungan, mereka akan berbondong-bondong menanam. Kemiri cukup ditanam sekali dan dapat dipanen hingga puluhan tahun tanpa biaya produksi tahunan seperti jagung.”

Program ini diharapkan meningkatkan pendapatan petani dan mengatasi kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan.  “Mengembangkan kemiri adalah solusi multiguna: meningkatkan ekspor, mengangkat ekonomi petani, dan menyelamatkan lingkungan,” pungkas Irfan.

Pemkab Bima, didukung Bank Indonesia, tengah melakukan sosialisasi dan pemetaan lahan untuk mendorong penanaman kemiri. (bul)

Bank Amali Fasilitasi Pembiayaan PMI NTB ke Jepang

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Utama Bank Amali, Yanuar Alfan (kiri) dan Direktur LPK Bali Thosa Lombok Ochi, Abdurrahman saat penandatanganan kerjasama(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) PNM Patuh Beramal Amali (Bank Amali) meluncurkan program pembiayaan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bekerja di Jepang.  Kerja sama ini dijalin dengan dua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yakni Bali Thosa Lombok Ochi dan Doroyoku Lombok, yang berlokasi di Kota Mataram.

Direktur Utama Bank Amali, Yanuar Alfan, menjelaskan program ini terinspirasi keberhasilan skema serupa di daerah lain seperti Yogyakarta dan Lampung.  Ia melihat potensi besar di NTB, khususnya banyaknya LPK yang aktif namun membutuhkan dukungan pembiayaan.  Nota kesepahaman (MoU) dengan kedua LPK tersebut telah ditandatangani pada April 2025.

Pembiayaan diberikan setelah peserta pelatihan dinyatakan lulus dan telah memiliki visa kerja Jepang.  “Kami tidak membiayai sejak awal, melainkan setelah ada kepastian keberangkatan,” tegas Yanuar.  Plafon pembiayaan yang disediakan mencapai Rp15 juta hingga Rp45 juta per peserta, dengan tenor satu tahun.  Kebijakan ini mempertimbangkan durasi kontrak kerja di Jepang (umumnya satu hingga tiga tahun) dan meminimalkan risiko kredit macet.

Untuk mitigasi risiko, Bank Amali berencana melibatkan Jamkrida NTB Syariah sebagai penjamin.  Langkah ini merupakan respons atas pengalaman sebelumnya di mana pembiayaan PMI seringkali bermasalah karena minimnya sistem penjaminan.  Hingga pertengahan Juli 2025, dua peserta telah mengajukan pembiayaan dan dijadwalkan berangkat ke Jepang pada Oktober 2025.

Program ini masih dalam tahap uji coba dan akan dievaluasi secara berkala, termasuk akad pembiayaannya yang direncanakan menggunakan sistem ijarah (sewa jasa) sesuai prinsip syariah.  Bank Amali menargetkan perluasan kerja sama dengan LPK lain di NTB jika program ini terbukti efektif. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga akan ditingkatkan untuk meningkatkan akses pembiayaan yang aman dan terstruktur bagi calon PMI.

Direktur LPK Bali Thosa Lombok Ochi, Abdurrahman, menyambut positif kerja sama ini. Ia berharap program ini dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat kurang mampu untuk bekerja di Jepang.  Kendala finansial selama ini menjadi hambatan utama bagi calon peserta magang, meskipun mereka memiliki kemampuan dan semangat yang tinggi. (bul)

NTB Dorong Ekspor Pertanian sebagai Strategi Diversifikasi Ekonomi

By
ekbisntb.com
-
0
M. Taufieq Hidayat, (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan perkebunan sebagai program strategis untuk diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.  Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menekankan pentingnya peran sektor produktif non-tambang dalam meningkatkan ekspor daerah.

Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, melalui Kepala Dinas M. Taufiek Hidayat,  menjelaskan strategi peningkatan ekspor komoditas unggulan seperti jagung, manggis, kemiri, kopi, dan kakao.  Komoditas ini dinilai memiliki potensi pasar ekspor dengan nilai tambah tinggi.  “Jagung telah rutin diekspor.  Saat ini, fokus kami tertuju pada komoditas organik, termasuk manggis, kemiri, kopi, dan kakao yang permintaan pasarnya kuat,” ujar Taufiek usai pelepasan ekspor produk pertanian, Rabu 23 Juli 2025.

Tantangan utama peningkatan ekspor pertanian adalah menjaga kualitas produk sesuai standar internasional.  Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, bersama instansi terkait, akan memperkuat pembinaan petani,  proses pascapanen, dan rantai distribusi.  “Menjaga kualitas produk agar memenuhi persyaratan ekspor menjadi prioritas,” tegas Taufiek.

Penguatan sektor pertanian, menurut Taufiek,  merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan NTB pada sektor pertambangan.  Ekspor komoditas pertanian diharapkan mampu menopang perekonomian daerah secara berkelanjutan.  “Kami ingin membuktikan bahwa pertanian bukan sektor pinggiran, melainkan pilar ekonomi NTB yang mampu  menopang perekonomian daerah tanpa bergantung pada pertambangan,” katanya.

Pemprov NTB optimistis, dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan kebijakan yang konsisten, sektor pertanian akan menjadi motor penggerak ekonomi hijau dan berkelanjutan di masa depan. (bul)

Dispar Mataram tingkatkan kebersihan objek wisata selama Fornas

By
ekbisntb.com
-
0
Kawasan Pantai Loang Baloq Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Kota Mataram, meningkatkan pengawasan dan kebersihan pada sejumlah objek wisata selama Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025, berlangsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram.

“Petugas pada sejumlah objek wisata sudah kami kumpulkan dan ingatkan, agar selama Fornas berlangsung bisa menjaga keamanan, kenyamanan, serta kebersihan di sekitar objek wisata,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis.

Menurutnya, sejumlah objek wisata di Kota Mataram yang berpotensi akan dikunjungi oleh para atlet serta tamu Fornas antara lain di Pantai Ampenan, Kota Tua Ampenan, Taman Loang Baloq, dan kawasan Udayana khususnya di Teras Udayana.

Para kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di masing-masing objek wisata, sudah diimbau dan diingatkan agar tetap menjaga keamanan, kenyamanan, serta kebersihan di sekitar objek wisata agar para tamu bisa betah dan nyaman selama berada di Mataram.

“Untuk penanganan sampah, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), agar dapat dioptimalkan dan tidak terjadi penumpukan pada titik-titik tertentu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, para pedagang yang ada di kawasan objek wisata juga diharapkan bisa berpartisipasi dengan tidak menaikkan harga jual barang dagangan mereka.

Terutama pedagang kuliner, sebab para tamu Fornas yang dikabarkan mencapai 15.000-20.000 orang tersebut pasti akan mencari kuliner khas di Kota Mataram seperti Sate Rembiga, Ayam Taliwang, pelecing kangkung dan lainnya.

Termasuk juga kuliner “seafood” segar di kawasan Pantai Loang Baloq. Diharapkan pedagang tetap memberikan harga normal, agar bisa menjadi investasi promosi jangka panjang.

“Kalau pedagang ambil keuntungan terlalu tinggi dengan menaikkan harga normal, bisa membuat tamu jera untuk datang. Apalagi belanja,” katanya.

Begitu juga dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kriya dan garmen, diharapkan tidak mengambil keuntungan berlebihan.

“Kalau harga normal, tamu akan senang datang dan belanja. Bahkan bisa jadi peluang kerja sama,” katanya. (ant)

Pengelolaan PKL di Mataram Perlu Ada Kejelasan

By
ekbisntb.com
-
0
H. Nurul Ichsan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Nurul Ichsan menyoroti beberapa persoalan terkait pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL), masa depan operasional mal di Kota Mataram, serta rencana pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Parkir dan PD Pasar. Hal itu disampaikan dalam rapat gabungan komisi dewan dengan TAPD, Kamis 24 Juli 2025.

Ichsan menyampaikan bahwa saat ini terdapat tumpang tindih kewenangan antar-OPD dalam hal pengelolaan PKL. Dalam rapat bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Dinas Perdagangan, serta Dinas Perizinan, ditemukan bahwa masing-masing dinas mengklaim memiliki tanggung jawab atas keberadaan dan pengaturan PKL.

“Pak Haji Dhani dari Dinas Perinkop mengaku kebingungan, karena ternyata PKL ini juga dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Perizinan. Ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang membingungkan,” ujar Ichsan.

Ia pun menyarankan agar ada pembagian tugas yang jelas antara OPD-OPD terkait, sehingga setiap instansi mengetahui batas kewenangannya masing-masing dalam mengelola aspek perdagangan dan penataan pasar.

Selain persoalan PKL, Ichsan juga menyinggung isu yang beredar terkait masa depan Mataram mall yang disebut-sebut akan berhenti beroperasi pada tahun 2026. Disebutkan bahwa kabar tersebut sudah mulai beredar dan bahkan disebut-sebut menjadi wacana yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah kota.

“Kami dengar ada isu bahwa mal akan tidak beroperasi lagi pada 2026. Isu ini sudah ramai dan kami ingin mendapatkan kejelasan dari pemerintah kota agar tidak terjadi simpang siur informasi di masyarakat,” kata politisi PKS ini.

Ichsan  mendorong percepatan pembentukan PD Parkir dan PD Pasar di Kota Mataram. Menurut dia, banyak daerah lain yang sudah membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut dan meraih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

“Kalau daerah lain sudah bisa membentuk PD Parkir dan PD Pasar, kenapa Kota Mataram belum? Kami harap ini bisa segera dibentuk untuk meningkatkan PAD kota,” katanya. (fit)

Sulit Tentukan Standar Miskin

By
ekbisntb.com
-
0
Yusrin (ekbisntb.com/pan)

Lombok(ekbisntb.com) – PEMERINTAH Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, menghadapi tantangan serius dalam menetapkan standar kemiskinan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Ketiadaan parameter yang jelas dan seragam di lapangan, berpotensi memicu ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Permasalahan ini diperparah oleh perbedaan persepsi antara masyarakat dan instansi terkait mengenai siapa yang layak dikategorikan sebagai keluarga miskin atau tidak. Di sisi lain, faktor-faktor seperti penghasilan tidak tetap dan jumlah tanggungan keluarga sering kali luput dari perhatian.

Lurah Selagalas, Yusrin, menjelaskan bahwa pihak kelurahan saat ini masih merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan pemerintah pusat. Namun, ia mengakui bahwa pembaruan data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.

“Mengenai data, kadang kami kesulitan menentukan standar siapa yang tergolong miskin atau tidak. Karena itu di luar kontrol kami. Prosesnya langsung disurvei oleh instansi terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (24/7).

Meski begitu, Yusrin menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat guna mencegah terjadinya konflik sosial. Menurutnya, salah satu kendala utama adalah kurangnya informasi yang diterima masyarakat. “Namun, alhamdulillah sampai saat ini belum ada masalah berarti,” katanya.

Yusrin juga menyampaikan bahwa apabila ada warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar. Kelurahan bersedia mengusulkan nama yang bersangkutan melalui prosedur dan regulasi yang berlaku. “Kalau memang benar-benar layak, akan kami usulkan. Diterima atau tidak, itu kewenangan pusat,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk penyaluran bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dari pemerintah pusat untuk alokasi bulan Juni dan Juli, Kelurahan Selagalas menerima kuota sebanyak 1.328 KPM. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.508 KPM.

Yusrin berharap pembaruan data tetap dilakukan secara berkala sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram, dalam hal ini melalui Dinas Sosial, agar dapat menghasilkan data yang lebih adil dan akurat. (pan)

2,7 Juta Kg Beras Bantuan Pangan Sudah Tersalur di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Penyaluran Beras Bantuan Pangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat penyaluran program Bantuan Pangan (Bapang) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk masyarakat. Hingga 23 Juli 2025, sebanyak 2.731.320 kilogram beras bantuan telah disalurkan kepada keluarga Penerima Bantuan Pangan di seluruh wilayah NTB.

Jumlah tersebut setara dengan 26,71 persen dari total target penyaluran beras bantuan sebanyak 10.227.620 kilogram.

Selanjutnya dalam 1-2 hari ini beras sebanyak 3.631.700 Kg yang telah dikirim ke titik bagi yang tersebar di desa dan kelurahan se-NTB juga akan menyusul disalurkan sesuai dengan jadwal penyaluran yang disepakati Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan setempat.

Sisa volume akan dikebut dalam waktu beberapa hari ke depan, mengingat batas akhir penyaluran ditetapkan pada 31 Juli 2025.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat guna memperkokoh ketahanan pangan serta meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya, Bulog bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya aparat TNI yang mendampingi kelancaran distribusi hingga ke pelosok desa.

“Bulog bersinergi dengan TNI dan unsur pemerintah daerah untuk menjamin distribusi berjalan aman, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tentunya tepat administrasi. Penyaluran masih berlangsung dan kami masih optimis seluruh target bisa tercapai sebelum akhir bulan ini,” jelas Sri Muniati dalam sambutanya pada acara zoom Launching Gerakan Pangan Murah SPHP dan Penyaluran Bantuan Pangan Sinergi TNI dengan Bulog di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Kamis 24 Juli 2025.

Program Bantuan Pangan Beras dan SPHP ini menyasar Penerima Bantuan Pangan sebanyak 511.381 keluarga yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-NTB. Selain menyalurkan bantuan langsung, Bulog juga berupaya menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama menghadapi potensi gejolak harga pada musim paceklik.

“Selain bantuan pangan, SPHP menjadi instrumen penting dalam menekan lonjakan harga beras. Ketersediaan stok beras di gudang kami aman dan siap mendukung kebutuhan masyarakat NTB,” imbuh Sri.

Perum Bulog NTB menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar distribusi bantuan bisa berjalan tepat waktu dan sesuai data yang telah divalidasi dan ditetapkan pemerintah pusat melalui Bapanas.(bul)

Diresmikan Presiden Prabowo, Pupuk Indonesia Optimis Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Wujudkan Swasembada Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Presiden Prabowo(ekbisntb.com/ist)

Klaten (ekbisntb.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan optimistis inisiatif ini akan menjadi penggerak penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. KDMP akan memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi dan nonsubsidi di setiap desa, sehingga akan memudahkan petani dalam proses penebusan pupuk. Integrasi KDMP ke dalam sistem distribusi juga menjadi bagian dari komitmen Pupuk Indonesia dalam melaksanakan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Dalam acara peluncuran KDMP yang berlangsung pada Senin (21/07) di Klaten, Jawa Tengah, Presiden RI, Prabowo Subianto, menyebut bahwa hadirnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan membuat ekonomi Indonesia semakin kuat. “Konsepnya (koperasi) sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi (itu) lemah tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah, menjadi kekuatan,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa KDMP menjadi solusi dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani di desa, termasuk dalam penyaluran pupuk. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa koperasi harus hadir untuk membantu petani, peternak, dan nelayan di desa. “80.000 koperasi ini adalah suatu upaya kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa dukungan Pupuk Indonesia terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menegaskan peran strategis Pupuk Indonesia dalam menyukseskan agenda pangan nasional. Menurutnya, keberadaan KDMP di tingkat desa akan menjadi pelengkap dari ekosistem distribusi pupuk yang sudah ada saat ini.

“Kami memastikan petani bisa mendapatkan akses yang menyeluruh terhadap input pertanian melalui KDMP, mulai dari pupuk subsidi, nonsubsidi seperti ZA, ZK, Phosgreen, Phonska Plus, pupuk organik, hingga pestisida. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi yang selama ini menjadi penopang produktivitas pertanian. Dengan kehadiran koperasi di setiap desa, mendekatkan petani kepada pupuk,” ujar Rahmad.

Untuk memastikan KDMP dapat berfungsi optimal sebagai titik serah pupuk kepada petani, Pupuk Indonesia menyiapkan dukungan menyeluruh, mulai dari penguatan aspek legal dan kelembagaan koperasi hingga peningkatan kapasitas SDM dan jaminan ketersediaan pasokan pupuk di tiap lokasi. Pupuk Indonesia juga mendorong Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) untuk menjadi anggota dari koperasi, sehingga KDMP tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi petani.

Saat ini, sebanyak 108 mock-up KDMP telah diresmikan di berbagai daerah, dengan 106 diantaranya telah menjalankan usaha distribusi pupuk. Ke depan, Pupuk Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan integrasi KDMP ke dalam sistem distribusi pupuk subsidi berlangsung secara bertahap dan sesuai kebutuhan petani di tiap wilayah.

Pupuk Indonesia juga optimis bahwa kehadiran KDMP ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi petani maupun masyarakat desa.

“Kami optimistis, kehadiran koperasi ini tidak hanya memperkuat ekosistem pertanian di tingkat desa, tetapi juga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa dan terwujudnya swasembada pangan nasional,” tutup Rahmad.(r)

Pelepasan Pegiat Fornas, Wali Kota Minta Masyarakat Memenangkan Hati Kontingen seluruh Indonesia

By
ekbisntb.com
-
0
Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana berfoto bersama dengan Wakil Wali Kota TGH. Mujiburrahman (tengah) beserta Sekda H. Lalu Alwan Basri, Kapolres, Ketua TPPKK Kota Mataram Hj. Kinastri Mohan Roliskana, Ketua GOW Waridah Mujiburrahman bersama pegiat pada acara pelepasan di halaman kantor walikota pada, Kamis (24/7) (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana melepas sejumlah 1.060 pegiat, pelatih, dan official untuk mengikuti Festival Olahraga Kreasi Masyarakat Nasional (Fornas) ke-VIII pada, Kamis (24/7). Sebagai tuan rumah Kota Mataram harus menang. “Sesuai tagline Kalah Menang Semua Senang. Saya berharap Mataram harus menang,” kata Mohan dalam sambutannya.

Wali Kota menegaskan menang tidak saja dari pertandingan, melainkan pegiat dan masyarakat harus memenangkan hati peserta dari luar daerah. Jika kontingen luar daerah senang maka memberi citra positif bagi Kota Mataram.

Orang nomor satu di Kota Mataram mengharapkan masyarakat agar mengambil bagian dalam peristiwa penting ini. Fornas dinilai menjadi wadah untuk bisa memperkuat persaudaraan, persatuan dan kesatuan serta menjadi duta bagi Kota Mataram untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut. “Festival olahraga ini tidah hanya sekedar mencari prestasi tetapi mencintai kesehatan fisik serta olahraga kreasi masyarakat,” jelasnya.

Pemkot Mataram akan memberikan dukungan terbaik untuk menyambut 16 ribu – 18 ribu tamu dari seluruh Indonesia. Banyaknya tamu yang data diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, H. Soehartono Toemiran menyampaikan, sejumlah 2.928 kontingen asal Provinsi NTB yang akan mengikuti Fornas ke-VIII dari 79 induk organisasi olahraga (Inorga). Dari jumlah itu sebanyak 1.060 kontingen asal Kota Mataram. Terdiri dari 799 pegiat (atlet,red), 232 official, dan 29 pelatih. “Dari 2.928 kontingen Kota Mataram paling banyak mengirim pegiat di Fornas ke VIII,” sebutnya.

Toemiran mengatakan, tagline Fornas ke-VIII adalah kalah menang semua senang. Tetapi, ia mengharapkan pegiat Kota Mataram harus banyak menyumbang medali emas dalam ajang bergengsi dua tahunan tersebut. (cem)

1...222223224...812Page 223 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami