Selong (ekbisntb.com) – Sektor pariwisata Lombok Timur (Lotim) dinilai memiliki potensi luar biasa untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, asalkan dikelola dengan serius dan profesional.

Hal ini disampaikan oleh pelaku wisata Lotim yang juga Ketua Kapela NTB, Herman, dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Menurut Herman, estimasi pendapatan dari destinasi wisata, khususnya pantai, sangat menjanjikan. Ia menyebutkan bahwa dalam sepekan, satu objek wisata pantai bisa menghasilkan Rp5 juta hingga Rp10 juta. “Jika dihitung dengan angka minimal Rp5 juta per pekan, maka dalam sebulan setidaknya ada Rp20 juta,” ujarnya.

Dengan jumlah destinasi pantai di Lotim yang mencapai puluhan bahkan ratusan, potensi tersebut bisa berlipat ganda. Herman memberikan gambaran sederhana: jika 50 destinasi saja dikelola dengan baik, dengan pendapatan rata-rata Rp20 juta per bulan, maka per tahun setiap destinasi menyumbang Rp240 juta. “Artinya, total perputaran uang dari 50 destinasi itu bisa mencapai Rp12 miliar per tahun,” hitungnya.

Apalagi, Lotim sebenarnya memiliki lebih dari 180 objek wisata, termasuk pantai, air terjun, dan kawasan lainnya. Jika seluruhnya terkelola, potensi PAD dari sektor pariwisata bisa jauh lebih besar.

Herman mencontohkan keberhasilan daerah lain seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah. “Saya pernah bertemu dengan pengelola pantai di Jawa Tengah. Seminggu mereka bisa dapat ratusan juta, padahal pantainya tidak sebagus di Lotim. Bayangkan kalau pantai kita dikelola seperti itu,” katanya.

Namun, ia menyayangkan minimnya perhatian Pemerintah Daerah Lotim terhadap potensi ini. “Pemerintah sekarang tuh apa sih nggak ngurus sama sekali. Padahal potensi pariwisata kita bisa menghasilkan PAD yang bagus, tapi tidak terurus. Mana destinasi yang diurus? Joben contohnya, nggak beres sama sekali. Jalan sedikit, habis itu mati lagi,” kritiknya.

Menurut Herman, seharusnya pemda belajar ke daerah lain, menerapkan regulasi yang tegas, serta mendukung kelompok sadar wisata (pokdarwis) dengan serius. Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat. “Setiap pintu masuk pantai di Jawa dikelola pemda. Kita harusnya begitu. Jangan masyarakat dilepas begitu saja, tapi juga diberi pendampingan, bantuan, dan pengawasan,” tegasnya.

Ia mengapresiasi adanya Perda tentang kepariwisataan yang baru, namun mengingatkan agar regulasi itu diimplementasikan dengan baik. “Perda sudah ada, tapi harus disosialisasikan, didukung dengan peningkatan SDM, dan bantuan finansial yang jelas. Jangan kasih bantuan lalu lepas tanpa minta laporan pertanggungjawaban,” imbuhnya.

Herman berharap, jika potensi wisata dikelola optimal, dampaknya tidak hanya pada PAD, tetapi juga kesejahteraan masyarakat desa. “Desa-desa akan hidup, warganya tidak perlu jadi TKI. Cukup kelola depan rumahnya sendiri, dari parkir dan jualan di pesisir, mereka bisa kaya,” pungkasnya.

Lemahnya perhatian pemerintah untuk memajukan sektor wisata ini diakui Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya. Pemkab Lotim tetap memiliki komitmen untuk menjadikan sektor wisata menjadi andalan ke depan. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah dihadirkannya regulasi tentang Rencana Induk Pengelolaan Pariwisata Kabupaten (Riparkab) dan Perda Pengelolaan Kepariwisataan Daerah yang belum lama ini ditetapkan. (rus)